Kantong Plastik Berbayar Tingkatkan Kesadaran Akan Bahaya Limbah

Liputan6.com, Jakarta – Direktur Jenderal (Dirjen) Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Danis H Sumadilaga menyampaikan dukungannya terhadap penerapan Kantong Plastik Tidak Gratis (KPTG).

Dibanding dibiarkan tercecer menjadi limbah, dia mengatakan, Kementerian PUPR sudah berinisiatif mengolah kantong plastik sebagai bahan campuran aspal.

“Kami sangat mendukung. Kalau dulu saya di Balitbang (Kementerian PUPR) sudah proses kantong plastik dicacah bisa dicampur aspal dan perkuat campuran aspal. Istilahnya aspal plastik,” jelas dia di Jakarta, Jumat (1/3/2019).

Untuk diketahui, beberapa toko ritel modern yang tergabung dalam Asosiasi Pengusaha Ritel (Aprindo) menyatakan akan menerapkan kebijakan kantong plastik berbayar mulai Jumat 1 Maret 2019 ini.

Danis melanjutkan, kantong plastik tetap tergolong sebagai benda yang tak aman bagi lingkungan. “Kalau secara klasifikasi barang tak aman bagi lingkungan seperti ember dan botol mineral, plastik kresek ini nomor 7,” sebutnya.

Oleh karenanya, ia mengimbau masyarakat agar lebih memilih membawa tentengan sendiri seperti goodybag saat berbelanja daripada membeli kantong plastik.

“Masalahnya bukan berbayar atau tidak, utamanya adalah meningkatkan kesadaran masyarakat bagaiman kurangi sampah plastik. Dengan bayar kan jadi mikir, lain kali saya bawa goodybag atau apa lah,” pungkas dia.

2 dari 3 halaman

Mulai 1 Maret, Konsumen Bayar Kantong Plastik Minimal Rp 200 di Toko Ritel

Semua toko ritel modern akan menerapkan Kantong Plastik Tidak Gratis (KPTG) mulai Jumat 1 Maret 2019.

Beberapa toko ritel tersebut di antaranya adalah Alfamart, Ramayana, SuperIndo, LotteMart, Informa, Electronic City, Matahari, AlfaMidi, Papaya, Yogya, Borma dan retail lainnya yang tergabung dalam Asosiasi Pengusaha Ritel (Aprindo).

Ketua Umum Aprindo, Roy Mande menyebutkan, pihaknya sebagai asosiasi resmi yang menaungi usaha ritel di Indonesia mengambil langkah tersebut sebagai salah satu upaya mendukung visi pemerintah pada 2025  yakni bisa mengurangi 30 persen sampah dan menangani sampah sebesar 70 persen termasuk sampah plastik. 

“Dalam rangka peringatan Hari Peduli Sampah Nasional 2019, Aprindo menyatakan komitmen bersama untuk mengurangi kantong belanja plastik sekali pakai (kresek) di semua gerai-gerainya. Salah satu caranya adalah dengan kembali menerapkan kebijakan Kantong Plastik Tidak Gratis (KPTG) secara bertahap mulai 1 Maret 2019,” kata Roy dalam acara konferensi pers di Kuningan, Jakarta, Kamis (28/2/2019). 


Dia menegaskan, membuat kantong plastik menjadi barang dagangan adalah langkah nyata dari peritel modern untuk mengajak masyarakat agar menjadi lebih bijak dalam menggunakan kantong belanja plastik sekaligus menanggulangi dampak negatif lingkungan akibat sampah plastik di Indonesia.

Konsumen yang ingin menggunakan kantong plastik sekali pakai atau kresek akan dikenakan biaya tambahan sebesar minimal Rp 200 per lembarnya.

“Konsumen akan kita sarankan untuk menggunakan tas belanja pakai ulang yang juga disediakan di tiap gerai ritel modern,” tambahnya.

3 dari 3 halaman

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Menko Darmin Minta PLN Segera Terapkan B20 di Seluruh Pembangkit

Liputan6.com, Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution berencana memanggil PT Freeport Indonesia, Perusahaan Listrik Negara (PLN) dan TNI terkait penggunaan Biodiesel 20 persen (B20). Hal ini untuk mendorong penggunaan B20 tercapai 100 persen.

