PPP Tepis BPN Prabowo Soal ‘Rommy Effect’: Itu Spekulasi Saja

Jakarta – BPN Prabowo Subianto-Sandiaga Uno menyebut ada ‘Rommy Effect’ yang bisa menyebabkan pemilih Jokowi-Ma’ruf Amin melabuhkan suara untuk paslon 02. PPP menegaskan tidak ada kaitan penangkapan Romahurmuziy terhadap elektabilitas Jokowi.

“Jika yang dimaksud BPN tentang ‘Rommy Effect’ tersebut terkait dengan konstituen PPP bakal beralih kepada Prabowo, maka itu hanya spekulasi BPN saja,” kata Sekjen PPP Arsul Sani kepada wartawan, Rabu (20/3/2019).

Menurut Arsul, elektabilitas Jokowi-Ma’ruf di kalangan pemilih PPP terus meningkat. Dia membandingkan survei Litbang Kompas Oktober 2018 dan Maret 2019.

“Elektabilitas paslon 01 di internal konstituen PPP justru konsisten trennya naik. Lihat dari survei Kompas di Oktober 2018 dan yang sebelumnya dibanding hasil survei Maret 2019, maka kenaikannya cukup signifikan,” jelasnya.

“Bahkan yang Maret tersebut persentase pemilih PPP yang dukung 01 lebih besar daripada PKB dan Golkar,” lanjut Arsul.

Ia menegaskan PPP makin solid mendukung Jokowi-Ma’ruf. Arsul mengatakan kasus Rommy tidak memengaruhi soliditas partai.

“Ini maknanya adalah jajaran PPP makin solid dukung 01. Nah, soliditas ini yang tetap kami akan jaga setelah kasus Mas Rommy. Seluruh jajaran bertekad sama, sehingga spekulasi BPN tersebut akan tinggal spekulasi saja,” tutur Arsul.

Sebelumnya diberitakan, Survei Litbang Kompas yang memperlihatkan selisih elektabilitas Jokowi dan Prabowo di Pilpres 2019 makin tipis dilakukan sebelum eks Ketum PPP Romahurmuziy (Rommy) ditangkap KPK. Politikus Gerindra, Habiburokhman, yakin Prabowo menang jika memperhitungkan ‘Rommy effect’.

“Survei Litbang Kompas dilakukan pada 22 Februari-5 Maret atau sebelum terjadinya OTT KPK terhadap Rommy PPP pada 15 Maret 2019, jadi belum ada Rommy effect dalam survei tersebut. Jika Rommy effect sudah dihitung, saya yakin sebagian besar swing voter dan bahkan pendukung Jokowi akan pindah ke Prabowo,” kata Habiburokhman, hari ini.
(tsa/imk)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Ma’ruf Amin: Korupsi Itu Merusak, Revolusi Mental Diperlukan

Liputan6.com, Jakarta – Calon wakil presiden Ma’ruf Amin mengatakan, korupsi itu merusak bangsa sehingga perlu diberantas. Hal ini disampaikan saat membuka seminar publik dengan tema Strategi Pemberantasan Korupsi untuk Kembalikan Uang Negara yang diselenggarakan Seknas Jokowi dan Portal C19 KMA.

“Korupsi ini sesuatu yang merusak, memiskinkan rakyat, mengacaukan keuangan negara, merusak mental, karena itu harus di berantas sampai ke akar-akarnya,” ucap Ma’ruf di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Selasa (19/3/2019).

Pemberantasan korupsi, lanjut dia, harus dilakukan dengan upaya-upaya pencegahan melalui pembangunan perilaku yang baik untuk tidak korupsi. Salah satunya adalah dengan revolusi mental.

“Mudah-mudahan dengan pembangunan karakter atau yang disebut dengan revolusi mental, itu juga akan berpengaruh untuk mengurangi korupsi,” jelas Ma’ruf

Tetapi kalau tidak, lanjut dia, maka harus dilakukan penindakan yang bisa mencegah terjadinya korupsi.

“Tindakan korupsi di Indonesia sampai saat ini menunjukkan kemajuan yang signifikan. Ada orang mengatakan karena banyak yang ditangkap katanya menunjukkan banyaknya korupsi. Padahal justru karena bagusnya sistem penindakan, bukan karena banyak yang korupsi,” ujar Ma’ruf.

Dia juga mengatakan, penindakan korupsi baik yang dilakukan KPK, Kepolisian dan Kejaksaan sudah baik. Meskipun perlu ditingkatkan lagi.

“Terutama dalam hal upaya mengembalikan kebocoran keuangan negara, baik yang ada di dalam negeri maupun yang disimpan di luar negeri. Saya kira itu tujuan kita, dimana dana-dana yang sudah di korupsi itu bisa dikembalikan,” ucap Ma’ruf.

Soal penegakan hukum dalam perkara tindak pidana korupsi menurut dia tidak sekadar pemidanaan terhadap pelakunya. Yang lebih penting adalah bagaimana kemudian pengembalian aset negara atau daerah yang telah dijarah oleh pelaku pidana tersebut.

“Oleh karena itu upaya asset recovery dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi, baik pada tahap penyidikan, penuntutan maupun eksekusi sudah menjadi suatu keniscayaan pada saat ini,” tegas Ma’ruf.

BPN Sindir ‘Romahurmuziy Dijebak Jabatan Politik’, KPK: Itu Debatable

Jakarta – KPK menanggapi penyataan Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga Uno yang menyebut eks Ketum PPP Romahurmuziy (Rommy) dijebak jabatan politik dalam kasus yang menjeratnya. Menurut KPK, hal itu masih debatable.

“Adanya tanggapan yang bersangkutan seolah dijebak oleh jabatan politis yang disandangnya itu debatable, bisa jadi ya, bisa jadi tidak. Karena toh masih ada juga ketum partai politik yang tidak ‘terjebak’,” kata Wakil Ketua KPK Saut Situmorang kepada wartawan, Selasa (19/3/2019).

Saut kemudian bicara soal rencana pembiayaan partai politik (Parpol) ditanggung negara. Menurutnya, partai politik adalah masa depan negeri ini, maka prinsip-prinsip partai modern itu harus dipenuhi.
“Maka prinsip-prinsip partai yang modern itu adalah antara lain, transparansi ,ter-auditnya pemasukan dan pengeluaran dan seterusnya. Menjaga orang-orang baik agar tetap baik itu,” ucap Saut.

Romahurmuziy ditahan KPK. Ia nampak mengenakan rompi oranye dan kacamata hitam saat keluar dari gedung KPK.Romahurmuziy ditahan KPK. Ia nampak mengenakan rompi oranye dan kacamata hitam saat keluar dari gedung KPK. (Foto: Agung Pambudhy)

Menurutnya, pembiayaan parpol yang ditanggung oleh negara merupakan salah satu cara mengurangi potensi tindak pidana korupsi di kalangan politisi. Selain itu, KPK tengah mencanangkan program ‘politik cerdas berintegrasi’. Program tersebut mengajak partai politik melakukan kaderisasi, transparansi hingga berkaitan dengan track record kader.

“Dari sisi cegah Tipikor KPK lewat program ‘Politik Cerdas Berintegritas’ masuk dengan sejumlah pemikiran (yang juga bukan hal baru di partai tertentu karena beberapa parpol sudah juga melakukan kaderisasi, Kode Etik, transparansi, bahkan masuk ke detail-detail misalnya track and record, psikotest, dan lain-lain) agar partai politik yang memberikan kontribusi mengapa negara kita dapat indeks persepsi korupsi 38. Bisa kita tingkatkan secara bertahap,” ujarnya.

Dalam kasus ini, Rommy ditetapkan sebagai tersangka suap seleksi pengisian jabatan pimpinan tinggi di Kemenag. Diduga Rommy menerima duit total Rp 300 juta untuk membantu meloloskan kelulusan hasil seleksi.

Saat setelah keluar dari pemeriksaan KPK, Rommy mengaku dijebak terkait operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK. Tak hanya itu, Rommy juga memberikan kertas berisi tulisan pernyataannya.

“Saya merasa dijebak, tapi detail ada di sini (tulisan kertas),” kata Rommy saat keluar dari gedung KPK, Jl Kuningan Persada, Sabtu (16/3).

BPN Prabowo-Sandiaga kemudian menanggapi pernyataan Rommy itu. BPN menyebut Rommy dijebak jabatan politik.

“Saya percaya Mas Rommy dijebak. Saya percaya Mas Rommy memang dijebak oleh jabatan politiknya, oleh tanggung jawabnya untuk membiayai kegiatan politiknya. Jadi Mas Rommy emang dijebak, dijebak kepentingan politik, biaya politik tinggi, saya yakin Mas Rommy akan banyak belajar dalam proses ini,” kata koordinator jubir BPN Dahnil Anzar Simanjuntak di Media Center BPN, Jalan Sriwijaya, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (18/3).
(ibh/dkp)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Jawab Sandiaga soal KTP, Ma’ruf Amin: Itu Belum Cukup Selesaikan Masalah

Di sisi lain, Ma’ruf menyebut jaminan kesehatan BPJS memang perlu perbaikan. Dia berkata bakal menyempurnakannya.

