Ramai Video Bupati Kuningan Kutuk Kades yang Tak Pilih Jokowi

Kuningan – Video Bupati Kuningan Acep Purnama yang mengutuk kepala desa jika tak memilih Joko Wiodo (Jokowi) viral di media sosial. Salah satunya yang diunggah oleh akun twitter @laskar_minang.

Dalam potongan video yang berdurasi 38 detik itu, Acep Purnama membicarakan tentang Jokowi nyawer ke desa-desa melalui dana desa. Di akhir video itu, Acep juga mengutuk kepala desa yang tak memilih Jokowi.

Hingga siang ini video tersebut telah ditonton sekitar 7 ribu pengguna twitter lainnya. Tak sedikit pengguna twitter lainnya yang ikut membagikan potongan video itu.
“Jokowi nyawer ke desa-desa, sehingga desa bisa dibangun, kepala desa bisa diangkat harkat, martabat, dan derajatnya karena berhasil memimpin di desanya. Makanya sampaikan kepada kepala desa dan perangkat desanya, kalau ada yang tidak mendukung Jokowi berarti laknat,” kata Acep dalam video itu.

“Saya sebagai bupati, sama Pak Edo (Wakil Bupati Kuningan M Ridho Suganda) akan puas apabila..,” ucap kader PDIP itu di akhir video tersebut.

Komisioner Bawaslu Kuningan Abdul Jalil Hermawan membenarkan adanya kejadian itu. Jalil mengatakan potongan video Acep tersebut diambil pada saat acara deklarasi Tim Akar Tumput-Kabupaten Kuningan mendukung Jokowi-Ma-ruf Amin di Hotel Purnama Kabupaten Kuningan, Jawa Barat pada Sabtu (16/2) kemarin.

“Iya itu benar Pak Acep Bupati Kuningan. Kejadiannya itu kemarin. Kita dapat surat pemberitahuan acara itu, tapi dalam suratnya itu tak dicantumkan siapa saja yang hadir,” kata Jalil kepada detikcom melalui sambungan telepon, Minggu (17/2/2019).
(mud/mud)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Nasdem: Impor Pangan untuk Kepentingan Negara

Liputan6.com, Jakarta – Ketua Fraksi NasDem DPR RI Ahmad M Ali menyayangkan pernyataan anggota DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Firman Soebagyo yang terkesan menuding Partai Nasdem bertanggung jawab urusan impor. NasDem menegaskan bahwa impor pangan untuk kepentingan negara.

Ahmad M Ali menilai pernyataan tidak mendasar Firman tak patut diucapkan oleh negarawan yang saat ini menjadi wakil rakyat di DPR RI.

“Apa yang disampaikan oleh Firman Soebagyo itu menunjukan bahwa ia bukan seorang negarawan, dan sama sekali tidak mengerti urusan tata negara. Pernyataannya itu, terkesan tendensius tidak etis, dan tidak pantas karena secara vulgar menyebut Partai NasDem bertanggung jawab masalah impor pangan,” ujar Ali dalam keterangan, Sabtu (16/2/2019).

Ali menekankan, negara melalui Presiden dan Menteri memiliki pertimbangan yang bersifat komperehensif dalam menentukan kebijakan impor berdasarkan data dan pertimbangan banyak hal, misalnya, soal inflasi, kebutuhan nasonal, ketercukupan pangan, dan pemenuhan nasional.

“Keputusan soal impor pangan itu tidak ada kaitannya dengan kebijakan atau kepentingan partai politik, atau NasDem. Walaupun Pak Enggar sebagai Menteri Perdagangan adalah kader NasDem, tetapi ia sudah diwakafkan sebagai abdi negara setelah jadi menteri. Kebijakan dia, itu murni soal urusan negara,” terang Ali.

Bendahara Umum Partai DPP Partai NasDem ini menyebut bahwa kebijakan impor tidak bisa dilihat dalam satu sudut pandang saja. Tetapi harus melihat hal itu, dalam urusan kepentingan nasional.

