Prabowo: Kalau Pemerintah Bersih, Kita akan Lebih Baik dari Thailand

Makassar – Capres Prabowo Subianto meyakini Indonesia tidak lama lagi akan menjadi negara besar. Dia pun yakin pertumbuhan Indonesia akan setara dengan Malaysia hingga Thailand.

“Bangsa kita kalau dipimpin oleh pemerintah yang kuat bersih dan tidak ada koruptornya kita benar-benar bisa cepat kita cepat nanti kita akan sama dengan Malaysia kita akan lebih baik mungkin dari Vietnam dan Thailand,” kata Prabowo dalam kampanye akbarnya di Lapangan Karebosi, Makassar, Sulawesi Selatan, Minggu (24/3/2019).

Bahkan kata Prabowo, ekonomi Indonesia tak lama lagi akan menjadi 10 besar di dunia.
“Saya yakin dengan waktu yang tidak lama kita akan menjadi 10 besar ekonomi di dunia,” tuturnya.

Kendati demikian, eks Danjen Kopassus itu tak ingin pertumbuhan negara hanya dari sisi ekonomi saja. Prabowo ingin pertumbuhan itu juga disertai dengan kesejahteraan rakyatnya.

“Tetapi jangan hanya ekonomi yang besar tapi rakyatnya masih miskin. Nggak ada gunanya. Ekonomi harus untuk rakyat bukan rakyat untuk ekonomi,” kata Prabowo.

Prabowo enggan bangsa Indonesia terus menerus menderita. Dia ingin rakyat hidup lebih baik dari saat ini.

“Kita tidak mau jadi kacung bangsa lain, kita tidak mau rakyat kita hanya dapat pekerjaan yang upahnya kecil kita tidak mau anak-anak kita harus hidup lebih baik dari kita kalau sekarang ada di antara kalian yang hidupnya tidak belum baik jangan anakmu hidup tidak baik,” katanya.

“Kita akan bangkitkan semua potensi negara ini kita negara yang sangat kaya tapi elite gagal menjaga kekayaan rakyat kita itu,” sambung Prabowo.
(mae/gbr)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Kalau Sudah Menyerang Tulang, Tuberkulosis Sulit Disembuhkan

Liputan6.com, Jakarta Tuberkulosis atau biasa disingkat TBC atau Tb, merupakan penyakit yang banyak dikaitkan menyerang paru-paru. Namun ternyata, hal itu bisa menyerang organ-organ tubuh lainnya seperti tulang.

“TBC banyak yang mengenai tulang, mengenai tulang punggung sampai lumpuh itu ada. Itu sering saya temukan di daerah,” kata ahli bedah ortopedi dr. Arie Zakaria dalam temu media terkait Hari Tuberkulosis Sedunia 2019 di Gedung Kementerian Kesehatan, Kuningan, Jakarta beberapa waktu lalu, ditulis Jumat (22/3/2019).

Arie yang juga menjabat sebagai Direktur Kesehatan Ditjen Kekuatan Pertahanan Kementerian Pertahanan ini mengatakan, banyak orang bingung mengapa tuberkulosis bisa mengenai tulang. Dia mengatakan, itu adalah akibat dari TB yang tidak diobati.

“Biasanya dari pengalaman saya, ketika orang sudah batuk darah begitu sebulan dia sudah enak. Kalau sudah tidak batuk darah mereka berpikir ‘buat apa kami minum obat’ akhirnya berhenti. Padahal paling tidak dia butuh itu sembilan bulan,” kata Arie menambahkan.

Arie mengatakan, apabila sudah mengenai tulang, penyakitnya bisa menyebabkan kelumpuhan dan lebih berat untuk disembuhkan. Pasien yang sudah mengalami ini mau tidak mau harus melakukan operasi.

“Makanya kalau kita tidak mempengaruhi tindakan, kita masih akan terus menjadi negara dengan TBC terbesar kedua di dunia. Itu biaya pengobatannya lama dan mahal. Apalagi kalau sudah kena TBC organ lain seperti tulang. Operasi tulang punggung tidak ada yang murah,” kata Arie memaparkan.

