Istana Balas Kritikan The Economist soal Rupiah dan Infrastruktur

Jakarta – Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS, suku bunga acuan dan infrastruktur juga menjadi poin yang dikritik oleh majalah ekonomi asal Inggris, The Economist.

Majalah ini menyebutkan prospek 2019 tidak terlalu baik, karena bank sentral juga telah menaikkan suku bunga acuan sebanyak 6 kali dalam 9 bulan terakhir untuk menahan penurunan mata uang.

Staf khusus presiden, Ahmad Erani Yustika menjelaskan pada 2018 kondisi ekonomi dunia tidak berada dalam kondisi yang bugar. Hal ini membuat sebagian negara besar menggunakan kebijakan yang cenderung ketat agar stabilitas ekonomi terjaga.

Misalnya, yang menjadi faktor pendorong adalah kenaikan suku bunga bank sentral Amerika Serikat (AS) atau The Federal Reserve (The Fed), kenaikan harga minyak dan dampak perang dagang AS dan China.
“Kondisi tersebut menyebabkan tekanan pada neraca transaksi berjalan dan nilai tukar. Dengan berbagai kondisi yang terjadi, kenaikan suku bunga dilakukan oleh hampir seluruh bank sentral dengan besaran yang berbeda,” kata Erani dalam keterangannya, Sabtu (26/1/2019).

Menurut data Bank Indonesia (BI_, suku bunga acuan di Turki naik dari 8,25% pada Januari 2018 menjadi 24% pada Desember 2018. Korea Selatan naik dari 1,5% menjadi 1,75% Hong Kong naik dari 1,75% menjadi 2,75%.

India naik dari 6% menjadi 6,5% Filipina naik dari 3% menjadi 4,75%. Argentina naik dari 26,28% menjadi 60,31% dan Meksiko naik dari 7,25% menjadi 8,25%

“Selain lewat kebijakan moneter, pemerintah juga mengeluarkan beberapa langkah untuk menguragi tekanan pada neraca transaksi berjalan, seperti menaikkan PPh barang impor, penggunaan B20 untuk mengurangi impor BBM,” ujar Erani.

Infrastruktur

Kemudian infrastruktur juga masuk dalam poin kritik The Economist. Erani menjeaskan Rilis World Economic Forum 2017-2018, infrastruktur bukan lagi menjadi tiga masalah utama daya saing di Indonesia.

Dia menyebutkan pada tahun-tahun sebelumnya, infrastruktur bersama dengan korupsi dan inefisiensi birokrasi menjadi masalah utama di Indonesia.

Pembangunan infrastruktur telah menempatkan Indonesia menjadi negara yang berdaya saing. “Selain itu, infrastruktur juga mampu menekan inflasi ke level terendah dalam beberapa tahun terakhir,” ujar Erani.

Pada bagian lain, infrastruktur menjadi cara pemerintah untuk menjamin keadilan ekonomi bagi seluruh rakyat Indonesia.

“Selama ini, pembangunan infrastruktur terfokus di Jawa dan kini sudah disebar ke seluruh kawasan,” imbuh dia.

Kemudian, pemerintah juga memastikan pembangunan infrastruktur akan mendongkrak pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang (kesinambungan pembangunan).

(kil/hns)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *