JK: Hanya 2% Anggaran Bocor, Akibatnya 500 Orang di Lapas Sukamiskin

Jakarta – Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menegaskan tidak benar jika terjadi kebocoran anggaran hingga 25 persen, seperti yang diungkapkan Capres Prabowo Subianto. JK menjelaskan hanya 2 persen anggaran yang bocor akibat korupsi.

“Saya ingin me-review sedikit soal ‘bocor-bocor’. Ini anggaran kita tahun lalu Rp 2.200 triliun, yang bisa dikorupsi, yang bocor itu antara lain di luar biaya rutin, (seperti) subsidi, bayar gaji (ASN) bayar utang, bayar bunga dan bantuan sosial, ini tidak bisa dikorupsi,” kata JK di Kantor Wapres, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Selasa (12/2/2019).

JK pun menjelaskan, bagian APBN yang banyak dikorupsi adalah biaya untuk belanja modal dan pembangunan. Dari total Rp 2.200 triliun APBN, ada sekitar Rp 500 triliun hingga Rp 600 triliun yang digunakan untuk pembangunan dan belanja modal.
“Berdasarkan dari pemeriksaan di KPK, di pengadilan, mereka (koruptor) kan pada umumnya mendapatkan bagian bocor 7 persen, 10 persen, 12 persen, cuma itu saja kan,” ujarnya.

Jika Rp 500 triliun dana APBN untuk pembangunan dan belanja modal dikorupsi hingga 10 persen, maka kebocoran yang terjadi akibat korupsi sebesar kurang lebih Rp 50 triliun. JK pun menegaskan, korupsi APBN sebesar Rp 50 triliun tetap salah, namun tidak benar mencapai 25 persen, atau sekitar Rp 500 triliun.

“Memang jelek (korupsi APBN), salah, tapi tidak Rp 500 triliun, karena tidak mungkin dikorupsi gajinya pegawai, ASN, tentara, mana mungkin,” ungkapnya.

JK pun menyebut ada penafsiran yang salah dengan tudingan 25 persen dana APBN bocor. Jika terjadi kebocoran sekitar Rp 50 triliun dari total Rp 2.200 dana APBN, maka hanya 2 persen kebocoran yang terjadi.

“Itu kalau dihitung ya Rp 50 T maksimum, itu bahaya juga ya, jangan bilang kecil. Tapi itu hanya 2 persen, bukan 25 persen, hanya 2,5 persen dari anggaran. Jadi tidak 25 persen dari total APBN, hanya 2 persen dari APBN. Itu tetap salah (korupsi), tapi hitung-hitungannya (soal bocor 25 persen) keliru. Yang bisa dikorupsi itu hanya belanja barang dan belanja modal,” jelasnya.

Pemerintah dikatakan JK juga sudah tegas memberantas kebocoran anggaran akibat korupsi. Buktinya, sudah banyak pejabat negara yang dipenjara akibat korupsi.

“Akibatnya kan ada 500 orang ada di Lapas Sukamiskin, jadi pemerintah keras sekali, 500 orang ada di Lapas Sukamiskin, semuanya itu karena bocor itu. Jadi pemerintah tidak memberikan toleransi,” tuturnya.
(nvl/idh)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *