Selain Joko Driyono, 2 Ketua Umum PSSI Ini Sempat Bermasalah dengan Hukum

Jakarta Sejak mendeklarasikan diri sebagai organisasi sepak bola tertinggi Tanah Air pada 19 April 1930, tercatat 17 figur bercokol sebagai Ketua Umum PSSI. Mulai dari Soeratin Sosrosoegondo hingga yang terkini Joko Driyono yang berstatus caretaker menggantikan Edy Rahmayadi yang mengundurkan diri pada saat kongres tahunan awal 2019 ini.

Sejak pertama kali berdiri PSSI sering mencuatkan banyak kontroversial. Mulai dari keberanian PSSI melakukan perlawanan ke penjajah Belanda dan Jepang, kasus-kasus yang melibatkan Timnas di pentas internasional, hingga kisruh internal organisasi yang tak berkesudahan sejak 2011 silam.

Sebagai organisasi yang memayungi sepak bola, olahraga paling populer di Indonesia, merupakan sesuatu hal yang wajar jika PSSI seringkali mendapat sorotan dari banyak pihak. Di sepanjang sejarahnya mencuat sejumlah figur kontroversial yang duduk di singgasana kepemimpinan PSSI.

Joko Driyono yang saat ini ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan pengaturan skor oleh Satgas Antimafia Bola bentukan Mabes Polri bukan orang pertama yang tersandung kasus hukum.

Sebelumnya ada dua orang lainnya Ketua Umum PSSI yang juga harus berurusan dengan pihak berwajib. Mereka bahkan sempat merasakan derita ada di balik jeruji besi.

2 dari 3 halaman

La Nyalla Mattalitti

Selama lima tahun terakhir, nama La Nyalla Mahmud Mattalitti begitu nyaring terdengar di telinga pecinta sepak bola Indonesia. Ia jadi figur sentral kasus dualisme federasi serta kompetisi dan kini pembekuan PSSI. Daftar sikap kontroversialnya banyak semenjak aktif sebagai pengurus teras di PSSI pada tahun 2011 silam.

Figur pria asal Makassar ini sebetulnya bukan orang baru di dunia sepak bola. Tercatat, ia adalah salah satu pendiri Yayasan Suporter Surabaya (YSS) yang saat ini lebih dikenal dengan Bonek YSS. Bersama enam tokoh suporter lainnya, La Nyalla membidani lahirnya kelompok suporter militan asal Surabaya ini pada 3 November 1994 lalu.

Setelah kelahiran YSS, nama La Nyalla seperti hilang ditelan bumi. Ini tak lepas dari kesibukannya mengurusi bisnis kontraktor yang ia geluti. Karena itu, ia memilih berada di belakang layar dan mempercayakan jalannya yayasan ke mendiang Wastomi Suheri.

Setelah tujuh tahun sejak berdirinya YSS, pada 2011 La Nyalla justru muncul lagi di dunia olahraga sebagai wakil ketua KONI Jatim era kepemimpinan Saifullah Yusuf. Dari sinilah cikal bakal La Nyalla menggeluti organisasi sepak bola.

Ada pun konflik Persebaya dengan PSSI era Nurdin Halid yang membuat La Nyalla terpanggil. Ia bersama pelaku sepak bola di Jawa Timur serta mayoritas klub di provinsi paling timur pulau Jawa itulah yang mendorong La Nyalla melakukan perlawanan terhadap PSSI kala itu. Ia mendirikan PSSI tandingan dengan basis di Surabaya.

Tampaknya, perlawanan yang dilakukan La Nyalla ini mengundang simpati klub-klub di Jawa Timur. Tak heran, di awal 2011 La Nyalla didorong maju dalam pencalonan Ketua Pengurus Provinsi (sekarang Asosiasi Provinsi) PSSI Jatim. Ia pun terpilih sebagai Ketua Pengprov PSSI Jatim.


Ketua Umum PSSI 2011-2015, Djohar Arifin Husin (kiri) berbincang dengan La Nyalla Mattalitti saat Kongres Luar Biasa PSSI 2015 di Surabaya, (18/4/2015). Kongres menetapkan La Nyalla sebagai Ketua Umum PSSI 2015-2019. (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)


Perlawanan yang ia lakukan semakin getol. Bersama mayoritas voters, La Nyalla pun terus berupaya melengserkan kepengurusan PSSI era Nurdin Halid. Arus besar yang menghendaki pergantian Ketua Umum PSSI inilah yang kemudian membuat FIFA turun tangan dan membentuk Komite Normalisasi yang bertugas menggelar Kongres PSSI.

Melalui Kongres PSSI pada 9 Juli 2011 La Nyalla terpilih sebagai anggota Komite Eksekutif (Exco) PSSI. Namun, tak lama setelah ia menjabat sebagai anggota Exco PSSI bidang hukum, La Nyalla bersama ketiga anggota Exco lainnya, Toni Aprilani, Roberto Rouw, dan Erwin Budiawan didepak oleh Komite Etik PSSI karena dianggap melanggar kode etik.

La Nyalla pun melawan, ia bersama Komite Penyelamat Sepak Bola Indonesia (KPSI) menggelar KLB di Hotel Mercure Ancol pada 18 Maret 2012. Di forum itu, La Nyalla terpilih sebagai ketua KPSI-PSSI untuk menandingi PSSI pimpinan Djohar Arifin Husin.

Pada 2013, melalui perjanjian antara KPSI dan PSSI yang dimediasi oleh AFC, pria yang menjabat sebagai ketua ormas Pemuda Pancasila Jatim kembali masuk ke PSSI. Melalui Kongres Luar Biasa PSSI pada 17 Maret 2013, La Nyalla pun terpilih sebagai Wakil Ketua Umum PSSI.

Setelah masa kepengurusan Djohar selesai, La Nyalla maju sebagai calon Ketua Umum PSSI. Ia pun terpilih sebagai ketua umum PSSI lewat Kongres PSSI pada 17 Maret 2015 di Hotel JW Marriot, Surabaya.

Namun, hanya saat setelah ia terpilih, Menpora Imam Nahrawi menjatuhkan sanksi administratif terhadap kepengurusan PSSI pimpinan La Nyalla. Kegaduhan pun terjadi, roda organisasi yang ia pimpin lumpuh akibat hukuman tersebut.

Selain oleh Kemenpora, status PSSI juga dibekukan sejak bulan Mei 2015 oleh FIFA. Otoritas tertinggi sepak bola dunia tersebut menjatuhkan sanksi ke PSSI karena intervensi pemerintah (Kemenpora). Hal yang dinilai tabu oleh FIFA.

Selama setahun ia terpilih sebagai nakhoda PSSI, kepemimpinan La Nyalla tak berhenti digoyang prahara. Ditekan Kemenpora ia sama sekali tak takut. Hingga saat ini klub-klub anggota belum ada yang berani menggoyang kepengurusannya. 

Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jatim menetapkannya sebagai tersangka kasus dugaan korupsi dana hibah Kaamar Dagang dan Industri (Kadin) Jatim. Suara-suara yang menginginkan digelarnya Kongres Luar Biasa PSSI untuk mencari pemimpin baru mulai bermunculan.

Gara-gara huru hara antara pemerintah dengan La Nyalla, FIFA sempat menjatuhkan vonis pembekuan keanggotaan selama setahun lebih. Otoritas tertinggi sepak bola dunia menilai pemerintah Indonesia terlalu ikut campur dalam urusan sepak bola.

La Nyalla Mattalitti, tetap keras hati menolak mundur sekalipun jadi tersangka.  Ia minta publik menghormati proses pengadilan hingga memiliki kekuatan hukum tetap. Ia secara kontroversial menuding Menpora, Imam Nahrawi, menjadi dalang penetapan status tersangka di kasus uang hibah Kadin Jatim.

La Nyalla akhirnya terpingirkan dari PSSI karena terkena penahanan oleh kepolisian. PSSI kemudian menggelar Kongres Luar Biasa dengan memunculkan Edy Rahmayadi sebagai nahkhoda baru.

Dalam persidangan pada 17 Desember 2016, La Nyalla diputus bebas. Walau divonis tak bersalah, kursi kekuasaannya di PSSI hilang.

3 dari 3 halaman

Nurdin Halid

Menggantikan Agum Gumelar, Nurdin Halid terpilih sebagai Ketua Umum PSSI pada Rapat Anggota PSSI di Hotel Indonesia tahun 2003. Ia dikenal sebagai sosok kontroversial karena beberapa kali memimpin organisasi dari balik terali besi penjara.

Pada 16 Juli 2004, pria asal Makassar tersebut ditahan sebagai tersangka dalam kasus penyelundupan gula impor ilegal. Ia kemudian juga ditahan atas dugaan korupsi dalam  distribusi minyak goreng.

Pada tanggal 16 Juni 2005, dia dinyatakan tidak bersalah atas tuduhan tersebut oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan dibebaskan. Hanya saja putusan itu kemudian dibatalkan Mahkamah Agung pada 13 September 2007. MA memvonis Nurdin dua tahun penjara.

Selanjutnya ia kemudian dituntut dalam kasus yang gula impor pada September 2005, namun dakwaan terhadapnya ditolak majelis hakim pada 15 Desember 2005 karena berita acara pemeriksaan (BAP) perkaranya cacat hukum.

Selain kasus ini, ia juga terlibat kasus pelanggaran kepabeanan impor beras dari Vietnam dan divonis penjara dua tahun 6 bulan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada 9 Agustus 2005. Tanggal 17 Agustus 2006 ia dibebaskan setelah mendapatkan remisi dari pemerintah bertepatan dengan HUT Kemerdekaan Indonesia.

Pada 13 Agustus 2007, Nurdin Halid kembali divonis dua tahun penjara akibat tindak pidana korupsi dalam pengadaan minyak goreng. Berdasarkan standar statuta FIFA, seorang pelaku kriminal tidak boleh menjabat sebagai ketua umum sebuah asosiasi sepak bola nasional.

Nurdin Halid (Liputan6.com/Johan Tallo)

Karena alasan tersebut, Nurdin didesak untuk mundur dari berbagai pihak. Jusuf Kalla (Wakil Presiden RI), Agum Gumelar (Ketua KONI), dan juga FIFA bersuara kritis ke NH.

FIFA bahkan mengancam untuk menjatuhkan sanksi kepada PSSI jika tidak diselenggarakan pemilihan ulang ketua umum. Namun, Nurdin tetap bersikeras untuk tidak mundur dari jabatannya sebagai Ketua Umum PSSI. Kekuasaannya tidak goyah sekalipun ia mengendalikan organisasi dari penjara.

Kontroversi muncul saat ia merubah statuta PSSI, berkaitan dengan status ketua umum. Statuta yang sebelum berbunyi “harus tidak pernah terlibat dalam kasus kriminal” (They…, must not have been previously found guilty of a criminal offense) diubah dengan menghapuskan kata “pernah” (have been previously).

 Arti harafiah dari pasal tersebut menjadi “harus tidak sedang dinyatakan bersalah atas suatu tindakan kriminal” (must not found guilty of a criminal offense). Para anggota PSSI menyetujui perubahan tersebut. Posisi Nurdin aman sebagai Ketua Umum PSSI.

Sepanjang masa kepemimpinanya sejumlah kasus mencuat. Mulai dari penghilangan status degradasi kompetisi kasta tertinggi, pelanggaran disiplin di pentas kompetisi, hingga kasus-kasus dugaan pengaturan skor.

Nurdin jadi public enemy pencinta sepak bola Indonesia, karena di saat bersamaan prestasi Timnas Indonesia di berbagai event internasional terpuruk. 

Desakan meminta Nurdin lengser dari PSSI seusai Piala AFF 2010. Pengusaha minyak, Arifin Panigoro, terlibat aktif menggoyang kepengurusan PSSI. Ia menggelontorkan dana besar untuk membiayai pelaksanaan kompetisi tandingan, Liga Primer Indonesia.

Walau begitu pria kelahiran 17 November 1958 tetap percaya diri memimpin PSSI. Ia pun bersama Nirwan Dermawan Bakrie kembali mencalonkan diri dalam bursa pemilihan Ketua Umum PSSI pada 2011. Ia menjegal duet George Toisutta-Arifin Panigoro untuk ikut bersaing. Suporter dari berbagai penjuru Tanah Air turun ke jalan mendemo PSSI.

Untuk mengamankan jabatannya ia menggelar kongres di Kepulauan Riau. Sayangnya kongres berakhir ricuh. FIFA kemudian mengambil keputusan tegas melarang Nurdin Halid, Nirwan Dermawan Bakrie, George Toisutta, Arifin Panigoro, ikut serta dalam pemilihan pemimpin di PSSI. Di sisi lain Menpora, Andi Mallarangeng, juga membekukan status kepengurusan PSSI.

