Polda Maluku Antisipasi Rencana Pembebasan Abu Bakar Baasyir

Liputan6.com, Maluku – Kepala Staf Kepresidenan RI Moeldoko mengatakan, terpidana kasus terorisme Abu Bakar Baasyir masih memiliki pengaruh di kalangan yang seideologi dengan pria 81 tahun itu. Namun, pemerintah sudah memperhitungkan risiko-risikonya. Salah satunya dengan memetakan risiko dan pencegahannya.

Oleh karena itu, Polda Maluku mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan saat pembebasan Abu Bakar Baasyir terealisasikan. Meski Kepala Bagian Humas Polda Maluku, AKBP Sabtu Ohoirat mengatakan, masyarakat Maluku tidak akan terpengaruh dengan informasi pembebasan Baasyir.

Menurut dia, keeratan kerukunan antarumat beragama di Maluku menjadi bentengnya.

“Orang Maluku sudah dewasa, dan tidak akan lagi terprovokasi,” kata Ohoirat kepada Liputan6.com, Selasa (22/1/2019).

Dia menyontohkan saat Pemilihan Kepala Daerah di Maluku 2018 kemarin. “Pilkada sudah membuktikan, Maluku adalah daerah paling aman, jadi tak usah terpengaruh dengan hal-hal di luar Maluku,” ujar dia.

Walaupun demikian, demi memastikan kondisivitas di lapangan, Ohoirat memastikan Polda Maluku tetap memantau situasi.

“Ya, menyangkut teroris (Abu Bakar Baasyir) ini kan sering orang berpandangan macam-macam, tapi selama ini kan Maluku aman dan tidak perlu terpengaruh, jika ada hal-hal yang mencurigakan segera sampaikan kepada pihak kepolisian,” kata Ohoirat.

2 dari 3 halaman

Kata Moeldoko

Kepala Staf Kepresidenan RI Moeldoko mengatakan, terpidana kasus terorisme Abu Bakar Baasyir masih memiliki pengaruh di kalangan jamaah yang seideologi dengan pria 81 tahun tersebut. Namun, pemerintah sudah memetakan risiko dan pencegahannya.

“Ya, apapun, beliau (Baasyir) masih punya pengaruh, buktinya waktu di Nusakambangan juga masih banyak yang datang kan? Akan tetapi, aparat sudah memitigasi itu,” kata Moeldoko usai menjadi pembicara diskusi di acara Indonesia Millennial Summit 2019 di Hotel Kempinski Grand Indonesia Jakarta, Sabtu (19/1/2019).

Sementara terkait dengan kekhawatiran sejumlah pihak akan meningkatnya penyebaran paham radikal ketika Abu Bakar Baasyir dibebaskan, Moeldoko berjanji pemerintah tidak akan longgar dalam melakukan pengawasan, pencegahan, dan penanggulangan terorisme.

Presiden Joko Widodo, lanjut dia, tetap menjalankan komitmennya dalam memperketat pengawasan dan penanggulangan tindak pidana terorisme di Tanah Air.

“Bukan berarti pembebasan Baasyir itu, terus kita kendor dalam konteks penanggulangan dan pengawasan, tidak, tidak. Komitmen Presiden untuk tidak memberi ruang kepada kelompok radikal dan terorisme itu tidak pernah berubah,” ucap mantan Panglima TNI itu seperti dilansir Antara.

Moeldoko menjelaskan, keputusan Jokowi untuk membebaskan Abu Bakar Baasyir merupakan salah satu bentuk penanggulangan terorisme lewat pendekatan yang lembut.

“Seperti disampaikan Pak Jokowi kemarin (dalam debat capres cawapres) bahwa dalam konteks penanggulangan terorisme itu bukan hanya pendekatan hard, melainkan juga ada pendekatan soft, yaitu bagaimana preventif dilakukan,” ujar Moeldoko.

3 dari 3 halaman

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

HEADLINE: Maju Mundur Pembebasan Abu Bakar Baasyir

Liputan6.com, Jakarta – Ketua Tim Pengacara Muslim, Achmad Michdan tak bisa menyembunyikan kekecewaannya. Ia mengeluhkan sikap pemerintah yang tak satu kata dalam hal pembebasan narapidana terorisme Abu Bakar Baasyir.

“Ini bagaimana sih, urusan presiden (bilang) begini, terus bapak (Menkopolhukam) begini, enggak bertentangan apa dengan Presiden?” katanya ketika dihubungi Liputan6.com, Selasa (22/1/2019).

Kabar pembebasan itu mulanya dibawa Kuasa Hukum Timses Jokowi-Ma’ruf Amin, Yusril Ihza Mahendra. Jumat (18/1/2019) lalu, pengacara kawakan ini berkunjung ke Lapas Gunung Sindur, tempat Baasyir dipenjara.

Pesan yang disampaikannya: Jokowi menyetujui pembebasan Baasyir. Di hari yang sama dengan kedatangan Yusril ke Lapas Gunung Sindur, Presiden mengamini kabar itu dalam sebuah kesempatan di Garut.

Belakangan, Kementerian Polhukam meralat. Pemerintah masih mengkaji permintaan pembebasaan Abu Bakar Baasyir.

