100 Kapal Bakal Layani Program Tol Laut hingga Akhir 2018

Liputan6.com, Jakarta – Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memastikan akan ada sekitar 100 kapal untuk proyek tol laut hingga akhir 2018. Namun, sejauh ini dilaporkan baru ada sekitar 86 kapal yang sudah direalisasikan.

Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi, mengatakan untuk 16 kapal sisanya diharapkan akan berlabuh pada Desember 2018. Sedangkan kemajuan penambahan kapal tersebut Budi menuturkan sudah hampir mencapai 90 persen.

“Kemarin saya datang ke Jawa Timur dan kondisinya ada yang sudah 80-90 persen tinggal diselesaikan aja. Sampai akhir tahun on progress. Saya harapkan Desember ini selesai,” ujar dia saat ditemui di Hotel Fairmont, Jakarta, Senin (29/10/2018).

Budi menambahkan, kemajuan pengerjaan kapal untuk tol laut sendiri masih akan tetap berlanjut meski sempat tertekan akibat pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (USD). Sebab, beberapa komponen kapal sebagian masih didatangkan impor

“Progresnya cukup signifikan. Kalau ada masalah dolar AS kita harapkan diselesaikan segera,” kata Budi.

Sebelumnya, mantan Direktur Utama Angkasa Pura II itu mengatakan mengungkapkan, beberapa capaian program tol laut sebetulnya sudah semakin membaik. Bahkan, satu tahun ke depan pihaknya akan berusaha menggenjot kinerja proyek tol laut tersebut.

“Saya kemarin ke Jatim (Jawa Timur) ada lagi kapal, 16 kapal yang akan menggantikan kapal-kapal yang ada,” kata Menhub Budi saat ditemui di Kantornya, Jakarta,¬†Senin 23 Oktober 2018.

Budi mengatakan, saat ini pemerintah fokus untuk meningkatkan kualitas dan penambahan jarak pada tol laut. Dalam hal ini, Kemenhub akan menggandeng pihak swasta di kawasan Timur.

“Tambah trayek kira-kira tiga sampai lima trayek lagi. Tapi dari yang ada mungkin kita akan adakan sesuatu perubahan-perubahan juga,” sebutnya.

Sebagaimana diketahui, saat ini sebanyak 15 trayek Tol Laut yang telah beroperasi antara lain Trayek T-1 rute Teluk Bayur – P. Nias (Gn. Sitoli) – Mentawai (Sikakap) – P. Enggano – Bengkulu PP, Trayek T-6 rute Tanjung Perak – Tidore – Morotai – PP, dan T-15 rute Tanjung Perak – Kisar (Wonreli) – Namrole PP.

Sebagai informasi, tol laut merupakan program Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan telah dilaksanakan sejak 2015 untuk mencegah disparitas harga komoditas di Indonesia bagian Barat dan Timur.

Reporter: Dwi Aditya Putra

Sumber: Merdeka.com

Jokowi: Ada 15 Kapal di Lokasi Bantu Pencarian Lion Air JT 610

Jakarta – Presiden Jokowi mengatakan ada lebih 15 kapal yang saat ini berada di lokasi jatuhnya pesawat Lion Air JT 610 baik dari swasta maupun pemerintah. Kapal-kapal itu membantu mencari pesawat dan korban.

“Ada kurang lebih 15 kapal lebih yang berada di lokasi dalam pencarian ini,” kata Jokowi dalam konferensi pers di Bandara Soekarno-Hatta, Cengkareng, Banten, Senin (29/10/2018).

Jokowi memerintahkan pencarian dilakukan 24 jam dengan menggunakan lampu agar semakin cepat. Terutama, pencarian badan utama pesawat yang belum ditemukan.

“Saya perintahkan juga agar malam hari ini tetap kerja 24 jam menggunakan lampu untuk mempercepat pencarian terutama badan pesawat yang sampai saat ini belum ditemukan meskipun lokasinya kurang lebih sudah diketahui,” ujarnya.

Jokowi berharap perkembangan pencarian ini dapat disampaikan secara rutin. Perkembangan informasi akan disampaikan oleh Basarnas maupun Menhub Budi Karya.

