Bima Arya Sudah Jelaskan Alasan Dukung Jokowi ke Ketum PAN

Jakarta – Wakil Ketua Umum DPP Partai Amanat Nasional (PAN) Bima Arya Sugiarto, mengaku sudah menemui Ketum PAN Zulkifli Hasan. Lantas apa sikap PAN soal Bima yang kini mendukung Jokowi-Ma’ruf?

“Saya sampaikan bahwa pendirian saya seperti apa. Ketum mendengarkan semua penjelasan saya dan menyampaikan masih fokus kepada penghitungan saksi. Jadi mungkin nanti setelah pilpres,” jelas Ma’ruf Amin, yang dikutip dari Antara, Kamis (18/4/2019).

Bima menjelaskan, pertemuan itu dilakukan 2 hari sebelum pelaksanaan Pilpres 2019. Bima mengaku dipanggil oleh Zulkifli dan Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PAN Eddy Soeparno untuk klarifikasi.

Bima menjelaskan, motif utamanya melawan arus koalisi partai yaitu untuk mempertahankan reformasi. Karena menurutnya, PAN lahir dari rahim reformasi.

“Saya akan memperjuangkan partai ke arah yang benar. Menurut saya partai ini sudah bergeser dari platform yang merupakan partai tengah, sebagai partai tengah yang menghargai keberagaman, pluralisme. Saya tidak akan keluar dari partai,” tegas Bima.

Saat disinggung soal sanksi pemecatan, Bima mengatakan, hal itu sudah diatur dalam mekanisme partai. Bima juga tegas menolak hengkang dari partainya karena telah terang-terangan mendukung Jokowi-Ma’ruf Amin.

“Kalau saya dipecat akan saya perjuangkan. Di partai kan ada mahkamah partai, saya akan perjuangkan di situ. Saya ikut dirikan PAN, jadi saya tidak akan meninggalkan PAN. Saya akan tetap berjuang di PAN,” ujarnya.
(rvk/ear)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

PPLN Dhaka Jelaskan ‘Baju Putih yang Tertukar’ di Banner Saat Pencoblosan

Jakarta – Foto capres-cawapres di banner yang terpasang saat pencoblosan Pemilu 2019 di Dhaka, Bangladesh ramai dibahas karena berbeda dengan foto di surat suara. PPLN Dhaka lalu memberi penjelasan.

“Banner visi dan misi capres dan cawapres yang dipasang oleh PPLN Dhaka dan digunakan sebagai pembatas antara bilik suara dan meja tinta adalah banner sosialisasi Pemilu yang sudah dicetak sejak September 2018 jauh sebelum ditetapkan foto resmi dari KPU yang akan digunakan pada surat suara,” kata Ketua PPLN Dhaka, Teguh Iryadi, dalam keterangan tertulis, Senin (15/4/2019).

Teguh mengatakan saat banner dicetak, belum ditentukan foto dan pakaian capres 2019 yang akan tercetak di kertas suara. Saat pencoblosan pada 12 April 2019, banyak WNI yang datang belum mendapat sosialisasi dan tidak mengenal capres.

“Rata-rata WNI di Bangladesh adalah wanita yang menikah dengan pria Bangladesh saat bekerja sebagai TKI di Malaysia dan Timur Tengah. PPLN Dhaka berinisiatif untuk memajang kembali banner visi dan misi Capres 2019 yang digunakan untuk sosialisasi sebelumnya,” jelasnya.

PPLN Dhaka menegaskan bahwa bahwa banner itu dipasang murni untuk sosialisasi. Tidak ada niatan PPLN Dhaka untuk condong ke salah satu calon.

“Tidak ada niat dari PPLN Dhaka sama sekali untuk memenangkan salah satu paslon dalam pemasangan banner tersebut. Pemasangan banner yang digunakan pada sosialisasi sebelumnya murni hanya untuk menunjukkan visi misi paslon bagi WNI yang tidak terpapar sosialisasi,” tutup Teguh.
(imk/tor)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Yenny Wahid Jelaskan Makna Huruf Arab di Baju ‘Tetap Jokowi’

Liputan6.com, Jakarta – Putri Presiden RI ke-4 Abdurrahman Wahid, Yenny Zanuba Wahid mengatakan penggunaan huruf Arab pegon bertuliskan ”Tetap Jokowi” pada ikat kepala maupun baju selama masa kampanye, bukan merupakan simbol dari politik aliran.

“Huruf pegon justru dipakai sebagai perlawanan terhadap penggunaan aksara Arab yang selama ini dianggap simbol politik aliran atau politik identitas,” ujar Yenny Wahid di sela kegiatan ”Konser Putih BerSatu” di Stadion Gelora Bung Karno (GBK) Jakarta, Sabtu (13/4/2019).

Yenny menyatakan hal itu untuk merespons pertanyaan seputar penggunaan huruf Arab pegon pada ikat kepala dan kaos yang, selama masa kampanye Pilpres 2019, sering dipakai oleh relawan RPGD.

Termasuk Yenny Wahid sendiri, yang kerap tampil berkaos atau berjaket dengan ciri desain bertuliskan Arab pegon.

“Ada kesengajaan dari pihak-pihak tertentu yang menggunakan aksara Arab untuk memecah belah bangsa, bukan mempersatukan seperti asalnya. Bahkan, persaingan kedua calon presiden pun dinilai dari identitas keislamannya,” urai Yenny.

Padahal, dalam sejarahnya, huruf atau aksara Arab adalah salah satu dari ribuan aksara dari berbagai bangsa di dunia yang digunakan tidak hanya untuk kepentingan agama. Tetapi juga keperluan ekonomi, politik, dan urusan kehidupan lainnya.

Istilah Arab pegon itu sendiri, kata Yenny, berawal dari modifikasi huruf Arab untuk menuliskan bahasa Melayu, bahasa Jawa, bahasa Sunda, serta bahasa daerah lainnya.

Tulisan ini berkembang setelah Islam menjadi agama mayoritas rakyat Nusantara.

“Sebelumnya, suku-suku bangsa di kepulauan Nusantara menggunakan aksara Pallawa dari bahasa Sansekerta yang berasal dari India Selatan,” ujar putri Presiden ke-3 RI, KH Abdurrahman Wahid ini. 

Diakui Yenny, penggunaan ikat kepala dan kaos ”Tetap Jokowi” dalam huruf Arab pegon, memang upaya untuk mengingatkan kembali pada sejarah yang hilang.

“Sejarah ketika banyak suku bangsa di Indonesia menggunakan huruf Arab untuk menuliskan bahasa daerahnya bagi keperluan sehari-hari. Masa sebelum huruf Latin diperkenalkan oleh penjajah Belanda seperti yang dipakai sampai sekarang,” tutur dia.    

Yusril Jelaskan Polemiknya dengan Rizieq Shihab

Liputan6.com, Jakarta Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra menghadiri undangan pertemuan dengan ribuan ulama dan kiai di Pondok Pesantren Assidiqiyah, Batuceper, Tangerang, Rabu (10/4/2019).

Dalam pertemuan yang dihadiri cawapres nomor urut 01 KH Ma’ruf Amin itu, Yusril menjelaskan polemiknya dengan pimpinan FPI Habib Rizieq Shihab yang belakangan ini memanas.

Yusril mengatakan, umat Islam terlibat pembahasan tentang Pilpres 2019 secara intens, termasuk dirinya dengan Rizieq. Diskusi tentang kandidat capres-cawapres itu ia lakukan baik melalui sambungan telepon maupun aplikasi pesan WhatsApp (WA).

Namun komunikasi secara lisan melalui sambungan telepon dengan Rizieq Shihab, menurut Yusril, tidak ada bukti rekamannya. “Tetapi pembicaraan melalui WA terekam dengan baik dan dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam sidang pengadilan jika diperlukan,” ucap Yusril dalam keterangan tertulis.

Yusril mengatakan, bukti chat dirinya dengan Rizieq dibuka ke publik untuk membela diri dari pihak-pihak yang menudingnya melakukan kebohongan. Ia menegaskan, pernyataan keislaman capres nomor urut 02 Prabowo Subianto lemah berasal dari Rizieq, bukan dirinya.

“Saya sama sekali tidak menilai kadar keislaman seseorang, karena hal itu adalah kewenangan Allah SWT untuk menilainya,” ucapnya.

Lebih lanjut, mantan Mensesneg era Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu menolak tudingan sebagai pengkhianat oleh Rizieq. Dia juga mengaku tidak pernah melakukan kebohongan publik.

“Rizieq tidak pernah memberi amanat apapun kepada saya terkait dengan Pilpres ini. Jadi apa yang saya khianati?” kata Yusril.

Dia lantas menceritakan pengalamannya selama bertahun-tahun menulis pidato dan surat-surat Presiden Suharto tanpa sekalipun berbuat khianat. Sebagai staf Mohammad Natsir, Yusril juga sering menyiapkan surat-surat dan naskah untuk ditandatangani tanpa cacat dan cela.

Yusril curiga, tuduhan pengkhianat tersebut keluar karena perbedaan pilihan antara dirinya dengan Rizieq pada Pilpres 2019. Padahal dia mengaku tidak pernah menyatakan dukungannya terhadap Prabowo.

“Saya sebelumnya juga tidak pernah menyatakan mendukung Prabowo, sehingga kalau saya memutuskan mendukung Jokowi dan Kiai Ma’ruf Amin, apakah saya berkhianat sama Habib Rizieq atau berkhianat pada Prabowo?” tanyanya.

KPK Jelaskan Potensi Rp 4.000 T, TKN Minta Prabowo Tak Salah Paham

Jakarta – Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo (Jokowi)-Ma’ruf Amin meminta capres Prabowo Subianto tak salah memahami perbedaan potensi pendapatan negara Rp 4.000 triliun dengan kebocoran anggaran Rp 2.000 triliun. Menurut TKN, KPK telah memberi penjelasan yang benar.

“Penjelasan Pak Saut (Wakil Ketua KPK Saut Situmorang) benar. Beda antara kebocoran dengan potensi penerimaan negara. Kalau kebocoran itu, uang negara yang sudah dalam APBN lalu dalam proses implementasi anggarannya terjadi penyimpangan yang tidak sesuai peruntukannya. Itu yang namanya kebocoran dan bisa dikatakan dikorupsi,” kata juru bicara TKN Ace Hasan Syadzily saat dihubungi, Senin (8/4/2019).

“Jadi Prabowo jangan salah ya dalam memahami kebocoran dengan potensi penerimaan negara,” tambahnya.

Ace Ace Hasan (Foto: dok. pribadi)

Pernyataan Saut yang dinilai benar oleh Ace itu ialah terkait penjelasan soal pernyataan koleganya, Basaria Pandjaitan, yang kemudian Prabowo. Saut menyebut pernyataan Basaria disalahpersepsikan.

“Itu kan meng-quoted dari Ibu Basaria. Sebenarnya statement itu lebih banyak datang dari saya. Saya mengatakan Indonesia ini bisa mengumpulkan sampai Rp 4.000 triliun. APBN kita sekarang kan Rp 2.400 T. Kami berdiskusi di banyak tempat, kita bisa mengejar Rp 4.000 T,” kata Saut di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Senin (8/4/).

Saut menegaskan bila yang disampaikan Basaria itu bukanlah kebocoran. Namun, ada potensi agar pendapatan negara Rp 2.000 triliun yang belum dapat diperoleh, sehingga pendapat negara belum mencapai Rp 4.000 triliun sebagaimana seharusnya pendapat yang disebutnya bisa dikumpulkan pemerintah Indonesia.