Menurut Amidan–sapaan akrab Achmad Michdan, pengacara pada posisi pasif. Tawaran pembebasan justru datang dari Jokowi, yang diwakili Yusril. Pembela Abu Bakar Baasyir memang pernah mengajukan permohonan pembebasan.

Abu Bakar Baasyir, sesuai aturan, sudah bisa bebas bersyarat setelah menjalani 2/3 masa tahanan pada 13 Desember 2018 lalu. Dalam sidang Kamis (16 Juni 2011), di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, ia divonis hakim 15 tahun bersalah terlibat dalam pelatihan militer di Aceh.

“Hak pembebasan itu dari dulu, dan sudah kita urus, tapi terhambat syarat,” kata Amidan. Ini merujuk penolakan Abu Bakar Baasyir menyatakan ikrar setia kepada NKRI dan Pancasila.

Dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM nomor 3 tahun 2018 dijabarkan syarat bebas bersyarat bagi narapidana terorisme. Pasal 84 huruf d ayat (1) berbunyi, “Kesetiaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia secara tertulis bagi narapidana warga negara Indonesia.”

Satu syarat lagi adalah berjanji tak akan melakukan tindak pidana lagi. Abu Bakar Baasyir menolaknya lantaran selama ini tak mengakui terlibat latihan militer di Aceh.

Amidan mendapat kabar dari Yusril, Jokowi ingin menyampingkan syarat itu dengan pertimbangan kemanusiaan. Hal ini yang belakangan ditarik kembali oleh pemerintah melalui Menkopolhukam Wiranto.

Setelah tarik ulur ini, pengacara menunggu bagaimana tindak lanjut dari pemerintah. “Ini sebenernya bukan urusan kita, yang bebasin ini pemerintah,” Amidan berujar. “Kita cuma nunggu.”

Infografis Fakta-Fakta Pembebasan Abu Bakar Baasyir. (Liputan6.com/Triyasni)

Pakar Hukum Abdul Fickar Hajar menilai, Jokowi memang tak bisa gegabah memberi pembebasan kepada Abu Bakar Baasyir. Dasar hukum yang melandasi keputusan itu harus dibuat.

Bentuknya, kata Fickar, bisa berupa Perppu, Perpres atau Peraturan Menkum HAM. “Agar tidak menimbulkan kesan semaunya demi tujuan tertentu atau politik,” katanya kepada Liputan6.com, Selasa (22/1/2019).

Keputusan pembebasan Abu bakar Baasyir tanpa landasan kuat akan mengacaukan sistem hukum. “Meski dengan pertimbangan kemanusiaan, tetap harus ada landasannya, jika tidak Presiden dapat dianggap mengangkangi konstitusi,” papar Fickar.

Ia mengingatkan, aturan umum pembebasan bersyarat merujuk KUHP Pasal 15, 16 dan 17. Jokowi tak bisa memberi pembebasan bersyarat dengan menabrak aturan tersebut.

Fickar menggarisbawahi beberapa pasal penting, seperti Pasal 15a ayat (1) KUHP, yang menyatakan syarat umum bebas bersyarat bahwa terpidana menyatakan tidak akan melakukan tindak pidana dan perbuatan yang tidak baik di kemudian hari. Baasyir sendiri menolak meneken pernyataan tersebut. 

Ia justru mempertanyakan pernyataan Yusril soal “bebas tanpa syarat”. Praktik semacam itu cuma lazim di negara kerajaan, sebagai bentuk pengampunan dari raja.

Dalam konteks Indonesia, mekanisme yang paling mendekati skema bebas tanpa syarat, adalah amnesti. Lembaga amnesti, menurut Fickar, bisa digunakan, tanpa permintaan narapidana.

“Presiden bisa mengampuni dengan amnesti membatalkan putusan yang telah ada, dan akibat hukumnya Abu Bakar Baasyir dianggap tidak bersalah,” kata Fickar.

2 dari 3 halaman

Berubah Setelah Ratas

Jokowi mengundang Menkopolhukam Wiranto dan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly ke Istana Bogor, Senin (21/1/2019). Rapat terbatas itu kabarnya membahas soal pembebasan Abu Bakar Baasyir.

Memang belum ada konfirmasi resmi soal hal itu. Yang jelas, sepulang dari Bogor, Wiranto menggelar konfrensi pers terkait sikap pemerintah dalam pembebasan Abu Bakar Baasyir. Isinya justru bertentangan dengan apa yang disampaikan Yusril.

“Presiden kan tidak boleh grusa-grusu. Tidak serta merta ya membuat keputusan. Tapi perlu pertimbangan dari aspek-aspek lainnya,” ucap Wiranto di kantornya, Jakarta, Senin (19/1/2019).

Ia tak ingin muncul spekulasi soal Abu Bakar Baasyir. Mantan Panglima ABRI ini menegaskan pernyataannya resmi mewakili pemerintah. Sikap tersebut, katanya, diambil setelah melakukan koordinasi dengan pejabat terkait.

Jokowi pun akhirnya bicara. Ia memastikan, pembebasan Abu Bakar Baasyir, akan ikut sistem dan mekanisme hukum.

“Ada mekanisme hukum yang harus kita lalui. Ini namanya pembebasan bersyarat. Bukan pembebasan murni, pembebasan bersyarat,” ujar Jokowi di Istana Merdeka Jakarta, Selasa (22/1/2019).