“Bila landasan argumen adalah berbasis curiga tanpa data, maka kita akan disesatkan oleh pernyataan Firman. Tidak ada kaitan NasDem dengan impor pangan, tidak ada orang NasDem yang bergerak dalam urusan bisnis seperti itu,” Ali meyakinkan.

2 dari 2 halaman

Jangan Generalisasi

Lebih jauh Ali menyesalkan pernyataan Firman menggeneralisasi kepentingan negara dengan kebijakan partai. Pernyataan itu dipandangnya tidak logis dan terkesan sebagai manuver. Tidak ada alasan mengaitkan kebijakan Istana dengan impor pangan urusan kepentingan Partai NasDem.

“Saya kasih contoh begini, apakah ketika Setya Novanto korupsi dana E-KTP itu lantas bisa disebut sebagai tanggung jawab Partai Golkar?,” ujar Ali.

“Idrus Marham selaku Menteri Sosial ketika ditersangkakan menerima suap, apakah juga bisa kaitkan tanggung jawab Partai Golkar? Kan tidak begitu cara pandanganya,” sambungnya.

Ali meminta Firman untuk segera mengklarifikasi pernyataan itu karena dianggap tidak pantas, dan merugikan nama Partai NasDem.

“Firman harus mengklarifikasi pernyataan itu karena tidak etis dan ceroboh. Itu merugikan Partai NasDem yang sama sekali tidak bisa dikaitkan dengan urusan impor pangan,” tegasnya.


Saksikan video pilihan berikut ini:

Timses Jokowi Tantang BPN Sebut Kepala Daerah Pendukung Prabowo

Liputan6.com, Jakarta – Kubu pasangan capres dan cawapres 02, Prabowo Subianto– Sandiaga Uno, sedang mengkaji dugaan pelanggaran 31 kepala daerah di Jawa Tengah yang mendeklarasikan dukungan untuk Jokowi-Ma’ruf.

Sekretaris Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma’ruf, Hasto Kristiyanto mengatakan, upaya kubu Prabowo-Sandiaga Uno itu merupakan bentuk kepanikan.  

“Mereka panik dan menerapkan strategi gugat kepala daerah yang terbukti malah menjadi bumerang, menjadi arus balik yang memperkuat Jokowi,” ujar Hasto di Jakarta, Jumat, 15 Februari 2019.

Hasto menilai langkah itu sia-sia. Justru, akan memperkuat militansi kepala daerah untuk melawan Prabowo-Sandiaga.

“Seluruh kepala daerah pendukung Pak Jokowi memiliki pengalaman kongkret bagaimana kepemimpinan Pak Jokowi sangat responsif terhadap aspirasi daerah. Ketika kepala daerah pendukung Paslon 01 ditekan kubu Prabowo-Sandi, semakin mantap mereka bergerak memenangkan Pak Jokowi,” jelas Hasto.

Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan itu menantang kubu Prabowo-Sandiaga untuk menampilkan kepala daerah yang mendukung mereka. Hasto memamerkan sejumlah kepala daerah berprestasi yang mendukung Jokowi-Ma’ruf. Seperti Gubernur Jateng Ganjar Pranowo, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini, sampai Gubernur Jabar Ridwan Kamil.

“Tim Prabowo-Sandi silakan sebut mana kepala daerahnya yang berprestasi yang mau dukung Prabowo? Gerindra dan PKS silakan lakukan deklarasi yang sama. Sebut mana kepala daerahnya yang berprestasi? Mana kepala daerahnya yang benar-benar kader asli Gerindra dan PKS,” kata Hasto.

2 dari 2 halaman

Dianggap Minim Bukti

Hasto mengatakan, laporan yang dilayangkan kubu Prabowo-Sandiaga minim bukti. Kendati demikian, divisi hukum TKN siap memberikan bantuan kepada para kepala daerah yang dilaporkan.

“Jadi jangan hanya karena tidak punya kepala daerah yang hebat, lalu Tim Prabowo-Sandi main lapor minim bukti,” kata dia.

