Jaksa Siapkan 4 Saksi Ahli di Sidang Ratna Sarumpaet

Jakarta – Tim jaksa penuntut umum (JPU) menyiapkan 4 saksi ahli di sidang lanjutan Ratna Sarumpaet. Keempat saksi ahli tersebut berasal dari berbagai bidang.

InsyaAllah ada 4 ahli akan dihadirkan,” kata Koordinator JPU, Daroe, saat dihubungi, Kamis (25/4/2019).

Adapun keempat saksi yang akan dihadirkan diantaranya, ahli sosiologi Dr. Trubus, ahli bahasa Dr. Wahyu Wibowo, ahli pidana Dr. Metty Rahmawati Argo, ahli digital forensik Saji Purwanto. Keempatnya akan dihadirkan untuk menguatkan dakwaan jaksa terhadap Ratna Sarumpaet.


Diketahui, Ratna Sarumpaet didakwa membuat keonaran dengan menyebarkan kabar hoax penganiayaan. Ratna disebut sengaja membuat kegaduhan lewat cerita dan foto-foto wajah yang lebam dan bengkak yang disebut penganiayaan.

“(Terdakwa) Menceritakan mengenai penganiayaan dan mengirimkan foto dalam keadaan bengkak merupakan rangkaian kebohongan terdakwa untuk mendapat perhatian dari masyarakat, termasuk tim pemenangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno,” ujar jaksa penuntut umum ketika membacakan surat dakwaan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (Jaksel), Jalan Ampera Raya, Kamis (28/2).

Jaksa menguraikan rangkaian kebohongan yang dilakukan Ratna lewat pesan WhatsApp, termasuk menyebarkan foto-foto wajah yang lebam dan bengkak. Puncak dari kebohongan Ratna, disebut jaksa, adalah ketika Prabowo Subianto menggelar jumpa pers pada 2 Oktober 2018.

Akibat rangkaian kebohongan Ratna Sarumpaet, menurut jaksa, masyarakat menjadi gaduh. Muncul juga sejumlah unjuk rasa karena kasus hoax Ratna. Ratna didakwa melanggar Pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.
(yld/rvk)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Jaksa: Saat Digerebek, Vanessa Angel Hanya Berbalut Selimut

Liputan6.com, Surabaya – Artis Vanessa Angel digerebek polisi saat tengah berduaan bersama seorang pengusaha bernama Rian Subroto di dalam kamar hotel di Surabaya.

Hal itulah yang membawa dirinya menjadi tersangka dan ditahan di Rutan Polda Jawa Timur (Jatim). Dan pada hari ini, Rabu (24/4/2019), Vanessa Angel menjalani sidang perdana pembacaan dakwaan di Pengadilan Negeri Surabaya, Jawa Timur.

Dalam dakwaan yang dibacakan Jaksa Penuntut Umum (JPU) R.A Dhini Ardhani, Vanessa diketahui menerima pekerjaan melayani hubungan badan dengan laki-laki dengan bayaran tertentu.

“Terdakwa sepakat menawarkan dirinya untuk melakukan perbuatan asusila, yakni melayani hubungan badan dengan laki-laki dengan bayaran tertentu melalui saksi (muncikari) Endang Suhartini alias Siska,” ujar Jaksa Dhini saat membacakan dakwaan.

Sesampainya di Surabaya, terdakwa Vanessa Angel dan saksi Siska dijemput oleh sopir dan dibawa ke Hotel Vasa yang berada di Jalan HR Muhammad, Surabaya.

Mereka sebelumnya sudah dihubungi oleh seseorang yang mengaku bernama Deni. Selanjutnya di Hotel Vasa, saksi Siska menempati kamar yang bersebelahan dengan kamar terdakwa nomor 2721.

“Di dalam kamar, ternyata telah menunggu seorang laki-laki bernama Rian Subroto, yang telah mem-booking terdakwa dan saksi Avriellya Shaqila, masing-masing dengan harga Rp 80 juta dan Rp 25 juta, tidak termasuk biaya akomodasi dan transportasi,” kata Jaksa Dhini.

