OJK Diminta Tegas Tangani Kasus Gagal Bayar Asuransi

Liputan6.com, Jakarta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) saat ini tengah dihadapkan pada dua masalah gagal bayar perusahaan asuransi yaitu AJB Bumiputera 1912 atau Bumiputera dan Asuransi Jiwasraya melalui produk Saving Plan nya.

Terkait ini, Pengamat Asuransi, Irvan Rahardjo mendesak jajaran OJK lebih serius mengupayakan penyelamatan AJB Bumiputera 1912 atau Bumiputera. Dengan lambannya upaya OJK pasca gagalnya skenario restrukturisasi jilid pertama, dinilai akan memperburuk kondisi keuangan Bumiputera.

“Upaya menempatkan manajemen baru juga jalan di tempat. Karena hingga 21 Januari 2019 kemarin angka outstanding klaim Bumiputera sudah sampai Rp 2,7 triliun,” ujar Irvan, Rabu (6/2/2019).

Seperti diketahui, sejak diambil alih pada akhir 2016 silam jajaran OJK telah mengupayakan beberapa skenario penyelamatan mulai dari: pembentukan pengelola statuter, penerbitan saham baru (rights issue) oleh PT Evergreen Investco Tbk selaku investor baru Bumiputera, penunjukan manajemen baru, hingga pada penjajakan mitra strategis yang berasal dari luar negeri.

Namun, Irvan mengatakan, upaya ini cenderung sia-sia karena tidak menghasilkan solusi yang efektif dalam rangka penyelamatan Bumiputera.

Ia pun menilai jajaran OJK tidak memahami masalah yang tengah dihadapi Bumiputera dan mencari solusi.

“OJK gagal paham dan ini juga terjadi di (penyehatan) Jiwasraya. Coba lihat, sejak dikelola statuter aset Bumiputera malah menyusut dari Rp 8 triliun menjadi Rp 4 triliun,” kata Irvan yang juga mantan Komisaris Bumiputera ini.

2 dari 2 halaman

Konsisten

Berangkat dari hal itu, Irvan meminta jajaran OJK secara konsisten menjalankan tugas dan fungsi utama lembaganya mulai dari pengawasan, pengaturan hingga pada upaya afirmatif terhadap hak-hak konsumen.

Hal yang sama juga terjadi dalam penanganan kasus Jiwasraya.

“OJK itu buang badan ke Bumiputera. Cuci tangan dan tidak ada sense of crisis-nya. Artinya dia menganggap itu (gagal bayar) hal yang biasa dan itu diulangi di Jiwasraya,” tambah dia.

Oleh karena itu, Irvan menegaskan, sudah seharusnya jajaran OJK secara serius dan membenahi kondisi keuangan Bumiputera, sekaligus turut mendorong penyehatan Jiwasraya yang juga sedang mengalami nasih yang sama.

“Dia lupa bahwa selain punya fungsi pengawasan dan pengaturan, yang diabaikan fungsi ketiga yaitu fungsi konsumen. Jadi OJK sama sekali tidak melakukan afirmatif action terhadap hak-hak konsumen,” pungkas dia.

Pemberantasan Korupsi ala Jokowi Vs Prabowo Jelang Debat Pilpres 2019

Liputan6.com, Jakarta – Isu korupsi adalah tema ketiga dalam debat Pilpres 2019 edisi perdana. Tema sebelumnya adalah isu hukum dan hak asasi manusia (HAM). Adapun tema selanjutnya adalah terorisme.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan menggelar secara perdana debat Pilpres 2019 di Hotel Bidakara, Pancoran, Jakarta Selatan, Kamis (17/1/2019) mulai pukul 20.00 WIB.

Debat Pilpres 2019 yang perdana ini melibatkan dua pasangan calon (paslon) presiden dan calon wakil presiden (capres cawapres). Mereka adalah paslon nomor urut 01 Joko Widodo dan Ma’ruf Amin, serta paslon nomor urut 02 Prabowo Subianto dan Sandiaga Salahuddin Uno.

Acara debat dibagi menjadi enam segmen. Segmen pertama penyampaian visi misi, kedua dan ketiga menjawab pertanyaan para panelis. Segmen keempat dan kelima debat antarkandidat dan yang keenam adalah pernyataan dari masing-masing pasangan capres dan cawapres.

Moderator dalam debat perdana Pilpres 2019 adalah Ira Koesno dan Imam Priyono. Adapun enam panelis adalah Agus Rahardjo, Hikmahanto Juwana, Bagir Manan, Ahmad Taufan Damanik, Bivitri Susanti, dan Margarito Kamis.

Tentunya, tema debat Pilpres 2019 yang perdana ini akan menjadi pertaruhan bagi pasangan Jokowi-Ma’ruf dan Prabowo-Sandiaga dalam menjawab isu-isu yang menjadi pertanyaan publik.

2 dari 4 halaman

Jokowi-Ma’ruf Tawarkan 5 Program

Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf menawarkan lima program penegakan hukum kepada masyarakat apabila kembali dipercaya memimpin Indonesia pada periode 2019-2024.

“Dalam misi kami tawarkan adalah penegakan sistem hukum bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya,” kata Direktur Hukum TKN Jokowi-Ma’ruf, Ade Irvan Pulungan seperti dilansir Antara, Minggu, 13 Januari 2019.

Program pertama, kata dia, adalah melanjutkan penataan regulasi. Menurut Irvan regulasi soal penegakan hukum masih tumpang tindih antara pemerintah pusat dan daerah.

Irvan kemudian melanjutkan program yang kedua adalah melanjutkan reformasi sistem penegakan hukum.

