Gantikan Joko Driyono, Gusti Randa Plt Ketua Umum PSSI

Jakarta – PSSI kembali membuat pergantian pucuk pimpinan. Gusti Randa menggantikan Joko Driyono sebagai pelaksana tugas (plt) ketua umum (ketum) PSSI.

Jokdri, sapaan akrab Joko Driyono, ditunjuk mengisi kekosongan kursi ketua umum PSSI setelah Edy Rahmayadi mundur pada Kongres di Nusa Dua pada 20 Januari. Posisi Jokdri sempat goyang saat dia dinyatakan sebagai tersangka perusakan barang bukti dugaan pengaturan skor di sepakbola nasional.

Selang dua bulan, Jokdri meletakkan jabatannya. Lewat rapat Komite Eksekutif (exco), Selasa (19/3), Gusti ditetapkan sebagai pengganti.


“Iya betul (Plt Ketua Umum). Pak Joko Driyono ini nonaktif karena mau menyelesaikan persoalan yang beliau hadapi,” kata Gusti yang dihubungi detikSport.

“Karena ini sifatnya penugasan, jadi dikeluarkan SK dari Ketua Umum (Joko Driyono). Per hari ini sampai KLB. Tugas saya menyelenggarakan KLB,” ujar dia.

“Ini sekarang kami lagi drawing Piala Presiden di GBK. Saya terima surat di GBK dan sebentar lagi ada preskon,” dia menegaskan.

(fem/fem)

Satgas Antimafia Bola Bakal Periksa Kembali Joko Driyono Senin Depan

Liputan6.com, Jakarta – Satgas Antimafia Bola Polri menjadwalkan pemeriksaan terhadap Plt Ketua Umum PSSI, Joko Driyono. Pria yang akrab disapa Jokdri itu akan menjalani pemeriksaan lanjutan terkait kasus perusakan dan penghilangan barang bukti skandal pengaturan skor.

“Hari ini Satgas melayangkan surat panggilan kembali kepada saudara Jokdri (Joko Driyono) yang rencana akan dipanggil pada Senin besok,” ujar Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Dedi Prasetyo di kantornya, Jakarta, Jumat (15/3/2019).

Pemeriksaan lanjutan itu, kata Dedi, dilakukan untuk melengkapi berkas perkara dari keterangan yang diberikan sebelumnya. Ada sejumlah hal yang masih perlu digali penyidik dari Jokdri terkait kasus tersebut.

Lebih lanjut, Dedi menyatakan bahwa tidak dilakukannya penahanan terhadap Joko Driyonomerupakan subjektivitas penyidik. Namun tidak menutup kemungkinan, penyidik akan memiliki pertimbangan lain untuk melakukan penahanan orang nomor satu di PSSI itu.

“Itu sangat tergantung dari pertimbangan penyidik, karena pemeriksaan juga belum selesai. Pemeriksaan akan dilanjutkan baru Senin besok. Apakah besok, apa yang menjadi pertimbangam penyidik, besok kita putuskan hari Senin,” ucap Dedi.

Diperiksa Satgas Antimafia Bola 14 Jam, Joko Driyono Irit Bicara

Jakarta – Plt Ketua Umum PSSI Joko Driyono (Jokdri) sudah menjalani pemeriksaan selama 14 jam oleh Satgas Antimafia Bola Polri. Diperiksa sebagai tersangka kasus perusakan barang bukti untuk keempat kalinya, Jokdri irit komentar.

“Saya mungkin nggak mau jawab pertanyaanya ya,” kata Jokdri kepada wartawan di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Kamis (7/3/2019) dini hari.

Jokdri sebelumnya diperiksa pada Rabu (6/3) pada pukul 10.00 WIB. Ia baru keluar pukul 00.00 WIB pada Kamis (7/3).


Pemeriksaan yang berlangsung di gedung Direktorat Reserse Kriminal Umum selama 14 jam itu membuat Jokdri irit berkomentar. Ia terlihat bergegas masuk ke dalam mobilnya dan langsung pergi meninggalkan Polda Metro.

Namun, Jokdri menyebut dirinya akan selalu memenuhi panggilan dari penyidik Satgas Antimafia Bola Polri. Ia mengatakan dirinya akan kooperatif membantu penyidik menyelesaikan masalah itu.

“Pertama Alhamdulillah saya telah menyelesaikan pemeriksaan tentu saya bersedia untuk memberikan keterangan jika dari penyidik memerlukan dan memanggil saya setiap saat. Jadi pemeriksaan pada hari ini telah saya tunaikan, saya kira itu aja ya terima kasih,” ungkap Jokdri.

Diketahui, Jokdri diperiksa sebagai tersangka kasus perusakan barang bukti pengaturan skor sepakbola Indonesia sejak kemarin. Pemeriksaan itu adalah pemeriksaan dirinya keempat kali.

Ketua Tim Media Satgas Antimafia Bola Kombes Argo Yuwono mengatakan pemeriksaan itu adalah kelanjutan dari pemeriksaan sebelumnya. Ia mengatakan ada beberapa barang bukti yang harus diverifikasi ke Jokdri.

“Garis besar pemeriksaan sama, melanjutkan pemeriksaan apa yang kemarin saya sampaikan berkaitan barang bukti yang disita. Kita tanyakan, kita klarifikasi barang buktinya seperti apa,” kata Argo.

Jokdri ditetapkan sebagai tersangka pada Jumat (15/2) lalu. Satgas Antimafia Bola juga mengajukan permohonan pencegahan ke luar negeri atas Jokdri ke pihak Imigrasi.

Ia dijerat dengan Pasal 363 KUHP dan/atau Pasal 265 KUHP dan/atau Pasal 233 KUHP. Pasal-pasal tersebut pada intinya mengenai tindakan pencurian dengan pemberatan atau perusakan barang bukti yang telah terpasang garis polisi.
(dkp/dkp)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Penuhi Panggilan Polisi, Plt Ketum PSSI Joko Driyono Bawa Setumpuk Dokumen

Liputan6.com, Jakarta Tersangka Plt Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) Joko Driyono alias Jokdri memenuhi panggilan Tim Satuan Tugas (Satgas) Anti Mafia Bola di Polda Metro Jaya. Jokdri tiba sekira pukul 10.20 WIB, didampingi beberapa orang kuasa hukum.

Pantauan merdeka.com, Jokdri yang mengenakan kemeja biru dibalut jaket hitam enggan menjawab pertanyaan dari awak media.

Dia mengaku siap menjalankan pemeriksaan kali ini. “Ya kita lanjutkan sesuai dengan jadwal,” kata Jokdri di lokasi, Rabu (6/3).

Dalam pemeriksaan ini, Jokdri terlihat membawa dokumen. Namun, dia tak menjelaskan dokumen yang dimaksud.

“Ada. Eggak ada yang khusus,” ujarnya.

Saat ditanyakan lebih detail dokumen itu, Jokdri lebih memilih diam dan melanjutkan langkahnya ke dalam gedung Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya.

Sebelumnya, Satgas Antimafia Bola Polri tak selesai memeriksa Plt Ketum PSSI Joko Driyono sebagai tersangka perusakan barang bukti pengaturan skor sepakbola.

Pasalnya, Jokdri sapaan Joko Driyono mengaku meminta izin untuk meninggalkan ruang pemeriksaan dengan alasan mengurus persiapan Piala Presiden. Jokdri diperiksa dari pukul 10.00 hingga 14.25 WIB.

Reporter: Ronald

2 dari 2 halaman

Saksikan video pilihan di bawah ini:

TKN Jokowi Sindir Sandiaga: Keluarga Besar Tak Support, Pertanda Buruk!

Jakarta – Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma’ruf Amin menyindir Sandiaga Uno. Ini menyusul keluarga besarnya, Keluarga Uno mendeklarasikan dukungan untuk Jokowi-Ma’ruf.

“Saya heran Sandiaga bisa-bisanya tidak didukung satu keluarganya sendiri. Katanya politik dimulai dari lingkaran paling dekat, dimulai dari keluarga dan teman terdekat,” ungkap Wakil Ketua Sekretaris TKN Jokowi-Ma’ruf, Raja Juli Antoni kepada wartawan, Jumat (1/3/2019).

