Kemenkes Tegaskan Aturan Urun Biaya Peserta BPJS Kesehatan Belum Berlaku

Jakarta – Belakangan masyarakat dihebohkan dengan aturan baru di Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan mengenai urun biaya dan selisih biaya yang termaktub dalam Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 51 tahun 2018.

Kementerian kesehatan menegaskan bahwa aturan mengenai urun biaya belum berlaku bagi peserta JKN-KIS (Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat). Hal ini disebabkan jenis pelayanan apa yang akan dikenakan urun biaya belum ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.

“Sementara jenis pelayanan kesehatan yang dapat dikenakan urun biaya harus diusulkan terlebih dahulu oleh Asosiasi Perumahsakitan, BPJS Kesehatan, atau Organisasi Profesi,” ujar Kepala Biro Hukum dan Organisasi Kemenkes RI, Sundoyo, seperti dikutip dalam laman resmi Kemenkes, (20/1/19).

Sundoyo menambahkan, tim yang akan mengkaji jenis-jenis pelayanan apa yang akan dikenakan urun biaya meliputi unsur terdiri dari Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Perasatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI), Persatuan Rumah Sakit Indonesia (PERSI), Akademisi dan Kementerian Kesehatan.

Hingga kini, Asosiasi Perumahsakitan, BPJS Kesehatan, Organisasi Profesi belum mengusulkan jenis-jenis pelayanan tersebut kepada Menkes.

“Sehubungan dengan hal tersebut Menteri Kesehatan juga belum menetapkan jenis pelayanan kesehatan yang dapat dikenakan urun biaya tersebut,” tambahnya.

Permenkes Nomor 51 tahun 2018 merupakan amanat Pasal 8 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 82 tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, berdasarkan Pasal 104 Peraturan Presiden tersebut harus sudah ditetapkan 3 bulan sejak Peraturan Presiden 82 tahun 2018 tersebut diundangkan.

Secara umum Peraturan Menteri tersebut mengatur dua hal yaitu urun biaya dan selisih biaya. Urun biaya dan selisih biaya tidak berlaku bagi Peserta Bantuan iuran (PBI), Peserta yang didaftarkan oleh Pemerintah daerah dan Pekerja Penerima Upah (PPU) yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

Sementara itu, Deputi Direksi Bidang Jaminan Pelayanan Kesehatan Rujukan BPJS Kesehatan, Budi Mohamad Arief mengatakan bahwa nantinya peserta BPJS non-PBI akan membayar urun biaya untuk rawat jalan pada setiap kunjungan, di rumah sakit kelas A dan B sebesar Rp 20.000, sedangkan di rumah sakit kelas C dan D sebesar Rp 10.000.

Sementara untuk rawat inap, besaran urun biayanya adalah 10 persen dari biaya pelayanan dihitung dari total tarif INA CBG’s setiap kali melakukan rawat inap, atau maksimal Rp 30 juta.

“Urun biaya dikenakan kepada peserta-peserta yang mendapatkan pelayanan tertentu yang tergolong bisa terjadi penyalahgunaan oleh peserta dikarenakan selera maupun perilaku peserta,” ujar Budi saat ditemui di Kantor Pusat BPJS Kesehatan, Jumat (18/1/2019).

(wdw/up)

Bukan Propaganda Semata, Rumah Murah Dijual Seharga Rp 16 Ribu di Kota Ini

Liputan6.com, Sambuca – Harga properti terus menanjak di sejumlah kota, namun tidak di Sambuca, Italia. Di sana rumah-rumah ditawarkan murah, bahkan konon ada yang nilainya hanya 1 euro atau kurang dari Rp 16.000.

Seperti dikutip dari The Guardian, Sabtu (19/1/2019), puluhan properti disiapkan untuk dijual di kota yang berada di puncak bukit dengan pemandangan memukau ke pulau Mediterania — dengan nilai lebih murah dari harga secangkir kopi.

Apa yang melatarbelakangi banting harga rumah di kota di Italia ini?

Ternyata, tawaran itu adalah upaya untuk menghidupkan kembali daerah yang telah mengalami depopulasi dalam beberapa tahun terakhir, di mana mayoritas penduduknya pindah ke kota-kota yang lebih.

Menurut pejabat setempat, siapapun yang berminat dapat langsung melakukan pembelian.

“Berbeda dengan kota-kota lain yang hanya melakukan ini untuk propaganda, balai kota ini daftar rumah seharga 1 euro yang dijual,” Giuseppe Cacioppo, wakil walikota sekaligus pejabat yang memimpin sektor pariwisata di Sambuca kepada CNN.

“Kami bukan perantara yang menjadi penghubung antara pemilik lama dan baru. Jika Anda menginginkan rumah itu, Anda akan mendapatkannya dalam waktu singkat.”

Namun, segala kemudahan itu bukan tanpa syarat. Pemilik baru harus berkomitmen untuk merenovasi properti mereka dalam waktu tiga tahun, dengan biaya mulai dari 15 ribu euro atau Rp 238 juta dan wajib membayar uang jaminan sebesar 5.000 euro — yang akan dikembalikan jika renovasi dirampungkan.

Meski akhirnya harus merogoh kocek dalam, Cacioppo menjamin para pembeli tak akan kecewa.

“Sambuca dikenal sebagai ‘kota yang megah’ di Italia,” kata dia. “Karena kesuburan tanahnya, daerah ini dijuluki ‘surga duniawi’. Kami berlokasi di dalam cagar alam, penuh dengan sejarah. Dikelilingi pantai, hutan, dan gunung yang indah. Sangat sunyi dan damai, tempat peristirahatan yang ideal untuk masa detoksifikasi.”

2 dari 2 halaman

Agar Kota Tak Terlanjur Mati

Dengan populasi yang semakin menipis, Cacioppo mengatakan kota itu membutuhkan orang luar untuk mencegahnya.

“Kita tidak bisa kehilangan warisan kita yang indah. Untungnya, orang asing membantu upaya penyelamatan ini,” kata dia.

Hunian dua lantai di sana dibangun dengan batu merah muda kemerahan dan memiliki halaman, taman palem dan pintu masuk yang melengkung. Dimungkinkan juga untuk melihat gunung berapi Etna di Sisilia pada hari-hari ketika langit cukup cerah.

NTT Masih Tahan Kapal Ocean Princess

Liputan6.com, Kupang – Kapal tanker Ocean Princess yang karam di perairan laut Kabupaten Alor, masih dilarang untuk meninggalkan wilayah perairan laut Nusa Tenggara Timur (NTT).

“Belum boleh. Kami juga sudah berkoordinasi dengan pihak Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas IV Kalahabi untuk tidak mengeluarkan surat izin berlayar (SIB),” kata Ketua Tim Valuasi dari Dinas Kelautan dan Perikanan(DKP) Provinsi NTT, Saleh Goro di Kupang, Sabtu (19/1/2019), dilansir Antara.

Menurut dia, KSOP dapat menerbitkan SIB, jika pihak perusahan pemilik kapal tanker itu telah menerbitkan surat jaminan (Letter of Undertracking/LoU).

“Kami mengharapkan kepada pihak KSOP untuk tidak menerbitkan SIB bagi kapal ini hingga adanya surat jaminan dan surat pemberitaan dari DKP Provinsi NTT,” kata Saleh.

Dia menjelaskan, LoU itu sebagai bentuk jaminan pihak perusahaan terhadap kerusakan biota laut di wilayah perairan Suaka Alam Perairan (SAP) Selat Pantar dan laut sekitarnya akibat kapal karam.

Berdasarkan hasil investigasi yang dilakukan Tim Valuasi menunjukkan bahwa karang di perairan laut SAP Selat Pantar dan laut sekitarnya, mengalami kerusakan parah akibat kandasnya kapal tanker Ocean Princess di perairan pesisir Desa Aemoli, Kabupaten Alor.

Selain itu, terdapat sekitar 28 spot karang yang hancur serta satu hamparan dengan ukuran 163×73 CM karang yang tidak bisa dikenali. “Ada 28 spot karang yang hancur, terdiri dari 19 spot karang massve (padat) dan tujuh spot karang bercabang,” katanya.

Karang massve ini, masa pertumbuhannya 1-2 CM per tahun. Hasil investigasi lain adalah koloni karang yang rusak berdiameter 10-130 CM.

“Dalam hubungan dengan itu, maka DKP NTT memandang perlu meminta KSOP Kalabahi untuk tidak menerbitkan SIB untuk kapal Ocean Princess, sebelum ada jaminan dari pihak perusahan,” tandas Saleh.

Saksikan video pilihan berikut ini:

Donald Trump dan Kim Jong-un Sepakat Bertemu Kembali pada Akhir Februari 2019

Liputan6.com, Washington DC – Pemerintah Amerika Serikat (AS) mengabarkan bahwa Donald Trump dan Kim Jong-un sepakat mengadakan pertemuan puncak kedua menjelang akhir Februari 2019.

Pengumuman itu disampaikan oleh Kantor Oval di Gedung Putih pada Jumat 18 Januari, setelah menerima kunjungan resmi dari tangan kanan pemimpin Korea Utara, Kim Yong-chol.

Dikutip dari The Guardian pada Sabtu (19/1/2019), Kim Yong-chol –yang merupakan veteran intelijen– bertemu dengan Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo selama satu jam di sebuah hotel di Washington DC, dan kemudian menghabiskan lebih dari satu setengah jam dengan Donald Trump di Gedung Putih.

Setelah utusan Korea Utara itu meninggalkan Gedung Putih, juru bicara Trump, Sarah Sanders, mengeluarkan pernyataan yang mengkonfirmasi bahwa pertemuan puncak lainnya dengan Kim Jong-un akan segera berlangsung, tetapi lokasi dan waktu resminya belum diputuskan.

Sanders mengatakan Trump dan Kim Yong-chol telah membahas “denuklirisasi dan pertemuan puncak kedua, yang akan berlangsung menjelang akhir Februari”.

“Presiden Trump berharap untuk bertemu dengan Ketua Kim di tempat yang akan diumumkan kemudian,” tambahnya.

Para diplomat AS telah memeriksa lokasi di Pasifik untuk pertemuan puncak kedua, termasuk Hanoi, Bangkok dan Hawaii, di mana Ibu Kota Vietnam dipandang potensial saat ini.

Sebagai salah satu hasil pertemuan di Kantor Oval pada hari Jumat, utusan khusus AS, Stephen Biegun, akan bertemu dengan mitranya dari Korea Utara, Choe Son-hui, di Stockholm selama akhir pekan ini, guna mencoba mengembangkan agenda lebih pada pada gelaran KTT mendatang.

Sebelumnya, Korea Utara terus menolak untuk bertemu dengan Biegun, dan lebih memilih berdiskusi dengan Pompeo langsung, atau Trump, atas alasan efisiensi.


Simak video pilihan berikut: 

2 dari 2 halaman

Tidak Memicu Perubahan Substansial

Sejak KTT pertama di Singapura pada 12 Juni 2018, Korea Utara telah menunda uji coba senjata nuklirnya, dan Trump membatalkan latihan militer gabungan dengan Korea Selatan,

Akan tetapi, hal itu tidak memicu perubahan substansial dalam program nuklir Korea Utara, yang menurut klain Trump, akan mengikuti komitmen di Singapura.

Pemerintahan Trump –dan juga beberapa pemerhati internasional– menuding Pyongyang melanjutkan pengayaan uranium dan meningkatkan produksi rudal. Hal ini lah yang kemudian memicu AS mempertimbangkan untuk meningkatkan beban sanksinya kepada Korea Utara.

Pekan ini, wakil presin AS, Mike Pence, mengakui bahwa Washington masih “menunggu langkah konkret” dari rezim Kim Jong-un. Selain itu, Negeri Paman Sam juga meluncurkan rencana memperluas sistem pertahanan rudal secara signifikan, sebagian besar dirancang untuk melawan apa yang disebut Pentagon sebagai “ancaman luar biasa” dari Korea Utara.

Di lain pihak, Pyongyang menegaskan bahwa pihaknya tidak akan melucuti secara sepihak, dan menuntut pelonggaran sanksi internasional, sebelum kembali menawarkan konsesi pada program nuklirnya.

Kim Jong-un juga menuntut jaminan keamanan dari AS, dan mengakhiri status konflik Perang Korea 1950-53 secara formal.

Ditjen Pas Belum Terima PB atau Grasi, Abu Bakar Ba’asyir Bebas Lewat Apa?

Jakarta – Abu Bakar Ba’asyir akan dibebaskan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Ditjen Pas Kemenkum HAM) menyebut ada 3 pilihan bagi terpidana kasus terorisme itu untuk bebas.

Tiga opsi yang disebutkan Kepala Bagian Humas Ditjen Kemenkum HAM Ade Kusmanto yaitu bebas murni, bebas bersyarat, dan grasi dari presiden. Namun menurut Ade sejauh ini dari ketiga pilihan itu belum jelas yang akan ‘membebaskan’ Ba’asyir dari jeruji di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Gunung Sindur.

“Yang jelas ustaz ABB (Abu Bakar Ba’asyir) bisa bebas melalui bebas murni, bebas bersyarat, dan grasi presiden dengan alasan kemanusiaan,” ujar Ade kepada detikcom, Jumat (18/1/2019).

Mari jabarkan satu per satu ketiga opsi tersebut:

Bebas Murni

Ba’asyir divonis penjara selama 15 tahun pada Juni 2011 di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel). Saat itu dia dinyatakan terbukti merencanakan dan menggalang dana untuk pembiayaan pelatihan militer kelompok teroris yang mengadakan latihan bersenjata di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Melalui opsi ini Ba’asyir belum dapat bebas karena masa penahanannya belum tuntas. Hitungan kasar dari tahun vonisnya maka Ba’asyir baru bebas pada 2026, yang tentunya bisa lebih cepat bila mendapatkan remisi atau pengurangan masa hukuman.

“Ustaz ABB belum bebas. Saat ini masih menjalani pidana di Lapas Gunung Sindur,” ucap Ade.

Bebas Bersyarat

Untuk pilihan bebas bersyarat pun Ba’asyir belum dipenuhi syarat-syaratnya. Padahal berdasarkan aturan, syarat 2/3 masa pidana sudah terpenuhi.

“Jika melalui mekanisme PB (Pembebasan Bersyarat), menurut perhitungan 2/3 masa pidananya pada tanggal 13 Desember 2018,” sebut Ade.

Namun menurut Ade, Ba’asyir belum menandatangani surat pernyataan sebagai salah satu syarat bebas bersyarat. Pun jaminan disebut Ade belum dipenuhi Ba’asyir.

“Jika surat pernyataan dan jaminan tersebut dipenuhi, kemungkinan besar pembebasan bersyarat dapat diberikan kepada ustaz ABB,” kata Ade.

Grasi dari Presiden

Pilihan terakhir yaitu grasi dari presiden. Untuk opsi ini Ade juga menyebut belum ada surat keputusan yang diterima Ditjen Pas.

“Sampai saat ini, Ditjen Pas belum menerima surat keputusan terkait grasi ustaz ABB,” kata Ade.

Sebab berdasarkan aturan, grasi harus diajukan terpidana, keluarga, atau kuasanya pada presiden. Baru setelahnya presiden berkonsultasi dengan Mahkamah Agung (MA) dan instansi terkait sebelum mengeluarkan grasi tersebut.
(dhn/bag)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

WNI Sandera Abu Sayyaf Dibebaskan dalam Proses Semi Intelijen

Jakarta

Pembebasan Samsul Saguni, seorang nelayan asal Majene, Sulawesi Barat, yang diduga disekap kelompok pimpinan Abu Sayyaf di Filipina, terjadi melalui proses ‘semi intelijen,’ yang melibatkan ‘aset-aset Indonesia’ di Filipina Selatan.

Hal itu dikatakan Lalu Muhammad Iqbal, Direktur Perlindungan WNI, Kementerian Luar Negeri, dalam wawancara dengan Callistasia Wijaya, dari BBC News Indonesia. Rabu (16/1)

Ia menegaskan pembebasan dilakukan tanpa tebusan, meski kelompok ini berkali-kali merongrong pemerintah dan keluarga sandera, menuntut sejumlah uang.

“Mereka pernah minta tebusan mulai dari 10 juta Peso karena nggak dipenuhi, dia turun sampai ke 6 juta Peso. Terus prosesnya seperti itu. Dan nggak diberikan,” tandasnya.

“Samsul Saguni saat ini masih berada di Pangkalan Militer Westmincom di Jolo, Filipina Selatan, guna pemeriksaan kesehatan dan menunggu diterbangkan ke Zamboanga City,” kata Lalu.

Samsul Saguni, yang diculik pada tanggal 11 September tahun lalu, dibebaskan pada Selasa (15/1) dan diterima aparat Filipina pada sore hari sekitar pukul 16.30.

“Setelah diserahterimakan secara resmi kepada KBRI Manila, Samsul Saguni akan diproses pemulangannya ke Indonesia,” katanya pula.

Namun, beberapa waktu lalu, beredar video yang memperlihatkan Samsul meminta agar nyawanya diselamatkan.

Samsul Saguni diculik bersama seorang warga Indonesia lainnya, Usman Yunus, pada 11 September 2018, saat menangkap ikan di perairan pulau Gaya, Semporna, Sabah.

Namun, “Usman Yunus telah lebih dahulu bebas pada tanggal 7 Desember 2018,” kata Lalu Muhammad Iqbal. Usman lolos setelah berhasil melarikan diri dari para penyekapnya.

Disebutkannya, masih ada dua orang WNI yang saat ini masih dalam sekapan kelompok bersenjata di Filipina Selatan.