“Jadi kekurangan sekitar Rp 2.000 triliun, jadi itu bukan kebocoran, (tapi) potensi (pendapatan untuk APBN). Itu bukan soal kebocoran yang disampaikan oleh Ibu (Basaria) itu. Kita itu sebenarnya punya potensi banyak lagi (untuk APBN),” kata Saut.

Kembali ke Ace, dia mengatakan capres petahana Jokowi terus melakukan langkah kebijakan agar mendapatkan penerimaan negara yang maksimal. Contohnya anggaran APBN pemerintah saat ini terus naik dari tahun sebelumnya.

“Sementara kalau potensi penerimaan anggaran negara itu artinya bahwa kita memiliki sumber yang dapat digali secara maksimal untuk terus menambah pendapatan APBN kita. Misalnya, pajak pertambangan akan semakin besar kalau kita mampu terus mengeksplorasi kekayaan alam kita dengan sebaik-baiknya lalu pajak dan royaltinya dapat dipergunakan untuk menambah pendapatan negara. Langkah untuk mendapatkan penerimaan negara secara maksimal sudah dilakukan secara terus menerus oleh Pak Jokowi. Coba lihat, APBN kita dari tahun ke tahun semakin naik,” jelas Ace.

Adapun penjelasan Basaria yang dikutip Prabowo ialah:

“Tahun kemarin kita sudah berbicara berapa seharusnya penerimaan seluruh daerah yang bisa diterima kalau tidak terjadi kebocoran anggaran. Perhitungan sementara dari Litbang KPK harusnya kita bisa menerima Rp 4.000 triliun tapi di dalam kenyataannya sekarang APBN kita itu Rp 2.000 triliun sekian berarti hampir separuh tadi atau bahkan lebih mungkin, harusnya kalau kita melakukan dengan secara maksimal dan secara benar, tidak ada kebocoran, maka angka Rp 4.000 triliun itu harusnya bisa dicapai,” ujar Basaria pada Senin, (1/4).

Atas pernyataan Basaria itu, Prabowo mengaku bahagia. Dia menyatakan selama ini sering diejek ketika menyebut ada kebocoran anggaran Rp 1.000 triliun, namun ternyata data dari KPK menunjukkan angka lebih besar.

“Saya bersyukur alhamdulillah salah satu pimpinan KPK bilang bahwa sebenarnya kebocoran yang dihitung KPK Rp 2.000 triliun. Bahkan ada menteri pemerintah sendiri yang mengatakan loss di sektor tertentu lebih dari itu. Jadi akhirnya yang benar siapa?” kata Prabowo pada Jumat, (5/4).
(fai/haf)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

PBNU Jelaskan Maksud Ketua PWNU Jatim Soal ‘NU Goblok yang Tak Pilih Jokowi’

Jakarta – Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menjelaskan maksud penyataan Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jatim KH Marzuki Mustamar yang mengajak warga NU untuk mendukung capres Joko Widodo. PBNU menyebut KH Marzuki Mustamar sedang bicara mengenai memilih pemimpin berdasarkan rekam jejak atau track record.

“Pak Marzuki itu orang yang dikenal dengan cara yang berfikir logik dan itu biasanya dikaitkan dengan track record orang ketika dia bicara. Kalau dikaitan dengan Pak Jokowi itu biasanya orang NU sangat terkesan dengan apa yang diberikan Jokowi terhadap NU berkaitan dengan historisnya hadratussyekh KH Hasyim Asy’ari ketika beliau mengeluarkan resolusi jihad pada tanggal 22 Oktober 1945″ ujar Wasekjen PBNU, Masduki Baidlowi kepada wartawan, Minggu (7/4/2019).

