Baru Bebas, Adik Abu Bakar Ba’asyir Meninggal Dunia

Jakarta – Adik terpidana kasus terorisme, Abu Bakar Ba’asyir, Noeim Ba’asyir, yang baru saja bebas dari penjara, meninggal dunia. Diduga Noeim meninggal karena mengalami sakit jantung.

“Saya telah mengecek ke Polres Surakarta, menginfokan bahwa Noeim Ba’asyir benar, baru saja meninggal dunia,” kata Kabid Humas Polda Jawa Tengah (Jateng) Kombes Agus Tri Atmaja ketika dikonfirmasi detikcom, Sabtu (23/2/2019).

Noeim Ba’asyir dikabarkan mengalami sakit jantung dan sempat diberi pertolongan pertama ke RS Kustati, Solo. Saat ini jenazahnya dikabarkan masih berada di rumah sakit.

“Kabarnya (meninggal) barusan,” imbuh Agus.

Noeim baru saja menghirup udara bebas setelah menjalani proses pemidanaan selama 6 tahun. Dia bebas murni pada 19 Februari kemarin.

Dua tahun terakhir masa penahanannya, dia menghuni Lapas Tulungagung. Noeim kerap berpindah lapas selama menjalani masa tahanan.

Pada 19 Februari 2019 lalu, Noeim baru saja bebas dari LP Tulungagung. Selama hampir 2 tahun terakhir Noeim menjalani pemidanaan di Lapas Klas IIB Tulungagung.
(aud/rvk)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

PSI: Ingin Lihat Anies Baswedan Jadi Capres, Mesti Dukung Jokowi

Jakarta – Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mengatakan kemenangan Joko Widodo-Ma’ruf Amin di Pilpres 2019 turut menghadirkan proses kaderisasi kebangsaan. Menurut PSI, pemimpin-pemimpin muda akan lahir pasca Jokowi memimpin dua periode.

“Memenangkan Jokowi berarti memastikan pada pemilu 2024 akan terjadi proses kaderisasi kebangsaan. Pak Jokowi sudah pasti tidak bisa maju lagi sebagai presiden secara konstitusional. Kiai Ma’ruf beberapa kali menegaskan bahwa beliau akan mendampingi Pak Jokowi untuk menyiapkan landasan yang kuat bagi generasi muda,” kata Sekjen PSI Raja Juli Antoni dalam diskusi ‘Menangkan Jokowi, Pilih PSI’ di Toraja, Sulawesi Selatan, dikutip dari keterangan tertulis, Sabtu (23/2/2019).

Menurut Toni, memenangkan Jokowi artinya turut mendukung lahirnya pemimpin muda dan segar. Sebab, Jokowi tak akan lagi maju di Pemilu 2024 jika merujuk pada konstitusi.
“Bagi saya memenangkan Jokowi tidak hanya untuk meneruskan program-program kerakyatan dan pembangunan infrastuktur yang sudah terlaksana 4 tahun ini. Dengan demikian pada pemilu 2024 kita benar-benar akan memiliki calon-calon presiden dan wakil presiden yang muda dan segar dari berbagai garis ideologi,” tuturnya.

Karena itu, kata Toni, para pendukung Anies Baswedan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), hingga Sandiaga Uno harus mendukung Jokowi jika ingin melihat jagoannya maju sebagai presiden 2024-2029. Ia juga menyebut nama Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.

“Yang ingin melihat Anies Baswedan menjadi capres, mesti dukung Jokowi. Pendukung AHY (Demokrat), Anis Matta (PKS), Hanafi Rais, dan Hanum Rais (PAN) bahkan pendukung Mas Sandi Uno mesti bantu Jokowi menang, agar jagoan-jagoan kalian bisa running di 2024 nanti,” ujar Toni.

“Begitu pula Risma (Surabaya), Khofifah (Jatim), Ridwan Kamil (Jabar), Nurdin Abdullah (Sulsel), dan Ganjar Pranowo (Jateng) hanya bisa menjadi capres dan cawapres kalau para pendukung mereka memenangkan Jokowi,” imbuhnya.

Alasannya, kaderisasi pemimpin nasional akan terhenti jika Prabowo Subianto menang Pilpres 2019. Sebab, menurut Toni, Prabowo akan kembali maju untuk kali kedua di 2024.