“Itu perlu proses waktu dan kebersamaan serta itikad baik agar penegakan hukum efektif,” ujarnya.

Program ketiga, sambung dia, adalah meningkatkan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.

Ade mengatakan, Jokowi selama memimpin pemerintahan tidak pernah melindungi apabila ada menterinya yang terjerat kasus korupsi. Sehingga mempersilahkan diproses secara hukum.

“Program keempat penghormatan dan pemenuhan HAM karena ini menjadi sorotan nasional dan internasional. Namun ini tidak bisa dilihat kasus per kasus atau di saat pemerintahan saat ini saja karena ada kaitannya dengan yang lalu,” katanya.

Budaya Sadar Hukum

Program kelima menurut Ade, akan digalakkan budaya sadar hukum. Salah satu contohnya adalah telah melakukan tata kelola Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan perbaikan regulasi.

“Kami tawarkan lima program itu kepada pemilih agar fokus menciptakan penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya,” ujarnya.

Dia mengakui selama empat tahun pemerintahan Jokowi, masih banyak masalah hukum yang belum terselesaikan. Sehingga menjadi salah satu prioritas untuk diselesaikan ketika Jokowi terpilih kembali.

“Komitmen itu dituangkan dalam Nawacita Jilid II sehingga diharapkan penegakan hukum bisa berjalan lebih efektif,” ucap Irvan.

3 dari 4 halaman

Komitmen Prabowo-Sandiaga Berantas Korupsi Pejabat

Melihat maraknya praktik korupsi yang telah masuk ke dalam sendi-sendi kehidupan di RI, bukan hal yang luar biasa apabila rakyat menuntut capres dan cawapres di Pilpres 2019 memiliki komitmen dalam pemberantasan korupsi.

Dilihat dari visi misi Prabowo-Sandiaga, pasangan yang diusung oleh Gerindra, Demokrat, PKS dan PAN ini memiliki janji untuk mencegah korupsi terjadi di birokrasi Indonesia. Dengan cara penerapan manajemen terbuka dan akuntabel.

“Termasuk kerja sama dengan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), Kepolisian, Kejaksaan dan Kehakiman,” tulis visi misi Prabowo-Sandiaga dikutip merdeka.com, Sabtu, 27 Oktober 2018.

Dalam janjinya, Prabowo-Sandiaga juga akan menindak tegas para koruptor, pengedar narkoba dan pelaku perdagangan manusia. Dengan cara, penegakan hukum yang adil dan transparan.

Mereka juga komitmen untuk melakukan pencegahan korupsi di semua lini dengan cara manajemen terbuka dan akuntabel.

“Mengembangkan sistem smart government untuk meningkatkan kualitas pelayanan, guna mencegah manipulasi dan korupsi,” jelas Prabowo-Sandiaga.

Salah satu pelaku korupsi yang kerap ditangkap KPK adalah politikus. Baik di eksekutif dan legilsatif, pusat maupun daerah. Cara pencegahan korupsi dalam lini ini juga dilihat Prabowo-Sandiaga dengan cara melakukan kedaulatan tata kelola partai politik yang baik.

Sayang, di situ, Prabowo-Sandiaga tak menjabarkan detail bagaimana tata kelola yang baik tersebut. Tapi di sisi lain, Prabowo-Sandiaga juga dalam janjinya, ingin memperkuat lembaga perwakilan yang menyuarakan aspirasi rakyat.

Korupsi Pejabat Negara

Adapun Juru Debat Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Ahmad Riza Patria, mengungkapkan masalah korupsi yang melibatkan pejabat negara bakal diangkat dalam debat perdana Pilpres 2019 pada 17 Januari 2019.

Apalagi, imbuh dia, kasus korupsi di Indonesia semakin banyak pada era reformasi ini.

“Dulu yang korupsi cuma di level pimpinan pusat di atas. Sekarang sampai ke pemerintah daerah. Bahkan sampai ke kepala desa,” ucap Riza kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat, 11 Januari 2019.

Riza mengacu pada tindak operasi tangkap tangan (OTT) terhadap kepala daerah yang marak di pemerintahan Jokowi.

4 dari 4 halaman

Saksikan video pilihan berikut ini:

HEADLINE: Kubu Jokowi dan Prabowo Siapkan Amunisi, Debat Capres Bakal Panas?

Liputan6.com, Jakarta – Panggung ‘perang’ debat capres cawapres sudah berdiri di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan. Simulasi pun sudah dilakukan pasangan capres dan cawapres.

Dua kubu peserta Pilpres 2019 juga sibuk mempersiapkan amunisi untuk menciptakan kejutan-kejutan pada Kamis 17 Januari 2019 malam sejak beberapa hari lalu. Mulai dari rapat antara tim sukses dengan para calon, meminta wejangan politikus senior, hingga berlatih retorika, sudah dilakukan.

Semua demi meraih hati pemilih pemula dan swing voters di pemilu nanti. 

Pembina Klub English Debate Society Universitas Indonesia, Anna Amalyah Agus mengatakan, debat capres cawapres menjadi penting untuk mengubah persepsi publik.

“Debat menjadi penting mengingat saat ini publik sudah mengalami “framing” dari media massa/media sosial (baik petahana maupun penantang) yang belum menggali kontenstan secara menyeluruh,” ujar Anna, kepada Liputan6.com, Jakarta, Rabu 16 Januari 2019.

Terlebih, Dosen Fakultas Ekonomi UI ini mengatakan, debat dapat menggali pribadi seseorang secara mendalam. Baik dari sisi intelektualitas maupun kepribadian.

“Aktivitas debat dapat menggali seseorang secara mendalam dari sisi intelektualitas (kemampuan menganalisis, kemampuan berpikir cepat dan kemampuan mempresentasikan ide secara menarik) maupun dari sisi kepribadian (kesantunan pilihan kata, mengikuti ketentuan/peraturan yang berlaku dan pengelolaan emosi),” kata Anna.

Direktur Eksekutif Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia (Puskapol UI) Sri Budi Eko Wardani menilai, debat menjadi penting untuk membuat kampanye menjadi lebih dialogis. Debat capres cawapres menjadi ajang penyediaan informasi bagi warga agar bisa memilih dengan lebih rasional.

“Rasional dengan tanda kutip ya, tidak hanya didorong semata-mata karena emosional. Walau ada juga sedikit-sedikit, setidaknya bisa lebih kritis dalam menentukan pilihannya. Lebih tahu dengan risiko-risikonya ketika memilih pasangan A atau B,” ujar Sri Budi kepada Liputan6.com.

Sementara, baik kubu Jokowi-Maruf Amin maupun penantangnya, Prabowo-Sandiaga menyatakan siap tempur dengan amunisi penuh.

Sekretaris TKN Jokowi-Ma’ruf, Hasto Kristiyanto mengatakan, pasangan nomor satu ingin membuat debat bukan sekedar retorika. Jokowi-Ma’ruf juga akan memanfaatkan debat capres cawapres ini sebagai sarana untuk menampilkan karakter dasar mereka.

“Langkah-langkah persiapan sudah dilaksanakan dengan baik. Dan debat bukan sekedar retorika, debat itu justru mencerminkan kemurnian jiwa dari pemimpin itu dan karakter dasar dari pemimpin itu,” ucap Hasto di Posko Cemara, Rabu 16 Januari 2019.

Mereka juga sudah mengunci peluru debat capres cawapres untuk menyerang kubu lawan. Salah satunya, peluru yang berasal dari pidato kebangsaan Prabowo.

Kubu Prabowo-Sandiaga Uno pun sama. “Siap lahir batin, aman. Beliau dua hari ini, kemarin dan hari ini mematangkan di Hambalang bersama tim yang dipimpin Sudirman Said sebagai direktur konten dan debat, juga Pak Ferry Mursyidan Baldan, dan karena besok temanya hukum, korupsi, HAM, terorisme, juga dibantu sama Direktorat Hukum BPN Sufmi Dasco,” kata Juru Bicara BPN, Andre Rosiade, kepada Liputan6.com.

Ahli hukum tata negara dan pengamat politik Refli Harun memprediksi debat kali ini tidak akan sepanas yang dibayangkan masyarakat. Meski ada hal-hal yang akan menarik perhatian.

“Saya kira begini, tidaklah sefrontal itu. Tetap saja ada titik-titik yang barangkali akan cukup menarik terutama tentu yang kita nantikan serangan kubu Prabwo terhadap Jokowi karena kan biasa namanya penentang menyerang incumbent,” kata Refli saat dihubungi Liputan6.com, Rabu 16 Januari 2019.

Namun, akankah pertanyaan yang disiapkan baik oleh panelis maupun dua kubu, setajam yang dijanjikan?

Pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Siti Zuhro menilai, sekecil apapun kejutan di debat capres cawapres, ada kemungkinan dapat menimbulkan antusiasme masyarakat. Terutama untuk swing voters.

“Sekecil apapun debat capres-cawapres menarik dan tak menutup kemungkinan akan menimbulkan simpati dam antusiasme masyarakat. Apalagi untuk swing voters yang posisinya wait and see. Presentasi secara utuh paslon dengan menunjukkan mimik, gestur, gerakan tubuh, pernyataan-pernyataan dan atau argumen-argumennya akan dilihat dan diamati secara seksama,” ujar Siti Zuhro kepada Liputan6.com, Rabu 16 Januari 2019.

Oleh karena itu, kata dia, ada beberapa hal yang harus diperhatikan dan ditanyakan pada debat capres cawapres malam ini. Terutama isu penegakan hukum dan HAM.

Menurut dia, dua isu ini sangat krusial bagi Indonesia. Dia sendiri menyoroti dua hal di kedua isu tersebut.

Pertama, hukum yang dianggap masih runcing ke bawah dan tumpul ke atas. “Harus dibenahi serius Lemahnya hukum membuat penegakan keadilan sulit diwujudkan. Bahkan perlakuan tebang pilih acapkali terjadi karena kentalnya praktik politik hukum yang ada,” tutur Siti Zuhro.

Sementara, pada isu HAM, dia menyoroti kasus persekusi dan penganiayaan. Terlebih, lanjut dia, kasus HAM sering disepelekan.

“Masalah HAM acapkali disepelekan sehingga tak sedikit, baik individu maupun komunitas dan masyarakat merasa dirugikan oleh tak tegaknya HAM di Indonesia. Masalah persekusi dan penganiayaan merupakan pengabaian terhadap HAM,” Siti Zuhro menjelaskan.


Saksikan video terkait debat capres dan cawapres ini:

2 dari 3 halaman

Ubah Format Agar Hadirkan Lebih Banyak Kejutan

Direktur Eksekutif Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia (Puskapol UI) Sri Budi Eko Wardani pesimistis, debat capres cawapres efektif untuk merebut hati swing voters. Ketika, sambung dia, format debat masih seperti saat ini.

Menurut dia, debat itu seharusnya lebih menyasar ke segmen-segmen masyarakat. Misalnya, untuk buruh, pedagang, atau perempuan. 

“Dalam lima kali debat yang diselenggarakan, tidak ada debat yang bentuknya lebih menyasar buruh misalkan atau segmen perempuan. Pertanyaan-pertanyaan juga sudah ditentukan, ada kisi-kisi. Jadinya cuma formalitas dan show saja yang dibumbui dengan infografis-infografis, meme, dan polling yang sifatnya entertain dari media,” ujar Sri Budi kepada Liputan6.com.

Oleh karena itu, dia menyarankan agar debat capres cawapres selanjutnya digelar di tempat yang lebih merakyat dan tidak terfokus di Jakarta. KPU juga harus mengundang kelompok-kelompok masyarakat yang bukan bayaran atau berasal dari pendukung dua kubu, seperti asosiasi pedagang pasar.

Debat juga akan efektif ketika moderator atau panelis menyuguhkan pertanyaan dengan contoh kasus nyata sehingga lebih spesifik.

“Misalkan soal HAM, terkait isu minoritas dan mayoritas. Bagaimana cara mengatasi agar kasus seperti pemotongan salib pada makam di Yogyakarta tidak terulang? Jangan bertanya bagaimana penegakan hukum terkait HAM nantinya. Pertanyaan harus menjurus, lebih spesifik,” kata Sri Budi.

Menurut dia, memungkinkan bagi KPU untuk mengubah format untuk debat selanjutnya. Terlebih, sambung dia, tidak ada aturan yang menyebut secara spesifik bentuk debat.

“Jadi debat bakal lebih hidup, ada solusi, dan lebih banyak kejutan. Jika tidak, jadinya cuma packaging saja yang diperhatikan, cara bicaranya, cara berpakaian, cara berbicara dan bumbu-bumbunya, bahasa tubuh. Jadinya show saja substansinya yang lebih banyak karena debat ini formatnya seperti ini,” ucap Sri Budi.

3 dari 3 halaman

Mengintip Peluru Kedua Kubu

Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan ada empat isu yang diangkat pada debat capres cawapres perdana, Kamis (17/1/2019). Keempat tema itu yakni hukum, HAM, terorisme, dan korupsi. Tema ini diputuskan berdasarkan hasil finalisasi rapat internal.

Nah, kedua kubu telah menyusun sejumlah pertanyaan yang akan diajukan ke lawan pada debat malam ini. Berikut ini amunisi yang disiapkan kedua kubu dalam catatan Liputan6.com:

1. Isu HAM

Koordinator tim debat pasangan calon presiden nomor urut 01 Jokowi-Ma’ruf Amin, Abdul Kadir Karding mengatakan, pihaknya telah menyiapkan senjata terkait isu HAM. 

Karding menyebut, kasus pelanggaran HAM yang diduga dilakukan terhadap pasangan calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto bakal dibawa Jokowi-Ma’ruf Amin dalam debat.

Selama ini, nama Prabowo kerap diseret dalam dugaan penculikan aktivis saat menjadi Danjen Kopassus.

“Yang pertama soal kasus pelanggaran HAM dan penghilangan orang yang diduga dilakukan Pak Prabowo,” ujar Karding melalui pesan singkat, Jakarta, Selasa, 15 Januari 2019.

Sementara, kasus penyelesaian HAM masa lalu, dipandang bisa menjadi senjata oleh Prabowo-Sandiaga. Menurut juru bicara Advokasi dan Hukum Badan Pemenangan Nasional (BPN), Nasir Djamil, ini merupakan bahan materi debat yang akan disampaikan.

“Bagaimana menyelesaikan pelanggaran HAM masa lalu. Kemudian kasus-kasus terkait orang hilang,” kata Nasir saat dihubungi Merdeka.

Menurut dia, sampai sekarang sudah ada tujuh kasus pelanggaran HAM yang diberikan kepada Kejaksaan Agung dari Komnas HAM, di mana belum ditindaklanjuti. Ini yang menjadi konsen pihak Prabowo-Sandiaga.

“Sekarang kan sudah ada tujuh kasus pelanggaran HAM yang diberikan kepada Kejaksaan Agung diberikan kepada komnas HAM. Tapi kan belum ditindak lanjuti,” kata Nasir.

Anggota Komisi III DPR RI itu mengatakan salah satu referensi Prabowo-Sandi menyelesaikan HAM kedepan yaitu lewat pengadilan HAM Ad Hoc.

“Ya kita lihat nanti apakah kemudian ada pengadilan pengadilan Ad hoc HAM soal ini,” ucapnya.

2. Penegakan Hukum

Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf menawarkan lima program penegakan hukum kepada masyarakat apabila kembali dipercaya memimpin Indonesia pada periode 2019-2024.

“Dalam misi kami tawarkan adalah penegakan sistem hukum bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya,” kata Direktur Hukum TKN Jokowi-Ma’ruf, Ade Irvan Pulungan seperti dilansir Antara, Minggu, 13 Januari 2019.

Program pertama, kata dia, adalah melanjutkan penataan regulasi. Menurut Irvan regulasi soal penegakan hukum masih tumpang tindih antara pemerintah pusat dan daerah.

Irvan kemudian melanjutkan program yang kedua adalah melanjutkan reformasi sistem penegakan hukum.

“Itu perlu proses waktu dan kebersamaan serta itikad baik agar penegakan hukum efektif,” ujarnya.

Program ketiga, sambung dia, adalah meningkatkan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.

Ade mengatakan, Jokowi selama memimpin pemerintahan tidak pernah melindungi apabila ada menterinya yang terjerat kasus korupsi. Sehingga mempersilahkan diproses secara hukum.

“Program keempat penghormatan dan pemenuhan HAM karena ini menjadi sorotan nasional dan internasional. Namun ini tidak bisa dilihat kasus per kasus atau di saat pemerintahan saat ini saja karena ada kaitannya dengan yang lalu,” katanya.

Program kelima menurut Ade, akan digalakkan budaya sadar hukum. Salah satu contohnya adalah telah melakukan tata kelola Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan perbaikan regulasi.

“Kami tawarkan lima program itu kepada pemilih agar fokus menciptakan penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya,” ujarnya.

Dia mengakui selama empat tahun pemerintahan Jokowi, masih banyak masalah hukum yang belum terselesaikan. Sehingga menjadi salah satu prioritas untuk diselesaikan ketika Jokowi terpilih kembali.

“Komitmen itu dituangkan dalam Nawacita Jilid II sehingga diharapkan penegakan hukum bisa berjalan lebih efektif,” ucap Irvan.

Untuk masalah hukum, Politikus PKS Nasir Djamil menyebut pihaknya, akan lebih menekankan dalam soal transparansi dan akuntabilitas para penegak hukum. Ini menjadi fokus pihaknya.

Menurut dia, penegakan hukum yang adil juga ditentukan dari sikap pemimpin negara. Pasalnya, jika penguasanya tegas, maka hukum akan adil.

“Kalau penguasa punya sikap yang tegas, ya insyaallah (hukum akan adil),” tegasnya.

Juga soal kasus dugaan penyerangan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan.

Sandiaga Uno pun mengungkapkan peluang mengangkat kasus tersebut, terbuka lebar. Karena menurutnya, ini berkaitan dengan masalah korupsi yang sudah akut.

“Ada kemungkinan (bahas kasus Novel Baswedan) karena masalah korupsi itu kan sudah sangat akut ada di stadium 4 kalau kanker, kalau penyakit sudah sangat kronis,” kata Sandiaga di Jakarta.

Dia menuturkan, dengan mengangkat kasus-kasus yang sedang berjalan, justru akan lebih mudah. Karena akan langsung bersinggungan dengan rakyat.

“Secara kontekstual pasti akan lebih mudah untuk mengangkat topik-topik atau kasus-kasus yang sedang berjalan dan dirasakan oleh masyarakat. Mana yang sudah adil, mana yang belum dirasakan keadilannya nah ini yang menjadi tugas kita bersama-sama tim menyiapkan,” ucap Sandiaga.

3. Korupsi

Koordinator tim debat pasangan calon presiden nomor urut 01 Jokowi-Ma’ruf Amin, Abdul Kadir Karding mengatakan, akan mengangkat soal kasus yang sempat menyeret nama sang cawapres Sandiaga Uno. Nama bekas Wagub DKI Jakarta itu pernah disebutkan sebagai pemilik PT Duta Graha Indah (DGI) oleh mantan Bendum Partai Demokrat Nazaruddin.

“Kedua tentu, kita melihat bahwa KPK telah bekerja menggunakan kewenangannya untuk mengusut kejahatan atau korupsi korporasi. Saya kira salah satu yang mesti menjadi pertanyaan publik selama ini adalah kasus yang menimpa PT DGI di mana semua orang tahu komisarisnya adalah pasangan paslon 02,” kata Karding, tim debat pasangan Jokowi-Ma’ruf Amin.

KPK masih mengusut kasus kejahatan korupsi korporasi PT DGI. KPK menetapkan PT DGI sebagai tersangka dalam kasus proyek pembangunan Rumah Sakit Khusus Infeksi dan Pariwisata RS Universitas Udayana sejak 5 Juli 2017. Proyek tersebut diduga memakan kerugian negara hingga Rp 25 miliar. Diduga ada enam proyek yang terlibat.

Perusahaan yang kini berganti nama menjadi PT Nusa Konstruksi Enjiniring ini diketahui bermitra dengan Permai Grup milik terdakwa korupsi Wisma Atlet Muhammad Nazaruddin.

Karding menilai momentum debat itu menjadi tempat Prabowo dan Sandiaga untuk menjelaskan dua hal tersebut ke publik.

“Jadi ini tentu ruang dan hal strategis untuk kita minta penjelasannya kepada Pak Sandiaga Uno dan Pak Prabowo,” tandasnya.

Juru Debat Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Ahmad Riza Patria, mengungkapkan masalah korupsi yang melibatkan pejabat negara bakal diangkat dalam debat perdana Pilpres 2019 pada 17 Januari 2019.

Apalagi, imbuh dia, kasus korupsi di Indonesia semakin banyak pada era reformasi ini.

“Dulu yang korupsi cuma di level pimpinan pusat di atas. Sekarang sampai ke pemerintah daerah. Bahkan sampai ke kepala desa,” ucap Riza kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat, 11 Januari 2019.

Riza mengacu pada tindak operasi tangkap tangan (OTT) terhadap kepala daerah yang marak di pemerintahan Jokowi.

4. Terorisme

Selain itu, untuk teroris, Prabowo-Sandiaga akan melihat paham radikalisme dalam membangun teroris. Hal ini diungkapkan oleh Mantan Ketua KPK Busyro Muqqodas, yang diminta masukannya.

Dia mengungkapkan, Prabowo meminta masukannya dalam bidang korupsi, terorisme dan good governance (tata kelola pemerintahan yang baik).

“Itu bidang bidang yang selama ini ada kaitannya juga, terorisme itu kan tidak lepas dari radikalisme, radikalisme bisa muncul dari ketidakadilan sosial maupun kesenjangan ekonomi akibat dari tata kelola pemerintahan,” paparnya.

Busyro menekankan, dirinya sekadar akademisi dan bukan timses Prabowo-Sandi bidang materi debat.