Ia mengatakan sejarah resolusi jihad yang dikeluarkan KH Hashim Asy’ari itulah yang dijadikan Jokowi landasan penetapan hari santri. Menurutnya, bagi warga NU penetapan hari santri dianggap spesial. Untuk itu, Masduki mengatakan ajakan KH Marzuki untuk memilih Jokowi untuk mengingatkan warga NU agar bersyukur.

“Kemudian oleh Pak Jokowi tanggal 22 Oktober sejarah itu digunakan sebagai landasan utama untuk hari santri yang sampai sekarang pada 22 Oktober diperingati sebagai hari santri. Itu hanya ada pada era Pak Jokowi yang mau seperti itu. Makanya orang NU yang sangat mengerti sejarah itu sangat bersyukur dengan apa yang ditetapkan sebagai hari santri, itulah kemudian lantas Pak Marzuki Mustamar mengatakan kalau yang tidak pilih jokowi seperti itu karena dia berfikir logis itu kira-kira seperti itu,” ungkap Masduki.

“Itu yang membanggakan orang NU saat ini. Orang NU itu bangga karena ada hari santri itu bukan presiden yang lain bahkan tidak Gus Dur tapi Pak Jokowi,” sambungnya.

Masduki mengatakan selain hari santri, masih ada beberapa rekam jejak kepemimpinan Jokowi yang dinilai menunjukkan kedekatan dengan NU antara lain, mengajak ulama dan kiai berkumpul rutin di Istana Negara hingga mengadakan zikir dan istigasah di Istana. Rekam jejak itulah yang dijadikan alasan oleh KH Marzuki mengajak warga NU untuk memilih Jokowi.

“Kalau melihat track record yang akan kita pilih kalau kita memilih pemimpin kira-kira itu. Ya dalam hal ini pemimpin nasional hendaknya lihat track record, salah satu latar belakang itu tadi itu, tentu banyak latar belakang yang lain kedekatan dengan NU dan Jokowi, yang lain misalnya Pak Jokowi itu yang mengundang secara rutin orang yang berzikir di istana, istigasah di istana, mungkin yang dihitung oleh Pak Marzuki menghitung track record kan itu,” kata Masduki.

KH Marzuki Mustamar sebelumya meminta semua warga NU mendukung Jokowi. Menurutnya, dalam kepemimpinan Jokowi umat Islam digalakkan menggelar selawatan.

Seruan itu disampaikan Marzuki saat menggelar doa bersama dan deklarasi untuk mendukung Capres Cawapres nomor urut 01, Joko Widodo-Ma’ruf Amin. Bertempat di halaman parkir Pusat Informasi Pariwisata dan Perdagangan (PIPP) Kota Blitar, acara tersebut dihadiri ratusan jemaah NU di Blitar Raya.

“Biyen ora usum salawatan, saiki usum selawatan. Lha ngene kok enek wong NU ora dukung, berarti wong NU goblok (Dulu tidak musim selawatan, sekarang musim selawatan. Lah begini kok ada orang NU tidak mendukung, berarti orang NU goblok,” kata Ketua PWNU Jatim Marzuki saat berorasi, Minggu (7/4).
(ibh/nvl)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

BPN Jelaskan Klaim Kampanye Prabowo Dihadiri Lebih 1 Juta Orang

Jakarta – Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno menjelaskan klaim sang capres yang menyebut kampanye akbar di GBK, Senayan, Jakarta hari ini dihadiri lebih dari satu juta orang. Anggota Dewan Pengarah BPN, Fadli Zon, mengatakan satu juta orang yang dimaksud Prabowo termasuk mereka yang ada di luar GBK.

“Artinya yang di dalam dan di luar (GBK). Kita tidak bodoh dong. Kan kita tahu kursinya berapa, kita tahu. Jadi ya jangan salah paham,” kata Fadli saat dihubungi, Minggu (7/4/2019).

“Itu nggak perlu kecerdasan tinggi untuk mencerna itu. Yang dimaksud adalah yang di dalam dan di luar,” lanjut dia.