Nurdin secara menyakitkan lengser dari PSSI digantikan oleh Djohar Arifin. Sang mantan manajer klub PSM Makassar dan Pelita Jaya tersebut mengaku trauma. Ia kini memilih tak mau lagi jadi pengurus bola untuk kemudian fokus di Partai Golkar.

4 Jaksa Teliti Berkas Perkara Ketua Alumni 212 Slamet Ma’arif

Liputan6.com, Solo – Kejaksaan Negeri Surakarta menerima surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) dengan nomor SPDP/24/II/RES.1.24/2019/Reskrim tanggal 4 Februari 2019 dalam perkara dugaan tindak pidana pemilu Ketua Persaudaraan Alumni 212, Slamet Maarif.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan RI Mukri mengatakan dengan diterimanya SPDP tersebut, Kepala Kejaksaan Negeri Surakarta telah menerbitkan surat perintah penunjukan tim jaksa penuntut umum.

“Tim JPU Kejaksaan Negeri Surakarta yang ditunjuk beranggotakan empat orang jaksa untuk mengikuti perkembangan penyidikan dan meneliti berkas perkara hasil penyidikan perkara yang dimaksud,” ujar Mukri.

Saat ini Kejaksaan Negeri Surakarta masih menunggu pengiriman berkas perkara dari Penyidik Kepolisian Resor Kota Surakarta.

Ada pun Slamet Maarif diduga melanggar Pasal 280 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, atau huruf j atau Pasal 276 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

 

2 dari 3 halaman

Sesuai Prosedur

Sebelumnya, Polresta Surakarta menetapkan Slamet sebagai tersangka dalam kasus dugaan pelanggaran Pemilu. Hal itu terkait orasi Slamet dalam acara Tabligh Akbar PA 212 di Solo, Jawa Tengah yang digelar pada 13 Januari 2019.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri Brigjen Pol Dedi Prasetyo menegaskan penetapan Slamet Maarif sebagai tersangka sudah melalui prosedur hukum yang berlaku.

“Semua berproses hukum. Kami menjunjung persamaan kedudukan di mata hukum. Kami juga mengedepankan asas praduga tidak bersalah,” kata Brigjen Dedi.

Polri tidak bekerja sendiri dalam mengusut kasus ini, melainkan bekerja sama dengan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Kejaksaan yang tergabung dalam Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu).

 

3 dari 3 halaman

Saksikan Video Pilihan Berikut Ini: 

4 Jaksa Diutus Ikuti Perkembangan Kasus Slamet Ma’arif

Jakarta – Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) berkaitan dengan kasus dugaan pelanggaran pidana pemilu yang menjerat Ketua Umum PA 212 Slamet Ma’arif sudah diterima Kejaksaan Negeri (Kejari) Surakarta. Empat orang jaksa pun ditunjuk mengikuti perkembangan perkara itu.

“Bahwa dengan diterimanya SPDP tersebut, oleh Kepala Kejaksaan Negeri Surakarta telah menerbitkan surat perintah penunjukan Tim Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surakarta yang beranggotakan 4 orang jaksa untuk mengikuti perkembangan penyidikan dan meneliti berkas perkara hasil penyidikan perkara dimaksud,” kata Kapuspenkum Kejaksaan Agung, Mukri dalam keterangannya, Jumat (15/1/2019).

Mukri menyebut SPDP itu bernomor SPDP/24/II/RES.1.24/2019/Reskrim tertanggal 4 Februari 2019. Slamet Ma’arif dikenakan Pasal 280 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, atau huruf j atau Pasal 276 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

“SPDP dalam perkara dugaan tindak pidana Pemilu berupa tindakan yang dilakukan oleh setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim kampanye pemilu yang dengan sengaja melanggar pelaksanaan kampanye Pemilu yang diduga dilakukan oleh atas nama terlapor inisial SM (Slamet Ma’arif),” kata Mukri.

Sebelumnya, Slamet Ma’arif menjadi tersangka terkait dengan orasi Slamet dalam acara Tablig Akbar Persaudaraan Alumni (PA) 212 di perempatan Gladak, Jl Slamet Riyadi, Solo, Jawa Tengah, Minggu (13/1). Slamet pun menilai penetapannya sebagai tersangka memilukan dan memalukan hukum.