“Minum obatnya dua tahun,” imbuhnya.

Bernardeschi: Gila Kalau Ronado Sampai Diskors!

Turin – Bintang Juventus Cristiano Ronaldo menghadapi sanksi karena perayaan gol selangkangan. Rekan setimnya, Federico Bernardeschi, percaya Ronaldo tak akan diskors.

Pemain terbaik dunia lima kali itu didakwa UEFA usai dianggap berperilaku tidak senonoh. Menyusul selebrasi gol selangkangan yang dilakukan Ronaldo setelah mencetak gol ketiganya ke gawang Atletico Madrid di leg II perdelapanfinal Liga Champions.

Selebrasi itu sendiri diyakini meniru pelatih Atletico Diego Simeone di leg I. Pada prosesnya, Simeone dijatuhi hukuman oleh UEFA berupa denda sebesar Rp 320 juta.


Kasus Ronaldo baru akan diputuskan dalam sidang pada 21 Maret 2019. Eks pemain bintang Manchester United dan Real Madrid itu diyakini akan mendapatkan sanksi serupa Simeone.
“Kupikir tidak ada yang perlu ditambahkan,” Bernardeschi mengatakan dilansir Football Italia. “Itu adalah sesuatu kupikir tidak perlu dilihat, tapi [sebuah skorsing] akan gila.”

“Kupikir selebrasi itu akan berakhir di sana, itu kan sebuah selebrasi, sebuah isyarat. Aku selalu melihat dia itu tenang dan santai, tapi kami semua begitu. Aku yakin semuanya akan baik-baik saja,” winger Juventus itu menambahkan.

Hat-trick Ronaldo meloloskan Juventus ke perempatfinal dengan keunggulan agregat 3-2 dari Atletico. Selanjutnya, Juve akan berhadapan dengan Ajax Amsterdam.

(rin/yna)


TKN: Kalau Memang Romahurmuziy Melanggar, Kami akan Berikan Sanksi

Jakarta – Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf masih menunggu penjelasan lengkap mengenai duduk perkara terkait OTT KPK yang menjaring Ketum PPP Romahurmuziy. TKN akan mengambil sanksi jika Rommy sudah terbukti melanggar.

“Itu pasti lah, kalau misalnya berkenaan dengan ada hal yang dinilai sudah melanggar, tapi tentunya kita tunggu dulu apa yang terjadi, kita tidak langsung serta merta mengambil tindakan sanksi, tidak lah,” kata Direktur Konten TKN, T.B. Fiki Satari, di Posko Cemara, Jakarta Pusat, Jumat (15/3/2019).

Fiki meminta semua pihak untuk mengedepankan asas praduga tak bersalah. Dia juga berharap kasus yang menjerat Rommy dijelaskan secara transparan.

“Jauh dari pada itu yang penting adalah semoga saudara Rohamurmuziy bisa menjalani proses ini diberikan kekuatan, mudah-mudahan bisa terang benderang, jelas, kita juga mengedepankan asas praduga tak bersalah, kita juga tentunya ingin menyampaikan pada masyarakat luas bahwa sekali lagi pemerintah saat ini yang dipimpin presiden Jokowi betul-betul membuktikan bahwa hukum di Indonesia saat ini tidak tebang pilih,” ujar dia.

Dia memastikan kasus yang menjerat Rommy juga tak akan mempengaruhi elektabilitas Jokowi-Ma’ruf. Dia pun menegaskan komitmen Jokowi-Ma’ruf terhadap pemberantasan korupsi di Indonesia.

“Pertama tadi udah dijawab sama ketua TKN (Erick Thohir), sama jawabannya kita tidak khawatir. Tentunya tadi sudah disampaikan keprihatinan ya. Kita juga mendorong sekali proses ini berjalan transparan, berjalan baik dan lancar, mengedepankan asas praduga tak bersalah tapi satu hal juga ini membuktikan bahwa pemerintah hari ini tidak melakukan intervensi berkenan dengan proses hukum pada siapa pun tanpa terkecuali,” ujarnya.

Sebelumnya, KPK menyebut total ada 5 orang yang terjaring operasi tangkap tangan (OTT), termasuk Ketua Umum PPP Romahurmuziy alias Rommy. KPK menyebutkan unsur-unsur jabatan mereka yang ditangkap.

“Lima orang dari anggota DPR, swasta, dan unsur pejabat Kemenag (Kementerian Agama) daerah,” ucap Kabiro Humas KPK Febri Diansyah di kantornya, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan.

KPK menduga ada transaksi suap yang dilakukan orang-orang itu. Suap itu disebut Febri terkait pengisian jabatan di Kemenag pusat dan daerah.

Status hukum Rommy dan mereka yang ditangkap masih sebagai terperiksa. KPK memiliki waktu 1 x 24 jam sebelum menentukan status hukum Rommy dkk.
(knv/fjp)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Menteri Susi: RI Jadi Importir Kalau Tak Berantas Penyelundupan Lobster

Liputan6.com, Jakarta – Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti menegaskan, akan terus memerangi penyelundupan benur atau benih lobster.

Sepanjang 2019, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sudah membongkar 11 kasus penyelundupan benur lobster di beberapa daerah seperti NTB, Bali dan sepanjang pantai wilayah Barat Sumatera.

Dia mengungkapkan, jika penyelundupan tidak dibasmi, lobster di Indonesia bisa habis. Pada akhirnya, Indonesia tidak akan lagi menjadi penghasil, melainkan importir lobster.

Sebagai pencegahan, KKP telah mengeluarkan aturan berupa Peraturan Menteri No 56 Tahun 2016 tentang larangan penangkapan dan/atau pengeluaran lobster.

“Yang bertelur tidak boleh diperjualbelikan, kecuali 15 Desember sampai dengan 15 Februari, setelah itu tidak boleh. Jadi hanya boleh yang jantan atau betina tidak bertelur,” kata dia dalam acara konfrensi pers di kediamannya, Jakarta, Rabu (13/3/2019).

Dia menuturkan, jika lobster betina apalagi dalam keadaan bertelur terus diekspor, lama-lama lobster di Indonesia bisa habis. Sebab lobster merupakan plasma nutfah yang perkembangbiakannya tidak bisa dilakukan dengan rekayasa laboratorium. Hal ini juga berlaku untuk kepiting.

“Kalau yang bertelurnya diambil terus habis. Ya kalau yang betina diambilin bertelur lagi, mau bagaimana ada tambahan kepiting? Jawa sudah habis kepiting bakau, kemudian Sumatera Barat sudah tidak ada. Sekarang kepiting bakau hanya tinggal banyak Kalimantan, Sulawesi sedikit, yang banyak mangrove nya saja, sama Indonesia timur Papua,” ujar dia.

Dia mengungkapkan, di Malaysia, lobster dan kepiting dibatasi penjualannya.

“Kalau  ini terus kita keluarkan yang bertelur nanti satu hari Malaysia ekspor kepiting, kita beli dari Malaysia. Kalau terus begini,  sumber daya kita habis, kita nanti jatuhnya beli dari orang, karena di sana yang bertelur sebagian diternakin, dilepas di alam, tidak dijual , mereka juga punya aturan,” tutur dia.

Reporter: Yayu Agustini Rahayu

Sumber: Merdeka.com

M Taufik: TGUPP Ada Anggarannya, Kalau Tambah Duit dari Mana?

Jakarta – Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta M Taufik menyebut jumlah anggota Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) sudah ditetapkan dalam APBD DKI Jakarta tahun 2019. Taufik menanyakan, dari mana dana yang akan diambil Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan jika menambah anggota TGUPP.

“TGUPP itu ada anggaran, kemarin ditetapkan untuk sekian orang. Kalau tambah duitnya dari mana?” ucap Taufik kepada wartawan di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Senin (11/3/2019).

Anggaran untuk TGUPP di APBD 2019 senilai Rp 20 miliar rupiah. Anggaran itu masuk ke dalam Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta.

Jika Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan ingin menambah anggota TGUPP, harus sesuai dengan persetujuan DPRD. DPRD Bersama dengan eksekutif, akan membahas besaran bayaran untuk TGUPP.

“Nambah kan dibahas di APBD dulu. Kecuali dia nggak mau digaji, ya boleh saja nggak pakai anggaran APBD, kan apakah anggaran APBD, kalau pakai anggaran APBD dibahas dengan DPRD,” ucap Taufik.

Taufik melanjutkan, Jika Anies akan mengubah anggaran, dilakukan pada pembahasan APBD Perubahan (APBDP) tahun depan.

“APBDP, kan nanti,” ucap Taufik.

Sementara itu, Ketua Fraksi NasDem Bestari Barus, menyebut pembiayaan penambahan anggota TGUPP tidak bisa menggunakan APBD. Anies bisa menggunakan anggaran operasional gubernur untuk membiayainya.

Kalau masalah gaji, itu bisa dipakai (tambahan) dari operasional gubernur, kalau dari APBD sudah ada batasan, tidak mungkin lagi dinaikkan. Silakan gubernur mau ambil dari mana. Tidak bisa lagi dari APBD, karena sudah diketok,” ucap Bestari saat dihubungi terpisah.

Diketahui, Anies menerbitkan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 16 Tahun 2019 tentang TGUPP. Dalam Pergub tersebut jumlah anggota tidak dibatasi lagi.

Aturan itu diteken Anies pada 19 Februari 2019. Aturan ini menggantikan Pergub 187 tahun 2017 yang sebelumnya juga sudah diubah dalam Pergub 196 Tahun 2017.
(aik/nvl)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Faldo Sindir Ace: Kalau Punya Logistik Bisa Bayar Pelawak dan Kondektur

Jakarta – Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno tak terima akademisi Rocky Gerung disebut Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma’ruf Amin sebagai tenaga kontrak sirkus keliling kubu 02. BPN menganggap Rocky malah seperti orkes dangdut. Apa maksudnya?

Pernyataan bahwa Rocky Gerung tenaga kontrak sirkus keliling kubu 02 sebelumnya disampaikan juru bicara TKN, Ace Hasan Syadzily. Juru bicara BPN, Faldo Maldini, menyebut Rocky sebagai orkes dangdut karena apa yang disampaikan ke publik dianggap sebagai kenyataan.

“Ternyata anggota DPR punya waktu banyak buat ngurusin Rocky Gerung ya. Saya kira Kang Ace salah. Prov Rocky (saya panggil Prov singkatan dari Provokator Akal Sehat) dan Pak Said itu bukan sirkus, tetapi orkes dangdut keliling. Yang disampaikannya persis seperti lagu-lagu dangdut, realitas kehidupan arus bawah,” kata Faldo, Minggu (10/3/2019).
“Kalau Kang Ace pernah baca bukunya etnomusikolog dari Pittsburgh University Andrew Weintraub, Prov Rocky ini kayak A Rafiq, Meggy Z, Mansyur S, dan Bang Haji Oma yang lagunya cerita orang bawah yang marginal. ‘Cinta karena dasi akan segera mati, cinta karena gincu akan segera layu’. Lirik Bang Haji ini logis dan memang problem akar rumput, kayak argumen-argumennya Prov Rocky,” sebut Faldo menambahkan.
Meski demikian, Faldo tak mempermasalahkan jika kubu 01 menganggap Rocky sebagai pendukung Prabowo. Menurutnya, kubu Prabowo dan Rocky sama-sama ingin membela masyarakat yang mereka sebut dirugikan pemerintah saat ini.

“Kalau Prov Rocky dan Pak Said Didu dianggap oleh kubu 01 jadi pendukung kami, ya tidak apa-apa. Ya, anggap saja kami dipersatukan untuk membela arus bawah yang dirugikan selama pemerintahan ini. Sama aja kayak orkes dangdut tadi, mereka bukan satu-satunya yang bicara arus bawah, ada punk, regae, dan masih banyak lagi. Aliran musik beda, tapi orientasi ideologisnya sama,” sebut Faldo.

