Jokowi Teken Perpres, Kepala BNPB Bisa Dijabat TNI, Polri, dan Profesional

Liputan6.com, Jakarta – Presiden Jokowi menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 1 Tahun 2019 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Perpres tersebut diteken Jokowi pada 8 Januari 2019, sehari sebelum Letjen Doni Monardo dilantik menjadi Kepala BNPB.

Melalui Perpres itu, Kepala BNPB saat ini menjadi setingkat menteri dan dapat dijabat oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS), personel TNI dan Polri aktif, serta profesional. Dengan jabatan setingkat menteri, Kepala BNPB diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. 

“BNPB berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden, dan dipimpin oleh seorang Kepala,” bunyi Pasal 2 ayat (1,2) Perpres tersebut seperti dikutip dari http://www.setkab.go.id, Senin (21/1/2019).

Sementara, Pasal 63 Perpres ini menyebutkan bahwa, Kepala dapat dijabat oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS), prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI), anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), atau profesional. 

Perpres tersebut juga menegaskan, apabila terjadi bencana nasional, BNPB melaksanakan fungsi komando dalam penanganan status keadaan darurat bencana dan keadaan tertentu.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BNPB dikoordinasikan oleh kementerian yang menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan.

 

2 dari 2 halaman

Perpres Lama Dicabut

Menurut Perpres tersebut, BNPB terdiri atas: Kepala, Unsur Pengarah, dan Unsur Pelaksana. Kepala BNPB juga diberikan hak keuangan dan administrasi setingkat menteri.  

“Kepala mempunyai tugas memimpin BNPB dan menjalankan tugas dalam fungsi BNPB,” demikian bunyi Pasal 8 Perpres tersebut.

Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, maka Perpres Nomor 8 Tahun 2008 tentang BNPB dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

“Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,” bunyi Pasal 80 Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2019, yang telah diundangkan oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly pada 8 Januari 2019.


Saksikan Video Pilihan Berikut Ini: 

Kontroversi Jokowi Beli 100 Ribu Sabun Cuci

JakartaPresiden Joko Widodo (Jokowi) memborong 100 ribu botol sabun cuci piring senilai Rp 2 M dari pegiat UMKM di Garut, Jawa Barat. Aksi capres petahana ini menjadi kontroversi.

Jokowi bersama sang ibu negara, Iriana, memborong 100 ribu botol sabun cuci piring saat meninjau pameran giat kewirausahaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Gedung Serbaguna Mandala, Kabupaten Garut, Jawa Barat, Sabtu (19/1). Sabun cuci piring yang dibeli Jokowi itu merupakan produk dari salah satu stan yang dipamerkan dalam acara tersebut.

Sabun cuci piring yang diborong Jokowi milik pengusaha lokal milik Eli Liawati. Sabunnya itu diberi label ‘Sabun Cuci Padawangi’. Eli merupakan anggota kelompok usaha PKH Padawangi dari Desa Padahurip, Kecamatan Banjarwangi, Garut.


“Kaget saya, nggak nyangka. Alhamdulillah, senang banget. Diborong 100 ribu botol, jadi nilainya Rp 2 miliar,” kata Eli setelah dagangannya diborong Jokowi.

Sebanyak 100 ribu botol yang dipesan Jokowi itu harus sudah tersedia hingga akhir Februari nanti. Eli mengatakan uang Rp 2 miliar itu nantinya akan dia kembangkan lagi untuk usahanya itu. Saat ini, dia tidak memiliki anak buah, dia hanya mengerjakan sendiri.

“Saya baru sendiri. Baru memulai usaha dua bulan. Nanti saya punya anggota 40 orang, anggota kelompok PKH saya,” ucapnya.

Kontroversi Jokowi Beli 100 Ribu Sabun CuciFoto: Eli Liawati. (Ray Jordan/detikcom).

“Saya mau umrah, nanti bayarin orang tua juga untuk umrah. Saya ucapkan terima kasih kepada Pak Jokowi. Mudah-mudahan jadi presiden lagi,” tambah Eli.

Kubu Prabowo Subianto-Sandiaga Uno mempertanyakan dana yang digunakan Jokowi untuk membeli sabun cuci piring tersebut. Meski mengapresiasi langkah Jokowi, namun posisinya sebagai capres membuat sang petahana diduga membeli sabun dalam rangka kampanye.