“Biasa kalau itu ada sedikit-sedikit harus dilakukan perbaikan. Itu yang saya maksud kita memperbesar menyempurnakan, menambah hal kurang. Tapi secara prinsip ini kerja besar visioner dan inovatif,” jelasnya.

Dalam pernyataan penutup debat cawapres, Sandiaga menyinggung kartu sakti Jokowi. Sandiaga mengeluarkan KTP miliknya. Dia menegaskan, pihaknya tak akan membebani anggaran negara dengan membuat bermacam-macam kartu.

“Keluarkan dompet, ambil satu kartu menjadi identitas kita yaitu KTP. KTP ini sudah ada chip canggih. Semua program kami ini cukup satu kartu, yaitu KTP,” tutup Sandi.

Saksikan video pilihan berikut ini:

Walau mengaku dirinya tak muda lagi, Ma’ruf Amin mengaku siap mengabdi untuk negara dengan menjadi wakil presiden.

Apa Itu Infrastruktur Langit yang Disebut Ma’ruf Amin di Debat Cawapres 2019?

Pembangunan proyek ini terbagi dalam tiga paket yakni Barat, Tengah, dan Timur. Palapa Ring Tengah sendiri dibangun melintasi Provinsi Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara dan Maluku Utara, yang terdiri atas kabel darat sepanjang 1.326,22 km dan 1.787,06 km kabel laut.

Titik lokasi yang dilalui Palapa Ring Tengah merupakan jalur bebas gempa. Paket ini dikerjakan PT LEN Telekomunikasi Indonesia, yang memulai kontrak pada 4 Maret 2016.

Sebelum Palapa Ring Tengah, paket Barat lebih dahulu selesai dibangun. Pembangunan proyek Palapa Ring Barat dikerjakan oleh PT Palapa Ring Barat, yang memulai kontrak pada 29 Februari 2016.

Sementara itu, pembangunan paket Timur dikerjakan oleh PT Palapa Timur Telematika, yang memulai kontrak pada 29 September 2016.

Pembangunan Palapa Ring dilakukan dengan skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) atau Public Private Partnership (PPP). Pembiayaannya menggunakan skema availability payment, yang memungkinkan pemerintah memulai pembayaran penggantian modal yang ditanamkan investor setelah proyek beroperasi.

Pemerintah menggunakan dana Universal Service Obligation (USO) untuk operasional Palapa Ring. Dana USO merupakan dana kontribusi perusahaan telekomunikasi dengan bobot 1,25 persen dari total pendapatan.

(Isk/Ysl)

Saksikan Video Pilihan Berikut Ini:

Selain infrastruktur darat dan laut, Ma’ruf Amin juga akan bangun infrastruktur di langit.

Kapolri: Potensi Konflik Paling Bahaya itu Agama

PadangKapolri Jenderal Tito Karnavian meminta agar semua perbedaan di Indonesia disikapi dengan bijaksana. Sebab, menurut Tito, perbedaan yang tidak dipandang dengan toleran berpotensi memunculkan konflik.

“Berbeda suku, agama bisa juga mengandung konflik. Potensi konflik paling berbahaya itu adalah agama. Kenapa? In the name of God, atas nama Tuhan,” ujar Tito di hadapan peserta Konvensi Nasional Pendidikan Indonesia (Konaspi) IX di Auditorium Universitas Negeri Padang, Sumatera Barat (Sumbar), Kamis (14/3/2019).

Tito menyampaikan konteks perbedaan memunculkan potensi konflik yang dilihat dari sisi manajemen konflik. Sedangkan di Indonesia, Tito menyebut konflik rentan terjadi ketika ada perbedaan mencolok antarkelas sosial-ekonomi.

“Dari sisi manajemen konflik, setiap perbedaan mengandung (potensi) konflik. Berbeda pandangan, itu adalah konflik,” kata Tito.
“Kita harus jujur bahwa–tanpa bermaksud menyalahkan pemerintah saat ini–dalam kurun waktu 1945 sampai 74 tahun kita belum mampu mengubah gambar kesejahteraan rakyat yang masih berbentuk piramida yaitu masih didominasi oleh low class. Sedangkan high class dan middle class masih sedikit,” imbuh Tito.

Tito menyebut Indonesia sebagai NKRI harus selalu dijunjung untuk meredam konflik. Meski tidak memungkiri adanya gesekan, Tito menyebut hal itu masih bisa diatasi.