“Kita harapkan bila nanti dapatkan informasi-informasi dari lapangan akan disampaikan secara langsung secara, secara rutin oleh kabasarnas maupun oleh Menhub. Saya rasa itu,” pungkasnya.
(idh/tor)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Jokowi Pastikan Pemerintah Terus Cari Badan Pesawat-Korban Lion Air

Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan agar pencarian korban dan badan pesawat Lion Air JT 610 dilakukan 24 jam. Dia memastikan pemerintah bekerja keras dan cepat.

“Saya perintahkan agar malam ini tetap bekerja 24 jam menggunakan lampu untuk mempercepat pencarian, terutama badan pesawat yang sampai sekarang belum ditemukan meski lokasinya sudah, kurang-lebih sudah diketahui,” kata Jokowi dalam jumpa pers di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Senin (29/10/2018).

Korban diduga banyak yang masih berada di dalam badan pesawat. Jokowi memastikan pemerintah bekerja keras di lokasi.

“Yang kita kerjakan sejauh ini adalah kerja sekeras-kerasnya di lapangan, di lokasi, agar badan pesawat dan korban-korban yang ada segera ditemukan,” ucap Jokowi.

Dalam jumpa pers tersebut, Jokowi didampingi Menko Polhukam Wiranto, Menhub Budi Karya Sumadi, Kabasarnas Marsekal Madya M Syaugi, dan pejabat lainnya.

Tonton juga ‘Lion Air JT 610 Jatuh dari Ketinggian 3.000 Kaki’:

[Gambas:Video 20detik]

(imk/tor) <!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Pesan Jaga dan Cinta Budaya Negeri Jadi Sumpah Pemuda di Gunung Bromo

Liputan6.com, Probolinggo – Warga Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur memperingati Sumpah Pemuda di Lautan Pasir Gunung Bromo, Minggu (28/10/2018). Ribuan warga pun berikrar menjaga keutuhan NKRI.

Bertempat di lautan pasir Gunung Bromo, ribuan warga dari seluruh penjuru Kabupaten Probolinggo memenuhi tempat upacara.

Meski diterpa badai debu, tak menyurutkan peserta berkhidmat mengikuti upacara peringatan sumpah pemuda. Termasuk hawa dingin yang menyengat kulit.

Selain pengibaran bendera merah putih, juga dilakukan pembacaan ikrar Sumpah Pemuda, untuk memperteguh dan menjaga NKRI. Tak hanya itu, tari dolanan, tari khas Suku Tengger juga ditampilkan.

“Ada dua kenapa peringatan sumpah pemuda dilaksanakan di sini. Pertama adalah kami ingin mengenalkan destinasi wisata di kabupaten ini. Termasuk Bromo yang sudah mendunia. Karena itu, pemuda harus menjaga keindahan wisata ini,” kata Sekertaris Daerah (Sekda) Kabupaten Probolinggo Soeparwiyono.

Dilanjutkan, yang kedua adalah pengenalan budaya bagi pemuda. Seperti peringatan Sumpah Pemuda kali ini yang menampilkan Tarian Dolanan, dibawakan oleh 150 siswa sekolah dasar di Kecamatan Sukapura.

“Jangan sampai pemuda lokal tidak tahu budaya yang ada di daerahnya,” ujar Soeparwiyono.

Sementara itu, salah satu tokoh pemuda Kabupaten Probolinggo, Mirrah Samiyyah berharap, dengan peringatan Sumpah Pemuda di lautan pasir, warga dan wisatawan selalu menjaga kebersihan obyek wisata.

Semangat Sumpah Pemuda, menurutnya perlu diterapkan dalam pola hidup bersih. “Wisatawan harus tahu bahwa kawasan wisata bromo bersih. Dan pelaku wisatanya juga sehat-sehat,” katanya.

Saksikan video pilihan berikut ini:

Dalam sambutannya, Jokowi mengajak seluruh santri untuk senantiasa menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dengan semangat sumpah pemuda.

Kata Jokowi dan Prabowo Soal Pembakaran Bendera HTI

Jakarta – Joko Widodo (Jokowi) dan Prabowo Subianto sama-sama ditanya tentang kasus pembakaran bendera ormas Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) yang berkalimat tauhid. Apa kata mereka?

Jokowi ditanya wartawan usai menghadiri Rakornas Tim Kampanye Nasional (TKN) di Kota Surabaya, Jawa Timur, Minggu (27/10/2018). Dia menyerahkan sepenuhnya kasus tersebut kepada aparat penegak hukum.

“Serahkan semuanya kepada kepolisian, kepada hukum,” kata Jokowi.

Sementara itu, Prabowo ditanya saat menghadiri deklarasi Relawan Rhoma for PAS di Soneta Record, Jl Tole Iskandar, Depok, Jawa Barat, Minggu (28/10/2018). Prabowo berharap hal itu dapat diselesaikan dengan sebaik-baiknya.

“Ya tentunya kita sangat menyesal ya, jadi kita harap untuk menyelesaikan ini sebaik baiknya,” kata Prabowo.

Kasus pembakaran bendera HTI oleh ormas Banser itu terjadi pasa Senin (22/10), tepatnya pada kegiatan peringatan Hari Santri di Garut, Jawa Barat. Polisi menyebut bendera yang dibakar adalah bendera HTI. Pembawa dan pengibar bendera diketahui bernama Uus Sukmana.

Mulanya Uus diamankan anggota Banser setelah mengibarkan bendera tersebut. Uus saat diamankan menyebut bendera yang dikibarkan adalah bendera HTI. Uus kini sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh polisi.
(imk/dhn)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Timses Jokowi Sebut Tol Suramadu Gratis Bukan untuk Kepentingan Politik

Liputan6.com, Jakarta – Presiden Joko Widodo atau Jokowi menggratiskan Tol Surabaya-Madura (Suramadu) sejak Sabtu 27 Oktober 2018. Namun, dia membantah memanfaatkan momentum ini untuk mendulang suara masyarakat Madura untuk Pilpres 2019.

Anggota Dewan Pengarah Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma’ruf, M Romahurmuziy mengatakan, apa pun yang pemerintah lakukan bakal dituding pencitraan. Dia menilai apa yang dilakukan Jokowi dengan membebaskan tarif tol adalah untuk menggerakkan ekonomi masyarakat Madura yang cenderung stagnan.

“Karena itu pemerintah lakukan terobosan, barangkali hari ini yang menjadi persoalan adalah masih dikenakannya tarif di Tol Suramadu itu, sehingga dia tak lagi dijadikan tol berbayar, tapi tol tidak berbayar,” jelas Ketum PPP itu di sela Rakernas TKN Jokowi-Ma’ruf di Surabaya, Jawa Timur, Minggu (28/10/2018).

Dalam kesempatan terpisah, Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma’ruf, Abdul Kadir Karding menilai Jokowi menegaskan penggratisan Tol Suramadu itu bukan politis, karena apa pun yang pemerintah kerjakan selalu dituding demikian.

Politisi PKB itu mengatakan Jokowi ingin mengingatkan kepada masyarakat bahwa pemerintah bekerja di tahun politik ini bukan demi kepentingan elektoral.

“Jadi itu saya kira untuk menjelaskan ke publik bahwa di era pilpres ini jangan semua kebijakan negara dituduh politik, karena kalau semua kebijakan negara dibilang politik nanti kita stuck, nggak ada kebijakan yang keluar,” pungkasnya.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Presiden Jokowi umumkan pembebasan biaya tol di Jembatan Suramadu alias gratis.

Jawab SBY soal Suramadu, Istana: Tak Ada Lagi Penjelasan yang Kurang

Jakarta – Istana menanggapi pernyataan Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) harus menjelaskan lengkap ke masyarakat terkait pembebasan tarif Jembatan Suramadu. Tenaga Ahli Kedeputian IV Kantor Staf Kepresidenan Ali Mochtar Ngabalin mengatakan penjelasan Presiden Jokowi sudah sangat jelas.

“Jadi memang tidak ada lagi (penjelasan Pak Jokowi) yang kurang, kecuali memang kita butuh ketulusan dari para tokoh, kita butuh ketulusan dari para opinion leader, kita butuh ketulusan dari pemuka pendapat, kita butuh ketulusan dari para tokoh-tokoh negarawan Indonesia, kita butuh ketulusan dari pimpinan-pimpinan dan ketua-ketua partai, termasuk bapak SBY untuk bisa melihat ini sebagai bagian dari satu karya besar anak bangsa yang meninggalkan legacy (warisan),” ujar Ngabalin kepda detikcom, Minggu (29/10/2018).