Sejak 2016, ada 36 WNI yang disandera di Filipina Selatan dan 34 diantaranya sudah bebas, sebagian kecil karena berhasil melarikan diri, ada yang dibebaskan dalam operasi aparat Filipina.

Ada pula yang dilepas oleh para penculiknya, yang oleh berbagai kalangan diduga karena ada pihak yang membayar uang tebusan yang dituntut para penculik.

Keluarga ingin cepat bertemu

Lalu mengatakan ia belum tahu kondisi terkini Samsul, termasuk apakah dia mengalami kekerasan selama di penyekapan. Ia mengatakan pertanyaan-pertanyaan semacam itu akan ditanyakan ke Samsul di hari-hari mendatang saat sudah kembali ke Indonesia dan kondisi psikologisnya sudah memungkinkan.

Sementara itu, istri Samsul, Fitriani, bersyukur suaminya sudah ditemukan dan dia berharap keluarga dapat cepat bertemu dengan Samsul.

“Semoga segera bisa dibawa pulang kesini untuk ketemu, untuk ketemu keluarga, untuk ketemu anaknya, ketemu kami disini. Jadi semoga bisa cepat dibawa pulang,” kata Fitriani.

Fitriani mengatakan ia tak mau lagi Samsul melaut, karenanya, “harapan sama pemerintah, supaya bisa kasian dapat bantuan. Apakah itu bantuan modal atau bantuan pekerjaan, apapun itu yang penting suami saya sudah tidak ke sana lagi.”

“Dari dulu, semenjak bujang, dia memang kerjanya sudah merantau. Tapi kalau sudah begini kan, pasti tidak ingin, sudah tidak bisa ke (perairan tempat ia mencari ikan di) sana,” ujarnya kepada wartawan Tribun Timur, Edyatma Jawi.

Aset Indonesia di Filipina Selatan

Kalau tidak karena membayar uang tebusan sebagaimana dicurigai berbagai kalangan, bagaimana Samsul dilepaskan kelompok bersenjata yang menculiknya?

Direktur Perlindungan WNI Kemenlu, Lalu Mohamad Iqbal menolak untuk menjelaskan secara rinci. Ia hanya menjelaskan, pemerintah Indonesia tidak berdiskusi secara langsung dengan kelompok penyandera. Prosesnya disebutnya merupakan “proses semi-intelijen.”

“Yang jelas, kita memanfaatkan semua aset-aset kita di yang ada di Filipina Selatan. Buat Indonesia, Filipina Selatan itu kan bukan daerah baru. Bahkan proses perdamaian MNLF dengan pemerintah Filipina di tahun 1995 itu kan difasilitasi oleh Indonesia,” kata Lalu pula.

“Jadi, banyak orang-orang kita yang pernah hadir di sana sekian lama dan membangun network di situ. Mereka juga diterima oleh masyarakat setempat. Jadi hubungan baik kita dengan berbagai pihak, dengan tokoh-tokoh masyarakat di sana jadi aset kita,” katanya.

Pemerintah Indonesia, kata Lalu, memprioritaskan cara family engagement, melibatkan keluarga dalam proses pembebasan sandera, karena penyandera pasti akan meneror keluarga korban.

Lalu menyebut salah satu metode yang dilakukan untuk mendesak keluarga adalah dengan memperingatkan bahwa akan ada video yang menampilkan korban minta kepada keluarga agar nyawanya diselamatkan.

militer Tentara Filipina melakukan patroli air di Mindanao, Filipina, beberapa waktu lalu. (AFP)

“Kita memperkuat keluarga, memberitahukan keluarga apa yang akan terjadi dalam beberapa hari ke depan. Jadi keluarga sudah siap ketika menghadapi situasi itu dan dia tau apa yang harus dia sampaikan,” kata Lalu.

Lalu menambahkan proses pembebasan itu melibatkan kerja sama dengan militer Filipina.

Disarankan tidak melaut di Malaysia

Lalu mengatakan pemerintah Indonesia masih berupaya untuk membebaskan dua sandera WNI di Filipina Selatan. Sama seperti kasus Samsul, kedua orang ini juga nelayan.

Mereka, lanjutnya, ditangkap sekitar awal Desember tahun lalu di Sandakan, Sabah.

Pemerintah Indonesia, kata Lalu, menghimbau nelayan-nelayan Indonesia yang bekerja sebagai nelayan di Sabah, yang jumlahnya sekitar 6.000 orang, untuk tidak melaut sampai ada jaminan keamanan dari pemerintah Malaysia.

Ia mengatakan bahwa pemerintah Malaysia tidak pernah terlibat dalam upaya pembebasan sandera WNI meskipun kejadian penyanderaan terjadi di wilayah negara tersebut.

Karena itu, menurutnya, kerja sama dalam rangka pembebasan sandera lebih banyak dilakukan dengan pihak Filipina.

“Ini nggak ada pilihan lain. Cuma dua pilihannya, either nelayan kita minta berhenti bekerja di Malaysia atau pihak Malaysia bisa menyelesaikan isu kemampuan pengamanan mereka, untuk mengamankan wilayah itu.

“Ya ini kan terjadi karena aparat keamanan Malaysia di wilayah Sabah belum bisa menjamin keamanan para nelayan yang bekerja di sana,” kata Lalu.

Lalu berharap pemerintah Malaysia memperkuat kapasitas pengamanan mengingat para sandera diculik di wilayah Malaysia.

“Salah satu solusi agar tidak terjadi penculikan lagi adalah kita mengharapkan pihak Malaysia akan memperkuat kapasitas pengamanan di perairan Sabah sehingga nelayan WNI yang melaut mendapatkan jaminan keamanan,” ujarnya.

“Tanpa jaminan keamanan, kami masih akan menghimbau nelayan WNI di Sabah untuk tidak melaut,” tambahnya.

Pemerintah, lanjutnya, sedang memikirkan solusi untuk mengajak nelayan Indonesia pulang ke tanah air.