Ahli dari Jaksa Berhalangan Hadir, Sidang Bahar bin Smith Ditunda Kembali

Liputan6.com, Bandung Sidang dugaan kasus penganiayaan terhadap remaja yang menjerat terdakwa Bahar bin Smith kembali ditunda. Sidang dengan agenda mendengarkan keterangan ahli ini kembali ditunda karena Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri (Kejari) Bogor tidak dapat menghadirkan ahlinya.

Jaksa kepada Hakim Ketua Edison Muhamad mengatakan, satu saksi fakta dan empat saksi ahli tidak bisa dihadirkan karena ada urusan urgent.

“Saksi fakta, saksi ahli dari bidang forensik, pidana dan IT, kami mohon belum bisa menghadirkan mereka,” kata jaksa di Gedung Perpustakaan dan Arsip Kota Bandung, Kamis (18/4/2019).

Sementara itu, tim penasihat hukum Bahar, Ichwan Tuankotta keberatan dengan penundaan sidang saksi ahli ini. Ia berharap pada persidangan selanjutnya jika saksi dari JPU kembali berhalangan hadir, pihaknya bisa melanjutkan dengan saksi meringankan dan saksi ahli.

“Kami juga usul seandainya minggu depan pihak kejaksaan tidak bisa menghadirkan saksi, kami akan stand by menghadirkan saksi agar efetivitas persidangan,” katanya.

Hakim Edison pun menyatakan sidang lanjutan Bahar akan dilanjutkan pekan depan dengan menghadirkan saksi dari JPU.

“Jika begitu majelis akan memberikan satu kesempatan lagi. JPU pastikan saksi hadir ya,” ujar Edison.

Recananya, sidang Bahar akan kembali digelar pada Rabu (24/4/2019).

“Kami tunda satu minggu, jadi digelar lagi Rabu karena ada satu lain hal di hari Kamis,” ujar Edison.

Sebelumnya pada pekan lalu, sidang lanjutan kasus penganiayaan anak di bawah umur dengan terdakwa Bahar bin Smith urung digelar, Kamis (11/4/2019). Sidang ditunda karena majelis hakim sedang perjalanan dinas.

Jaksa Belum Siap, Sidang Tuntutan Kasus ‘Idiot’ Ahmad Dhani Ditunda

Surabaya – Sidang kasus ‘idiot’ pencemaran nama baik dengan terdakwa Ahmad Dhani kembali ditunda. Kali ini bukan karena sakit gigi Dhani yang kambuh. Tapi karena jaksa belum siap dengan tuntutannya.

Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim R Anton Widyoproyono digelar di Ruang Cakra Pengadilan Negeri Surabaya sekitar pukul 13.45 WIB. Namun sidang tersebut hanya berlangsung selama 5 menit setelah hakim mempersilakan Jaksa Penuntut Umun (JPU) membacakan tuntutannya.

“Sidang dengan agenda pembacaan tuntutan dibuka, silakan JPU membacakan tuntutanya,” kata R Anton, Kamis (11/4/2019).

Singkatnya persidangan dikarenakan JPU Winarko belum siap dengan tuntutannya. Ia meminta waktu satu pekan untuk menyiapkan tuntutan terkait kasus pencemaran nama baik yang mendakwa Dhani.

“Kami menyatakan bahwa putusan belum siap. Saya mohon waktu satu minggu,” kata Winarko.

Setelah mendengar pengakuan JPU, hakim menyatakan bahwa sidang akan dilanjutkan pada Kamis (25/4) mendatang. Yakni dengan alasan agar tidak terlalu dekat dari pelaksanaan Pemilu 2019 yang akan berlangsung 17 April nanti.

Menangapi hal itu, Kuasa Hukum Ahmad Dhani Aldwin Rahadian meminta hakim untuk memajukan sidang lanjutan tersebut. “Sekiranya sidang digelar pada Hari Selasa (23/4)?,” kata Aldwin.

R Anton kemudian menyetujui permintaan Aldwin. Dhani akan menjalani sidang lanjutan kasus pencemaran nama baik pada Selasa (24/4). Yakni dengan agenda yang sama, pembacaan tuntutan oleh JPU.

“Sidang ditunda sampai Hari Selasa (23/4) ok,jangan sampai ditunda lagi,” kata Anton sembari mengetok palu.

Di sidang sebelumnya yakni pada Selasa (2/4), Dhani meminta penundaan sidang karena ia harus mengobati giginya yang sakit. Sidang yang harusnya digelar pada Selasa (9/4) mundur dua hari ke Kamis (11/4).
(sun/fat)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Kasus Korupsi Sperma Buatan untuk Sapi, 1 PNS Maros Ditahan Jaksa

Maros – Kejari Maros menahan PNS Pemkab Maros, Hasbullah, tersangka korupsi sperma buatan untuk sapi di Maros, Sulsel. Selain Hasbullah, ada 2 tersangka lain yang terlibat di kasus ini.

Kasus ini berawal dari pelaksanaan program Gertak Birahi dan Inseminasi Buatan (GBIB) dari Kementerian Pertanian yang dikerjakan oleh Dinas Peternakan dan Kelautan Pemkab Maros 2015. Hasbullah sendiri merupakan ASN di dinas peternakan yang melakukan perekaman data dalam proyek itu.

“Kasus ini terkait program penyuntikan inseminasi buatan untuk sapi. Penyidikannya sejak tahun 2015 oleh Tipikor Polres Maros. Tersangka ini baru satu orang, ada 2 tersangka lain (belum ditahan). (Hasbullah), Kita tahan, karena alasan subjektif,” kata Kepala Kajari Maros, Noor Ingratubun, kepada detikcom, Selasa (9/4/2019).

Noor Ingratubun menjelaskan, inseminasi merupakan sebuah teknik untuk membantu proses reproduksi dengan cara memasukkan sperma yang telah disiapkan ke dalam rahim menggunakan alat khusus. Selain untuk memperbaiki mutu genetika ternak, metode ini tidak mengharuskan pejantan dibawa ke tempat yang dibutuhkan sehingga mengurangi biaya. Metode inipun bahkan, digunakan bagi manusia.

Dalam kasus ini, Noor mengatakan, tersangka diduga telah melakukan manipulasi data penerima honor bagi penyuluh serta penyuntikan inseminasi fiktif ke beberapa ekor sapi. Anggaran program ini bersumber dari APBN sebesar Rp 717 juta dan ditemukan kerugian negara sebesar Rp 268 juta.

“Jadi ditemukan ada pelaporan sapi yang sudah disuntik tapi ternyata tidak. Ada juga temuan manipulasi data penerima honor bagi penyuluh di lapangan yang diduga disunat. Total anggarannya itu Rp 717 juta dari APBN dan kerugiannya Rp 268 juta,” lanjutnya.

Untuk dua tersangka lainnya, masing-masing Musyawarah, selaku sekretaris Dinas dan Akbar, selaku pelaksana teknis kegiatan, juga dalam proses pelimpahan dari Polres ke Kejaksaan. Rencananya, kasus ini akan segera disidangkan di pengadilan Tipikor Makassar.

“Dua tersangka lainnya masih dalam proses yah. Kalau sudah cukup (berkas), kita akan limpahkan ke Tipikor. Kasus ini memang terbilang unik, karena mungkin pertama kali ada kasus korupsi inseminasi sapi. Kalau impor sapi iya,” sebutnya.

Sesuai prosedur, tersangka akan ditahan selama 20 hari kedepan dan akan ditambahkan selama 40 hari jika dianggap belum cukup berkas. Tersangka dijerat dengan pasal 2 sub pasal 3 UU No 20/2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi dengan ancaman minimal 4 tahun penjara.
(rvk/dhn)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Kasus Suap Kepala KPP Ambon, Jaksa Telusuri Keterlibatan Pihak Lain

Jakarta – Tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada KPK memastikan pengusutan kasus dugaan tindak pidana suap pajak di KPP Pratama Ambon tidak sebatas melibatkan Kepala KPP Pratama Ambon nonaktif, La Masikamba dan pegawai kantor pajak Ambon, Sulimin Ratmin yang menerima suap dari wajib pajak Anthony Liando.

“Fakta-fakta persidangan selama ini menjadi bahan untuk menganalisa bahwa perlu kami ungkap lebih jauh lagi, jadi tidak hanya sebatas sampai di La Masikamba atau Anthony Liando saja, tetapi pihak-pihak lain pun yang melakukan hal serupa,” kata JPU KPK, Takdir Suhan di Ambon, dilansir Antara, Jumat (5/4/2019).

Takdir mengatakan semasa proses persidangan, muncul fakta-fakta di mana masih ada pihak lain yang turut berperan aktif sebagai pemberi maupun penerima suap hingga penerima transfer dana.


Sebelumnya, terhadap Anthony Liando dan Sulimin Ratmin telah divonis tiga tahun penjara. Anthony berperan selaku pemberi dan Sulimin sebagai penerima suap.

Kemudian masih ada enam pengusaha lain yang namanya tidak termasuk dalam 13 nama WP juga hadir dalam persidangan sebagai saksi karena terbukti ikut memberikan suap kepada terdakwa La Masikamba.

Bahkan tiga dari enam pengusaha ini bukan merupakan wajib pajak di wilayah KPP Pratama Ambon karena berasal dari luar daerah, tetapi terbukti mentransfer ratusan juta rupiah ke terdakwa melalui rekening Muhammad Said.

“Makanya fakta-fakta persidangan ini akan kami dalami lebih jauh lagi untuk mengungkap peran pihak-pihak lain,” ungkap Takdir.
(yld/knv)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Jaksa Agung Terbitkan Instruksi Jajaran Wajib Lapor Kekayaan ke KPK

JakartaJaksa Agung M Prasetyo menerbitkan instruksi wajib lapor harta kekayaan alias LHKPN bagi jajarannya. Instruksi ini merupakan wujud jajaran Korps Adhyaksa mendukung pencegahan korupsi.

Jaksa Agung menginstruksikan jajaran untuk segera membuat dan mengirimkan LHKPN melalui e-LHKPN sebagai bentuk ketaatan sebagai ASN dalam rangka pencegahan dari tindak pidana korupsi,” ujar Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung, Mukri, saat dimintai konfirmasi, Sabtu (30/3/2019).

Instruksi Jaksa Agung ini dikeluarkan pada Jumat (29/3). Jaksa Agung meminta agar para pejabat tinggi di Kejagung menyosialisasikan ke jajaran agar mengisi paling lambat tanggal 31 Maret 2019.

Instruksi ini ditujukan ke Wakil Jaksa Agung, Jaksa Agung Muda, Kepala Badan Diklat Kejaksaan, Staf Ahli, para Kepala Pusat, Kepala Kejaksaan Tinggi termasuk Kepala Kejaksaan Negeri.

“Tim dari Jamwas memonitoring ketataan melaporkan LHPKN,” sambung Mukri.

Kewajiban melaporkan LHKPN diatur dalam UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negera yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK.
(fdn/fdn)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Soal Vanessa Angel Berhubungan Badan dengan Rian, Ini Penjelasan Jaksa

Surabaya – Mantan pacar Vanessa Angel, Bibi, dalam instagram story-nya mengklarifikasi bahwa benar Vanessa Angel melakukan hubungan badan tapi tidak ada hubungan sex. Klarifikasi Bibi tersebut pun mengundang banyak pertanyaan netizen

Jaksa Penuntut Umum (JPU) memang mengungkit hal itu. Dalam dakwaan dua muncikari Vanessa Angel yakni Endang Suhartini alias Sisca (ES) dan Tentri Novanta (TN) yang dibacakan, JPU menjelaskan hal tersebut.

“Bahwa pada hari Sabtu (5/1) 09.35 WIB saksi Vanessa Angel bersama dengan asistennya (Anna Hasanah) dan ES berangkat dari Jakarta dan tiba di Surabaya pukul 11.00 WIB,” ujar JPU Sri Rahayu saat membacakan dakwaannya pada sidang di Pengadilan Negeri Surabaya, Senin (25/3/2019).
Mereka kemudian dijemput sopir menuju Surabaya Town Square (Sutos). Dari Sutos, mereka bergeser menuju Hotel Vasa di Jalan HR Muhammad. Sesampainya di Hotel Vasa saksi Vanessa Angel menuju kamar nomor 2721 dan bertemu dan berkenalan dengan saksi Rian Subroto (pengguna jasa Vanessa Angel).
“Kemudian saksi Vanessa Angel bersama dengan saksi Rian Subroto mengobrol kemudian melakukan foreplay. Mereka berciuman sambil bercumbu. Mereka melepas pakaian sampai telanjang. Tetapi belum sempat berhubungan badan, tiba-tba dilakukan penggerebekan oleh petugas kepolisian Polda Jatim yang segera mengamankan saksi,” kata JPU Sri Rahayu.

Polisi selanjutnya menangkap ES yang ada di kamar sebelahnya yang saat itu sedang beristirahat sambil memainkan HP sembari menunggu Vanessa Angel dan Rian Subroto.
(fat/iwd)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Jaksa Beberkan Hubungan Irwandi-Steffy Burase di Sidang Tuntutan

Jakarta – Jaksa KPK menyebut Gubernur Aceh nonaktif Irwandi Yusuf mempunyai hubungan suami-istri dengan Fenny Stefy Burase. Keduanya menikah di sebuah apartemen, Tanah Abang, Jakarta Pusat pada 8 Desember 2017.

“Fakta mana didukung pula alat bukti petunjuk berupa percakapan WhatsApp antara terdakwa Irwandi Yusuf dengan Darmawati A Gani (Istri Irwandi Yusuf), bahwa benar Fenny Steffy Burase dan Irwandi Yusuf benar telah menikah pada tanggal 8 Desember 2017,” kata jaksa KPK M Asri saat membacakan surat tuntutan dalam sidang di Pengadilan Tipikor, Jalan Bungur Besar Raya, Jakarta Pusat, Senin (25/3/2019).

Dalam surat tuntutan terdapat alat bukti screenshot percakapan whatsApp Darmawati A Gani dari Fenny Steffy Burase. Selain itu, bukti screenshot percakapan Fenny Steffy Burase dengan Irwandi mengenai surat buku nikah.

Jaksa mengatakan, Irwandi Yusuf menerima uang Rp 1 miliar dari Bupati Bener Meriah Ahmadi. Uang tersebut merupakan commitment fee paket proyek pekerjaan yang diminta Ahmadi.

Atas penerimaan uang itu, jaksa mengatakan untuk memenuhi kebutuhan baik langsung maupun tidak langsung terhadap Fenny Steffy Burase. Berikut hal untuk memenuhi kebutuhan Steffy Burase sebagai istri Irwandi Yusuf.

a. Pada bulan Juni/Juli dipergunakan untuk menambah biaya ibadah umrah Irwandi Yusuf dan Steffy Burase sebesar Rp 58 juta.

b. Pada bulan Juni 2018, atas permintaan Steffy Burase kepada Teuku Fadhilatul Amri ditransfer Rp 150 juta.

c. Penggunaan uang Rp 262 juta untuk kegiatan Aceh Marathon ditransfer Teuku Fadhilatul Amri atas perintah Teuku Saiful Bahri ke rekening PT Erol Perkasa Mandiri milik Steffy Burase.

Jaksa menyebut penyerahan uang dari Teuku Saiful Bahri yang bersumber Ahmadi atas arahan Irwandi Yusuf. Sebab Steffy Burase merupakan istri IrwandI Yusuf.

“Oleh karena itu penuntut umum berkesimpulan penyerahan uang dari saksi Teuku Saiful Bahri yang bersumber dari saksi Ahmadi tersebut adalah dalam rangka realisasi arahan terdakwa Irwandi Yusuf agar saksi Teuku Saiful Bahri membantu dana kepada saksi Steffy Burase yang merupakan istri terdakwa Irwandi Yusuf,” papar jaksa.
(fai/fdn)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Soroti Promosi Anak Jaksa Agung, Komjak Singgung Transparansi

Jakarta – Promosi jabatan untuk jaksa Bayu Adhinugroho Arianto–yang juga putra Jaksa Agung M Prasetyo–sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Barat (Kajari Jakbar) disoal. Komisi Kejaksaan (Komjak) merasa tidak dilibatkan dalam pembahasan tentang mutasi dan rotasi di tubuh Korps Adhyaksa tersebut.

“Kami dari Komjak tidak bisa berkomentar lebih lanjut terutama dengan promosi saudara Bayu, alasannya adalah karena dari Komjak itu tidak pernah diikutkan atau dimintakan pendapat mengenai proses mutasi atau promosi di kejaksaan,” ucap salah seorang anggota Komjak, Ferdinand T Andilolo, kepada wartawan, Kamis (14/3/2019).

Ferdinand menyebut proses promosi menjadi hak eksklusif Prasetyo dan para Jaksa Agung Muda (JAM). Padahal, dia mengaku kerap mendengar keluhan dari jaksa-jaksa di daerah.

“Jadi sangat disayangkan kalau masalah mutasi dan promosi dianggap menjadi eksklusif,” ucapnya.

Meski demikian, dia menyadari bila tidak ada regulasi yang mengharuskan keterlibatan Komjak. Selama ini Komjak disebut Ferdinand mendorong untuk lebih dilibatkan.

“Betul itu memang proses di dalam kejaksaan, tapi harus diingat Komjak ini bukan instansi luar, Komjak didirikan untuk mengawasi dan memberikan penilaian pada kinerja kejaksaan,” sebutnya.

“Kami mendorong transparansi, kami mendorong transparansi, salah satu transparansi yang kita dorong itu dengan kami meminta kepada Jaksa Agung agar kami dilibatkan dalam proses-proses seperti itu,” imbuh Ferdinand.

Prasetyo sebelumnya memastikan proses promosi yang dilakukan Kejagung sudah sesuai dengan mekanisme. Dia yang seharusnya memiliki andil dalam proses promosi bahkan tidak menggunakannya ketika bersinggungan dengan putranya itu.

“Saya sengaja abstain, menyerahkan pembahasan dan keputusannya kepada unsur pimpinan yang lain dalam rapim (rapat pimpinan) dengan arahan harus tetap mengacu dan berpegang pada PDLI dari yang bersangkutan, secara obyektif, proporsional, dan profesional,” ucap Prasetyo.

Prosesnya disebut Prasetyo harus mempertimbangkan unsur Prestasi, Dedikasi, Loyalitas, dan Integritas (PDLI). “Oleh karena itu kalau kemudian ternyata benar ada komentar bernada mempermasalahkannya maka menimbulkan pertanyaan, apakah hanya karena menjadi anaknya Jaksa Agung, seorang jaksa menjadi harus ditutup kesempatannya untuk dapat menapaki kariernya secara baik dan normal, sama seperti kesempatan yang dimiliki oleh jaksa-jaksa lain. Alangkah memprihatinkan dan ironisnya kalau demikian adanya,” imbuh Prasetyo.

Terkait promosi tersebut, Bayu bukan satu-satunya. Ada sejumlah pejabat di Kejagung yang dipromosikan seperti Kajari Deliserdang Asep Margono yang dipromosikan sebagai Aspidum Kejati Jawa Timur. Kajari Belitung Sekti Anggrainim dipromosikan sebagai Aspidsus Kejati Banten.

Selain itu, Kasubdit Pemantauan pada Direktorat III JAM Intel Kejagung Anang Supriatna dipromosikan sebagai Kajari Jakarta Selatan.
(dhn/nvl)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>