Jubir BPN Prabowo-Sandi Bantah Ada Konflik di Pilpres 2019

Presiden ke-3 RI BJ Habibie mengimbau seluruh rakyat untuk bersatu dan bergandengan tangan demi menyukseskan pembangunan usai Pilpres 2019. Menurutnya, berbeda pilihan merupakan hal yang biasa dalam demokrasi.

“Saya pesan, siapapun nanti yang dipilih, siapapun, dia adalah pimpinan kita, pilihan rakyat. Yang bersangkutan harus 100 persen pro rakyat. Tidak memihak yang memilihnya. Kalau sudah selesai, kita bergandengan menyukseskan pembangunan dan kita menyusun bersama bagaimana pembangunan,” kata Habibie dalam tayangan Fokus Pagi Indosiar, Sabtu (20/4/2019).

Sementara itu, Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri juga meminta kader dan simpatisannya untuk bersabar menunggu hasil penghitungan resmi Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkait perolehan suara Pilpres 2019.

“Saya ikut mendengarkan pidato Pak Prabowo yang saya lihat sebagai teman beliau, saya juga ingin mengucapkan terima kasih banyak karena beliau telah menginstruksikan untuk jangan terpengaruh, terprovokasi dan bersama sama untuk tidak terjadinya hal hal yang tidak kita inginkan,” kata Megawati.

Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) juga meminta agar siapapun yang menang di Pilpres 2019 bisa merangkul kembali masyarakat yang berbeda pandangan.

Presiden mendatang, kata dia harus segera melakukan rekonsiliasi antar elite politik, antar parpol dan juga menyatukan rakyatnya.

“Karena di sana sini, maaf sudah mulai terbelah, kemudian kadang berhadap-hadapan. Ya begitu pemilu, tapi kali ini ekstrem. Karena itu, wajib hukumnya segera disatukan kembali. dipimpin dengan penuh kasih sayang,” kata SBY.

La Nyalla Sebut Perilaku Prabowo di Sumenep Membuatnya Tak Layak Dipilih

Malang – Ketua Kadin Jatim La Nyalla Mattalitti memandang perilaku Prabowo Subianto membuatnya tak layak untuk dipilih pada Pilpres 2019 mendatang. Terlebih Prabowo menampakkan wujud aslinya saat bertemu alumni di salah satu Ponpes di Sumenep, Madura.

“Memang begitulah Pak Prabowo kalau marah-marah, gak usah kaget biasa saja. Dan tidak perlu dipilih kalau gitu,” kata La Nyalla usai bertatap muka dengan buruh rokok di PR Gandum Jalan Raya Bandulan, Sukun, Kota Malang, Kamis (28/2/2019).

Menurut La Nyalla, bukan saja di Madura, figur calon pemimpin yang terus menampakkan kemarahan tentunya tak mendapat simpati dari masyarakat.

“Tidak usah di Madura, di Malang saja kalau ada orang marah-marah masa mau dipilih sih,” ujar eks politikus Gerindra ini.

La Nyalla melihat perilaku Prabowo di Madura cukup mencederai para ulama dan juga santri. Tetapi, lanjut La Nyalla, Prabowo memang memiliki watak yang terkadang melukai orang lain.

“Tergantung orang yang melihat bisa dianggap mencederai, bisa dianggap memang wataknya seperti itu, ya dimaklumi saja. Kita cari pemimpin yang kayak Pak Jokowi, humble sama rakyat, dekat betul tidak ada batas. Kalau kiai aja dimarahi bagaimana dengan kita-kita,” ucap La Nyalla.

Sebelumnya, video capres Prabowo Subianto diduga marah-marah di hadapan ulama dan tokoh masyarakat di Sumenep beredar di media sosial. Berdasarkan potongan video yang beredar, Prabowo, yang tengah berbicara di mimbar, bertanya kepada seseorang yang diduga tengah berbicara sendiri.

Awalnya Prabowo bicara soal duit WNI di luar negeri yang mencapai Rp 11 ribu triliun lebih. Prabowo menghentikan pidatonya. Sembari menunjuk, Prabowo bertanya apakah pihak tersebut ingin menggantikannya bicara di atas mimbar.

“Kenapa kok? Ada apa you bicara sendiri di situ? Apa you aja yang mau bicara di sini?” lanjut Prabowo.

BPN Prabowo-Sandiaga pun telah memberi penjelasan. BPN menegaskan sang capres tidak marah kepada ulama ataupun tokoh masyarakat yang ada.

“Dalam video itu, sikap Prabowo menegur audiens, bukan ulama, hanya menegur sayang, tidak menegur dengan kemarahan,” ujar jubir BPN Prabowo-Sandiaga, Viva Yoga Mauladi.

Tuan rumah acara, KH Moh Yazid menceritakan apa yang terjadi dalam video tersebut.

Kiai Yazid yang berasal dari Pondok Pesantren (Ponpes) Assadad, Ambunten Timur, Pamekasan, Madura mengatakan saat itu posisinya sedang berdiri tepat di depan panggung. Sementara area di sekitar panggung diisi oleh para relawan Prabowo.

“Saya kebetulan posisi saya persis berdiri, ketika beliau asyik sedang berpidato, sebetulnya bukan orang lain ya, itu relawan. Karena memang kita sterilkan di depan tangga masuk ke tempat (panggung) itu relawan semuanya,” kata Kiai Yazid.

Sementara saat berpidato, ada salah satu relawan yang posisinya tak jauh dari Prabowo sedang berbicara. Suaranya pun cukup keras sehingga langsung terdengar oleh Prabowo yang sedang berada di atas panggung.

“Nah kebetulan ada satu relawan yang sedang mengobrol kenceng kedengeran sama Pak Prabowo,” lanjut Kiai Yazid.

Kiai Yazid memastikan apa yang menjadi dugaan masyarakat jika Prabowo marah-marah itu salah besar. Pasalnya, dia tahu sendiri jika Prabowo hanya menegur dengan intonasi suara yang halus, tidak membentak.

Selain itu, ekspresi Prabowo saat menegur juga terlihat senyum-senyum. Kiai Yazid mengatakan tak melihat mimik marah-marah pada wajah Prabowo.

“Saya kira kurang pantas disebut marah, karena tidak ada marah-marah. Kalau marah-marah kan kita tahu intonasinya seperti apa ya, itu endak kok, ndak ada. Dan itu kan agak dari jauh ya video yang beredar. Kebetulan saya dekat beliau dan enggak kok beliau senyum-senyum,” jelasnya.
(fat/iwd)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

BPN: Program PKH Sudah Dicanangkan Sejak Era SBY

Liputan6.com, Jakarta Jubir Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi bidang Pemberdayaan Perempuan, Desy Ratnasari menyesalkan Program Keluarga Harapan (PKH) hanya diklaim sebagai prestasi presiden Joko Widodo atau Jokowi. Menurutnya, Jokowi tidak jujur lantaran mengklaim prestasi tersebut.

Desy pun bercerita tentang pengalaman kunjungan kerjanya di salah satu daerah. Dalam kunjungannya, warga diminta mengucapkan testimoni terima kasih kepada Jokowi dalam bentuk video atas progam PKH. Padahal program itu sudah dicanangkan sejak era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

“Program PKH adalah program yang sudah dicanangkan di tahun 2007, di zaman Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Jadi claiming itu, menurut saya adalah ketidakjujuran,” kata Desy dalam diskusi di Media Center Prabowo-Sandi, Jl Sriwijaya I No 35, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa (26/2).

Politikus PAN itu tidak mempermasalahkan bila video tersebut guna mempromosikan Jokowi untuk kepentingan Pilpres. Tetapi, Desy menyesalkan bahwa mestinya poin testimoni warga juga menyebutkan prestasi Komisi VIII DPR yang menyetujui program PKH.

“Karena 10 fraksi, termasuk kami, PKS, PAN, Gerindra, menyetujui di dalamnya walaupun kami nggak mendukung Joko Widodo saat ini, itu baru jujur,” ucap Desy.

“Jadi kalau nggak ada kami yang menyetujui anggaran dinaikkan 10 juta tambahan program PKH, itu nggak akan berjalan, nah itu kejujuran melalui kampanye claiming program ini, program Pak Jokowi dan harus buat testimoni,” sambungnya.

Atas dasar tersebut, Desy menilai Jokowi bersikap tidak jujur. Aktris senior meminta kampanye dilakukan dengan cara sehat dan mencerdaskan masyarakat.

“Dan menurut saya selain memunculkan ketidakjujuran, juga munculkan pemikiran pendapat saya bahwa kenapa kita harus berikan sebuah pernyataan yang menghina nalar cerdas dari masyarakat Indonesia, kan tujuan Indonesia dibentuk mencerdaskan kehidupan bangsa, kalau gitu kita ajak masyarakat kita pintar, bukan hanya bagi-bagi saja,” imbuh Desy.


Reporter: Muhammad Genantan Saputra

2 dari 2 halaman

Saksikan video pilihan di bawah ini:

BPN Jelaskan Soal Ramai Video Sandiaga Diteriaki Pedagang Saat di Labuan Bajo

Jakarta – Beredar video cawapres nomor urut 02 Sandiaga Uno diteriaki oleh seseorang saat berkampanye di Labuan Bajo, diduga orang tersebut adalah pedagang. Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga meluruskan peristiwa yang ada dalam video itu.

Berdasarkan potongan video yang dilihat detikcom, Rabu (27/2/2019), terlihat Sandiaga mendapat respon kurang baik saat berkampanye di Labuan Bajo. Kejadian itu terjadi saat Sandiaga hendak melayani sesi wawancara dengan para wartawan. Kemudian terdengar teriak-teriak dari seseorang di lokasi tersebut. Sandi tampak santai merespon teriak-teriakan tersebut.

“Jangan-jangan, jangan ijak itu. Tidak boleh, tidak boleh, keluar ayo, jangan-jangan,” teriak seseorang dalam video itu.

Juru bicara BPN, Andre Rosiade mengatakan kejadian itu terjadi saat Sandiaga mengunjungi Tempat Pelelangan Ikan (TPI) di Labuan Bajo pada Selasa (26/2). Andre menjelaskan teriakan itu bukan ditujukan ke Sandiaga, melainkan kepada para relawan Prabowo-Sandi yang berada di lokasi. Andre menyebut salah satu pedagang itu merasa terganggu karena banyaknya relawan Prabowo-Sandi yang berada di lokasi.

“Dia (Sandiaga) keluar mau pulang dan lalu mau doorstop, waktu doorstop gitu tiba crowded banyak relawan gitu, wartawannya udah banyak ditambah lagi relawan yang banyak nempel dia. Mungkin ada pedagang yang terganggu dengan relawan kita karena terlalu crowded tapi iu hanya satu pedagang kelihatannya akhirnya dia marah ke relawan kita,” kata Andre saat diminta konfirmasi, Rabu (27/2/2019).

Jubir BPN, Andre Rosiade Jubir BPN, Andre Rosiade Foto: Tsarina/detikcom

Andre menegaskan tidak ada penolakan saat Sandiaga berkampanye di TPI Labuan Bajo itu. Andre menyebut sambutan para pedagang di lokasi itu sangat antusias atas kehadiran Sandiaga.

“Pak Sandi itu datang ke TPI itu, dia keliling dialog dengan pedagang, selesai dialog dengan pedagang itu antusiasnya ramai,” ujar Andre.

“Tidak ada penolakan di situ,” imbuhnya.

Kemudian mengirimkan beberapa video yang terkait dengan kejadian tersebut. Dari video-video yang dikirim Andre terlihat sambutan para pedagang di lokasi sangat antusias. Terlihat beberapa pedagang mengabadikan kedatangan Sandiaga dengan telpon seluler mereka. Sandi juga sempat berbincang dengan para pedagang.

Andre kemudian menyinggung peristiwa penolakan yang selama ini dialami Sandiaga saat berkampanye. Andre sangat menyayangkan.

“Selama ini Bang Sandi tenang menghadapi orang intoleran di lapangan, sama orang-orang yang mengaku pancasila, yang mengaku cinta indonesia, yang suka ngaku toleransi, ternyata tidak toleransi. Saat mereka datang ke basis kita, aman-aman saja, saat kita datang ke basis mereka, mereka sibuk melakukan pencegatan. Bang Sandi selalu menghadapi dengan senyum, menyalami,” pungkas Andre.
(ibh/rna)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Takut Salahgunakan Kekuasaan, Kubu Prabowo Minta Jokowi Cuti Pilpres

Liputan6.com, Jakarta – Anggota Tim Advokasi Hukum Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Indra meminta calon presiden petahana Joko Widodo atau Jokowi cuti kampanye di Pemilihan Presiden 2019. Indra mencontohkan cawapres Sandiaga Uno yang lebih bersikap jantan karena mundur dari jabatannya sebagai wakil gubernur DKI demi mengikuti Pilpres 2019.

“Ayo gentle dong. Bang Sandi saja mundur, gentle juga dong Pak Jokowi, minimal cuti,” kata Indra di Media Center Prabowo-Sandi, Jalan Sriwijaya I No 35, Kebayoran Baru Jakarta Selatan, Selasa (26/2/2019).

Menurut Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu, desakan cuti dilakukan supaya tak terjadi penyalahgunaan kekuasaan dalam pemerintahan, serta tak terjadi penggunaan fasilitas negara selama Jokowi kampanye Pilpres.

“Itu Pak (Wapres Jusuf Kalla) JK sanggup kok jadi presiden sementara, saya yakin Pak JK bijaksana,” imbuh Indra.

Di kesempatan sama, Jubir BPN, Ferry Juliantono melihat bahwa saat ini sangat sulit membedakan kegiatan Jokowi sebagai presiden atau capres.

“Sudah terlalu permisif, seorang capres menggunakan fasilitas negara dan lakukan kampanye untuk pengaruhi pilihan masyarakat. Kegiatan Pak Jokowi belakangan sulit dipisahkan antara capres atau presiden,” katanya.

2 dari 3 halaman

Bersikap Tegas

Politikus Partai Gerindra itu meminta Jokowi bersikap tegas mengambil jatah cutinya sebagai kepala negara untuk kampanye Pilpres 2019.

“Kami dari BPN ingin sampaikan ke Jokowi supaya tegas aja sebenarnya untuk menggunakan hak cuti dalam melakukan kegiatan itu,” imbuh Ferry Juliantono.

3 dari 3 halaman

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Kementerian Telaah Nyanyian Politik di Sekolah

Jakarta – Video anak-anak Sekolah Dasar (SD) menyanyikan lagu Prabowo Subianto-Sandiaga Uno viral dan ramai diperbincangkan publik. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) kini menelaah nyanyian politik di sekolah itu.

Dirangkum detikcom, Selasa (26/2/2019), video itu menampilkan siswa-siswi yang tengah memakai seragam menyanyikan dan menggerak-gerakkan tangannya di dalam sebuah ruangan. Ada pula siswa yang berpose dua jari membentuk gestur seperti pistol.

“Ayo kita pilih Prabowo-Sandi,” dendang para siswa.


Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) sudah mengetahui video tersebut. KPAI memastikan akan menelusurinya.

“KPAI akan mendalami beredarnya video anak yang secara serentak bermuatan ajakan untuk memilih salah satu pasangan capres-cawapres,” kata Ketua KPAI Susanto dalam keterangan tertulisnya, Senin (25/2).

Tak hanya KPAI, Kemdikbud juga bergerak cepat menelusuri video itu. Mendikbud Muhadjir Effendy mengancam sanksi bagi guru ataupun pihak sekolah bila terbukti ada pelanggaran.

“Ya tentu ada sanksinya, namanya pelanggaran kok,” ungkap Muhadjir di Gedung Kemendikbud, Senayan, Jakarta, Selasa (26/2).

Muhadjir menyebut pihaknya tengah melacak identitas sekolah yang video siswanya menyanyikan lagu Prabowo-Sandi jadi viral itu. Dia menegaskan lembaga pendidikan tidak boleh dimasuki unsur politik, sekecil apa pun itu.