Lalu mengatakan tidak ada jalan terbaik selain memanggil para nelayan itu, yang mayoritas merupakan penduduk Sulawesi, untuk pulang ke Indonesia.

Kemenlu RI mencatat sudah ada 11 nelayan WNI yang diculik di perairan Malaysia.

Pada Januari 2018 lalu, dua WNI dibebaskan dari penyanderaan kelompok Abu Sayyaf di Sulu, Filipina Selatan. Mereka diculik dari dua kapal ikan milik warga negara Malaysia yang berbeda pada 5 November 2016 di perairan Kertam, Sabah, Malaysia.

Adapun Samsul Saguni diculik pada 11 September 2018 manakala pemerintah Indonesia, Filipina, dan Malaysia telah memberlakukan kesepakatan trilateral pada 2017.

Laporan ini dimutakhirkan pada Jumat (18/1) pukul 06.00 demi akurasi.


(ita/ita) <!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Mesin Gol Serie A Terima Pinangan AC Milan

Liputan6.com, Milan – Bomber Genoa, Krzysztof Piatek, sudah menerima tawaran kontrak yang diajukan oleh AC Milan. Mesin gol Serie A itu pun siap merapat ke San Siro.

Piatek tampil sangat menawan bersama dengan Genoa musim ini. Padahal ia baru merapat ke Italia pada musim panas 2018 kemarin.

Sejauh ini ia telah mencetak 13 gol di pentas Serie A dari 19 pertandingan. Jumlah itu hanya kalah dari Cristiano Ronaldo, yang mengemas 14 gol bagi Juventus.

Maka otomatis pemain berusia 23 tahun itu langsung diincar oleh banyak klub di seantero Eropa. Mulai dari Juve, AC Milan, Barcelona, Real Madrid, hingga Chelsea.

Namun baru-baru ini, Piatek dikabarkan makin mendekat ke AC Milan. Bahkan Sporting director Rossoneri yakni Leonardo dikabarkan tengah mengurus transfer pemain asal Polandia tersebut hingga tak ikut terbang ke Jeddah, Arab Saudi.

Pihak Genoa sendiri sudah mengonfirmasikan bahwa ada sejumlah klub yang tertarik pada Piatek. Salah satunya adalah Milan.

Genoa mengatakan mereka berniat untuk mempertahankan Piatek sampai musim ini berakhir. Akan tetapi, mereka juga siap melepasnya apabila menerima tawaran yang substansial.

2 dari 2 halaman

Lima Tahun

Piatek sendiri sebelumnya mengatakan bahwa ia siap saja meninggalkan Genoa. Sebab ia ingin bermain di Eropa suatu saat nanti.

Sekarang menurut laporan yang dilansir oleh Gazzetta dello Sport, Piatek dikabarkan siap untuk gabung dengan Milan. Ia siap untuk meneken kontrak dengan Rossoneri.

Kabarnya, ia akan dikontrak selama lima tahun. Ia akan mendapat gaji sebesar 35 ribu Euro per pekannya.

Namun musim depan, gajinya auto naik menjadi 40 ribu Euro. Itu belum termasuk sejumlah bonus yang akan diterimanya nanti.

Media asal Italia itu menambahkan sekarang Milan hanya tinggal mengurus transfernya dengan pihak Genoa. Kabarnya Rossoneri menyiapkan proposal pembelian sebesar 40 juta Euro.

Milan juga disebut akan meminjamnya lebih dahulu dengan opsi pembelian permanen. Namun, La Gazzetta juga menyebut Grifone ‘mencari jaminan’ bahwa mereka akan dibayar, sehingga Diavolo dapat meminjamnya 10 juta euro dan mencicil 30 juta euro yang tersisa sesuai dengan target yang dipenuhi.

Namun operasi transfer ini juga disebut hanya akan terjadi apabila Chelsea jadi memboyong Gonzalo Higuain dan Alvaro Morata gabung Atletico Madrid, yang sebagai gantinya akan melepas Nikola Kalinic ke AS Monaco.

Sumber: bola.net

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Menyimak Visi-Misi Jokowi-Ma’ruf Vs Prabowo-Sandiaga dan Faktanya Kini

Jakarta – Malam ini Jokowi-KH Ma’ruf Amin akan berhadapan dengan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno di panggung debat Pilpres 2019. Salah satu temanya adalah hak asasi manusia (HAM), yang juga sudah tercantum dalam dokumen visi-misi kedua pihak.

“Termasuk masalah HAM juga ada,” kata Jokowi saat ditemui setelah menghadiri peluncuran wirausaha ASN di SICC Sentul, Bogor, Jawa Barat, Rabu (16/1/2019).

Jokowi siap menjawab isu HAM. Tak hanya Jokowi, Prabowo juga telah melakukan simulasi debat dan siap menjawab seputar isu HAM.

“Mulai data materi-materi, itu yang disiapkan. Materi-materinya hukum, HAM, korupsi, dan terorisme. Sekarang dipersiapkan. Kita mempersiapkan diri dua hari ini bagaimana Pak Prabowo menawarkan soal pemberantasan korupsi,” kata juru bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Andre Rosiade, kepada wartawan, Rabu (16/1).

Prabowo-Sandiaga telah mengubah visi-misi mereka dan sempat diberikan ke KPU. Namun, menurut KPU, dokumen visi-misi melekat dengan pendaftaran calon presiden-wakil presiden, sehingga yang dipublikasikan KPU hanya dokumen yang awal.

Berikut ini kutipan visi-misi Jokowi-Ma’ruf Amin dan Prabowo-Sandiaga soal HAM seperti dalam dokumen yang diunggah KPU:

Jokowi-Ma’ruf

Sesuai dengan Konstitusi Negara kita, Negara wajib untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi Hak Asasi Manusia.

1. Meningkatkan budaya dan kebijakan yang berperspektif HAM (berwawasan HAM), termasuk memuat materi HAM dalam kurikulum pendidikan.