“Untuk menaikkan ke 100 persen, ya 1 persen itu tidak mudah tapi barangkali kami akan fokus untuk membicarakan satu penggunaan B20 di PLN, di TNI/Polri dan di Freeport. Karena dari dulu yang minta dispensasi beberapa di antaranya adalah mereka,” ujar Darmin di Kantornya, Jakarta, Jumat (1/3/2019).

Untuk PLN memang sebagian sudah menggunakan B20. Namun masih ada beberapa pembangkit yang belum memakai B20. Ke depan, Kementerian ESDM akan melakukan komunikasi dengan PLN mencari solusi penggunaan B20.

“Kalau PLN tidak semuanya beberapa pembangkitnya. Tapi kami akan bicarakan itu ke depan ini secara keseluruhan kami akan persilakan ESDM saja yang ngurusinya. Karena kerja ribetnya sudah selesai,” jelasnya.

Mantan Direktur Jenderal Pajak tersebut menambahkan, hingga kini realisasi penyaluran dan penggunaan B20 sudah mencapai 99 persen. Capaian tersebut menandakan kebijakan B20 berjalan dengan baik.

“Tapi ukuran dari kinerjanya 99 persen itu adalah realisasi dibandingkan dengan seharusnya berapa. Ya, 99 sudahlah itu saja indikatornya, lebih sederhana urusannya. Jadi itu berarti kami sudah boleh mengatakan, B20 sudah berjalan dengan baik,” tandasnya.

Reporter: Anggun P. Situmorang

Sumber: Merdeka.com

2 dari 3 halaman

Dalam 2 Bulan, Penyaluran B20 Capai 700 Ribu KL

Sebelumnya, Ketua Harian Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (Aprobi) Paulus Tjakrawan mengatakan penyaluran Biodiesel 20 persen (B20) pada Januari hingga Februari 2019 mencapai sekitar 700 ribu Kiloliter (Kl).

“700 ribu Kiloliter Januari hingga Februari,” ujar Paulus usai rapat koordinasi B20 di Kantor Kementerian Koordinator bidang Perekonomian, Jakarta, Jumat (1/3/2019).

Secara keseluruh angka penyaluran B20 ke seluruh wilayah Indonesia pada Januari-Februari telah mencapai 99 persen. Namun, masih ada daerah yang belum terjangkau seperti di Kalimantan. 


“Hanya daerah perbatasan yang memang susah dicapai, Kalimantan ada beberapa yang Pertamina beli dari Malaysia, dari kita sulit tapi kecil sekali. Persentasenya kurang lebih 99 persen ,” jelasnya.

Sementara itu, Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi (Dirjen EBTKE) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) FX Sutijastoto mengatakan, pihaknya telah melapor kepada Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution terkait penyaluran B20.

“Ya pokoknya B20 sukses. Intinya 99 persen dari target B20 penyalurannya. Makanya Pak Menko apresiasi,” jelasnya.

3 dari 3 halaman

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

4 Kebijakan Anies Usai Ditinggal Sandi hingga yang Menuai Kontroversi

Liputan6.com, Jakarta – Memimpin Jakarta sendirian, itulah yang dilakukan Anies Baswedan sebagai Gubernur DKI sepeninggal Sandiaga Uno yang memilih mendampingi Prabowo sebagai cawapresnya di Pilpres 2019.

Kurang lebih 7 bulan sudah, terhitung dari Agustus 2018, Anies menata Ibu Kota tanpa seorang wakil gubernur. Satu harapannya untuk sosok yang akan menemaninya memimpin DKI Jakarta, kerja keras dan all out.

“Kemudian kalau (di) Jakarta harus mau kerja keras, jadi jangan tanggung. Harus all out, tuntas,” kata Anies.

Sempat diwarnai tarik ulur antara Gerindra dan PKS selaku partai pengusung, kini dua nama telah dipastikan akan memperebutkan posisi orang nomor 2 di DKI Jakarta sebagai pendamping Anies Baswdean. Mereka adalah Agung Yulianto dan Ahmad Syaiku. Fit and proper test juga sudah dilakukan.

Sejak ditinggal Sandi sejak Agustus 2018, tak sedikit kebijakan penting telah diwujudkan untuk mengubah wajah Jakarta oleh mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini.

Tidak hanya perubahan drastis dari sisi pembangunan di perkotaan maupun birokrasi, kebijakannya dengan merotasi ribuan pejabat di lingkungan Pemprov DKI belakangan ini masih jadi sorotan. Bahkan ada yang menilainya kebijakan tersebut berbau politis.