Wasekjen PAN itu menepis kalau Rocky Gerung dikontrak kubu Prabowo. Menurutnya, Rocky pria mapan dan banyak duit alias tajir.

“Kalau mereka dituduh orang bayaran kami, tentu tidak. Uang mereka udah banyak, yang ada kami mau minta sumbangan sama mereka. Dukungan semacam ini memang sulit dipahami oleh orang yang biasa berpikir semua harus bayar. Kalau punya logistik besar kan enak, bisa bayar pelawak, kondektur dan lain-lain. Seandainya pun harus bayar influencer, tentu kami tidak sanggup besar, semampunya saja,” ucap Faldo.
(gbr/tor)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Sandiaga: Kalau Pengangguran Jangan Digaji, Tapi Dikasih Pelatihan

Liputan6.com, Jakarta – Calon wakil presiden nomor urut 02, Sandiaga Salahuddin Uno berdialog dengan para peserta pelatihan OK OCE yang dihadiri para pelaku UMKM Ciamis di GOR Panjalu, Cikijing, Sabtu 9 Maret 2019.

Sandi menyatakan OK OCE adalah solusi dalam menekan jumlah pengangguran. Menurut Sandi, pengangguran tak punya harga diri bila sekadar digaji.

“Kalau orang nganggur, anak-anak muda yang semangat, terima gaji enggak ngapa-ngapain, ada harga dirinya enggak? Anak-anak muda jangan digaji kalau jadi pengangguran, tapi dikasih pelatihan. Kalau enggak bisa cari kerja, kita ciptakan lapangan kerja,” ucap Sandi.

Menurut Sandi, OK OCE sudah berjalan hampir dua tahun dan sudah menunjukkan hasil saat diterapkan di DKI Jakarta. Dia mengatakan, lebih dari 60 ribu sudah mendaftar OK OCE dan pengangguran bisa turun 30 ribu.

“Sekarang kita bawa ke nasional juga ke Ciamis. Insya Allah, pengangguran di nasionalnya juga akan turun. Lima tahun kedepan ini adalah kebangkitan kita,” kata Sandi.

Jokowi ke Petani: Kalau Harga Anjlok yang Dimarahi Saya

Palembang – Presiden Jokowi menginstruksikan para bawahannya untuk mengatur tata kelola industri karet. Dia ingin agar karet yang ditanam di dalam negeri dapat dinikmati bersama baik oleh petani maupun para pengusaha swasta.

Hal itu disampaikannya di depan para petani karet saat kunjungan kerja di Sumatera Selatan.

“Saya itu sudah dikejar kejar oleh pak Gubernur (Sumsel) ketemu petani karet. Namun saya minta, bentar, jalan keluarnya apa,” kata Jokowi di Kantor Balai Penelitian Sembawa, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan, Sabtu (9/3/2019).

Jokowi bilang produksi kelapa sawit Indonesia merupakan salah satu yang terbesar. Namun tak dapat dinikmati hasilnya dengan optimal oleh para petani.

“Produksi kita besar sekali. Pas ramai, harga sawit tinggi, ramai-ramai nanam sawit. Petani nanam sawit, swasta nanam sawit. Begitu produksi tinggi, harga ambles. Bareng-bareng sakit semua. Cabai juga sama. Harga bagus ramai-ramai nanam,” kata Jokowi.

“Kalau harga anjlok, yang dimarahi saya. Ya nggak apa-apa. Mengendalikan ini yang tidak gampang. Contoh banyak petani yang nanya. Pak, harga beras minta naik. Ya nggak apa-apa, tapi kalau dinaikkan yang ngamuk ibu-ibu. Tidak mudah,” tambahnya.

Jokowi bilang serba salah jika harga naik, karena konsumen akan menggerutu. Namun jika harga murah, petani yang ketiban sial.

“Makanya tugas pemerintah menyeimbangkan tidak mudah,” ungkapnya.

Perasaan serba salah itu jika dirasakan Jokowi saat bertemu para petani yang ada di daerah. Termasuk saat dia baru saja dilantik menjadi Presiden ketika berkunjung ke Dompu, Nusa Tenggara Barat.