“Kaderisasi kepemimpinan nasional akan mandek bila Prabowo menang pemilu ini. Di 2024 pasti dia akan maju lagi untuk periode kedua. Sudah pasti, orangnya sangat ambisius begitu,” kata Toni.

“Artinya pemimpin-pemimpin keren di atas tidak akan bisa menjadi orang nomor 1 dan nomor 2 di negeri ini bila Prabowo menang pilpres tahun ini,” tegasnya.
(tsa/zak)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Deretan Lumbung Suara Jokowi dan Prabowo, Mampukah Naikkan Elektabilitas?

Liputan6.com, Jakarta – Saling klaim kemenangan di daerah-daerah yang menjadi titik kelemahan masing-masing pasangan calon atau paslon, kini gencar dilakukan tim pemenangan Jokowi-Ma’ruf Amin dan Prabowo Subianto.

Kondisi ini tak bisa dipungkiri lantaran kedua kubu menjelang Pilpres 2019 kerap berkampanye di daerah-daerah yang pada Pilpres 2014 silam menjadi titik lemah Jokowi dan Prabowo.

Tentu itu dilakukan untuk menaikkan elektabilitas keduanya hingga akan mempengaruhi jumlah pemilih pada pertarungan final, 17 April 2019.

Dari sejumlah survei, baik independen maun internal parpol menyebutkan, pasangan cawapres nomor urut 1, Jokowi-Ma’ruf Amih masih lebih unggul dibanding Prabowo-Sandiaga.

Wakil Ketua TKN Jokowi-Ma’ruf Amin, Abdul Kadir Karding mengatakan, elektabilitas pasangan capres cawapres ini berada di angka 56 persen. “Di kisaran angka 56 persen,” ucap Karding saat dikonfirmasi, Rabu, 6 Februari 2019.

Meski demikian diakui Karding ada sejumlah daerah, dimana Jokowi-Ma’ruf masih kalah tipis dari Prabowo-Sandi. Di antaranya Jawa Barat dan Banten.

Berikut deretan lumbung suara Jokowi-Ma’ruf Amin dan Prabowo-Subianto yang berpotensi menaikkan elektabilitas kedua paslon:

2 dari 6 halaman

Kekuatan Jokowi

Berdasarkan rilis sejumlah lembaga survei, Jokowi-Ma’ruf mengungguli Prabowo-Sandi hampir di seluruh pulau besar di Indonesia. Seperti Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Bali, daerah Nusa Tenggara ditambah Maluku dan Papua.

Bahkan diprediksi Provinsi Jawa Tengah, Jawa Timur serta Yogyakarta akan menjadi lumbung suara Jokowi-Ma’ruf Amin dengan pencapaian suara mencapai 57,1 persen.

Bahkan oleh Lembaga Surabaya Survey Center (SSC) diperkirakan, kedua pasangan ini akan menang telak di Jawa Timur dengan meraih suara sebesar 55.9 persen.

3 dari 6 halaman

Kelemahan Jokowi

Seperti disebutkan di atas, DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten merupakan titik lemah Jokowi-Ma’ruf Amin dalam perolehan suara. Khususnya di Priangan Barat yakni Sukabumi, Cianjur dan Priangan Timur yakni Garut dan Tasikmalaya.

“TKD akan terus lakukan sosialisasi juga untuk kampanye di sana. Sebab kalau program-program yang dilakukan Pak Jokowi kan sudah cukup dan bagus, sudah diterima masyarakat. Tinggal bagaimana supaya masyarakat di sana kemudian juga tingkat elektoralnya tinggi,” ” ungkap Sekretaris TKD Abdy Yuhana.

Begitu pula di Madura. Perolehan suara Jokowi pada Pilpres 2014 yang saat itu dipasangkan dengan Jusuf Kalla, kalah parah di empat kabupaten di Pulau Madura.

Banten juga diperkirakan masih akan menjadi basis Prabowo. Jokowi- Ma’ruf Amin hanya unggul di Kabupaten Lebak dari delapan Kabupaten/Kota di Banten versi survei internal.

“Di Banten kalah tipis sekitar 5 sampai 6 persen. Kita kalah di tujuh Kabupaten/Kota kalah tipis, kita menang hanya di Lebak,” kata Ketua Tim Kampanye Daerah (TKD) Jokowi-Ma’ruf Amin Banten Asep Rahmatullah saat dikonfirmasi.