Waketum Gerindra itu mengatakan massa mengular di luar kawasan GBK. Fadli menegaskan BPN tahu persis kapasitas GBK.

“Penuh dong. Di luar sampai ke jalan-jalan utama, sampai di belakang gedung DPR itu penuh orang,” tutur Fadli.

Ia menyebut BPN Prabowo-Sandi awalnya hanya menargetkan GBK penuh saat kampanye akbar sang capres-cawapres. Namun, kata Fadli, massa yang hadir di luar ekspektasi. Padahal, menurut dia, berbagai hambatan sempat dialami panitia kampanye akbar saat hendak menggelar acara di GBK.

“Kami targetnya hanya memenuhi GBK, tapi ini sampai ke luar GBK. Itu pun dengan berbgaai macam hambatan dan izin yang bolak-balik berubah-ubah yang menjelaskan rezim ini berusaha menghambat kampanye 02 di mana-mana,” tegasnya.

Sebelumnya, Prabowo bicara soal jumlah peserta yang hadir di kampanye akbarnya. Dia mengklaim ada lebih dari satu juta orang yang hadir.

“Panita, berapa yang sudah dihitung hadir di sekitar Senayan? Berapa?” tanya Prabowo ke panitia. Dia berbicara dari atas panggung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Minggu (7/4).

“Satu juta lebih!” sambung Prabowo setelah mendapatkan jawaban dari panitia.

(tsa/tor)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

BPN Jelaskan Maksud Prabowo soal ‘Ibu Pertiwi Diperkosa’

Jakarta – Capres Prabowo Subianto menyebut negara sedang sakit dan Ibu Pertiwi tengah diperkosa. Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga Uno menjelaskan maksud pernyataan jagoan mereka.

“Maksud beliau, kondisi sekarang itu dengan ekonomi sulit lalu rakyat kesulitan mencari kerja, harga kebutuhan bahan pokok tinggi lalu ditambah sumber daya alam kita hasilnya dinikmati dibawa keluar negeri, itu maksudnya dibilang sama Pak Prabowo itu Ibu Pertiwi diperkosa,” kata juru bicara BPN, Andre Rosiade, kepada wartawan, Minggu (7/4/2019).

Menurut Andre, potret rakyat yang masih banyak belum sejahtera merupakan satu contoh Ibu Pertiwi tengah diperkosa. Dia menyebut kemiskinan saat ini belum tuntas, hanya bergeser dari satu keturunan ke generasi keturunan selanjutnya.

“Karena Ibu Pertiwi diperkosa akhirnya rakyat kita tidak bisa menikmati kesejahteraan, rakyat kita tetap miskin. Kemiskinan itu memang bergeser, bergeser dari kakek ke cucu,” kata Andre.

“Itu maksud Pak Prabowo. Ibu Pertiwi diperkosa itu intinya adalah rakyat semakin sulit. Tidak membuahkan kesejahteraan bagi rakyat. Pak Prabowo bilang kemiskinan sudah bergeser dari kakek ke cucu,” imbuh politikus Partai Gerindra itu.

Diberitakan sebelumnya, saat melakukan kampanye akbar di Stadion Gelora Bung Karno, Senayan Jakarta Pusat, Prabowo menyebut Indonesia sedang sakit karena kekayaan RI saat ini mengalir ke luar negeri,. Dia juga mengatakan ibu pertiwi tengah diperkosa.

“Saya berdiri di sini karena saya berpandangan bahwa negara kita sedang sakit, saudara-saudara sekalian. Ibu pertiwi sedang diperkosa, saudara-saudara sekalian!” kata Prabowo.

