Bawaslu Hentikan Laporan Pose Dua Jari, Anies: Pelajaran Bagi Semua

Jakarta

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menghentikan laporan dua jari Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Anies berharap putusan itu jadi pelajaran bersama.

“Saya apresiasi (putusan Bawaslu), mudah-mudahan ini menjadi pelajaran bagi semuanya supaya fokus pada substansi,” kata Anies di Ancol, Jakarta Utara, Jumat (11/1/2019).

Anies menuturkan banyak hal yang lebih substantif untuk menjadi fokus. Dia meminta kegiatan politik tidak dikaitkan dengan hal yang remeh.

“Ada banyak hal yang bisa dilaporkan, tapi kalau kita merespons pada setiap laporan tanpa memikirkan tentang substansinya, nanti proses kampanye kita menjadi proses kampanye yang fokus pada hal remeh temeh,” tutur Anies.

Anies sempat berpesan kepada Bawaslu untuk menggunakan akal sehat dalam menerima laporan. Dia mengapresiasi laporan tersebut

“Saya katakan di dalam ruangan itu gunakan keakalsehatan dalam menilai setiap laporan. Jadi kalau kita menggunakan akal sehat, kewajaran, maka laporan-laporan itu dinilai aja mana yang layak mana yang tidak,” ujar Anies.

Sebelumnya, Bawaslu menghentikan laporan kasus pose dua jari yang dilakukan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Penanganan laporan dihentikan karena tidak memenuhi unsur pidana.

“Laporan yang dilaporkan yang diduga ada pelanggaran yang dilakukan oleh terlapor itu tidak memenuhi unsur, sehingga dianggap tidak memenuhi unsur pidana dan tidak dapat dilanjutkan dalam proses selanjutnya,” ujar Ketua Bawaslu Bogor Irvan Firmansyah saat dihubungi.

Irvan mengatakan Anies dianggap tidak terbukti melanggar Undang-Undang 7 Tahun 2017 Pasal 282 tentang Pemilu. Menurutnya, tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa tindakan Anies menguntungkan atau merugikan salah satu pihak.

“Ya pertimbangannya kan unsur pasalnya yang disangkakan 282 juncto 547. Pasal 282 itu kan pejabat negara dilarang membuat keputusan atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu calon tertentu selama masa kampanye,” ujar Irvan.


(fdu/fdn) <!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Bawaslu Bogor Hentikan Laporan soal Kasus Pose Dua Jari Anies

JakartaBawaslu Bogor menghentikan laporan kasus pose dua jari yang dilakukan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Penanganan laporan dihentikan karena tidak memenuhi unsur pidana.

“Laporan yang dilaporkan yang diduga ada pelanggaran yang dilakukan oleh terlapor itu tidak memenuhi unsur, sehingga dianggap tidak memenuhi unsur pidana dan tidak dapat dilanjutkan dalam proses selanjutnya,” ujar Ketua Bawaslu Bogor Irvan Firmansyah saat dihubungi, Jumat (11/1/2019).

Irvan mengatakan Anies dianggap tidak terbukti melanggar Undang-undang 7 Tahun 2017 pasal 282 tentang Pemilu. Menurutnya, tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa tindakan Anies menguntungkan atau merugikan salah satu pihak.

“Ya pertimbangannya kan unsur pasalnya yang disangkakan 282 jo 547. Pasal 282 itu kan pejabat negara dilarang membuat keputusan atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu calon tertentu selama masa kampanye,” ujar Irvan.

“Berdasarkan hasil klarifikasi, baik keterangan pelapor maupun terlapor dan saksi-saksi, tidak ada yang bisa membuktikan bahwa terlapor ini telah membuat keputusan yang menguntungkan atau merugikan, jadi unsurnya tidak memenuhi,” sambugnya.

Selain itu, Irvan juga mengatakan Anies telah memberikan surat pemberitahuan kepada Kementerian Dalam Negeri untuk menghadiri acara tersebut. Iravan juga menyatakan acara yang dihadiri Anies bukan sebuah kampanye.

“Berdasarkan keterangan Pak Anies itu bahwa sudah menyampaikan pemberitahuan akan menghadiri acar tersebut ke Kemendagri. Untuk cuti itu kan ketika menghadiri kampanye, nah sementara kegiatan itu adalah rapat internal partai Gerindra yang rutin dilakukan setiap tahun jadi bukan menghadiri kampanye,” tuturnya.

Sebelumnya, Anies dilaporkan kepada Bawaslu oleh Garda Nasional untuk Rakyat (GNR). GNR menilai gestur dua jari itu merupakan simbol kampanye karena dilakukan dalam acara Konferensi Nasional Gerindra.

Anies dilaporkan karena berpose salam dua jari saat mendapat kesempatan berdiri di podium Konferensi Nasional Gerindra di Sentul International Convention Center, Sentul, Bogor, Jawa Barat, Senin (17/12).
(dwia/fdn)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Gerindra: Ancaman Pidana Bawaslu kepada Anies Sebuah Kezaliman

Sebelumnya, Komisioner Panwaslu Kabupaten Bogor Irvan Firmansyah membeberkan hasil klarifikasi terhadap Gubernur DKI  Jakarta Anies Baswedan, atas dugaan pelanggaran kampanye saat menghadiri Konfrensi Nasional Partai Gerindra.

Melalui sesi tanya jawab ringan selama tiga jam, Irvan menyatakan dugaan pelanggaran ini bisa mengarah ke ranah pidana. Hal ini sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 547 Undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Kita bahas, adalah khusus yang ada di pasal 547. Terkait dengan menguntungkan atau merugikan,” kata dia di Kantor Bawaslu, Jalan MH Thamrin, Jakarta, Senin (7/1/2019).

Pasal tersebut menjelaskan bahwa setiap pejabat negara yang dengan sengaja membuat/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Peserta Pemilu dalam masa Kampanye, memungkinkan untuk dipidana dengan hukuman penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).

“Jadi kita lihat, apakah pejabat negara mengambil keputusan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu selama masa kampanye, atau tidak ya,” jelas dia.

Meski demikian, Irvan mengatakan bahwa pihaknya masih mendalami temuan lain terkait dugaan pelanggaran kampanye yang dilakukan Anies.

“Jika sudah dirasa cukup kami akan melakukan pembahasan kedua di sentra Gakkumdu. Lalu, dipembahasan itu kita putuskan ada tindak pidana atau tidak,” Irvan menyudahi.

Reporter: Randy Ferdi Firdaus

Gubernur Anies Baswedan buka suara soal akan dimajukannya 3 nama pengganti Sandiaga Uno sebagai Wakil Gubernur DKI. Anies membocorkan salah satu syaratnya.

Saat Wali Kota Risma Berhadapan dengan 3 Pelajar Mabuk di Surabaya

Liputan6.com, Surabaya – Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Surabaya mendapati 3 pelajar Surabaya yang baru mengkonsumsi minuman keras, Sabtu (5/1/2019) dini hari tadi. Mereka pun dibawa ke Mako Satpol PP Kota Surabaya untuk dimintai keterangan lebih lanjut dan diberi bimbingan.

Mendengar informasi itu, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini atau Risma langsung mendatangi Mako Satpol PP. Meski duduk di kursi roda, Risma siap mengahadapi tiga pelajar itu.

Risma pun bertatap muka dengan ketiga pelajar. Dia menegaskan, minuman keras berpotensi merusak saraf. Apabila saraf otak mati, maka akan kesulitan untuk berpikir.

“Sekali minum-minuman keras itu, maka satu juta sel sarafmu mati. Apabila diterus-teruskan nanti tidak bisa mikir dan jadi bodoh,” kata Risma.

Risma pun memanggil orang tua ketiganya dan pihak sekolah. Setelah orang tua masing-masing pelajar datang, Risma meminta tiga pelajar itu untuk meminta maaf dengan mencium kaki orang tuanya.

“Cium kakinya. Kalian juga harus berjanji tidak minum-minuman lagi,” ujarnya.

Kepala Satpol PP Kota Surabaya Irvan Widyanto menjelaskan tiga pelajar itu terjaring yustisi yang dilakukan oleh tim Asuhan Rembulan Satpol PP Kota Surabaya. Mereka terjaring dini hari tadi sekitar pukul 04.40 WIB di Jalan Tanjung Anom, Gubeng, Surabaya.

“Setelah kami dalami, ternyata mereka minum-minuman di kafe kawasan Banyuurip,” kata Irvan di kantornya.

Pihaknya juga berencana melakukan penyisiran ke lokasi tempat ketiga pelajar minum-minuman keras. “Semoga tidak ada lagi pelajar yang kedapatan minum-minuman,” harapnya.

Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (DP5A) Surabaya, Chandra Oratmangun mengaku pemanggilan orang tua dan pihak sekolah untuk bersinergi memberikan pendampingan kepada mereka.

Ia juga mengimbau kepada para orang tua di Surabaya untuk mengawasi anak-anaknya supaya tidak mengenal miras.

“Anak-anak ini tugasnya hanya mempersiapkan masa depan mereka supaya sukses dan mempersiapkan masa depan bangsa ini,” ujarnya.

Ia juga mengajak anak-anak Surabaya untuk memanfaatkan lapangan olahraga dan free wifi yang sudah tersebar di berbagai titik di Kota Surabaya. Dengan cara itu, diharapkan tidak ada lagi kenakalan remaja di Kota Surabaya.

Saksikan video pilihan berikut ini:

Dengan berkursi roda, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini kembali memantau pengerjaan perbaikan Jalan Raya Gubeng yang ambles gunakan drone.

ICW Dukung KPK Borgol Tahanan Korupsi: Maling Ayam Saja Diborgol

Jakarta – Di awal tahun 2019 ini, KPK akan memborgol para tahanannya yang terjerat kasus korupsi. ICW mengapresiasi langkah KPK ini karena sudah sepantasnya para pihak yang terlibat korupsi diperlakukan layaknya pelaku kejahatan pada umumnya.

“Sah-sah saja jika memang KPK akan memborgol. Dalam tindak pidana umum, borgol ini lazim dipratikkan,” ujar Koordinator Divisi Korupsi Politik ICW, Donal Fariz, saat diwawancara detikcom, Rabu (2/1/2018).

Donal menambahkan, borgol juga sebagai simbol hilangnya kebebasan bagi para pelaku korupsi. Menurutnya, borgol memberi pesan yang baik kepada masyarakat agar menghindari korupsi.

“Maling ayam saja diborgol, masa mereka tidak? artinya borgol ini juga mengingatkan dan simbol hilangnya kebebasan atas kejahatan yang dilakukan,” ungkapnya.

Karena korupsi merupakan kejahatan pidana khusus, Donal menganggap butuh perlakuan khusus bagi para pelaku korupsi. Menurut Donal para pelaku korupsi tidak boleh sama diperlakukan seperti pelaku pidana umum.

“Ya treatment nya harus ekstra, contoh remisi kan lebih ketat. Itu karena mereka kejahatannya khusus,” ujarnya.

Tercatat sejak 2 Januari 2019, para tersangka KPK yang menjalani pemeriksaan di KPK mulai menggunakan borgol, selain tentunya memakai rompi tahanan warna oranye. Tersangka pertama yang memakai borgol itu adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cianjur Cecep Sobandi. Menyusul kemudian kakak ipar Bupati Cianjur Irvan Rivano Muchtar, Tubagus Cepy Sethiady, yang juga mengenakan borgol.

(rvk/yld)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Borgol untuk Tahanan Korupsi, Berawal dari Aspirasi

Jakarta – Belenggu di tangan bagi tahanan menjadi pilihan KPK mengawali tahun 2019. Komisi antirasuah itu merasa sudah saatnya para tahanan diborgol demi setidaknya merasakan malunya berurusan dengan hukum karena uang haram.

“Jadi salah satu ini (penggunaan borgol) bisa mengakibatkan agak sungkan, agak malulah kalau melakukan korupsi,” kata Ketua KPK Agus Rahardjo mengenai penerapan borgol itu, Jumat (28/12/2018).

Pemakaian borgol itu disebut Kabiro Humas KPK Febri Diansyah berlaku untuk tahanan yang ditempatkan di rumah tahanan (rutan) KPK atau dalam perkara yang ditangani oleh KPK. Apa alasannya borgol itu baru diterapkan tahun ini?