“Yang penting saya beri masukan dipakai atau enggak saya kan enggak ikut berperan lagi (sebagai pejabat). Tidak termasuk dalam timses atau struktural, jadi lebih saya sebagai akademisi dan praktisi,” ucapnya.

Paslon nomor urut 01 Jokowi-Ma’ruf menitikberatkan pada penindakan hukum untuk mengatasi terorisme. Selain itu, dalam visi-misi yang dikumpulkan ke KPU, mereka juga berjanji akan mengurangi radikalisme.

Berikut kutipan visi-misi Jokowi-Ma’ruf terkait penanggulangan terorisme:

“Meningkatkan upaya terpadu untuk menanggulangi terorisme, mulai dari peningkatan pemahaman ideologi negara untuk mengurangi radikalisme, pengembangan sistem pendidikan, hingga penguatan sistem penegakan hukum untuk mengatasi tindakan terorisme.”

Bawaslu Hentikan Laporan Pose Dua Jari, Anies: Pelajaran Bagi Semua

Jakarta

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menghentikan laporan dua jari Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Anies berharap putusan itu jadi pelajaran bersama.

“Saya apresiasi (putusan Bawaslu), mudah-mudahan ini menjadi pelajaran bagi semuanya supaya fokus pada substansi,” kata Anies di Ancol, Jakarta Utara, Jumat (11/1/2019).

Anies menuturkan banyak hal yang lebih substantif untuk menjadi fokus. Dia meminta kegiatan politik tidak dikaitkan dengan hal yang remeh.

“Ada banyak hal yang bisa dilaporkan, tapi kalau kita merespons pada setiap laporan tanpa memikirkan tentang substansinya, nanti proses kampanye kita menjadi proses kampanye yang fokus pada hal remeh temeh,” tutur Anies.

Anies sempat berpesan kepada Bawaslu untuk menggunakan akal sehat dalam menerima laporan. Dia mengapresiasi laporan tersebut

“Saya katakan di dalam ruangan itu gunakan keakalsehatan dalam menilai setiap laporan. Jadi kalau kita menggunakan akal sehat, kewajaran, maka laporan-laporan itu dinilai aja mana yang layak mana yang tidak,” ujar Anies.

Sebelumnya, Bawaslu menghentikan laporan kasus pose dua jari yang dilakukan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Penanganan laporan dihentikan karena tidak memenuhi unsur pidana.

“Laporan yang dilaporkan yang diduga ada pelanggaran yang dilakukan oleh terlapor itu tidak memenuhi unsur, sehingga dianggap tidak memenuhi unsur pidana dan tidak dapat dilanjutkan dalam proses selanjutnya,” ujar Ketua Bawaslu Bogor Irvan Firmansyah saat dihubungi.

Irvan mengatakan Anies dianggap tidak terbukti melanggar Undang-Undang 7 Tahun 2017 Pasal 282 tentang Pemilu. Menurutnya, tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa tindakan Anies menguntungkan atau merugikan salah satu pihak.

“Ya pertimbangannya kan unsur pasalnya yang disangkakan 282 juncto 547. Pasal 282 itu kan pejabat negara dilarang membuat keputusan atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu calon tertentu selama masa kampanye,” ujar Irvan.


(fdu/fdn) <!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Bawaslu Bogor Hentikan Laporan soal Kasus Pose Dua Jari Anies

JakartaBawaslu Bogor menghentikan laporan kasus pose dua jari yang dilakukan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Penanganan laporan dihentikan karena tidak memenuhi unsur pidana.

“Laporan yang dilaporkan yang diduga ada pelanggaran yang dilakukan oleh terlapor itu tidak memenuhi unsur, sehingga dianggap tidak memenuhi unsur pidana dan tidak dapat dilanjutkan dalam proses selanjutnya,” ujar Ketua Bawaslu Bogor Irvan Firmansyah saat dihubungi, Jumat (11/1/2019).

Irvan mengatakan Anies dianggap tidak terbukti melanggar Undang-undang 7 Tahun 2017 pasal 282 tentang Pemilu. Menurutnya, tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa tindakan Anies menguntungkan atau merugikan salah satu pihak.

“Ya pertimbangannya kan unsur pasalnya yang disangkakan 282 jo 547. Pasal 282 itu kan pejabat negara dilarang membuat keputusan atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu calon tertentu selama masa kampanye,” ujar Irvan.

“Berdasarkan hasil klarifikasi, baik keterangan pelapor maupun terlapor dan saksi-saksi, tidak ada yang bisa membuktikan bahwa terlapor ini telah membuat keputusan yang menguntungkan atau merugikan, jadi unsurnya tidak memenuhi,” sambugnya.

Selain itu, Irvan juga mengatakan Anies telah memberikan surat pemberitahuan kepada Kementerian Dalam Negeri untuk menghadiri acara tersebut. Iravan juga menyatakan acara yang dihadiri Anies bukan sebuah kampanye.

“Berdasarkan keterangan Pak Anies itu bahwa sudah menyampaikan pemberitahuan akan menghadiri acar tersebut ke Kemendagri. Untuk cuti itu kan ketika menghadiri kampanye, nah sementara kegiatan itu adalah rapat internal partai Gerindra yang rutin dilakukan setiap tahun jadi bukan menghadiri kampanye,” tuturnya.

Sebelumnya, Anies dilaporkan kepada Bawaslu oleh Garda Nasional untuk Rakyat (GNR). GNR menilai gestur dua jari itu merupakan simbol kampanye karena dilakukan dalam acara Konferensi Nasional Gerindra.

Anies dilaporkan karena berpose salam dua jari saat mendapat kesempatan berdiri di podium Konferensi Nasional Gerindra di Sentul International Convention Center, Sentul, Bogor, Jawa Barat, Senin (17/12).
(dwia/fdn)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Gerindra: Ancaman Pidana Bawaslu kepada Anies Sebuah Kezaliman

Sebelumnya, Komisioner Panwaslu Kabupaten Bogor Irvan Firmansyah membeberkan hasil klarifikasi terhadap Gubernur DKI  Jakarta Anies Baswedan, atas dugaan pelanggaran kampanye saat menghadiri Konfrensi Nasional Partai Gerindra.

Melalui sesi tanya jawab ringan selama tiga jam, Irvan menyatakan dugaan pelanggaran ini bisa mengarah ke ranah pidana. Hal ini sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 547 Undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Kita bahas, adalah khusus yang ada di pasal 547. Terkait dengan menguntungkan atau merugikan,” kata dia di Kantor Bawaslu, Jalan MH Thamrin, Jakarta, Senin (7/1/2019).

Pasal tersebut menjelaskan bahwa setiap pejabat negara yang dengan sengaja membuat/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Peserta Pemilu dalam masa Kampanye, memungkinkan untuk dipidana dengan hukuman penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).

“Jadi kita lihat, apakah pejabat negara mengambil keputusan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu selama masa kampanye, atau tidak ya,” jelas dia.

Meski demikian, Irvan mengatakan bahwa pihaknya masih mendalami temuan lain terkait dugaan pelanggaran kampanye yang dilakukan Anies.

“Jika sudah dirasa cukup kami akan melakukan pembahasan kedua di sentra Gakkumdu. Lalu, dipembahasan itu kita putuskan ada tindak pidana atau tidak,” Irvan menyudahi.

Reporter: Randy Ferdi Firdaus

Gubernur Anies Baswedan buka suara soal akan dimajukannya 3 nama pengganti Sandiaga Uno sebagai Wakil Gubernur DKI. Anies membocorkan salah satu syaratnya.

Saat Wali Kota Risma Berhadapan dengan 3 Pelajar Mabuk di Surabaya

Liputan6.com, Surabaya – Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Surabaya mendapati 3 pelajar Surabaya yang baru mengkonsumsi minuman keras, Sabtu (5/1/2019) dini hari tadi. Mereka pun dibawa ke Mako Satpol PP Kota Surabaya untuk dimintai keterangan lebih lanjut dan diberi bimbingan.

Mendengar informasi itu, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini atau Risma langsung mendatangi Mako Satpol PP. Meski duduk di kursi roda, Risma siap mengahadapi tiga pelajar itu.

Risma pun bertatap muka dengan ketiga pelajar. Dia menegaskan, minuman keras berpotensi merusak saraf. Apabila saraf otak mati, maka akan kesulitan untuk berpikir.

“Sekali minum-minuman keras itu, maka satu juta sel sarafmu mati. Apabila diterus-teruskan nanti tidak bisa mikir dan jadi bodoh,” kata Risma.

Risma pun memanggil orang tua ketiganya dan pihak sekolah. Setelah orang tua masing-masing pelajar datang, Risma meminta tiga pelajar itu untuk meminta maaf dengan mencium kaki orang tuanya.

“Cium kakinya. Kalian juga harus berjanji tidak minum-minuman lagi,” ujarnya.

Kepala Satpol PP Kota Surabaya Irvan Widyanto menjelaskan tiga pelajar itu terjaring yustisi yang dilakukan oleh tim Asuhan Rembulan Satpol PP Kota Surabaya. Mereka terjaring dini hari tadi sekitar pukul 04.40 WIB di Jalan Tanjung Anom, Gubeng, Surabaya.

“Setelah kami dalami, ternyata mereka minum-minuman di kafe kawasan Banyuurip,” kata Irvan di kantornya.

Pihaknya juga berencana melakukan penyisiran ke lokasi tempat ketiga pelajar minum-minuman keras. “Semoga tidak ada lagi pelajar yang kedapatan minum-minuman,” harapnya.

Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (DP5A) Surabaya, Chandra Oratmangun mengaku pemanggilan orang tua dan pihak sekolah untuk bersinergi memberikan pendampingan kepada mereka.

Ia juga mengimbau kepada para orang tua di Surabaya untuk mengawasi anak-anaknya supaya tidak mengenal miras.

“Anak-anak ini tugasnya hanya mempersiapkan masa depan mereka supaya sukses dan mempersiapkan masa depan bangsa ini,” ujarnya.

Ia juga mengajak anak-anak Surabaya untuk memanfaatkan lapangan olahraga dan free wifi yang sudah tersebar di berbagai titik di Kota Surabaya. Dengan cara itu, diharapkan tidak ada lagi kenakalan remaja di Kota Surabaya.

Saksikan video pilihan berikut ini:

Dengan berkursi roda, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini kembali memantau pengerjaan perbaikan Jalan Raya Gubeng yang ambles gunakan drone.

ICW Dukung KPK Borgol Tahanan Korupsi: Maling Ayam Saja Diborgol

Jakarta – Di awal tahun 2019 ini, KPK akan memborgol para tahanannya yang terjerat kasus korupsi. ICW mengapresiasi langkah KPK ini karena sudah sepantasnya para pihak yang terlibat korupsi diperlakukan layaknya pelaku kejahatan pada umumnya.

“Sah-sah saja jika memang KPK akan memborgol. Dalam tindak pidana umum, borgol ini lazim dipratikkan,” ujar Koordinator Divisi Korupsi Politik ICW, Donal Fariz, saat diwawancara detikcom, Rabu (2/1/2018).

Donal menambahkan, borgol juga sebagai simbol hilangnya kebebasan bagi para pelaku korupsi. Menurutnya, borgol memberi pesan yang baik kepada masyarakat agar menghindari korupsi.

“Maling ayam saja diborgol, masa mereka tidak? artinya borgol ini juga mengingatkan dan simbol hilangnya kebebasan atas kejahatan yang dilakukan,” ungkapnya.

Karena korupsi merupakan kejahatan pidana khusus, Donal menganggap butuh perlakuan khusus bagi para pelaku korupsi. Menurut Donal para pelaku korupsi tidak boleh sama diperlakukan seperti pelaku pidana umum.

“Ya treatment nya harus ekstra, contoh remisi kan lebih ketat. Itu karena mereka kejahatannya khusus,” ujarnya.

Tercatat sejak 2 Januari 2019, para tersangka KPK yang menjalani pemeriksaan di KPK mulai menggunakan borgol, selain tentunya memakai rompi tahanan warna oranye. Tersangka pertama yang memakai borgol itu adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cianjur Cecep Sobandi. Menyusul kemudian kakak ipar Bupati Cianjur Irvan Rivano Muchtar, Tubagus Cepy Sethiady, yang juga mengenakan borgol.

(rvk/yld)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Borgol untuk Tahanan Korupsi, Berawal dari Aspirasi

Jakarta – Belenggu di tangan bagi tahanan menjadi pilihan KPK mengawali tahun 2019. Komisi antirasuah itu merasa sudah saatnya para tahanan diborgol demi setidaknya merasakan malunya berurusan dengan hukum karena uang haram.

“Jadi salah satu ini (penggunaan borgol) bisa mengakibatkan agak sungkan, agak malulah kalau melakukan korupsi,” kata Ketua KPK Agus Rahardjo mengenai penerapan borgol itu, Jumat (28/12/2018).

Pemakaian borgol itu disebut Kabiro Humas KPK Febri Diansyah berlaku untuk tahanan yang ditempatkan di rumah tahanan (rutan) KPK atau dalam perkara yang ditangani oleh KPK. Apa alasannya borgol itu baru diterapkan tahun ini?

“Sebelumnya KPK telah menerima sejumlah masukan dari berbagai kalangan masyarakat terkait dengan perlakuan terhadap para tahanan KPK, baik yang sebelum atau setelah pemeriksaan di kantor KPK, atau pun dari rumah tahanan menuju tempat persidangan atau tempat lainnya. Salah satu hal yang mengemuka adalah aspek edukasi publik dan keamanan,” ucap Febri.

“KPK menerima masukan tersebut dan mempelajari kembali aspek hukum terkait dengan perlakuan terhadap tersangka atau terdakwa yang ditahan oleh KPK. Kami juga melakukan komparasi aturan pengelolaan tahanan oleh instansi penegak hukum lain,” imbuh Febri.

Tercatat per hari ini para tersangka KPK yang menjalani pemeriksaan di KPK mulai menggunakan borgol, selain tentunya memakai rompi tahanan warna oranye. Tersangka pertama yang memakai borgol itu adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cianjur Cecep Sobandi. Menyusul kemudian kakak ipar Bupati Cianjur Irvan Rivano Muchtar, Tubagus Cepy Sethiady, yang juga mengenakan borgol.

Tak hanya itu, tahanan KPK lain yang berstatus terdakwa juga diborgol. Tercatat di Pengadilan Tipikor Jakarta ada mantan Wakil Ketua Komisi VII DPR Eni Maulani Saragih dan di Pengadilan Tipikor Bandung yaitu terdakwa perkara suap terkait perizinan proyek Meikarta Billy Sindoro dan mantan Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Sukamiskin Wahid Husen.

Ironisnya, Eni malah merasa keren dengan memakai rompi tahanan oranye dengan paduan borgol di tangannya. “Ya kalau peraturannya seperti itu harus saya jalani. Saya nikmati saja, pakai baju oranye (rompi tahanan KPK) Jakmania, keren,” kata Eni.
(dhn/rvk)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Gebrakan Awal 2019, KPK Mulai Borgol Tahanan Korupsi

Liputan6.com, Jakarta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mulai menerapkan peraturan tentang pemborgolan tahanan korupsi. Aturan tersebut mirip seperti yang diterapkan aparat kepolisian kepada tahanan.

Berdasarkan pantauan Liputan6.com, salah satu tahanan KPK Tubagus Cepy Setiadhy tampak masuk ke Gedung KPK Kuningan Jakarta Selatan, dengan tangan diborgol untuk menjalani pemeriksaan. Kendati diborgol, para koruptor juga tetap memakai rompi tahanan KPK bewarna oranye.

Cepy merupakan salah satu tersangka kasus dugaan korupsi dana pendidikan Kabupaten Cianjur. Cepy hari ini diperiksa sebagai saksi untuk Bupati Cianjur nonaktif Irvan Rivano Muchtar. Cepy sendiri merupakan kakak ipar dari Irvan.

Sebelumnya, Ketua KPK Agus Rahardjo mengungkapkan rencana untuk menerapkan peraturan yang mengatur tentang pemborgolan tahanan usai menjalani pemeriksaan. Dia pun akan mempertimbangkan agar aturan tersebut dapat dimulai pada 2019.

“Kita udah punya Perkom (Peratutan Komisi) sebetulnya. Perkom itu mirip dengan teman-teman di kepolisian, begitu menjadi tersangka dan tahanan kemudian setelah keluar pemeriksaan itu kan diborgol,” jelas Agus Rahardjo di Gedung KPK Kuningan Jakarta Selatan, Jumat (28/12/2018).