Pria yang akrab disapa Toni ini menyoroti ikatan alumni sekolah Sandiaga, Pangudi Luhur Jakarta, yang juga mendeklarasikan diri mendukung Jokowi-Ma’ruf Amin. Ia juga menilai dukungan Keluarga Uno itu bisa menjadi pertanda buruk bagi pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno lantaran mantan Wagub DKI tersebut tak bisa mengkonsolidasikan dukungan keluarga sendiri.


Toni pun menduga Sandiaga akan kesulitan meraih dukungan masyarakat. Ini mengingat, sebutnya, mengambil hati keluarga sendiri saja tidak bisa.

“Pertanda apa bila teman sesama SMA Saja tidak mendukung, keluarga besar saja tidak mensupport?” ucap Toni.

“Pasti itu pertanda buruk. Orang paling dekat saja menolak, apalagi orang yang jauh,” lanjut Sekjen PSI tersebut.

Soal dukungan Keluarga Uno, Toni memberikan apresiasi. Dukungan itu menurutnya akan menambah amunisi kemenangan bagi pasangan calon nomor urut 01 itu.

“Segala bentuk dukungan kami sukuri. Pasti berkontribusi untuk pemenangan Jokowi-Makruf. Kami ucapkan terima kasih,” sebut Toni.

BPN Prabowo-Sandiaga Anggap Dukungan Hanya Sandiwara

Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga kemudian angkat suara soal dukungan itu. Menurut BPN, dukungan keluarga Uno di Gorontalo itu tak mewakili keluarga Uno seluruhnya. Lagipula, BPN meyakini, dukungan keluarga Uno ke Jokowi hanyalah sandiwara semata.

“Kalau misalnya ada yang mendeklarasikan ya bagus, tapi saya tahu keluarga Uno yang di partai Koalisi Indonesia Maju, punya hubungan keluarga dan ‘masa ponakan sendiri nggak dicoblos, masa sepupu sendiri nggak dicoblos’ gitu lho. Kalaupun ada yang mendukung, itu cuma make up aja,” ujar Juru Bicara BPN Prabowo-Sandiaga, Dian Fatwa kepada wartawan.

“Saya tahu mereka terikat dengan acting bahwa karena partainya berkoalisi dengan itu, jadi tentu saja harus tampak di publik mendukung pasangan Jokowi. Saya tahu itu. Tapi kami biasa saja, ini sebuah realita, kalau tidak, kita tahu lah, kalau nggak dosa-dosa politik akan dibuka, atau diproses secara hukum, karena hukum sekarang kan tumpul ke atas tajam ke bawah,” imbuh Dian.
(elz/imk)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Safari Nonstop di Jabar, Ma’ruf Amin Optimistis Raih Suara 60 Persen

Liputan6.com, Jakarta – Calon wakil presiden nomor urut 01 Ma’ruf Amin mengakhiri safari politik 5 hari nonstop, Jumat (1/3/2019). Safari sang kiai lebih banyak mendatangi kota dan kabupaten di Jawa Barat, diawali di Cirebon, menyusuri Kuningan, Banjar, Pangandaran, sampai Ciamis.

Dengan adanya safari politik ini, Ma’ruf optimistis target 60 persen yang telah ditetapkan tim kampanye Jawa Barat.

“Saya kok optimis ya melihat trennya itu terus naik. Tren di Jabar terus naik,” kata Ma’ruf di Majenang, Cilacap, Jawa Tengah, Jumat (1/3/2019).

Ma’ruf Amin menuturkan kekalahan petahana Joko Widodo (Jokowi) saat Pilpres 2014 lalu karena banyak masyarakat Jawa Barat termakan hoaks. Karenanya, Mustasyar PBNU itu menyampaikan klarifikasi dan bantahan atas fitnah dan kabar bohong kepada masyarakat. Adapun hoaks yang kerap menyerang Jokowi adalah isu-isu agama.

“Sebab bagaimanapun masyarakat itu kalau diberi pencerahan dia bisa dapat memahami gitu. Karena itu sangat optimis,” katanya.

2 dari 3 halaman

Rebut Swing Voters

Selain itu, safari politik ini untuk menjaga suara yang sudah dipegang. Ketum MUI itu menyebut menjaga masyarakat agar tidak terprovokasi.

Kedua, untuk merebut suara yang masih mengambang atau belum tentukan pilihan. Caranya dengan kampanye keberhasilan Jokowi dan kembali menepis isu-isu hoaks.

“Tentu saja kita tidak ingin apa yang sudah kita ada di tangan kemudian diambil orang apalagi caranya dengan cara hoaks, nah ini yang kita hilangkan,” imbuhnya.

Reporter: Ahda Bayhaqi

Sumber: Merdeka

3 dari 3 halaman

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Bantah Tudingan Minim Program, Ini Strategi Ekonomi Jokowi-Ma’ruf

Jakarta – Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf menjelaskan bahwa akan ada enam program aksi besar yang akan dilakukan capres petahana Joko Widodo apabila terpilih kembali menjadi presiden.

Hal ini merespon keluhan para pengusaha yang menyampaikan bahwa kampanye tahun ini hanya terlihat saling tuding dan kurang memperlihatkan program yang dibawakan kedua pasangan calon (paslon).

Sebelumnya, taipan Sofjan Wanandi mengeluhkan iklim politik Indonesia di tengah gelaran Pemilu 2019. Dia menilai para paslon hanya saling tuding dan minim menjelaskan apa program yang ingin diperkenalkan ke publik.

“Saya kemarin bertemu dengan banyak pengusaha, itu semua mempersoalkan kok kita kampanye kali ini tidak bicara program banyak ya? Cuma saling menghujat satu sama lain, ini gimana kita, ini mana yang harus kita pegang, nah ini yang menimbulkan was-was terhadap para pengusaha maka wait and see itu terjadi,” ungkap Sofjan pada saat menghadiri CNBC Economic Outlook 2019, Kamis (28/2/2019).
Berikut ini daftar program-program aksi besar yang disampaikan oleh Juru bicara TKN, TB Ace Hasan Syadzily kepada detikFinance, Jumat (1/3/2019).

1. Memantapkan Penyelenggaraan Sistem Ekonomi Nasional yang Berlandaskan Pancasila.
Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi bangsa perlu diwujudkan dalam sistem ekonomi nasional. Untuk itu, diperlukan langkah-langkah sistematis untuk memantapkan penyelenggaraan sistem ekonomi yang berlandaskan Pancasila.
– Menyelesaikan penyusunan peraturan dan perundangan
tentang Sistem Perekonomian Nasional yang berlandaskan
ideologi Pancasila.
– Mewujudkan pelaksanaan Sistem Perekonomian Nasional
yang berlandaskan ideologi Pancasila.
– Pengembangan Ekonomi Kerakyatan yang berkelanjutan.

2. Meningkatkan Nilai Tambah dari Pemanfaatan Infrastruktur.
Percepatan pembangun infrastruktur dalam empat tahun terakhir telah memberikan manfaat pada kelancaran konektivitas dan penurunan biaya logistik. Tahapan berikutnya adalah meningkatkan pemanfaatan infrastruktur pada penciptaan nilai tambah ekonomi melalui langkah-langkah:
– Mempercepat pemerataan pembangunan infrastruktur untuk menumbuhkan sentra-sentra ekonomi baru dengan mengembangkan pembiayaan kreatif dan inovatif yang melibatkan Swasta, BUMN, maupun BUMD.
– Mengintegrasikan pembangunan infrastruktur dengan pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus dan Kawasan Industri.
– Meningkatkan pemanfaatan infrastruktur bagi pengembangan UMKM.
– Memperluas akses perumahan/tempat tinggal/hunian dan bedah rumah bagi 5 juta Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), buruh, ASN, prajurit TNI, dan anggota Polri.
– Mengembangkan infrastruktur perkotaan: perumahan/ tempat tinggal/hunian, transportasi massal, sentra-sentra ekonomi yang terintegrasi, serta memastikan ketersediaan infrastruktur air bersih, tenaga listrik, dan pengolahan limbah/sampah.
– Mempercepat pembangunan infrastruktur digital untuk pengembangan ekonomi digital.
– Mengembangkan sistem angkutan umum terintegrasi antar- permukiman, desa, kota, dan provinsi, dengan kerja sama antara pemerintah dan badan-badan usaha.

3. Melanjutkan revitalisasi industri dan infrastruktur Pendukungnya untuk Menyongsong Revolusi Industri 4.0.
Agar perekonomian Indonesia memiliki daya saing, maka revitalisasi industri merupakan keniscayaan. Untuk itu, ada beberapa langkah yang akan dilakukan:
– Menguatkan kebijakan pengelolaan sumber daya alam dari berbasis komoditas menjadi lokomotif pembangunan ekonomi.
– Mempercepat pengembangan industri prioritas nasional, terutama di industri manufaktur, industri pangan, industri energi, serta industri kelautan/maritim, untuk menciptakan nilai tambah, meningkatkan penyerapan tenaga kerja, serta memperkokoh struktur ekonomi menuju kemandirian.
– Menciptakan keterkaitan industri, baik ke depan maupun ke belakang melalui sinergi seluruh pelaku ekonomi nasional.
– Meningkatkan penggunaan komponen dalam negeri (TKDN) untuk memperkuat industri nasional serta membuka lapangan kerja yang lebih luas di dalam negeri.
– Mengembangkan sentra-sentra inovasi serta peningkatan anggaran riset untuk mendorong inovasi teknologi serta revitalisasi science-technopark untuk keperluan masyarakat serta pengembangan teknologi yang diperlukan di era revolusi industri 4.0.
– Revitalisasi industri pengolahan pascapanen sub-sektor pangan, hortikultura, hingga perkebunan.
– Meneruskan program peningkatan produksi dan pemanfaatan energi fosil secara efisien serta meningkatkan nilai tambah untuk kemajuan perekonomian nasional.
– Meneruskan dan mengokohkan pengembangan energi baru dan terbarukan (EBT) untuk mencapai target yang terukur pada tahun 2025, termasuk memberikan akses kepada rakyat untuk mengembangkan dan mengelola sumber- sumber energi terbarukan.
– Meneruskan revitalisasi dan pembangunan sarana dan prasarana logistik domestik dan internasional, seperti pelabuhan dan gudang dengan fasilitas pengolahan pascapanen, agar biaya logistik dapat bersaing dengan memanfaatkan kemajuan digital.
– Mengembangkan industri kelautan/kemaritiman, serta mendorong investasi infrastruktur pendukungnya.

4. Mengembangkan sektor-sektor ekonomi baru.
Selain ekonomi berbasis sumber daya alam, kita juga memiliki beberapa potensi ekonomi baru yang perlu dikembangkan secara merata. Potensi ekonomi baru itu berbasis kekayaan alam dan juga modal sosial budaya yang bisa dimanfaatkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi berkualitas. Langkah- langkah yang bisa dilakukan:
– Mempercepat pengembangan sektor pariwisata yang memberikan nilai tambah bagi perekonomian daerah dan masyarakat sekitarnya. Fokus pada melanjutkan pembangunan 10 destinasi wisata baru (“Bali Baru”).
– Mempercepat pengembangan ekonomi dan industri kreatif dengan terobosan strategi kebijakan dan insentif melalui Badan Ekonomi Kreatif.
– Mengembangkan industri jasa keuangan berbasis syariah.
– Memfasilitasi berkembangnya ekonomi digital, termasuk transportasi online, dengan menciptakan peluang bisnis, kepastian hukum pada pelaku usaha dan perlindungan pada konsumen, serta meningkatkan daya saing demi kepentingan nasional.

