Menag Janji Tidak Mangkir Bila Dipanggil KPK Untuk Klarifikasi Dugaan Jual Beli Jabatan

Sebelumnya, Lukman Hakim mengaku akan menjelaskan kepada  KPK terkait keberadaan uang ratusan juta yang ditemukan di ruangannya.

Uang tersebut diduga terkait aliran dana dalam kasus jual beli jabatan yang menjerat Ketua Umum PPP Romahurmuziy.

“KPK sebagai institusi resmi yang harus menerima keterangan resmi saya terlebih dahulu, jadi saya belum akan memberikan ke publik,” kata Lukman di kantor Kemenag, Jalan Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Rabu, 20 Maret 2019.

 

Reporter: Sania Mashabi

 

Saksikan Video Pilihan Berikut Ini: 

Menteri Agama yang juga kader PPP Lukman Hakim Saifudin tidak mau berkomentar soal penangkapan ketua umum PPP Muhammad Romahurmuziy dalam OTT KPK. Menag juga enggan berkomentar soal penemuan uang tunai oleh KPK di ruang kerjanya.

Pengacara: Romahurmuziy Sampaikan Aspirasi Seleksi Jabatan ke Menag

Jakarta

Anggota DPR yang juga eks Ketum PPP Romahurmuziy (Rommy) mengaku meneruskan aspirasi soal pengisi jabatan Kakanwil Kementerian Agama (Kemenag) Jawa Timur. Pengacara Rommy menyebut aspirasi diteruskan ke Menteri Agama (Menag) Lukman Hakim Saifuddin.

“Sepanjang yang saya tahu beliau (Romahurmuziy) menyampaikan aspirasi ke Menteri Agama,” kata pengacara Rommy, Maqdir Ismail kepada detikcom, Jumat (22/3/2019) malam.

Tapi menurut Maqdir, Romahurmuziy awalnya tidak menyebut nama Haris Hasanuddin. Haris-yang juga jadi tersangka dugaan suap-mengikuti seleksi sebagai Kakanwil Kemenag Jatim.


Tapi awalnya aspirasi yang disampaikan kepada Menteri Agama, bukan yang dipilih jadi Kakanwil Kementerian Agama sekarang ini,” sambung Maqdir tanpa memberikan penjelasan lanjut mengenai pihak yang dimaksud.

Rommy blak-blakan mengaku meneruskan aspirasi ke Kemenag. Tapi Rommy menegaskan rekomendasi Haris Hasanuddin tak mengesampingkan proses seleksi untuk posisi Kakanwil Kemenag Jatim. Semua aturan seleksi pejabat tinggi di Kemenag, diklaim Rommy, diikuti.

“Yang saya lakukan adalah meneruskan aspirasi sebagai anggota DPR dan sebagai ketum PPP saat itu. Banyak sekali pihak-pihak yang menganggap saya orang yang bisa menyampaikan aspirasi (ke) pihak yang mempunyai kewenangan. Bukan hanya Kementerian Agama tentunya, di lingkungan lain, orang menyampaikan pun biasa,” kata Rommy di gedung KPK, Jumat (22/3).

Aspirasi soal kompetensi Haris Hasanuddin yang ikut seleksi Kakanwil Kemenag disebut Rommy diterima dari Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa dan seorang kiai.

“Tapi bahwa meneruskan aspirasi, apa yang saya teruskan bukan main-main. Contoh Haris, memang dari awal menerima aspirasi dari ulama seorang Kiai Asep Saifudin Halim adalah pimpinan pondok pesantren dan kemudian Bu Khofifah, beliau gubernur terpilih, jelas mengatakan, ‘Mas Rommy, percayalah dengan Haris, karena orang kerja bagus.’ Sebagai gubernur terpilih, beliau mengatakan kalau Mas Haris sudah kenal kinerjanya sehingga ke depan sinergi dengan Pemprov akan lebih baik,” tutur Rommy.

