Saat Khofifah Jawab Tudingan Rommy soal Rekomendasi Pejabat Kemenag

Jakarta – Mantan Ketua Umum PPP, Romahurmuziy, ‘bernyanyi’ dan menyeret nama Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dalam kasus dugaan jual beli jabatan di Kementerian Agama (Kemenag). Khofifah pun lantang menepis tudingan Rommy.

Nama Khofifah disebut-sebut Rommy saat menjalani pemeriksaan sebagai tersangka di Gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Jumat (22/3/2019).

Awalnya, sedikit demi sedikit Rommy mulai membuka kasusnya. Dia menegaskan tidak menerima uang apa pun seperti yang dituduhkan KPK, hanya meneruskan aspirasi rekomendasi nama-nama pejabat di Kemenag.
Rommy disangka KPK menerima suap dari Haris Hasanuddin dan Muhammad Muafaq Wirahadi. Haris merupakan Kepala Kantor Wilayah Kemenag Jawa Timur, sedangkan Muafaq sebagai Kepala Kantor Kemenag Gresik. Belakangan, keduanya diberhentikan oleh Kemenag dari jabatannya.

Aspirasi yang disebut Rommy itu diklaim berasal dari tokoh-tokoh tertentu. Rommy menyebut nama Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa.

“Tapi bahwa meneruskan aspirasi, apa yang saya teruskan bukan main-main. Contoh Haris, memang dari awal menerima aspirasi dari ulama seorang Kiai Asep Saifudin Halim adalah pimpinan pondok pesantren dan kemudian Bu Khofifah, beliau gubernur terpilih, jelas mengatakan, ‘Mas Rommy, percayalah dengan Haris, karena orang kerja bagus.’ Sebagai gubernur terpilih, beliau mengatakan kalau Mas Haris sudah kenal kinerjanya sehingga ke depan sinergi dengan Pemprov akan lebih baik,” tutur Rommy.

Menanggapi tuduhan Rommy, Khofifah angkat bicara. Dia menepis memberikan rekomendasi terkait kasus jual beli jabatan Kepala Kanwil Kemenag Jatim Haris Hasanudin. “Rek wajahku iki lo rek mosok onok wajah suap, wajah disuap, ya nggak?” tanya Khofifah di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Sabtu (23/3/2019).

Khofifah mengaku kaget saat namanya dicatut Rommy. “Sama sekali tidak benar. Silahkan tanya mas Rommy karena saya juga kaget. Rekomendasi dalam bentuk apa yang saya sampaikan. Jadi sebaiknya teman-teman bisa mengonfirmasi kepada mas Rommy,” pinta Khofifah.

Khofifah juga mengaku terakhir ketemu Rommy saat pelantikannya di Istana Negara pada 13 Februari lalu. Saat itu, Rommy hanya mengucapkan selamat kepadanya.

Tentang Haris, Khofifah mengaku tidak mengenal Haris secara personal meski Haris merupakan menantu Ketua Timsesnya M Roziqi. “Secara personal tidak, tetapi bahwa beliau pernah (menjadi) kepala kanwil Kemenag Surabaya. Beliau sempat plt, saya sempat ketemu di pengajian sekali,” kata Khofifah.

Pertemuan Khofifah dengan Haris pun tak hanya sekali. Khofifah menyebut dia pernah juga bertemu saat sedang audiensi dan beberapa pertemuan lainnya. “Kemudian saya sempat ketemu lagi di raker pim setelah mejadi gubernur. Saya ketemu lagi ketika beliau audiensi di sini. Jadi saya mengajak mediskusikan data yang diserve oleh UIN Syarif Hidayatullah, saya minta kita sama-sama melakukan pemeteaan dan itu pak Haris datang dengan tim dan saya juga menerima dengan tim,” papar Khofifah.

Khofifah juga menegaskan meski Haris merupakan menantu Kiai Roziqi, namun hal tersebut tidak berpengaruh pada pelelangan jabatan. Terlebih, jika tak memenuhi kualifikasi, tak akan bisa mendapat jabatan tersebut.

