Polri Akan Awasi Abu Bakar Baasyir Setelah Bebas

Liputan6.com, Jakarta – Pemerintah masih mengkaji rencana pembebasan narapidana kasus terorisme Abu Bakar Baasyir alias ABB. Meski begitu, Polri memastikan akan memonitor atau mengawasi Baasyir setelah bebas nanti sama seperti terhadap mantan napi teroris lainnya.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Dedi Prasetyo mengatakan, pihaknya belum menerima keterangan resmi dari pemerintah dalam hal ini Derektorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen Pas) terkait pembebasan Abu Bakar Baasyir.

“Tapi pada prinsipnya, dari kepolisian akan melakukan monitoring. Kalau misalnya beliau ABB kembali ke Solo, ya nanti tugasnya Polresta Solo sama Polda Jateng yang akan melaksanakan monitoring tersebut,” ujar Dedi di Mabes Polri, Jakarta, Senin (21/1/2019).

Bukan hanya terhadap eks napi terorisme. Polri juga terus mengawasi sel-sel tidur kelompok teroris. Polri telah memiliki data orang-orang yang ada dalam jaringan kelompok teroris, termasuk simpatisannya.

“Apalagi sudah ada UU Nomor 5 Tahun 2018. Jadi kerja Satgas yang ada di Polda-polda itu jauh lebih efektif sekarang ini,” tuturnya.

Dalam hal ini, pengawasan terhadap eks napi teroris juga dilakukan oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) bersama stakeholder terkait. Pemerintah juga berkerjasama dengan tokoh agama dan masyarakat dalam rangka program deradikalisasi.

Paralel dengan itu, Polri terus melakukan pengawasan untuk mengantisipasi penyebaran paham radikal.

“Setiap pergerakan-pergerakan sekecil apapun yang mencurigakan, dari Satgas itu akan melakukan mitigasi secara maksimal agar tak terjadi aksi,” ucap Dedi memungkasi.

2 dari 2 halaman

Bebas Tanpa Syarat

Sebelumnya Presiden Joko Widodo dikabarkan berencana memberikan pembebasan tanpa syarat kepada Abu Bakar Baasyir. Namun kebijakan tersebut menuai polemik masyarakat sebelum napi kasus sejumlah teror di Tanah Air itu menghirup udara bebas.

Terbaru, pemerintah menyatakan masih mengkaji rencana pembebasan Abu Bakar Baasyir. Selain alasan kemanusiaan, pemerintah saat ini tengah mempertimbangkan aspek ideologi dan hukum sebelum membebaskan pendiri pesantren di Ngruki, Jawa Tengah itu.


Saksikan video pilihan di bawah ini:

Pengacara: Abu Bakar Baasyir Ingin Indonesia Diatur Secara Islam

Liputan6.com, Jakarta – Pengacara terpidana terorisme Abu Bakar Baasyir, Achmad Michdan membenarkan bahwa hingga saat ini ideologi kliennya soal kenegaraan tidaklah berubah. Dia menginginkan agar Indonesia dapat menerapkan aturan Islam.

“Saya pikir ustaz ini lebih pada kecintaannya lebih ke Islam. Dia memang agak prinsip soal keislaman itu. Beliau memang menginginkan bagaimana negara ini diatur secara Islam, itu benar. Tapi kalau sepanjang dilakukan secara konstusional, saya pikir nggak ada masalah,” tutur Michdan di kawasan Cipete Selatan, Jakarta Selatan, Senin (21/1/2019).

Menurut Michdan, dakwah Abu Bakar Baasyir selama ini menyuarakan hukum yang baik adalah aturan Islam. Untuk itu, demi kemaslahatan Indonesia maka aturan tersebut harus diterapkan.

“Jadi kalau mau bagaimana mengatur negara ini dengan baik, berguna bangsa dan negara, maka aturlah secara Islam,” jelas dia.

Abu Bakar Baasyir pun mengutuk setiap aksi terorisme yang terjadi di Indonesia. Dalam menjalankan ideologinya, dia menyatakan tidak akan menggunakan aksi semacam teror, apalagi serangan bom.

“Beliau nggak suka kekerasan,” Michdan menandaskan.

2 dari 2 halaman

Ratas Terbatas

Presiden Joko Widodo atau Jokowi memanggil Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Wiranto dan Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly ke Istana Bogor Jawa Barat, Senin (21/1/2019).

Berdasarkan agenda resmi yang dirilis Humas Kemenko Polhukam, Wiranto diagendakan menghadiri rapat terbatas bersama Presiden. Ratas rencananya digelar pukul 14.00 WIB.

Sementara itu, Kepala Biro Humas Hukum dan Kerja Sama Kemenkumham Bambang Wiyono mengatakan Yasonna juga dipanggil untuk mengikuti ratas dengan Presiden Jokowi.

“Hari ini rencana ratas dengan presiden,” kata Bambang saat dikonfirmasi, Senin.

Bambang mengaku belum mengetahui pembahasan ratas tersebut. Namun, kata dia, ada kemungkinan ratas membahas rencana pembebasan terpidana terorisme Abu Bakar Baasyir.

“Kami belum tahu, mungkin banyak persoalan termasuk itu (pembebasan Abu Bakar Baasyir),” ucap dia.


Saksikan video pilihan di bawah ini:

Banggakan Jokowi, Ma’ruf: Tak Ada Presiden Bisa Bangun Tol Trans Jawa

Jakarta – Cawapres KH Ma’ruf Amin menyebut presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah banyak bekerja untuk membangun bangsa. Apalagi, capres petahana tersebut sudah membangun infrastruktur seperti jalan tol.