Adapun beberapa kepala daerah yang dilaporkan adalah Gubernur Jateng Ganjar Pranowo dan Gubernur Jabar Ridwan Kamil. 

 

Reporter: Ahda Bayhaqi

 

Saksikan Video Pilihan Berikut Ini: 

 

Laporkan Kepala Daerah Pendukung Jokowi, Kubu Prabowo Dinilai Panik

Liputan6.com, Jakarta – Kubu pasangan capres dan cawapres 02, Prabowo Subianto– Sandiaga Uno, sedang mengkaji dugaan pelanggaran 31 kepala daerah di Jawa Tengah yang mendeklarasikan dukungan untuk Jokowi-Ma’ruf.

Sekretaris Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma’ruf, Hasto Kristiyanto mengatakan, upaya kubu Prabowo-Sandiaga Uno itu merupakan bentuk kepanikan.  

“Mereka panik dan menerapkan strategi gugat kepala daerah yang terbukti malah menjadi bumerang, menjadi arus balik yang memperkuat Jokowi,” ujar Hasto di Jakarta, Jumat, 15 Februari 2019.

Hasto menilai langkah itu sia-sia. Justru, akan memperkuat militansi kepala daerah untuk melawan Prabowo-Sandiaga.

“Seluruh kepala daerah pendukung Pak Jokowi memiliki pengalaman kongkret bagaimana kepemimpinan Pak Jokowi sangat responsif terhadap aspirasi daerah. Ketika kepala daerah pendukung Paslon 01 ditekan kubu Prabowo-Sandi, semakin mantap mereka bergerak memenangkan Pak Jokowi,” jelas Hasto.

Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan itu menantang kubu Prabowo-Sandiaga untuk menampilkan kepala daerah yang mendukung mereka. Hasto memamerkan sejumlah kepala daerah berprestasi yang mendukung Jokowi-Ma’ruf. Seperti Gubernur Jateng Ganjar Pranowo, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini, sampai Gubernur Jabar Ridwan Kamil.

“Tim Prabowo-Sandi silakan sebut mana kepala daerahnya yang berprestasi yang mau dukung Prabowo? Gerindra dan PKS silakan lakukan deklarasi yang sama. Sebut mana kepala daerahnya yang berprestasi? Mana kepala daerahnya yang benar-benar kader asli Gerindra dan PKS,” kata Hasto.

2 dari 2 halaman

Dianggap Minim Bukti

Hasto mengatakan, laporan yang dilayangkan kubu Prabowo-Sandiaga minim bukti. Kendati demikian, divisi hukum TKN siap memberikan bantuan kepada para kepala daerah yang dilaporkan.

“Jadi jangan hanya karena tidak punya kepala daerah yang hebat, lalu Tim Prabowo-Sandi main lapor minim bukti,” kata dia.

Adapun beberapa kepala daerah yang dilaporkan adalah Gubernur Jateng Ganjar Pranowo dan Gubernur Jabar Ridwan Kamil. 

 

Reporter: Ahda Bayhaqi

 

Saksikan Video Pilihan Berikut Ini: 

 

Cerita Theti Numan Agau, Perempuan Penjaga Gambut dari Kalteng

Liputan6.com, Jakarta – Dari sekian banyak, peran serta perempuan di berbagai aspek kehidupan juga hadir dalam usaha melawan perubahan iklim. Satu di antaranya adalah Theti Numan Agau, perempuan Dayak yang tinggal di Desa Mantangi Hilir, Kecamatan Mantangai, Kabupaten Kapuas, Kalteng.

Provinsi ini jadi salah satu wilayah yang mengalami bencana kebakaran hutan dan lahan yang parah sejak 2015 lalu. Beragam dampak timbul dari kondisi ini, mulai dari sulit bernapas, hingga terbatasnya gerak aktivitas sehari-hari.

Pembakaran lahan gambut tak jarang dilakukan petani dengan tujuan menyuburkan tanah. Melihat hal tersebut, Badan Restorasi Gambut (BRG) mulai melakukan pendekatan ke beberapa tokoh petani dan beberapa dari mereka mulai sadar akan bahaya dari pembakaran lahan.