“Saya baru dilantik jadi presiden sudah dimarahi. 3 bulan setelah itu saya rancang harga jagung minimum 2.700 HPP. Ternyata itu bisa menyeret. Jagung bisa Rp 3.500 per kg. Namun begitu harga tinggi berbondong bondong orang nanam jagung. Akibatnya harga turun lagi. Ini lah problem kita,” kata Jokowi.

Jokowi pun berjanji untuk segera menuntaskan persoalan ini. Menteri Pertanian ditugaskan untuk mencari solusi terkini mengenai masalah optimalisasi lahan pertanian yang dimiliki petani.

“Karet kita harapkan, akan kami atur agar jangan produksi kita terlalu banyak. Mestinya sebagian lahan yang belum ditanam karet akan diarahkan ke dalam tanaman yang memiliki nilai tinggi dan pasarnya masih memerlukan dan juga menunggu jangka waktu lama. Kita akan melihat cocoknya daerah ini apa. Daerah itu apa. Akan diberikan bibit,” ungkapnya.

Saksikan juga video ‘Kasihan, Petani di Ponorogo Gagal Panen Akibat Banjir’:

[Gambas:Video 20detik]


Jokowi ke Petani: Kalau Harga Anjlok yang Dimarahi Saya

(eds/hns)

Moeldoko: Kalau Disebut KKB, Apa Bedanya dengan yang di Tanah Abang?

Jakarta – Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko menyoroti pemberian nama dan status penumpasan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua. Moeldoko tak ingin pemberian nama kelompok kriminal membuat KKB Papua sama statusnya dengan kelompok kriminal yang ada di kawasan Tanah Abang, Jakarta.

“Kalau kelompok kriminal bersenjata, apa bedanya yang ada di Tanah Abang, kan begitu. Ini yang perlu dipikirkan lagi,” ujar Moeldoko di Gedung Bina Graha KSP, Jumat (8/3/2019).

Moeldoko pun menanyakan, apakah benar tindakan yang dilakukan KKB Papua selama ini merupakan tindakan sebagai kelompok kriminal? Diketahui, KKB Papua telah beberapa kali menyerang dan membunuh warga sipil hingga prajurit TNI Polri. Terbaru, serangan KKB pimpinan Egianus Kogoya di Distrik Mugi, Nduga, Papua pada Jumat (7/3) lalu menewaskan 3 prajurit TNI.

“Pertanyaannya benar nggak mereka kelompok kriminal?,” tanya Moeldoko.
Untuk itu, Moeldoko ingin agar KKB Papua disebut saja sebagai kelompok separatis. Dengan demikian, status penumpasannya dapat ditingkatkan dan tidak lagi membatasi prajurit TNI di lapangan.

“Kalau saya mengatakan, tegas saja kalau kelompok separatis ya kelompok separatis, sehingga status operasinya ditingkatkan. Karena kalau kelompok kirminal malah TNI jadi santapan mereka. TNI melihat ini kekuatan, tapi ‘wah nggak bisa gue (prajurit TNI) di depan, harus polisi’, ini masalah prajurit (di lapangan),” jelasnya.

Sebelumnya, Kapolda Papua Irjen Martuani Sormin mengatakan 3 prajurit TNI yang gugur dalam serangan KKB ke Mugi untuk membantu Polri memburu KKB. 3 Prajurit TNI itu datang bersama pasukan TNI lainnya.

“Pasukan yang backup Polri untuk melakukan penegakan hukum (terhadap KKSB),” kata Martuani saat dihubungi detikcom, Jumat (8/3).

Martuani mengatakan proses evakuasi ketiga jenazah prajurit TNI itu dipimpin langsung oleh Wadanjen Kopassus Brigjen TNI Muhammad Hasan, yang merupakan Ketua Satgas Nanggala Nemangkawi.

“Ya benar (Wadanjen Kopassus) pimpin langsung proses evakuasi, karena beliau kan sebagai Dan Satgas yang di-BKO-kan ke Polri,” ujar Martuani.
(nvl/fjp)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>