“Saya mau diajak beliau karena beliau sudah banyak berbuat, akan banyak berbuat untuk kepentingan bangsa dan negara. Beliau sudah banyak bangun prasarana dan sarana, membangun jalan tol dari Merak Banten sampai Pasuruan nyambung,” ujar Ma’ruf Amin dalam sambutan di acara Ngawi Bersholawat di Alun-alun Ngawi, Jawa Timur, Senin (21/1/2019).

Acara ini dihadiri ribuan peserta Mafia Sholawat yang dipimpin KH Ali Sodikin atau Gus Ali Gondrong. Hadir pula Bupati Ngawi Budi Sulistyono dan para kiai.
Atas pembangunan tersebut, menurut Ma’ruf, tidak ada presiden yang bisa membangun Trans Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi dan Papua. Namun mantan Rais Aam PBNU itu merasa heran pembangunan itu disebut sejumlah pihak tidak ada.

“Tidak ada presiden yang bisa bangun Trans Jawa, Trans Sumatera, Trans Kalimantan, Trans Sulawesi sampai Trans Papua yang dulu tidak pernah disentuh. Tapi ada yang bilang itu nggak ada,” kata dia.

Pemerintah Jokowi-Jusuf Kalla memang mencanangkan pembangunan infrastruktur. Dalam 5 tahun, pemerintah menargetkan jalan tol di Indonesia bertambah setidaknya 1.000 km.

Berdasarkan data Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian PUPR yang dirangkum detikcom pada akhir 2018, total panjang jalan tol yang sudah dioperasikan pada periode Oktober 2014-Oktober 2018 mencapai 423,17 km.

Kembali kepada Ma’ruf, Ketum MUI tersebut merasa heran terhadap pihak yang tidak mengakui ada pembangunan jalan tol tersebut. Pihak yang tidak mengakui disebut Ma’ruf sedang tertidur.

“Tapi ada yang bilang, itu nggak ada. Sudah jelas kayak begitu, berarti ente tidur. Bangun, jangan tidur supaya bisa melihat prestasi yang dilakukan Pak Jokowi,” tuturnya.
(fai/gbr)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Siap Menangkan Jokowi-Ma’ruf di Banten, GNR Usung Gerakan Mengaji

Jakarta – Gerakan Nasional untuk Rakyat (GNR) siap memenangkan paslon nomor urut 01 Joko Widodo-Ma’ruf Amin di Banten. Salah satu strategi GNR yang disiapkan untuk menggaet pemilih di Banten, yaitu dengan menghidupkan kembali gerakan mengaji usai salat magrib.

Ketua Presidium GNR Banten, Fitriawan Ginting, mengatakan gerakan mengaji tersebut dilakukan untuk menguatkan budaya Indonesia. Ginting berharap program itu juga dapat mengantarkan bangsa Indonesia menjadi bangsa yang kuat.

“Di tengah kesibukan duniawi, sosial media dan lainnya, saya harap langkah GNR Banten kembali mengingatkan budaya mengaji abis magrib dapat mengantarkan bangsa Indonesia sebagai bangsa yang kuat bangsa yang mampu terus berdiri di atas keragaman budaya bangsa,” ujar Ginting dalam keterangannya, Selasa (22/1/2019).


Pernyataan Ginting itu disampaikan di sela-sela kegiatan deklarasi GNR Banten di gedung Jiwasraya, Cikokol, Kota Tangerang Provinsi Banten, Minggu (20/1). Hadir dalam kegiatan itu Ketua Presidium GNR Dondi Rivaldi, Sekjennya Ucok Khoir dan Presidium Pusat GNR yang juga caleg DPR RI PDI Perjuangan dapil Banten III, Wanto Sugito, serta pengurus GNR wilayah Banten.

Sementara itu, Dondi menyatakan kesiapannya untuk memenangkan Jokowi-Ma’ruf pada Pilpres 2019. Terlebih lagi, sambung Dondi, Ma’ruf Amin merupakan cawapres yang berasal dari Banten.

“GNR harus berkontribusi penuh bagi kemenangan Jokowi-Ma’ruf mengingat gelaran kegiatan selalu menyentuh atau berpihak pada rakyat,” ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, Sekjen GNR Ucok Khoir menjelaskan pihaknya sudah menyiapkan sejumlah strategi untuk menyasar kaum milenial. GNR, menurut dia, ingin mengembalikan kultur religius sesuai budaya masyarakat Banten.

“Salah satu strategi kita adalah, seperti yang kita gelar malam ini. Mengaji Ba’da Magrib, kita kembalikan kultur-kultur religius, seperti yang menjadi budaya masyarakat Banten,” jelasnya.
(knv/gbr)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Anggota DPRD Bekasi Kembalikan Uang Plesiran dari Meikarta

Liputan6.com, Jakarta Sejumlah Anggota DPRD Kabupaten Bekasi yang berlibur ke Thailand menggunakan uang suap kasus perizinan proyek Meikarta mulai mengembalikan uang kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Pengembalian uang dengan jumlah variatif antara Rp 9 juta sampai 11 juta. Jadi jika berangkat sekeluarga, tinggal di-kali-kan perorang dari jumlah tersebut,” ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Senin (21/1/2019).

Selain menerima pengembalian uang dari plesiran ke Thailand, lembaga antirasuah juga sudah menerima pengembalian Rp 180 juta dari dua orang unsur DPRD Kabupaten Bekasi yang menerima suap proyek Meikarta.