“Salah satu rahmat Tuhan yang paling besar adalah bangsa ini masih utuh hingga 74 tahun sebentar lagi. Negara kita masih bisa kita satukan dalam kerangka NKRI, meski ada gejolak di beberapa tempat, tapi masih dalam kendali,” kata Tito sekaligus meminta semua pihak selalu waspada akan konflik.
(dhn/nvl)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Investasi-Ekspor Diurus Menteri Khusus, Ekonom: Masalahnya Bukan Itu

Jakarta – Ekonom Nilai Jokowi Tak Perlu Bentuk Menteri Ekspor dan Investasi

Buntut dari persoalan klasik neraca perdagangan yang tekor dan defisit transaksi berjalan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) melontarkan wacana pembentukan dua instansi baru. Yakni kementerian khusus ekspor dan investasi.

Peneliti INDEF Ahmad Heri Firdaus mengatakan sebaiknya pemerintah tak perlu membentuk kementerian ekspor atau investasi. Menurutnya yang harus dilakukan ialah membuat setiap kementerian agar bisa bersinergi dengan baik.

“Perdagangan urusin ekspor, tapi masalahnya bukan membentuk nomenklatur baru,” kata Heri di Jakarta, Kamis (14/3/2019).

“Masalahnya itu bagaimana bisa sinergi antara lintas kementerian, menyusun kebijakan sehingga dunia usaha tidak bingung,” sambungnya.

Heri mengatakan, saat ini masih ada tumpang tindih aturan yang membingungkan antar kementerian. Seharusnya, setiap instansi dapat menjalankan tugas pokoknya masing-masing agar tak terjadi benturan kebijakan.

“Di sektor hilir dan hulu bisa jadi berantem karena aturan yang beda dari setiap kementerian. Ekspor di tingkat eselon II, tentu ini mereka bisa jalankan tugas setidaknya kementerian perdagangan domain yang sesuai tupoksi, cari pasar aja,” katanya.

Sama dengan ekspor, jelas Heri, masalah persoalan yang menghambat investasi masuk ialah tumpang tindihnya peraturan yang ada di pusat maupun daerah. Oleh sebab itu, yang perlu menjadi perhatian seharusnya ialah memperbaiki koordinasi tersebut.

“Kemudian juga investasi. Bikin kementerian investasi sementara masalah investasi di daerah, bagaimana dibikin tapi di daerah sama juga. Nggak ada efeknya sama investor,” tuturnya.

(fdl/eds)

BPN Sesalkan FBR Tindak Anggota yang Pose 2 Jari: Itu Hak Warga Negara

Jakarta – Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno menyayangkan Ketua Umum Forum Betawi Rempug (FBR) Lutfi Hakim yang mengambil tindakan pada anggotanya yang berpose 2 jari saat deklarasi mendukung Jokowi di lapangan Puri Mansion, Jakarta Barat. BPN menegaskan, memilih capres-cawapres merupakan hak individu setiap warga negara.

“Memilih capres dan cawapres adalah hak individual setiap warga negara. Jadi setiap warga negara memiliki hak secara pribadi untuk menentukan siapa capresnya. Kalau ada organisasi tertentu yang menyatakan untuk mendukung capres tertentu itu bagian kebijakan organisasi, tapi hak personal dari masing-masing individu itu dijamin oleh UU,” ujar juru debat BPN Prabowo-Sandiaga, Saleh Partaonan Daulay, kepada wartawan, Kamis (13/3/2019).

Saleh mengatakan, kebebasan memilih capres-cawapres dijamin oleh undang-undang. Tidak boleh ada orang ataupun organisasi yang memaksakan untuk memilih capres tertentu. Apalagi, Indonesia merupakan negara yang menjunjung tinggi demokrasi.
“Tidak boleh ada yang memaksakan pilihan tertentu dalam negara demokrasi. Justru demokrasi itu bisa tumbuh dengan baik jika masyarakatnya diberikan kebebasan untuk memilih. Tapi jika ada penekanan untuk memilih calon tertentu ya bukan demokrasi. Kita ingin seluruh ormas dan parpol sekalipun itu tetap memberikan kebebasan pada anggotanya untuk memilih capres cawapresnya,” tuturnya.

Di sisi lain, menurut Saleh, dukungan anggota FBR itu menunjukkan besarnya dukungan rakyat kepada Prabowo-Sandiaga. Meski ada arahan-arahan untuk memilih calon presiden tertentu.

“Justru dengan tindakan seperti ini itu pasti disadari oleh mereka. Artinya mereka memang ingin mendukung 02. Itu memperlihatkan besarnya dukungan pada Prabowo-Sandi. Nanti pada saatnya di TPS mereka yang akan menentukan siapa yang akan mereka pilih. Seperti saat kepala daerah yang mendukung 01, kami tidak takut, karena itu kan hanya kepala daerahnya saja, warganya nggak,” ujar Politikus PAN itu.

Sebelumnya, Viral video anggota FBR berpose 2 jari saat deklarasi mendukung Jokowi di lapangan Puri Mansion, Jakarta Barat. Dalam video tersebut, dua anggota FBR terlihat berpose gestur 2 jari khas pemenangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Ketua Umum FBR Lutfi Hakim buka suara soal anggotanya yang berpose 2 jari. Dia mengatakan sudah mengambil tindakan terhadap anggotanya yang menunjukkan pose 2 jari.

Lutfi juga mengatakan, tiga anggota FBR tersebut sudah meminta maaf. Dia mengatakan FBR solid mendukung pasangan 01 Joko Widodo (Jokowi)-Ma’ruf Amin.

“Kemarin itu yang hadir 36 ribu orang, dan itu cuma segelintir orang, ulah 3 orang, nggak mungkin merusak yang 36 ribu. Itu kita sudah ambil tindakan. Kalau dia masih melakukan hal yang sama, kita keluarkan. Selagi kita bisa bina, kita akan bina karena suara mereka 3, kan lumayan, sama anak istrinya. Kita perlu pendekatan ke masyarakat, jadi nggak perlu tindakan tegas. Selagi bisa kita bina, kita bina dan kasih pengertian kepada mereka, karena kita tak anggap sebagai hambatan. Harus dijadikan peluang kepemimpinan FBR di masing-masing wilayah harus bisa dibuktikan,” kata Lutfi saat dimintai konfirmasi, Rabu (13/3/2019).
(mae/abw)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Viral Video Baliho Jokowi-Ma’ruf Dicabuti, Polisi: Itu di Kalsel

Liputan6.com, Jakarta – Beredar video yang memperlihatkan tiga orang mencabuti baliho pasangan nomor urut 01 Jokowi-Ma’ruf, di kawasan bandara. Dalam video berdurasi 1 menit 57 detik itu, pelaku yang mencabut baliho itu mengaku dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Pihak Polres Bandara Soekarno Hatta Tangerang membantah pencabutan baliho tersebut di sekitar bandara. Menurut Kapolres Bandara Soekarno-Hatta Kombes Viktor Yogi Tambunan, kejadian itu bukan di wilayah hukumnya.

“Kita sudah cek soal video itu, coba perhatikan lagi itu pelat nomornya DA, itu Kalimatan Selatan,” katanya saat dihubungi merdeka.com, Senin (11/3/2019).

Pihaknya sudah berkoordinasi dengan Polres setempat, yakni Banjarbaru. Dari koordinasi itu, Polres setempat pun sudah menyatakan kalau kejadian itu ada di wilayah hukumnya.

“Sudah kita cek dengan Polres yang ada di Kalimantan Selatan, bandara itu yang ada di Kalimantan Selatan tepatnya Banjarbaru. Jadi itu ada di Bajarbaru bukan di Bandara Soetta,” katanya.

Perihal pengakuan sebagai anggota Bawaslu, ia mengatakan kalau hal itu tengah ditangani Polres Banjarbaru. Bahkan, tengah dikonfirmasi oleh pihak Bawaslu.

“Jadi ditanganinya di sana dan lagi cek mengenai Bawaslunya benar atau engga dan lagi didalami,” pungkasnya.

Reporter: Ronald

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Ma’ruf Amin hadiri tausyiyah kebangsaan sekaligus melantik koordinator gerakan Ikhwanul Muballigin Menangkan Jokowi-Ma’ruf Amin di Bogor, Jawa Barat.

Jokowi ke Pendukung: Tahu Unicorn? yang Online-Online Itu

Kemudian, Jokowi pun menjelaskan unicorn yang sebenarnya. Dia juga menjelaskan saat ini perlu membangun ekosistem bisnis online dan offline.

Dia ingin para penerus bangsa harus mengembangkan bisnis usaha offline di daerah-daerah. 

“Yang offline juga perlu sentuhan anak muda kita. Akan memunculkan gerakan ekonomi. Sekarang banyak warung diberikan brand, masuk ke aplkasi. Tahun 2040-2045 indonesia akan jadi negra 4 besar,” kata mantan Gubernur DKI Jakarta itu

Diketahui acara tersebut juga dihadiri oleh Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Erick Thohir, Luhut Binsar Panjaitan, serta Abdul Kadir Karding.

 

Saksikan Video Pilihan Berikut Ini: 

 

Pilpres 2019 semakin dekat, sejumlah lembaga survei merilis hasil survei terbaru. Berapa jarak elektabilitas Jokowi dan Prabowo?