Berikut sejumlah kebijakan Anies Baswedan selama memimpin Jakarta sendiran dalam hal menata Ibu Kota sekaligus yang tuai kritikan:

2 dari 6 halaman

1. Rotasi Ribuan Pejabat DKI

Tercatat ada sekitar 1.125 pejabat di lingkungan Pemprov DKI yang dirotasi, Senin, 25 Februari kemarin di halaman Balai Kota. Terdiri dari 15 pimpinan tinggi pratama atau eselon II (setingkat kepala dinas), 274 administrator atau eselon III (setingkat camat) dan 836 pengawas atau eselon IV (setingkat lurah).

Banyak pihak yang menilai kebijakan tersebut sangat kental aroma politis. Salah satunya diungkap oleh Ketua DPRD Prasetyo Edi Marsudi.

Pras menduga pencopotan pejabat DKI yang dilakukan Anies karena faktor like and dislike.

“Ini aneh ini buat saya dan tempat-tempat itu kok berbaunya politis sekali,” ujar Prasetio di kawasan Sunter, Jakarta Utara, Selasa, 26 Februari 2019.

Perombakan jabatan di level kepala dinas memang menjadi hak diskresi gubernur. Namun, lanjut Pras, pencopotan pejabat eselon III seperti camat dan eselon IV dinilai tidak bijak.

Terkait tudingan tersebut, Anies pun angkat bicara. Di sisi lain Anies mengatakan, dirinya tak bisa melarang siapapun untuk mengemukakan pendapat. Namun, perihal rotasi serta mutasi yang dilakukannya terhadap jajarannya didasarkan atas evaluasi kinerja, bukan personal.

“Ini adalah semua soal kinerja selama satu setengah tahun ini. Dan imajinasi orang boleh-boleh saja ya,” ungkap Anies Baswedan.

3 dari 6 halaman

2. Copot Pejabat DKI Terlibat Jual Beli Jabatan

Selain rotasi jabatan, mantan Menteri Pendidikan era Presiden Jokowi ini belum lama ini menyatakan akan mencopot pejabat Pemprov DKI Jakarta bila terbukti terlibat dalam jual beli jabatan lurah dan camat.

Dia menyebut itu bentuk penyuapan jika pejabat memberikan sejumlah uang untuk mendapatkan kedudukan.

“Kalau dia tidak lapor dan kemudian hari ketahuan, langsung saya copot. Karena berarti itu penyuapan,” kata Anies di GOR Ciracas, Jakarta Timur, Kamis (28/2/2019).

Akan tetapi, Anies menyebut itu pemerasan bila terdapat pejabat dipaksa untuk memberikan kepada oknum ketika proses rotasi.

4 dari 6 halaman

3. Serahkan 500 Sertifikat Tanah

Bertempat di GOR Ciracas, Jakarta Timur, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan membagikan 500 sertifat tanah kepada warga Cipayung dan Makasar. Penyerahan sertifikat berdasarkan arahan dari program pemerintah pusat.

Selain itu, lanjut Anies, sertifikat tersebut merupakan bentuk kepastian hukum, sehingga tidak mudah untuk diakui oleh pihak lain.

“Jangan sampai Bapak Ibu terima sertifikat, habis itu ada yang datang dengan iming-iming, malah langsung dijual. Malah langsung laku, langsung gak punya tanah lagi nanti,” kata Anies Baswedan, Kamis (18/2/2019).

5 dari 6 halaman

4. Resmikan 3 JPO Senilai Rp 53 M

JPO Gelora Bung Karno dan JPO Bundaran Senayan, dua jembatan yang kini telah direvitalisasi oleh Anies Baswesdan. Selain untk menghadirkan fasilitas untuk masyarakat, Anies menyebut JPO dapat menjadi salah satu ikon Ibu Kota.

“Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, JPO Bundaran Senanya, JPO GBK dan JPO Polda Metro secara resmi dibuka,” ucap Anies di Senayan, Jakarta, Kamis (28/2/2019).

Tak seperti JPO pada umumnya, dua jembatan yang baru saja diresmikan ini memiliki sejumlah kelebihan. Di antaranya memiliki lampu LED dan lampu sorot warna warni RGB, CCTV 24 jam, tong sampah, dan disertai lift yang ramah wanita hamil dan penyandang disabilitas.