5. Mempertajam reformasi struktural dan fiskal.
Reformasi struktural dan reformasi fiskal adalah kunci peningkatan daya saing perekonomian nasional. Arahnya adalah untuk meningkatkan efisiensi, kemudahan berusaha, dan menciptakan level of playing field yang berkeadilan. Langkah yang akan dilakukan:
– Melanjutkan reformasi struktural dan kemudahan berusaha secara terpadu dan berbasis teknologi informasi.
– Melanjutkan reformasi kebijakan fiskal untuk menghadirkan APBN yang sehat, adil, dan mandiri, serta mendukung peningkatan kesejahteraan, penurunan tingkat kesenjangan, dan peningkatan produktivitas rakyat.
– Melanjutkan reformasi perpajakan yang berkelanjutan untuk mewujudkan keadilan dan kemandirian ekonomi nasional, dengan target terukur, serta memperhatikan iklim usaha dan peningkatan daya saing.
– Optimalisasi PNBP dengan sistem yang terintegrasi serta tata kelola yang lebih transparan dan akuntabel.
– Memperkuat sinergi tiga pilar (kebijakan fiskal, moneter, dan sektor riil) guna memperbaiki ketersediaan sumber pembiayaan, menurunkan tingkat bunga, sekaligus mendorong produksi nasional.
– Meningkatkan penyimpanan devisa hasil ekspor di dalam negeri sehingga bisa dimanfaatkan untuk ekonomi nasional.

6. Mengembangkan reformasi ketenagakerjaan.
Sektor ketenagakerjaan memiliki peran penting dalam peningkatan produktivitas dan daya saing bangsa. Untuk itu, upaya perlindungan dan penguatan dilakukan dengan:
– Membangun sistem perburuhan dan pengupahan yang dapat meningkatkan kesejahteraan buruh sekaligus meningkatkan daya saing industri nasional.
– Meningkatkan keterampilan pencari kerja dan buruh dengan pelatihan vokasi dan sertifikasi dengan melibatkan pemerintah, dunia usaha, dan kalangan pendidikan.
– Memperluas akses buruh untuk mendapatkan dana beasiswa pendidikan dan peningkatan keterampilan.
– Meningkatkan perlindungan bagi tenaga kerja di sektor informal.
– Mempercepat pembenahan sistem, pelayanan dan kualitas buruh migran, akses pembiayaan KUR, serta meningkatkan perlindungan bagi buruh migran secara terintegrasi. (dna/dna)

Dukungan Keluarga Uno ke Jokowi Dituding Akting, TKN: BPN Prabowo Panik!

Jakarta – Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno menyebut dukungan Keluarga Uno di Gorontalo untuk capres petahana Joko Widodo (Jokowi) hanyalah akting semata. Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf Amin menduga tudingan itu bentuk kepanikan BPN Prabowo-Sandiaga.

“BPN panik lihat dukungan keluarga Uno terhadap 01,” ujar Wakil Sekretaris TKN Jokowi-Ma’ruf, Ahmad Rofiq, kepada wartawan, Jumat (1/3/2019).

Rofiq meminta BPN Prabowo-Sandiaga untuk legawa. Menurut dia, dukungan keluarga Sandiaga Uno kepada Jokowi itu menunjukkan bahwa Jokowi merupakan pemimpin yang dicintai rakyatnya.
“Nggak usah baperan dan nuduh-nuduh bahwa dukungan ini rekayasa atau tekanan. Rakyat Indonesia semakin cerdas bahwa Pak Jokowi adalah pemimpin yang membangun, pemimpin yang memajukan rakyatnya. Jadi bukan pemimpin kaleng-kalengan,” katanya.

“Dukungan ini sebagai tanda bahwa Pak Jokowi semakin dicintai oleh semua lapisan masyarakat. Jokowi milik semua,” imbuh Rofiq.

Seperti diketahui, keluarga Uno di Gorontalo mendeklarasikan mendukung Jokowi untuk menjadi presiden sekali lagi. Jokowi pun hadir dalam deklarasi dukungan itu.

Perwakilan keluarga Uno, Rudi Hartono Uno mengungkap mengapa tak mendukung saudaranya di Pilpres. Sepanjang pembacaan deklarasi yang digelar di Hotel Maqna, Gorontalo, Kamis (28/2) malam itu, teriakan Jokowi menggema ke seluruh ruangan.

BPN Prabowo-Sandiaga kemudian angkat suara soal dukungan itu. Menurut BPN, dukungan keluarga Uno di Gorontalo itu tak mewakili keluarga Uno seluruhnya. Lagipula, BPN meyakini, dukungan keluarga Uno ke Jokowi hanyalah sandiwara semata.

“Kalau misalnya ada yang mendeklarasikan ya bagus, tapi saya tahu keluarga Uno yang di partai Koalisi Indonesia Maju, punya hubungan keluarga dan ‘masa ponakan sendiri nggak dicoblos, masa sepupu sendiri nggak dicoblos’ gitu lho. Kalaupun ada yang mendukung, itu cuma make up aja,” ujar Juru Bicara BPN Prabowo-Sandiaga, Dian Fatwa kepada wartawan.

“Saya tahu mereka terikat dengan acting bahwa karena partainya berkoalisi dengan itu, jadi tentu saja harus tampak di publik mendukung pasangan Jokowi. Saya tahu itu. Tapi kami biasa saja, ini sebuah realita, kalau tidak, kita tahu lah, kalau nggak dosa-dosa politik akan dibuka, atau diproses secara hukum, karena hukum sekarang kan tumpul ke atas tajam ke bawah,” imbuh Dian.
(mae/elz)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Keluarga Uno di Gorontalo Dukung Jokowi, BPN Prabowo: Acting Saja

Jakarta – Capres petahaha Joko Widodo mendapat dukungan dari keluarga Uno, yang merupakan keluarga dari cawapres saingannya, Sandiaga Uno. Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga pun mengaku tak masalah.

“Uno itu kan nama family name. Besar sekali. Sangat besar sekali. Seperti Luhut Binsar Pandjaitan. Apa semua marga Pandjaitan mendukung Pak Luhut? Kan nggak harus. Jadi biasa, kita kan nggak bisa mengontrol pilihan politik keluarga,” ujar Juru Bicara BPN Prabowo-Sandiaga, Dian Fatwa kepada wartawan, Jumat (1/3/2019).

“Ini uno yang mana? bagian tengah, depan belakang?” imbuhnya.


Dian mengatakan perbedaan pilihan politik merupakan hal yang biasa. Hal itu menunjukkan warna demokrasi yang dewasa di Indonesia. Namun, menurutnya, hal itu tak menutupi banjirnya dukungan masyarakat kepada Sandiaga.

“Ini warna demokrasi. Kita nggak harus sama. Ini bagaimana berdemokrasi secara dewasa. Tapi pendukung Mas Sandi ini lebih besar dari yang nggak (dukung). Mas Sandi ini luar biasa, dari pengusaha yang tidak dikenal, jadi cawagub, hingga cawapres,” katanya.

“Kalau mas Sandi muncul, (pendukung) histeris. Saya nggak kecil hati. Ini dinamika dalam keluarga, bukti demokrasi dalam keluarga dan Indonesia,” imbuh Dian.

Selain itu, menurut Politikus PAN itu, dukungan keluarga Uno di Gorontalo itu tak mewakili keluarga Uno seluruhnya. Lagipula, dia meyakini, dukungan keluarga Uno ke Jokowi hanyalah sandiwara semata.

“Kalau misalnya ada yang mendeklarasikan ya bagus, tapi saya tahu keluarga Uno yang di partai Koalisi Indonesia Maju, punya hubungan keluarga dan ‘masa ponakan sendiri nggak dicoblos, masa sepupu sendiri nggak dicoblos’ gitu lho. Kalaupun ada yang mendukung, itu cuma make up aja,” katanya.

“Saya tahu mereka terikat dengan acting bahwa karena partainya berkoalisi dengan itu, jadi tentu saja harus tampak di publik mendukung pasangan Jokowi. Saya tahu itu. Tapi kami biasa saja, ini sebuah realita, kalau tidak, kita tahu lah, kalau nggak dosa-dosa politik akan dibuka, atau diproses secara hukum, karena hukum sekarang kan tumpul ke atas tajam ke bawah,” imbuh Dian.