4 dari 6 halaman

Kekuatan Prabowo

Dari hasil survei internal yang dilakukan tim Prabowo-Sandiaga disebut sejumlah provinsi akan menjadi lumbung suara kedua paslon ini. Misalnya di Pulau Sumatera, kubu Prabowo diklaim unggul di Aceh, Sumatera Barat dan Riau.

Sementara di Pulau Jawa, Kubu Prabowo juga merasa unggul di Banten, DKI Jakarta dan Jawa Barat. Menurut pengurus Partai Gerindra, hal tersebut merupakan bentuk bukti nyata kerja keras para kadernya.

“Merupakan hal mutlak kalau kami berada di tengah-tengah masyarakat, berarti masyarakat bisa menilai,” ucap Ketua DPD Gerindra Banten Desmon J Mahesa di kediamannya, usai acara bersama Cak Nun dan Kiai Kanjeng, di Kota Serang, Banten, Kamis (7/6/2018).

Sementara di kawasan Indonesia bagian Timur, Andre mengungkapkan, di Pulau Sulawesi Prabowo-Sandi unggul. Begitu pula di Kalimantan, di beberapa titik, Prabowo-Sandi ada yang unggul dan kalah.

“Kita Sulawesi unggul, Kalimantan ada menang dan ada yang kalah, NTB menang, NTT kalah, Papua masih tertinggal,” ungkap Jubir Prabowo-Sandiaga, Andre Rosiade.

Sementara untuk di kawasan Indonesia bagian Timur, Andre mengungkapkan, di Pulau Sulawesi Prabowo-Sandi unggul. Begitu pula di Kalimantan, di beberapa titik, Prabowo-Sandi ada yang unggul dan kalah.

5 dari 6 halaman

Kelemahan Prabowo

Berkaca dari beberapa hasil survei yang menyatakan kubu Jokowi-Ma’ruf masih lebih unggul, Timses Prabowo-Sandi kini tengah mengejar ketertinggalan.

Meski disebutkan selisih elektabilitas paslon nomor urut 02 dengan Jokowi-Ma’ruf tinggal 4 persen, masih ada sejumlah pekerjaan rumah yang harus menjadi perhatian Timses Prabowo-Sandiaga untuk mendulang suara.

Salah satunya adalah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Hal inilah yang menjadi kenapa Prabowo-Sandi ingin mendirikan Markas di provinsi yang menjadi basis massa terbesar PDIP yakni Jawa Tengah.

Koordinator Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga, Dahnil Anzar Simanjuntak mengungkap, alasan rencana dibangunnya markas mereka di Jawa Tengah.

“Berdasarkan survei kita, memang Jateng menjadi istilah ‘Battle Ground’. Banyak tempat kita menang tipis,” kata Dahnil di Kantor Seknas, Hos Cokroaminoto, Jakarta Pusat, Minggu (9/12/2018).

Namun, Dahnil percaya kali ini magnet Prabowo akan mampu menjadi magnet yang sangat kuat untuk menaikkan elektabiltas Prabowo-Sandi.

6 dari 6 halaman

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Kemenag Minta Pengurus Masjid Selektif Undang Penceramah

Liputan6.com, Jakarta – Drijen Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Muhammadiyah Amin mengimbau semua pihak agar masjid tidak dimanfaatkan kelompok tertentu untuk melakukan dakwah negatif, seperti hoaks, ujaran kebencian, radikalisme dan lainnya.

“Masjid adalah tempat ibadah dan tempat umat untuk mendapatkan kedamaian,” ujar Amin di sela menjadi narasumber Rakor Pembentukan Pokja Pendamping Sasaran Deradikalisasi Wilayah Jatim, Jateng dan DI Yogyakarta di Surabaya, Kamis, 21 Februari 2019. 

Terlebih, kata dia, di tahun politik sekarang ini pengurus masjid dan jamaah harus teliti dan selektif mengundang penceramah, sebab masjid sangat rentan dijadikan tempat berkampanye dengan berdalih melakukan dakwah.

“Jangan sampai masjid yang seharusnya sebagai tempat menebar kesejukan dan kedamaian, justru dijadikan tempat menebar fitnah dan adu domba,” ucap Amin seperti dilansir dari Antara. 

Berdasarkan catatannya, akhir Oktober 2018 muncul hasil survei Pengawas Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (P3M) tentang masjid terindikasi radikalisme yang menyasar 100 masjid di lingkungan pemerintah dan lembaga dan hasilnya 41 masjid terindikasi radikalisme.

Kemenag, lanjut dia, mengundang P3M untuk memaparkan secara detail hasil survei tersebut, apalagi yang diteliti masjid pemerintahan.

2 dari 2 halaman

Beri Pembimbingan

Menurut dia, masjid di lingkungan pemerintahan/lembaga itu banyak yang ditangani atau pengurusnya bukan orang berkompeten dan kurang memiliki ilmu agama dengan baik, tapi sebagian besar merupakan pegawai dan pensiunan kantor kementerian/lembaga tersebut.

“Dari masalah itu, Kemenag mengirimkan surat ke setiap sekretaris kementerian/lembaga supaya menempatkan pengurus masjid berkompeten,” katanya.

Untuk mengantisipasinya, Kemenag selalu melakukan pembinaan tentang tugas pengurus masjid dan bagaimana membina jamaah, termasuk imbauan agar para penceramah memegang teguh sembilan seruan Menteri Agama tentang ceramah di rumah ibadah.

“Kalau misalnya ada penceramah menyampaiakan hal terlarang, berikutnya jangan dipakai lagi. Karena masjid terndikasi hal negatif tidak terlepas dari tiga hal, yaitu jamaah, pengurus serta dai,” katanya.

 

Saksikan Video Pilihan Berikut Ini:  

Pemprov Jateng Minta Satpol PP Jaga Netralitas Pemilu 2019

Liputan6.com, Pekalongan – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Pemprov Jateng) meminta petugas Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP dan Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) senantiasa menjaga netralitas pada pelaksanaan Pemilu 2019.

Wakil Gubernur Jateng Taj Yasin mengatakan, petugas Satpol PP dan Satlinmas harus menghindari konflik kepentingan dan diskriminasi pelayanan, serta pengaruh partai politik (parpol).

“Kami menekankan Satpol PP dan Satlinmas tidak memihak dan tidak boleh menguntungkan atau merugikan salah satu pihak peserta Pemilu, apalagi terlibat dalam kampanye,” ujar Taj Yasin di Pekalongan, seperti dilansir Antara, Kamis (21/2/2019).

Pada acara gelar pasukan dalam rangka Hari Ulang Tahun (HUT) ke-59 Satpol PP dan HUT ke-67 Satlinmas di Stadion Hoegeng Kota Pekalongan, Taj Yasin mengatakan, Satpol PP dan Satlinmas harus senantiasa memberikan kesejukan dan penjagaan keamanan pada masyarakat saat menjelang Pemilu 2019.

“Kami tidak ingin Satpol PP ataupun Satlinmas tersangkut kasus hukum karena tidak bisa menjunjung profesionalitas dan menjaga netralitas,” ucapnya.

Taj Yasin juga meminta Satpol PP dan Satlinmas ikut aktif dalam menjaga kondusifitas di Jateng dengan mengamankan seluruh tahapan Pemilu dan melakukan simulasi pengamanan agar nantinya saat terjun di lapangan tidak gagap serta bisa bergerak bersama TNI-Polri.

2 dari 3 halaman

Kembali ke Siskamling

Selain itu, menurut Taj Yasin, untuk mengamankan kondusifitas daerah, diharapkan masyarakat menghidupkan kembali sistem keamanan lingkungan (siskamling) di kampung-kampung atau perdesaan.

Ia mengatakan, dengan menghidupkan siskamling maka hal ini bisa mengantisipasi adanya ancaman teror dan rasa ketakutan pada masyarakat.

“Ancaman-ancaman teror dan ketakutan pada warga seperti yang terjadi di sejumlah daerah di Jawa Tengah seperti di Semarang, Kendal, dan Temanggung akan mengganggu kenyamanan masyarakat dan pelaksanaan Pemilu 2019,” pungkas Taj Yasin.

3 dari 3 halaman

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Bangunan Cagar Budaya di Pekalongan Jadi Toko

Liputan6.com, Pekalongan – Pegiat sejarah Pekalongan Heritage Community Mohammad Dirhamsyah menyatakan prihatin terkait temuan belasan bangunan cagar budaya di Kota Batik ini yang telah beralih fungsi menjadi tempat usaha.

Dirhamsyah mengatakan, saat ini lebih dari seratusan bangunan cagar budaya berada di wilayah Kota Pekalongan, namun sebagian sudah beralih fungsi.

“Oleh karena itu, kami minta Pemerintah Kota Pekalongan melakukan langkah antisipasi penyelamatan terhadap bangunan cagar budaya yang memiliki nilai sejarah itu,” katanya, Rabu (20/2/2019) dilansir Antara.

Menurut dia, seratusan bangunan cagar budaya tersebut terdiri atas bangunan rumah kuno milik warga, 23 bangunan cagar milik Pemkot Pekalongan dan Pemprov Jateng, 2 bangunan milik PT Kereta Api Indonesia, dan PT Pertani yang berada di kawasan budaya di Jalan Jetayu.

Adapun sebanyak 23 bangunan cagar budaya milik pemkot, kata dia, sebagian besar berada di kawasan budaya di Jalan Jetayu, antara lain Museum Batik Nasional, eks-Bakorwil Pekalongan, kantor pos, pengadilan negeri, rumah tahanan (rutan) dan lembaga pemasyarakatan (lapas), serta kantor Perum Perikanan Indonesia Pekalongan.

“Saat ini sebagian besar bangunan cagar budaya milik pemerintah tersebut dimanfaatkan untuk aktivitas perkantoran dan lembaga pendidikan. Adapun bagi bangunan cagar budaya yang dimiliki swasta yang sudah beralih fungsi seperti bekas gedung bioskop Rahayu dan rumah Bupati Pekalongan yang berada di Jalan Nusantara Kota Pekalongan,” katanya.

Ia mengatakan bangunan cagar budaya yang dimiliki oleh warga sebagian sudah beralih fungsi digunakan untuk toko moderen dan sektor perdagangan.

“Kami berharap pemerintah membentuk tim ahli cagar budaya dan tim ahli bangunan cagar budaya sebagai upaya melestarikan dan menetapkan sebagai bangunan cagar budaya. Bangunan cagar budaya tidak boleh sembarangan diubah bentuknya dengan menghilangkan keasliannya,” katanya.

Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda, dan Olahraga Kota Pekalongan Ninik Murniasih mengatakan pemkot sudah mengirimkan registrasi usulan pelestarian bangunan cagar budaya ke pusat yang akan ditindaklanjuti dengan Tim Ahli Cagar Budaya (TACB) dan Tim Ahli Bangunan Cagar Budaya (BCB) Provinsi Jateng.

“Setelah dikirim ke TACB dan BCB kami menunggu rekomendasi atau kajian apakah disahkan atau tidak. Saat ini, kami masih menunggu karena masih diproses,” katanya.

Saksikan video pilihan berikut ini:

PAN Beri Bantuan Hukum ke Ketum PA 212 Tersangka Pidana Pemilu

JakartaKetum PA 212 menyampaikan terima kasih ke DPP PAN yang telah memberi bantuan hukum kepadanya. Menurutnya, selama ini PAN telah membantunya dalam menangani proses hukum di Polda Jateng.

“Alhamdulillah hari ini DPP PAN berikan support ke saya untuk hadapi kasus pelanggaran pemilu yang saat ini saya sebagai tersangka,” ujar Slamet di Jalan Daksa I, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (20/2/2019).

“Dan terima kasih, DPP PAN akan kirimkan bantuan hukum, memberikan pengacara-pengacaranya untuk membela saya,” imbuh Slamet yang juga Wakil Ketua BPN Prabowo-Sandiaga ini.


Diberitakan sebelumnya, Slamet diduga melakukan kampanye saat dia menjadi pembicara dalam tablig akbar PA 212 Solo Raya pada 13 Januari 2019. Slamet diduga melanggar Pasal 280 huruf a sampai j dan Pasal 276 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Slamet seharusnya menjalani pemeriksaan di Polda Jawa Tengah oleh penyidik Polres Surakarta pada Rabu (15/2). Namun berhalangan hadir sehingga dijadwalkan ulang hari ini.

Slamet batal hadir juga di pemeriksaan pada Senin (18/2). Kuasa hukum menyebutkan Slamet sedang flu berat serta tekanan darah tinggi.

“Kita datang sesuai pemanggilan, kita sampaikan bahwa sebenarnya Ustaz Ma’arif sudah di sini (Semarang) sejak kemarin tapi karena sakit tidak bisa hadir,” kata kuasa hukum Slamet, Ahmad di Mapolda Jateng (18/2).
(zap/tor)



<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Top 3 News: Gunung Bromo Waspada, Area Steril 1 Km dari Kawah

Liputan6.com, Jakarta – Top 3 news hari ini, Gunung Bromo di Jawa Timur dilaporkan mengalami erupsi, Selasa (19/2/2019), pukul 06.00 WIB. Ketinggian kolom abu teramati kurang lebih 600 meter di atas puncak Gunung Bromo atau sekitar 2.929 m di atas permukaan laut.

Peristiwa tersebut membuat pihak Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) meningkatkan status Gunung Bromo pada Level II atau waspada.

Meski dalam dua hari ini Gunung Bromo kerap mengeluarkan abu vulkanik, Kepala Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru John Kenedie menyebut kondisi masih terbilang kondusif.

Sementara itu, ledakan besar mengejutkan warga sekitar Pasar Sampang, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, Selasa pagi. Belakangan terungkap ledakan tersebut dari benda diduga bom di dalam pasar yang memang sengaja dihancurkan Polda Jatim.

Debat capres kedua yang baru saja selesai digelar, Minggu, 17 Februari kemarin, kini masih menjadi perbincangan hangat. Pascadebat, jagad maya dihebohkan dengan alat bantu komunikasi atau wireless earphone yang diduga dipakai cawapres nomor urut 1, Joko Widodo atau Jokowi saat ada gagasan serta visi misi untuk merebut suara rakyat di Pilpres 2019.

Apa sikap Jokowi terkait tudingan tersebut? Dia menilai tudingan tersebut merupakan fitnah yang tak bermutu.

Berikut berita terpopuler di kanal News Liputan6.com, sepanjang Selasa, 19 Februari 2019:

2 dari 5 halaman

1. Gunung Bromo Erupsi, PVMBG Tingkatkan Status Waspada

Gunung Bromo di Jawa Timur erupsi. Peristiwa alam ini terjadi pada pukul 06.00 WIB, Selasa 19 Februari 2019.

“Tinggi kolom abu teramati kurang lebih 600 meter di atas puncak (± 2.929 m di atas permukaan laut),” ujar Kepala Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG), Kasbani, dalam keterangan tertulis yang diterima Liputan6.com, Selasa (19/2/2019).

Kolom abu, beber Kasbani, terlihat warna putih hingga coklat dengan intensitas tipis, sedang, hingga tebal Condong ke timur laut.

Akibat peristiwa tersebut, PVMBG meningkatkan status Gunung Bromo pada Level II atau waspada.


Selengkapnya…

3 dari 5 halaman

2. Ledakan Terdengar di Pasar Sampang Cilacap

Suara ledakan terdengar di Pasar Sampang di Kabupaten Cilacap, Selasa (19/2/2019). Suara ledakan yang terdengar sekitar pukul 09.21 WIB itu mengagetkan warga.

Kepala Sub Bagian Humas Polres Cilacap, AKP Bintoro Wasono, membenarkan kejadian tersebut. Belakangan dilaporkan kuatnya ledakan dari benda diduga bom yang sengaja dihancurkan tim gegana dari Polda Jateng. 

Polres Cilacap dan sejumlah personel ke Pasar Sampang langsung diturunkan ke TKP untuk melakukan pengecekan sumber ledakan dan sterilisasi lokasi.


Selengkapnya…

4 dari 5 halaman

3. Tudingan Tanpa Bukti Jokowi Pakai Alat Bantu Komunikasi

Jagad maya tiba-tiba heboh pascadebat kedua Pilpres 2019 yang digelar pada Minggu 17 Februari 2019. Lantaran, calon presiden Joko Widodo atau Jokowi dituding menggunakan alat bantu komunikasi atau wireless earphone dalam debat capresmenghadapi Prabowo Subianto. 

Tudingan tersebut muncul di akun facebook. Si pengguna memajang foto Jokowi yang tengah menekan telinga dan memencet pulpen.

Sisa depat capres, meninggalkan tanda tanya. BPN (Badan Pemenangan Nasional) harusnya memeriksa telinga Jokowi, ada earphone atau tidak, jika ada, patut dipertanyakan untuk apa itu earphone, cek juga pulpen yang dipegang Jokowi,” tulis si pengguna.

Dalam keterangan foto juga tertulis: “Ada apa di kuping? Ada wireless earphone? Apa yang sedang didengarkan? Mendengarkan arahan? atau mendengarkan rekaman jawaban?”  

Apa tanggapan Jokowi?


Selengkapnya…

5 dari 5 halaman

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Pertama dan Satu-satunya, Pemprov DIY Raih Nilai ‘AA’ dalam SAKIP, Apa Artinya?

Liputan6.com, Makassar – Setelah empat kali meraih predikat A dalam penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), kini Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) sukses meraih predikat AA.

Penghargaan untuk predikat tertinggi ini diserahkan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Syafruddin kepada Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X di Makassar, Selasa (19/2/2019).

Dalam acara tersebut, empat Pemda memperoleh predikat A, yakni Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Bantul, dan Kabupaten Sleman, tiga-tiganya dari DIY, serta Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Dari 186 pemda di wilayah III, ada 9 Kabupaten/Kota berpredikat BB dan 55 provinsi, kabupaten/kota berpredikat B.

Pemda yang mendapat predikat BB yakni, Kabupaten Wonogiri (Jateng), Kabupaten Cilacap (Jateng), Kota Pekalongan (Jateng), Kabupaten Banyumas (Jateng), Kabupaten Gunung Kidul (DIY), Kota Yogyakarta (DIY), Kabupaten Bone Bolango (Sulsel), Kota Manado (Sulut) serta Kabupaten Banggai (Sulteng).

Deputi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kementerian PANRB M Yusuf Ateh mengatakan, predikat AA diberikan kepada pemda yang meraih nilai 90 – 100, sedangkan A dengan nilai 80 – 90, BB dengan nilai 70 – 80, B untuk yang nilainya 60 – 70, CC dengan nilai 50 – 60, sementara C untuk yang nilainya 30 – 50, sedang yang nilanya kurang dari 30 predikatnya D.

Dalam evaluasi SAKIP pemda secara keseluruhan tahun 2018 ada 13 pemda yang meraih predikat A, terdiri dari 4 pemerintah provinsi dan 9 kabupaten/kota.

Sedangkan yang meraih predikat BB ada 46, terdiri dari 6 pemerintah provinsi dan 40 kabupeten/kota. Adapun yang meraih predikat B sebanyak 203 pemda, terdiri dari 18 pemprov dan 185 kabupaten/kota.

Untuk pemerintah provinsi, masih ada 5 yang predikatnya CC, sedangkan kabupaten/kota ada 162. Adapun yang predikatnya C masih ada 97, dan yang predikatnya D masih ada 5 kabupaten/kota.

2 dari 2 halaman

Mengubah Budaya Kerja

Terpisah, Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X menyatakan, implementasi SAKIP yang baik berpengaruh terhadap peningkatan pelayanan publik hingga mempermudah pertanggungjawaban kinerja para abdi negara.

Sultan mengakui, dengan metode ini pemda dapat melaksanakan program dan kegiatan lebih berorientasi pada hasil, mampu mengalihkan belanja aparatur ke belanja publik, serta pengukuran kinerja organisasi hingga individu lebih akurat.

“SAKIP mengubah budaya kerja sehingga ASN bekerja semakin efektif dan efisien,” ujar Sri Sultan.

Pemprov DIY melakukan rasionalisasi kegiatan yang berorientasi pada money follow program dan program follow result. Sebanyak 1600 kegiatan berhasil dipangkas dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Efisiensi adalah keharusan untuk meningkatkan sinkronisasi, memudahkan pengendalian, meningkatkan belanja publik, dan investasi pada program strategis.

Sebagai Gubernur dan Raja Yogyakarta, Sultan mendorong seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar tak ‘terkurung’ dengan rutinitas saja.

“Harus melakukan inovasi dan memastikan capaian outcome melalui penilaian kinerja kegiatan yang beroirentasi pada customer perspective,” imbuhnya.

Melalui pola penataan kelembagaan baru yang berbasis kinerja, Pemprov DIY berhasil mengefisiensikan 79 struktur kelembagaan. Untuk meminimalisir eksploitasi anggaran, DIY menerapkan standar belanja berbasis program yang tidak lagi berpatokan pada serapan.

Diingatkan, penerapan SAKIP memerlukan peran aktif dari kepala daerah untuk melakukan monitoring dan evaluasi secara aktif dengan reward dan punishment.

“Saya memberikan rapor kinerja kepada OPD setiap triwulan dan merilisnya di media massa. Langkah ini yang terbukti efektif meningkatkan kinerja OPD,” jelas Sultan.

Peningkatan nilai SAKIP ini juga diikuti peningkatan nilai tiga kabupaten di wilayah Provinsi DIY. Tahun 2017 lalu, Kabupaten Kulonprogo, Bantul, dan Sleman meraih predikat BB. Seiring berjalannya waktu, ketiga kabupaten itu sukses meraih predikat ‘A’ pada tahun 2018.

Sri Sultan menilai, SAKIP bukan hanya sebuah keharusan, tetapi juga sistem yang dibuat untuk menjawab tantangan dan perubahan zaman.

“Karena SAKIP adalah cara kita memandang masa depan melanjutkan perubahan, memenuhi tanggungjawab sejarah, dan yang terpenting demi keberlangsungan generasi mendatang,” pungkasnya.

Predikat SAKIP “AA” Wilayah III :- Provinsi D.I. Yogyakarta.

Predikat SAKIP “A” Wilayah III :1. Provinsi Jawa Tengah, 2. Kabupaten Sleman, 3. Kabupaten Bantul, 4. Kabupaten Kulon Progo.

Predikat SAKIP “BB” Wilayah III :1. Kabupaten Wonogiri, 2. Kabupaten Cilacap, 3. Kota Pekalongan, 4. Kabupaten Banyumas, 5. Kabupaten Gunung Kidul, 6. Kota Yogyakarta, 7. Kabupaten Bone Bolango, 8. Kota Manado, 9. Kabupaten Banggai.

Saksikan video pilihan berikut ini:

Kirab Api Cinta Jokowi-Ma’ruf Disambut Tari Topeng Ireng di Boyolali

Boyolali – Kirab Api Cinta untuk Jokowi-Ma’ruf yang dikirab secara estafet tiba di Boyolali. Di Boyolali, obor api yang diambil dari Mrapen itu disambut kesenian tari tradisional khas Boyolali, Topeng Ireng.

Obor tersebut dibawa secara maraton keliling Jawa Tengah, sebagai salah satu kampanye untuk mengajak pemilih untuk tak Golput dalam Pemilu pada April 2019 mendatang.

Bentuk kampanye tersebut digagas oleh Relawan Pengusaha Muda Nasional (Repnas), yang mendukung Paslon Joko Widodo-Ma’ruf Amin. Obor dibawa secara estafet oleh pelari yang bergantian di tiap kota yang dilewati.

Sebelum masuk Boyolali, obor tersebut di kirab di wilayah Solo. Sesampainya di Boyolali, disambut di halaman Panti Marhein. Diterima oleh perwakilan anggota Repnas Boyolali, Tulus Budiono. Kedatangan obor tersebut disambut Tari Topeng Ireng.

Selanjutnya, sekitar pukul 15.00 WIB, obor diserahkan kepada pelari di Boyolali untuk dibawa menyusuri sejumlah jalan utama di Boyolali. Kemudian obor dibawa menuju Salatiga. Berikutnya ke Temanggung, Wonosobo, Purworejo, Kebumen, Cilacap, Purwokerto, dan berakhir di Pekalongan.

“Tujuannya obor api cinta ini adalah untuk memberikan semangat generasi penerus dan memberikan semangat juga kepada pemilih supaya jangan sampai Golput (dalam Pemilu 2019),” kata Tulus Budiono, Selasa (19/2/2019).

Dikatakan juga, Kirab Obor Api Cinta ini juga sebagai bentuk dukungan kepada Paslon Joko Widodo-Ma’ruf Amin.

“Jadi pengusaha muda di Jateng mendukung, sukses untuk Pak Jokowi melanjutkan kepemimpinannya periode berikutnya,” tandas Tulus.

Sementara itu Ketua Respnas Jateng, Wijaya Dahlan menambahkan, Kirab Api Cinta untuk Jokowi-Ma’ruf ini diselenggarakan di 15 Kabupaten/Kota mengelilingi Jawa Tengah. Boyolali ini adalah kota ke-5 di hari ke-3 keliling Jateng.

“Antusiasnya luar biasa sekali. Kita para pengusaha harus membuat politik ini tidak selalu yang serius. Politik ini harus dibuat menyenangkan, suasana harus lebih harmonis, menyehatkan. Kita anak muda, kita pengusaha harus menggerakkan ekonomi Indonesia. Akan lebih baik lagi jika Bapak Jokowi melanjutkan satu periode lagi,” ujarnya.

Ikuti perkembangan Pemilu 2019 hanya di detik.com/pemilu
(sip/sip)



<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>