Selain itu, Febri juga mengingatkan para saksi, khususnya anggota DPRD Kabupaten Bekasi agar bersikap koperatif dan jujur. Menurut Febri, ada resiko hukum yang cukup berat jika saksi memberikan keterangan palsu.

“Ancaman pidana (memberikan keterangan palsu) 3 sampai 12 tahun, diatur pada Pasal 22 UU Tindak Pidana Korupsi,” kata Febri.

Dalam penyidikan kasus Meikarta ini, KPK baru saja memeriksa anggota DPRD Kabupaten Bekasi Saefullah. Selain Saefullah, penyidik KPK juga memeriksa empat orang lainnya, yakni Rosid Hidayatulloh Namin, Joko Dwijatmoko, Mirza Swandaru Riyatno, dan Fika Kharisma Sari

“KPK masih fokus mendalami proses pembentukan Pansus RDTR, pembahasan pembentukan aturan tentang tata ruang di Kabupaten Bekasi serta sejumlah anggota DPRD yang diduga dibiayai berlibur ke Thailand,” kata Febri.

2 dari 2 halaman

Deretan Tersangka

KPK menetapkan Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait izin proyek pembangunan Meikarta di Kabupaten Bekasi. Selain Bupati Neneng, KPK juga menjerat delapan orang lainnya dalam kasus ini.

Mereka adalah Kepala Dinas PUPR Pemkab Bekasi, Jamaludin; Kepala Dinas Damkar Pemkab Bekasi, Sahat MBJ Nahar; Kepala Dinas DPMPTSP Kabupaten Bekasi, Dewi Tisnawati; dan Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Kabupaten Bekasi, Neneng Rahmi.

Kemudian, pihak swasta bernama Billy Sindoro yang merupakan Direktur Operasional Lippo Group, Taryudi dan Fitra Djajaja Purnama selaku konsultan Lippo Group, serta Henry Jasmen pegawai Lippo Group.

Bupati Neneng dan kawan-kawan diduga menerima hadiah atau janji Rp 13 miliar terkait proyek tersebut. Diduga, realiasasi pemberian sampai saat ini adalah sekitar Rp 7 miliar melalui beberapa Kepala Dinas.


Saksikan video pilihan di bawah ini:

Ma’ruf Amin Sebut Yang Tuduh Jokowi Anti-Islam Orang Bengong

Jakarta – Cawapres KH Ma’ruf Amin menyebut pasangannya, capres petahana Joko Widodo (Jokowi), telah memberikan penghargaan terhadap Nahdlatul Ulama (NU). Ma’ruf juga berbicara soal keislaman Jokowi.

“Ini penghargaan Pak Jokowi terhadap NU, saya menganggap mengangkat saya jadi cawapres penghormatan kepada ulama. Padahal Pak Presiden bisa saja angkat jadi politisi, profesional, pengusaha atau TNI-Polri, tapi tidak mengangkat mereka, pilih ulama berarti Pak Jokowi mencintai ulama,” ucap Ma’ruf Amin dalam sambutan di acara Ngawi Bersholawat di Alun-alun Ngawi, Jawa Timur, Senin (21/1/2019).

Acara ini dihadiri ribuan peserta Mafia Sholawat dipimpin KH Ali Sodikin atau Gus Ali Gondrong. Acara ini turut pula dihadiri Bupati Ngawi Budi Sulistyono dan para kiai.
Ma’ruf juga menyebut alasan mau diajak Jokowi menjadi cawapres karena menghormati ulama. Padahal Ma’ruf sebelumnya menjabat Rais Aam PBNU dan Ketum Majelis Ulama Indonesia (MUI), namun bersedia menjadi cawapres.

“Saya diajak Pak Jokowi menjadi cawapres. Banyak orang bertanya sudah menjadi Rais Aam PBNU dan Ketum MUI, bersedia mau menjadi cawapres. Pak Jokowi mengajak saya, suatu penghormatan NU,” tutur dia.

Menurut Ma’ruf, sudah lama kader NU tidak menjadi pemimpin nasional sejak era Presiden Abdurahman Wahid atau Gus Dur. Oleh sebab itu, saat ini dirinya juga kader NU bisa menjadi wakil presiden.

“Sudah lama kader NU tidak menjadi pimpinan sejak Gus Dur, sebelum dan sesudahnya. Oleh karena itu, saya berharap penghormatan ini ada kader NU tidak hanya jadi wapres tapi presiden,” jelas dia.

Lebih lanjut, ia merasa heran terhadap adanya pihak yang menyebut Jokowi anti-Islam atau tidak mencintai ulama. Padahal cawapres pendamping Jokowi berasal kalangan ulama.

“Saya menganggap beliau (Jokowi) menghargai ulama, kalau dibilang anti-Islam atau tidak mencintai ulama, orang ini bengong. Wakilnya saja kiai. Saya mau diajak beliau karena sudah banyak berbuat kepentingan bangsa dan negara,” kata Ma’ruf.
(fai/gbr)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

HEADLINE: Edy Rahmayadi Mundur, Perang Pengaturan Skor Terus Berlanjut

Liputan6.com, Jakarta – Edy Rahmayadi akhirnya membuat keputusan. Minggu (20/1/2019), di Bali, ajang sambutan dalam Kongres Tahunan PSSI, justru dia gunakan untuk mengungkapkan pengunduran dirinya sebagai ketua umum PSSI.

Terhitung saat itu, Edy Rahmayadi yang menjabat sejak 2016 resmi berhenti dari posisinya sebagai ketua umum PSSI. Jabatan itu pun beralih ke tangan Joko Driyono, sang wakil ketua umum, sesuai mekanisme yang diatur dalam Pasal 39 Ayat 6 statuta PSSI.

Sebenarnya, bisa saja PSSI langsung menggelar pemilihan ketua umum baru dalam Kongres Luar Biasa. Syaratnya harus ada permintaan dari 50 persen atau 2/3 jumlah voters.

Namun, hingga kongres di Bali itu selesai, ternyata tidak ada permintaan itu. Artinya, kini Joko Driyono harus siap memimpin PSSI sebagai pelaksana tugas ketua umum hingga 2020, sesuai masa akhir jabatan Edy Rahmayadi. Sedangkan posisi terdahulu Joko diisi Iwan Budianto, yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Staf Ketua Umum PSSI.

Jelas ini bukan tugas ringan bagi Joko. Pria asal Ngawi, Jawa Timur itu, kini jadi sorotan dan diharapkan bisa segera menyelesaikan berbagai persoalan yang membelenggu PSSI, terutama soal kasus pengaturan skor alias match fixing yang belakangn mulai terungkap.

Sebab, bukan rahasia lagi, belakangan pamor PSSI di bawah Edy Rahmayadi terus menurun, terutama lantaran kasus pengaturan skor yang belakangan terus menggerogoti.

Satu-persatu anggota Komite Eksekutif (Exco) PSSI dijadikan tersangka oleh Satgas Anti-Mafia Bola, badan khusus yang dibentuk Mabes Polri dan Polda Metro untuk memberantas praktik pengaturan skor dalam sepak bola Indonesia. Badan ini diketahui oleh Hendro Pandowo.

Tak heran, begitu “prosesi” perpindahan kekuasan di pucuk pimpinan PSSI terjadi, seruan inilah yang dilontarkan banyak pihak.

Menteri Pemuda dan Olahraga, Imam Nahrawi, bahkan langsung melepas rilis, yang menegaskan mundurnya Edy Rahmayadi tidak akan menghentikan perang terhadap pengaturan skor. Ia justru mendesak PSSI untuk semakin gencar dan serius dalam membenahi permasalahan sepakbola nasional.

“PSSI harus segera melakukan identifikasi permasalahan-permasalahan sepakbola Indonesia agar tidak berlarut-larut dan menjadi masalah sistemik yang menghambat perkembangan sepakbola di Indonesia,” tutur Menpora.

2 dari 4 halaman

Berantas Hingga ke Akarnya

Joko memang tak punya pilihan selain mendukung pemberantasan praktik pengaturan skor sampai ke akar-akarnya. Maka itu, setelah serah terima jabatan dari Edy, dia pun langsung menegaskan, dirinya dan PSSI menghormati proses yang sedang berlangsung, termasuk juga investigasi yang tengah dijalankan Satgas Anti-Mafia Bola.

Joko menjelaskan, PSSI sebenarnya sudah memerangi match fixing, jauh sebelum kasus ini mencuat ke publik. Bahkan, pada 2017, PSSI sudah membentuk integrity departement atau departemen integritas untuk menekan praktik-praktik manipulasi skor di semua level kompetisi di bawah PSSI, dari level liga amatir sampai profesional.

“Pembentukan departemen integritas ini sesuai arahan FIFA pada 2017. Tim ini sesuai dengan rekomendasi anggota Komite Eksekutif PSSI. Kemudian terbentuk tim Adhoc. Tim bertugas merespons match fixing dan bekerja sama satu tahun,” kata Joko seperti rilis yang diterima Liputan6.com.

Maka itu, dalam Kongres Bali, PSSI pun membentuk Komite Ad Hoc Integritas. Komite yang diketuai Ahmad Riyadh ini bertugas memerangi pengaturan skor dan manipulasi pertandingan serta membangun sinergi dengan pemangku kepentingan lain, terutama pihak kepolisian.

Dalam bertugas, tim ini nantinya akan bersinergi dengan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dan INTERPOL. Bahkan, menurut Joko, MoU antara PSSI dan Polri beserta Interpol sudah terjalin untuk memerangi kecurangan-kecurangan di lapangan hijau.

3 dari 4 halaman

Joko Diperiksa

Joko sendiri siap membuktikan komitmennya. Salah satunya dia siap menghadiri panggilan Satgas Anti-Mafia Bola untuk memberikan keterangan terkait kasus pengaturan skor di sepak bola Indonesia ini. Rencananya, dia akan menemui Satgas Anti-Mafia Bola, Kamis (24/1).

Sebelumnya, Joko lewat pengacaranya sempat meminta penundaan pemeriksaan terhadap dirinya. Sebab, ketika itu, Joko masih harus fokus kepada pelaksanaan kongres tahunan PSSI di Bali ini.

Sebelumnya, Sekjen PSSI, Ratu Tisha Destria, sudah terlebih dahulu menjalani pemeriksaan oleh Satgas Anti-Mafia Bola di Polda Metro Jaya, Rabu (16/1). Ketika itu Tisha diperiksa tak kurang dari 13 jam lamanya.

Satgas Anti-Mafia Bola memang tak tanggung-tanggung dalam menjalankan tugasnya. Sesuai instruksi Kapolri Jenderal Tito Karavian, mereka siap membabat habis siapa pun sosok-sosok yang ikut terlibat dalam praktik-praktik kotor di sepak bola Indonesia ini.

