Viral Isu Jokowi Tak Bisa Menangi Pilpres Dimentahkan Ahli

Jakarta – Pesan berantai ‘JOKOWI DIPASTIKAN BISA TIDAK MENANG PILPRES 2019’ ramai dibagikan di aplikasi percakapan dan media sosial. Pesan itu ditepis mentah-mentah oleh pakar hukum tata negara.

Dalam isi pesan berantai itu, penulis menyebut 3 syarat pemenang pilpres. Jokowi pun disebut tidak memenuhi ketiga syarat itu. Berikut syaratnya:

1. Suara lebih dari 50%
2. Memenangkan suara di 1/2 jumlah provinsi (17 provinsi)
3. Di 17 provinsi lainnya yang kalah minimal suara 20%

Pakar hukum tata negara Prof Yusril Ihza Mahendra kemudian memberikan penjelasan mengenai syarat pemenang pilpres. Menurut Yusril, jika pilpres hanya diikuti 2 pasangan calon, pemenang dapat ditentukan dengan raihan suara terbanyak.

Yusril mengatakan perkara tersebut sudah diputus di Mahkamah Konstitusi (MK) dengan nomor putusan 50/PUU-XII/2014. Karena itu, Yusril menepis analisis pesan berantai tersebut jika berlaku pada Pilpres 2019, yang diikuti Jokowi dan Prabowo Subianto.

“Jangan lupa masalah di atas sudah diputus MK Tahun 2014. MK memutuskan kalau pasangan capres hanya 2, maka yang berlaku adalah suara terbanyak, tanpa memperhatikan sebaran pemilih lagi,” kata Yusril kepada wartawan, Sabtu (20/4/2019).

Yusril mengatakan ketentuan dalam 3 poin tersebut berlaku jika pilpres diikuti lebih dari 2 pasangan calon. Jika syarat-syarat di atas belum terpenuhi, digelarlah pilpres putaran kedua. Barulah pada putaran kedua, pemenang ditentukan dengan raihan suara terbanyak.

“Sederhana saja. Kalau ada lebih dari dua pasangan, maka jika belum ada salah satu pasangan yang memperoleh suara seperti ketentuan di atas, maka pasangan tersebut belum otomatis menang. Maka ada putaran kedua,” ujar Yusril.

“Pada putaran kedua, ketentuan di atas tidak berlaku lagi. Yang berlaku adalah yang mendapat suara terbanyak. Begitu juga jika pasangan sejak awal memang hanya dua, maka yang berlaku adalah suara terbanyak,” imbuhnya.

Hal senada juga disampaikan oleh ahli hukum tata negara Bayu Dwi Anggono. Karena Pilpres 2019 diikuti doleh dua kandidat, pemenangnya adalah peraih suara terbanyak.

“Apabila hanya ada 2 pasangan calon presiden dan wakil presiden sebagaimana dalam Pemilu 2019 ini, maka menurut Putusan MK nomor 50/PUU-XII/2014 tidak berlaku syarat terkait sebaran suara di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia. Dengan demikian, pasangan capres dan cawapres yang memperoleh suara terbanyak dilantik sebagai presiden dan wakil presiden (pilpres berlaku satu putaran),” kata Bayu kepada wartawan.

Pasal 6A ayat (3) UUD 1945 berbunyi:

(i) Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang mendapatkan suara lebih dari lima puluh persen dari jumlah suara dalam pemilihan umum; dan

(ii) dengan sedikitnya dua puluh persen suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia.

“Selanjutnya dalam hal pasangan capres dan cawapres tidak ada yang memenuhi ketentuan Pasal 6A ayat (3) UUD 1945, maka sesuai Pasal 6A ayat (4) UUD 1945 berlaku putaran kedua,” ujar Direktur Puskapsi Universitas Jember itu.

Pasal 6A ayat (4) UUD 1945 menyatakan:

Dalam hal tidak ada pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih, dua pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum dipilih oleh rakyat secara langsung dan pasangan yang memperoleh suara rakyat terbanyak dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden.