“Saya selalu menggarisbawahi (JPO) dirancang untuk bisa ramah bagi disabilitas. Kesataraan fasilitas bagi semua warga ibu kota, kususnya penyandang disabilitas,” ujar dia.

6 dari 6 halaman

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Pakai PLTS di Atap Rumah, Tagihan Listrik Menteri Jonan Berkurang Rp 1,4 Juta per Bulan

Liputan6.com, Jakarta Penggunaan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di atap bangunan (Rooftop) terbukti menciptakan penghematan. Salah satu buktinya pada rumah dinas Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan.

Kepala Biro Umum Kementerian ESDM Endang Sutisna mengatakan, sejak dipasang pada Juli 2018, PLTS atap bangunan di rumah dinas Menteri ESDM menciptakan nilai penghematan hingga Rp 1,4 juta per bulan.

Jika dibandingkan dengan konsumsi listrik pada rumah dinas Menteri ESDM, kontribusi PLTS berada pada nilai 20 persen dari total konsumsi listrik per bulan.

“Untuk penghematannya berkisar dari Rp 1 juta hingga Rp 1,4 juta per bulannya,” ‎kata‎ Endang, dikutip dari situs resmi Kementerian ESDM Jakarta, Jumat (1/3/2019).

‎PLTSRooftop yang dipasang rumah dinas di Jalan Denpasar Raya, Kuningan, Jakarta Selatan tersebut berkapasitas sebesar 10 kilo Watt peak(kWp), dengan rata- rata produksi tenaga listrik per bulan pada sepanjang 2018 untuk masing-masing rumah sebesar 5.200 kWh.

Endang menambahkan, penghematan juga terjadi pada rumah dinas Wakil Menteri ESDM di Jalan Brawijaya, dan rumah Sekjen Kementerian ESDM di Jalan Sriwijaya. Kapasitasnya sama, terpasang PLTS Rooftop 10 kWp pada masing-masing rumah dinas tersebut,

“Peghematannya juga sekitar angka tadi (Rp 1 juta hingga Rp 1,4 juta per bulan),” ujarnya.

2 dari 2 halaman

Lokasi lain

Menurut Endang, sejak 2017, lingkungan kantor dan rumah dinas Kementerian ESDM telah menggunakan pembangkit PLTS atap rumah, untuk mendukung pemanfaatan energi baru terbarukan. Kementerian ESDM tidak hanya bertindak sebagai regulator, tetapi juga sebagai pelopor pemanfaatan tenaga surya.

PLTS ini juga terpasang pada gedung Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM dengan kapasitas 150 kilowatt peak (kWp). Pemanfaatan energi surya itu sudah berjalan selama 26 bulan, tepatnya sejak Januari 2017.

Pada tahun tersebut PLTS berkontribusi sebesar 25 persen dari total konsumsi listrik per bulan, dengan angka penghematan yang diperoleh setiap bulan sebesar Rp 11,5 juta.

Seiring dengan penghematan energi listrik pada gedung kantor dan rumah dinas ESDM dengan menggunakan PLTS Rooftop, semenjak akhir tahun 2018 Kementerian ESDM kembali melanjutkan pemasangan PLTS rooftop tersebut pada rumah dinas Eselon 1 lainnya sebanyak 4 unit, dengan kapasitas 5 kWp sampai dengan 10 kWp.

Anies Heran Nama Cawagub Belum Diserahkan, Gerindra-PKS Kompak Jawab Ini

Jakarta – Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengaku heran hingga kini surat dua nama calon wakil gubernur (cawagub) yang telah disepakati belum diserahkan kepada dirinya. DPD Gerindra DKI Jakarta meminta Anies bersabar.

“Sabar sajalah, kan Pak Prabowo lagi keliling kampanye, belum ada di Jakarta,” kata Wakil Ketua DPD Gerindra DKI, Syarif saat dihubungi, Kamis (28/2/2019).

Menurut Syarif, penyerahan surat dua nama cawagub DKI Jakarta itu hanya terbentur persoalan teknis. Sebab, surat itu belum ditandatangani Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto dan Sekjen Gerindra Ahmad Muzani.
“Menurut saya ini cuma soal administratif saja karena belum sempat waktu Pak Prabowo dan Pak Muzani menandatangani surat usulan itu,” tutur Syarif.
Hal ini diamini DPD PKS DKI. Sekretaris DPD PKS DKI, Agung Yulianto–yang juga jadi salah satu cawagub–mengatakan Prabowo belum menandatangani surat tersebut.