Itu artinya, Joko dan PSSI harus rela jika nantinya muncul nama-nama baru dari organisasi sepak bola tertinggi di Indonesia itu sebagai tersangka dalam kasus pengaturan skor di sepak bola nasional.

Saat ini, ada dua sosok dari PSSI yang sudah ditetapkan menjadi tersangkat dalam kasus pengaturan skor. Mereka adalah Johar Lin Eng, anggota Exco dan Dwi Riyanto, anggota Komisi Disiplin PSSI.

4 dari 4 halaman

Limpahkan ke Kejaksaan

Sejauh ini, Satgas sendiri sudah menetapkan 11 tersangka terkait kasus pengaturan skor di sepak bola Indonesia. Ada 10 tersangka ditetapkan terkait pertandingan Liga 3 Persibara vs PS Pasuruan. Sedangkan satu tersangka lainnya dijerat dalam pertandingan Liga 2 PS Mojokerto Putra vs Aceh United.

Para tersangka ini dijerat dengan menggunakan Pasal 378 KUHP dan/atau Pasal 372 KUHP dan/atau UU No 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap dan/atau Pasal 3, 4, 5 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang TPPU. Mereka diduga melakukan tindak pidana penipuan dan/atau penggelapan dan/atau tindak pidana suap dan/atau tindak pidana pencucian uang.

Akhir pekan ini, rencananya berkas perkara dari empat di antaranya sudah akan dilimpahkan Satgas ke Kejaksaan sehingga bisa secepatnya diproses di pengadilan. Kita tunggu saja…

Debat Kedua Pilpres 2019 Tanpa Kisi-Kisi, Jadi Lebih Seru?

Liputan6.com, Jakarta – Komisi Pemilihan Umum (KPU) tengah mempersiapkan debat kedua Pilpres 2019 yang digelar pada 17 Februari 2019. Debat yang hanya akan diikuti calon presiden itu bertema energi dan pangan, sumber daya alam, lingkungan hidup, dan infrastruktur

KPU pun menyatakan, format dan mekanisme debat kedua dan seterusnya akan diubah. Hal ini setelah debat perdana Pilpres 2019 pada 17 Januari 2019 menuai sorotan, terutama karena adanya pemberian kisi-kisi pertanyaan.

Komisioner KPU Wahyu Setiawan mengatakan, seluruh komisioner KPU telah melakukan rapat pleno untuk mengevaluasi secara menyeluruh jalannya debat pertama. Hasilnya, pihaknya berkomitmen memperbaiki format dan mekanisme debat menjadi lebih baik.

“Debat kedua, format dan mekanisme akan kita rancang sedemikian rupa agar memungkinkan bagi pasangan calon presiden dan wakil presiden menunjukkan performa, kapasitas terkait penyampaian gagasan-gagasan besar yang tercantum dalam visi, misi, program untuk memimpin Indonesia lima tahun ke depan,” kata Wahyu ditemui di D’Hotel, Jalan Sultan Agung, Jakarta Selatan, Minggu 20 Januari 2019.

Salah satu format yang akan diubah dalam debat adalah meniadakan kisi-kisi soal dari panelis kepada pasangan calon. Selain itu durasi penyampaian visi misi dan program pasangan calon akan diperpanjang.

“Termasuk durasi akan kita perbarui karena debat pertama penyampaian visi misi dan program dari kandidat hanya tiga menit. Ini dirasa kurang sehingga mungkin akan kita tambah waktunya,” sebut Wahyu.

Format yang akan diubah selanjutnya ialah teknis panggung. Debat dinilai terlalu gaduh sehingga mempertimbangkan mengurangi jumlah pendukung yang diizinkan masuk ke arena debat.

Lalu bagaimana reaksi kubu Jokowi dan Prabowo mengenai perubahan mekanisme debat?

PDIP yang mengusung pasangan nomor urut 01 Joko Widodo atau Jokowi dan Ma’ruf Amin tak mempermasalahkan peniadaan kisi-kisi.

“Tema debat itu sendiri kan pada dasarnya sebagai sebuah pengerucutan kisi-kisi itu,” ucap Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, di Jakarta, Senin (21/1/2019).

Meski demikian, Sekretaris Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma’ruf ini, tak menampik tetap ada persiapan debat nanti. Persiapan itu akan dilakukan dengan sebaik mungkin.

“Dalam rangka persiapan itu, kami menegaskan tema debat itu sudah menjadi bagian dari kisi-kisi itu sendiri. Sehingga kalau temanya terorisme, jangan bicara pangan, ketika tema HAM jangan bicara air,” jelasnya.

Sementara itu, Direktur Program TKN Jokowi-Ma’ruf, Aria Bima menuturkan, apa pun yang diputuskan KPU, pihaknya akan tetap menyiarkan program paslon nomor urut 01 itu.

Dia menuturkan, yang paling penting adalah durasi waktu yang lebih panjang dalam menjawab.

Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga menyambut baik langkah KPU yang mengubah format debat kedua tanpa ada kisi-kisi. Tim Prabowo berharap debat kedua akan lebih baik dan berkualitas untuk rakyat.

“Mengenai rencana KPU tidak akan memberikan kisi-kisi kami pun siap mengikutinya. Apalagi demi tujuan agar debat menjadi lebih berkualitas,” kata juru bicara BPN Andre Rosiade saat dikonfirmasi, Minggu 20 Januari 2019.

Ia menyatakan, pasangan Prabowo-Sandiaga juga siap menghadapi debat kedua tanpa kisi-kisi pertanyaan. Politisi Partai Gerindra itu menyebut pihaknya turut mendukung apabila KPU melarang kandidat capres-cawapres membawa sontekan atau tablet saat debat berlangsung.

“Agar rakyat mendapatkan jawaban dari kepala kandidat, bukan dari teks atau sontekan. Sehingga rakyat benar-benar bisa menilai kualitas masing-masing kandidat,” jelas Andre.


2 dari 4 halaman

Debat Jadi Lebih Seru?

Komisioner KPU Ilham Saputra mengakui debat pilpres 2019 edisi pertama tak sesuai ekspektasi. Bahkan, bisa dibilang tak seru karena peserta debat sudah lebih dahulu diberikan kisi-kisi pertanyaan.

“Ya sekali-kali kita menerima masukan dari masyarakat, bahwa memang mungkin karena diberikan kisi-kisi debat ini menjadi yang masyarakat sebut kurang seru,” ujar Ilham di Gedung Percetakan Gramedia Jakarta, Minggu (20/1/2019).

Meski begitu, KPU mengatakan pihaknya sudah bekerja semaksimal mungkin agar jalannya debat berlangsung dengan baik. KPU berjanji akan mengikuti saran dari masyarakat untuk debat lanjutan Pilpres 2019.

“Sekali lagi kita enggak menutup mata dan kuping terkait masukan-masukan dari masyarakat terkait dengan peningkatan debat,” kata dia.

Terkait dengan durasi debat lanjutan, menurut Ilham akan dibicarakan kembali dengan pihak televisi yang menyiarkan program debat Pilpres 2019. “Kita bicarakan lagi,” kata dia.

Namun demikian, komisioner KPU Wahyu Setiawan mengklaim, debat perdana pilpres Kamis lalu lebih hidup dibanding pada Pilpres 2014 lalu. ‎Menurutnya, dalam debat kemarin sudah ada dialektika antarpaslon capres-cawapres.

“Dalam beberapa pencapaian, kita merasa dibandingkan dengan debat 2014 ‎yang lalu, ini lebih hidup. Ini diakui oleh banyak pihak. Karena debatnya itu di ronde awal sudah debat,” kata Wahyu di Setia Budi, Jakarta Selatan, Minggu 20 Januari 2019.

Kendati demikian, Wahyu mengakui masih banyak kekurangan pada debat perdana Pilpres 2019. Itu diakuinya setelah KPU melakukan evaluasi serta adanya kritik pasca-debat perdana digelar.

“Kami menyadari bahwa debat pertama belum sepenuhnya, artinya sudah ada yang terpenuhi tapi tidak sepenuhnya harapan publik itu terpenuhi,” ucapnya dikutip dari JawaPos.com.

Wahyu mengatakan, pihaknya terbuka jika ada kritikan-kritikan pada proses debat perdana. ‎Sejauh ini, pihaknya telah menerima berbagai masukan untuk nantinya dijadikan acuan pada debat kedua.

“Kami KPU akan melakukan evaluasi dan ini sudah kami lakukan setiap debat. Jadi debat pertama kita evaluasi untuk ebat kedua, debat kedua pun kita evaluasi untuk debat ketiga. ‎Demikian seterusnya,” jelasnya.

3 dari 4 halaman

Siapa Moderator dan Panelis?

Komisioner KPU Wahyu Setiawan mengatakan, pihaknya berkoordinasi dengan Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf dan Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga terkait moderator yang akan ditunjuk pada debat capres-cawapres kedua, 17 Febuari 2019 di Hotel Sultan, Jakarta.

“Untuk moderator berdasarkan UU konsep yang sudah dimiliki KPU dikoordinasikan paslon TKN dan BPN,” kata Wahyu di Kantor KPU RI, Jakarta Pusat, Senin (21/1/2019).

“KPU sudah punya opsi, dan kita tawarkan. Moderatornya ini, ini. Kemudian dari masing-masing timses misalnya bilang, oh jangan itu tidak netral. Kan moderator debat capres itu harus netral. Ya kita diskusikan, tapi ya opsi moderator itu kan sudah kami siapkan nama-nama nominasinya. Semua insan media,” sambungnya.

Wahyu menegaskan, pemilihan moderator pada saat debat kedua pilpres 2019 bukan hak dari KPU. Namun, merupakan keputusan dari masing-masing paslon.

“Ya moderator ternama. Misalnya Alvito Deanova, mba Nana Najwa Shihab. Ada banyak. Sekali lagi kalau untuk moderator kami tidak bisa putuskan secara sepihak. Sebab, menurut UU harus dikoordinasikan. Tapi untuk panelis, itu kewenangan mutlak KPU,” tegasnya.

Sedangkan panelis debat capres-cawapres, yang menentukan adalah KPU. Namun demikian, panelis debat tidak sembarang pilih.

“Panelis itu ada syaratnya. Dia pakar di bidangnya, dia punya integritas dan dia harus netral. Jadi bisa jadi ada pakar di bidangnya, kok bisa enggak masuk ? Ya kalau dia tidak netral ya dia enggak penuhi syarat. Lah netral tidak netral kan bukan negatif ya artinya. Sebab, itu kan bagian dari hak politik seseorang. Yang tidak netral tidak penuhi syarat sebagai panelis,” pungkas Wahyu.