Artinya, Baasyir tetap harus memenuhi persyaratan bebas bersyarat dengan meneken ikrar setia pada NKRI dan Pancasila. Jokowi menegaskan tak mau menabrak undang-undang.

“Ada mekanisme hukum yang harus kita tempuh, saya justru nabrak kan enggak bisa. Apalagi ini situasi yang basic. Setia pada NKRI, setia pada Pancasila,” katanya.

Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan, aturan pembebasan bersyarat berlaku umum untuk semua narapidana. Abu Bakar Baasyir tak bisa mendapat perlakukan istimewa.

“Tentu tidak mungkin 1 orang dibikinkan peraturan untuk satu orang. Harus bersifat umum peraturan itu,” ucap Kalla.

Bila aturan formal tak terpenuhi, ia khawatir akan ada masalah yang mungkin muncul di kemudian hari.

“Kalau tak memenuhi aspek hukum ya minimal itu agak sulit juga (dibebaskan). Nanti di belakang hari orang gugat,” kata JK di kantornya, Selasa (22/1/2019).

Sebelumnya, kabar pembebasan Abu Bakar Baasyir memantik reaksi dunia. Adalah Perdana Menteri Australia Scott Morrison yang mengungkapkan kekecewaanya.

“Pemerintah Indonesia seharusnya menunjukan respek besar kepada Australia dalam persoalan ini,” katanya seperti dilansir BBC, Selasa (22/1/2019).

Pernyataan itu tak lepas dari insiden Bom Bali pada Oktober 2002. 202 orang tewas, 88 di antaranya merupakan warga negara Australia.

Pemerintah negeri Kangguru meyakini Abu Bakar Baasyir merupakan dalang di balik peristiwa tersebut. Padahal, Mahkamah Agung memutuskan Baasyir tak terlibat, setelah ia menghabiskan 26 bulan di penjara.

Rencana pembebasan mendapat pembelaan dari pasangan Jokowi di Pilpres 2019, Ma’ruf Amin. Australia dinilai tak punya kewenangan mencapuri urusan dalam negeri Indonesia.

“Itu urusan dalam negeri kita. Saya kira pemerintah punya kebijakan-kebijakan. Ada yang sifatnya penegakkan hukum dan ada sifatnya kemanusiaan dan Pak Jokowi sudah mengambil langkah itu,” ujar Ma’ruf di Bandung, Minggu (20/1/2019).

Dia meyakini, persoalan pembebasan Ba’asyir juga tak akan mempengaruhi hubungan diplomasi antara kedua negara. Masing-masing, menurutnya, punya kedaulatan.

“Tidak, kita masing-masing punya kedaulatan,” ungkap Ma’ruf.

Ketua Majelis Ulama Indonesia nonaktif ini pernah mengajukan permohonan grasi bagi Abu Bakar Baasyir. Namun, pihak keluarga tak setuju. Upaya itu mentok. 

Pasalnya, grasi mempersyaratkan pengakuan bersalah atas tindak pidana yang dikenakan. Abu Bakar Baasyir sendiri selama ini menolak disebut terlibat pelatihan militer di Aceh.

3 dari 3 halaman

Dukungan di Dalam Negeri

Di dalam negeri, dukungan sempat mengalir tatkala Jokowi dikabarkan memberikan pembebasan keapda Abu Bakar Baasyir. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto menyebut, kebijakan Jokowi sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.

“Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan tentu memiliki sebuah kebijakan-kebijakan yang didasarkan pada konstitusi yang didasarkan pada nilai Pancasila,” kata Hasto di kawasan Rawamangun, Jakarta Timur, Sabtu (19/1/2019).

Menurut dia, delapan partai koalisi pendukung Jokowi lainnya pun mendukung keputusan Jokowi membebaskan Abu Bakar Baasyir. Tak cuma dari partai pendukungnya, keputusan Jokowi juga menuai apresiasi dari kubu oposisi.

Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera, misalnya, mendukung langkah itu. Tapi, dia berpesan agar tak ada bumbu politisasi dalam proses pembebasan. Setiap narapidana memiliki hak untuk bebas setelah menjalani hukuman.

“Saya apresiasi keputusan pemerintah dan berharap ini tidak dipolitisasi karena seluruh narapidana berhak dapat haknya,” ujar Mardani di Gedung DPR, Jakarta Pusat, Selasa (22/1/2019).

Menurutnya, wajar Abu Bakar Baasyir dibebaskan. Sehingga, Jokowi juga berhak memberi kesempatan untuk bebas bersyarat.

“Ustaz Abu Bakar Baasyir dari sudut lama waktunya sudah mendekati dua per tiga masa tahanan sehingga pemerintah punya hak untuk memberikan masukan termasuk ketika memang baik dia punya kesempatan bebas bersyarat,” kata Mardani.

Komentar lebih tajam terlontar dari Juru bicara badan pemenangan nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Dahnil Anzar Simanjuntak. Ia menegarai pembebasan terpidana kasus terorisme Abu Bakar Baasyir berbau politis.

Pemilihan waktu yang dekat pelaksanaan pemilu menjadi alasannya. “Publik pasti bisa menilai pasti ada kaitan dengan politik,” katanya di kawasan Wahid Hasyim, Jakarta Pusat, Sabtu (19/1/2019).

Menurut Dahnil, umat Islam Indonesia pasti paham maksud pembebasan Baasyir itu. “Bagi umat Islam pasti paham bahwasanya selama ini stigma teroris itu Islam. Tiba-tiba jelang pemilu berbaik-baik,” ujarnya.

Meski demikian ia bersyukur Abu Bakar Baasyir dibebaskan dengan alasan kemanusiaan. “Pertama kami bersyukur ustaz Baasyir bebas, kedua memang sudah waktunya bebas, tahun lalu Desember menolak bebas karena bersyarat. Kalau orang Jawa bilang wis wayahnya,” katanya.

Top 3 Berita Hari Ini: Jelang Imlek, Ketahui Warna-Warna Keberuntungan di Tahun Babi Tanah

Liputan6.com, Jakarta – Top 3 Berita Hari Ini tentang warna-warna keberuntungan di Tahun Babi Tanah, waktu yang tepat untuk menghindari kopi, dan potret cantik Novita Hardini. Tahun Baru Imlek segera tiba, terdapat sejumlah warna mendekatkan keberuntungan pun ramai jadi sorotan.

Merah, misalnya, dianggap sanggup memberi Anda semangat dan kebahagiaan. Warna ini juga dipercaya mendatangkan kesan positif pada orang di sekitar Anda.

Sementara itu, ada waktu yang tepat untuk menghindari minum kopi berdasarkan penelitian.Anda harus menghindari mengonsumsi kafein dari sekitar jam 2 siang, atau setidaknya tujuh jam sebelum tidur. Pasalnya, kebiasaan itu dapat mempengaruhi tidur Anda secara negatif.

Pelacak tidur mengungkapkan bahwa kafein dikonsumsi tepat sebelum tidur, tiga jam sebelum tidur, dan hingga enam jam sebelum tidur menghasilkan efek gangguan pada tidur. Begitu pula minum kopi larut malam juga bisa memperdayai tubuh Anda menjadi jet lag – dengan mengganggu jam internal tubuh.

Selain warna-warna mendekatkan keberuntungan saat Imlek dan waktu yang tepat menghindari minum kopi, foto-foto cantik istri Wakil Bupati Trenggalek Mochamad Nur Arifin, Novita Hardini pun menyita perhatian. Baik Nur Arifin dan sang istri tak jarang membagikan beragam potret di media sosial pribadi.

Seperti foto yang menampilkan hangatnya kebersamaan Nur Arifin dan sang istri. Ibu tiga anak ini terlihat anggun dalam balutan atasan hijau tosca muda dengan aksen di beberapa sisi, hijau berwarna krem, sedangkan Nur Arifin memakai kemeja putih.

Ketiga berita tersebut terangkum lengkap dalam Top 3 Berita Hari Ini. Yuk, simak rangkuman selengkapnya berikut ini.

Jelang Imlek, Ketahui Warna-Warna Keberuntungan di Tahun Babi Tanah 

Hitung mundur tahun baru Imlek makin dekat. Ragam persiapan untuk menyambut tahun baru bisa jadi sudah Anda lakukan. Bersama dengan itu, sederet harapan baru atau yang belum tercapai tahun lalu juga kiranya sudah mulai disusun.

Di samping kerja keras, ada hal lain yang mungkin Anda butuhkan dalam mencapai rentetan asa tersebut, yakni sedikit keberuntungan. Dirangkum Fimela.com, warna-warna inilah yang akan mendekatkan keberuntungan untuk Anda di tahun Babi Tanah.

Selanjutnya…

Waktu yang Tepat untuk Menghindari Minum Kopi Berdasarkan Penelitian

Banyak dari kita, minum kopi merupakan bagian tak terpisahkan dari rutinitas harian. Minum kopi memberi kita dorongan energi yang sangat dibutuhkan saat pagi atau sore hari.

Dilansir dari Independent.co.uk, Senin, 21 Januari 2019, menurut penelitian, Anda harus menghindari mengonsumsi kafein dari sekitar jam 2 siang, atau setidaknya tujuh jam sebelum tidur. Pasalnya, kebiasaan itu dapat mempengaruhi tidur Anda secara negatif.

Selanjutnya…

Sederet Potret Cantik Novita Hardini, Istri Wakil Bupati Trenggalek

Wakil Bupati Trenggalek Mochamad Nur Arifin belakangan jadi sorotan usai dikabarkan menghilang tanpa pesan sejak 9 Januari 2019 lalu. Pada 19 Januari 2019, suami Novita Hardini ini disebut meninggalkan tugas sebagai Wabup Trenggalek.

Setelah kabar ini mencuat, Nur Arifin terlihat mengunggah tiga buah video tengah mengemukakan pendapat dalam bahasa Inggris melalui akun Instagram pribadi. Kegiatan ini tidak lain ketika perjalanannya ke Eropa pada 11-19 Januari 2019.

Selanjutnya…

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Sosok Mirip Pesepak Bola Ronaldinho, Ronaldikin Meninggal Dunia

Liputan6.com, Jakarta – Berita duka kembali menggemparkan dunia hiburan. Salah satu penggemar sepak bola sekaligus selebritas, Ronaldikin meninggal dunia, Selasa (22/1/2019). Ia mengembuskan napas terakhirnya di Rumah Sakit Al Ihsan Baleendah, Bandung sekitar pukul 15.05 WIB.

