Pencegahan Narkoba pada Remaja, Kenali Juga Bahayanya

Faktor-faktor yang membuat remaja menggunakan narkoba, diantaranya

1.  Keluarga yang pernah menggunakan narkoba

2.  Kondisi kesehatan mental dan perilaku, seperti depresi, sering gelisah, atau mengidap ADHD (attention-deficit/hyperactivity disorder)

3.  Cepat bertindak menurut gerak hati

4.  Adanya kejadian yang membuat trauma, seperti pernah mengalami kecelakaan atau menjadi korban pelecehan

5. Harga diri yang rendah, atau perasaan ditolak oleh sekitar

Konsekuensi penyalahgunaan narkoba pada remaja

1. Ketergantungan terhadap obat-obatan.

2. Mendapatkan penilaian yang buruk dalam masyarakat

3.  Aktivitas seksual yang tidak aman

4. Gangguan kesehatan mental

5. Mengemudi dengan ceroboh dan berisiko

6.  Perubahan yang buruk kepada prestasi di sekolah

Suami Juga Ikut Hapus Foto Evi Masamba

Kok phto @evi_masamba_real d hpus. KnPa,,, klo Da mslh sebaiknya d ommgin baik 2 ,,ksihn dy lg ngndung ank ..,” tulis akun @ninanoviaamalia.

@aryefwahid maaf , kalo qm jatuh bangkit lah peluk istrimu,, mintalah maaf ,, walaupun bukan qm yg salah ,, org hamil memang sensitif sekali perasaannya,” tulis akun @a.husna_adyatma.

Keliatan gak dewasa nya sampai foto2 istri nya d hapus,” tulis akun @haslinda_febriyani.

Ayo dong baikan sama @evi_masamba_real kasihan dede bayinya, dia butuh orang tua yg lengkap, sedih dger nya klo kalian kyk gini,” tulis akun @iamvyooo. (Amrikh Palupi/Dream.co.id)

KPK juga Temukan Duit Honor di Ruang Menteri Agama, tapi Tak Disita

Jakarta – KPK mengungkap ada uang lain yang ditemukan di ruang Menteri Agama (Menag) Lukman Hakim Saifuddin saat dilakukan penggeledahan di sana. Namun, uang itu tak disita karena berdasarkan bukti dan data yang ada uang itu diduga sebagai honor.

“Kami sebenarnya juga menemukan uang-uang yang lain di ruangan Menteri Agama pada saat itu yang dari informasi atau dari data yang ada di sana itu diduga merupakan honorarium dan uang-uang tersebut tidak dibawa,” kata Kabiro Humas KPK Febri Diansyah di gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Kamis (21/3/2019).

Penggeledahan di ruang Menag Lukman itu dilakukan terkait kasus dugaan suap pengisian jabatan di Kemenag dengan tersangka Romahurmuziy (Rommy). Adapun jumlah uang yang disita ialah Rp 180 juta dan USD 30 ribu.

Febri menegaskan uang yang disita itu diduga terkait dengan perkara. Namun, nantinya akan ada proses klarifikasi terkait uang yang disita itu.

“Jadi sejak awal tim KPK sudah memisahkan mana uang dalam amplop yang merupakan honor, mana yang bukan. Tapi tentu nanti ada proses klarifikasi lebih lanjut yang akan kami tanya saat proses pemeriksaan,” ujarnya.

Dia menyatakan KPK tak menghitung uang yang tak disita tersebut. Namun, Febri menjelaskan soal skema pemberian honor bagi penyelenggara negara, misalnya honor saat penyelenggara negara yang menjadi pembicara di sebuah acara.

“Ketika ada pejabat melaporkan menerima honor Rp 100 juta dan dia bicara dalam sebuah acara selama 2 jam atau 3 jam, maka kami akan melihat standar biayanya selama satu jam berapa. Kalau standar biayanya untuk ahli sekitar Rp 1,7 atau Rp 1,8 juta, atau katakanlah Rp 2 juta dikali 3 jam, maka yang berhak diterima menjadi milik penerima itu adalah nilai wajar dikali jumlah jam yang bersangkutan bicara,” jelasnya.

“Kalau misalnya ada honor nilainya sangat besar misalnya Rp 50 juta atau Rp 100 juta, maka sisanya jadi milik negara,” sambung Febri.

Sebelumnya sejumlah pihak telah angkat bicara terkait uang Rp 180 juta dan USD 30 ribu yang disita KPK itu. Misalnya, Wapres Jusuf Kalla (JK) yang menilai uang tersebut lazim berada di ruangan seorang Menteri.

“Lazim dong, selalu ada namanya kas kecil (di ruang kerja) iya kan dan menteri itu juga ada dana operasionalnya, dan itu kas dana operasionalnya (menteri),” ujar JK di kantor Wapres, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Selasa (19/3).

Kemudian, PPP juga angkat bicara soal uang yang ditemukan di ruangan Lukman. Menurut PPP, Lukman yang juga Ketua Majelis Pakar PPP, dinilai merupakan orang yang terkenal bersih.

“Yakin (tidak berkaitan). Pak Menteri Lukman kan terkenal bersih ya,” kata Waketum PPP Arwani Thomafi di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (19/3).

“Memang kami diinfokan bahwa itu uang-uang honor, honor sebagai menteri. Menteri kunjungan ke mana kan ada honornya, ada sebagai pembicara narasumber, itu kan ada honornya semua,” sambung dia.

Dalam kasus ini, ada 3 orang yang ditetapkan KPK sebagai tersangka. Mereka ialah Rommy selaku anggota DPR dan eks Ketum PPP yang diduga sebagai penerima, Kepala Kantor Kemenag Gresik Muhammad Muafaq Wirahadi dan Kakanwil Kemenag Jatim Haris Hasanuddin sebagai tersangka pemberi.

Total suap yang diduga diberikan kepada Rommy berjumlah Rp 300 juta. Duit itu diduga diberikan agar Rommy membantu proses seleksi jabatan Muafaq dan Haris.
(haf/fdn)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Bunga The Fed Ditahan, BI Juga Tahan Suku Bunga Acuan di 6%

Jakarta – Bank Indonesia (BI) memutuskan untuk menahan suku bunga acuannya. BI 7 Days Repo Rate masih di level 6%.

“Rapat dewan gubernur BI pada 20-21 maret 2019 memutuskan untuk mempertahankan BI 7 days repo rate 6%,” ungkap Gubernur BI Perry Warjiyo di kantor BI, Jakarta Pusat, Kamis (20/3/2019).

Perry mengatakan, suku bunga deposit facility dan lending facility juga ditahan. “Deposit facility 5,25% lending facility 6,75%,” kata Perry.

Langkah ini dilakukan untuk menurunkan defisit transaksi berjalan ke batas aman.

“Keputusan tersebut konsisten dengan upaya perkuat stabilitas perekonomian dan kendalikan defisit transaksi berjalan dan pertahankan daya tarik keuangan domestik,” kata Perry. (dna/ang)

Y Terduga Teroris yang Tewas Bunuh Diri Juga Bakal Dinikahi Abu Hamzah

Liputan6.com, Jakarta – Terduga teroris berinisial Y alias Khodijah (39) ternyata juga akan diperistri Husain alias Abu Hamzah, tersangka terorisme di Sibolga, Sumatera Utara. Wanita yang ditangkap di Klaten, Jawa Tengah itu tewas diduga bunuh diri dengan meminum cairan pembersih lantai saat ditahan di Rutan Polda Metro Jaya.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Pol Dedi Prasetyo mengatakan, Y merupakan satu jaringan dengan Abu Hamzah atau AH. Mereka telah merencanakan amaliyah atau teror dengan target aparat keamanan.

“Dan hasil pemeriksaan ternyata AH akan mempersunting dua orang, baik yang ditangkap di Tanjungbalai atas nama R alias Syuhama, dan termasuk Y alias Khodijah ini mau diperistri oleh AH,” ujar Dedi di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Rabu (20/3/2019).

R alias Syuhama juga telah ditangkap Densus 88 di Tanjungbalai, Sumatera Utara bersama seorang terduga teroris lain berinisial M pada Rabu 13 Maret lalu. R merupakan janda terduga teroris bernama Andre yang tewas saat ditangkap di Tanjungbalai pada Oktober 2018 lalu.

“Seperti yang saya sampaikan dulu, pelaku-pelaku terorisme terutama perempuan memiliki militansi yang luar biasa, baik yang suicide bomber di Sibolga dan saudari Y. Yang bersangkutan rela meninggalkan suami dan anaknya, bahkan rela gadaikan rumah dan tanahnya,” kata Dedi.

Selain Sudirman-Thamrin, Mobil Lewat Jalan Ini Juga Harus Bayar

Jakarta – Kebijakan electronic road pricing (ERP) segera diterapkan tahun ini. Kebijakan yang telah lama molor tersebut ditargetkan terlaksana tahun ini menyusul kebijakan ganjil genap yang segera berakhir.