Ketua KPU RI Arief Budiman mengatakan, nama Najwa Shihab dan Tommy Tjokro dipilih atau diusulkan oleh beberapa media televisi sebagai moderator debat. Namun, ia tak menyebutkan stasiun televisi mana yang mengusulkannya.

“(Nana dan Tommy jadi moderator) itu diusulkan oleh tv. Kalau KPU nanti saja dirapat selanjutnya dan itu bisa satu (moderator) dan dua (moderator),” kata Arief di KPU RI, Jakarta Pusat, Senin (21/1/2019).

Ia menegaskan, jumlah moderator pada debat Pilpres 2019 yang kedua nanti bisa kemungkinan hanya satu saja yaitu antara Najwa atau Tommy. Alasannya, karena pada debat kedua Pilpres 2019 hanya diikuti capres.

4 dari 4 halaman

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Wiranto: Presiden Tidak Grasa-Grusu soal Abu Bakar Baasyir

Liputan6.com, Jakarta – Menko Polhukam Wiranto, mengatakan, Presiden Jokowi tidak akan buru-buru mengambil keputusan terkait Abu Bakar Baasyir.

“Presiden kan tidak boleh grusa-grusu. Tidak serta merta ya membuat keputusan. Tapi perlu pertimbangan dari aspek-aspek lainnya,” ucap Wiranto di kantornya, Jakarta, Senin (19/1/2019).

Karenanya, Jokowi memerintahkan kembali para pejabatnya untuk kajian mendalam lagi guna merespons permintaan tersebut.

“Jangan sampai ada satu spekulasi-spekulasi lain berhubungan dengan Abu Bakar Baasyir yang masih di dalam tahanan itu. Sekarang banyak sekali perkembangan informasi yang saat ini muncul dari beberapa pihak, dan ini penjelasan resmi dari saya, mewakili pemerintah,” tukasnya.

Wiranto meminta masyarakat menunggu saat yang tepat terkait Abu Bakar Baasyir.

“Tunggu aja ada waktunya. Kamu dengarkan enggak penjelasan saya, kamu jangan berdebat dengan saya. Ini penjelasan resmi setelah saya melakukan kajian, setelah saya rapat koordinasi dengan seluruh pejabat terkait,” pungkasnya


Saksikan video pilihan di bawah ini:.

2 dari 2 halaman

Dipanggil Jokowi

Presiden Joko Widodo atau Jokowi memanggil Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Wiranto dan Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly ke Istana Bogor Jawa Barat, Senin (21/1/2019).

Berdasarkan agenda resmi yang dirilis Humas Kemenko Polhukam, Wiranto diagendakan menghadiri rapat terbatas bersama Presiden. Ratas rencananya digelar pukul 14.00 WIB.

Sementara itu, Kepala Biro Humas Hukum dan Kerja Sama Kemenkumham Bambang Wiyono mengatakan Yasonna juga dipanggil untuk mengikuti ratas dengan Presiden Jokowi.

“Hari ini rencana ratas dengan presiden,” kata Bambang saat dikonfirmasi, Senin.

Tujuan Kewirausahaan dan Prinsipnya Bagi Wirausahawan

Liputan6.com, Jakarta Apakah kamu pernah mendengar istilah kewirausahaan? Pernah mempelajari kewirausahaan? Atau bahkan sedang menjadi seorang wirausaha? Banyak dari kamu pasti pernah mempelajari mengenai kewirausahaan. Tapi apa sebenarnya kewirausahaan itu dan apa tujuan kewirausahaan?

Kewirausahaan ialah proses mengidentifikasi, mengembangakan, dan membawa visi ke dalam kehidupan. Visi tersebut bisa berupa ide inovatif, peluang, cara untuk lebih baik dalam menjalankan sesuatu. Dan hasil akhir dari proses tersebut ialah penciptaan usaha baru yang dibentuk pada kondisi resiko ketidakpastian.

Dalam dunia pendidikan khususnya pada Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), para murid telah diajarkan bagaimana mereka dapat bekerja dengan membuat lapangan pekerjaan dan bukan hanya menjadi pekerja. Meskipun dalam lingkup kecil, akan tetapi menyiapkan hal tersebut akan memberikan pengaruh yang baik bagi masa depan sang murid.

2 dari 4 halaman

Pengertian Kewirausahaan

Biar semakin paham, berikut pengertian kewirausahaan dari berbagai ahli yang Liputan6.com rangkum dari berbagai sumber, Senin (21/1/2019).

1. John J. Kao

Berkewirausahaan ialah usaha untuk menciptakan nilai melalui pengenalan kesempatan bisnis, manajemen pengambilan resiko yang tepat dan melalui keterampilan komunikasi untuk memobilisasi seseorang, uang dan bahan baku ataupun sumber daya lainnya yang diperlukan.

2. Robert D. Hisrich

Menurutnya kewirausahaan ialah proses yang dinamis untuk menciptakan tambahan kekayaan yang dibuat oleh individu yang berani untuk mengambil resiko utama. Tentu saja dengan berbagai syarat di antaranya, syarat kewajaran, waktu serta komitmen karier ataupun penyedia nilai untuk berbagai barang dan jasa produk. Jasa produk yang diberikan tak selalu baru ataupun unik, akan tetapi nilai dari barang tersebut yang akan memberikan berbagai peluang bagi pelaku usaha.

3. J. Leach Ronald Melicher

Kewirausahaan adalah sebuah proses dalam merubah ide menjadi kesempatan komersil dan menciptakan nilai atau harga. Kesempatan yang diciptakan tentunya dengan usaha-usaha yang dilakukan oleh para pelaku usaha, agar mendapatkan nilai lebih.