Kabar meninggalnya Ronaldikin, pertama kali diungkapkan dalam akun Twitter Milanisti Indonesia. Diketahui, almarhum merupakan penggemar klub sepak bola A.C Milan dan sering bergabung dalam kegiatan Milanisti Indonesia.

Innalillahi wa Innalillahi Rojiun. Telah berpulang ke Rahmatullah, Sodara kita yang bernama Sodikin atau biasa kita kenal dengan Ronaldikin.Almarhum semasa hidupnya sering bergabung dengan banyak kegiatan Milanisti Indonesia. Semoga amal ibadah Almarhum diterima di sisi ALLAH SWT,” tulis akun twitter Milanisti Indonesia.

Sosok mendiang Ronaldikin menjadi dikenal karena berwajah mirip pesepak bola Ronaldinho. Bahkan, pria bernama asli Sodikin itu pernah membintangi iklan BeIN Sport Thailand.

2 dari 3 halaman

Dibenarkan Keluarga

Informasi tersebut dibenarkan oleh pihak keluarga Ronaldikin. Kabar ini diperkuat dengan unggahan saudara Ronaldikin, Firdian Purnama, di Facebook. Terlihat potret almarhum tengah terbaring lemah dengan selang infus di tangannya.

Innalilahi wa innailaihi rojiun, selamat jalan mang Ronaldikin Taucho II Allah sayang sama mamang, mugia di tampi iman islamna,” tulis Firdian Purnama.

3 dari 3 halaman

Infeksi Paru-Paru

Sebelumnya, mendiang Ronaldikin mengidap penyakit infeksi paru-paru. Ia pun sempat menjalani perawatan intensif di beberapa rumah sakit. Namun, Allah berkehendak lain. (Lavenia/Mgg)

Keluar dari Demokrat, Akankah Wagub NTB Ikuti Jejak TGB?

Liputan6.com, Jakarta – Pascamundur dari Demokrat, Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Sitti Rohmi Djalilah belum memutuskan akan bergabung ke partai politik yang mana. 

Namun, dari sinyal kuat yang ditunjukkan Rohmi, dia akan menyusul adik kandungnya Tuan Guru Bajang (TGB) Muhammad Zainul Majdi, yaitu bergabung dalam Partai Golkar.

Dikabarkan, keputusan tersebut akan diambil Rohmi usai melihat perolehan hasil Pileg 2019. 

Sementara itu, Ketua Harian DPD Partai Golkar NTB, Misbah Mulyadi berharap, kakak kandung dari TGB ini bisa masuk partai berjuluk pohon beringin tersebut. Menurut Golkar dengan bergabungnya Rohmi akan menambah kekuatan partai, terutama pada Pemilu 2019. 

“Prinsipnya, kita terbuka bagi siapapun mau bergabung,” kata Misbah yang juga mantan Anggota DPRD NTB, kepada wartawan, Selasa (22/1/2019.

2 dari 3 halaman

Tepis Rumor

Dia pun menepis rumor bahwa jika nanti akhirnya Rohmi bergabung, bakal menjadi ancaman bagi pengurus dan kader Golkar lama. Lantaran disebut-sebut keberadaan Rohmi dengan gerbong politiknya bakal menggeser gerbong politik lama.

Terkait  kabar tersebut, Misbah meyakini Golkar akan tetap solid, khususnya di NTB. 


Reporter: Randy Ferdi Firdaus

Sumber: Merdeka

3 dari 3 halaman

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Sandiaga soal Hoax ‘Luhut Siap Cium Kaki Prabowo’: Sudahlah

Jakarta – Cawapres Sandiaga Uno bicara tentang kabar bohong alias hoax soal Menko Maritim Luhut Binsar Pandjaitan yang siap cium kaki capres Prabowo Subianto. Dia meminta semua pihak berhenti produksi hoax karena selama ini rakyat tak pernah menanyakan kabar seperti itu.

“Ini sudah titik ke 1.060 saya. Di titik ke 1.060 itu nggak pernah ada yang nanya gimana Pak Luhut nyium kakinya Prabowo. Nggak pernah. Masyarakat maunya apa, ini ada diskoneksi apa yang masyarakat inginkan, dan elite gunjingkan,” di Desa Kedung Jaya, Babelan, Bekasi, Jawa Barat, Selasa (22/1/2019).

Dia menyatakan saat ini elite sibuk saling serang dengan pabrik hoax yang tak diketahuinya siapa. Sandiaga kemudian mengajak para elite untuk turun ke masyarakat dan mendengarkan apa yang diinginkan rakyat.


“Ayolah elite belajar untuk mendengar masyarakat, turun ke bawah sambangi masyarakat, tangkap aspriasi, jangan bicarakan isu yang tak penting itu,” ujarnya.

“Elite ini sibuk serang menyerang dengan pabrik hoax dan kami tidak mau menuduh siapa yang di belakang situ dan kami sudah lah bahwa kita gunakan untuk tingkatkan fokus kita,” tambah Sandiaga.

Sandiaga menyatakan pihaknya telah mendeklarasikan antihoax, kampanye damai dan anti-politik uang. Atas dasar itu, dia tak ingin menanggapi hoax yang bermunculan.

“Saya nyatakan kita sudah mendeklarasikan kampanye antihoax, kampanye damai, anti politik uang juga. Jadi sama sama kita berpikir dengan akal sehat kita tak terlalu tanggapi hoax tersebut,” jelas Sandi.

Sebelumnya, Luhut membuat klarifikasi di Facebook soal tulisan berjudul ‘Luhut: Saya Siap Cium Kaki Prabowo Jika Dia Bisa Jadi Presiden!!’. Tulisan itu dimuat di situs https://operain.blogspot.com.

Luhut menegaskan tidak pernah mengatakan hal itu. Dia mendesak pembuat hoax untuk minta maaf sesegera mungkin. Jika tidak, Luhut terpaksa mengambil langkah hukum.

“Ya itu nanti kita siap nuntut. Karena saya nggak pernah bilang begitu, ya,” kata Luhut ditemui di kantor Kemenko Kemaritiman.
(idn/haf)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Pemakaian Kendaraan Listrik Berkembang, Impor BBM Bakal Turun

Liputan6.com, Jakarta – Pemerintah terus mendorong penggunaan kendaraan listrik. Hal ini merupakan upaya untuk meningkatkan ketahanan energi dengan mengurangi ketergantungan impor Bahan Bakar Minyak (BBM).

Wakil Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM), Arcandra Tahar mengatakan, sumber energi kendaraan listrik dihasilkan dari pembangkit yang menggunakan energi primer berasal dari dalam negeri.

Oleh karena itu, jika kendaraan listrik semakin marak digunakan masyarakat akan menggeser kendaraan yang menggunakan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang mayoritas berasal dari impor.

“Listrik kita impor enggak? Enggak. Li‎strik adalah jenis energi yang bisa kita produksi sendiri‎,” kata Arcandra, di Jakarta, Selasa (22/1/2019).

Arcandra melanjutkan, jika kendaraan listrik semakin banyak digunakan, ketergantungan‎ dengan pasokan BBM dari luar negeri bisa berkurang.

Dengan begitu akan menciptakan ketahanan energi karena  sumber energi Indonesia tida‎k lagi terpangaruh kondisi di luar negeri.

“Kalau bisa produksi sendiri maka apa pun yang terjadi di dunia luar kita tetap memenuhi kebutuhan kita. Intinya itu jadi jangan dilihat semata-mata dari environmental sustainability tapi dilihat kedaulatan energi kita ke depan,” ujar Arcandra.

‎Arcandra  menuturkan, dengan beralihnya penggunaan kendaraan berbahan bakar fosil ke kendaraan listrik, juga akan membuat neraca transaksi neraca berjalan Indonesia tidak lagi defisit akibat impor minyak dan gas (migas).

Selain itu, juga akan meningkatkan pemanfaatan listrik yang saat ini pasokannya sudah berlebih.

“Semakin banyak konversi ke listrik, semakin banyak mobil listrik, listrik kita punya excess power. Itu kalau dimanfaatkan untuk menjual listrik. Akibatnya nanti BBM impor turun, kalau kompor listrik LPG turun impornya sehingga enggak ditulis lagi (neraca negatif),” ujar dia.

2 dari 2 halaman

Apa Kabar Perpres Mobil Listrik Indonesia?

Sebelumnya, Peraturan presiden (perpres) terkait kendaraan listrik di Indonesia masih tak kunjung selesai. Sejak tahun lalu, perpres tersebut dikabarkan bakal selesai akhir 2018, kemudian mundur menjadi awal 2019, dan masih ditunggu pengesahannya hingga saat ini.

Melansir laman resmi Kementerian Perindustrian (Kemenperin) pemerintah segera menyiapkan fasilitas insentif fiskal, dan infrastruktur dalam upaya mengakselerasi pengembangan kendaraan listrik di Indonesia.

Untuk itu, diperlukan harmonisasi regulasi dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan.

“Terkait fasilitas fiskal, kami sudah berkoordinasi dengan Menteri Keuangan. Setelah disepakati dan sesuai arahan ratas (rapat terbatas), selanjutnya dikoordinasikan dengan Menko Perekonomian dan Kemaritiman untuk persiapan Perpresnya. Kemudian, Menteri Keuangan akan berkonsultasi dengan Komisi XI DPR,” ujar Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, seusai mengikuti Rapat Terbatas (Ratas) tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik di Kantor Presiden, Jakarta.

Airlangga menegaskan, Kementerian Perindustrian telah menyusun peta jalan untuk pengembangan industri otomotif nasional. Salah satu fokusnya, adalah memacu produksi kendaraan emisi karbon rendah atau Low Carbon Emission Vehicle (LCEV), termasuk di dalamnya kendaraan listrik.

“Targetnya pada tahun 2025, populasi mobil listrik diperkirakan tembus 20 persen atau sekitar 400 ribu unit dari dua juta mobil yang diproduksi di dalam negeri,” ungkapnya.

Di samping itu, pada 2025, juga dibidik sebanyak dua juta unit untuk populasi motor listrik.

“Jadi, langkah strategis sudah disiapkan secara bertahap, sehingga kita bisa melompat untuk menuju produksi mobil atau sepeda motor listrik yang berdaya saing di pasar domestik maupun ekspor,” ujar dia.


Saksikan video pilihan di bawah ini:

Pakde Karwo ‘Sentil’ Wabup Trenggalek Nur Arifin karena Bolos Kerja

Surabaya – Gubernur Jawa Timur Soekarwo mengirimkan surat teguran kepada Muhammad Nur Arifin Wakil Bupati (Wabup) Trenggalek yang dilaporkan telah meninggalkan pekerjaannya selama 10 hari tanpa ada alasan yang jelas.

Gubernur yang akrab disapa Pakde Karwo itu mengatakan, dia segera membalas surat dari Emil Elestianto Dardak Bupati Trenggalek tentang absennya Wabup Trenggalek Nur Arifin sejak 9 Januari lalu.

“Informasi dari Pak Bupati Trenggalek di suratnya nomor 94/2019 tanggal 19 Januari, Sabtu kemarin, Pak Wakil Bupati tidak ada di tempat dan tidak menjalankan tugas pejabat negara sejak 9 Januari. Kami segera membalas surat itu,” ujarnya.

Pakde Karwo membalas surat itu meminta agar Bupati melaporkan secara rinci berapa lama lagi Wabup akan absen dari tugasnya dan untuk keperluan apa. Hal ini, kata Pakde, akan menjadi bahan laporan ke Menteri Dalam Negeri.

Surat balasan itu, kata Pakde Karwo, juga bersifat teguran kepada Nur Arifin sebagai Wabup Trenggalek.

Berdasarkan Pasal 76 ayat (1) huruf c, Undang-Undang Nomor 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah, pejabat negara yang meninggalkan tugas lebih dari 7 hari harus diberikan teguran atau peringatan.

“Ini surat teguran pertama. Kami akan laporkan ke Mendagri. Nanti kami lihat, kapan bisa masuk. Kalau ternyata masih belum ada perubahan, atau belum kembali menjalankan tugasnya setelah surat teguran pertama, kami keluarkan surat teguran kedua,” ujarnya.

Berdasarkan undang-undang yang sama, surat teguran kedua itu akan disertai dengan kewajiban bagi pejabat negara yang ditegur untuk kembali menjalani sekolah pemerintahan lagi selama tiga bulan.

“Nah, nanti kalau setelah tiga bulan tidak ada perubahan maka akan dilakukan penghentian sementara, atas keputusan Mahkamah Agung,” ujarnya ketika ditemui di Gedung Negara Grahadi, Senin (21/1/2019).


Baca berita menarik lainnya di Suarasurabaya.net

2 dari 2 halaman

Koordinasi dengan Pihak Imigrasi

Pemprov Jatim akan berkoordinasi dengan Kantor Imigrasi terkait kasus bolosnya Muhammad Nur Arifin Wakil Bupati Trenggalek. Dia diketahui tidak menjalankan tugasnya sebagai pejabat negara selama 10 hari.

Pakde Karwo mengatakan, koordinasi ini akan dilakukan oleh Biro Pemerintahan Pemprov Jatim bila memang terbukti tidak ada izin yang disampaikan oleh yang bersangkutan.

“Kalau memang tidak ada izin, Imigrasi kan pasti tahu ke mana. Nanti akan dikoordinasikan oleh Biro Pemerintahan,” ujarnya ketika ditemui Senin (21/1/2019).

Biro Pemerintahan, kata Pakde Karwo, akan meminta secara resmi catatan Muhammad Nur Arifin yang diketahui beberapa waktu terakhir telah melakukan perjalanan ke luar negeri.

“Kalau berhubungan dengan imigrasi kan pasti ke luar negeri,” ujar gubernur.

Menurutnya, ini menjadi peringatan bagi semua ASN, bahwa sejak dilantik mereka terikat sumpah menaati peraturan perundang-undangan.

“Harus ada izin,” kata Pakde Karwo. Dia menegaskan, pejabat negara harus mengutamakan atau memprioritaskan pekerjaannya di dalam negeri, di wilayah dia ditugaskan.

Sebagai contoh, Pakde Karwo menyebutkan bagaimana dia membatalkan kunjungannya ke Eropa karena ada kunjungan Presiden ke Jawa Timur.

“Beberapa hari lalu. Saya langsung balik saat itu juga, karena kunjungan presiden lebih penting,” katanya.

Kasus absennya seorang pejabat negara selama lebih dari 7 hari berturut-turut tanpa izin yang dilakukan Wakil Bupati Trenggalek, kata dia, adalah yang pertama kali di Jawa Timur.

Pakde Karwo menyebutkan, kasus yang hampir mirip di Kabupaten Sangihe, di mana pejabat negara diberhentikan sementara karena selama 20 hari menggunakan APBD tanpa izin.

Selain itu, pada Januari 2018 silam, Mendagri mencopot Sri Wahyuni Manalip Bupati Kepulauan Talaud yang melakukan perjalanan dinas ke Amerika Serikat tanpa izin kepada Gubernur Sulawesi Utara maupun kepada Mendagri.


Simak video plihan berikut ini:

Apa Saja Upaya Facebook Amankan Platform Jelang Pilpres 2019?

Liputan6.com, Jakarta – Facebook melakukan berbagai upaya untuk mengamankan platform-nya dari konten-konten hoaks dan ujaran kebencian yang memecah belah, terutama menjelang pemilu legislatif dan presiden 2019.

Director Global, Politic and Government Outreach Facebook Katie Harbath menyadari, sejumlah orang menggunakan platform Facebook secara tidak bertanggung jawab dan mengganggu jalannya demokrasi.

Fokus utama Facebook adalah memberantas kabar hoaks dan ujaran kebencian yang begitu meresahkan belakangan ini.

“Langkah pertama yang kami adalah dengan menghapus akun palsu,” kata Harbath dalam acara Pemuda Memilih di Jakarta, Senin (21/1/2019).

Dia lebih lanjut mengatakan, orang-orang tidak bertanggung jawab biasanya menggunakan nama palsu.

Dalam mengenali hal ini, Facebook memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan (AI).

“Kalau ada perilaku menyimpang, misalnya saat ada akun yang baru daftar melakukan perilaku menyimpang seperti meng-add semua orang ke daftar pertemanan atau membuat dan mengunggah banyak posting-an di banyak grup, itu perilaku abnormal dari akun tersebut,” kata Harbath.

Oleh karenanya AI berupaya mengidentifikasi perilaku abnormal tersebut sebagai sinyal, untuk menentukan keaslian sebuah akun.

Total, hingga kuartal 1 2019, Facebook telah menghapus 753,7 juta akun palsu di dunia, di mana 98 persennya dihapus setelah melalui identifikasi tim Facebook yang kini berjumlah 30 ribu orang, bukan dari hasil pelaporan pengguna lainnya.

2 dari 3 halaman

Kurangi Penyebaran Konten Hoaks dan Misinformasi

Untuk mengamankan suasana pilpres 2019, Facebook juga menangani peredaran hoaks.

Raksasa media sosial besutan Mark Zuckerberg ini menggunakan machine learning untuk mendeteksi keaslian informasi yang dibagikan.

Selain itu, Facebook juga bekerja sama dengan pemeriksa fakta pihak ketiga.

Di Indonesia Facebook bekerja sama dengan Tirto, AFP, Liputan6.com, Kompas, Tempo, dan Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (Mafindo).

Ketika ada konten yang dikategorikan sebagai hoaks atau misinformasi, Facebook akan mengurangi distribusi atau penyebaran berita tersebut di feed sehingga menurunkan potensinya untuk terbaca pengguna lain.

“Motivasi orang untuk menyebarkan hoaks adalah untuk mendapatkan keuntungan materi. Dengan mengurangi distribusi, kami juga menghapus kemungkinan orang untuk mendapatkan keuntungan materi dari penyebaran hoaks,” tutur Harbath.

Selanjutnya, pihak Facebook akan mengirimkan notifikasi jika ada pengguna yang mencoba membagikan atau telah membagikan konten yang dikategorikan sebagai hoaks atau misinformasi. 

3 dari 3 halaman

Tekan Peredaran Ujaran Kebencian

Facebook melakukan upaya lainnya, yakni menekan peredaran hate speech atau ujaran kebencian di platform-nya.

Salah satunya, jejaring sosial yang punya 115 juta akun di Indonesia ini bekerja sama dengan sejumlah stakeholder, salah satunya Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu).

Harbath mencontohkan, dalam kasus di Brasil, yakni saat dua putaran pilpres, pihaknya mengidentifikasi ada kenaikan jumlah konten ujaran kebencian.

“Langsung Facebook bekerja sama sistem otomasi dan Bawaslu setempat untuk mengidentifikasi ujaran-ujaran kebencian. Pendekatan ke negara, ini juga yang akan dilakukan di Indonesia untuk menekan hate speech,” tuturnya.

Facebook juga mulai transparansi terhadap iklan dan halaman di Facebook, memperkuat penegakan hukum terhadap iklan yang tidak pantas, hingga mendukung keterlibatan sipil di Facebook.

(Tin/Jek)

Saksikan Video Pilihan Berikut Ini:

PSG Tanpa Verratti Saat Lawan MU

Jakarta Paris Saint-Germain (PSG) terancam kehilangan Marco Verratti dalam waktu lama. Gelandang asal Italia itu mengalami cedera parah dan diprediksi absen lebih dari sebulan.

Verratti hanya bermain selama 19 menit ketika PSG menang 9-0 atas Guingamp pada Sabtu (19/1/2019). Dia mengalami cedera dan digantikan Julian Draxler.

Setelah pertandingan, Verratti menjalani pemeriksaan medis. Eks pemain Pescara itu diketahui mengalami cedera di bagian pergelangan kaki.

“Kami memang memiliki banyak opsi di posisi gelandang tengah. Namun, tanpa Verratti dan juga Presnel Kimpembe, saya hanya punya satu opsi,” kata pelatih Thomas Tuchel.

Tuchel pantas khawatir dengan kondisi Verratti. Sebab, Verratti terancam tidak bisa mengikuti pertandingan leg pertama Liga Champions, melawan Manchester United pada 12 Februari mendatang.

Cedera Verratti memunculkan kabar PSG mengincar gelandang pada bursa transfer musim dingin 2019. Dari nama yang berkembang, Leandro Paredes dari Zenit St Petersburg dan Idrissa Gueye dari Everton, masuk daftar buruan PSG.

Sumber: skysports.com