Dia juga mengutuk pihak-pihak yang membawa politik masuk ke sekolah. Muhadjir pun memastikan akan mengusut soal sekolah yang membuat siswa-siswanya menyanyikan lagu Prabowo-Sandi di dalam kelas itu.

“Sedang kita lacak itu, itu tidak boleh itu, saya tidak bermaksud siapa pun yang dinyanyikan tidak pada tempatnya di lembaga pendidikan dipakai untuk itu (politik),” kata Muhadjir.

Pihak Bawaslu sendiri telah meminta tim cyber untuk mencari pelaku video tersebut. Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar mengatakan pihaknya belum menemukan adanya sanksi pidana, bagi pelaku pelibatan anak dalam kampanye.

Namun, dia mengatakan Komisi Perlindungan Anak dapat ikut menangani permasalahan ini.

“Kita kan minta ini kepada tim cyber untuk buat segera ditindak, dicari siapa pelakunya,” ujar Fritz.

Dia meminta peserta pemilu tidak melanggar aturan dalam melakukan kampanye. Salah satu aturan yang dimaksud di antaranya adalah melibatkan anak-anak dalam kampanye.

Bagaimana sikap Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi terkait video nyanyian politik di sekolah itu? Mereka menyayangkan aksi sejumlah siswa sekolah dasar (SD) menyanyi lagu ‘Pilih Prabowo-Sandi’. BPN meminta orang tua dan guru sekolah berperan aktif menangkal hal-hal seperti ini.

“Ini adalah tanggung jawab semua pihak. Satu, orang tuanya, bagaimana dia ajarkan anaknya dan memanfaatkan media sosial dengan baik dan benar. Dua, guru-gurunya ke mana ini gurunya? Ngasih tahu apa nggak?” kata jubir BPN bidang Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Wanita BPN, Desy Ratnasari, di Jalan Sriwijaya, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa (26/2).

Desy juga mengimbau semua pihak tidak berspekulasi terlalu jauh. Dia berharap kasus seperti ini dijadikan pelajaran oleh para orang tua dan guru sekolah.
(gbr/tor)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Tepis BPN Prabowo, TKN: Program Keluarga Harapan Era Jokowi Lebih Baik

Jakarta – Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno menyebut Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak jujur terkait klaim bahwa Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan prestasinya semata. Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf Amin heran dengan tudingan itu.

TKN Jokowi-Ma’ruf menegaskan, apa yang disampaikan Jokowi bukanlah sebuah ketidakjujuran. Sebab, di era pemerintahan Jokowi lah kualitas PKH menjadi semakin baik.

“Program PKH di era Pak Jokowi itu secara kualitas program semakin baik. Komponen dari program PKH yang meliputi pemenuhan terhadap hak dasar, pendidikan, kesehatan, disabilitas dan lanjut usia di era Pak Jokowi jauh lebih baik,” ujar Juru Bicara TKN Jokowi-Ma’ruf, kepada wartawan, Selasa, (26/2/2019).


Ace mengatakan, tanpa keputusan yang diambil Jokowi, tidak mungkin kualitas dan anggaran PKH untuk rakyat jadi kebijakan tepat. Bahkan, program itu pun membantu menurunkan angka kemiskinan hingga hanya satu dijit.

“Tanpa keputusan yang diambil Pak Jokowi, tidak mungkin kualitas dan anggaran untuk rakyat itu akan menjadi kebijakan yang tepat,” kata Ace.

“Di era Pak Jokowi, reformasi sistem perlindungan sosial melalui program bantuan sosial yang lebih besar untuk rakyat miskin lebih besar. Sehingga tak heran jika angka kemiskinan di era Pak Jokowi turun menjadi 9,6%,” sambungnya.

Kendati demikian, Ace tak menampik adanya peran Komisi VIII DPR RI dalam kesuksesan program tersebut. Namun menurutnya, pemerintah berhak mengklaim bahwa PKH merupakan bagian dari kebijakannya.