“Masih mengejar tanda tangan Pak Prabowo,” ujar Agung.

Diberitakan, Gerindra dan PKS sebagai parpol pengusung di Pilgub DKI 2017 sudah menyepakati Ahmad Syaikhu dan Agung Yulianto menjadi cawagub DKI. Namun surat harus ditandatangani pimpinan partai tingkat Provinsi DKI Jakarta dan pimpinan pengurus pusat.

Anies Baswedan sendiri mengaku heran karena surat dua nama calon wakil gubernur (cawagub) belum diserahkan.

“Belum ada, saya juga heran. Belum ada, belum ada. Jadi setahu saya di level provinsi (DPD Gerindra dan DPW PKS) sudah ditanda tangan surat,” ujar Anies kepada wartawan di JPO Gelora Bung Karno (GBK), Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta, Kamis (28/2).
(tsa/gbr)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

SBY Sebut Kontestasi Pilpres 2019 Lebih Keras dari Sebelumnya

Liputan6.com, Jakarta – Ketua Umum DPP Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menilai kontestasi Pemilu Presiden (Pilpres) 2019 lebih keras dibandingkan Pilpres sebelumnya di era reformasi.

Pernyataan SBY itu disampaikannya kepada Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Hinca Pandjaitan untuk disampaikan kepada kader Demokrat dan masyarakat.

“Beliau mengamati bahwa kontestasi Pilpres 2019 lebih keras dibandingkan Pilpres sebelumnya di era reformasi, seperti terjadinya polarisasi tajam dan dukungan indentitas yang menguat,” kata Hinca saat membacakan surat kedua SBY yang diberikan kepadanya, di Kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta, Kamis (28/2/2019).

Hinca menjelaskan, SBY menyampaikan apabila kondisi itu terlampau jauh maka kerukunan bangsa Indonesia akan retak dan dirinya mengajak kader Demokrat serta masyarakat mencegah agar tidak terjadi.

Menurut dia, SBY menilai semua kader Demokrat harus berperan aktif dalam rangkaian Pemilu yang berlangsung aman dan damai, serta memastikan berlangsung demokratis, jujur, dan adil.

“Persaingan pemilu memang keras namun tidak patut terjadinya disintegrasi sehingga perlu kesadaran bersama,” ujarnya.

Hinca mengatakan, dalam surat kedua tersebut, SBY menjelaskan bahwa Presiden Keenam RI itu tidak dapat hadir secara fisik bersama kader Demokrat dalam memenangkan partai karena harus mendampingi Ani Yudhoyono berobat di Singapura.

Menurut dia, SBY berharap semangat para kader tidak berkurang meskipun dirinya tidak hadir secara fisik padahal dua bulan ini merupakan saat menentukan bagi caleg Demokrat.

“Beliau menyampaikan sangat ingin secara fisik berada di lapangan dan berjuang namun harus mendampingi pengobatan Ibu Ani Yudhoyono di Singapura,” katanya.

2 dari 2 halaman

AHY Yakin Mampu

Hinca mengatakan, SBY meyakini Komandan Komando Tugas Bersama (Kogasma) Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan dua anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat Nachrowi Ramli serta Sukarwo merupakan pemimpin yang tangguh.

Dia menjelaskan, SBY sangat yakin ketiga orang tersebut mampu memimpin kampanye terpadu menggantikan dirinya yang sedang berada di Singapura.

“Beliau juga berpesan agar para senior Demokrat membantu Kogasma, mereka antara lain EE Mangindaan, Amir Syamsuddin, Vence Rumangkang, Syarief Hasan, Djoko Udjianto, Jafar Hafsah, Nurhayati Ali Assegaf, Pramono Edhie, Jhonny Alen Marbun, Max Sopacua, dan Ahmad Yahya,” ujarnya.

Sebelumnya, SBY memberikan secara langsung dua surat kepada Hinca sebagai Sekjen Partai Demokrat di Singapura.

Surat pertama, berisi 10 poin salah satunya memberikan mandat kepada AHY memimpin kampanye Pemilu 2019, dibantu Sukarwo dan Nachrowi Ramli.


Saksikan video pilihan berikut ini:

Dapat Mosi Tidak Percaya, Kepala LIPI: Tunggu Tim Penyelaras

Jakarta – Profesor riset dan peneliti utama Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) melayangkan mosi tidak percaya terhadap Ketua LIPI Laksana Tri Handoko. Handoko menilai tak semestinya ada gerakan tersebut.

“Dalam konteks di atas, gerakan dan manuver dari sebagian kecil peneliti senior dan pensiunan peneliti LIPI tidak sepatutnya dilakukan,” ucap Handoko lewat pesan singkat, Kamis (28/2/2019).

Dia menegaskan LIPI merupakan lembaga akademis yang menjunjung tinggi kebebasan akademis berdasarkan etika ilmiah. Namun di sisi lain, LIPI juga lembaga eksekutif pemerintahan yang mengacu pada regulasi dan etika ASN bagi civitas di dalamnya.


Menurut Handoko, sebaiknya seluruh pihak menunggu hasil kerja Tim Penyelaras yang sudah dibentuk KemenPAN-RB dan Kemenristekdikti. Dia mengatakan bila ada bagian dari eksekusi yang perlu diperbaiki semestinya segera dicari solusinya.

Salah satu alasan dilayangkannya mosi tidak percaya yakni Handoko dinilai mengingkari kesepakatan untuk menghentikan sementara reorganisasi di LIPI. Handoko mengatakan reorganisasi sebagai produk hukum yang telah melalui proses panjang sehingga tak bisa dianulir dengan mudahnya.

Handoko juga mengatakan reorganisasi dilakukan untuk perbaikan di tubuh LIPI. Dia tidak sepakat bila reorganisasi membuat kinerja LIPI menurun.

“Reorganisasi ditujukan untuk meningkatkan tata kelola, produktifitas dan kinerja LIPI di bidang litbang. Selain untuk menyesuaikan tata kelola sesuai dengan regulasi terkini. Dengan proses reorganisasi yang baru berjalan beberapa minggu bagaimana mungkin membuat layanan dan reputasi LIPI merosot,” ujar dia.

Sebelumnya diberitakan, profesor riset dan peneliti utama LIPI melayangkan mosi tidak percaya terhadap Handoko. Mereka menilai Handoko mengingkari kesepakatan tentang pengkajian ulang kebijakan reorganisasi.

“Kepala LIPI ternyata tidak menepati janji untuk menghentikan reorganisasi dan redistribusi sesuai dengan kesepakatan yang telah diambil oleh kedua belah pihak dan imbauan tersebut,” kata perwakilan profesor dan peneliti LIPI, Hermawan Sulistyo, di gedung Widya Graha lantai 7, LIPI, Jalan Jenderal Gatot Subroto, Jakarta, Kamis (28/2/2019).

Hermawan mengatakan ada sembilan alasan lain yang melatarbelakangi munculnya mosi tidak percaya tersebut. Profesor dan peneliti menilai saat ini sistem dan tata kelola internal LIPI telah rusak, pelayanan publik LIPI juga merosot, dan reputasi LIPI sebagai pemegang otoritas keilmuan hancur.

Atas berbagai alasan tersebut, para profesor dan peneliti LIPI menyatakan tak percaya pada kepemimpinan Handoko. Karena itu, mereka mendesak Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberhentikan Handoko.

Diberitakan sebelumnya, Handoko memang menandatangani kesepakatan bersama profesor dan peneliti tentang pengkajian ulang kebijakan reorganisasi LIPI. Dalam kesepakatan itu, terdapat 5 poin tuntutan para profesor dan peneliti utama LIPI.

Handoko bersedia menandatangani dengan catatan poin 1 dan poin 5 dalam kesepakatan itu dikaji lebih dulu. Berikut ini 5 tuntutan para peneliti yang ditandatangani Handoko pada 8 Februari 2019 ini:

1. Menghentikan sementara (moratorium) kebijakan reorganisasi LIPI
2. Membentuk Tim Evaluasi Reorganisasi LIPI yang beranggotakan perwakilan dari masing-masing kedeputian
3. Mengkaji ulang kebijakan reorganisasi LIPI dengan melibatkan seluruh civitas LIPI secara inklusif, partisipatif, dan humanis
4. Merumuskan visi, rencana strategis, dan peta jalan (road map) LIPI dengan tahapan yang terukur dan jelas
5. Selama proses pengkajian ulang berlangsung, maka tata kelola LIPI dikembalikan pada struktur sesuai dengan Perka LIPI No 1/2014.

Seusai pertemuan, Handoko menjelaskan alasannya yang sempat tidak mau menandatangani 5 tuntutan dari peneliti LIPI tersebut karena poin 1 dan 5 berbenturan dengan Perpres Nomor 4 Tahun 2018.

“Jadi memang kalau reorganisasi itu sebenarnya bukan hanya saya prosesnya. Jadi yang jelas proses itu melibatkan banyak pihak khususnya KemenPAN-RB. Kedua, memang kita ada proses pemindahan pusat yang standardisasi nasional. Itu kalau kita pakai kan itu gugur padahal sesuai perpres itu harus sudah dipindah, jadi tak mungkin, kasihan juga yang sudah ke sana, itu amanah Perpres Nomor 4 Tahun 2018,” paparnya.
(jbr/fjp)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Pakistan Janji Bebaskan Pilot, India Tetap Waspada

Jakarta – Pasukan India mengaku tetap waspada meski Pakistan telah berjanji akan membebaskan seorang pilotnya yang kini tengah ditahan. Pilot yang disebut bernama Abhinandan Varthaman, ditahan usai pasukan Pakistan menembak jatuh dua pesawat India.

Dilansir AFP, Jumat (1/3/2019), Mayor Jenderal Angkatan Udara India, Surendra Singh Mahal, membuat klaim baru bahwa India telah menembak jatuh jet F-16 Pakistan dalam pertempuran udara. Peristiwa ini menyusul serangan Pakistan pada Rabu (27/2) terhadap instalasi militer di Kashmir yang dikelola India.

“Kita sangat siap dan waspada untuk memberikan respons terhadap apapun bentuk provokasi dari Pakistan,” kata Mahal.


Mahal menyebut senjata pertahanan udara berbasis darat telah diaktifkan dalam mode ‘peringatan keras’ sepanjang perbatasan dengan Pakistan di Khasmir. Para pejabat tinggi militer juga menemukan pecahan-pecahan dari sebuah rudal yang menurut mereka cocok dengan jet tempur F-16 Pakistan yang melintas ke wilayah udara India dan ditembak jatuh.

Pakistan membantah pernyataan New Delhi bahwa salah satu pesawatnya jatuh saat pertempuran udara dan juga melihat satu pesawat India hilang.

Abhinandan Varthaman disebutkan berhasil menyelamatkan diri, tetapi ditangkap oleh pasukan Pakistan di sisi lain perbatasan dan ditahan.

Kamis (28/2) Pakistan mengatakan bakal membebaskan Varthaman sebagai ‘gestur damai’. Hal ini guna memulihkan hubungan di antara pasukan nuklir kedua negara yang memicu kekhawatiran akan konflik yang menghancurkan.

Namun, Wakil Angkatan Udara India Marshall RGK Kapoor mengatakan keputusan Pakistan membebaskan Varthaman juga harus mengikuti norma-norma internasional di sekitar tawanan perang.

“Kami akan sangat senang jika dia (Varthaman) bisa kembali,” kata Kapoor.

“Kami hanya melihatnya sebagai isyarat yang selaras dengan semua konvensi Jenewa,” imbuhnya.
(tsa/gbr)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Konflik Pakistan dan India yang Makin Membara

Islamabad – Perseteruan antara Pakistan dan India semakin memanas. Teranyar, seorang pilot pesawat tempur India yang pesawatnya tertembak jatuh digebuki massa dan diarak oleh militer Pakistan.

Dilansir ABC Australia, Kamis (28/2/2019), pilot tersebut dipukuli oleh penduduk desa di wilayah Kashmir dan kemudian dibawa oleh tentara. Videonya dengan cepat menyebar dan memicu gejolak di kalangan pengguna medsos di kedua negara.

Militer India belum mengkonfirmasi identitas pilotnya, namun media negara itu menyebutkan namanya sebagai Abhinandan Varthaman.


Militer Pakistan sebelumnya mengklaim telah menembak jatuh dua pesawat tempur India di wilayah udaranya di atas wilayah sengketa Kashmir.

Juru bicara militer Pakistan mengatakan seperti dilansir kantor berita AFP, Rabu (27/2), seorang pilot India ditangkap dalam insiden itu. Disebutkannya, sebuah pesawat tempur India ditembak jatuh di area wilayah Kashmir yang dikuasai Pakistan, sedangkan satu pesawat lainnya jatuh di wilayah India di perbatasan de facto yang membagi wilayah Himalaya tersebut.

“PAF (militer Pakistan) menembak jatuh dua pesawat India di dalam wilayah udara Pakistan,” kata juru bicara militer Mayor Jenderal Asif Ghafoor dalam cuitan di Twitter hari Rabu ini.

