Jokowi Ajak Negara ASEAN Atasi Krisis di Rakhine State

SingapuraKTT ke-33 ASEAN telah dibuka. Presiden Jokowi mengajak negara-negara ASEAN bergotong-royong mengatasi krisis kemanusiaan terhadap etnis Rohingya di Rakhine State.

“Krisis kemanusiaan Rakhine State belum juga dapat diselesaikan. Krisis ini telah mengundang kekhawatiran dan menciptakan defisit kepercayaan masyarakat internasional. Sebagai satu keluarga, Indonesia sangat mengharapkan kiranya dapat dilakukan langkah maju penyelesaian krisis kemanusiaan ini,” kata Jokowi seperti dalam keterangan tertulis dari Biro Pers Sekretariat Kepresidenan, Selasa (13/11/2018).

Para kepala negara/kepala pemerintahan ASEAN itu adalah PM Singapura Lee Hsien Loong, PM Thailand Prayut Chan-o-cha, Sultan Brunei Darussalam Hassanal Bolkiah, PM Kamboja Hun Sen, PM Laos Thongloun Sisoulith, PM Malaysia Mahathir Mohamad, Presiden Filipina Rodrigo Duterte, dan PM Vietnam Nguyen Xuan Phuc. Selain itu State Counsellor Myanmar Aung San Suu Kyi juga hadir.

“Indonesia siap! ASEAN saya yakin juga siap membantu Pemerintah Myanmar untuk menciptakan kondisi kondusif di Rakhine State di mana freedom of movement dihormati, tidak terdapat diskriminasi, dan pembangunan dilakukan secara inklusif,” kata Jokowi.

Jokowi berharap negara-negara ASEAN tetap bersatu menghadapi berbagai permasalahan global. Dia kembali mengungkit ketika ASEAN dibentuk di tengah hegemoni dua negara adikuasa.

“Tahun 1967, ketika kawasan lain di dunia terpecah dan terjebak dalam perebutan kekuasaan dua negara adikuasa, para Pemimpin ASEAN sepakat untuk bersatu dan menciptakan kawasan damai dan sejahtera,” kata Jokowi.

Isu krisis kemanusiaan di Rakhine State selalu jadi topik pembicaraan Indonesia dalam setiap pertemuan dengan para pemimpin ASEAN ataupun negara lain. Krisis tersebut telah membuat etnis Rohingya mengungsi dari Myanmar.
(bag/idn)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

PDIP: Poster ‘Raja Jokowi’ Jurus Baru Black Campaign

Jakarta

Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menegaskan atribut kampanye bergambar Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan mahkota yang beredar di Jawa Tengah adalah modus black campaign gaya baru. PDIP tak pernah mengeluarkan gambar atribut kampanye tersebut.

Hasto menduga ada pihak-pihak yang memalsukan atribut kampanye itu untuk mendiskreditkan PDIP dan Jokowi.

“Atribut itu seolah mendukung kami, padahal bersifat black campaign. Dari aspek estetika, komunikasi politik, daya imajinasi, dan teknik kampanye, atribut bergambar PDI Perjuangan dan Pak Jokowi yang terpasang tersebut bukan kami,” kata dia dalam keterangan tertulisnya, Selasa (13/11/20180.

Menurut Hasto pemasangan atribut kampanye palsu itu tak lepas dari hasil survei yang selalu menempatkan PDI Perjuangan dengan elektabilitas tertinggi. Hal ini mengakibatkan ada kekuatan-kekuatan tertentu yang ingin elektabilitas PDI Perjuangan turun.

“Ada pihak-pihak yang memalsukan alat peraga kampanye tersebut.Kami yakin, atribut tersebut dipasang oleh pihak yang mau mendiskreditkan kami. Ini cara-cara yang tidak sehat dalam demokrasi,” lanjut Hasto.

Poster-poster dan stiker bergambar capres petahana Jokowi dengan kostum raja Jawa tersebar di sejumlah pelosok Jawa Tengah. Hal ini membuat PDIP geram, karena merasa tidak membuatnnya. Tudingan mengarah ke lawan politik.

PDIP menginstruksikan jajarannya di Jawa Tengah untuk menyisir jalanan dan mencopoti poster-poster tersebut. Tak hanya yang berbentuk spanduk, stiker di kaca mobil angkutan umum juga dicopoti.

Ketua DPD PDIP Jateng, Bambang Wuryanto, mengaku telah mengetahui siapa aktor di balik pemasangan poster. Dia mengatakan telah mengantongi nama-namanya.

“Ini bukan produk tim kampanye nasional atau daerah, bukan juga produk partai. Tapi juga ada lambang partai, berarti ada yang catut lambang partai. Siapa mereka? Kami sudah kantongi nama-nama, lihat ke depan seperti apa,” kata Bambang saat dihubungi lewat telepon, Senin (12/11).

Hasto menegaskan PDIP tengah mempertimbangkan langkah hukum atas pelaku pemasangan atribut kampanye palsu tersebut . Selain itu, PDI Perjuangan juga sudah mempersiapkan atribut asli untuk kampanye.

Menurut Hasto, atribut yang disiapkan didesain dengan mengedepankan kepemimpinan merakyat Jokowi dengan pendekatan soft campaign. “Berdasarkan survei internal yang kami lakukan, publik menangkap ada apresiasi positif di mana Bung Karno, Ibu Megawati Soekarnoputri, Pak Jokowi dengan PDI Perjuangan merupakan satu kesatuan napas perjuangan,” papar dia.

(erd/fdn) <!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Anies Vs Ketua DPRD DKI Soal Isu Tanah Abang Kumuh

Jakarta – Isu Tanah Abang bikin Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi beradu argumen. Gara-garanya, Pras, sapaan Prasetio, menyebut Tanah Abang kini kumuh.

Pernyataan Tanah Abang kini kumuh disampaikan Pras saat rapat dengan Dinas UMKM di DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin (12/11/2018). Kekumuhan itu, menurut Pras, membuat Presiden Joko Widodo malu mengajak tamunya dari luar negeri untuk ke pusat grosir terbesar se-Asia Tenggara itu.

“Pasar Tanah Abang adalah ikon Indonesia, UMKM ya, dan selalu Presiden membawa tamunya ke situ, sekarang Presiden nggak berani karena kekumuhan itu terjadi,” kata Pras.

Pras menyoroti soal kemacetan di sekitar Pasar Tanah Abang. Dia meminta dinas UMKM untuk serius melakukan pembenahan. “Beliau (Jokowi) juga kalau masuk ke situ, akhirnya menghambat ke mana-mana dan kemacetan ada di mana-mana,” sebut Pras.

Presiden Jokowi saat mengajak bos IMF Christine Lagarde untuk melihat langsung transaksi jual beli di Pasar Tanah Abang. Presiden Jokowi saat mengajak bos IMF Christine Lagarde untuk melihat langsung transaksi jual beli di Pasar Tanah Abang. (Foto: Rengga Sancaya)

“Sekarang jadi permasalahan baru, di situ jadi tempat kumuh lagi, yang dulu saya sebagai salah satu orang yang turut membantu Pak Jokowi, Pak Sekda pada saat itu sebagai wali kota, kapolsek, kapolda, dan pangdam membersihkan tempat itu,” jelas politikus PDI Perjuangan itu.

Seperti apa kondisi Tanah Abang yang dikritik Pras? Dilihat langsung kondisi di wilayah Pasar Tanah Abang, Selasa (13/11/2018) hari ini, sekitar pukul 10.00 WIB, para pedagang sudah banyak membuka lapak. Tak hanya di kios-kios, PKL juga menggelar dagangan di trotoar.

Trotoar yang kini ditempati PKL Tanah Abang di antaranya trotoar Jalan Kebon Jati. Trotoar di lokasi ini didominasi PKL yang menjual pakaian. Selain itu, PKL memenuhi trotoar Jalan Jatibaru. Para pedagang pakaian juga mendominasi trotoar ini.

Keberadaan PKL itu membuat akses pejalan kaki terganggu. Dari sekitar 2,5 meter lebar trotoar, hanya sekitar 1 meter yang bisa dipakai untuk pejalan kaki. Para PKL juga menempati lorong skybrigde yang berada dekat Stasiun Tanah Abang. Di lokasi ini, mereka menggelar dagangan di dekat alat-alat proyek.

“Kalau kumuh kotor itu gimana maksudnya? Kalau kotor karena sampah kan nggak, kita sampah masing-masing saja kita buang sendiri. Jadi nggak bikin kotor,” kata salah seorang pedagang asongan di kolong skybridge Tanah Abang, Harun (57), saat ditanya tanggapannya soal pernyataan Prasetio.