Kondisinya kini: Menurut laporan tahun 2017 yang dipublikasikan tahun 2018, Komnas HAM sudah pernah melakukan focus group discussion (FGD) di Padang pada 8 Desember 2017 tentang ‘Penyusunan Kurikulum Pendidikan Pancasila dan HAM Berbasis Budaya Lokal untuk tingkat SMA’.

2. Melanjutkan penyelesaian yang berkeadilan terhadap kasus-kasus pelanggaran HAM berat di masa lalu.

Kondisinya kini: Berdasarkan laporan Komnas HAM tahun 2017, berkas kasus pelanggaran HAM berat/masa lalu sudah dilimpahkan ke Kejaksaan Agung. Namun Komnas HAM menemui kesulitan mengumpulkan bukti sehingga tak jarang berkasnya dikembalikan oleh Kejaksaan Agung. Komnas HAM menegaskan, belum ada tindak lanjut dari hasil penyelidikan mereka terkait kasus pelanggaran HAM berat/masa lalu.

3. Memberikan jaminan perlindungan dan hak kebebasan beragama dan berkeyakinan serta melakukan langkah-langkah hukum yang tegas terhadap pelaku kekerasan yang mengatasnamakan agama.

Kondisinya kini: Pada 2017, Komnas HAM pernah menerima laporan dari jemaah Ahmadiyah bahwa Masjid Al-Hidayah yang mereka bangun disegel Pemerintah Depok meski telah mengantongi IMB.

4. Melindungi dan memajukan hak-hak masyarakat adat, mulai dari legal aspek, pemberdayaan ekonomi, perlindungan hukum, hingga pemanfaatan sumber daya alam yang lestari.

Kondisinya kini: Pada 2017, Komnas HAM menerima 161 berkas laporan pelanggaran HAM terhadap masyarakat adat.

5. Memberikan perlindungan bagi kaum difabel, termasuk memperluas akses lingkungan sosial dan pendidikan yang inklusif serta penyediaan fasilitas yang ramah pada difabel di fasilitas umum dan transportasi umum.

Kondisinya kini: Pada 2017, Komnas HAM menerima 8 berkas laporan dugaan pelanggaran HAM terhadap individu dari penyandang disabilitas. Selain itu, Komnas HAM menyoroti ketersediaan TPS atau bilik suara yang kurang ramah difabel saat Pilkada 2017.

6. Melindungi hak-hak masyarakat di bidang pertanahan.

Kondisinya kini: Penelitian yang dilakukan Komnas HAM pada 2017 yang berjudul ‘Peran Negara dalam Memenuhi Hak atas Tanah demi Kepastian Hukum bagi Transmigran dalam Konteks Reforma Agraria (Studi Kasus Transmigrasi Pangmilang Kota Singkawang)’ mengungkap bahwa selama 15 tahun para transmigran Panglimang tak kunjung mendapat kepastian hukum atas kepemilikan tanah. Mereka berpotensi kehilangan kepemilikan tanah.

7. Meningkatkan perlindungan terhadap perempuan, anak-anak, dan kelompok rentan lainnya dari tindak kekerasan.

Kondisinya kini: Pada 2017, Komnas HAM menerima 79 berkas aduan pelanggaran HAM dengan korbannya adalah perempuan dan 54 berkas yang korbannya anak-anak. Ada pula 5 aduan terkait fungsi reproduksi dan 9 aduan menuntut kesetaraan hak dengan suami.

8. Memperluas cakupan kampung/desa layak anak untuk memastikan pendidikan anak usia dini dimulai dari lingkungan yang ramah.

9. Meningkatkan kinerja dan kerja sama efektif dan produktif berbagai institusi dalam rangka perlindungan dan penegakan HAM.

Prabowo-Sandiaga

I. Pilar Ekonomi

Program Aksi

21. Menyediakan transportasi publik murah bagi buruh pekerja dan rakyat tidak mampu, memberikan kepastian hukum untuk kendaraan roda dua sebagai transportasi umum, serta menjamin hak berserikat bagi pengemudi ojek online dan taksi online yang bermitra dengan perusahaan aplikasi, termasuk hak atas perjanjian kerja bersama yang adil dan berkekuatan hukum.

Kondisinya kini: Menurut laporan Komnas HAM tahun 2017, masih ada masyarakat yang terbebani biaya transportasi, yakni di Yahukimo, Papua.

II. Pilar Kesejahteraan Rakyat

2. Memberikan jaminan pemenuhan hak dasar masyarakat bagi fakir miskin, anak terlantar, lansia, penyandang disabilitas dan kelompok
rentan lainnya.

Kondisinya kini: Ada 2 berkas aduan dugaan pelanggaran HAM terhadap fakir miskin dan 8 berkas ke penyandang disabilitas yang diadukan ke Komnas HAM pada 2017.

6. Memperbaiki program kependudukan termasuk hak dan kesehatan reproduksi demi peningkatan kualitas dan produktivitas penduduk untuk memanfaatkan bonus demografi.

Kondisinya kini: Ada 5 aduan ke Komnas HAM terkait fungsi reproduksi.

Program Aksi

21. Meningkatkan anggaran Kependudukan, KB, dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) baik di tingkat Nasional dan Daerah untuk mengatasi permasalahan terkait hak dan kesehatan reproduksi serta Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB).

Kondisinya kini: Pemerintah saat ini sudah menaikkan anggaran Dana Alokasi Khusus terkait program KB menjadi Rp 2,3 triliun dibanding tahun sebelumnya, yakni Rp 1,1 triliun.

III. Pilar Budaya dan Lingkungan Hidup

8. Memperjuangkan hak-hak para pekerja seni, seniman dan artis di Indonesia.

Program Aksi

7. Memperkuat perlindungan hukum dan hak cipta atas karya-karya seni budaya yang dihasilkan oleh para seniman nasional.

12. Menegakkan pelaksanaan Undang-undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dan Hak Terkait, agar para artis, seniman, pekerja seni, lebih dihargai secara optimal setiap karyanya, demi kesejahteraan para pelaku Industri kreatif di Indonesia; termasuk mendukung terlaksananya UU Pemajuan Kebudayaan Tahun 2017.