Haris dan Muhammad Muafaq Wirahadi mengikuti seleksi terbuka calon pejabat pemimpin tinggi Kemenag pada akhir 2018. Haris mendaftar sebagai calon Kakanwil Kemenag Jatim, sedangkan Muafaq Wirahadi mendaftarkan diri sebagai calon Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Gresik.


“Diduga terjadi komunikasi dan pertemuan antara MFQ dan HRS dengan RMY dan pihak lain. MFQ dan HRS diduga menghubungi RMY untuk mengurus proses lulus seleksi jabatan di Kementerian Agama RI,” ujar Wakil Ketua KPK Laode M Syarif, Sabtu (16/3).

KPK menyebut Rommy diduga menerima duit Rp 250 juta dari Haris Hasanuddin dan Rp 50 juta dari Muafaq.


(dhn/fdn)
<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Studi: Pakaian Kerja Ternyata Bisa Bikin Gagal Naik Jabatan

Liputan6.com, Jakarta – Sudah bertahun-tahun bekerja tapi tidak kunjung naik jabatan? Pastikan Anda berpakaian dengan baik saat berada di kantor. Pasalnya, sebuah survei menunjukkan bahwa cara karyawan berpakaian berpengaruh pada kenaikan jabatannya.

Melansir laman studyfinds, Kamis (21/3/2019), 8 dari 10 bos mengaku bahwa pilihan pakaian berpakaian di kantor ikut mempengaruhi keputusannya dalam menaikkan jabatan karyawan. Hal itu terungkap melalui survei yang digelar perusahaan pemetaan karyawan ternama, OfficeTeam.

“Berpakaian secara profesional menunjukkan kredibilitas dan mendorong orang lain untuk berpikir bahwa Anda siap untuk tanggungjawab yang lebih besar,” tutur Presiden Distrik OfficeTeam Brandi Britton.

Kasus cara berpakaian yang tidak sesuai ke kantor ternyata banyak terjadi. Sebanyak 44 persen manajer senior yang disurvei mengatakan, mereka harus mengingatkan cara berpakaian pada karyawan. Bahkan satu per tiga diantaranya pernah memulangkan karyawan karena dianggap berpakaian tidak pantas ke kantor.

Sebagian besar atasan mengaku bahwa memberikan saran tentang cara berpakaian merupakan obrolan yang tidak mudah. Lantas pakaian seperti apa yang layak dikenakan ke kantor?

“Meski banyak perusahaan memiliki seragam sendiri, tapi para karyawan tidak boleh begitu saja menganggap pakaian kasual dan trend terbaru sebagai hal yang biasa ke kantor,” terang Britton.

Dia menyarankan agar para karyawan tetap mengikuti kebijakan perusahaan dalam berpakaian ke kantor.

Sebagai informasi, survei tersebut terdiri dari 1.000 karyawan asal Amerika Serikat bersama juga 300 manajer sumber daya manusia (SDM), 300 manajer senior dari berbagai perusahaan.

Rumah Tersangka Suap Jual Beli Jabatan Kemenang Disambangi KPK Gadungan

Liputan6.com, Jakarta – Rumah Kepala Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Gresik, Muhammad Muafaq Wirahadi (MFQ), disambangi penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) gadungan. Hal itu terungkap usai penyidik asli datang ke kediaman tersangka kasus jual beli jabatan Kemenag itu.

“Menerima informasi dari pihak keluarga bahwa ada beberapa pihak yang kami indikasikan adalah KPK gadungan yang datang ke rumah dan meminta uang,” tutur Juru Bicara KPK Febri Diansyah dalam keterangannya diJakarta, Rabu (20/3/2019).

Menurut Febri, penyidik baru melakukan penggeledahan di Kantor Kemenag Gresik hari ini sekaligus kediaman Muhammad Muafaq Wirahadi. Nyatanya, saat dialog bersama keluarga tersangka malah didapati temuan tersebut.

“Bertemu dengan pihak keluarga MFQ. KPK menjelaskan hak-hak tersangka,” jelas dia.

Febri meminta masyarakat dapat lebih berhati-hati bila ada penyidik KPK yang datang ke rumah dan meminta sejumlah uang.

“Bagi pihak-pihak yang ditangani oleh orang yang mengaku KPK, apalagi meminta uang, silahkan langsung dilaporkan pada kantor kepolisian setempat atau menghubungi KPK di Call Center 198,” Febri menandaskan.

Skandal Jual Beli Jabatan di Kemenag

Liputan6.com, Jakarta – Pengusutan kasus dugaan jual beli jabatan di jajaran Kementerian Agama (Kemenag) yang menjerat mantan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Romahurmuziy terus bergulir. Selain Romahurmuziy atau Romi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan dua tersangka.

KPK pun mendalami pengusutan perkara. Setelah operasi tangkap tangan (OTT) di Surabaya, Jawa Timur, KPK menggeledah dua lokasi diduga terkait skandal jual beli jabatan di Kemenag yang menjerat Romahurmuziy.

Dua lokasi itu adalah Kantor DPP PPP di Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, dan ruang kerja Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin. Di lokasi kedua di Kantor Kemenag, Jakarta, penyidik KPK menyita uang senilai ratusan juta rupiah dan puluhan ribu dolar Amerika Serikat.

Bagaimana kronologi OTT KPK hingga penggeledahan terkait jual beli jabatan yang menjerat Romahurmuziy? Simak dalam Infografis berikut ini:

HEADLINE: Kasus Jual Beli Jabatan di Kemenag, Siapa Menyusul Romahurmuziy?

Liputan6.com, Jakarta – Suasana ruangan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin di lantai dua Gedung Kementerian Agama, Jakarta Pusat, sudah terlihat biasa. Tak ada lagi lilitan segel KPK di gagang pintu ruangan itu setelah beberapa hari disterilkan oleh penyidik.

“Sekarang ruang kerja Menag Lukman Hakim dan Sekjen Nur Kholis sudah normal kembali. Semua aktivitas karyawan berjalan seperti biasa,” kata Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Data, dan Informasi Kementerian Agama, Mastuki saat dihubungi Liputan6.com, Selasa (18/3/2019).

Dalam penggeledahan pada Senin 17 Maret 2019, tim KPK mengangkut sejumlah barang dari ruangan sang menteri. Selain berkas soal pengangkatan pejabat di Kemenag, KPK juga menyita uang ratusan juta rupiah.

“Uang atau dokumen yang dibawa KPK itu sebagai barang bukti. Belum tentu ada kaitan dengan kasus,” ujar Mastuki.

Kantor Kementerian Agama di Lapangan Banteng ini menyedot perhatian publik setelah KPK menangkap Romahurmuziy di Surabaya, Jawa Timur, Jumat 15 Maret 2019. Mantan Ketua Umum PPP itu ditengarai terlibat dalam kasus jual beli jabatan di instansi bertagline Ikhlas Beramal tersebut.

KPK memiliki bukti transaksi uang ke Romi untuk seleksi pengisian jabatan pimpinan tinggi di Kemenag. Muhammad Muafaq Wirahadi (MFQ) diduga memberikan uang Rp 50 juta kepada Romi untuk posisi Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Gresik.

Sedangkan Haris Hasanuddin (HRS) disebutkan pernah menyetor uang Rp 250 juta untuk posisi Kepala Kantor Wilayah Kemenag Jawa Timur.

Infografis Skandal Jual Beli Jabatan di Kemenag. (Liputan6.com/Triyasni)

Penangkapan Romi itu, menurut peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Donald Faridz, bisa menjadi pintu masuk dalam membongkar praktik korupsi di Kementerian Agama. Kendati ini hanya salah satu lubang saja.

“Ini hanya satu simpul saja. Tentu ada potensi korupsi lain di Kemenag,” ujar Donald Faridz saat dihubungi Liputan6.com, Selasa (19/3/2019).

Karena itu, agar kepercayaan publik tidak tergerus, Kementerian Agama hendaknya dapat berbenah diri. Sistem internal harus dikuatkan.

“Perkuat sistem pengawasan dan pencegahan internal,” ujar Donald.

Sementara itu mantan Irjen Kemenag M Jasin mengungkapkan, sejak dirinya menjabat Irjen Kemenag pada 2012, proses open recruitment mulai diberlakukan. Sehingga tak ada yang bisa main belakang dalam menentukan jabatan penting kementerian.

“Sesuai SOP, yang mendapatkan hukuman disiplin ya itu tidak bisa dipromosikan. Tapi kalau sekarang, yang hukuman disiplin justru banyak yang dipromosikan, yang tidak ada hukuman disiplin malah disingkirkan,” jelas dia kepada Liputan6.com, Selasa (16/3/2019).

Irjen Kementerian Agama M Jasin. (kemenag.go.id)

Namun setelah ia sudah tidak menjabat pada Januari 2017, sistem pengawasan internal mulai kendur. Peran pengawas internal Kemenag dinilainya kurang berjalan maksimal sehingga membuat pelanggar leluasa melangga standard operating prosedure (SOP).

“Semenjak itu sampai sekarang parah. Sudah dua tahun,” ucap mantan wakil ketua KPK itu. 

Jasin menuturkan, saat menjabat Irjen, dirinya melakukan audit terhadap informasi oknum yang ingin menyimpang. Imbasnya, dia akan berpikir dua kali lantaran takut terkena sanksi. “Kalau ketahuan dipecat,” tegas dia.

Ia tak memungkiri, aroma tak sedap dari praktik tak terpuji itu mulai tercium pada akhir 2016, sesaat sebelum pensiun. Namun kala itu baunya belum terasa kuat. “Belum marak kayak sekarang,” ujar dia.

Kondisi ini, menurut Jasin, disebabkan pengawasan yang rendah dari para pemimpinnya. Sebab suri teladan para petinggi akan menjadi contoh bawahannya.

“Integritas moral pemimpin masing-masing unit menjadi contoh. Kalau di Irjen, ya irjennya yang dicontoh, kalau di tingkat kementerian ya menterinya,” ucap Jasin.

Tanggapan Kementerian PANRB Terkait Dugaan Kasus Jual Beli Jabatan di Kemenag

Liputan6.com, Jakarta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap tangan Ketua umum PPP, Romahurmuziy alias Romi,  karena diduga melakukan praktik suap jual beli jabatan di lingkungan Kementerian Agama (Kemenag). Padahal saat ini dengan adanya reformasi birokrasi, pengisian jabatan dilakukan secara online dan terbuka.

Kepala Biro Hukum, Komunikasi, dan Informasi Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB), Mudzakir enggan menduga alasan praktik jual beli jabatan di era terbuka seperti saat ini bisa terjadi.

Dia menyatakan, harus dilakukan kajian menyeluruh terhadap kasus-kasus serupa agar dapat diketahui penyebab pasti adanya peluang korupsi dalam hal penempatan jabatan.

“Tentu harus dikaji kasus per kasus. Sistem yang ada berdasarkan PP 11 Tahun 2017 sebenarnya sangat memperkecil peluang itu (jual beli jabatan),” kata dia saat dihubungi Merdeka.com, Selasa (19/3/2019).

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2017 sendiri berisi tentang manajemen Pegawai Negeri Sipil ( PNS).

Mudzakir menyebutkan, saat ini pengisian jabatan juga sudah diatur dalam Undang – Undang Aparatur Sipil Negara (UU ASN). Sehingga praktik jual beli jabatan akan sulit untuk dilakukan.

“Secara umum yang dapat kita sampaikan adalah bahwa manajemen ASN termasuk pengisian jabatan pimpinan tinggi (JPT) sesuai UU ASN dan PP tentang PNS harus dilakukan secara terbuka,” ujarnya.

Selain itu, pengisian jabatan juga dilakukan dengan sistem merit yaitu kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan

“Dan berdasarkan sistem merit, memperhatikan kualifikasi, kompetensi, integritas dan lain-lain,” tutupnya.

Reporter: Yayu Agustini Rahayu

Sumber: Merdeka.com

Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode M. Syarif mencurigai adanya internal Kementerian Agama (Kemenag) yang membantu Ketum PPP Romahurmuziy alias Romi melakukan praktik suap jual beli jabatan.

Sebab, dia mengungkapkan, selain pengisian jabatan di Kemenag sudah melalui sistem online. KPK juga menemukan dugaan jual beli jabatan tak hanya dilakukan Romi di Kanwil Kemenag Jawa Timur saja.

“Ya mungkin saja (dibantu internal Kemenag),” kata Syarif di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (18/3).

Namun, Syarif menjelaskan, belum membeberkan lebih jauh terkait dugaan tersebut. Termasuk soal dugaan pihak yang ikut bermain adalah rekan Romi di partai berlambang Kabah, yakni Menteri Agama (Menag) Lukman Hakim Saefuddin.

“Itu bagian dari penyelidikan dan penyidikan. Belum bisa kita jelaskan,” jelasnya.

Romahurmuziy diduga menerima suap sebesar Rp 300 juta terkait seleksi jabatan di lingkungan Kemenag tahun 2018-2019.

BPN Sindir ‘Romahurmuziy Dijebak Jabatan Politik’, KPK: Itu Debatable

Jakarta – KPK menanggapi penyataan Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga Uno yang menyebut eks Ketum PPP Romahurmuziy (Rommy) dijebak jabatan politik dalam kasus yang menjeratnya. Menurut KPK, hal itu masih debatable.

“Adanya tanggapan yang bersangkutan seolah dijebak oleh jabatan politis yang disandangnya itu debatable, bisa jadi ya, bisa jadi tidak. Karena toh masih ada juga ketum partai politik yang tidak ‘terjebak’,” kata Wakil Ketua KPK Saut Situmorang kepada wartawan, Selasa (19/3/2019).

Saut kemudian bicara soal rencana pembiayaan partai politik (Parpol) ditanggung negara. Menurutnya, partai politik adalah masa depan negeri ini, maka prinsip-prinsip partai modern itu harus dipenuhi.
“Maka prinsip-prinsip partai yang modern itu adalah antara lain, transparansi ,ter-auditnya pemasukan dan pengeluaran dan seterusnya. Menjaga orang-orang baik agar tetap baik itu,” ucap Saut.

Romahurmuziy ditahan KPK. Ia nampak mengenakan rompi oranye dan kacamata hitam saat keluar dari gedung KPK.Romahurmuziy ditahan KPK. Ia nampak mengenakan rompi oranye dan kacamata hitam saat keluar dari gedung KPK. (Foto: Agung Pambudhy)

Menurutnya, pembiayaan parpol yang ditanggung oleh negara merupakan salah satu cara mengurangi potensi tindak pidana korupsi di kalangan politisi. Selain itu, KPK tengah mencanangkan program ‘politik cerdas berintegrasi’. Program tersebut mengajak partai politik melakukan kaderisasi, transparansi hingga berkaitan dengan track record kader.

“Dari sisi cegah Tipikor KPK lewat program ‘Politik Cerdas Berintegritas’ masuk dengan sejumlah pemikiran (yang juga bukan hal baru di partai tertentu karena beberapa parpol sudah juga melakukan kaderisasi, Kode Etik, transparansi, bahkan masuk ke detail-detail misalnya track and record, psikotest, dan lain-lain) agar partai politik yang memberikan kontribusi mengapa negara kita dapat indeks persepsi korupsi 38. Bisa kita tingkatkan secara bertahap,” ujarnya.

Dalam kasus ini, Rommy ditetapkan sebagai tersangka suap seleksi pengisian jabatan pimpinan tinggi di Kemenag. Diduga Rommy menerima duit total Rp 300 juta untuk membantu meloloskan kelulusan hasil seleksi.

Saat setelah keluar dari pemeriksaan KPK, Rommy mengaku dijebak terkait operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK. Tak hanya itu, Rommy juga memberikan kertas berisi tulisan pernyataannya.

“Saya merasa dijebak, tapi detail ada di sini (tulisan kertas),” kata Rommy saat keluar dari gedung KPK, Jl Kuningan Persada, Sabtu (16/3).

BPN Prabowo-Sandiaga kemudian menanggapi pernyataan Rommy itu. BPN menyebut Rommy dijebak jabatan politik.

“Saya percaya Mas Rommy dijebak. Saya percaya Mas Rommy memang dijebak oleh jabatan politiknya, oleh tanggung jawabnya untuk membiayai kegiatan politiknya. Jadi Mas Rommy emang dijebak, dijebak kepentingan politik, biaya politik tinggi, saya yakin Mas Rommy akan banyak belajar dalam proses ini,” kata koordinator jubir BPN Dahnil Anzar Simanjuntak di Media Center BPN, Jalan Sriwijaya, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (18/3).
(ibh/dkp)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

TKN Bantah Sindiran BPN Prabowo soal ‘Romahurmuziy Dijebak Jabatan Politik’

Jakarta – Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-sandiaga Uno menyebut eks Ketum PPP Romahurmuziy (Rommy) dijebak jabatan politik dalam kasus yang menjeratnya. Tim Kampanye Nasional (TKN) membantah tuduhan itu.

“Tidak ada jebakan jabatan politik karena Gus Rommy sebagai ketua umum harus menanggung biaya politik tinggi di PPP,” kata Wakil Ketua TKN Arsul Sani saat dimintai tanggapan, Senin (18/3/2019).

Arsul menegaskan kasus yang menjerat Rommy tidak ada kaitannya dengan kebijakan dan keputusan PPP, apalagi tuntutan untuk mencari dana yang besar untuk partai.

“Masalah yang menyangkut Gus Rommy tidak terkait dengan kebijakan atau keputusan partai untuk cari dana yang besar sehingga bisa tampil wah,” sebut Arsul yang juga menjabat sebagai Sekjen PPP.

Sekjen PPP dan Wakil Ketua TKN Jokowi, Arsul Sani.Sekjen PPP dan Wakil Ketua TKN Jokowi, Arsul Sani. (Foto: Ari Saputra)

Sebelumnya diberitakan, BPN Prabowo-Sandiaga menanggapi pernyataan Rommy yang merasa dijebak terkait kasusnya. BPN menyebut Rommy dijebak jabatan politik.
“Saya percaya Mas Rommy dijebak. Saya percaya Mas Rommy memang dijebak oleh jabatan politiknya, oleh tanggung jawabnya untuk membiayai kegiatan politiknya. Jadi Mas Rommy emang dijebak, dijebak kepentingan politik, biaya politik tinggi, saya yakin Mas Rommy akan banyak belajar dalam proses ini,” kata koordinator jubir BPN Dahnil Anzar Simanjuntak di Media Center BPN, Jalan Sriwijaya, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (18/3).

Dalam kasus ini, Rommy ditetapkan sebagai tersangka suap seleksi pengisian jabatan pimpinan tinggi di Kemenag. Diduga Rommy menerima duit total Rp 300 juta untuk membantu meloloskan kelulusan hasil seleksi.

Saat setelah keluar dari pemeriksaan KPK, Rommy mengaku dijebak terkait operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK. Tak hanya itu, Rommy juga memberikan kertas berisi tulisan pernyataannya.

“Saya merasa dijebak, tapi detail ada di sini (tulisan kertas),” kata Rommy saat keluar dari gedung KPK, Jl Kuningan Persada, Sabtu (16/3).
(ibh/dkp)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Menteri Agama di Pusaran Korupsi Jual Beli Jabatan

Liputan6.com, Jakarta – Penetapan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhammad Romahurmuziy sebagai tersangka kasus jual beli jabatan kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kemenag) menyeret sang Menteri Lukman Hakim Saifuddin.

Penangkapan Romahurmuziy atau Romi itu, berbuntut para penggeledahan ruangan Menteri Agama. Hasil penggeledahan ruangan itu cukup mengejutkan banyak pihak. KPK menemukan uang senilai ratusan juta dari ruang kerja Lukman Hakim.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, uang dalam pecahan rupiah dan dolar Amerika Serikat itu kini telah disita oleh penyidik. KPK belum bisa menjelaskan keterkaitan uang tersebut dengan dugaan korupsi yang dilakukan Romi.

Selain uang, KPK juga menyita sejumlah dokumen dari penggeledahan di ruang Menag, Sekjen Kemenag, dan Kepala Biro Kepegawaian.

Menag Lukman Hakim Saifuddin memberi keterangan kepada awak media di Kantor Kementerian Agama, Jakarta, Senin (18/3). Lukman Hakim mendatangi kantor Kemenag setelah ruang kerjanya disegel dan digeledah penyidik KPK. (merdeka.com/Iqbal S. Nugroho)

“Diamankan sejumlah dokumen terkait proses seleksi kepegawaian baik bagaimana tahapannya dan hasilnya. Diamankan juga dokumen terkait hukuman disiplin yang diberikan kepada slaah satu tersangka,” ucap Febri.

Terkait penggeledahan itu, Lukman Hakim justru berterima kasih kepada KPK.

“Saya mendapatkan informasi, ruangan saya sudah bisa dibuka lagi dan proses penggeledahan KPK sudah, katanya sudah selesai. Saya sangat berterima kasih KPK bekerja cepat,” ujar Menag Lukman Hakim di kantornya, Jl Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Senin (18/3/2019). 

Lukman mengaku belum tahu barang apa saja yang dibawa tim penyidik KPK dari penggeledahan.  Namun pastinya, dia mengaku ingin segera kembali bekerja di ruangannya. Sebab ada dokumen yang harus ditindaklanjuti terkait tugas-tugasnya. 

“Katanya sudah selesai sehingga saya harus segera memasuki ruangan saya karena ada surat-surat yang harus saya tindaklanjuti, yang harus saya baca, yang harus tandatangani,” ujar dia.

Lukman masih enggan berkomentar banyak terkait  penanganan kasus dugaan suap seleksi jabatan pimpinan tinggi di institusi yang dia pimpin. Dia hanya kembali mengulang pernyataan sebelumnya usai KPK menangkap Ketum PPP Romahurmuziy.

“Saya clear, bahkan saya mengajak seluruh ASN Kemenag untuk memberikan dukungan penuh kepada KPK, kepada seluruh aparat penegak hukum kita dalam rangka mengungkap kasus ini sehingga ini bisa cepat tuntas dan lalu kemudian ke depan kita bisa menatap lebih baik lagi,” ucap dia.

Dia mengaku ingin menunggu perkembangan hasil penyeldikan KPK. 

“Saya harus menghormati institusi negara KPK, dan sebaiknya saya menahan diri dulu untuk tidak menyampaikan hal ini kepada publik sebelum saya menyampaikannya kepada KPK, yang mengusut kasus ini,” ucap Lukman.

Lukman berjanji kooperatif kapan pun lembaga antirasuah itu melayangkan surat panggilan untuk meminta keterangan terkait kasus tersebut.

Namun sejauh ini, dia belum tahu kapan agenda pemeriksaan itu dijadwalkan. “Belum tahu (kapan ke KPK),” jelas dia.

Sementara itu, usia penggeledahan ruamg Menag, KPK mengaku sudah mengantongi nama pihak-pihak mana saja yang dianggap dipengaruhi oleh Romi dalam kasus jual beli jabatan.

“Tentu sudah kami identifikasi ya,” ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (18/3/2019).

Namun, Febri tak mau membocorkan siapa pihak yang bisa dipengaruhi oleh Romi dalam jual beli jabatan di Kemenag. Termasuk soal dugaan Menag Lukman yang dipengaruhi oleh Romi.

“Sampai saat ini tentu belum bisa disampaikan, karena hal itu terkait dengan materi penanganan perkara. Nanti akan kami dalami terlebih dahulu, dari proses-proses penggeledahan kah, mempelajari barang bukti ataupun nanti pemeriksaan saksi-saksi,” kata Febri.