“Kekayaan kita diambil terus, hak-hak rakyat diinjek-injek, kepala desa dipanggil, diancam-ancam. Kiai-kiai, ulama, dikejar-kejar. Emak-emak ditangkap,” lanjut Prabowo.
(gbr/tor)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

BPN Prabowo Jelaskan Beda Pandangan Sandiaga-Fadli soal Sri Mulyani

JakartaBadan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno menjelaskan perbedaan pandangan antara cawapres Sandiaga dengan anggota Dewan Pengarah BPN, Fadli Zon terkait predikat Menteri Keuangan (Menkeu) terbaik se-Asia yang diraih Sri Mulyani. Menurut BPN, perbedaan pandangan itu hal lumrah.

“Beda pendapat biasa dalam demokrasi, pertama tentu kita menghargai lembaga apapun yang memberikan penghargaan kepada putra-putri bangsa Indonesia, apapun bidangnya, pendiikan kesehatan, kami kan terima kasih kalau ada putra- putri bangsa yang medapat penghargaan apakah tingkat ASEAN, Asia, maupun tingkat dunia, jadi kita harus hormati menghargai,” ujar juru debat BPN, Ahmad Riza Patria saat dihubungi, Jumat (6/4/2019).

Riza mengatakan pernyataan Sandi yang mengapresiasi Sri merupakan sikap spontan karena menghargai kerja Sri sehingga mendapat predikat itu. Dia menyebut Sandi memang kerap memberi apresiasi kepada seseorang karena menghormatinya.

Terkait pernyataan Sandi yang bicara kemungkinan melirik Sri Mulyani untuk masuk ke kabinetnya setelah menang, Riza mengatakan pihaknya akan mendukung Prabowo-Sandi untuk memilih kabinet kerjanya jika terpilih di pilpres nanti. Menurutnya, Prabowo-Sandi tidak menutup kemungkinan kabinet itu nanti isinya dari kabinet sebelumnya atau dari partai koalisi saat ini.

“Saya kira soal menteri jadi kewenangan Pak Prabowo, sebagai presiden, dan wapres ke depan, kami menyerahkan sepenuhnya kepada Prabowo-Sandi, itu kan kabinetnya setelah menang, saya kira saya hormati apapun nanti yang terbaik bagi Prabowo-Sandi untuk masuk di kabinetnya. Kami menghormati, kabinetnya kan bisa siapa saja, bisa kabinet sekarang, kabinet dulu juga sangat mungkin ya, semuanya mungkin. Jadi kami apresiasi apa yang disampaikan Sandi perlu diapresiasi, nah itulah Sandi memang orang baik,” jelasnya.

Sementara itu, jubir BPN Dian Fatwa mengaku tidak heran Sandiaga bicara ketertariakannya kepada Sri. Dia menyebut Prabowo-Sandi akan memilih anak bangsa terbaik di kabinetnya nanti, dia juga menyebut Prabowo-Sandi mampu mengurusi masalah yang ada di Indonesia.

“Jadi saya tidak heran bila Mas Sandi menyatakan hal tersebut, hal ini nantinya akan menjadi sebuah awalan membenahi praktik jual beli jabatan di mana KASN mensinyalir 90 persen jabatan di kementerian dan lembaga diperjualbelikan. Prinisp Bapak Prabowo selalu ingin memberi jalan dengan memberi dukungan terhadap anak-anak muda yang punya leadersip yang kuat untuk memimpi,” katanya.

Jubir BPN, Dian FatwaJubir BPN, Dian Fatwa Foto: Dok. Pribadi

Sebelumnya, Sandiaga mengapresiasi penghargaan yang diterima Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan terbaik se-Asia Pasifik tahun 2019 versi majalah keuangan FinanceAsia. Menurutnya, hal itu selaras dengan konsep pemerintahan yang diusung Prabowo-Sandi jika menang dalam Pilpres tanggal 17 April 2019.