“Memilukan dan memalukan hukum di Indonesia. Ketidakadilan hukum terpampang jelas dan gamblang di negeri ini,” kata Slamet.
(yld/dhn)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Mau Naikkan Gaji PNS TNI/Polri, Prabowo: Agar Tak Bisa Disogok

Jakarta – Calon Presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto berjanji akan meningkatkan kesejahteraan aparatur sipil negara, hakim, jaksa hingga TNI dan Polri. Prabowo melakukan ini untuk mencegah korupsi kolusi dan nepotisme (KKN).

Dalam pidato kebangsaannya di Semarang, Jawa Tengah, Prabowo ingin menciptakan institusi dan sumber daya pemerintahan yang hebat dan unggul, yang bebas dari korupsi.

“Hakim, jaksa, polisi, harus unggul harus kuat dan harus tidak bisa dibeli atau disogok oleh siapapun. Kemudian aparat pemeintahan birokrasi juga demikian, harus unggul harus pandai, hebat dan tidak bisa disogok oleh siapapun,” tutur Prabowo di Grand Ballroom, Po Hotel Semarang, Paragon Mall, Jl. Pemuda, Semarang, Jawa Tengah..
Oleh karena itu, Prabowo mengatakan, salah satu yang akan ia lakukan bila terpilih nanti ialah dengan cara meningkatkan kesejahteraan para ASN, TNI dan Polri.
“Gaji semua petugas harus cukup supaya dia tidak tergoda. Kalau gaji demikian hebatnya dan masih bisa disogok, ya nanti kita pikirkan bagaimana. Saya sekarang harus hati-hati kalau bicara,” katanya. (fdl/hns)

Setelah Blangkon, Peci dan Kopiah Sufi, Dhani akan Pakai Apa Lagi?

SurabayaAhmad Dhani mengenakan blangkon di sidang perdana, menggunakan peci pada sidang kedua dan memakai kopiah sufi untuk sidang ketiga. Lalu, apa yang akan ia pakai dalam sidang keempat?

Suami Mulan Jameela menjalani sidang ketiga terkait kasus pencemaran nama baik di Pengadilan Negeri Surabaya, Kamis (14/2/2019) pukul 10.05 WIB. Caleg Partai Gerindra itu datang sekitar 35 menit sebelum sidang dimulai.

Ia datang mengunakan kemeja lengan panjang berwarna putih dan menutup kepala plontosnya dengan blangkon hitam. Meski begitu, pentolan Dewa 19 itu langsung mengganti penutup kepalanya dengan kopiah sufi saat memasuki Ruang Jaksa.

Kopiah yang lebih tinggi dari peci pada umumnya itu menutup kepala Ahmad Dhani hingga sidang usai. Rupanya, kopiah atau songkok itu tidak ia bawa dari Rutan Klas 1 Medaeng. Melainkan pemberian dari putra Pengasuh Pondok Pesantren KH Wahab Hasbulloh Tambak Beras, Jombang, Gus Aam.
Seperti yang disampaikan Politisi Gerindra, Siti Rafika Hardhiansari, hari itu Dhani mendapat dukungan dari Gus Aam yang datang bersama rombongan. Tidak hanya memberikan kopiah sufi, cucu dari salah satu pendiri NU, Kiai Wahab Hasbulloh juga mengalungkan serban putih di leher Dhani.

“Beliau juga memberikan peci sufi tadi,” kata Rafika saat dihubungi detikcom, Kamis (14/2/2019).

Setiap menjalani sidang kasus ‘idiot’, apa yang dikenakan pencipta Lagu Laskar Cinta itu selalu mencuri perhatian. Terutama soal penutup kepala.

Dalam sidang perdana pada Kamis (7/2), Dhani tampil santai dengan mengenakan blangkon sepanjang sidang. Kala itu ia tampil serba hitam dengan mengenakan kaus oblong bertuliskan ‘tahanan politik’.

Kemudian pada sidang kedua, Selasa (12/2), Ahmad Dhani itu tampil lebih formal. Dhani mengenakan kemeja lengan panjang warna putih dan menutup kepalanya dengan peci hitam pada umumnya.

Itu artinya, Dhani tampil dengan tiga penutup kepala berbeda dalam tiga sidang yang telah dijalaninya di PN Surabaya. Seperti yang disampaikan Ketua Majelis Hakim R Anton Widyopriono, Dhani akan menjalani sidang keempat pada 19 Februari mendatang dengan agenda putusan sela. Menarik untuk terus disimak, kira-kira penutup kepala apa yang akan dikenakan Dhani dalam sidang tersebut?

“Sidang dilanjutkan dijadwalkan pada Selasa pekan depan, pada tanggal 19 Februari dengan agenda putusan sela,” kata R Anton.
(fat/iwd)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Jaksa KPK Bilang Investor Seno yang Disebut di Sidang Meikarta Fiktif

Bandung

Seorang investor bernama Seno yang disebutterdakwa suap perizinan proyek Meikarta Henry Jasmen sempat alot jadi bahasan. Jaksa KPK menilai nama tersebut fiktif dan hanya alibi.

Nama investor yang disebut-sebut berasal dari Surabaya ini pertama kali diungkap terdakwa Henry Jasmen dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Bandung, Jalan LLRE Martadinata, Kota Bandung, Kamis (14/2/2019) malam.

Seno disebut terdakwa sebagai pihak yang membiayai suap dan dan operasional Henry, Fitradjadja Purnama dan Taryudi selama bekerja melakukan suap ke Pemkab Bekasi.

“Kalau menurut kami itu fiktif,” kata jaksa KPK I Wayan Riana seusai persidangan.

Anggapan jaksa tersebut berdasarkan fakta-fakta persidangan dan berita acara pemeriksaan (BAP) terhadap Henry. Selama ini, nama tersebut tak pernah muncul.

“Memang ada nama Seno, tapi terkait pengurusan perizinan tidak ada hubungan, tidak ada percakapan komunikasi. Kalau memang ada komunikasi, bisa lah kita anggap itu suatu pembenaran, tapi sampai sejauh ini kita lihat WhatsApp, telepon sampai kita tanya ada nomor teleponnya atau tidak, kan tidak ada,” tuturnya.

“Justru kan kemarin saksi meringankan diberi kesempatan, kalau memang ada, ya hadirkan. Jadi fiktif,” kata Wayan.


(dir/fdn) <!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Terdakwa Suap Perizinan Meikarta Menyesal, Beda dengan Billy Sindoro

Bandung

Empat orang terdakwa kasus suap proyek perizinan Meikarta diperiksa sebagai terdakwa secara bersamaan. Tiga orang terdakwa menyesali perbuatannya, kecuali Billy Sindoro.

Keempat terdakwa yang diperiksa tersebut yakni Billy Sindoro, Fitradjadja Purnama, Henry Jasmen dan Taryudi yang disebut berasal dari Lippo Group. Mereka diperiksa sebagai terdakwa dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Bandung, Jalan LLRE Martadinata, Kota Bandung, Kamis (14/2/2019) malam.

Jaksa KPK menanyakan satu per satu dari terdakwa. Pertanyaan jaksa sama soal menyesal-tidaknya terdakwa terkait perbuatannya.

“Ya saya menyesali,” kata Henry Jasmen.

“Ya,” kata Taryudi yang ditanya sama oleh jaksa.

Begitu juga dengan Fitradjadja. Dirinya mengaku menyesal dan akan menjadikan kasus ini sebagai pelajaran paling berharga.

“Sepenuhnya saya menyesal. Ini akan dijadikan pelajaran bagi saya dan saya berhadap mendapat pelajaran seluas-luasnya dan saya berharap ke depan sistem yang lebih baik di negara kita,” kata Fitradjadja.

Sementara pernyataan berbeda diungkapkan Billy Sindoro. Dia masih tak mengakui perbuatan yang sesuai dakwaan.

“Saya sulit untuk menjawab, karena saya tidak merasa yang didakwakan itu,” kata Billy.

(dir/fdn) <!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Billy Sindoro Tetap Bantah Terlibat Suap Perizinan Meikarta

Bandung

Terdakwa kasus suap proyek perizinan Meikarta, Billy Sindoro membantah terlibat pengurusan perizinan yang mandek. Billy juga membantah menyuruh dan turut serta memberikan uang suap ke pejabat Pemkab Bekasi.

Bantahan ini disampaikan Billy Sindoro saat diperiksa sebagai terdakwa dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Bandung, Jl LLRE Martadinata, Kota Bandung, Kamis (14/2/2019). Billy ditanya tim pengacara soal dakwaan yang disusun jaksa KPK.

“Saya merasa tidak punya kualitas memimpin urus perizinan,” ujar Billy.

Selain itu, Billy juga mengaku tak pernah meminta Henry Jasmen untuk meminta Fitradjadja Purnama mengurus izin Meikarta. Billy membantah pernah memberikan uang kepada Henry untuk selanjutnya diberikan ke terdakwa Taryudi.

Saat ditanya soal dinas-dinas di Kabupaten Bekasi, Billy juga mengaku tak tahu dan tak kenal dengan orang-orang yang disebutkan dalam sidang menerima duit terkait izin Meikarta.

“Sama sekali saya tidak kenal dan tidak tahu namanya. Saya tidak kenal aparat Pemda Bekasi ataupun Jawa Barat. Saya tidak kenal dan tidak tahu namanya,” kata Billy.

Namun saat ditanya terkait dengan Bupati Bekasi nonaktif Neneng Hasanah Yasin, Billy mengaku mengenal. Termasuk saat mendatangi kediaman Bupati Neneng bersama petinggi Lippo Group James Riady dan mantan Presiden Direktur PT Lippo Cikarang Bartholomeus Toto.

“Kenal dengan Bupati ya masih kulit. Bukan teman, masih formal. Pertama kali silaturahmi itu nggak ada setengah jam. Waktu bertemu membicarakan sangat umum, lebih banyak mengenai keluarga. Disebutkan bawa denah-denah perizinan, nggak ada itu,” kata Billy.

(dir/fdn) <!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Kades Berambut Uban Ditangkap Saat Asyik Nonton Sinetron

Liputan6.com, Luwu Empat tahun lebih pengejaran, Tim Intelijen Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan (Kejati Sulsel) akhirnya berhasil menangkap salah satu kepala desa (Kades) yang berstatus terpidana korupsi penyimpangan beras untuk masyarakat miskin (raskin) tahun 2009 di Kabupaten Luwu, Sulsel, Daming A.

Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Sulsel, Salahuddin membenarkan hal tersebut. Terpidana yang buron sejak 2014 itu, ditangkap di rumahnya di Jalan Datu Sulaiman, Desa Pabbeserang, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu, Sulsel saat sedang asyik menonton sebuah sinetron.

“Hari ini ditangkap tepatnya pukul 12.00 wita,” kata Salahuddin saat ditemui di ruangan kerjanya, Kamis (14/2/2019).

Tim menangkap Kades yang berambut uban itu berdasarkan putusan Mahkamah Agung. Dimana dalam putusan yang telah berkekuatan hukum tetap sejak tahun 2014 tersebut, ia divonis 1 tahun penjara denda Rp 50 juta subsidair 2 bulan kurungan.

“Sebelum diserahkan ke Kejari Belopa, tim Intelijen Kejati Sulsel yang sejak awal bersama tim medis dokter RSUD Belopa lebih dahulu memeriksa kesehatan terpidana,” terang Salahuddin.

Setelah diserahkan ke Kejari Belopa, Palopo, Sulsel, Kades berambut uban itu langsung digiring ke Lapas Klas IIA kota Palopo, Sulsel untuk menjalani masa penghukuman.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

2 dari 2 halaman

Perjalanan Kasus Korupsi Yang Jerat Kades Berambut Uban

Daming merupakan salah satu Kades dari total 12 Kades yang terjerat dalam perkara korupsi penyelewengan raskin di Kabupaten Luwu tahun 2009.

Daming sendiri diketahui sebagai Kades Pabbaresseng yang sempat buron bersama dua Kades lainnya yakni Kades Padangkalua Abdul Kadri dan Kades Pammesakkang Azis. Sedangkan dari 9 orang Kades lainnya, 4 orang diantaranya lebih dahulu memilih menyerahkan diri. Mereka adalah Kades Puty Akbar Pandaka, Kades Lengkong Ismail, Kades Tiromanda Sofyan dan Kades Toddopuli Anis.

Korupsi raskin yang dilakoni Daming bersama 11 orang Kades lainnya bergulir di Pengadilan Negeri Palopo, Belopa, Sulsel tahun 2011 silam.

Pengadilan Negeri Palopo kemudian menjatuhkan hukuman pidana kepada mereka selama 5 bulan kurungan denda Rp 2,5 juta subsider 1 bulan kurungan.

Meski putusan yang ditetapkan Pengadilan Negeri Palopo tertanggal 17 November 2011 silam itu dinilai rendah dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU), namun Daming bersama 11 Kades lainnya tidak terima dan langsung mengajukan upaya banding ke tingkat Pengadilan Tinggi Makassar.

Alhasil, setelah berproses, Pengadilan Tinggi Makassar malah menambah hukuman mereka menjadi 1 tahun denda Rp 50 juta subsider 2 bulan kurungan. Kembali tak menerima putusan tersebut, mereka ajukan upaya kasasi di tingkat Mahkamah Agung dan akhirnya putusan MA menguatkan putusan Pengadilan Tinggi Makassar dengan menjatuhkan vonis yang sama yakni 1 tahun penjara denda Rp 50 juta subsidair 2 bulan kurungan.

Hadi Ngaku Bantu Pengusaha Tamin Menyuap Hakim PN Medan

Jakarta – Pengusaha Hadi Setiawan mengaku pernah dihubungi mantan Direktur Utama (Dirut) PT Erni Putra Terari, Tamin Sukardi untuk membantu mempengaruhi putusan pekara sidang di PN Medan. Hadi bersedia membantu Hadi Setiawan karena diminta untuk membebaskannya.

Tamin merupakan tahanan Kejaksaan Agung yang menjalani sidang perkaranya di PN Medan. Tamin menyampaikan kepada Hadi agar dibantu untuk dibebaskan dari tahanan.

“BAP Anda sekitar Desember dihubungi Tamin Sukardi yang ditahan Kejagung soal masalah tanah. Bahwa benar Tamin ditahan, saya dihubungi melalui telepon, Tamin sedang ditahan di gedung bundar. Tamin bilang Hadi bantu saya, ada kenalan di Kejagung ngga, biayanya bagaimana? Benar keterangan tersebut?” tanya jaksa saat sidang pemeriksaan terdakwa Hadi di Pengadilan Tipikor, Jalan Bungur Besar Raya, Jakarta, Kamis (14/2/2019).

“Betul memang kalimat itu,” kata Hadi Setiawan.

Saat Tamin menjalani sidang di PN Medan, Hadi menyebut telah pergi ke Kualanamu, Medan. Tujuannya, Tamin ingin bertemu Hadi untuk berbicara masalah perkaranya.

“Kemudian Pak Tamin telepon, waktu dia bilang sudah di Medan. Saya sama teman pengacara karena saya pikir butuh pengacara,” ucap Hadi.

Setelah itu, Hadi juga mengaku sempat bertemu Ketua PN Medan Marsudin Nainggolan, Wakil Ketua PN Medan Wahyu Prasetyo Wibowo. Dalam pertemuan itu membahas kasus yang menimpa Tamin di PN Medan.

“Saya bilang ada teman kasus namanya Tamin. Pak Wakil bilang jangan ikut-ikutan sedang dipantau KPK,” jelas Hadi.

Akhirnya Hadi mengaku bertemu dengan panitera pengganti Helpandi atas perintah Tamin. Dalam pertemuan tersebut, Helpandi memberikan amplop berisi uang titipan dari Tamin.

“Saya serahkan amplop, ini titipan dari Pak Tamin. Kemudian saya dapat laporan dari Helpandi sudah diserahkan kepada hakim,” kata Hadi.

Setelah itu, Hadi menerima laporan adanya operasi tangkap tangan (OTT) KPK di PN Medan. Dia yang memantau dari televisi melihat namanya disebut sebagai orang kepercayaan Tamin.

Dia mengaku menyesal perbuataan tersebut dan akhirnya menyerahkan diri ke KPK. Alasannya, ia ingin meluruskan jumlah uang yang diberikan kepada Helpandi.

“Saya menyesal di sana saya mohon maaf, saya melihat jumlah uang tidak cocok maka saya ingin menyerahkan diri ke KPK. Menurut laporan Helpandi sisa uang Rp 1 miliar, ternyata pas OTT ditemukan SGD 135 ribu berarti lebih dari Rp 1 miliar,” jelas Hadi.

Dalam perkara ini, Hadi didakwa membantu Tamin memberikan suap ke hakim PN Medan Merry Purba dan panitera pengganti Helpandi sebesar SGD 280 ribu untuk dibagikan ke Merry SGD 150 ribu.

Sedangkan sisanya, SGD 130 ribu, disebut jaksa akan diserahkan kepada hakim Sontan. Uang tersebut dimaksudkan untuk mempengaruhi putusan Tamin.
(fai/fdn)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>