“Mengenai aksi Pak Jokowi memborong 100 ribu botol sabun cuci di Garut perlu diapresiasi karena membantu UMKM. Kami Partai Gerindra mengapresiasi langkah pak Jokowi,” ungkap Anggota Badan Komunikasi DPP Partai Gerindra Andre Rosiade lewat pesan singkat, Senin (21/1/2019).

“Tapi tentu kami ingin mengetahui pembelian ini apakah dengan anggaran Negara atau uang pribadi pak Jokowi? Karena aksi beli ini terkesan pak Jokowi lagi berkampanye di Jabar,” tambah jubir Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga Uno itu.

Andre menuding Jokowi mencoba menarik simpati dengan melakukan pembelian sabun cuci piring. Ia menyoroti soal elektabilitas Jokowi di wilayah Jawa Barat.

“Kita kan tahu Pak Jokowi masih kalah di Jabar. Sehingga Pak Jokowi terus melakukan pencitraan di Jabar seperti cukur rambut di bawah pohon,” sebut Andre.

Pernyataan Andre ditepis oleh Wakil Ketua TKN Jokowi-Ma’ruf Amin, Abdul Kadir Karding. Menurutnya, dana yang digunakan untuk membeli sabun tidak bertentangan dengan aturan. Ia juga menegaskan posisi Jokowi saat memborong sabun cuci piring bukan sebagai capres.

“Saya kira pembelian sabun tersebut pada momentum atau sifat kunjungan beliau sebagai presiden. Tentu uang yang dipakai adalah anggaran yang dibolehkan oleh UU atau peraturan. Jadi tidak ada masalah selama tidak bertentangan dengan aturan,” ungkap Karding, Senin (21/9).

Pihak Istana Kepresidenan belum menjelaskan dana yang digunakan oleh Jokowi untuk membeli sabun itu. Nantinya pesanan 100 ribu botol sabun cuci piring tersebut diperuntukkan bagi masyarakat.

“Itu dapat dibagi ke masyarakat dan lain-lain,” jelas Karding.
(elz/imk)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Perusahaan Fintech Ini Tawarkan Skema Baru Perbaiki Manajemen Risiko Bisnis

Liputan6.com, Jakarta – Masalah pelik risiko kredit di industri keuangan berbasis internet Indonesia kelihatan akan segera teratasi dalam waktu dekat.

Perusahaan financial technology (fintech) Lumbung Dana membawa terobosan dalam skema manajemen risiko industri ini.

Perusahaan dengan bisnis Fintech Peer-to-Peer Lending (P2P) ini memberikan 100 persen transparansi soal penyaluran dana kepada para pemilik uang.

Terobosan uang itu diharapkan mampu menjadi solusi bukan hanya bagi kesehatan perusahaan fintech, tapi juga jadi nilai lebih bagi keamanan dan nasabahnya.

Rico Rustombi, salah satu pendiri Lumbung Dana Indonesia (LDI) menuturkan, kombinasi manajemen risiko lebih baik dan kemampuan pengumpulan dana yang masif akan makin menguatkan industri fintech Indonesia.

“Hal ini sangat berbeda dengan model bisnis bank konvensional karena kemampuan penyaluran dana sepenuhnya tergantung kepada bank bersangkutan,” tutur dia, seperti dikutip dari keterangan tertulis, Senin (21/1/2019).

Manajemen dari perusahaan P2P lending yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sejak 21 Desember 2018 ini yakin model bisnis yang dijalankan memberi manfaat maksimal bagi pemilik dana dan peminjam dana.

Rico mengatakan, Lumbung Dana akan mengkaji untuk mengetahui profil risiko kreditur berdasarkan acuan perbankan. Hasilnya dapat dipakai pemilik uang dalam mengambil keputusan soal pemberian pinjaman.

Melalui mekanisme itu, four eyes principles dalam review kredit yang biasanya dijalankan perbankan, jadi diperkaya dengan kajian yang dilakukan langsung oleh lender sebagai memegang kewenangan dalam pengambilan keputusan kredit.