Kondisinya kini: Dirjen Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Kemenkum HAM telah menangani 60 kasus pelanggaran hak cipta. Penindakan dilakukan bersama dengan kepolisian.

IV. Pilar Politik, Hukum dan Hankam

Program Aksi

4. Menjamin hak konstitusional warga negara dalam penyelenggaraan Pemilu/Pilkada.

Kondisinya kini: Komnas HAM memantau Pilkada 2017 dan masih ditemukan adanya pelanggaran terkait hak warga. Ada pula mobilisasi ASN. Selain itu Komnas HAM juga menemukan adanya diskriminasi ras dan etnis dalam pelaksanaan Pilkada di DKI Jakarta.

Saksikan juga video ‘Debat Pilpres Diharapkan Kupas Kasus HAM Masa Lalu’:

[Gambas:Video 20detik]


Menyimak Visi Misi Jokowi-Ma'ruf vs Prabowo-Sandiaga dan Faktanya Kini


(bag/tor) <!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Barcelona Turunkan Harga Philippe Coutinho

Jakarta Barcelona dikabarkan menurunkan harga Philippe Coutinho. Los Azulgranas siap melepas Coutinho jika ada tawaran dari klub lain sebesar 88 juta poundsterling.

Nasib Coutinho di Barcelona semakin tidak menentu. Ernesto Valverde terlihat kesulitan untuk mencari posisi yang tepat untuk pemain asal Brasil itu.

Coutinho didatangkan dari Liverpool pada Januari 2018 seharga 142 juta pound. Pada awalnya, ia diproyeksikan untuk menggantikan posisi Andres Iniesta.

Namun seiring berjalannya waktu, Coutinho tak bisa membuktikan kemampuannya untuk mengawal lini tengah Barcelona. Hal itu membuat Barcelona mulai meninggalkan ide awal untuk menjadi Coutinho sebagai suksesor Iniesta.

Menurut pengamat sepak bola dunia, Tim Vickery, Coutinho telah membuat kesalahan dengan meninggalkan Liverpool.

Menurutnya, Coutinho sangat menikmati permainannya bersama Liverpool. Klub tersebut memberikan ruang kepada Coutinho untuk bisa berkembang dan membuktikan kualitasnya.

Namun, Barcelona telah memupuskan keinginan Coutinho untuk bisa sukses bersama satu di antara klub terbaik di dunia.

Saksikan siaran langsung pertandingan-pertandingan Premier League, La Liga, Ligue 1, dan Liga Europa di sini

2 dari 3 halaman

Coutinho dan Barcelona Tak Padu

“Performa Coutinho tak banyak membantu Barcelona, ia telah membuat kesalahan dan mungkin banyak pemikiran sudah ada dalam benaknya,” ujar Vickery.

“Saya tak pernah mengerti kenapa Barcelona ingin menggantikan Iniesta dengan Coutinho. Mereka adalah pemain yang berbeda karena Coutinho bukanlah seorang gelandang sejati.”

“Sekarang, Barcelona sudah mulai melupakan ide untuk memainkan Coutinho di lini tengah.”

“Liverpool memberikan panggung kepada Coutinho setelah menyelamatkan kariernya dari Inter Milan. Sebelum membela Liverpool, Coutinho hanya pemain asal Brasil dengan bakat hebat namun tidak efektif.”

“Coutinho seharusnya tidak pernah meninggalkan Liverpool,” ungkap Vickery.

3 dari 3 halaman

Kabar Positif untuk Manchester United

Keinginan Barcelona untuk melepas Philippe Coutinho menjadi angin segar untuk Manchester United. The Red Devils disebut tertarik untuk membawa Coutinho kembali ke Inggris.

Perwakilan Manchester United disebut sudah menjalin komunikasi dengan agen dari Coutinho. Sang pemain berpeluang direkrut Manchester United pada bursa transfer musim panas mendatang.

Harga sebesar 88 juta pound untuk mendatangkan Coutinho dari Barcelona, dinilai sebagai valuasi yang masih masuk logika karena Coutinho sudah berpengalaman di Premier League.

Sumber: Metro

Ini Tujuan Pemilu yang Harus Kamu Pahami, Biar Nggak Golput atau Asal Pilih

Liputan6.com, Jakarta Indonesia akan menyelenggarakan Pemilihan Legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres), tidak hanya memilih Presiden dan Wakil Presiden tapi juga anggota legistaltif ini digelar secara bersamaan atau serentak pada 17 April 2019.

Indonesia sebagai negara demokrasi menjadikan pemilu sebagai salah satu pilar utama dari sebuah proses akumulasi kehendak masyarakat. Tujuan pemilu sekaligus merupakan prosedur demokrasi untuk memilih pemimpin. Penting bagi warga Indonesia untuk memiliki sebuah proses untuk memilih orang untuk mengisi jabatan-jabatan politik tertentu.

Nah, berikut ini Liputan6.com ulas pengertian Pemilu serta tujuannya yang dirangkum dari berbagai sumber, Selasa (15/1/2019).

2 dari 5 halaman

Pengertian Pemilu

Proses tersebut kita kenal sebagai Pemilu atau Pemilihan umum. Pemilu adalah mekanisme pergantian kekuasaan suksesi yang paling aman, bila dibandingkan dengan cara-cara lain. Tujuan pemilu menjadi penting karena pemilu merupakan instrumen penentu arah kebijakan publik satu Negara.

Menurut Ali Moertopo, pemilihan umum adalah sarana yang tersedia bagi rakyat untuk menjalankan kedaulatannya dan merupakan lembaga demokrasi. Pemilu atau Pemilihan Umum di Indonesia sendiri sudah dilakukan sejak tahun 1955, awalnya untuk memilih anggota perwakilan seperti DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.