“Sebelumnya KPK telah menerima sejumlah masukan dari berbagai kalangan masyarakat terkait dengan perlakuan terhadap para tahanan KPK, baik yang sebelum atau setelah pemeriksaan di kantor KPK, atau pun dari rumah tahanan menuju tempat persidangan atau tempat lainnya. Salah satu hal yang mengemuka adalah aspek edukasi publik dan keamanan,” ucap Febri.

“KPK menerima masukan tersebut dan mempelajari kembali aspek hukum terkait dengan perlakuan terhadap tersangka atau terdakwa yang ditahan oleh KPK. Kami juga melakukan komparasi aturan pengelolaan tahanan oleh instansi penegak hukum lain,” imbuh Febri.

Tercatat per hari ini para tersangka KPK yang menjalani pemeriksaan di KPK mulai menggunakan borgol, selain tentunya memakai rompi tahanan warna oranye. Tersangka pertama yang memakai borgol itu adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cianjur Cecep Sobandi. Menyusul kemudian kakak ipar Bupati Cianjur Irvan Rivano Muchtar, Tubagus Cepy Sethiady, yang juga mengenakan borgol.

Tak hanya itu, tahanan KPK lain yang berstatus terdakwa juga diborgol. Tercatat di Pengadilan Tipikor Jakarta ada mantan Wakil Ketua Komisi VII DPR Eni Maulani Saragih dan di Pengadilan Tipikor Bandung yaitu terdakwa perkara suap terkait perizinan proyek Meikarta Billy Sindoro dan mantan Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Sukamiskin Wahid Husen.

Ironisnya, Eni malah merasa keren dengan memakai rompi tahanan oranye dengan paduan borgol di tangannya. “Ya kalau peraturannya seperti itu harus saya jalani. Saya nikmati saja, pakai baju oranye (rompi tahanan KPK) Jakmania, keren,” kata Eni.
(dhn/rvk)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Gebrakan Awal 2019, KPK Mulai Borgol Tahanan Korupsi

Liputan6.com, Jakarta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mulai menerapkan peraturan tentang pemborgolan tahanan korupsi. Aturan tersebut mirip seperti yang diterapkan aparat kepolisian kepada tahanan.

Berdasarkan pantauan Liputan6.com, salah satu tahanan KPK Tubagus Cepy Setiadhy tampak masuk ke Gedung KPK Kuningan Jakarta Selatan, dengan tangan diborgol untuk menjalani pemeriksaan. Kendati diborgol, para koruptor juga tetap memakai rompi tahanan KPK bewarna oranye.

Cepy merupakan salah satu tersangka kasus dugaan korupsi dana pendidikan Kabupaten Cianjur. Cepy hari ini diperiksa sebagai saksi untuk Bupati Cianjur nonaktif Irvan Rivano Muchtar. Cepy sendiri merupakan kakak ipar dari Irvan.

Sebelumnya, Ketua KPK Agus Rahardjo mengungkapkan rencana untuk menerapkan peraturan yang mengatur tentang pemborgolan tahanan usai menjalani pemeriksaan. Dia pun akan mempertimbangkan agar aturan tersebut dapat dimulai pada 2019.

“Kita udah punya Perkom (Peratutan Komisi) sebetulnya. Perkom itu mirip dengan teman-teman di kepolisian, begitu menjadi tersangka dan tahanan kemudian setelah keluar pemeriksaan itu kan diborgol,” jelas Agus Rahardjo di Gedung KPK Kuningan Jakarta Selatan, Jumat (28/12/2018).

Menikmati Hutan Mangrove dan Padang Lamun di Pengudang Bintan

Liputan6.com, Jakarta Pariwisata Bintan semakin indah. Banyak destinasi bagus di sana, salah satunya Pengudang Mangrove. Objek wisata ini berada di Kecamatan Teluk Sebong, Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau. Pengundang Mangrove dikelola kelompok masyarakat nelayan yang mengandalkan keberadaan hutan mangrove.

Menurut Kepala Dinas Pariwisata Bintan Luki Zaiman Prawira, pembukaan objek wisata Pengudang Mangrove sekaligus untuk mengkampanyekan pelestarian lingkungan, menjaga pohon mangrove, ekosistem dan habitatnya dari kerusakan.

Luki sangat mengapresiasi upaya warga yang telah bekerja keras mempromosikan paket wisata mangrove ini. Berbagai cara pun sudah dilakukan. Antara lain memposting pada media sosial seperti Facebook dan Instagram.

“Setelah kerja keras semua pihak, akhirnya kini Pengudang Mangrove benar-benar menjadi destinasi wisata kebanggaan masyarakat Bintan. Sudah banyak wisatawan lokal dan mancanegara yang mengunjungi tempat ini,” ujarnya, Minggu (30/12).

Luki memastikan wisatawan yang datang bakal terkesan dengan objek wisata ini. Wisatawan bisa mengikuti paket tur menjelajahi sungai mangrove Pengudang sejauh lebih kurang 4 kilometer. Sepanjang perjalanan, wisatawan akan dimanjakan dengan pemandangan pohon mangrove. Mulai dari spesies rhizophora, bruguiera, hingga xylocarpus. Tumbuh pula beragam jenis pandan dan palm di sana.

“Aktivitas nelayan penangkap ketam juga menjadi daya tarik tersendiri. Nelayan setempat biasa menangkap ketam dengan bubu. Jika beruntung, wisatawan pun bisa menyaksikan kawanan monyet yang bergelantungan di pohon. Ada pula berang-berang, biawak, dan beberapa jenis burung,” ungkapnya.

Melengkapi perjalanan tersebut, wisatawan bisa melihat keberadaan Batu Junjung. Dinamakan demikian, karena batu ini seolah-olah dijunjung oleh bebatuan lain. Namun, turis mancanegara asal Singapura lebih suka menyebutnya Philips Rock’s.

Kepala Dinas Pariwisata Kepulauan Riau Boeralimar menambahkan, wisatawan yang berkunjung di Pengudang Mangrove tidak hanya bisa berwisata di darat. Bagi yang suka menyelam, ada beberapa tempat yang biasa dipakai untuk aktivitas snorkeling. Wisatawan bisa bermain dengan ikan-ikan kecil dan menjelajah padang lamun.

“Sesekali juga akan muncul penyu dan ikan duyung di antara padang lamun tersebut. Sebab, kawasan laut Pengudang adalah daerah konservasi padang lamun, penyu hingga kuda laut. Termasuk ikan duyung atau dugong,” jelasnya.

Menurut International Union for Conservation of Nature (IUCN), duyung merupakan hewan rentan punah. Duyung juga termasuk satwa yang dilindungi pemerintah, berdasarkan PP No.7/ 1999. Kehidupan duyung bergantung pada keberadan padang lamun. Lamun bukan hanya sebagai rumah, tetapi juga makanan bagi satwa tersebut.

“Atas kesepakatan masyarakat, akhirnya duyung resmi menjadi ikon Bintan pada tahun 2010. Sejak itu, dibangun gapura, patung dan landmark duyung. Masyarakat juga mulai memproduksi cendera mata dan batik duyung,” terangnya.

Deputi Bidang Pengembangan Pemasaran I Kementerian Pariwisata Rizki Handayani, mengaku senang dengan pertumbuhan pariwisata Bintan.

“Pariwisata Bintan terus tumbuh. Destinasi-destinasi wisata berkembang sangat baik. Tentu ini akan memiliki pengaruh bagu wisatawan. Karena mereka mempunyai banyak pilihan saat berada di Bintan. Kita memberikan dukungan untuk pertumbuhan ini. Karena kita berharap bisa berdampak pada tingkat kunjungan wisatawan mancanegara, khususnya wisatawan cross border asal Malaysia dan Singapura,” papar Rizki, didampingi Kabid Pemasaran Area 2 (sumatera) Asdep Pemasaran I Kiagoos Irvan Faisal.

Sedangkan Menteri Pariwisata Arief Yahya menyatakan, Bintan mulai diperhitungkan sebagai daerah tujuan wisata. Bintan bisa diandalkan untuk menyasar wisatawan border area, yaitu Singapura dan Malaysia.

“Gencarnya promosi yang menyasar wisman di perbatasan, adalah langkah strategis dalam upaya mengejar target 20 juta wisman di tahun 2019. Terlebih, wisman perbatasan dapat diperoleh dengan relatif mudah dan cepat. Kontribusinya pun signifikan terhadap total kunjungan wisman. Apalagi Indonesia berbatasan lansung dengan beberapa negara. Termasuk Bintan yang ada di Kepulauan Riau,” jelasnya.

(*)

Jelang KasmaRUN 2018 and Pesta Tahun Baru 2019, Hunian Hotel di Bintan Melonjak Drastis

Liputan6.com, Bintan Daya tarik KasmaRUN 2018 and The New Year Eve Party di Bintan benar-benar luar biasa. Mampu memberikan multiplier effect positif. Buktinya, tingkat hunian kamar hotel dan apartemen di sekitar venue pun sold out.

KasmaRUN 2018 and The New Year Eve Party akan digelar, Senin (31/12). Lokasinya di Lagoi Bay, Bintan, Kepulauan Riau. Jelang bergulirnya event, kamar hotel dan apartemen di sekitar venue penuh. Total sampai berita ini diturunkan sudah ada 972 orang peserta yang sudah memesannya.

“Tingkat hunian hotel dan apartement di Bintan saat ini sangat positif. KasmaRUN ini menjadi salah satu treatment terbaik menghadirkan wisatawan di Bintan. Momentumnya bersamaan dengan tahun baru. Penuhnya tingkat okupansi jadi sinyal positif bagi perekonomian Bintan,” ungkap Kadispar Bintan Luki Zaiman Prawira, Sabtu (29/12) sore.

Memudahkan peserta, kamar hotel dan apartemen dijadikan satu paket dengan tiket KasmaRUN. Peserta tidak perlu lagi memikirkan lokasi strategis untuk menginap. Potensi KasmaRUN adalah menghasilkan perputaran uang Rp 485 Juta. Angka tersebut mengacu slot 40% peserta mancanegara atau berjumlah 388 wisman.

Didominasi peserta Singapura dan Malaysia, kemampuan spending wisman di Kepulauan Riau berkisar Rp 500 Ribu hingga Rp1 Juta per hari. Lalu, rata-rata length of stay para wisman berkisar 2,5 hari. Jumlah tersebut akan semakin membesar. Sebab, KasmaRUN menarik minat peserta lokal di luar Kepulauan Riau.

Deputi Bidang Pemasaran I Kemenpar Rizki Handayani Mustafa mengatakan, event ini positif.

“KasmaRUN event yang luar biasa. Sebab, mampu menghadirkan minimal 388 peserta mancanegara. Jumlah itu tentu belum dengan keluarganya. sebab, peserta pasti membawa serta keluarga, kerabat, atau sahabatnya. Sebab, KasmaRUN momen terbaik menyambut pergantian Tahun Baru 2019. Kehadiran mereka tentu bagus bagi perekonomian. Masyarakat bisa menikmati tambahan income,” kata Rizki.

Kuatnya arus masuk wisatawan memang tidak lepas dari kemasan KasmaRUN. Sebab, event ini ramah bagi keluarga. Buktinya, ada slot khusus bagi keluarga. Terbagi dalam 3 kategori, para peserta pun bisa memilih slot Family, Single, dan Couple. Kiki-sapaan Rizki Handayani menambahkan, KasmaRUN destinasi terbaik menikmati liburan.

“KasmaRUN adalah event keluarga. Mereka bisa berlari bersama menikmati eksotisnya view di sepanjang track. Setelah berlari, peserta juga bisa menikmati berbagai wahana yang ada di sana. Setelah itu lalu bersama-sama countdown menuju 2019. Jadi, pastikan event ini tidak terlewatkan,” kata Kiki lagi.

Mengakomodir kebutuhan keluarga, KasmaRUN juga menawarkan sejumlah destinasi. Seperti keunikan Rumah Imaji. Sesuai namanya, destinasi ini sarat imajinasi dengan spot foto 3D art. Ada juga Food Gram yang menjadi spot terbaik menikmati kuliner. Destinasi lainnya adalah Latern Park yang berupa taman lentera instagramable. Atau, meletakan gembok cinta di Love Lock.

Bagi penikmati wisata air, maka Pantai Lagoi destinasi terbaik. Pengunjung bisa bermain kayak, jetski, dan bersnokling ria. Bila ingin menikmati sunset penutup tahun 2018, maka Yeah Cafe adalah spot terbaik. Pengunjung juga bisa mencoba permainan odong-odong, mini train, dan scooter. Untuk cenderamata, silahkan datang ke Plaza Lagoi. Ada beragam produk yang ditawarkan di sana.

“KasmaRUN ini sebenarnya paket lengkap menikmati pesta pergantian tahun. Peserta bisa memacu adrenalin melalui lintasan lari. Berikutnya, lalu bergembira bersama menikmati malam pergantian tahun baru. Secara geografis, kawasan Bintan ini juga mudah dijangkau,” ujar Kabid Pemasaran Area II Asdep Pengembangan Pemasaran I Regional I Kemenpar Kiagoos Irvan Faisal.

Posisi Bintan memang strategis. Bintan dekat dengan Singapura dan Malaysia. Aksesibilitasnya juga mudah baik melalui udara atau jalur laut. Untuk jalur laut, ada banyak pilihan ferry dari Singapura dan Malaysia. Pun demikian dengan rute laut dari Batam.

“Ada banyak pilihan menuju Bintan. Pastikan Anda berada di sana sehari jelang event. Sebab, KasmaRUN memiliki banyak kemeriahan,” jelasnya lagi.

Menawarkan berbagai kemeriahan, KasmaRUN akan berbagi kegembiraan melalui DJ Performance, LED Dance, Live Music, dan Flash Mob. KasmaRUN juga menebar warna-warni melalui Games, Foam Party, Colour Party, Bazaar, Laser Party hingga Pesta Kembang Api. Mendengar progress positif KasmaRUN, apresiasi pun diberikan oleh Menteri Pariwisata (Menpar) Arief Yahya.

“KasmaRUN memang luar biasa. Keunikannya mampu menghadirkan banyak wisman. Mereka tentu juga sudah bersiap menikmati pesta pergantian Tahun Baru 2019. KasmaRUN ini spot terbaiknya karena ada banyak event yang ditawarkan. Silahkan berkunjung ke Bintan karena atraksi, aksesibilitas, dan juga amenitasnya terbaik. Enjoy Bintan, selamat Tahun Baru 2019,” tutup Menpar.

(*)

OTT ke-30 KPK di 2018 yang Jerat Pejabat PUPR Jadi Tersangka

JakartaKPK telah melakukan 30 kali operasi tangkap tangan (OTT) selama tahun 2018. Yang terbaru, OTT KPK berujung dijeratnya 4 pejabat Kementerian PUPR sebagai tersangka dugaan suap proyek sistem penyediaan air minum (SPAM).

OTT terhadap para pejabat Kementerian PUPR ini dilakukan pada Jumat (28/12/2018). Ada 20 orang yang diamankan saat itu.

“Diamankan 20 orang, yang terdiri dari pihak Kementerian PUPR dari unsur pejabat dan PPK sejumlah proyek yang dikelola Kementerian PUPR dan swasta dan pihak lain,” kata Wakil Ketua KPK Laode M Syarif saat dikonfirmasi.


Setelah melakukan pemeriksaan secara intensif, KPK kemudian menetapkan 8 orang tersangka. Mereka yang jadi tersangka terdiri dari unsur Kementerian PUPR, dan pihak swasta.

“KPK meningkatkan status penanganan perkara ke penyidikan serta menetapkan 8 orang tersangka,” kata Wakil Ketua KPK Saut Situmorang di Gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Minggu (30/12/2018).

Para tersangka yang diduga sebagai pemberi ialah Budi Suharto, Dirut PT WKE, Lily Sundarsih, Direktur PT WKE, Irene Irma, Direktur PT TSP, Yuliana Enganita Dibyo, Direktur PT TSP. Kemudian diduga sebagai penerima ialah Anggiat Partunggul Nahot Simaremare, Kepala Satker SPAM Strategis/ PPK SPAM Lampung, Meina Woro Kustinah, PPK SPAM Katulampa, Teuku Moch Nazar, Kepala Satker SPAM Darurat, Donny Sofyan Arifin, PPK SPAM Toba 1.

Kedelapan orang ini diduga menerima suap untuk mengatur lelang terkait proyek pembangunan SPAM tahun 2017-2018 di Umbulan 3 Pasuruan, Lampung, Toba 1 dan Katulampa agar dimenangkan oleh PT Wijaya Kusuma Emindo (WKE) dan PT Tashida Sejahtera Perkasa (TSP). Selain itu, ada 2 proyek lain yang juga diatur lelangnya yakni pengadaan pipa HDPE di Bekasi dan daerah bencana di Donggala, Palu, Sulteng.

Pada tahun 2017-2018 diduga kedua perusahaan itu memenangkan 12 paket proyek dengan nilai total Rp 429 miliar dengan nilai proyek terbesar ialah pembangunan SPAM kota Bandar Lampung, yaitu Rp 210 miliar. PT WKE dan PT TSP, disebut Saut, diduga memberi fee 10 persen dari nilai proyek. Kemudian, fee itu dibagi 7 persen untuk Kepala Satuan Kerja, dan 3 persen untuk Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

Sebelum OTT yang berujung penetapan para pejabat PUPR sebagai tersangka ini, KPK telah melakukan 29 kali OTT. Berikut daftarnya:

1. 4 Januari:
Bupati Hulu Sungai Tengah Abdul Latif

2. 3 Februari:
Bupati Jombang Nyono Suharli Wihandoko

3. 11 Februari:
Bupati Ngada Marianus Sae

4. 13 Februari:
Bupati Subang Imas Aryumningsih

5. 14 Februari:
Bupati Lampung Tengah Mustafa

6. 27 Februari:
Wali Kota Kendari Adriatma Dwi Putra

7. 12 Maret:
Hakim PN Tangerang Wahyu Widya Nurfitri

8. 10 April:
Bupati Bandung Barat Abu Bakar

9. 4 Mei:
Anggota DPR Amin Santono

10. 15 Mei:
Bupati Bengkulu Selatan Dirwan Mahmud

11. 23 Mei:
Bupati Buton Selatan Agus Feisal Hidayat

12. 4 Juni:
Bupati Purbalingga Tasdi

13. 6 Juni:
Wali Kota Blitar M Samanhudi Anwar

14. 6 Juni:
Bupati Tulungagung Syahri Mulyo

15. 3 Juli:
Gubernur Aceh Irwandi Yusuf dan Bupati Bener Meriah Ahmadi

16. 13 Juli:
Anggota DPR Eni Maulani Saragih

17. 17 Juli:
Bupati Labuhanbatu Pangonal Harahap

18. 21 Juli:
Kalapas Sukamiskin Wahyu Husen

19. 27 Juli:
Bupati Lampung Selatan Zainudin Hasan

20. 28 Agustus:
Hakim ad hoc Tipikor Medan Merry Purba

21. 3 Oktober:
Kepala Kantor Pajak Ambon, La Masikamba

22. 4 Oktober:
Wali Kota Pasuruan Setiyono

23. 14 Oktober:
Bupati Bekasi Neneng Hassanah Yasin

24. 24 Oktober:
Bupati Cirebon Sunjaya Purwadisastra

25. 26 Oktober:
Ketua Komisi B DPRD Kalimantan Tengah Borak Milton dan 3 anggota DPRD Kalteng lainnya

26. 18 November:
Bupati Pakpak Bharat Remigo Yolando Berutu

27. 28 November
Hakim PN Jaksel, Iswahyu Widodo, dan Irwan

28. 12 Desember:
Bupati Cianjur Irvan Rivano Muchtar

29. 18 Desember:
Deputi IV Kemenpora Mulyana dan 4 tersangka lainnya

30. 28 Desember:
4 orang pejabat Kementerian PUPR dan 4 pihak swasta lainnya.
(haf/haf)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>