Kelompok petani turut dibentuk untuk mewadahi berbagai kegiatan. Edukasi juga dilakukan untuk pertanian yang ramah lingkungan dan Theti adalah salah satu petani yang ada dalam program inisiasi BRG. Sebelum bergabung, ia mengelola lahan kecil tempat menanam padi dengan memanen hingga 30 karung beras. Hasil tersebut diakui hanya cukup untuk makan saja selama setahun.

“BRG membuat Pelatihan Sekolah Lapang selama 10 hari. Di sana kami diajarkan metode pertanian ramah lingkungan untuk menyuburkan lahan. Kami tidak lagi membakar lahan dan diajarkan untuk membuat pupuk alami,” ungkap Theti melalui keterangan tertulis yang diterima Liputan6.combaru-baru ini.

Lewat Sekolah Lapang yang dibangun Mini Demplot Pengolahan Lahan Tanpa Bakar (PLTB) yang dikelola para kader. Mereka membentuk kelompok pengelola demplot.

“Dalam satu kelompok ada 10 petani. Tadinya jumlah ini terbagi rata, yaitu lima pria dan lima perempuan. Namun, usaha ini kurang mendapat sambutan dari petani pria. Saya mengubah komposisi kelompok menjadi 10 perempuan dan semua berjalan dengan lancar,” tambahnya.

Theti dan kelompok menanam cabai, tomat, juga kacang panjang di lahan demplot. Ia mengatakan hasil yang diakui mengalami kenaikan.

“Hasilnya bisa dipakai untuk makan dan kelebihannya bisa dipakai untuk menabung. Kalau dulu hanya cukup untuk makan, sekarang kami bisa menjual hasil pertanian. Menjualnya pun tidak susah karena hasil pertanian ini lebih sehat. Kami memakai metode bertani yang ramah lingkungan. Sampai saat ini, kami telah panen sebanyak empat kali,” jelas Theti.

Sementara, BRG menyadari pentingnya peran perempuan dalam menjaga gambut. Hingga kini, telah ada 773 anggota kelompok perempuan yang didampingi BRG. Diharapkan, jumlahnya terus bertambah.

Tak hanya bertani, kelompok ini juga dibekali keterampilan yang bertujuan untuk meningkatkan nilai jual pada produk kerajinan anyaman dari rumput atau tanaman tumbuh di lahan gambut. Mereka telah mampu membuat anyaman menjadi topi, tas, keranjang, dan lainnya.

“BRG menyadari pentingnya peran para perempuan dalam menjaga ekosistem gambut. Kami percaya bahwa jika perempuan diberdayakan, maka akan dapat mendorong perubahan besar dalam sikap dan perilaku melindungi,” kata Myrna A. Safitri, Deputi Bidang Edukasi, Sosialisasi, Partisipasi dan Kemitraan BRG.

“Kita tidak dapat bicara tentang ketahanan pangan, tentang generasi emas jika soal pemenuhan nutrisi di tingkat keluarga diabaikan. Perempuan-perempuan kader sekolah lapang di lahan gambut menunjukkan bagaimana mereka berjuang untuk itu,” tambah Myrna.


Saksikan video pilihan di bawah ini:

Heboh Pengumuman Salat Jumat Prabowo Dianggap Politis

Jakarta – Rencana Prabowo Subianto untuk salat Jumat di Masjid Agung Semarang (MAS) menjadi heboh karena muncul isu adanya penolakan dari Takmir Masjid. Pihak Masjid sudah menegaskan tak ada pelarangan, hanya saja keberatan dengan sosialisasi Prabowo salat di MAS karena dinilai politis.

Kabar soal penolakan pihak Masjid yang biasa dikenal dengan sebutan Masjid Kauman Semarang itu beredar jelang kedatangan Prabowo yang rencananya akan salat Jumat pada Jumat (15/2). Alasannya salat Jumat yang akan diadakan oleh Prabowo itu dinilai mempolitisir ibadah dan memakai masjid untuk kepentingan politik.

Politisasi itu dapat dilihat dari upaya mengerahkan massa dan menyebar pamflet ke masyarakat agar ikut salat Jumat bersama Prabowo Subianto di masjid tersebut.

Ketua Takmir Masjid Agung Semarang, KH Hanief Ismail membantah pihaknya melarang Prabowo datang. Ia menyatakan hanya keberatan karena adanya pamflet yang dipasang di sekitar Masjid Kauman soal kedatangan Prabowo itu.

“Kami hanya merasa keberatan adanya pamflet ajakan salat Jumat bersama Prabowo di Masjid Kauman. Artinya keberatan kami salat dijadikan ajang kampanye atau dipolitisasi,” ujar Hanief saat ditemui di kediamannya di Semarang, Kamis (14/2/2019).

Hanief mengaku memang sudah ada pemberitahuan lisan soal kegiatan salat Jumat Prabowo di MAS. Namun terkait pemasangan pamflet dan spanduk tidak diberitahukan. “”Pemberitahuan sudah lisan, pasang pamflet dan spanduk tidak (memberitahu) sama sekali,” tuturnya.

Di dekat Masjid Kauman sempat ada spanduk selamat datang Prabowo dan juga poster Prabowo-Sandi. Sedangkan di traffic light Jalan Pemuda menuju Masjid Kauman juga terpasang bendera Partai Gerindra. Namun tepat saat salat zuhur ada beberapa orang yang melepas spanduk dan poster yang terpasang dekat dengan masjid.

“Kami khawatir jamaah yang lain tersinggung, karena jamaah kan macam-macam, ada yang punya orientasi pilihan beda, ada yang punya orientasi masjid murni steril dari hal politis dan duniawai, kami njagani (antisipasi),” ucap Hanief.

Heboh Pengumuman Salat Jumat Prabowo Dianggap PolitisFoto: KH Hanief Ismail. (Angling Adhitya Purbaya/detikcom).

Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno sudah membantah pihaknya yang menyebar pamflet soal kedatangan eks Danjen Kopassus itu. Meski begitu, Hanief memberi warning agar tak ada pembicaraan atau kegiatan politik saat Prabowo salat Jumat di Masjid Kauman.

Ia mencontohkan Jusuf Kalla dan Hatta Rajasa saat maju Pilpres juga pernah Salat di Masjid Kauman. Saat itu, kata Hanief, tidak ada woro-woro atau mengajak massa. Begitu pula saat Pilgub Jateng, ketika Cagub Ganjar Pranowo ataupun Sudirman Said datang mereka beribadah tanpa ajak rombongan.

“Jangan ngomong masalah politik di masjid, itu saja. Waktu Pilpres yang dulu pak JK datang tidak bawa rombongan pak Hatta Rajasa datang pas saya ngaji, beliau sampaikan sesuatu yang tidak bersifat kampanye. Pak Ganjar dan pak Sudirman Said juga, Pak Marmo (Soemarmo Mantan Wali Kota Semarang) dan pak Hendi (Wali Kota Semarang) keduanya juga sering,” urainya.

Soal kedatangan Prabowo untuk Salat Jumat di MAS ternyata sudah dikoordinasikan Partai Gerindra. DPC Gerindra menginstruksikan kadernya untuk salat bareng sang ketum, namun dilarang menggunakan atribut partai. Larangan itu tercantum dalam surat instruksi nomor JT-01/02-005/A/DPC-Gerindra/2019. Surat instruksi agar mengikuti salat berjemaah bersama Prabowo itu meminta para kader mengenakan baju bernuansa putih islami.

“Nah itu karena kegiatannya di masjid, itu ada keterangan yang saya sampaikan bahwa karena saya tahu masjid itu tidak boleh digunakan untuk kampanye, karena sebagai tempat ibadah. Maka di situ untuk menyambut kedatangan beliau, dan tidak boleh menggunakan atribut partai. Tapi harus menggunakan baju islami,” ujar Sekretaris DPC Gerindra Semarang, Joko Santoso, saat dimintai konfirmasi detikcom, Kamis (14/2).

Soal kabar ‘penolakan’ terhadap Prabowo ini mendapat tanggapan dari Fahri Hamzah. Dia mengaku curiga permasalahan ini muncul karena ada campur tangan penguasa.

“Saya agak curiga bahwa memang kaki tangan kekuasaan itu terlalu jauh itu untuk intervensi hal-hal yang sifatnya pribadi. Orang pergi salat Jumat kan peribadatan pribadi. Saya memang mendengar ada keluhan dari tim Pak Prabowo bahwa mereka dibatasi untuk ketemu masyarakat,” kata Fahri di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (14/2).

Pernyataan Fahri dibantah Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf Amin. Timses capres petahana itu mengingatkan masjid memang tidak boleh menjadi tempat untuk kampanye dan mengapresiasi langkah takmir MAS.

“Masjid itu memang bukan tempat yang dibolehkan untuk kampanye. Oleh karena itu, sikap dan langkah takmir masjid itu sudah benar,” ungkap Wakil Ketua TKN Jokowi-Ma’ruf, Abdul Kadir Karding yang juga politikus PKB, Kamis (14/2).

Sementara itu menurut Bawaslu, tak ada larangan bagi siapa saja yang hendak beribadah di tempat ibadah. Hanya saja Bawaslu mengingatkan kepada tim Prabowo-Sandiaga untuk melepas atribut politik saat berada di masjid. Bawaslu pun akan melakukan pengawasan.

“Sudah otomatis di sana akan dilakukan pengawasan oleh (Bawaslu) daerah., Bawaslu daerah artinya mengawasi kegiatan yang dilakukan oleh tim kampanye dan peserta pemilu 2019” ujar Ketua Bawaslu Abhan di kantor KPU, Jl Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Kamis (14/2).

Ikuti perkembangan Pemilu 2019 hanya di sini.
(elz/imk)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

PPP: Salat Jumat Wajib bagi Laki-laki, Kok Diumumkan?

Jakarta – PPP mengaku heran dengan adanya surat instruksi dan pamflet terkait rencana capres Prabowo Subianto menunaikan salat Jumat di Masjid Agung Semarang atau Masjid Kauman. Menurut PPP, salat Jumat merupakan ibadah wajib laki-laki muslim, sehingga tak perlu diumumkan.

“Ibadah salat Jumat adalah ibadah yang hukumnya fardu’ain (wajib) bagi muslim laki-laki. Mengumumkan kegiatan ibadah salat Jumat ke publik terasa janggal dan ganjil. Karena itu hal yang rutin dilakukan setiap muslim laki-laki. Kenapa tidak sekalian tempat ibadah salat fardu lima waktu diumumkan ke publik?,” kata Waketum PPP Arwani Thomafi dalam keterangan tertulis, Kamis (14/2/2019).

Menurut Arwani, pengumuman itu terkesan politis. Alasannya, peristiwa ini bertepatan saat kampanye Pilpres 2019.

“Mengumumkan ibadah salat Jumat justru lebih banyak kadar politisnya ketimbang kadar ibadahnya, mengapa? Karena ini musim pemilu dan tahun politik. Klaim anti pencitraan dan sosok autentik, gugur serta merta dengan adanya pengumuman tempat ibadah salat Jumat ini,” ujarnya.
Arwani mengatakan seharusnya tim Prabowo tak perlu memusingkan pertanyaan publik perkara salat Jumat eks Danjen Kopassus itu. Dia menilai respons tim Prabowo berlebihan dengan menyebarkan pamflet salat Jumat bersama.

“Tanda pagar yang muncul di media sosial #PrabowoJumatanDimana hanyalah ekspresi warga internet (netizen) yang wajar-wajar saja. Bagian dari bentuk penasaran publik atas sepak terjang calon pemimpinnya. Makanya, meresponsnya tidak perlu dengan sikap dan tindakan yang berlebihan,” tutur Arwani.