“Memang ada peran Komisi VIII dalam penganggaran program PKH itu. Namun dalam sistem penganggaran di DPR, usulan anggaran itu berasal dari Pemerintah, dalam hal ini keputusannya diusulkan Pak Jokowi sebagai Presiden melalui Kementerian Sosial dan dibahas dengan Komisi VIII di DPR RI. Jadi tidak ada masalah jika Pak Jokowi mengklaim itu bagian dari kebijakan pemerintahannya,” tutur Ace.

“Dalam sistem pemerintahan Presidensial, klaim kebijakan ditingkat eksekutif jauh lebih berhak dari legislatif walaupun terdapat kontribusi dari DPR dalam hal fungsi legislasi, pengawasan dan budgeting,” imbuhnya.

Sebelumnya, BPN Prabowo-Sandi menyesalkan klaim yang dilakukan oleh Jokowi. Menurut jubir BPN, Dessy Ratnasari program PKH dicanangkan oleh SBY, dan dalam hal ini Jokowi tidak jujur.

“Kejujurannya program PKH adalah program yang sudah dicanangkan di tahun 2007, di zaman Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Jadi claming itu, menurut saya adalah ketidakjujuran,” kata Dessy, Selasa, (26/2/2019).
(mae/mae)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Jokowi ‘Dikerdilkan’, TKN Singgung Rizal Ramli Salah Data soal Utang

Jakarta – Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf Amin membela capresnya yang ‘dikerdilkan’ Rizal Ramli perihal pidato soal konsesi tanah di Konvensi Rakyat. TKN menilai Rizal Ramli tak paham konteks dan menyinggung soal data tanah yang salah.

“Jadi Pak Rizal Ramli itu nggak tahu konteks, jadi diminta supaya Pak Rizal Ramli banyak baca. Pak Rizal Ramli soalnya salah baca, data hutang salah, sekarang salah lagi. Kalau dia susah baca, jangan banyak komentar. Dia nggak tahu konteks,” ujar Jubir TKN, Arya Sinulingga saat dihubungi Senin (25/2/2019).

Rizal Ramli sebelumnya mengkritik pidato Jokowi soal tanah dalam jumpa pers di Jalan Tebet Barat Dalam IV No 7, Jakarta Selatan. Rizal menilai apa yang disampaikan Jokowi soal konsesi lahan seolah tebang pilih. Jokowi, menurut dia, hanya mengejar konsesi yang dimiliki kubu lawannya di Pilpres 2019.

Kembali ke Arya, politikus Perindo itu pun membantah tudingan Rizal Ramli. Arya mengatakan, pidato Jokowi perihal konsesi bukan untuk menagih dikembalikannya lahan negara.

“Kalau mau dikembaliin, dikembaliin aja. Kata Pak Jokowi kan begitu, kalau ada yang mau kembaliin silakan kembaliin. Jadi bukan menargetkan, kalau Pak Prabowo nggak ngomong mengembalikan kan, nggak ada omongan mengembalikan. Jadi Pak Rizal Ramli itu nggak fokus, jadi kan yang menantang Pak Prabowo sendiri. Pak Jokowi nggak pernah ngomongin suruh kembaliin. Kan nggak ada, kan Prabowo sendiri yang bilang,” jelasnya.

“Jadi HGU itu nggak ada masalah, nggak dipersoalkan, cuma pertama tadi soal diingatkan, Pak Prabowo itu pernah ngomong, tanah dimiliki elit, ternyata dia juga elitnya,” tambahnya.

Isu soal lahan ini pertama kali disinggung dalam debat capres kedua pada 17 Februari lalu. Saat di panggung debat, Jokowi mengungkap Prabowo memiliki lahan yang sangat luas di Kalimantan Timur dan Aceh. Ia menegaskan pembagian lahan tersebut tidak dilakukan di era pemerintahannya.

“Saya tahu Pak Prabowo memiliki lahan yang sangat luas di Kalimantan Timur. Sebesar 220 ribu hektare,” kata Jokowi dalam debat.

Merespons capres petahana itu, Prabowo mengakui memang menguasai ratusan ribu hektare tanah di berbagai tempat. Dia siap mengembalikan tanah itu untuk negara, namun ada ‘tapi’-nya.