“Bu Sri memiliki keharusan untuk punya pemerintahan yang kuat dengan kepemimpinan yang tegas. Bu Sri akan jauh lebih cemerlang bersama Prabowo-Sandi, karena kami jelas akan mereformasi secara struktural, dan itu dibutuhkan pemerintah yang kuat dengan kepemimpinan yang tegas,” tutur Sandi

Sementara Fadli menilai Sri Mulyani hanya sebagai menteri keuangan terbaik di mata asing bukan di mata masyarakat Indonesia. Sindiran itu diutarakannya melalui akun twiternya @fadlizon.

“Terbaik di mata asing, bukan di mata rakyat Indonesia. Ia telah membuat tuannya senang makanya diganjar hadiah. Bu, hadiah terbaik adalah dr rakyat, yaitu bisa tersenyum dg keadaan. Ekonomi sulit rakyat makin menderita,” cuit Fadli Zon seperti dilihat, Jumat (5/4).

(zap/gbr)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Bantah Intervensi, Mensesneg Jelaskan Surat ke KPU soal OSO

Jakarta – Kementerian Sekretariat Negara mengirim surat ke KPU terkait putusan PTUN soal pencalonan Oesman Sapta Odang (OSO) di Pemilu 2019. Menteri Sekretaris Negara Pratikno membantah pengiriman surat itu merupakan intervensi.

Pratikno menjelaskan, pengiriman surat tersebut merupakan tanggapan atas surat PTUN yang merujuk pada Pasal 116 Ayat 6 UU PTUN, yakni UU 51 Tahun 2009 tentang perubahan UU PTUN.

“Jadi surat-surat yang semacam itu. Jadi intinya setiap kali ada surat ketua PTUN, mensesneg atas nama presiden itu mengirim surat kepada pihak yang diwajibkan oleh PTUN untuk menindaklanjuti. Itu selalu begitu,” kata Pratikno di kompleks Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (5/4/2019).

Pratikno mengatakan surat dari Kemensesneg kepada KPU bukan yang pertama. Dia juga menegaskan, pengiriman surat terkait putusan pencalonan OSO tersebut merupakan permohonan dari Ketua PTUN.

“Sebagai tindaklanjut dari permohonan dari ketua PTUN. Memang itu ada kewajiban dari presiden di dalam UU PTUN tersebut,” kata mantan Rektor UGM ini.

“Makanya di situ kan kalimatnya kan karena kita diminta oleh Undang-Undang untuk mengawal tindak lanjut. Makanya kita kirim suratnya itu silakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan,” imbuhnya.

Pratikno pun menyerahkan sepenuhnya kepada KPU dalam menanggapi surat dari pihaknya itu. Dia yakin KPU bertindak sesuai dengan landasan hukum yang berlaku.

“Terserah lah KPU gimana, kan KPU punya landasan hukum untuk menindaklanjutinya. Makanya kita merujuknya kan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Itu bukan pertama kali surat seperti itu, itu sudah berkali-kali. Siapa saja kepada menteri, kepada KPU dan seterusnya,” katanya.

Pratikno membantah jika pengiriman surat itu disebut sebagai bentuk intervensi pemerintah terhadap KPU. Dia menegaskan, pengiriman surat itu sesuai dengan perintah Undang-Undang.

“Nggak, enggak (intervensi). Kita paham betul bahwa KPU lembaga independen. Jadi kita paham betul KPU adalah lembaga independen. Makanya kan rujukannya di situ sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kita sadar ada beberapa undang-undang yang harus dirujuk oleh KPU. Itu nanti telaahnya KPU,” katanya.

Pratikno menambahkan, KPU sudah membalas surat tersebut. Namun dia mengaku belum membacanya.

“Katanya sudah (dibalas), tapi saya belum baca. Ya katanya sudah,” ujar Pratikno.

“Tapi kan sekali lagi yang melaksanakan (putusan) PTUN KPU, bukan pemerintah bukan presiden. Jadi kewajibannya menurut undang-undang PTUN itu memang diatur di situ bahwa melaksanakan putusan,” jelasnya.
(jor/fdn)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>