“Yang menjadi pembeda dengan fintech P2P lending lainnya, Lumbung Dana menyediakan platform yang menyalurkan pinjaman produktif maupun konsumtif bagi pelaku UMKM dan karyawan dari perusahaan-perusahaan yang telah bekerja sama dengan LDI,” ujar Rico.

Ia menuturkan, banyak UMKM yang belum bisa mendapatkan akses pembiayaan dari lembaga-lembaga keuangan konvensional lainnya. Biasanya UMKM terhambat persyaratan dan proses yang kompleks, sementara potensi untuk berkembang secara ekonomi cukup bagus.

Dukungan keuangan menjadi sangat penting bagi UMKM seperti ini agar dapat meningkatkan skala bisnisnya.

2 dari 3 halaman

Bagian dari Inklusi Keuangan

Sementara itu, Mantan Menteri Keuangan Chatib Basri menuturkan, salah satu cara untuk mengurangi kemiskinan dan kesenjangan di Indonesia adalah inklusi keuangan.

Ia menyambut baik upaya yang dilakukan anak-anak muda dalam hal penyediaan dana pinjaman melalui fintech.

Keyakinan serupa disampaikan Mantan Menteri Perindustrian MS Hidayat. Ia menilai, inovasi pendanaan yang diciptakan fintech akan sangat membantu sektor UMKM untuk mendapatkan akses langsung dan mudah ke permodalan.

“Saya gembira dan mendukung upaya yang dilakukan Lumbung Dana dalam menciptakan inovasi dan solusi untuk membantu UMKM. Tumbuh dan berkembangnya UMKN akan mempercepat peningkatan kesejahteraan dan tarafi hidup masyarakat Indonesia,” tutur dia.

Rico menambahkan, pihaknya juga akan memberikan fasilitas pinjaman yang dikenal sebagai employee loan. Program ini untuk karyawan dari perusahaan-perusahaan yang telah bekerjasama dengan Lumbung Dana yang disebut perusahaan anchor.

“Keberadaan Anchor menjadi salah satu aspek penting bagi Lumbung Dana untuk memitigasi risiko gagal bayar. Lender pun sebagai pemilik dana terlibat secara aktif dan mutlak sejak awal,” ujar dia.

3 dari 3 halaman

Jalin Kerja Sama dengan BNI

Lumbung Dana didirikan sekitar dua tahun silam dan telah melalui proses pengkajian yang mendalam mengenai manajemen risiko.

Infrastruktur elektronik yang merupakan kunci diferensiasi perusahaan fintech dengan lembaga keuangan tradisional juga dirancang sedemikian rupa sehingga memudahkan semua pihak dalam proses pinjam meminjam tersebut.

“Hadirnya Lumbung Dana menjadi stimulan bagi inklusi keuangan di Indonesia pada era digital ini, yang mendekatkan masyarakat dengan akses jasa keuangan melalui teknologi,” kata Rico.

Dia menambahkan, dalam perjuangan mendirikan dan menyempurnakan Lumbung Dana, menyertakan dan melibatkan para ahli yang memiliki pengalaman mendalam di industri keuangan.

“Kami juga merangkul para ahli di bidang teknologi informasi, termasuk orang-orang yang sebelumnya sudah aktif dan berpengalaman dalam industri fintech peer to peer lending. Tidak hanya itu, dari aspek legal kami didukung oleh praktisi-praktisi hukum yang mumpuni, satu di antaranya dari Kantor Hukum Melli Darsa & Co (MDC), anggota jaringan global Pricewaterhouse Coopers,” ujar dia.

Untuk menopang bisnisnya, Lumbung Dana menjalin kerja sama dengan  BNI untuk menjamin kelancaran transaksi baik bagi pemilik maupun peminjam dana.

Kerja sama tersebut juga dalam rangka memenuhi ketentuan OJK yang mengharuskan setiap transaksi peer to peer lending menggunakan escrow account dan virtual account yang ada pada bank.

Lumbung Dana juga tengah menjajaki kerja sama dengan Bank BUMN dalam mengembangkan pembiayaan bagi UMKM.

“Setelah menjalani proses yang panjang, kami bersyukur menutup 2018 dengan berhasil mencatatkan Lumbung Dana di OJK. Kami optimis di 2019 ini akan memperoleh mitra bisnis yang dapat mempercepat perkembangan usaha kami,” ujar Rico.


Saksikan video pilihan di bawah ini:

Kuasa Hukum Minta Abu Bakar Baasyir Dibebaskan Pekan Ini

Liputan6.com, Jakarta – Terpidana teroris Abu Bakar Baasyir akan mendapatkan pembebasan bersyarat dari Lapas Gunung Sindur dengan alasan kemanusiaan. Pembebasan itu diharapkan dapat segera terealisasi Rabu, pekan ini. 

“Iya (kita usulkan) Rabu,” tutur Kuasa Hukum Abu Bakar Baasyir, Mahendradatta di Kantornya, Jalan Raya Fatmawati, Cipete Selatan, Jakarta Selatan, Senin (21/1/2019).

Menurut Mahendra, hingga kurun waktu tersebut, akan ada kemungkinan polemik dan permasalahan yang muncul. Keseluruhannya sebaiknya diperhatikan dengan matang.

“Kita tidak mau ikut campur. Pokoknya harus selesai minggu ini, itu kata Yusril. Itu yang kami pegang janjinya. Bila kata-kata itu tidak terbukti, kami bersikap lain,” jelas dia. 

Hanya saja, dia enggan membeberkan langkah apa yang akan diambil jika pada minggu ini Abu Bakar Baasyir belum juga dibebaskan. Yang pasti, sudah ada gambaran perencanaan terkait hal tersebut.

“Harus selesai minggu ini. Kalau tidak selesai, kami dengan sangat menyesal akan bersikap lain,” Mahendra menandaskan.

 

 

2 dari 2 halaman

Bagian dari Strategi

Pengamat terorisme yang juga Rektor IAIN Pontianak M Syarif mengatakan, keputusan itu sebaiknya tidak ditanggapi berlebihan di luar kerangka politik hukum dan kebijakan.

Menurutnya, alasan kemanusiaan menjadi pertimbangan mendasar di balik keputusan Jokowi itu.

“Pertimbangannya kan kemanusiaan, sudah sepuh 81 tahun, kesehatannya menurun, sakit-sakitan, butuh perawatan khusus bersama keluarga,” kata Syarif saat dikonfirmasi, (21/1/2019).

Syarif mengatakan pertimbangan itu cukup bijak karena aspek kemanusiaan merupakan salah satu landasan dan paradigma hukum di Indonesia. Dia juga menilai keputusan itu adalah bentuk strategi lain melawan terorisme.

“Dan saya kira Presiden mengambil langkah ini tidak terlepas dari salah satu strategi pemberantasan terorisme dengan pendekatan kemanusiaan, bukan hanya pendekatan reperesif semata. Beliau sudah sepuh 81 tahun, Beliau sakit-sakitan, dan Beliau sudah menjalani hukuman 9 tahun di dalam penjara,” kata Syarif.

Selain itu, menurut Syarif, ketakutan adanya aksi teror lagi usai dibebaskannya Baasyir terlalu berlebihan. Di samping sudah tua, Baasyir dianggap sudah ditinggal pengikutnya dan sudah terputus dengan jaringan ekstrimis seperti Jaringan Anshar Daulah (JAD) dan Jaringan Ansharut Syiah (JAS).

“Enggak usah khawatir, aparat kita sangat paham soal ini,” tegas dia. 

 

Saksikan Video Pilihan Berikut Ini: 

 

Kritik Median untuk Debat Capres: Jokowi Keras, Prabowo Kurang Data

Jakarta – Lembaga survei Median mengkritik performa capres-cawapres dalam debat perdana Pilpres 2019. Median menilai Prabowo Subianto berbicara tanpa banyak menggunakan data, sementara Jokowi terlihat lebih keras dari biasanya.

“Pertama untuk pasangan 02 (Prabowo-Sandiaga), 02 ini kalau menurut saya, dia galak sekali kalau pidato sendiri. Tapi saat bertemu Pak Jokowi, data-data itu kok nggak keluar semua, saya tidak tahu apakah karena segan, kan mungkin juga,” kata Direktur Eksekutif Median Rico Marbun di Bumbu Desa, Cikini, Jakarta Pusat, Senin (21/1/2019).

Menurut Rico, sebagai oposisi, Prabowo-Sandi harus lebih banyak menggunakan data. Ia mencontohkan pernyataan Prabowo bahwa Indonesia akan bubar tahun 2030 belum bisa meyakinkan banyak orang.

“Artinya Pak Prabowo belum mampu meyakinkan orang banyak. Pesan itu belum sampai, belum diterima. Harusnya malam itu tanggal 17 dia sampaikan, ‘Pak, begini, begini, begini’. Jadi jangan data-data detail itu tidak disampaikan, harus disampaikan juga level confidentnya,” ujar Rico.
Sementara untuk pasangan calon nomor urut 01 Joko Widodo-Ma’ruf Amin, Rico menilai Jokowi tampil terlalu keras dan jauh dari persepsi publik selama ini. Ia dinilai menyerang pribadi Prabowo saat menyinggung posisinya sebagai ketua umum Partai Gerindra yang menyetujui majunya caleg mantan napi koruptor.

“Sementara untuk 01 (Jokowi-Ma’ruf) saya melihat 01 ini bahkan lebih ganas dari timsesnya. Jadi 01 kemarin ini relatif lebih keras, bahkan dia lebih keras dari persepsi orang. Kalau selama ini kan orang mengatakan Pak Jokowi ini ramah, humble. Tapi dalam debat itu terlihat serangan bahkan menjurus pribadi ke Pak Prabowo, bahkan dilontarkan berkali-kali di dalam forum yang seharusnya membahas situasi kebangsaan. Contoh yang diambil itu adalah contoh partai. Yang diserang ke Prabowo itu adalah tanda tangan dia sebagai Ketua Umum Gerindra,” jelasnya.

Rico menuturkan, Jokowi harus lebih menjadi dirinya sendiri. Ia menyarankan Jokowi untuk lebih rileks dan mengembalikan persepsi publik bahwa dirinya bukan orang yang keras.

“Jadi kalau menurut saya, koreksi saya adalah, harusnya Pak Jokowi bisa mengkritik dengan gayanya dia. Gayanya dia itu ya gaya simbolik seperti sambil ketawa-ketawa, atau gaya rileks, atau waktu dia kritik itu pakai sarung tinju, hal-hal yang begitu. Ketika dia melakukan itu, maka dia memperkuat persepsi orang bahwa dia itu bukan orang keras, antikritik, itu cukup besar,” tuturnya.
(azr/nvl)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Melihat Lagi Aksi Tukang Cukur Jokowi yang Disindir Kubu Prabowo

Senin 21 Januari 2019, 18:23 WIB

Foto News

ANTARA FOTO – detikNews

Jakarta detikNews – Jokowi disindir kubu Prabow karena membawa tukang cukur dari Jakarta saat cukur rambut di Garut. Seperti apa aksi tukang cukur bernama Herman itu?

Herman memangkas rambut Jokowi di pinggir Danau Situbagendit, Garut, Jawa Barat pada Sabtu (19/1/2019). Saat itu, Jokowi berpartisipasi di acara cukur massal. Herman adalah langganan Jokowi sejak masih menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Dia adalah pria asal Bantarjati, Garut. Jadi sebenarnya bisa dikatakan Herman adalah tukang cukur asgar, alias asli Garut. (Foto: ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari)

Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com

Pendukung Jokowi Gugat Prabowo Soal Pernyataan Selang Cuci Darah di RSCM

Jakarta – Advokat yang tergabung dalam organisasi masyarakat Harimau Jokowi mengajukan gugatan perdata terhadap Capres Prabowo Subianto, terkait pernyataan selang cuci darah di RSCM bisa dipakai lebih dari 1 orang. Gugatan dilayangkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Gugatan tersebut didaftarkan dengan nomor 76/Pdt.G/2019/Pn.JktSel. Adapun pihak yang digugat Harimau Jokowi yakni, tergugat I Prabowo Subianto baik selaku pribadi maupun Capres, tergugat II Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerindra, tergugat III Badan Kampanye Nasional Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, dan turut tergugat Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM).

“Hari ini Pimpinan Pusat Harimau Jokowi telah melayangkan gugatan perdatanya ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terhadap kasus pembohongan publik yang dilakukan Prabowo Subianto, baik dalam kapasitasnya sebagai pribadi, Ketum Partai Gerindra dan kita juga ajukan kepada BPN Prabowo-Sandiaga,” kata Ketua Harimau Jokowi, Saiful Huda, di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jl Ampera Raya, Jakarta Selatan, Senin (21/1/2019).

Pendukung Jokowi Gugat Prabowo Soal Pernyataan Selang Cuci Darah di RSCMFoto: Advokat yang tergabung dalam ormas Harimau Jokowi mengajukan gugatan perdata terhadap Capres Prabowo Subianto, terkait pernyataan selang cuci darah di RSCM (Yulida-detikcom).

Ia mengatakan Prabowo melakukan kebohongan publik mengenai pernyataannya yang menyebut selang cuci darah bisa dipakai lebih dari satu orang di RSCM bagi pelayanan pasien BPJS Kesehatan. Menurut Saiful perbuatan Prabowo itu menimbulkan kecemasan publik.

“Kebohongan publiknya yang mengatakan RSCM telah melakukan pelayanan publik yang salah yang kebohongan itu terkait 1 selang yang mestinya digunakan 1 orang tapi digunakan 40 orang, (selang) alat cuci darah itu. Padahal menurut RSCM itu salah besar kami tidak melakukan itu kata pihak RSCM ya satu selang ya untuk 1 orang,” ujarnya.

Saiful mengaku sudah menemui pihak manajemen RSCM untuk menjadikannya pihak turut tergugat dalam gugatan. Oleh karenanya ia berharap pihak RSCM mau bersaksi di pengadilan terkait isu tersebut.

“Sebetulnya kami datang ke sana untuk membuat pemberitahuan kepada pihak RSCM bahwa RSCM akan kita libatkan dalam gugatan perdata ini. Tetapi itu bukan sebagai pihak tergugat melainkan turut tergugat agar RSCM sungguh sungguh memberikan kesaksian di dalam pengadilan nanti,” ujarnya.

Menurut Saiful, Prabowo melanggar Pasal 34 ayat 3 a dan b UU tentang partai politik, serta Pasal 1364 KUH Perdata sebagai perbuatan melawan hukum. Menurutnya setelah 2 minggu sejak didaftarkan, penggugat baru akan mendapatkan jadwal sidang.

Sementara itu kuasa hukum Harimau Jokowi, Petrus Selestinus mengatakan akan mengajukan gugatan pidana ke Bareskrim Polri mengenai pernyataan Prabowo itu. Laporan itu akan diajukan dalam waktu dekat.

“Jadi laporan pidana ke Mabes Polri karena Prabowo sebagai calon pemimpin harusnya sikapnya seorang negarawan. Kalau negarawan itu berbicara dan bersikap ke publik harus menyampaikan hal-hal yang benar. Tapi Prabowo justru menyampaikan berita bohong yang seharusnya dia patut menduga bahwa apa yang disampaikan terhadap publik tentang 1 selang dipakai beberapa pasien cuci darah itu harusnya didukung dengan bukti. Dan tujuan dia itu tidak lain untuk menjatuhkan pemerintahan Jokowi sekaligus menjatuhkan reputasi RSCM,” kata Petrus.

Sebelumnya, Prabowo Subianto menyampaikan tentang satu selang alat cuci darah pasien di RSCM pernah dipakai oleh 40 orang. Hal itu disampaikan dalam ceramah akhir tahun yang digelar di kediamannya di Bukit Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Minggu (30/12/2018). Video itu kemudian diunggah dalam halaman Facebooknya.

Dalam ceramahnya, Prabowo membahas banyak hal, di antaranya menyebut banyak uang di negara ini mengalir ke luar sehingga tidak cukup untuk melayani bangsa Indonesia. Salah satunya masalah kesehatan. Dia mengatakan ada dokter tidak digaji hingga menjadi problem di rumah sakit.

“Saya dapat laporan di RSCM ada alat pencuci ginjal dan seharusnya hal itu punya saluran-saluran dari plastik, dari karet, dan tentunya dipakai satu orang satu kali. Saya dengar ada yang melaporkan kepada saya di RSCM hari ini dipakai 40 orang,” ujar Prabowo.
(yld/nvl)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

KPU: Pemilihan Moderator Debat Kedua Capres Persetujuan 2 Kubu

Liputan6.com, Jakarta – Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Wahyu Setiawan mengatakan, pihaknya akan berkoordinasi dengan Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf dan Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga. Koordinasi digelar terkait moderator yang akan ditunjuk pada debat capres-cawapres kedua, 17 Febuari 2019 di Hotel Sultan, Jakarta.

“Untuk moderator berdasarkan UU konsep yang sudah dimiliki KPU dikoordinasikan paslon TKN dan BPN. Sehingga moderator kita punya opsi jam 4 ini koordinasikan dengan TKN dan BPN,” kata Wahyu di Kantor KPU RI, Jakarta Pusat, Senin (21/1).

“KPU sudah punya opsi, dan kita tawarkan. Moderatornya ini, ini. Kemudian dari masing-masing timses misalnya bilang, oh jangan itu tidak netral. Kan moderator debat capres itu harus netral. Ya kita diskusikan, tapi ya opsi moderator itu kan sudah kami siapkan nama-nama nominasinya. Semua insan media,” sambungnya.

Ia pun menegaskan, untuk pemilihan moderator pada saat debat pilpres 2019 yang kedua ini bukan hak dari KPU. Namun, itu merupakan keputusan dari masing-masing paslon.

“Ya moderator ternama. Misalnya Alvito Deanova, mba Nana Najwa Shihab. Ada banyak. Sekali lagi kalau untuk moderator kami tidak bisa putuskan secara sepihak. Sebab, menurut UU harus dikoordinasikan. Tapi untuk panelis, itu kewenangan mutlak KPU,” tegasnya.

Lalu, terkait pemilihan panelis debat capres-cawapres, nanti yang menentukan adalah KPU dan tentunya sudah berkoordinasi terlebih dahulu.

“Kalau untuk hal-hal berkaitan dengan koordinasi, kami harus koordinasi untuk ambil sikap. Misalnya dalam soal menentukan panelis itu kami tentukan sendiri, untuk panelis itu kewenangan mutlak KPU,” ucapnya.

Wahyu menjelaskan, untuk memilih panelis debat pilpres 2019 yang kedua nanti juga tidak sembarang pilih. Karena, mesti harus mempunyai persyaratan yang harus dipenuhi oleh panelis yang sudah ditunjuk oleh KPU RI.

“Panelis itu ada syaratnya. Dia pakar di bidangnya, dia punya integritas dan dia harus netral. Jadi bisa jadi ada pakar di bidangnya, kok bisa enggak masuk ? Ya kalau dia tidak netral ya dia enggak penuhi syarat. Lah netral tidak netral kan bukan negatif ya artinya. Sebab, itu kan bagian dari hak politik seseorang. Yang tidak netral tidak penuhi syarat sebagai panelis,” pungkasnya.

2 dari 2 halaman

Rangkaian Debat Capres

Berikut rincian debat capres dan cawapres yang sudah disepakati:

Debat I

Waktu: 17 Januari 2019

Media: TVRI, RRI, KOMPAS TV, dan RTV

Lokasi: Hotel Bidakara, Pancoran, Jakarta Selatan

Tema: Hukum, HAM, Korupsi, dan Terorisme

Peserta: Pasangan calon presiden dan calon wakil presiden

Debat II

Waktu: 17 Februari 2019

Media: RCTI, JTV, MNC TV, dan INews TV

Lokasi: Hotel Sultan

Tema: Energi, pangan, infrastruktur, sumber daya alam, lingkungan hidup

Peserta: Calon presiden

Debat III

Waktu: 17 Maret 2019

Media: Trans TV, Tran 7 dan CNN Indonesia

Lokasi: Hotel Sultan, Senayan

Tema: Pendidikan kesehatan, ketenagakerjaan, sosial dan budaya

Peserta: Calon wakil presiden

Debat IV

Waktu: 30 Maret 2019

Media: Metro TV, SCTV, dan Indosiar

Lokasi: Belum ditentukan

Tema: Ideologi, pemerintahan keamanan serta hubungan internasional

Peserta: Calon presiden

Debat V

Waktu: Belum ditentukan

Media: TVOne, ANTV, Berita Satu, Net TV

Lokasi: Belum ditentukan

Tema: Ekonomi dan kesejahteraan sosial, keuangan, investasi, serta industri.

Peserta: Pasangan calon presiden dan calon wakil presiden.


Repprter: Nur Habibie

Sumber: Merdeka.com

Jokowi Vs Prabowo Kian Tipis Versi Median, Luhut: di Kami Masih Beda 20%

Jakarta – Luhut Binsar Panjaitan menepis hasil survei Median yang menyebut keunggulan pasangan Joko Widodo (Jokowi)-Ma’ruf Amin kian menipis dari pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Menurut Luhut, elektabilitas Jokowi masih sangat baik.

“Ah nggak (beda tipis elektabilitas Jokowi dengan Prabowo), elektabilitasnya Pak Jokowi masih sangat baik,” kata Luhut di Gedung Kemenko Maritim, jl. M.H. Thamrin, Jakarta Pusat, Senin (21/1/2019).

Luhut lalu mengungkapkan, survei yang dilakukan pihaknya menunjukkan elektabilitas Jokowi dengan Prabowo terpaut cukup jauh, yakni lebih dari 20 persen.

“Masih beda lebih 20 persen, kami lihat angkanya steady, pantauan riset kami masih,” ujar Menko Kemaritiman itu.
Sebelumnya, Lembaga Survei Median merilis hasil survei terbaru terkait elektabilitas pasangan capres-cawapres pada Pilpres 2019, di mana keunggulan pasangan Joko Widodo-Ma’ruf Amin semakin menipis dari Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Sebelum debat kandidat, Median melakukan survei dengan memberikan surat suara kepada responden terpilih untuk mencoblos capres pilihannya.

“Kami berikan surat suara dan mereka mencoblos. Kita lihat bahwa elektabilitas pasangan 01 itu 47,9 persen, elektabilitas atau keterpilihan Prabowo-Sandi itu 38,7 persen dengan gap atau selisih di antara keduanya 9,2 persen dengan undecided itu 13,4 persen,” kata Direktur Eksekutif Median Rico Marbun saat menyampaikan hasil survei di Bumbu Desa, Cikini, Jakarta Pusat, Senin (21/1).

Dengan hasil tersebut, selisih elektabilitas kedua paslon sudah menyentuh satu digit. Elektabilitas Jokowi-Ma’ruf dinilai stagnan, sementara elektabilitas Prabowo-Sandi terus tumbuh, tetapi lambat.

“Selisih elektabilitas atau jarak elektoral sekarang relatif menipis. Tetapi bisa kita lihat suara 01 relatif stagnan dan suara pasangan 02 itu tumbuh suaranya tapi relatif lambat, tidak spektakuler, tidak besar,” ujar Rico.

Sementara itu Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga optimis, tak lama lagi Prabowo-Sandi akan mampu mengungguli sang petahana.

“BPN tetap akan fokus meningkatkan elektabilitas pasangan 02. BPN yakin betul bahwa beberapa waktu ke depan, elektabilitas paslon 02 bisa menyalip pasangan 01. Tentu ini sesuatu yang sangat mungkin. Terbukti dari hasil survey median dan survei internal yang dilakukan oleh tim BPN,” ujar Juru Debat BPN Prabowo-Sandiaga, Saleh Partaonan Daulay, kepada wartawan, Senin (21/1).
(nvl/elz)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Penampakan Sabun Cuci yang Diborong Jokowi Rp 2 M

Senin 21 Januari 2019, 17:39 WIB

Foto News

Pool – detikNews

Jakarta detikNews – Sumber dana Jokowi memborong sabun cuci hingga Rp 2 miliar dipertanyakan BPN Prabowo. Seperti apa sabun cuci yang bikin Jokowi kepincut itu?

Jokowi memborong sabun cuci senilai Rp 2 miliar ini saat meninjau pameran giat kewirausahaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Gedung Serbaguna Mandala, Kabupaten Garut, Jawa Barat, Sabtu (19/1/2019).  (Foto: Dok. Kemensos)

Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com