Diketahui, DPC Gerindra Semarang menginstruksikan kadernya mengikuti salat Jumat bareng Prabowo di Masjid Agung Semarang. Namun, dalam instruksinya itu, Gerindra melarang kader menggunakan dan membawa atribut partai.

Selain instruksi partai, rencana salat Jumat Prabowo di Semarang diwarnai beredarnya pamflet ajakan untuk salat bareng yang dianggap politisasi. Namun BPN Prabowo-Sandiaga telah membantah mencetak pamflet tersebut.
(tsa/nvl)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Bawaslu Awasi Acara Salat Jumat Bersama Prabowo di Semarang

Jakarta – Capres Prabowo Subianto direncanakan akan melaksanakan salat Jumat di Masjid Agung Semarang (MAS) atau Masjid Kauman. Bawaslu mengatakan akan melakukan pengawasan di lokasi acara.

“Sudah otomatis di sana akan dilakukan pengawasan oleh (Bawaslu) daerah,” ujar Ketua Bawaslu Abhan di kantor KPU, Jl Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Kamis (14/2/2019).

Abhan mengatakan tugasnya melakukan pengawasan terhadap kegiatan kepemiluan, baik dilakukan oleh pasangan capres maupun caleg pemilu 2019.

“Bawaslu daerah artinya mengawasi kegiatan yang dilakukan oleh tim kampanye dan peserta pemilu 2019,” kata Abhan.

Terkait beredarnya pamflet ajakan salat bersama Prabowo, pihaknya meminta Bawaslu Provinsi Jawa Tengah untuk melakukan pengkajian. Bawaslu daerah akan mengkaji ada tidaknya dugaan pelanggaran pemilu.

“Kami sedang minta kepada Bawaslu provinsi Jawa Tengah, untuk melakukan pengkajian lebih lanjut dengan data-data yang diperoleh,” tuturnya.

Sebelumnya, Bawaslu Jawa Tengah telah melayangkan surat kepada Tim Paslon Prabowo-Sandi dan Masjid Agung Kauman Semarang terkait rencana salat Jumat Prabowo, Jumat besok. Bawaslu mengambil langkah antisipasi berupa imbauan agar tidak ada kegiatan politik di masjid.

DPC Partai Gerindra Semarang saat dihubungi terpisah mengatakan telah menginstruksikan kadernya untuk salat bareng sang ketum, Prabowo Subianto, di Masjid Agung Semarang atau Masjid Kauman. Namun, Gerindra melarang para kader menggunakan atribut partai.

Larangan itu tercantum dalam surat instruksi nomor JT-01/02-005/A/DPC-Gerindra/2019. Surat instruksi agar mengikuti salat berjamaah bersama Prabowo itu meminta para kader mengenakan baju bernuansa putih islami.

“Nah itu karena kegiatannya di masjid, itu ada keterangan yang saya sampaikan bahwa, karena saya tahu masjid itu tidak boleh digunakan untuk kampanye, karena sebagai tempat ibadah. Maka di situ untuk menyambut kedatangan beliau, dan tidak boleh menggunakan atribut partai. Tapi harus menggunakan baju islami,” ujar Sekretaris DPC Gerindra Semarang, Joko Santoso, saat dimintai konfirmasi oleh detikcom.
(dwia/idn)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Minta Kader Sambut Prabowo di Masjid, Gerindra Larang Pakai Atribut

Jakarta – DPC Partai Gerindra Semarang menginstruksikan kadernya untuk salat bareng sang ketum, Prabowo Subianto, di Masjid Agung Semarang atau Masjid Kauman. Namun, Gerindra melarang para kader menggunakan atribut partai.

Larangan itu tercantum dalam surat instruksi nomor JT-01/02-005/A/DPC-Gerindra/2019. Surat instruksi agar mengikuti salat berjamaah bersama Prabowo itu meminta para kader mengenakan baju bernuansa putih islami.

“Nah itu karena kegiatannya di masjid, itu ada keterangan yang saya sampaikan bahwa, karena saya tahu masjid itu tidak boleh digunakan untuk kampanye, karena sebagai tempat ibadah. Maka di situ untuk menyambut kedatangan beliau, dan tidak boleh menggunakan atribut partai. Tapi harus menggunakan baju islami,” ujar Sekretaris DPC Gerindra Semarang, Joko Santoso, saat dimintai konfirmasi oleh detikcom, Kamis (14/2/2019).


Joko menjelaskan alasan melarang kadernya menggunakan atribut partai. Dia tidak ingin menjadikan masjid tempat untuk berkampanye atau berpolitik.

“Kita nggak mungkin menggunakan masjid untuk kampanye. Kalau Jumat kan memang kewajiban seorang muslim untuk Jumatan to mbak,” katanya.

Surat instruksi bertanggal 12 Februari itu dikeluarkan dalam rangka menyambut kedatangan sang ketum yang akan menyampaikan pidato kebangsaan di Semarang. Rencananya, di sela kegiatannya itu, Prabowo akan menunaikan salat Jumat di Masjid Agung Semarang.

Minta Kader Sambut Prabowo di Masjid, Gerindra Larang Pakai AtributFoto: Istimewa

Joko sebelumnya menjelaskan alasan surat tersebut dikeluarkan. Surat internal itu merupakan bagian dari kewajiban elemen partai untuk menyambut kedatangan sang ketum.

“Jadi begini dalam suatu organisasi ada kedatangan seorang ketum itu kan wajib mengerahkan semua elemen yang ada di dalam struktur partai. Kalau di kita, DPC itu ada PAC, ada ranting, dan ada simpatisan dan struktur partai,” katanya.

“Ketika ketua kita di manapun tetap kita ikuti wong kita menyambut kedatangan ketum. Ya di masjid, atau di manapun. Kebetulan kan pas beliau di masjid ya kita ikuti di masjid. Kalau beliau di restoran ya kita ikuti di restoran. Jadi menyambut ketum itu wajar dan wajib,” imbuh Joko.

(mae/fjp)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Pengakuan Gerindra Soal Mars Pandu Bangsa Ambil Irama Venceremos Chile

JakartaMars Pandu Bangsa, yang dinyanyikan di acara Gerindra, ramai dibahas di media sosial dan dikaitkan dengan lagu ‘Venceremos‘ asal Chile. Apa kata Gerindra?

Salah satu momen Mars Pandu Bangsa dinyanyikan adalah ketika Ketum Gerindra Prabowo Subianto dan kader-kadernya merayakan HUT ke-11 Gerindra. “Bergeraklah-bergeraklah. Belalah rakyat yang tertindas,” demikian liriknya.

Di media sosial, ramai beredar tudingan bahwa Mars Pandu Bangsa itu sama dengan Venceremos. Seperti dilansir The Guardian, Venceremos (Kita Akan Menang) adalah lagu karya Sergio Ortega untuk kampanye sosialis Salvador Allende untuk menjadi Presiden Chile.

Waketum Gerindra, Edhy Prabowo, tidak menampik bahwa irama Mars Pandu Bangsa diambil dari Venceremos karena iramanya bersemangat. Meski demikian, Edhy menegaskan Gerindra tetap anti-PKI.

“Lagu itu kan kita ambil iramanya dari Venceremos ya. Dan itu kebetulan saja kita lagunya lagu semangat dan lagu yang menurut saya, menurut kami para kader, kita senang, memotivasi kita,” kata Edhy di Gedung DPR, Senayan, Rabu (13/2/2019) kemarin.

Edhy mempersilakan publik melihat lagi lirik lagu yang dipermasalahkan, apakah ada yang terkait PKI atau tidak. Dia menegaskan Gerindra tidak mendukung komunisme.

“Kalau anda mau bilang kita PKI, bukan, kami bukan. Kami akan memahami semua ajaran dan kami menghormati semua ajaran tapi kami bukan di situ, kami sangat percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa,” ujarnya.
(imk/fjp)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>