Sejak zaman orde baru, Indonesia telah menganut asas Pemilu yang disingkat LUBER. LUBER merupakan singkatan dari Langsung, Umum, Bebas, Rahasia. Namun, setelah amandemen keempat UUD 1945 pada 2002, Pilpres (Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden) yang semula dilakukan oleh MPR disepakati untuk dimasukan keadalam rangkaian Pemilu. Dan pada tahun 2004 diadakan pemilu yang sala satu rangkaiannya untuk memilih presiden.

3 dari 5 halaman

Tujuan Pemilu

Maksud dari pada pemilu adalah agar wakil-wakil rakyat benar-benar dipilih oleh rakyat, berasal dari rakyat dan akan bekerja untuk kepentingan rakyat. Demikian juga presiden dan wakil presiden. Sedangkan tujuan pemilu adalah membentuk pemerintahan baru dan perwakilan rakyat yang benar benar bekerja untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Tujuan pemilu yang harus dicapai diantaranya

1. Tujuan pemilu untuk melaksanakan kedaulatan rakyat

2. Tujuan pemilu sebagai perwujudan hak asasi politik rakyat

3. Tujuan Pemilu untuk memilih wakil-wakil rakyat yang duduk di DPR, DPD dan DPRD, serta memilih Presiden dan Wakil Presiden

4. Tujuan Pemilu untuk melaksanakan pergantian personal pemerintahan secara damai, aman, dan tertib (secara konstitusional).

5. Tujuan pemilu untuk menjamin kesinambungan pembangunan nasional.

4 dari 5 halaman

Azas-azas pemilihan umum

Lazimnya pemilihan umum berazaskan : Langsung – umum – bebas – rahasia dan berkesamaan. Sedangkan sikap prilaku penyelenggara pemilu yaitu partai politik yang terpimpin dalam wadah Komisi Pemilihan Umum harus jujur dan adil. Seperti yang dilansir Liputan6.com dari eduspensa.id,

1. Langsung

Langsung berarti rakyat memilih wakil rakyatnya dengan hak yang dimiliki, sesuai kehendak hati nurani tanpa perantara. Jadi saat memilih kita nyoblos/mencontreng sendiri, tidak meminta bantuan teman untuk diwakilkan.

2. Umum

Asas umum dalam pemilu berarti semua warga Indonesia yang udah memenuhi syarat sesuai dengan peraturan perundangan sudah berhak mengikuti pemilu. Tidak melihat jenis kelamin, suku mana, ras apa, agama apa, pekerjaan dan lain-lain.

3. BebasAsas bebas dalam pemilu memiliki makan bahwa tiap warga Negara yang sudah berhak memilih dan akan menggunakan haknya dijamin keamanan melakukan pemilihan, bebas dalam menentukan pilihan tanpa adanya pengaruh, tekanan dan paksaan dari pihak manamun dengan cara apapun.

4. Rahasia

Dalam asas jujur, rakyat yang melaksanakan haknya diberikan jaminan tidak akan diketuahui oleh siapapun dengan jalan apa pun siapa yang dipilihnya (Secret Ballot).

5.Jujur

Asas jujur mempunyai arti dimana penyelenggara pemilu, aparat, peserta, pengawas, pemantau, pemilih serta semua pihal yang terkait harus bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

6. Adil

Untuk asas adil maksudnya adalah adanya perlakuan yang sama terhadap peserta pemilu dan pemilih, tidka adanya pengistimewaan atau diskriminiasi terhadap peserta atau pemilih tertentu. Asas LUBER berkembang di era Reformasi, dimana ditambahkan Jujur dan Adil atau disingkat JURDIL.

5 dari 5 halaman

Perbedaan pemilu Indonesia dengan pemilu di Amerika Serikat

Indonesia dan Amerika Serikat merupakan dua negara yang sama-sama menganut sistem demokrasi, dimana warga negaranya berhak memilih secara langsung calon presiden mereka. Namun, meski sama-sama menganut sistem yang sama, faktanya kedua negara memiliki perbedaan yang cukup mencolok dalam hal penyelenggaran pemilu.

1. Jika di Indonesia kita mengenal ada banyak sekali partai yang berpartisipasi dalam pemilu, maka di AS tidak sebanyak Indonesia. Pemilihan umum di AS dikuasai oleh dua partai besar, yaitu Partai Demokrat dan Republik.

2. Di Indonesia setiap partai politik bebas mengajukan calon presidennya. Capres ini pun umumnya ditunjukan langsung oleh partai yang mengusungnya. Sementara di AS, masyarakat merupakan pihak yang memiliki pengaruh kuat dalam pemilihan capres dari setiap partai politik. Capres akan ditentukan melalui pemilu pendahuluan, baik melalui sistem kaukus ataupun primary.

3. Di Indonesia, siapa pun yang berhasil meraih suara terbanyak dalam pemilu maka langsung berhak dianggap sebagai pemenang. Namun hal itu tidak berlaku di AS.Kemenangan seorang capres ditentukan oleh 538 perwakilan negara bagian (electors) yang tergabung dalam electoral college. Keberadaan electoral college ini diatur dalam konstitusi AS Pasal 2 Ayat 3. Sementara itu, untuk memenangkan pilpres dibutuhkan 270 suara elector.

4. Pemilu AS diselenggarakan setiap empat tahun sekali pada bulan November tahun genap. Pemilu selalu jatuh pada hari Selasa. Sedangkan kita semua tahu jika di Indonesia pemilihan presiden jatuh setiap 5 tahun sekali. Uniknya lagi, saat warga AS memilih calon presiden, secara bersamaan mereka juga akan memilih kepala daerah di berbagai tingkatan, pemilihan hakim-hakim baru, bahkan pemilihan supervisor distrik-distrik sekolah publik.

5. Jika sudah masuk musim pemilu, maka kita akan mudah melihat atribut parpol berserakan di seluruh pelosok Indonesia. Bahkan tak jarang atribut-atribut ini dipasang secara berlebihan sehingga terlihat mengotori berbagai wilayah. Hal semacam ini tidak akan kamu temukan di AS.


Reporter: Heri Setiawan