Ngabalin melanjutkan, kebijakan Jokowi menggratiskan tarif Jembatan Suramadu dilakukan setelah mendengar masukan dari tokoh masyarakat, ulama, kyai, hingga masyarakat Madura. Jokowi lalu melakukan perhitungan terhadap pendapatan tarif Tol Suramadu.

“Presiden mengambil kesimpulan bahwa kita tidak rugi, kita tidak jatuh miskin. Negara tidak rugi, APBN tidak menyimpang, APBN tidak meleset, kalau tarif jembatan Tol Suramadu ini digratiskan kepada rakyat Madura dan orang yang keluar masuk Surabaya, Madura dan seterusnya,” kata Ngabalin.

Menurut Ngabalin, tidak ada lagi penjelasan yang harus disampaikan Jokowi karena tema besar dari kebijakan pembebasan tarif Jembatan Suramadu adalah keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Kebijakan tersebut adalah keadilan bagi masyarakat dalam memanfaatkan fasilitas publik.

“Sama seperti saya menjelaskan di beberapa tempat, bahwa kenapa harga BBM di Papua dan di Jawa harus sama, hanya karena faktor alasan keadilan, toh itu. Itu kan subsidi rugi, tapi untuk dan atas nama keadilan bagi rakyat Indonesia,” ucapnya.

“Nah kenapa harus meminta Presiden (Jokowi) menjelaskan? Tidak apa-apa, bagi saya tentu kita memberikan apresiasi dan terimakasih kepada Bapak Presiden ke-6 Profesor, Doktor, Susilo Bambang Yudhoyono, tentu kita memberikan apresiasi dan terimaksih,” lanjutnya.

Ngabalin menjelaskan, tidak ada alasan untuk tidak merubah regulasi terkait fasilitas negara jika hal tersebut mendatangkan manfaat. Regulasi terkait fasilitas negara harus diubah jika memberi manfaat seluas-luasnya untuk kepentingan masyarakat.

“Regulasi apapun, peraturan pemerintah, kepres (Keputusan Presiden), maupun apa yang mengatur tentang sarana dan prasarana umum, jalan tol, bayar tarif dan segalanya. Kalau itu untuk mendatangkan manfaat untuk kepentingan masyarakat, mendatangkan kepentingan pelayanan kepada kepentingan publik, aturan itu harus segera diubah. Kalau itu terkait dengan regulasi yang ada,” jelasnya.

Sebelumnya, SBY mengaku mulai menyoroti penggratisan biaya tol jembatan Suramadu setelah kebijakan itu menuai kontroversi di masyarakat.

“Karena saya tahu sekarang timbul polemik, pro dan kontra dari kalangan masyarakat, Pak Jokowi bisa menjelaskan alasan beliau mengapa khusus biaya tol jembatan Suramadu itu digratiskan. Silakan dijelaskan, apakah pertimbangan ekonomi, apa pertimbangan sosial atau pertimbangan yang lain-lain,” kata SBY ditemui wartawan seusai menghadiri acara konsolidasi caleg Partai Demokrat Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) di Kabupaten Kulon Progo, Minggu (28/10).

Menurut SBY, Jokowi harus segera memberi penjelasan lengkap ke masyarakat karena kebijakannya memicu permintaan dari masyatakat yang ingin jalan tol lainnya juga digratiskan.

“Rakyat ini kan hanya ingin mendengarkan mengapa hanya Suramadu yang digratiskan. Bahkan sekarang saya mendengar, minta juga (tol) Jagorawi digratiskan karena sudah lama dan dianggap sudah untunglah pembangunnya sehingga bisa membantu rakyat untuk tidak lagi dibebani (biaya tol),” jelasnya.

Sementara itu, Jokowi mengatakan usulan untuk pembebasan biaya jembatan yang sebelumnya berupa Tol Jembatan Suramadu, sudah ada sejak tahun 2015. Awalnya, kata Jokowi, para tokoh agama dan masyarakat meminta agar Jokowi menghapus biaya tol untuk sepeda motor.