Seperti diketahui, keluarga Uno di Gorontalo mendeklarasikan mendukung Jokowi untuk menjadi presiden sekali lagi. Jokowi pun hadir dalam deklarasi dukungan itu.

Perwakilan keluarga Uno, Rudi Hartono Uno mengungkap mengapa tak mendukung saudaranya di Pilpres. Sepanjang pembacaan deklarasi yang digelar di Hotel Maqna, Gorontalo, Kamis (28/2) malam itu, teriakan Jokowi menggema ke seluruh ruangan.

“Mencermati kinerja pemerintah Bapak Presiden Joko Widodo selama hampir satu periode ini, terutama perhatian dan kepedulian pemerintah pusat terhadap pembangunan di Provinsi Gorontalo, yang sungguh-sungguh telah kami rasakan selama ini, maka kami keluarga Uno telah bersepakat untuk mendukung sekali lagi Bapak Jokowi sebagai Presiden RI,” ungkap Rudi Uno.

“Memang kami menyadari ada salah satu bagian dari keluarga besar kami yang juga ikut dalam kontestasi pemilihan presiden/wakil presiden saat ini. Namun dengan besar hati, kami harus menyampaikan bahwa kepentingan bangsa dan negara sungguh jauh lebih penting dari sekadar kepentingan keluarga,” sambungnya.
(mae/elz)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

TKN Jokowi: Sidang Ratna Sarumpaet Perlihatkan Buruknya Leadership Prabowo

Jakarta – Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma’ruf Amin bersyukur sidang kasus hoax Ratna Sarumpaet akhirnya digelar. Menurut TKN Jokowi-Ma’ruf, kasus Ratna menunjukkan bahwa kubu Prabowo mampu menggunakan segala cara untuk memenangkan kontestasi Pilpres 2019.

“Saya bersyukur sidang kasus Ratna Sarumpaet bisa digelar kemarin. Perkara Ratu hoax dari kubu hoax akhirnya disidangkan,” kata Wakil Sekretaris TKN Raja Juli Antoni kepada wartawan, Jumat (1/3/2019).

“Cara kubu Pak Prabowo yang mempergunakan segala cara untuk memenangkan kompetisi politik dengan keji dan kejam. Mereka berambisi untuk mem-framing Pak Jokowi sebagai pemimpin diktator dan otoriter. Kasus Ratna mereka ‘santap’ degan lezatnya. Diungkap ke media bukan dilaporkan ke kepolisian,” sambungnya.


Pria yang akrab disapa Toni itu menilai, sidang kemarin memperlihatkan buruknya kepemimpinan (leadership) Prabowo yang mudah mempercayai hoax yang direkayasa oleh Ratna. Menurut dia, Prabowo tampil sebagai pemimpin yang emosional karena menelan informasi tanpa melakukan klarifikasi.

“Kasus Ratu Hoax ini juga memperlihatkan buruknya leadership Prabowo. Prabowo pemimpin yang tidak matang dan emosional sehingga tidak mampu memproses sebuah informasi dengan tepat sehingga keputusan yang diambil sangat buruk. Grasa-grusu, semua informasi ditelan bulat-bulat tanpa klarifikasi sama sekali,” tutur Toni.

“Lalu apa yang diharap rakyat dari kubu penyebar hoax dengan calon presiden yang leadership yang buruk?” sambungnya.

Diberitakan sebelumnya, Ratna menjalani sidang dakwaan di PN Jakarta Selatan, Jalan Ampera, Jakarta Selatan, Kamis (28/2). Jaksa penuntut umum (JPU) mendakwa Ratna Sarumpaet membuat keonaran dengan menyebarkan hoax penganiayaan. Ratna disebut sengaja membuat kegaduhan lewat cerita dan foto-foto wajah yang lebam dan bengkak yang disebut akibat penganiayaan.

Padahal kondisi bengkak pada wajah Ratna merupakan efek dari operasi plastik di RS Bina Estetika, Menteng. Jaksa mengungkap, Ratna memfoto dirinya saat menjalani perawatan medis, lalu menyebarkan foto ditambah keterangan soal terjadinya penganiayaan.
(azr/mae)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>