“Dengan demikian, jika masih ada yang menyatakan bahwa dalam Pemilu 2019 ini perolehan suara terbanyak salah satu pasangan capres dan cawapres tidak otomatis memenangkan pilpres jika tidak dibarengi dengan sedikitnya dua puluh persen suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia adalah pernyataan yang tidak berdasarkan hukum dan hanya sekadar ingin mengacaukan pemahaman publik. Perlu diingat putusan MK adalah final dan mengikat di mana MK-lah lembaga yang diberikan kewenangan untuk menafsirkan konstitusi dan tafsirnya bersifat mengikat,” pungkas Bayu.

(knv/haf)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

KPU Bantah Isu Konsultan IT KPU Aktivis Gerakan Tagar Ganti Presiden

Jakarta – KPU membantah isu yang menyebut salah satu anggota tim informasi teknologi (IT) mereka, Yudistira, merupakan aktivis gerakan tagar 2019 Ganti Presiden. KPU memastikan informasi tersebut hoax.

“Sudah saya cek, bukan itu orangnya,” ujar Ketua KPU Arief Budiman di Gedung KPU, Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (20/4/2019).

Arief mengaku sudah mengecek hal tersebut kepada orang yang bersangkutan. Ia mengatakan foto yang tersebar di media sosial bukan Yudistira anggota IT KPU.
Lha, saya lihat orangnya, sama gambar ya, beda,” ujarnya.

Ia menjelaskan Yudistira yang saat ini terdaftar sebagai anggota tim IT KPU merupakan hasil perekrutan kerja sama dengan Institut Teknologi Bandung (ITB). Arief mengatakan KPU bekerja sama dengan ITB untuk sistem penghitungan (Situng).

“Orang itu (Yudistira), orang ITB. KPU itu kerja sama dengan ITB. ITB-lah yang mengerjakan ini,” jelas Arief.

Di media sosial ramai beredar seorang bernama Yudistira Dwi Wardhana disebutkan merupakan konsultan IT KPU sekaligus aktivis gerakan tagar 2019 Ganti Presiden. Yudis disebutkan mengendalikan Situng KPU, sehingga hasil Situng diduga berpihak kepada salah satu paslon presiden-wapres tertentu.

KPU Bantah Isu Konsultan IT KPU Aktivis Gerakan Tagar Ganti PresidenFoto: Pria bernama Yudistira yang disebut-sebut sebagai anggota tim IT KPU dan aktivis 2019 Ganti Presiden (Dok. istimewa)

Berikut kabar tentang Yudistira yang tersebar di media sosial dan telah dibantah Arief:

Pendalaman terkait Yudis, konsultan IT KPU yang mengendalikan Sistem Penghitungan (Situng) KPU, sbb:

1. Yudis nama lengkapnya Yudistira Dwi Wardhana Asnar
2. Ybs lulusan teknik informatika ITB angkatan 1997
3. Ybs saat ini menjadi dosen di Fakultas Teknik Informatika ITB
4. Ybs saat mahasiswa menjadi aktifis masjid Salman yang radikal dan dekat dengan PKS
5. Berdasarkan informasi dari teman angkatannya, Ybs secara terbuka mendukung Paslon 02 dalam Pilpres 2019
6. Ybs kemudian mendapatkan pekerjaan dari KPU untuk membangun dan mengembangkan Situng KPU pada Pemilu 2019
7. Ybs juga menjadi Super Admin dalam Situng KPU yang mempunyai kewenangan menentukan username dan password operator Situng KPU, serta koreksi hasil input data perolehan suara Paslon Pilpres 2019

Catatan:
1. Posisi Super Admin dalam IT KPU selama ini seharusnya dipegang oleh pihak internal.
KPU dan tidak diperbolehkan dipegang oleh pihak luar KPU, demi menjaga kerahasiaan dan keamanan sistem IT lembaga negara.
2. Berdasarkan rekam jejak maka Ybs mempunyai potensi untuk menyalahgunakan posisinya sebagai Super Admin Situng KPU, guna kepentingan Paslon 02, yang saat ini mengklaim sebagai pemenang Pilpres 2019.
3. Perlu untuk melakukan tindakan pencegahan, agar Ybs tidak menyalahgunakan posisinya sebagai Super Admin Situng KPU, karena Ybs memegang kunci untuk merubah hasil perolehan suara dalam Situng KPU.
(tsa/hri)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Viral Isu Jokowi Tak Bisa Menang Pilpres, Ini Penjelasan Yusril

Jakarta – Pakar hukum tata negara Prof Yusril Ihza Mahendra menjelaskan soal syarat pemenang Pilpres. Jika Pilpres diikuti 2 pasangan calon, maka pemenang dapat ditentukan dengan raihan suara terbanyak.

Hal ini disampaikan Yusril menanggapi beredarnya pesan berantai ‘JOKOWI DIPASTIKAN BISA TIDAK MENANG PILPRES 2019‘ yang viral di media sosial. Si penulis menyebut 3 syarat pemenang Pilpres, yaitu:

1. Suara lebih dari 50%
2. memenangkan suara di 1/2 jumlah provinsi (17 provinsi)
3. Di 17 provinsi lainnya yang kalah minimal suara 20%


Yusril mengatakan, perkara tersebut sudah diputus di Mahkamah Konstitusi (MK) dengan nomor putusan 50/PUU-XII/2014. Sehingga, Yusril menepis analisis pesan berantai tersebut jika berlaku pada Pilpres 2019, di mana diikuti Jokowi dan Prabowo Subianto.

“Jangan lupa masalah di atas sudah diputus MK tahun 2014. MK memutuskan kalau pasangan capres hanya 2, maka yang berlaku adalah suara terbanyak, tanpa memperhatikan sebaran pemilih lagi,” kata Yusril kepada wartawan, Sabtu (20/4/2019).

Baca Juga: MK Putuskan Pilpres 1 Putaran, Peraih Suara Terbanyak Jadi Presiden

Yusril mengatakan, ketentuan dalam 3 poin tersebut berlaku jika Pilpres diikuti lebih dari 2 pasangan calon. Jika syarat-syarat di atas belum terpenuhi, maka digelarlah Pilpres putaran kedua. Baru pada putaran kedua, pemenang ditentukan dengan raihan suara terbanyak.

“Sederhana saja. Kalau ada lebih dari dua pasangan, maka jika belum ada salah satu pasangan yang memperoleh suara seperti ketentuan di atas, maka pasangan tersebut belum otomatis menang. Maka ada putaran kedua,” ujar Yusril.

“Pada putaran kedua, ketentuan di atas tidak berlaku lagi. Yang berlaku adalah yang mendapat suara terbanyak. Begitu juga jika pasangan sejak awal memang hanya dua, maka yang berlaku adalah suara terbanyak,” imbuhnya.
(dkp/hri)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

BPN Tepis Isu Viral Prabowo Tabok Sandiaga

Jakarta – Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno menepis isu liar yang menyebut sang capres-cawapres sempat ribut. Menurut BPN, isu Prabowo menabok Sandi merupakan fitnah belaka.

“Tidak benar ada isu Pak Prabowo memukul Bang Sandi. Prabowo itu happy banget di Kertanegara. Apalagi pas mau pulang dari Kertanegara pas 17 April itu, dia senang banget,” kata juru bicara BPN Prabowo-Sandi, Andre Rosiade kepada wartawan, Sabtu (20/4/2019).

Isu Prabowo menabok Sandi tersebut sedang viral di media sosial. Foto Sandi saat konferensi pers bersama Prabowo pada Jumat (19/4) dijadikan bukti. Wajah Sandi diperbesar dan diperlihatkan area pipi seperti lebam dan ada luka kecil di bibir. Foto itu disandingkan dengan screenshoot percakapan WA yang mengembuskan isu bahwa Sandi ditabok Prabowo.


Andre menegaskan bahwa kabar itu fitnah. Sandi, menurut dia, masih dalam kondisi sakit ketika menghadiri konferensi pers di Kertanegara pada Jumat (19/4).

BPN Tepis Isu Viral Prabowo Tabok SandiagaFoto: Viral foto Sandiaga ditabok Prabowo (Dok. Istimewa)

Ia mengaku saat itu berada di lokasi dan berdiri tidak jauh dari posisi Sandi berdiri. Andre melihat wajah Sandi kelelahan.

“Pak Sandi itu kan memang kondisinya masih sakit. Dia drop dari beberapa hari lalu. Wajar, sore itu kan makin drop. Saya lihat persis, saya ada di dekat Bang Sandi ketika konferensi pers. Dia memang fokus ke kertas yang dipegang Pak Prabowo,” jelasnya.

“Tidak ada masalah. Itu hoax. Tidak ada ribut-ribut. Semuanya baik-baik saja. Bang Sandi datang sore ke Kertanegara, lalu langsung konferensi pers sekitar 10 menit kemudian,” imbuh dia.

Meski demikian, Andre mengatakan BPN enggan membawa isu hoax ini ke ranah hukum. Menurut dia, berbagai laporan BPN ke polisi tidak pernah ditanggapi serius.

“Tidak perlu lapor polisi lah. Kalau lapor polisi, apakah kasusnya jalan? Kami sudah berulang kali melaporkan ya sejak dulu, tidak ada yang kelihatan titik terangnya. Masyarakat juga bisa menilai mana yang benar dan salah. Jawaban kami clear ya, Pak Sandi juga sudah jawab di media sosial. Mohon doanya saja Pak Sandi cepat sembuh,” kata Andre.
(tsa/hri)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Moeldoko Sebut Kekalahan Jokowi di Jabar dan Aceh karena Serangan Isu Agama

Liputan6.com, Jakarta – Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf Amin, Moeldoko, mengakui perolehan suara pasangan calon 01 di wilayah basis pemilih Islam masih kalah jauh dari lawannya, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Moeldoko menyebut Jokowi mendapat sedikit suara di Aceh, Sumatera Barat, Riau, Jawa Barat, dan Nusa Tenggara Barat (NTB) dibandingkan Prabowo.

Dia menduga, kekalahan Jokowi tersebut lantaran masyarakat di sana sudah terpengaruh isu agama yang dihembuskan sejak lama.

“Kenapa begitu mudah terpengaruh? Karena hembusan isu yang diwaspadai dari awal itu, itu memang luar biasa. Semburannya luar biasa,” kata Moeldoko di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (18/4/2019).

Moeldoko mengaku mendapat penjelasan dari rekan-rekannya bahwa masyarakat Aceh sangat teguh pendirian apabila telah menyangkut masalah agama. Sehingga, mereka sulit untuk mengubah pilihan politiknya ke Jokowi.

“Aku dibilangin teman-teman di Aceh, mau ngomongin program sampai mampus juga enggak didengerin. Karena urusannya sudah agama,” ujar Moeldoko.

Sandiaga Cegukan, Tepis Isu Pengusiran

Jakarta – Cawapres Sandiaga Uno yang tidak mendampingi Prabowo Subianto ketika jumpa pers klaim kemenangan menjadi tanda tanya hingga menjadi isu liar. Kabar Sandiaga disebut cegukan dan isu diusir Prabowo ditepis.

Kemarin, Rabu (17/4/2019), Prabowo dua kali mengadakan jumpa pers untuk mengklaim kemenangan atas rivalnya, Joko Widodo-Ma’ruf Amin, meski sejumlah lembaga survei menampilkan hasil berbeda di quick count. Sandiaga tidak mendampingi Prabowo di dua kali jumpa pers tersebut.

Saat itu Sandiaga disebut masih berada di kediaman Prabowo di Jl Kertanegara, Jakarta Selatan, namun sedang sakit. Sandi disebut cegukan tak putus-putus.


“Pak Sandiaga itu dari sore dia nggak enak badan, jadi sampai sekarang cegukan terus, itu sampai sekarang nggak putus-putus. Dia istirahat di dalam (kediaman Prabowo),” ujar anggota tim Sandiaga, Yuga Aden, saat dihubungi, Rabu (17/4/2019) malam.

Prabowo disebut sempat mengecek kondisi Sandiaga sambil mengajak kucing peliharaannya, Bobby The Cat. Hingga akhirnya pada malam hari, Sandiaga meninggalkan kediaman Prabowo.

Pada Kamis (18/4) pagi, beredar isu liar yang menyebut Prabowo mengusir Sandiaga karena tidak mau mengklaim kemenangan. Isu itu ditepis oleh Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga.

“Nggak itu. Bang Sandi cegukan nggak berhenti. Cegukan, suaranya hilang,” ujar Koordinator Juru Bicara BPN Prabowo-Sandiaga, Dahnil Anzar Simanjuntak, rumah pertemuan BPN, di Jalan Kertanegara No VI, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat (18/4/2019).

“Nggak ada. Orang saya di situ. Banyak yang di situ,” imbuhnya.

Dahnil kembali menjelaskan alasan Sandiaga tak ikut dalam deklarasi semalam. Dahnil menegaskan Sandiaga tengah sakit, bukan karena diusir oleh Prabowo seperti isu yang beredar.

Isu ‘Pergerakan Mirip ’98’ Hoax, Polisi Pastikan Situasi Kondusif

Jakarta – Polri memastikan informasi yang beredar di media sosial dan Whatsapp Group tentang akan ada situasi mirip 1998 di beberapa wilayah seperti Jawa Barat, DKI Jakarta dan Solo adalah hoax. Polri mengaku tim dari Direktorat Siber Bareskrim sedang memprofilkan dan mengidentifikasi akun-akun yang berupaya menyebarkan konten yang dinilai provokatif dan agitatif pasca pencoblosan Pemilu 2019.

“Itu hoax. Semua konten-konten provokatif dan agitatif yang disebarkan oleh akun-akum di medsos sedang diprofiling dan identifikasi oleh tim Cyber Bareskrim,” kata Karo Penmas Divisi Humas Polri, Brigjen Dedi Prasetyo, ketika dikonfirmasi detikcom, Kamis (18/4/2019).

Dedi menuturkan apabila penyidik sudah mengumpulkan bukti tindak pidana akun-akun tersebut, maka penyidik akan menangkap pemilik akun itu.

“Apabila sudah cukup alat buktinya, ditemukan dua alat bukti, akan dilaksanakan penegakan hukum,” tegas Dedi.

Dedi menerangkan pihaknya juga bekerja sama dengan Kemenkominfo dan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) unik men-takedown dan memblokir akun-akun yang menyebarkan narasi negatif terkait situasi negara. Dia mengimbau masyarakat tak mudah percaya atau terpengaruh konten-konten tersebut.

“Untuk Kemenkominfo dan BSSN juga dilaksanakan takedown dan blokir akun-akun tersebut. Dimohon masyarakat untuk tidak mempercayai konten-konten tersebut,” jelas Dedi.

Diketahui beredar informasi yang tak jelas sumbernya mengenai akan adanya demonstrasi seperti tahun 1998. Si penyebar info menyebutkan alasan demonstrasi ini karena kekecewaan pendukung paslon 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno atas hasil hitung cepat perolehan suara Pilpres 2019.

Berikut kabar viral yang dipastikan hoax itu:

Teman2 sebaiknya bsk jgn kmna2 dulu, ada kabar akan ada demo karena tdk terima atas kemenangan ini. Bnyk polisi yg sdh siaga malam ini. Mohon untuk teman2 sebaiknya di rmh dulu, Tks
Info A1 dari bbrp teman di BIN, Densus dan Intel bbrp Kodam…di bbrp daerah Jabar, Jakarta dan terutama Solo…tercium plot akan ada pergerakan massa mirip 98…yg memprovokasi justru dari bbrp oknum grup 2 Kopassus yg loyal thd Prabowo…mohon waspada…Panglima dan Kapolri sdh tahu info Intelijen ini…makanya Kapolri sdh memberikan perintah tembak ditempat…πŸ™πŸΌπŸ™πŸΌπŸ™πŸΌ
(aud/fjp)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Panwaslu Jeddah Luruskan Isu Surat Suara Habis hingga TPS Tutup Lebih Awal

Jeddah – Pencoblosan Pemilu 2019 di Jeddah diwarnai isu-isu miring yang beredar di media sosial. Panwaslu LN Jeddah lalu memberi penjelasan.

Pencoblosan melalui TPS di Jeddah sudah berlangsung pada 12 April 2019 di 3 titik yaitu Kantor KJRI, Wisma KJRI, dan Sekolah Indonesia Jeddah. Sementara itu, pemungutan suara dengan metode Kotak Suara Keliling (KSK) sudah dilaksanakan pada 8,9, dan 12 April 2019.

“Pelaksanaan pemungutan suara berjalan dengan lancar walaupun di beberapa titik TPSLN sempat dihentikan sementara (+/- 30-60 menit) dikarenakan ada penumpukan antrean dan tidak tertib serta terjadi desak-desakan pemilih, namun setelah ditertibkan pemungutan suara diseluruh TPSLN dilanjutkan sampai dengan antrian terakhir pemilih yang sudah terdaftar baik DPTLN maupun DPKLN,” kata Ketua Panwaslu LN Jeddah, Syamsul Jamal Mali, dalam keterangan tertulisnya, Minggu (14/4/2019).

Syamsul mengatakan video yang beredar dengan narasi bahwa surat suara habis adalah tidak benar. Yang benar, tim data dan verifikasi yang disiagakan oleh PPLN di setiap pintu masuk lokasi TPSLN sedang menjelaskan kepada pemilih bahwa pemilih DPKLN hanya bisa memilih di 1 jam terakhir jika surat suara masih tersedia.

“Namun pemilih yang sedang dijelaskan tersebut tidak terima dengan penjelasan tim data dan verifikasi dan tidak mau memilih di 1 jam terakhir karena takut kehabisan surat suara,” ungkapnya.

Panwaslu LN juga meluruskan isu yang beredar bahwa KPPSLN memprioritaskan pemilih yang akan memilih salah satu paslon tertentu adalah tidak benar. Kejadian sebenarnya adalah KPPSLN mendahulukan pemilih yang terdaftar di DPTLN dan mendaftarkan pemilih terdaftar menjadi DPKLN untuk dipersilakan menunggu atau kembali di 1 jam terakhir.

“Berita yang beredar terkait ditutupnya TPSLN lebih awal sehingga pemilih tidak menggunakan hak pilih adalah tidak benar. Kejadian sebenarnya adalah pihak keamanan menerapkan buka-tutup di setiap gerbang lokasi TPSLN karena terjadi penumpukan pemilih,” jelas Syamsul.

Di Jeddah, pemilih Daftar Pemilih Khusus Luar Negeri (DPKLN) lebih banyak daripada Daftar Pemilih Tetap Luar Negeri (DPTLN). Oleh sebab itu, pemilih DPKLN bisa mencoblos lebih awal.

“Mari kita bersama-sama perangi hoax,” tutup Syamsul.
(imk/dkp)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Pemilu di Negara Paling Bahagia Sedunia, Apa Isu Yang Diperdebatkan?

HelsinkiFinlandia menggelar Pemilu Legislatif pada Minggu (14/4/2019) hari ini. Negara ini punya penduduk paling bahagia di dunia, lalu apa yang perlu diperdebatkan di Pemilu oleh orang-orang bahagia ini?

Dilansir AFP, menurut survei-survei setempat, Partai Sosial Demokrat hanya unggul tipis, dua poin saja, di atas Koalisi Nasional dan Partai Finlandia (Finns Party). Kekuatan Koalisi Nasional dan Partai Orang Finlandia seimbang.

Partai Sosial Demokrat mengkritisi pemerintahan yang dimotori oleh kubu Partai Tengah dan Perdana Menteri Juha Sipila, serta Menteri Keuangan Petteri Orpo yang berasal Partai Koalisi Nasional yang konservatif. Isu krusial yang mereka bahas adalah soal pemotongan pengeluaran dan isu imigrasi.

Finlandia memuncaki peringkat negara dengan penduduk paling bahagia di dunia. Sudah dua tahun mereka juara soal kebahagiaan warga negara.
Rahasia hidup bahagia dan berkualitas Finlandia adalah sistem pendidikan yang juga juara dunia, mudahnya cuti untuk orang yang sudah punya anak, dan tingkat ketidaksetaraan yang rendah. Kampanye Pileg Finlandia membahas pula soal bagaimana kelanjutan pendanaan sistem-sistem yang bisa membuat warga tetap bahagia itu.

Oposisi, yakni kelompok Sosial Demokrat yang dipimpin oleh Antti Rinne, tidak setuju dengan pemotongan pengeluaran publik yang diterapkan oleh pemerintah yang berhaluan kanan tengah saat ini. Sistem pemotongan pengeluaran publik itu sudah berjalan empat tahun terakhir. Partai Sosial Demokrat kini memimpin elektabilitas Pileg.

Namun Perdana Menteri Finlandia selanjutnya harus memutuskan bagaimana cara mereformasi sistem kesejahteraan yang murah hati di depan wajah penduduk yang cepat menua. Finlandia kini menghadapi masalah angka kelahiran yang rendah.

Pemilu di Negara Paling Bahagia Sedunia, Apa Isu Yang Diperdebatkan?Orang-orang Finlandia (BBC Magazine)

Cuma 6,6 persen warga Finlandia yang lahir di luar negeri. Ini membuat Finlandia menjadi negara paling homogen di Eropa. Namun dukungan untuk partai anti-imigran, yakni Partai Finlandia, tidak lantas menjadi besar dalam kondisi masyarakat homogen itu.
Partai anti-imigran sering membawa isu dugaan serangan seksual oleh oleh pria-pria migran pada Desember lalu. Partai yang berposisi di spektrum ideologi kanan jauh ini juga menentang aksi untuk mengatasi perubahan iklim.

Partai Finlandia menempati posisi kedua atau ketiga berdasarkan survei-survei terakhir. Popularitas mereka turun setelah bergabung dengan pemerintahan pada 2015 dan berkompromi terhadap kebijakan imigrasi serta Uni Eropa. Anggota parlemen eropa dari Finlandia yang menjadi pimpinan partai ini, Jussi Halla-aho, telah menarik Partai Orang Finlandia lebih jauh ke kanan.

Finlandia merdeka dari Rusia sejak 101 tahun silam. Rusia kini adalah mitra dagang Finlandia. Namun Finlandia waspada terhadap tetangganya di timur itu.

Dua konflik berdarah pada Perang Dunia II telah membuat Finlandia memberikan tanah ke Rusia. Meski begitu, banyak korban jatuh dari pihak Uni Soviet. Trauma itu masih ada di benak orang-orang Rusia.

Pemimpin Finlandia membuat dialog rutin dengan Kremlin. Di sisi lain, Finlandia juga terkadang mendukung sanksi Uni Eropa terhadap Rusia dalam kaitannya dengan kasus Krimea.

Bayang-bayang Rusia-lah yang membuat Finlandia tidak menjadi anggota NATO (Pakta Pertahanan Atlantik Utara). Meski begitu, Finlandia bersemangat mendukung penguatan kerja sama pertahanan Uni Eropa.

Finlandia punya prioritas memerangi serangan kampanye disinformasi dari Rusia, termasuk memastikan Pileg 2019 saat ini bebas dari intervensi Rusia. Soal posisi tawar terhadap Rusia, pertanyaan yang mengemuka adalah Finlandia butuh berapa banyak jet tempur? Teritori dirgantara Finlandia sering dilanggar Rusia akhir-akhir ini, dan ini adalah salah satu isu juga di Pileg.

Ekonomi Finlandia baru bangkit dari resesi mulai 2016, atau merupakan negara nomor dua terlambat dalam hal kepulihan dari kehancuran tahun finansial 2008. Penggerak ekonomi tradisional negara ini adalah ekspor kayu dan kertas. Finlandia juga punya Nokia, raksasa ponsel, namun tak menyokong ekonomi negara seperti dulu lagi.

Finlandia kini mendorong inovasi start-up. Negara ini punya catatan sukses di pasar gim komputer, menaklukkkan waralaba Angry Birds. Perdana Menteri Juha Sipila punya kebijakan penghematan selama empat tahun ini. Pemerintahan baru nanti butuh rencana yang lebih baik untuk meredakan badai ekonomi.

Dengan tiga juta tempat sauna untuk 5,5 juta orang, mandi uap adalah tradisi institusi Finlandia. Orang yang mandi uap bakal berkumpul dengan telanjang pada temperatur 85 derajat Celsius.

Bertahun-tahun, para pemimpin Finlandia selalu mengundang rekan-rekan dan mitra asingnya untuk berkumpul di sauna untuk mendiskusikan segala hal, termasuk politik. Namun praktik ini dicap seksis karena menyingkirkan kaum perempuan. Kaum perempuan biasanya bersauna secara terpisah.

Perdana Menteri Sipila menekankan, pria dan wanita bisa berdialog di teras setelah mandi uap. Finlandia sendiri punya proporsi perempuan tertinggi di dunia, yakni 41,5% pada Pileg terakhir.

(dnu/imk)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Bawaslu Tepis Isu Viral Ketua Panwaslu KL Relawan Prabowo-Sandi

JakartaBawaslu menepis isu yang viral di media sosial bahwa Ketua Panwaslu Kuala Lumpur, Yazza Azzahra Ulyana, adalah relawan Prabowo-Sandiaga. Foto perempuan berpose bareng relawan Prabowo-Sandi yang viral dipastikan bukanlah Yazza.

“Saya sudah memastikan semua tidak benar, itu hoaks, terkait foto-foto keterlibatan yang bersangkutan dengan atau berbaju salah satu tim paslon. Ini sudah dibantah yang bersangkutan ke saya, tetapi kami sudah berkoordinasi untuk nanti segera menyiapkan klarifikasi terkait informasi-informasi ini,” kata Afif, di Bawaslu, Jl MH Thamrin, Jakarta Pusat, Jumat (12/4/2019).

Foto viral yang dimaksud Afif adalah foto seorang perempuan berkacamata yang memakai kemeja biru dengan logo garuda merah khas Prabowo-Sandi. Perempuan itu berpose dua jari dengan orang-orang lain yang berpakaian sama. Di media sosial, perempuan di foto itu disebut sebagai Ketua Panwaslu Kuala Lumpur Yazza Azzahra Ulyana. Padahal, perempuan itu bukanlah Yazza.

Selain itu Afif memastikan kenetralan petugas Panwaslu di Malaysia. Ia mengatakan saat merekrut pun sudah dipastikan tidak ada keterlibatan politik.

“Kami tentu akan memastikan informasi dari jajaran kami, dalam posisi kami percaya, data-data terkait proses ketika kami merekrut yang bersangkutan. Tapi yang bersangkutan sudah mengungkapkan foto-foto itu tak benar,” imbuh Afif.

Ia memastikan proses perekrutan Panwaslu luar negeri sama seperti di dalam negeri. Seperti tak terlibat partai politik dan tak terlibat dengan pasangan calon.

(yld/imk)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>