“Iya saya tahu juga belakangan bahwa Pak Haris adalah menantu dari Pak Roziqi, tapi teman-teman, yang namanya open bidding ya open bidding. Anak ya anak, mantu ya mantu, itu bersifat personal. Kalau tidak memenuhi kualifikasi kan nggak bisa ikut open bidding,” ucapnya.

Untuk itu, Khofifah menegaskan jika dirinya siap untuk dipanggil KPK guna mengklarifikasi kabar yang beredar.
“Kita harus support, apa yang dilakukan KPK itu adalah dalam rangka membangun kepercayaan kepada masyarakat,” kata Khofifah.

Khofifah juga berkomitmen untuk membangun pemerintahan yang bersih. “Komitmen kita untuk membangun pemerintahan yang bersih, komitmen kita menjaga, bahwa dipastikan tidak boleh ada jual beli jabatan, saya rasa semua akan support itu, saya siap menyampaikan klarifikasi,” tegasnya.
(aan/hri)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Tim Konsultan Jawab Isu Keselamatan Sirkuit MotoGP Mandalika

Liputan6.com, Lombok – Sirkuit Mandalika sudah resmi masuk dalam agenda MotoGP 2021. Sirkuit yang berlokasi di Nusa Tenggara Barat (NTB) bakal menjadi sirkuit jalanana (street circuit) pertama di MotoGP.

Tak ayal, isu keselamatan pembalap pun menjadi pertanyaan besar. Pihak MRK1 yang ditunjuk menjadi konsultan sirkuit Mandalika menjawab pertanyaan tersebut.

“Kami sangat sadar ketika kami mengumumkan proyek ini, ada yang skeptis dengan konsep sirkuit jalanan. Kami harus menjelaskan bahwa lintasannya telah didesain dan akan dibangun berdasarkan standar keselamatan untuk MotoGP,” ujar Mark Hughes selaku perwakilan dari MRK1 seperti dilansir Crash.

Seperti diketahui, pihak Dorna selaku promotor MotoGP telah mengizinkan Indonesia masuk dalam kalender balap 2021. Tak hanya MotoGP, sirkuit Mandalika juga dijadwalkan masuk ke agenda Superbike.

Rencananya, sirkuit Mandalika akan dibangun di area 105,4 hektar. Pemerintah Indonesia menunjuk ITDC (Indonesia Tourism Development Corporation) selaku BUMN untuk membangun dan mengelola sirkuit tersebut.

Berita video MotoGP Qatar 2019 yang berlangsung sengit antara Marc Marquez dengan Andrea Dovizioso.

TKN Jawab Kritik soal Kartu Sakti Jokowi: Cara Pikir Fadli Tertinggal 30 Tahun

Jakarta – Anggota Dewan Pengarah Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Fadli Zon, menyebut konsep tiga kartu sakti Jokowi-Ma’ruf Amin kuno dan merupakan cara berpikir zaman kuda. Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf balik menyindir cara pikir Fadli tertinggal.

“Terlihat sekali cara berpikir Fadli Zon dan BPN tertinggal 30 tahun dalam menyikapi soal kartu-kartu yang ditawarkan Pak Jokowi dan Kiai Ma’ruf Amin,” kata juru bicara TKN, Ace Hasan Syadzily kepada wartawan, Selasa (19/3/2019).

“Kalau sekarang di dompet mereka ada kartu ATM, kartu kredit, atau e-money apakah itu kartu-kartu yang mereka gunakan itu adalah produk zaman kuda?” imbuh dia.


Menurut Ace, Fadli tidak menangkap maksud kartu-kartu sakti yang akan dikeluarkan Jokowi-Ma’ruf. Dia mengatakan kartu-kartu tersebut visioner menjawab persoalan masyarakat.

“Gagasan Pak Jokowi dan Kiai Ma’ruf Amin lebih visioner. Pertama, mendorong inklusi keuangan dengan model cashless (nontunai), di mana pola penyaluran bantuan baik sembako murah, dana kuliah maupun pra kerja disalurkan dengan cara non tunai,” jelas Ace.

“Dengan penerapan model non tunai, maka penyaluran bantuan menjadi tepat sasaran dan bisa mengurangi kebocoran,” lanjut dia.

Ia pun menyebut Fadli bak kura-kura dalam perahu. Ace menyinggung gagasan Sandiaga Uno yang berencana memaksimalkan fungsi e-KTP. Menurut Ace, e-KTP belum siap untuk difungsikan sekaligus untuk program bantuan pemerintah.

“Fadli Zon dan BPN seperti kura-kura dalam perahu. e-KTP belum siap digunakan sebagai kartu segala hal. Untuk itu dipakai kartu per sektor agar masyarakat lebih mudah mengakses bantuan sosial dari negara. Kalau masyarakat sudah siap, ke depan mungkin tidak perlu lagi pakai kartu, tapi bisa akses bantuan sosial pakai handphone,” ungkap Ace.

Sebelumnya, Fadli Zon, mengkritik tiga kartu sakti Jokowi-Ma’ruf Amin, yaitu Kartu Kuliah, Kartu Sembako Murah, dan Kartu Pra-Kerja. Fadli menyebut konsep kartu-kartu tersebut kuno.

“Saya kira sudah saatnya kita jangan berpikir pakai kartu-kartu lagi. KIS, KIP… nanti Kartu Indonesia Bodoh, Kartu Indonesia Sabar, saya kira itu cara kuno,” kata Fadli di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (18/3).

Fadli mengunggulkan gagasan Sandiaga Uno soal memaksimalkan fungsi e-KTP. Berbeda dengan Sandiaga yang berpikir modern, Fadli menilai cara berpikir timses Jokowi-Ma’ruf yang mengeluarkan banyak kartu tak efisien.

“Menurut saya, ini satu hal yang kontradiktif. Di satu sisi mengajak maju dengan bicara Revolusi 4.0, di sisi lain cara berpikirnya masih di zaman kuda. Orang belum ada mobil gitu,” ucapnya.
(tsa/mae)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Hasto: Ma’ruf Amin Unggul Jawab Pertanyaan Debat Cawapres

Liputan6.com, Jakarta – Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf Amin, Hasto Kristiyanto menilai cawapres nomor urut 01 unggul dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan dibanding rivalnya Sandiaga Uno saat debat cawapres, Minggu malam.

Menurut Hasto, ketika Sandiaga menanyakan tentang kebijakan tenaga kerja asing, Ma’ruf Amin mendengarkan pertanyaan tersebut dengan seksama, sehingga jawaban yang disampaikan pun fokus.

“Bagaimana jumlah tenaga kerja asing, dari prosentasinya adalah terendah di dunia. Kiai Ma’ruf juga menegaskan kebijakannya bahwa transfer of technology, ruang lingkup tenaga kerja asing tidak pada sektor yang berkaitan dengan usaha UMKM rakyat, serta pentingnya mendorong peningkatan kualitas tenaga kerja Indonesia, merupakan jawaban yang muncul melalui proses mendengarkan,” kata Hasto dikutip dari Antara, Minggu (17/3/2019).

Hasto melihat dalam debat tersebut Sandiaga tidak memiliki empati untuk mendengarkan berbagai persoalan. Jawaban atas stunting melalui sedekah putih, dipatahkan Ma’ruf bahwa sangat penting bagi balita menerima ASI dalam dua tahun sejak kelahirannya.

Menurut Hasto, hal itu adalah hasil pemahaman Ma’ruf karena mendengarkan suara ibu.

“Berbeda dengan Sandi, tidak cermat dengan substansi pertanyaan Kiai Maruf, maka terkait instrumen apa yang bisa dipakai agar dana transfer daerah di bidang pendidikan benar-benar membawa manfaat melalui outcomes yang jelas, terukur, dan berdaya guna, tidak bisa dijawab dengan baik oleh Sandi,” kata dia.

Jawab Sandiaga soal KTP, Ma’ruf Amin: Itu Belum Cukup Selesaikan Masalah

Di sisi lain, Ma’ruf menyebut jaminan kesehatan BPJS memang perlu perbaikan. Dia berkata bakal menyempurnakannya.

“Biasa kalau itu ada sedikit-sedikit harus dilakukan perbaikan. Itu yang saya maksud kita memperbesar menyempurnakan, menambah hal kurang. Tapi secara prinsip ini kerja besar visioner dan inovatif,” jelasnya.