“Jadi akhir tahun ini harus sudah ada kebijakan ERP. Harusnya sudah semua (ruas jalan yang ditetapkan), karena ganjil genap sudah nggak kuat lagi,” kata Kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) Bambang Prihartono saat dihubungi detikFinance, Senin (18/3/2019).

Bambang menjelaskan penerapan ERP di Jakarta dibagi ke dalam tiga ring. Yakni ring 1 dan 2 yang menjadi tanggung jawab Pemprov DKI dan ring 3 yang menjadi tanggung jawab BPTJ.


Adapun ring 1 dan 2 saat ini sedang dalam proses tender penentuan teknologi ERP yang digunakan. Sedangkan ring 3 masih dalam penyusunan masterplan.

Ring 1 dan 2 sendiri berlokasi di jalan yang dikelola langsung oleh Pemprov DKI. Ring 1 ada di Jalan Sudirman-Thamrin dan ring 2 di Kuningan-MT Haryono. Sedangkan ring 3 adalah jalan nasional yang berada di daerah sekitar atau pinggiran Jakarta.

“Ring 3 di jalan-jalan utama nasional seperti Kalimalang, Depok Margonda, Tangerang Daan Mogot,” kata Bambang.

Selain Sudirman-Thamrin, Mobil Lewat Jalan Ini Juga Harus Bayar

(eds/fdl)

CPNS Juga Dapat Kenaikan Gaji

Liputan6.com, Jakarta – Menindaklanjuti penetapan gaji pokok Pegawai Negeri Sipil (PNS) berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 15 Tahun 2019, pada 13 Maret 2019, Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 15 Tahun 2019 tentang Penyesuaian Gaji Pokok PNS Menurut PP Nomor 30 Tahun 2015 ke Dalam Gaji Pokok PNS Menurut PP No. 15 Tahun 2019.

Dikutip dari laman Setkab, Senin (18/3/2019), dalam Perpres ini disebutkan, gaji pokok PNS menurut golongan ruang dan masa kerja sebagaimana tercantum dalam lampiran PP No. 30 Tahun 2015, terhitung mulai tanggal 1 Januari 2019 disesuaikan dengan gaji pokok menurut ruang dan masa kerja golongan sebagaimana tercantum dalam lampiran PP No. 15 Tahun 2019.

“Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud, termasuk Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS),” bunyi Pasal 1 ayat (2) Perpres No. 16 Tahun 2019 itu.

Rincian penyesuaian gaji pokok sebagaimana dimaksud, menurut Perpres ini, adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Penyesuaian gaji pokok sebagaimana dimaksud, menurut Perpres ini, ditetapkan dengan keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian dalam lingkungan masing-masing sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

PP ini juga menyebutkan, ketentuan mengenai tata cara pembayaran gaji pokok PNS diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan. Adapun ketentuan teknis mengenai penyesuaian gaji pokok PNS diatur dengan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN).

“Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,” bunyi Pasal 5 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2019, yang telah diundangkan oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly pada 13 Maret 2019.

MK Juga Tegaskan Fasilitas Presiden Melekat Selama Kampanye

Jakarta – Mahkamah Konstitusi (MK) mengizinkan Presiden inkumben tidak perlu cuti kampanye. Selain itu, MK juga membolehkan Presiden inkumben menggunakan fasilitas negara sebagaimana diatur dalam UU Pemilu. Apa saja?

“Hanya saja, karena kedudukannya sebagai petahana, maka terhadap calon Presiden dan/atau calon Wakil Presiden petahana diberlakukan pembatasan agar dalam melaksanakan haknya untuk berkampanye yang bersangkutan tidak menyalahgunakan kedudukannya sebagai petahana. Pembatasan tersebut baik dalam bentuk kewajiban untuk memperhatikan keberlangsungan tugasnya sebagai penyelenggara negara, sebagaimana diatur dalam Pasal 300 dan Pasal 301 UU Pemilu, maupun dalam bentuk larangan penggunaan fasilitas negara, sebagaimana diatur dalam Pasal 304 dan Pasal 305 UU Pemilu,” demikian bunyi putusan MK yang dikutip detikcom, Jumat (15/3/2019).

Putusan itu diketok oleh 9 hakim konstitusi dengan suara bulat pada Rabu (13/3) kemarin. Putusan itu dimohonkan oleh sejumlah mahasiswa yang meminta Presiden dilarang kampanye.

Nah, berdasarkan Pasal 304 UU Pemilu, berikut daftar hal yang tidak boleh dilakukan selama masa kampanye oleh Presiden dan Wakil Presiden, pejabat negara, pejabat daerah:
1. Sarana mobilitas, seperti kendaraan dinas meliputi kendaraan dinas pejabat negara dan kendaraan dinas pegawai, serta alat transportasi dinas lainnya.
2. gedung kantor, rumah dinas, rumah jabatan milik Pemerintah, milik pemerintah pemerintah kabupaten/kota, provinsi, kecuali milik daerah terpencil yang pelaksanaannya harus dilakukan dengan memperhatikan prinsip keadilan. (Kecuali gedung yang bisa disewakan kepada umum).
3. sarana perkantoran, radio daerah dan sandi/ telekomunikasi milik pemerintah provinsi/kabupaten/kota, dan peralatan lainnya.
4. Fasilitas lainnya yang dibiayai oleh APBN atau anggaran pendapatan dan belanja daerah.
Namun, terdapat pengecualian terhadap Presiden yang kembali masuk gelanggang pilpres yaitu selama masa kampanye:

1. Penggunaan fasilitas negara yang melekat pada jabatan Presiden dan Wakil Presiden menyangkut pengamanan kesehatan, dan protokoler tetap dibolehkan. Yaitu dilakukan sesuai dengan kondisi lapangan secara profesional dan proporsional.

2. Dalam hal Presiden dan Wakil Presiden menjadi calon Presiden atau calon Wakil Presiden, fasilitas negara yang melekat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diberikan sebagai Presiden dan Wakil Presiden.

(asp/nvl)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Mitsubishi Juga Bakal Hadirkan Eclipse Cross di Indonesia?

Liputan6.com, Jakarta – Untuk terus meningkatkan penjualan tahun ini, PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia (MMKSI) bakal menghadirkan beberapa model baru. Namun, informasi terkait detail berapa dan model apa saja yang bakal diluncurkan pabrikan berlambang tiga berlian ini masih menjadi misteri.

Dijelaskan Presiden Direktur PT MMKSI, Naoya Nakamura, tahun ini pihaknya memang masih akan fokus untuk menjual senjata andalannya, Xpander.

Padahal, jika dilihat dari beberapa segmen yang ada, jenama asal Jepang ini butuh sesuatu yang baru untuk model mobil perkotaan dan medium SUV, seperti Outlander Sport.

“Saya jawab Mirage dan Outlander Sport, jadi secara jujur kami tidak punya rencana untuk meneruskan atau memperkenalkan Mirage dan Outlander Sport baru ke pasar indonesia,” jelas Nakamura di sela-sela media gathering di bilangan Jakarta Pusat, baru-baru ini.

Dengan melihat pernyataan sang presdir, bisa dikatakan Mitsubishi sudah tidak ingin menjual Mirage yang memang sudah dipensiunkan, dan Outlander yang sepertinya tinggal menunggu waktu untuk juga menyusul berhenti dijual.

“Penjualan Mirage tahun lalu 559 unit, sedangkan untuk Outlander Sport 859 unit,” tegasnya.

Selain Zinedine Zidane, 5 Pelatih Ini Juga Gagal Move On

Jakarta – Nama Zidane Zidane kembali jadi sorotan. Keputusannya menerima kembali permintaan untuk melatih Real Madrid, membuat pria Prancis berdarah Aljazair ini menjadi bahan pembicaraan, terutama di media sosial.

Hanya butuh waktu sembilan bulan bagi Zinedine Zidane untuk kembali ke klub lamanya, Real Madrid. Rupanya, pelatih asal Prancis itu bukanlah satu-satunya sosok yang tak bisa ‘move on’ dari klub lamanya.

Tepat pada Senin (11/3) Zidane diangkat sebagai pelatih tetap Real Madrid dengan kontrak hingga tahun 2022 mendatang. Ia menggantikan Santiago Solari yang dinilai telah gagal membawa Los Merengues kembali ke jalur kemenangan.

Padahal, ia belum lama angkat kaki dari Santiago Bernabeu. Publik masih ingat betul bagaimana Zidane mengumumkan keputusannya untuk meninggalkan Real Madrid beberapa hari setelah mengalahkan Liverpool di final Liga Champions.

Publik boleh bersepakat, Zinedine Zidane bisa dikategorikan sebagai pelatih yang tak bisa move on dari klub lamanya. Namun ia bukanlah satu-satunya orang yang mendapatkan predikat seperti itu. Masih ada sosok lainnya seperti dia. Berikut di antaranya.