Di lokasi ini, banyak PKL yang menggelar dagangannya. Mereka memaklumi jika kondisi ini dianggap semrawut karena banyak PKL yang memenuhi trotoar dan lorong skybridge.

“Ya itu kan pendapat orang. Sekarang kan (skybridge) di atas belum selesai. Kalau sudah selesai kita pindah ke atas. Bakalan rapi di sana,” ujarnya.

Kondisi terkini proyek Skybridge Tn Abang.Kondisi terkini proyek Skybridge Tn Abang. (Foto: Ahmad Bil Wahid/detikcom)

Biasanya lorong skybridge itu mulai padat sejak pukul 14.00 WIB hingga sore. Pedagang menyebut keberadaan mereka tak berniat mengganggu akses pejalan kaki.

“Kan kita cuma di pinggir-pinggir. Nggak mungkin juga kita dagang di tengah jalan, orang-orang lewat. Kita datang di sini karena belum ada tempat. Kalau nggak dagang, dapat duit dari mana,” kata pedagang lainnya, Mahdi.

Pengunjung Tanah Abang juga bicara. Ada yang berharap pedagang tertib meski harus menggelar dagangannya di trotoar dan lorong skybridge. Pengunjung juga ingin akses pejalan kaki tetap ada.

“Kan sudah berkali-kali ditertibkan tapi sekarang masih kayak gini. Kalau yang di trotoar sih memang agak padat, kalau jalan papasan agak susah. Tapi selagi teratur dan kita masih bisa jalan, nggak masalah juga. Kita tunggu pemerintah aja ngasih aturan biar baik buat pedagang, baik buat pengunjung,” kata seorang pengunjung bernama Sari.

Lalu, bagaimana Anies merespons Pras? Menurut Anies, komentar Tanah Abang kini kumuh menandakan Pras terlalu sering melakukan kunjungan kerja ke luar negeri.

“Memang ada tamu siapa yang datang? He-he-he…. Tanyain tuh, kapan emang (Jokowi) mau ngajak (tamu) terus nggak jadi? Mungkin Pak Ketua kebanyakan kunker. Jadi lupa sama Jakarta,” kata Anies di Balai Kota.

Anies berseloroh, karena sering melakukan kunker, Pras jadi lebih akrab dengan daerah lain. “Malah nanti jadi anggota DPR daerah (lain) tuh nanti,” sebut Anies bercanda.
(gbr/tor)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Saat Jokowi Makan Nasi Bebek Bareng Kaesang dan WNI di Singapura

SingapuraPresiden Jokowi melakukan kunjungan kerja dalam rangka menghadiri KTT ke-33 ASEAN di Singapura. Di sela kunjungannya Jokowi makan siang bareng putranya, Kaesang Pangarep dan beberapa WNI lainnya.

“Sebelum menghadiri KTT ke-33 ASEAN, Presiden terlebih dahulu menyambangi rumah makan khas Indonesia Bebek Goreng Pak Ndut di Lucky Plaza, Orchard Road, Singapura,” kata Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Bey Machmudin dalam keterangan tertulis, Selasa (13/11/2018).

Jokowi dan rombongan tiba di Orchard Road sekitar pukul 15.30 waktu setempat. Sejumlah WNI di lokasi itu langsung menyambut Jokowi.

Suasana saat makan bareng. Suasana saat makan bareng. Foto: Laily Rachev – Biro Pers Setpres

Seperti biasanya, Jokowi meladeni permintaan foto bareng warga yang memintanya. Setelah itu barulah Jokowi memasuki restoran yang berasal dari Indonesia.

“Presiden memesan menu bebek goreng kremes, sayur asam, tahu, tempe, lengkap dengan sambal bawang dan sambal terasi,” ujar Bey.

Rupanya Jokowi tak langsung menyantap makanan yang tersaji. Dia meminta ajudannya memanggil WNI yang melambaikan tangan.

“Yang dadah-dadah suruh makan sini, kalau ada tempatnya,” kata Jokowi seperti disampaikan Bey.

Salah satu WNI yang bisa makan bareng Jokowi dan rombongan bernama Wiwi Sulandari asal Yogyakarta. Dia tak menyangka bakal bisa diajak makan bareng Jokowi.

“Senang banget saya enggak menyangka, enggak mimpi apa-apa. Tadi enggak tahu, terus ada yang bilang Presiden RI datang. Terus saya naik susul ke atas ke lantai 1, saya lari ke restoran Indonesia. Harapan saya Indonesia di masa Pak Jokowi lebih maju lagi, lebih baik. Saya gemeteran ketemu Presiden,” kata Wiwi seperti dalam keterangan Bey.

Para WNI itu duduk di hadapan Jokowi. Mereka sejajar dengan Kaesang yang mengenakan kaos hitam. Sejumlah menteri juga ikut, di antaranya adalah Menseseg Pratikno dan Menlu Retno Marsudi.
(bag/tor)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

NasDem Sadar Coattail Effect Jokowi-Ma’ruf untuk PDIP dan PKB

Surabaya – Partai NasDem mengaku tak mengharapkan coattail effect atau efek ekor jas dari Jokowi. NasDem sadar coattail effect pasangan nomor urut 01 itu kemungkinan hanya akan berdampak signifikan pada PDIP dan PKB.

“Jokowi itu hanya kepada PDIP, NasDem tidak dapat coattail effect dari Jokowi. Coattail efek Ma’ruf Amin katanya ke PKB karena survei itu belum banyak. Tapi orang memperkirakan itu ke PKB, bukan ke NasDem. Kami sadar itu, oleh karena itu NasDem tidak mengharapkan coattail effect apapun dari Jokowi-Ma’ruf,” ujar Ketua Bappilu NasDem Effendi Choirie di Surabaya, Selasa (13/11/2018).

Pria yang akrab disapa Gus Choi ini menambahkan pihaknya akan mencari suara sendiri dengan tidak mendompleng nama Jokowi. Sementara untuk dukungannya ke Jokowi, Gus Choi mengatakan murni karena Jokowi-Ma’ruf merupakan pemimpin yang dibutuhkan Indonesia. Keduanya pun serasi dengan background nasionalis dan religius.

“Tapi NasDem dalam konteks suara cari sendiri, (dukungan) ini karena memang dibutuhkan Indonesia. Ini pasangan yang ideal, nasionalis religius-santri dan kita tahu Jokowi dari abangan dalam antropologi,” imbuh Gus Choi.

Tak hanya itu, Gus Choi menuturkan alasan lainnya. Salah satunya melihat dari kerja nyata Jokowi dalam membangun Indonesia.

“NasDem tidak berpikir untuk dirinya, NasDem berpikir untuk Indonesia karena Jokowi dalam kepemimpinannya bagus, dia oke, dia kerja untuk rakyat dia buktikan itu. Kemudian ada Ma’ruf Amin yang perjalanan hidupnya oke,” ulasnya.

“Oleh karena itu Nasdem tidak berpikir dapat manfaat atau tidak dari duet calon presiden-wakil presiden ada dampak suara atau tidak ke NasDem. Soal suara di parlemen NasDem cari suara sendiri,” pungkasnya.
(tor/iwd)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Di Bawaslu, Laporan Terhadap Jokowi Lebih Banyak Dibanding Prabowo

Jakarta – Hingga hari ini, Bawaslu telah menerima sejumlah laporan dugaan pelanggaran Pemilu 2019. Tercatat sebanyak 17 laporan yang diterima Bawaslu terkait Pilpres.

“Iya, untuk pilpres ada 17 laporan,” ujar Anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo kepada wartawan, Selasa (13/11/2018).

Berdasarkan data rekapitulasi temuan/laporan dan koreksi di Bawaslu RI tahun 2018, perbulan Oktober sampai dengan November 2018 terdapat 17 laporan dugaan pelanggaran terkait pilpres.

Dari 17 laporan tersebut terdapat 7 laporan untuk paslon 01 dan 6 laporan untuk paslon 02. Sedangkan laporan yang sudah diputus terdapat 8 Laporan.

Laporan ini terkait dugaan pelanggaran kampanye, baik kampanye di luar jadwal, kasus hoax, hingga mahar politik.

Berikur data jumlah laporan dugaan pelanggaran yang masuk dan ditangani Bawaslu:

1. No Registrasi: 01/LP/PP/RI/00.00/X/2018
Pelapor: Frist Bremmy Daniel
Terlapor: Sandiaga Uno, PKS, dan PAN
Tanggal Laporan diterima: 14 Agustus 2018
Putusan: Tidak Dapat Ditindaklanjuti

2. No Registrasi: 02/LP/PP/RI/00.00/X/2018
Pelapor: Ade Irfan Pulungan
Terlapor: BPN Prabowo-Sandi
Tanggal Laporan diterima: 4 Oktober 2018
Putusan: Tidak Dapat Ditindaklanjuti

3. No Registrasi: 03/LP/PP/RI/00.00/X/2018
Pelapor: Silas Dutu
Terlapor: BPN Prabowo-Sandi
Tanggal Laporan diterima: 4 Oktober 2018
Putusan: Tidak Dapat Ditindaklanjuti

4. No Registrasi: 04/LP/PP/RI/00.00/X/2018
Pelapor: Muhammad Sayidi
Terlapor: BPN Prabowo-Sandi
Tanggal Laporan diterima: 4 Oktober 2018
Putusan: Tidak Dapat Ditindaklanjuti

5. No Registrasi: 05/LP/PP/RI/00.00/X/2018
Pelapor: Melyan Sori
Terlapor: Paslon No 01 (Joko Widodo- Ma’ruf Amin) dan TKN
Tanggal Laporan diterima: 18 Oktober 2018
Putusan: Tidak Dapat Ditindaklanjuti

6. No Register: 06/LP/PP/RI/00.00/X/2018
Pelapor: Dahlan Pido
Terlapor: Luhut B. Panjaitan dan Sri Mulyani
Tanggal Laporan diterima: 18 Oktober 2018
Putusan: Tidak Dapat Ditindaklanjuti

7. No Register: 07/LP/PP/RI/00.00/X/2018
Pelapor: Ismar Syarifuddin
Terlapor: Paslon No 01 (Joko Widodo- Ma’ruf Amin) dan TKN
Tanggal Laporan diterima: 22 Oktober 2018
Putusan: Tidak Dapat Ditindaklanjuti

8. No Register: 08/LP/PP/RI/00.00/X/2018
Pelapor: Yusuf Ariadi
Terlapor: Paslon No 02 (Prabowo Subianto- Sandiaga Uno)
Tanggal Laporan diterima: 25 Oktober 2018
Putusan: Deadline Tanggal 16 November

9. No Register: 09/LP/PP/RI/00.00/X/2018
Pelapor: Rubby Cahyady
Terlapor: Paslon No 01 (Joko Widodo- Ma’ruf Amin) dan TKN
Tanggal Laporan diterima: 30 Oktober 2018
Putusan: Deadline Tanggal 21 November

10. No Register: 10/LP/PP/RI/00.00/X/2018
Pelapor: Abu Hasan
Terlapor: Paslon No 01 (Joko Widodo- Ma’ruf Amin) dan TKN
Tanggal Laporan diterima: 2 November 2018
Putusan: Deadline Tanggal 23 November

11. No Register: 11/LP/PP/RI/00.00/X/2018
Pelapor: Ir. Burhanudin
Terlapor: Paslon No 01 (Joko Widodo- Ma’ruf Amin) dan Ketua PPP
Tanggal Laporan diterima: 2 November 2018
Putusan: Deadline Tanggal 23 November

12. No Register: 12/LP/PP/RI/00.00/X/2018
Pelapor: Taufiq Hidayat
Terlapor: Tim Kampanye Paslon 01
Tanggal Laporan diterima: 5 November 2018
Putusan: Deadline Tanggal 26 November

13. No Register: 13/LP/PP/RI/00.00/X/2018
Pelapor: Yudha Rohman Renfaan
Terlapor: –
Tanggal diterima: 5 November 2018.
Registrasi: Tidak Diregister

14. No Register: 14/LP/PP/RI/00.00/X/2018
Pelapor: Abdul Fakhridz
Terlapor: Fahira Idris
Tanggal diterima: 6 November 2018.
Putusan: Deadline Tanggal 28 November

15. No Register: 15/LP/PP/RI/00.00/X/2018
Pelapor: Andi Syamsul Bakhri
Terlapor: Cawapres 01 Ma’ruf Amin
Tanggal diterima: 6 November 2018
Putusan: Deadline Tanggal 28 November

16. No Register: 16/LP/PP/RI/00.00/X/2018
Pelapor: Andi Syafrani
Terlapor: Capres no 02 Prabowo Subianto.
Tanggal diterima: 7 November 2018
Putusan: Deadline Tanggal 29 November.