“Saya minta izin, tadi disinggung tentang tanah yang katanya saya kuasai ratusan ribu di beberapa tempat. Itu benar, tapi itu adalah HGU (hak guna usaha), itu adalah milik negara,” ujar Prabowo.
(idn/mae)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Strategi Darat dan Udara di Balik Pemenangan Jokowi – Ma’ruf Amin

Liputan6.com, Jakarta – Ketua Cakra 19, Andi Widjajanto mengungkap kekuatan utama pemenangan pasangan calon presiden nomor urut 01 Jokowi-Ma’ruf Amin. Sinergi gerak Tim Kampanye Nasional dan partai politik menjadi unsur utama.

“Gerak Pemenangan Jokowi-KMA dijalankan terpadu oleh tiga unsur utama, Koalisi Partai Politik, Tim Kampanye Nasional, serta relawan politik dan gerakan komunitas. Setiap unsur bergerak dengan karakternya masing-masing, bersinergi di bawah koordinasi Erick Thohir,” ujar Andi Widjadjanto dalam keterangan persnya, Senin (25/2/2019).

Mantan Sekretaris Kabinet itu menyebut Ketua TKN Erick Thohir berperan penting memadukan tiga unsur tersebut. Sampai menggerakkan unsur tim di luar TKN Jokowi-Ma’ruf Amin seperti Bravo-5 dan Cakra 19.

Relawan Cakra 19 dibentuk pada Agustus 2018. Tim ini berisi purnawirawan TNI yang baru satu-dua tahun pensiun. Tak hanya berisi bekas tentara, Cakra 19 juga beranggotakan warga sipil dan dipimpin Andi Widjajanto.

Anggota tim ini di antaranya; Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Lodewijk Freidrich Paulus, politikus Golkar, Eko Wiratmoko; bekas Deputi V Kepala Staf Kepresidenan, Andogo Wiradi; serta bekas Kepala Pusat Penerangan lentara Nasional Indonesia, Iskandar Sitompul.

“Erick Thohir telah berhasil menjalankan peran sebagai CEO TKN. Bersama Sekertaris TKN Hasto Kristiyanto, Erick berhasil menciptakan aliansi strategis antara TKN dan Partai,” kata Andi.

Dia juga mengatakan, direktur di TKN Jokowi-Ma’ruf Amin mengonsolidasikan kekuatan bersama relawan di bawah. Salah satunya peran tim udara kombinasi Direktur Konten Fiki Satari, Direktur Komunikasi Politik Usman Kansong, dan Jubir Arya Sinulingga.

“Untuk strategi udara segitiga Arya-Fiki-Usman rutin memberikan arahan-arahan strategis hingga taktikal untuk melakukan operasi medsos di empat platform utama (Twitter, Facebook, IG, dan YouTube). Masing-masing platform memiliki keunikan sehingga harus didekati dengan strategi media yang berbeda juga,” jelasnya.

Selain itu, sambung dia, koordinasi lintas tim yang rutin dilakukan tiap Selasa dan Kamis juga dijalankan terutama untuk menguatkan eksposure 01 di momentum utama seperti Debat, Deklarasi Dukungan Alumni, Deklarasi 1000 Jenderal, dan terutama jika Jokowi dan KMA melakukan gerakan kinetik di daerah.

2 dari 3 halaman

Strategi Gerakan Darat

Andi menjelaskan bagaimana strategi gerakan di darat melalui konsolidasi mulai dari pemakaian peta sasaran yang sama hingga tipe operasi darat yang digelar.

“Gerak darat ini rutin dilakukan oleh Erick dan Moeldoko. Operasi darat digelar dengan merujuk ke peta sasaran yang membagi dapil-dapil yang ada menjadi 8 kluster yang kemudian diterjemahkan menjadi rangkaian strategi mulai dari galang simpul daerah, gelar kegiatan kampanye, gelar micro-targeting, hingga gelar canvassing-door to door. Gerak darat ini juga mengandalkan keterpaduan antara TKN-TKD, Caleg Parpol, dan tim door-to-door dari para relawan, termasuk Bravo-5 dan Cakra 19,” beber dia.

Salah satu simpul utama yang muncul kuat di 2019 adalah gelombang alumni. Menurut Andi, gelombang yang tidak muncul di 2014 ini merupakan gerakan organik yang bersifat bottom up, dan mutlak mengarah ke Jokowi.

“Gerakan Alumni ini memberikan dampak pengaruh yang yang luas karena merupakan kesadaran moral dan etis dari kaum terpelajar dan menengah untuk mengekpresikan kewarasan berpolitik demi masa depan bangsa dan negara. Gerakan Alumni yang diawali dengan deklarasi dukungan bagi Jokowi sekarang sudah menjadi gerakan kelas menengah untuk mengamankan suara 01,” ungkap Andi.

3 dari 3 halaman

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Janji Kartu Anyar Jokowi Dianggap BPN Cuma Obat Nyeri

Jakarta – Janji 3 kartu anyar yang dilontarkan capres petahana Joko Widodo (Jokowi) langsung mendapat serentetan serangan dari kubu lawan. Bahkan, kartu-kartu itu disamakan dengan obat nyeri.

Tiga kartu yang dijanjikan oleh Jokowi adalah KIP Kuliah, Kartu Sembako Murah dan Kartu Pra-kerja. Ketiganya diperkenalkan capres nomor urut 01 ini saat Konvensi Rakyat Optimis Indonesia Maju.

Kubu Prabowo langsung menghujani program itu dengan kritik. Wakil Ketua Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Mardani Ali Sera, menyebut program itu adalah bentuk kepanikan Jokowi karena target pertumbuhan ekonomi tidak sesuai dengan target 7 persen. Dia lalu menyoroti akses lapangan pekerjaan yang menurutnya tidak tersedia. Karena itu, Mardani memandang program Kartu Pra-kerja hanya seperti obat pereda nyeri.

“Makanya, program darurat yang seperti panadol cuma menghilangkan rasa nyerinya dikasih Prakerja, Kartu Prakerja. Yang diperlukan bukan Kartu Prakerja, yang dibutuhkan pekerjaan yang itu gagal untuk disediakan,” sebut Mardani, Senin (25/2/2019).

Mardani juga mengkritik program KIP Kuliah. Menurutnya, pemerintah pusat ketinggalan dengan Pemprov DKI Jakarta.

“Kartu kuliah, di DKI lebih advance bahkan, sudah ada duluan, Kartu Jakarta Kuliah. Masa pemerintah kalah dengan DKI Jakarta, baru sekarang,” ucapnya.

Serangan juga datang dari Ketua DPP Partai Gerindra Habiburokhman. Dia memandang rakyat sudah cerdas dan tak akan mempan dengan janji-janji.

“Rakyat saat ini sudah cerdas, mereka nggak akan mudah lagi percaya sama janji-janji,” kata Habiburokhman.

“Semoga saja program tersebut bukan pepesan kosong. Saya nggak tahu detailing-nya tetapi mereka harus jamin agar tidak sekadar umbar janji,” sambungnya.

Timses Jokowi sendiri sudah menjelaskan peruntukkan kartu-kartu ini. Penjelasan itu dipaparkan oleh Jubir Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma’ruf Amin, Ace Hasan Syadzily.

Ace mengatakan kartu sembako merupakan program yang diperuntukkan bagi rakyat berpenghasilan rendah agar mereka memiliki keterjangkauan untuk membeli sembako dengan murah. Kemudian KIP Kuliah merupakan program kelanjutan KIP yang menjadi andalan Jokowi. KIP merupakan program pelajar dengan wajib belajar 9 tahun. Di periode kedua nanti, pemerintah Jokowi disebut Ace akan menambahkan dengan pemberian bantuan pembiayaan bagi mereka yang hendak melanjutkan ke bangku kuliah.

Sementara itu Kartu Pra-Kerja merupakan program pelatihan bagi masyarakat yang belum memiliki skill dan keterampilan di dunia kerja. Nantinya mereka akan dilatih dan dibina agar lebih mumpuni.
(imk/idn)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>