4. Drs. Joko Untoro

Menurut Joko Untoro, kewirausahaan ialah suatu keberanian untuk melakukan upaya-upaya demi memenuhi kebutuhan hidup yang dilakukan oleh seseorang atas dasar kemampuan dengan memanfaatkan segala potensi yang ada untuk menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi dirinya atupun orang lain.

5. Ahmad Sanusi

Menurutnya kewirausahaan merupakan suatu nilai yang dapat diwujudkan dalam perilaku yang dijadikan sumber daya, tujuan dan kiat serta proses yang dilakukan agar menghasilkan suatu bisnis atau usaha.

Dan secara umum kewirausahaan dapat diartikan proses kegiatan yang melibatkan segala kreativitas serta inovasi dan ide untuk memberikan sebuah manfaat dan juga memiliki nilai lebih serta mencapai tujuan kewirausahaan yang dituju.

3 dari 4 halaman

Tujuan Kewirausahaan

Tentu saja dalam membuat sebuah usaha atau menjadi seorang wirausaha kamu juga perlu mempunyai tujuan. Tujuan kewirausahaan secara luas ialah untuk menyejahterakan rakyat serta meningkatkan ekonomi, akan tetapi tentu ada tujuan kewirausahaan lainnya. Nah berikut adalah tujuan kewirausahaan yang telah dirangkum oleh Liputan6.com dari berbagai sumber, Senin (21/1/2019).

1. Menjaring dan membuka lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat sekitar

Semakin berkembang sebuah usaha, tentunya membutuhkan semakin banyak karyawan. Dan tentunya hal ini akan membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar. Menambah lapangan pekerjaan juga membantu untuk mengurangi pengangguran yang ada.

Saat ini masih banyak masyarakat yang belum memiliki pekerjaan. Dengan berkembangnya suatu usaha, maka masyarakat yang kesulitan mendapat pekerjaan ataupun masih kekurangan secara finansial dapat terbantu.

2. Membantu menularkan semangat berwirausaha

Seorang wirausaha tentunya seseorang yang memiliki jiwa kreatif, kompetitif dan memiliki sebuah inovasi ataupun terobosan. Tujuan kewirausahaan satu ini bisa disalurkan kepada masyarakat yang memang menginginkan sebuah terobosan ataupun ingin memiliki usaha sendiri. Saling berbagi ide ataupun memberikan inspirasi mampu membuat masyarakat untuk mencoba membuka sebuah usaha.

3. Meningkatkan jumlah wirausaha yang berkualitas

Dengan membantu menularkan semangat untuk berwirausaha, tentunya akan meningkatkan jumlah wirausahawan yang ada pada suatu daerah. Tujuan kewirausahaan ini tentu saja saling berkaitan satu dengan lainnya. Apabila karyawan yang pernah bekerja membuka usaha sendiri tentunya akan semakin menambah peluang pekerjaan bagi masyarakat sekitarnya.

4. Menyebarkan semangat untuk berinovasi

Masyarakat saat ini memiliki pola berpikir yang berbeda dengan masyarakat sebelumnya. Berbagai inovasi serta ide akan selalu berkembang. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya penjaja makanan yang ada di setiap kota.

Makanan yang sedang menjadi sebuah tren nantinya akan tertular pada kota lain. Dan hal ini tentunya dapat bermanfaat bagi masyarakat untuk mengembangkan inovasi dalam berwirausaha. Sebuah inovasi dan kreativitas tak selalu terpaku pada suatu hal. Dan jika produk yang ditawarkan memiliki nilai lebih di mata masyarakat tentunya hal ini akan menambah nilai jual pada produk yang tersedia.

4 dari 4 halaman

Prinsip Kewirausahaan

Selain tujuan kewirausahaan yang harus diketahui, seseorang wirausaha tentu memiliki prinsip dalam berwirausaha. Prinsip dalam berwirausaha yang terpenting ialah berani. Kamu harus berani dalam membuat sebuah usaha baru. Tidak takut dengan kata gagal dan bisa mengambil sikap atas peluang usaha yang ada. Seorang wirausaha tak kenal dengan latar belakang pendidikan asalkan kamu memiliki prinsip dalam membentuk sebuah usaha.

Dan menurut Dhidiek D Machyudin, ada beberapa prinsip yang harus dipegang oleh seorang wirausahawan, di antaranya:

1. Optimis

2. Ambisius

3. Berani mengambil resiko dan peluang

4. Sabar

5. Tidak takut gagal

6. Tidak mudah putus asa

Selain Dhuduek D Machyudin, Khafidul Ulum pun menjabarkan mengenai prinsip berwirausaha yang harus diterapkan, yaitu:

1. Memiliki passion atau semangat

2. Kreatif dan inovatif

3. Marketing Sensitivity (peka terhadap pasar)

4. Berani mengambil risiko namun tetap penuh perhitungan

5. Independent atau mandiri

6. Pantang menyerah

7. Tetap berdasar pada etika yang ada

Prinsip kewirausahaan yang tak boleh dilupakan ialah membangun relasi serta network dengan sesama wirausahawan. Hal itu karena membangun sebuah relasi dalam kewirausahaan sangat penting dilakukan, hal ini dapat membantumu untuk menambah pengetahuan serta saling berbagi pengalaman agar usaha yang kamu jalankan dapat mencapai tujuan yang ada.



Reporter: Novita Ayuningtyas