17. No Register: 17/LP/PP/RI/00.00/X/2018
Pelapor: Dinda Wulan Ariani
Terlapor: Tsamara Amany
Tanggal diterima: 7 November 2018.
Putusan: Deadline Tanggal 29 November
(dwia/tor)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Ma’ruf Amin: Reuni 212 untuk Apa? Urusannya Sudah Selesai

Jakarta – Ketua Persaudaraan Alumni 212 (PA 212) Slamet Ma’arif mengaku sedang mempersiapkan reuni aksi 212. Cawapres KH Ma’ruf Amin menilai reuni aksi 212 tak perlu digelar.

“Untuk apa reuni itu? Untuk apa?” kata Ma’ruf Amin kepada wartawan di kediamannya, Jalan Situbondo, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (13/11/2018).

Ma’ruf mengaku tidak akan hadir jika diundang ke reuni tersebut. Dia tidak akan hadir jika ada agenda politik di dalam reuni itu.

“Urusannya 212 sudah selesai kalau hanya urusan kekeluargaan, silaturahim, tapi kalau ada agenda politik tidak perlu (tidak perlu hadir),” terang Ma’ruf.

Namun, menurut Ma’ruf, reuni itu bagus digelar jika tujuannya untuk silaturahmi. “Jangan kemudian menjadi gerakan politik tertentu untuk apa namanya, merobohkan gitu loh rezim, untuk mengganggu pemerintahan yang ada. Saya kira asal tidak dalam arti seperti itu, itu silaturahmi biasa saja saya kira bagus saja,” papar Ma’ruf.

Sebelumnya, Ketua Persaudaraan Alumni 212 (PA 212) Slamet Ma’arif mengatakan reuni aksi 212 tidak jauh berbeda dengan aksi pada 2016 lalu. Dia menyebut sudah ada beberapa peserta aksi yang menyewa gerbong kereta dan memesan tiket pesawat.

“Sedang dipertimbangkan, didiskusikan, dimusyawarahkan dengan panitia. Tidak beda jauh dengan 212 tahun 2016 dari berbagai provinsi sudah siap. Sudah ada yang sewa beberapa gerbong kereta. Sudah beli tiket pesawat, insyaallah kita silaturahim lagi, kita akan tausiah, zikir, sekaligus memperingati Maulid Nabi di hari Ahad, bulan Desember tanggal 2,” kata Slamet di Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, Jakarta Pusat, Jumat (9/11).

Saksikan juga video ‘Ma’ruf Amin di Antara Jokowi dan Aksi 212’:

[Gambas:Video 20detik]

(zak/fjp) <!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Prasetio Sebut Tn Abang Kumuh, Pemprov DKI: Kami Tetap Cari Solusi

Jakarta – Ketua DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi (Pras) menyebut Presiden Jokowi tidak mau membawa tamu negara ke Pasar Tanah Abang karena kumuh. Dinas Koperasi, UMKM, dan Perdagangan (KUMKMP) Pemprov DKI mengatakan banyak faktor yang menyebabkan kekumuhan.

“Kalau kumuh lagi yang namanya kumuh lagi kan sangat kompleks. Ada dari sampah ada dari kendaraan kan di sana,” kata Kepala Dinas KUMKMP DKI Adi Adiantara kepada wartawan, Selasa (13/11/2018).

Adi mengatakan skybridge Tanah Abang akan menjadi salah satu solusi bagi PKL yang berjualan di trotoar. Dia menuturkan pihaknya terus mencari solusi agar pedagang di Tanah Abang tertib.

“Gini, kemarin-kemarin (PKL) penuh di jalan, kita angkat masa penuh lagi. Sekarang nanti kita angkat nanti penuh lagi. Kapan selesainya gitu nah ini yang kita tapi tetap kita cari solusi,” jelas Adi.

Sebelumnya, Pras mengkritisi Pasar Tanah Abang yang masih semrawut di masa kepemimpinan Gubernur DKI Anies Baswedan. Pras bahkan menyebut Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak mau lagi membawa tamu ke kawasan tersebut.