Dalam pernyataan penutup debat cawapres, Sandiaga menyinggung kartu sakti Jokowi. Sandiaga mengeluarkan KTP miliknya. Dia menegaskan, pihaknya tak akan membebani anggaran negara dengan membuat bermacam-macam kartu.

“Keluarkan dompet, ambil satu kartu menjadi identitas kita yaitu KTP. KTP ini sudah ada chip canggih. Semua program kami ini cukup satu kartu, yaitu KTP,” tutup Sandi.

Saksikan video pilihan berikut ini:

Walau mengaku dirinya tak muda lagi, Ma’ruf Amin mengaku siap mengabdi untuk negara dengan menjadi wakil presiden.

Solskjaer Jawab Rumor Bale ke MU

“Banyak faktor yang dipertimbangkan ketika Anda merekrut pemain. Bagi media atau fans mungkin hanya berpikir jangka pendek, namun tidak bagi klub,” kata Solskjaer seperti dilansir Evening Standard.

“Klub harus berpikir jangka panjang sebelum membeli pemain. Selain itu si pemain juga harus punya kepribadian yang cocok,” katanya menambahkan.

“Untuk sekarang saya tak mau berbicara soal Bale atau pemain lain yang lebih spesifik. Yang jelas kami mencari pemain yang berkualitas dan membantu tim.”

Tarrant Bertanggung Jawab Atas Teror 36 Menit di 2 Masjid New Zealand

Wellington – Kepolisian Selandia Baru (New Zealand) meyakini satu tersangka bertanggung jawab atas serangan teroris mematikan di dua masjid yang ada di kota Christchurch. Aksi keji tersangka yang menewaskan 49 orang itu dilakukan dalam kurun waktu 36 menit.

Seperti dilansir media lokal Selandia Baru, The New Zealand Herald, Sabtu (16/3/2019), tersangka yang diidentifikasi bernama Brenton Tarrant, seorang warga Australia, telah ditangkap otoritas setempat. Pada Sabtu (16/3) ini, Tarrant dihadirkan dalam persidangan untuk didakwa atas pidana pembunuhan.

Dalam keterangan terbaru, Komisioner Kepolisian Selandia Baru, Mike Bush, mengungkapkan bahwa Tarrant bertanggung jawab atas dua penembakan brutal di Masjid Al Noor di Deans Ave dan di sebuah masjid di Linwood Ave, pada Jumat (15/3) waktu setempat.

Kedua masjid diketahui hanya berjarak 7 menit jika ditempuh dengan mobil.
Disebutkan Bush bahwa Tarrant tidak mau bekerja sama saat akan ditangkap polisi. Dia sampai harus diseret keluar mobil oleh dua polisi bersenjata yang menangkapnya pada Jumat (15/3) waktu setempat.

Bush menyatakan Tarrant dibekuk sekitar 36 menit usai penembakan pertama terjadi di Masjid Al Noor. Dia memuji keberanian para polisi yang berhasil menangkap Tarrant dengan cepat.

Selain Tarrant, sebelumnya ada tiga orang lainnya — dua pria dan satu wanita — yang ditangkap terkait penembakan brutal, yang disebut sebagai serangan teroris oleh Perdana Menteri Jacinda Ardern. Satu orang di antaranya telah dibebaskan. Menurut CNN, orang yang dibebaskan itu merupakan seorang warga yang ingin membawa pulang anak mereka usai teror terjadi, namun membawa senjata api.

Dua orang lainnya, sebut Bush, masih dalam penyelidikan. Bush menyebut dua orang yang masih ditahan itu bisa dijerat dakwaan pidana terkait penembakan brutal tersebut. Identitas keduanya tidak diungkap ke publik.

Lebih lanjut, Bush mengonfirmasi bahwa korban tewas termuda dalam serangan teroris ini merupakan seorang anak-anak. Namun dia menolak menyebut usianya.

Jumlah korban tewas sejauh ini dilaporkan mencapai 49 orang dan puluhan orang lainnya mengalami luka-luka. Otoritas setempat memperkirakan jumlah itu masih bisa bertambah. Disebutkan The New Zealand Herald bahwa satu korban luka-luka yang kritis di rumah sakit, akan menjalani operasi selama 6,5 jam pada siang ini. Disebutkan bahwa korban terkena banyak tembakan di tubuhnya.

(nvc/haf)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

TKN Jokowi Jawab Tudingan BPN soal ‘Banyak Produksi Koruptor’

Jakarta

“Salah besar! Justru dengan adanya kasus ini, presiden memperlihatkan dan menjawab tudingan bahwa tidak benar hukum ‘tajam ke bawah dan tumpul ke atas’ artinya, presiden dan pemerintah tidak pernah tebang pilih atau intervensi dalam kasus hukum! Karena penegakan hukum harus berjalan sebagaimana fungsinya,” kata Juru Bicara TKN Irma Suryani Chaniago, saat dihubungi, Sabtu (16/3/2019).

Irma lalu menyinggung tudingan kubu paslon 02 bila ada pihaknya terkena kasus hukum akan dianggap sebagai bentuk kriminalisasi. Irma menilai justru hal itu lah yang dianggap intervensi.

“Bukan sebaliknya seperti disebelah kalau genk-nya melanggar hukum alasan yang dikemukakan pasti ‘kriminalisasi’ dan dijanjikan akan dibebaskan begitu berkuasa! Tanpa melalui proses hukum! Itu yang namanya intervensi dan diktator!” ujarnya.

Menurut Irma, selama ini pemerintahan Jokowi mendukung penguatan KPK, tidak seperti kubu pendukung paslon 02, Fahri Hamzah, yang dinilainya ingin melemahkan KPK. Dia mengatakan Jokowi juga menolak adanya revisi UU KPK dan mendukung program pengaduan online kepada KPK.

“Pak jokowi selama ini selalu men-support KPK dalam penegakan hukum! Beliau tidak setuju dengan Fahri Hamzah yang selalu mendelegitimasi KPK, Fahri itu kan ada di 02, minta KPK dibubarkan loh! Pak Presiden Jokowi juga yang menolak revisi UU KPK dan mendukung program pengaduan online KPK. Jadi Andre itu asbun, tapi saya sih maklum, miskin data dia,” kata politikus Partai NasDem itu.

Sementara itu, terkait dengan kasus yang menjerat Rommy sendiri, Irma mengaku prihatin. Ia mengaku TKN masih mengedepankan asas praduga tak bersalah, serta menghormati proses hukum.

“Sebagai sahabat kami tentu prihatin dan tetap mengedepan kan azaz praduga tidak bersalah. Meski pun begitu penegakan hukum adalah yang utama bagi Pak jokowi,” ucap Irma.

Sebelumnya, BPN Prabowo-Sandiaga menyebut OTT terhadap Ketum PPP Romahurmuziy merupakan puncak gunung es penanda banyaknya kader koalisi 01 yang terjerat korupsi. BPN mengungkit pernyataan Prabowo soal korupsi sudah stadium 4.

“Penangkapan Ketum PPP Rommy ini adalah puncak gunung es bahwa koalisi Pak Jokowi ini adalah koalisi parpol yang banyak memproduksi koruptor dan juga mengkonfirmasi pernyataan Pak Prabowo mengenai perilaku korupsi di Indonesia sudah di stadium 4,” ucap juru bicara BPN Andre Rosiade kepada wartawan, Jumat (15/3).


(yld/haf)
<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Kemendagri Jawab BPN soal Banyak Warga Lahir di 1 Juli dan 31 Desember

Jakarta – Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga menganggap tak wajar terkait banyaknya warga yang lahir pada tanggal 1 Juli dan 31 Desember. Kemendagri memberikan penjelasan mengenai hal tersebut.

“Kebijakan tentang tanggal lahir 31 Desember dan 1 Juli sudah berlangsung lama sejak kemendagri menggunakan simduk (sistem informasi manajemen kependudukan),” kata Dirjen Dukcapil Kemendagri, Zudan Arif, kepada wartawan, Senin (11/3/2019).

Zudan mengatakan kebijakan tentang tanggal lahir 1 Juli dan 31 Desember merupakan kebijakan lama. Dalam kebijakan simduk sebelumnya, semua penduduk yang lupa tanggal kelahirannya akan ditulis lahir pada 31 Desember.

“Saat menggunakan simduk sebelum tahun 2004, semua penduduk yang lupa atau tidak tahu tanggal lahirnya di tulis 31 Desember,” ujarnya.

Kebijakan pun berubah ketika berlaku sistem informasi administrasi kependudukan (SIAK). Warga yang tidak ingat tanggal lahir akan dicatat lahir pada 1 Juli.

“Sejak berlaku SIAK tahun 2004, penduduk yang lupa atau tidak ingat tanggal lahirnya ditulis 1 Juli. Bila tidak ingat tanggal tapi ingat bulannya maka ditulis tanggal 15,” imbuh Zudan.

“Kebijakan di atas kemudian diperkuat dengan Permendagri 19 tahun 2010,” sambungnya.

Sebelumnya, Direktur Komunikasi dan Media Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Hashim Djojohadikusumo, menyambangi kantor KPU. Hashim menyebut ada 17,5 juta nama di daftar pemilih tetap (DPT) yang mereka anggap tidak wajar.

“Kami BPN tim IT kami masih ada masalah sejumlah nama kurang lebih 17,5 juta nama ya, itu minimal. Itu namanya dianggap ganda, bisa juga dinilai invalid dll,” kata Hashim di KPU, Jl Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Senin (11/3/2019).

Hashim mengatakan tim IT BPN melakukan verifikasi dan investigasi terhadap data Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan tahap II (DPTHP) tanggal 15 Desember 2018. Hashim mengatakan data yang dianggap tak wajar, misalnya orang yang lahir pada tanggal 1 Juli secara akumulasi mencapai 9,8 juta, tetapi pada hari lainnya seperti 2 Juli datanya hanya 520 ribu sehingga itu dianggap tak wajar.

“Pada hari-hari lain rata-rata yang lahir 520 ribu orang ya, terus tiba-tiba tanggal 1 Juli 9,8 juta, tanggal 2 Juli 520 ribu dan ini kan kita anggap nggak wajar,” ujar Hashim.

Ada tiga tanggal kelahiran yang dianggap tak wajar oleh Hashim, pertama 1 Juli sebanyak 9,8 juta, tanggal 31 Desember sebanyak 5,3 juta, dan 1 Januari 2,3 juta. Dia menambahkan, BPN dan KPU akan melakukan pengecekan DPT bersamaan ke daerah terkait temuan DPT janggal tersebut.

(knv/nvl)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Juara, Dovizioso Jawab Tantangan Marquez di MotoGP Qatar

1. Andrea Dovizioso (Ducati) 25 poin

2. Marc Marquez (Repsol Honda) 20 poin

3. Cal Crutchlow (LCR Honda) 16 poin

4. Alex Rins (Suzuki Ecstar) 13 poin

5. Valentino Rossi (Monster Yamaha) 11 poin

6. Danilo Petrucci (Ducati) 10 poin

7. Maverick Viñales (Monster Yamaha) 9 poin

8. Joan Mir (Suzuki Ecstar) 8 poin

9. Takaaki Nakagami (LCR Honda) 7 poin

10. Aleix Espargaro (Factory Aprilia Gresini) 6 poin

11. Franco Morbidelli (Petronas Yamaha) 5 poin

12. Pol Espargaro (Red Bull KTM) 4 poin

13. Jorge Lorenzo (Repsol Honda) 3 poin

14. Andrea Iannone (Aprilia Gresini) 2 poin

15. Johann Zarco (Red Bull KTM) 1 poin

16. Fabio Quartararo (Petronas Yamaha SRT) 0 poin

17. Miguel Oliveira (Red Bull KTM) 0 poin

18. Karel Abraham Reale (Avintia) 0 poin

19. Tito Rabat (Reale Avintia) 0 poin

20. Hafizh Syahrin (Red Bull KTM) 0 poin

Saksikan video pilihan berikut ini:

Berita video pembalap tim Repsol Honda, Jorge Lorenzo dan Marc Marquez, menjadi duet pembalap terkuat untuk MotoGP 2019.