TKN Jokowi-Ma’ruf Amin Siap Bertemu 21 Dubes Uni Eropa Bahas Pemilu

Jakarta – Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma’ruf Amin siap menerima para duta besar negara Uni Eropa. Rencana pertemuan akan dibicarakan dalam rapat internal TKN besok.

“Insyaallah Ketua TKN (Erick Thohir) hadir memimpin rapat dan bersama-sama dalam forum Command and Control Room 9 Sekjen untuk memutuskan tanggal pertemuan penting dengan 21 Dubes UE ini,” ujar Wakil Sekretaris TKN Jokowi-Ma’ruf, Verry Surya Hendrawan dalam keterangan tertulisnya kepada wartawan, Minggu (20/1/2019).

Para dubes disebut sudah bersurat kepada TKN Jokowi-Ma’ruf terkait rencana pertemuan. TKN siap menerima masukan apabila pertemuan menyinggung pelaksanaan Pemilu 2019.

Pertemuan dubes negara UE dengan BPN Prabowo-Sandi.Pertemuan dubes negara UE dengan BPN Prabowo-Sandi. (Foto: Gerindra)

“Bila kemudian pembahasan menyinggung pelaksanaan proses Pemilu, maka tentu saja TKN Koalisi Indonesia Kerja akan menegaskan tekad di depan 21 Dubes untuk memenangkan kontestasi Pilpres dan Pileg dengan cara-cara yang amanah, jujur dan berkampanye dengan narasi positif, tanpa narasi negatif, apalagi hoax atau fitnah,” ucap Verry.
Para dubes dari negara Uni Eropa sebelumnya menggelar pertemuan dengan Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno dan diterima langsung oleh Ketua BPN Djoko Santoso di Jalan Kertanegara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Isu yang dibahas di antaranya terkait kebijakan ekonomi Prabowo-Sandi, khususnya terkait isu reformasi pajak hingga keterbukaan bagi dunia bisnis dan investasi.

Soal rencana pertemuan dengan TKN Jokowi-Ma’ruf, para dubes akan bertukar pikiran membahas kemitraan. Sebab, kemitraan antra negara-negara Uni Eropa dengan Indonesia dinilai sangat penting.

“Kemitraan Uni Eropa-Indonesia berkembang dengan pesat dan Indonesia penting bagi Uni Eropa. Sangat penting untuk tukar pikiran dengan kedua belah pihak,” ujar Duta Besar Uni Eropa HE Vincent Guerend dalam akun Twitter resminya, hari ini.
(dkp/imk)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Rekam Jejak Edy Rahmayadi di PSSI

Jakarta Edy Rahmayadi akhirnya memilih mundur dari jabatan sebagai Ketua Umum PSSI pada Kongres di Bali, Minggu (20/1/2019).Sejatinya, Edy masih bisa memimpin PSSI hingga 2020, tapi dia memilih keputusan lain.

Nama Edy Rahmayadi dikenal publik sepak bola Indonesia setelah terpilih sebagai Ketua Umum PSSI dalam kepengurusan periode 2016-2020 pada 10 November 2016.

Edy, yang ketika itu masih menjabat sebagai Panglima Komando Strategis Angkatan Darat (Pangkostrad), terpilih menggantikan La Nyalla Mattalitti.

Pemilihan Ketua Umum PSSI diikuti 107 voter yang hadir pada Kongres PSSI 2016 di Jakarta. Edy ketika itu meraup 76 suara dan mengalahkan pesaing terberatnya, yakni mantan Panglima TNI, Moeldoko, dengan 23 suara.

Terpilih menjadi Ketua Umum PSSI, Edy kemudian langsung menggulirkan Liga 1 2017. Namun, harapan publik akan sepak bola Indonesia yang baru, mendadak sirna ketika Edy memutuskan pensiun dari karier militernya demi mencalonkan diri sebagai Gubernur Sumatra Utara pada 5 Desember 2017.

Pada awal 2018, Edy pun resmi mendeklarasikan diri sebagai calon Gubernur Sumatra Utara bersama pasangannya, Musa Rajekshah. Kesibukannya dalam kampanye Gubernur Sumut membuat fokus Edy terbelah.

Pria kelahiran 10 Maret 1961 itu makin sering menghabiskan waktu bersosialisasi keliling Sumut yang membuatnya seolah melupakan jabatan Ketua Umum PSSI. Edy akhirnya terpilih sebagai Gubernur Sumut melalui pemilukada yang digelar pada 27 Juni 2018.

Diusung 11 partai politik kemudian berhasil mengantarkan Edy Rahmayadi menuju jabatan Sumatra Utara 1 dengan jumlah suara mencapai 57,67 persen. Ini menjadi awal pertama gaung “Edy Out” bergema dengan alasan rangkap jabatan.

2 dari 2 halaman

Kasus Kematian Suporter dan Kegagalan Timnas

Desakan agar Edy Rahmayadi mundur kembali bergema ketika seorang suporter Persija Jakarta bernama Haringga Sirla tewas akibat dikeroyok oknum suporter Persib Bandung di Kompleks Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Gedebage (23/9/2018).

Insiden Haringga ibarat puncak mengingat kasus kematian suporter di Indonesia selama PSSI dipimpin Edy, sudah terjadi sebelumnya. Edy dianggap tidak becus mengurus sepak bola Indonesia karena konsentrasinya terpecah sebagai Gubernur Sumut.

Namun, ketika ditanya perihal rangkap jabatan antara Ketua Umum PSSI dan Gubernur Sumut, Edy Rahmayadi justru mengeluarkan pernyataan kontroversial.

“Apa urusan Anda menanyakan itu? Bukan hak Anda juga untuk bertanya kepada saya,” kata Edy Rahmayadi ketika wawancara dengan Kompas TV.

Belum cukup sampai disitu, Edy Rahmayadi kembali dimintai pertanggungjawabannya atas kegagalan Timnas Indonesia di Piala AFF 2018. Seperti diketahui, Pasukan Bima Sakti itu hanya mampu melaju sampai babak penyisihan grup.

Namun, Edy lagi-lagi mengeluarkan pernyataan yang menimbulkan reaksi beragam dari berbagai kalangan.

“Wartawannya yang harus baik, jika wartawannya baik maka timnasnya baik,” jawab Edy.

Edy Rahmayadi akhirnya menjawab tekanan dan desakan yang diarahkan kepadanya dengan menyatakan mundur dari jabatan Ketua Umum PSSI. Saat ini, tongkat kepemimpinan induk tertinggi sepak bola Indonesia beralih ke Joko Driyono yang menjabat sebagai Wakil Ketua Umum PSSI.

Kemenkes Tegaskan Aturan Urun Biaya Peserta BPJS Kesehatan Belum Berlaku

Jakarta – Belakangan masyarakat dihebohkan dengan aturan baru di Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan mengenai urun biaya dan selisih biaya yang termaktub dalam Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 51 tahun 2018.

Kementerian kesehatan menegaskan bahwa aturan mengenai urun biaya belum berlaku bagi peserta JKN-KIS (Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat). Hal ini disebabkan jenis pelayanan apa yang akan dikenakan urun biaya belum ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.

“Sementara jenis pelayanan kesehatan yang dapat dikenakan urun biaya harus diusulkan terlebih dahulu oleh Asosiasi Perumahsakitan, BPJS Kesehatan, atau Organisasi Profesi,” ujar Kepala Biro Hukum dan Organisasi Kemenkes RI, Sundoyo, seperti dikutip dalam laman resmi Kemenkes, (20/1/19).

Sundoyo menambahkan, tim yang akan mengkaji jenis-jenis pelayanan apa yang akan dikenakan urun biaya meliputi unsur terdiri dari Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Perasatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI), Persatuan Rumah Sakit Indonesia (PERSI), Akademisi dan Kementerian Kesehatan.

Hingga kini, Asosiasi Perumahsakitan, BPJS Kesehatan, Organisasi Profesi belum mengusulkan jenis-jenis pelayanan tersebut kepada Menkes.

“Sehubungan dengan hal tersebut Menteri Kesehatan juga belum menetapkan jenis pelayanan kesehatan yang dapat dikenakan urun biaya tersebut,” tambahnya.

Permenkes Nomor 51 tahun 2018 merupakan amanat Pasal 8 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 82 tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, berdasarkan Pasal 104 Peraturan Presiden tersebut harus sudah ditetapkan 3 bulan sejak Peraturan Presiden 82 tahun 2018 tersebut diundangkan.

Secara umum Peraturan Menteri tersebut mengatur dua hal yaitu urun biaya dan selisih biaya. Urun biaya dan selisih biaya tidak berlaku bagi Peserta Bantuan iuran (PBI), Peserta yang didaftarkan oleh Pemerintah daerah dan Pekerja Penerima Upah (PPU) yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

Sementara itu, Deputi Direksi Bidang Jaminan Pelayanan Kesehatan Rujukan BPJS Kesehatan, Budi Mohamad Arief mengatakan bahwa nantinya peserta BPJS non-PBI akan membayar urun biaya untuk rawat jalan pada setiap kunjungan, di rumah sakit kelas A dan B sebesar Rp 20.000, sedangkan di rumah sakit kelas C dan D sebesar Rp 10.000.

Sementara untuk rawat inap, besaran urun biayanya adalah 10 persen dari biaya pelayanan dihitung dari total tarif INA CBG’s setiap kali melakukan rawat inap, atau maksimal Rp 30 juta.

“Urun biaya dikenakan kepada peserta-peserta yang mendapatkan pelayanan tertentu yang tergolong bisa terjadi penyalahgunaan oleh peserta dikarenakan selera maupun perilaku peserta,” ujar Budi saat ditemui di Kantor Pusat BPJS Kesehatan, Jumat (18/1/2019).

(wdw/up)

Duh! Sampah Masih Ancam Ekosistem Burung Air

detikFlash

Sampah masih banyak menghiasi Hutan Lindung Angke Kapuk, Jakarta Utara. Keberadaannya kerap disalahartikan oleh burung air yang bermukim di sana. 

Banyak diantaranya yang menjadikan sampah sebagai sumber pakan. Kondisi ini mengancam kelestarian keberadaan burung air di kawasan hutan lindung ini.

Embed Video

Moh. Fariansyah – 20DETIK
Minggu, 20 Jan 2019 12:11 WIB

KPU dan Bawaslu Tegaskan Tak Ada Surat Suara Pemilu 2019 Dicetak di China

Liputan6.com, Jakarta – Komisi Pemilihan Umum (KPU) bersama Bawaslu dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) melakukan peninjauan langsung percetakan surat suara Pemilu 2019. Percetakan dilakukan di Gedung Kompas Gramedia dan PT Aksara Grafika Pratama.

Komisioner KPU Ilham Saputra mengatakan, hari ini merupakan pertama dimulainya pencetakan surat suara. Pencetakan dilakuakan di tiga provinsi berbeda.

“Hari ini pencetakan perdana surat suara, dan serentak kita lakukan di Jakarta, di Surabaya dan Makassar,” katanya di Gedung Kompas Gramedia, Jalan Tentara Pelajar, Palmerah, Jakarta Barat, Minggu (20/1/2019).

Lebih lanjut ia menegaskan, kalau isu adanya surat suara yang tercoblos adalah hoaks. Sebab, ia meyakini kalau ini hari pertama dilakukan percetakan bagi seluruh surat suara.

“Kami tegaskan tidak ada surat suara yang dicetak di China, enggak ada. Semua di Indonesia (cetak surat suara). Tidak ada yang di China,” tegasnya.

Sementara itu anggota DKPP Alfitra Salam mengharapkan tak ada lagi berita palsu atau hoaks dengan adanya peninjauan ini.

“Kami harap KPU dan Bawaslu bekerja sesuai aturan, prosedur, sehingga nggak ada pelanggaran administrasi. Kemudian kami harap tidak ada hoaks lagi. Kami harap setelah ini hoaks enggak ada lagi. Kalau ada semoga segara bisa dibantah,” kata Alfitra.

2 dari 3 halaman

Standar Khusus

PT Gramedia menjadi satu dari enam pemenang pada pengadaan yang diadakan KPU RI. Dari hasil penetapan pemenang tanggal 28 Desember 2018, PT Gramedia mencetak surat suara untuk lima provinsi yaitu Aceh, Sumatera Utara, Jawa Barat, DKI Jakarta dan Sulawesi Selatan.

“Penetapan pemenang ini diumumkan setelah KPU melakukan seleksi berdasarkan administrasi, penawaran harga terendah, spesinkasi teknis dan kapasitas produksi masing-masing perusahaan,” ujar Direktur PT Gramedia Haris Susanto.

Berdasarkan data pengadaan, total surat suara yang akan dicetak di PT Gramedia adalah 292.019.984 Iembar. Jumlah tersebut masih bisa menyesuaikan dengan jumlah DPT yang akan ditetapkan KPU RI.

“Surat suara yang dicetak terdapat lima model, yaitu surat suara presiden dan wakil presiden, surat suara DPR RI, surat suara DPD, surat suara DPRD provinsi dan surat suara DPRD Kabupaten atau kota. Proses produksi dan distribusi sendiri akan berlangsung selama 70 hari, terhitung sejak berlakunya kontrak kerja antara KPU dengan PT Gramedia. Surat suara nantinya akan didistribusikan oleh PT Gramedia ke KPU Kabupaten atau kota,” katanya.

Selama proses produksi, lanjutnya, PT Gramedia menerapkan standar khusus dari segi keamanan guna menjaga kerahasiaan surat suara. Area produksi akan disterilisasi di mana area tersebut hanya digunakan khusus untuk surat suara. PT Gramedia juga melakukan penjagaan penuh selama 24 jam.

“Penjagaan dilakukan oleh pihak keamanan internal Kompas Gramedia, bekerjasama dengan pihak Polri serta diawasi penuh oleh pihak KPU. Standar keamanan juga diterapkan mulai saat memasuki area produksi, segala bentuk alat perekam tidak boleh dibawa masuk. Untuk tenaga kerja PT Gramedia, hanya karyawan yang telah ditunjuk selama produksi surat suara yang diberikan akses ke area tersebut. Bagi pihak eksternal yang akan masuk ke area produksi juga harus seizin KPU Rl, dan dibuktikan dengan surat dinas dari KPU RI,” bebernya.

Tambahnya, dalam pengadaan surat suara Pemilu 2019, PT Gramedia tergabung dalam Kerja Sama Operasi atau KSO, di mana PT Gramedia sebagai leader.

“Dan anggotanya antara lain PT Medan Media Grafrkatama di Medan, PT Bawen Mediatama di Semarang, PT Antar Surya Jaya di Surabaya, PT Bosowa Media Grafika di Makassar, dan PT Pura Barutama di Kudus. Untuk rincian pembagian pencetakan, PT Gramedia akan mencetak 138 juta lembar, PT Medan Media Gratikatama mencetak 29 juta lembar, PT Bawen Mediatama mencetak 13 juta lembar, PT Antar Surya Jaya mencetak 6 juta lembar, PT Bosowa Media Grafika mencetak 12 juta lembar dan PT Pura Barutama mencetak 94 juta lembar,” pungkasnya.

3 dari 3 halaman

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Bandara New Yogyakarta Mulai Beroperasi Sebagian pada April 2019

Liputan6.com, Jakarta Pembangunan New Yogyakarta International Airport (NYIA) atau yang bisa dikenal sebagai Bandara Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), berjalan sesuai target dan akan mulai beroperasi mulai April 2019, dengan status operasional sebagian. Selanjutnya NYIA akan selesai dibangun pada Desember 2019 dan mulai beroperasi penuh mulai Januari 2020.

Bandara NYIA nantinya akan menjadi salah satu Bandara terbesar di Indonesia, dengan kapasitas penumpang 14 juta orang per tahun atau delapan kali lipat lebih banyak dibanding kapasitas bandara Adi Sucipto Yogyakarta yang sebesar 1,7 juta penumpang per tahun.

“Selain itu, panjang landasannya mencapai 3.250 m. Runway ini akan mampu melayani hingga jenis pesawat komersil terbesar di dunia sekalipun, seperti Airbus A-380 ataupun Boeing 747 dan 777,” ujar Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Kemenko Perekonomian Wahyu Utomo di Jakarta, Minggu (20/1/2019).

Presiden Joko Widodo (Jokowi) sendiri telah memasukkan bandara ini dalam daftar Proyek Strategis Nasional (PSN) sejak 2016.

Setelah itu, pemerintah semakin memperlihatkan keseriusan untuk mempercepat penyelesaian pembangunan bandara ini dengan mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 98 Tahun 2017 tentang Percepatan Pembangunan dan Pengoperasian Bandara di Kabupaten Kulon Progo DIY.

Pada tahap operasional sebagian mulai April nanti, proyek bandara bagian airside telah tuntas 100 persen. Sedangkan penyelesaian area landslide, khususnya fasilitas pendukung seperti lahan parkir,dilakukan secara paralel sampai bandara ini dapat beroperasi secara penuh.

2 dari 2 halaman

Akses

Selain itu, pemerintah juga mempermudah akses masyarakat menuju bandara NYIA dengan membangun underpass Jalan Jalur Lintas Selatan (JJLS).

Basic design pembangunannya sepanjang 1.100 meter telah selesai, sementara pembangunan konstruksi sendiri sudah dimulai sejak November 2018,” kata Wahyu.

Pembangunan underpass ini dilakukan oleh PT WIKA (Persero) sebagai kontraktor pelaksana pekerjaan yang ditunjuk oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Target pekerjaan underpass JJLS hingga April 2019 adalah interface 1 akses barat, interface akses gedung terminal, dan interface 3 akses timur.

Selain underpass, secara paralel Pemerintah juga menyiapkan beberapa infrastruktur pendukung lain seperti Kereta Api Bandara rute Yogyakarta-NYIA, mobile tower Airnav, ketersediaan air dan listrik.

MA Hukum Eks Politikus PD Ramadhan Pohan 3 Tahun Penjara

Jakarta – Mahkamah Agung (MA) menolak kasasi mantan politikus Partai Demokrat (PD) Ramadhan Pohan. Alhasil, calon Wali Kota Medan itu dihukum 3 tahun penjara karena menipu.

Kasus bermula saat Ramadhan Pohan mau mencalonkan diri sebagai Wali Kota Medan untuk periode 2016. Untuk menunjang biaya kampanye, Ramadhan Pohan pinjam uang ke RH Simanjutak dan Hendru Sianipar miliaran rupiah.

Pinjam meminjam itu berbuntut panjang karena Ramadhan Pohan melunasi utang dengan cek kosong. Ramadhan akhirnya diadili di PN Medan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Pada 27 Oktober 2017, PN Medan menjatuhkan hukuman 15 bulan penjara kepada Ramadhan Pohan. Hukuman itu diperberat menjadi 3 tahun penjara oleh Pengadilan Tinggi (PT) Medan pada 5 April 2018.


Atas vonis itu, jaksa dan terdakwa sama-sama kasasi. Apa kata MA?

“JPU NO (Niet Ontvankelijke Verklaard/tidak dapat diterima-red), Terdakwa tolak,” demikian lansir website MA sebagaimana dikutip detikcom, Minggu (20/1/2019).

Perkara nomor 1014 K/PID/2018 diadili oleh ketua majelis Andi Abu Ayyub Saleh dengan anggota Wahidin dan Margono.

(asp/rvk)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Razia di Tanah Abang Kembali Diwarnai Perlawanan PKL

Fokus, Jakarta – Razia pedagang kaki lima (PKL) di kawasan Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat, kembali diwarnai aksi saling tarik barang dagangan. Sejumlah pedagang yang tidak terima dagangannya disita oleh aparat Satpol PP melakukan perlawanan.

Seperti ditayangkan Fokus Indosiar, Minggu (20/1/2019), aksi saling tarik barang dagangan kembali terjadi antara aparat Satpol PP dengan sejumlah pedagang di Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat. Perlawanan PKL tersebut terjadi saat Satpol PP menggelar razia, Minggu 20 Januari pagi tadi.

Sikap tegas menyita barang dagangan dilakukan karena Satpol PP melihat barang dagangan dipajang melebihi batas yang telah ditentukan.

Sikap tegas petugas membuat pedagang emosi. Oleh petugas, barang dagangan PKL yang dista, dibawa ke kantor Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat. (Galuh Garmabrata)

Temuan Baru Penyelewengan Carlos Ghosn

Liputan6.com, Jakarta Bukti-bukti baru kembali bermuculan menyangkut kasus Carlos Ghosn. Tim investigasi Nissan dan Mitsubishi merilis hasil kerja mereka.

Dilansir dari Paultan.org, mantan bos aliansi Renault-Mitsubishi-Nissan itu terbukti menerima pembayaran kompensasi kontrak yang tidak sewajarnya dari Nissan-Mitsubishi B.V. (NMBV), mencapai EUR7.822.206,12 atau sekitar Rp126 miliaran (Kurs EUR1 = Rp16.184).

NMBV merupakan perusahaan patungan yang dibentuk oleh Nissan dan Mitsubishi Motors pada Juni 2017. Di perusahaan yang berbasis di Belanda tersebut, Ghosn menempati jabatan direktur.

Dari investigasi tersebut juga terbukti Ghosn tidak berdiskusi terlebih dahulu dengan anggota dewan lainnya, yaitu CEO Nissan Hiroto Saikawa dan CEO Mitsubishi Motors Osamu Masuko dalam pembuatan kontrak dirinya.

Tidak hanya itu, menurut tim investigasi gabungan tersebut, seharusnya Carlos Ghosn terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari anggota dewan lainnya dalam setiap keputusan yang berkaitan dengan kontrak kerja dan kompensasi direktur. Sementara untuk anggota dewan lainnya yaitu Saikawa dan Masuko dilaporkan tidak menerima kompensasi atau pembayaran lain dari NMBV.

2 dari 2 halaman

Selanjutnya

Dalam penyelidikan tersebut, tim investigasi juga memastikan bahwa setelah pengumuman pembentukan aliansi strategis antara Nissan dan Mitubishi Motors pada 2016, Ghosn, mantan wakil direktur Greg Kelly dan lainnya terbukti mulai menjajaki kemungkinan membayar kompensasi kepada Carlos Ghosn secara rahasia melalui perusahaan patungan tersebut.

Nissan mengungkapkan pandangannya terkait pembayaran yang diterima Ghosn dari NMBV adalah sebab akibat dari kesalahan, dan mereka saat ini sedang mencari cara untuk kembali bersaing di pasar mobil dunia.

Sumber: Otosia.com