Usulan itu dia terima dan putuskan. Selanjutnya, pada tahun 2016, masyarakat meminta agar Jokowi memotong biaya tol sebanyak 50 persen untuk kendaraan mobil. Usulan itu juga dia terima dan putuskan.

“Ini tadi kan perjalanannya saya sampaikan. Pada 2015 itu sudah digratiskan sepeda motor, tahun 2016 sudah dipotong 50 persen,” kata Jokowi di Jembatan Suramadu, Jawa Timur, Sabtu (27/10).
(nvl/yld)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

DPR: Pasal di RUU Pesantren dan Pendidikan Keagamaan Masih Bisa Diubah

Liputan6.com, Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR Ace Hasan Syadzily mengatakan, pasal dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Pesantren dan Pendidikan Keagamaan masih bisa berubah. Hal ini ia katakan terkait adanya protes dari Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia (PGI) terkait Pasal 69 dan 70 dalam RUU tersebut.

“Pembahasan tingkat dua di Komisi VIII DPR ini masih mungkin mendapatkan masukan-masukan dari berbagai pihak, terutama oleh organisasi keagamaan yang terkait dengan pendidikan keagamaan tersebut,” kata Ace saat dihubungi, Minggu (28/10/2018).

Menurutnya, masih terbuka kemungkinan DPR akan melibatkan pihak terkait untuk menyempurnakan RUU ini. Termasuk dengan mendengarkan masukan dari PGI.

“Jadi pada saatnya kami akan mengundang PGI, KWI, MUI, NU, Muhammadiyah untuk membicarakan dan membahas tentang penyelenggaraan pesantren dan pendidikan keagamaan itu,” ujarnya.

“Ya intinya ini masih terbuka untuk dibahas. Komisi VIII alan segera membuat Panja dan Pemerintah,” sambung Ace.

Terpisah, penginisiasi RUU Pesantren dan Pendidikan Keagamaan dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Cucun Syamsurizal mengatakan pihaknya akan mengakomodir dan melibatkan organisasi atau lembaga terkait dalam pembahasan RUU Pesantren.

“Kita nanti akan akomodir bagaimana format teknisnya DIM (Daftar Inventarisasi Masalah) yang dimasukkan Menag dan PKB juga. Adanya keinginan dari gereja seperti itu ya kita garisbawahi dan akan ikut memperjuangkan. Itu kan independensi mereka juga,” kata Cucun Minggu (28/10/2018).

Dia menjelaskan, sebenarnya RUU ini muncul melalui survei keadaan di lapangan. Hingga muncullah pasal-pasal seperti yang tertera di draf RUU sekarang.

“Nah ini kan sekarang bola di pemerintah. Kalau nanti pemerintah sama mengusulkan dari PGI seperti itu kita akan menggarisbawahi dan menyetujui bagaimana supaya tetep keanekaragaman kita terjaga,” ucap Cucun.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Selain Presiden Jokowi, sejumlah pejabat dan tokoh nasional di antaranya Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin serta Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum pun turut hadir.

PSI Nilai Sandiaga Nebeng Popularitas ke Susi

Jakarta – PSI menilai cawapres nomor urut 02, Sandiaga Uno menumpang popularitas ke Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti. Hal ini terkait pernyataan Sandiaga yang ingin agar Susi tetap mengurus nelayan jika Prabowo-Sandi menang di Pilpres 2019.

“Iya Pak Sandi pengen nebeng popularitas Bu Susi. Itu saja, tapi rakyat sudah cerdas kok,” kata Sekjen PSI, Raja Juli Antoni, saat dihubungi, Minggu (28/10/2018) malam.

Ia mengatakan kinerja Susi dinilai baik di mata rakyat Indonesia. Namun pria yang akrab disapa Toni ini menilai kinerja Sandiaga sebagai Wagub DKI Jakarta saat itu tidak baik.

“Semua rakyat tahu bagaimana integritas Bu Susi. Jauhlah di banding Pak Sandi. Di bawah kepemimpinan Pak Jokowi kita kembali hasil laut kita, dan itu karena kerja keras Bu Susi. Pak Sandi OK OC nggak beres. DP 0% bukan untuk orang miskin seperti yang dia janjikan,” ungkapnya.

Lantas apakah nantinya Susi akan kembali diajak menjadi Menteri Kelautan lagi jika Jokowi terpilih? Toni menjawab masalah siapa yang akan menjadi menteri adalah wewenang Presiden.

“Itu hak presiden sepenuhnya,” ungkapnya.

Sebelumnya Cawapres Sandiaga Uno bicara tentang nasib Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti, jika menang di Pilpres 2019. Sandiaga ingin Susi tetap mengurus nelayan, namun belum tentu mengangkat Susi menjadi menteri.

“Saya nggak mau memperpanjang ya. Itu bagi saya kan mengurus itu belum tentu jadi menteri. Tapi mengurus nelayan itu kan yang sudah Ibu Susi lakukan selama bertahun-tahun sebelum ditunjuk jadi menteri,” kata Sandiaga di Setnas Prabowo-Sandiaga, Jl Hos Cokroaminoto, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (28/10/2018).

Gerindra sependapat dengan cawapres Sandiaga Uno yang melirik Susi Pudjiastuti jadi menterinya jika menang Pilpres 2019. Gerindra menyanjung kinerja Susi.

“Susi salah satu wanita potensial, layak jadi salah satu calon menteri. Dia kerja keras, dia konsisten, dia dedikatif,” jelas Ketua DPP Gerindra Sodik Mudjahid melalui pesan singkat, Minggu (28/10/2018).
(yld/nvl)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Susi Dilirik, PPP: Prabowo-Sandi Tak Punya Konsep Soal Nelayan

Jakarta – Cawapres Sandiaga Uno ingin Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti tetap mengurus nelayan jika Prabowo-Sandi menang di Pilpres 2019. PPP menilai Sandiaga tak memiliki solusi kebijakan soal nelayan.

“PAS (Prabowo Sandi) tampaknya gamang kalau bicara soal peningkatan kesejahteraan. Di satu sisi tempo hari Sandi mengkritisi kebijakan Susi, tapi disisi lain mengakui bahwa Susi orang yang punya kapasitas menangani soal nelayan. PPP menyimpulkan bahwa PAS tidak punya konsep yang lebih baik soal nelayan, sehingga bicaranya bukan menawarkan alternatif kebijakan tapi posisi bagi Susi,” kata Sekjen PPP, Arsul Sani, saat dihubungi, Senin (29/10/2018).

“Ini untuk kesekian kalinya menunjukkan ketidaksiapan PAS untuk menawarkan kebijakan alternatif selain hanya mengkritisi atau bahkan mengecam saja,” imbuhnya.

Namun terkait apakah nanti Susi juga akan ditawari kursi menteri lagi jika Jokowi terpilh. Arsul mengaku menyerahkan semua hal itu pada Jokowi.

“Soal siapa yang jadi menteri, termasuk apakah Bu Susi akan diberi kepercayaan lagi di kabinet atau tidak, itu kami serahkan kepada Pak Jokowi. Seperti yang bolak balik saya sampaikan KIK tidak didahului pembentukannya dengan pembicaraan soal kursi kabinet,” ujar Arsul.

Sebelumnya Cawapres Sandiaga Uno bicara tentang nasib Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti, jika menang di Pilpres 2019. Sandiaga ingin Susi tetap mengurus nelayan, namun belum tentu mengangkat Susi menjadi menteri.

“Saya nggak mau memperpanjang ya. Itu bagi saya kan mengurus itu belum tentu jadi menteri. Tapi mengurus nelayan itu kan yang sudah Ibu Susi lakukan selama bertahun-tahun sebelum ditunjuk jadi menteri,” kata Sandiaga di Setnas Prabowo-Sandiaga, Jl Hos Cokroaminoto, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (28/10/2018).

Gerindra sependapat dengan cawapres Sandiaga Uno yang melirik Susi Pudjiastuti jadi menterinya jika menang Pilpres 2019. Gerindra menyanjung kinerja Susi.

“Susi salah satu wanita potensial, layak jadi salah satu calon menteri. Dia kerja keras, dia konsisten, dia dedikatif,” jelas Ketua DPP Gerindra Sodik Mudjahid melalui pesan singkat, Minggu (28/10/2018).
(yld/nvl)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>