“Pasar Tanah Abang adalah ikon Indonesia, UMKM ya, dan selalu Presiden membawa tamunya ke situ, sekarang Presiden nggak berani karena kekumuhan itu terjadi,” ujar Pras saat rapat dengan Dinas UMKM di DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin (12/11).

Prasetio mengatakan Jokowi juga khawatir dengan kemacetan di kawasan Tanah Abang. Dia meminta Dinas UMKM serius menangani kawasan Tanah Abang.

Saksikan juga video ‘Sandiaga Yakin Penataan Tanah Abang Sesuai Koridor Hukum’:

[Gambas:Video 20detik]

(fdu/idh) <!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Begini Aturan Alat Peraga Tim Kampanye Jokowi-Ma’ruf

Liputan6.com, Jakarta – Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma’ruf telah menetapkan desain alat peraga kampanye pasangan calon nomor urut 01. Desain itu dimaksudkan untuk menstandarkan alat peraga yang bakal disebar ke masyarakat.

Anggota Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma’ruf, Eva Kusuma Sundari memberikan sebuah dokumen ketentuan identitas visual bagi pasangan calon presiden nomor urut 01. Dalam dokumen tersebut juga tercantum pengaturan spanduk calon legislatif partai pengusung Jokowi-Ma’ruf.

Identitas visual yang dipakai adalah desain super grafis yang dibentuk dari abstraksi alam Indonesia seperti sawah, pegunungan, dan sungai. Dibaluti warna sembilan partai pengusung. Contoh pemakaian adalah simbol 01 nomor urut paslon dilatari identitas visual tersebut dan dengan tulisan Jokowi-Amin Indonesia Maju.

Foto pasangan calon juga telah diatur Tim Kampanye Nasional. Ada lima pose capres-cawapres. Pose itu selalu menempatkan Jokowi di sebelah kiri dan Ma’ruf Amin di sebelah kanan. Ada dua pose utama yaitu menghadap depan dan menghadap samping dengan pandangan paslon ke kiri atas.

Lalu gaya lain divariasikan dengan gaya tangan jari telunjuk ke arah atas atau posisi bertepuk. Gaya pakaian juga diatur. Ada keduanya memakai kemeja putih dan celana bahan. Ada juga Jokowi memakai jas biru, dan Ma’ruf berjas abu-abu dengan sorban dikalungkan.

Ukuran alat peraga baliho, spanduk, dan umbul-umbul pun diatur. Baliho berukuran 3 x 1 m, spanduk 0,7 x 1 m, namun umbul-umbul tak dijelaskan berapa ukurannya.

Ada foto caleg berlatar warna partai yang ditemani foto ketua umum partai. Juga terdapat identitas visual TKN Jokowi-Ma’ruf dan lambang partai.

Eva menjelaskan, standar ini akan diikuti oleh masing-masing partai pengusung. Ketentuan pemasangan dan apa saja alat peraga yang dibolehkan, dia menyebut sesuai dengan Peraturan KPU.

“Ada di PKPU soal kampanye,” ucapnya ketika dikonfirmasi Merdeka.com, Senin 12 November 2018.

Dalam Pasal 34 PKPU 23 tahun 2018, disebut lokasi larangan alat peraga kampanye antara lain tempat ibadah, rumah sakit, gedung pemerintah dan lembaga pendidikan. KPU Kabupaten dan Kota memiliki ketetapan sendiri zonasi pemasangan alat peraga.

Dalam pasal itu juga ditekankan pemasangan harus mempertimbangkan etika, estetika, keindahan, dan kebersihan.

Sementara yang dimaksud alat peraga kampanye, dalam Pasal 32, KPU hanya menentukan tiga bentuk, yaitu baliho atau videotron, spanduk, dan umbul-umbul dengan ketentuan ukuran maksimal tinggi 7 meter.

Eva pun menegaskan, alat peraga kampanye berupa poster Jokowi bermahkota tidak sesuai dengan ketentuan KPU. Apalagi poster tersebut diakuinya tidak dipasang oleh PDIP, sebagaimana lambag partai banteng itu menemani foto Jokowi.

“Gambar tidak sesuai standard resmi dan dipasang di pohon-pohon yang dilarang oleh PKPU. Ini tendensius untuk mendeligitimasi PDIP dan Jokowi,” tegasnya.