Belum ada komentar dari pihak India atas klaim militer Pakistan ini.

Insiden ini merupakan insiden terbaru dari rangkaian peristiwa membahayakan antara kedua negara, yang hubungannya menegang sejak serangan bom bunuh diri di wilayah Kashmir India pada 14 Februari lalu, yang menewaskan 40 tentara India. Pemerintah India telah bertekad untuk bertindak atas serangan bom tersebut.

Pada Selasa (26/2) waktu setempat, pesawat-pesawat tempur India terbang ke wilayah udara Pakistan dan menggempur apa yang disebut sebagai kamp Jaish-e-Mohammed (JeM), kelompok militan yang mengklaim melakukan serangan bom di Kashmir tersebut.

Itu merupakan serangan udara pertama India di wilayah Pakistan sejak kedua negara tetangga bersenjata nuklir itu terlibat perang pada tahun 1971 — ketika kedua negara belum memiliki senjata nuklir.
(idh/idh)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Ulang Tahun ke-29, Sogo Bawa Suasana Jepang Lewat Hana Matsuri

Liputan6.com, Jakarta – Pada 1 Maret 2019, Sogo Indonesia tepat berusia 29 tahun. Menyambut ulang tahunnya, toko ritel dengan 18 cabang di seluruh Indonesia menggelar Japan Fair dengan mengangkat tema Hana Matsuri.

Sogo yang merupakan brand dari Jepang menjadi inspirasi utama tema perayaan tahun ini. Hana Matsuri merupakan ungkapan suka cita menyambut musim semi yang biasanya ditandai dengan menikmati bunga sakura yang sedang mekar.

Beragam aktivitas bertema tradisi Jepang bakal digelar selama Maret 2019. Bekerja sama dengan Japan Foundation, akan diadakan perangkaian bunga bersama Ikebana Ikenobo Indonesia, upacara minum teh atau cha-do, kaligrafi dan juga travel fair.

Khusus dalam program anniversary ini, pelanggan Sogo berkesempatan memenangkan 29 tiket perjalanan ke Jepang. Ada pula promo ‘All About 29’ yang pelanggan bisa membeli sejumlah produk dengan harga Rp 290 ribu.

“Kita sediakan semua barang sehingga customer tidak perlu ke Bangkok atau Singapura untuk membeli barang yang diinginkan. Kita juga berharap pemerintah bisa naikkan batas tax refund, seperti di Singapura jadi 100 dolar, Jepang 5.000 yen, atau London 50 poundsterling. Mudah-mudahan Indonesia jadi Rp 5 juta,” kata Presiden Direktur Sogo Indonesia, Handaka Santosa, Kamis (28/2/2019).

Tidak hanya program untuk para pelanggan, Sogo juga menggelar kerja sosial dengan menggelar donor darah hingga mengumpulkan donasi bagi Yayasan Tangan Harapan sebesar Rp 2,1 miliar. Donasi itu untuk mendukung Projet Pembangunan Rumah Belajar di Kabupaten Timor Tengah Utara, Nusa Tenggara Timur.

Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Tjahja Widayanti berharap ritel bisa tetap berinovasi dengan menawarkan layanan belanja offline tetapi harga online. Kehadiran ritel penting untuk menyerap tenaga kerja karena 25 meter persegi bisa merekrut satu orang.

“Kita tahu teknologi informasi pengaruhi pola berbelanja masyarakat. Tetapi walau ada perkembangan teknologi, tapi konsumen perlu lihat kondisi barang itu sendiri,” ujarnya.

Dalam peluncuran Hana Matsuri ini, Sogo juga memberikan apresiasi kepada supplier maupun individu yang dinilai mampu mengembangkan produk Indonesia hingga dapat bersaing dengan produk internasional, melalui Sogo Kreatif Award.

Pada tahun ini, penghargaan itu dianugerahkan kepada Luire, brand karya Raden Sirait. Dalam 10 tahun bermitra dengan Sogo, penjualan Luire mencapai angka lebih dari Rp 11 miliar pada 2018, dari hanya Rp 50 juta saat penjualan perdana.

Koleksi Luire terdiri dari ladies wear dan moslem wear. Brand ini menggabungkan desain yang cantik dengan kain khas nusantara, seperti batik, tenun, dan songket.

Saksikan video pilihan berikut ini: