Said Didu Bela Sudirman Said Soal Polemik Akusisi Freeport

Liputan6.com, Jakarta – Mantan Staf Khusus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Said Didu menanggapi pernyataan Mantan Menteri ESDM, Sudirman Said yang menyebut Presiden Jokowi bertemu diam-diam dengan Bos PT Freeport, James R Moffett.

Menurut Said Didu, pernyataan Sudirman Said tidak merugikan siapapun. “Saya pikir pak Dirman tak nyatakan apa-apa, tidak ada pendapat pak dirman merugikan,” kata Said di Jakarta, Jumat (22/2/2019).

Said pun menyinggung soal negosiasi Freeport yang menurutnya hanya sebagai target politik, bukan benar-benar untuk kepentingan bangsa.

Menurut Said Didu, saat perunding 2015-2016, Menko Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan sudah menyatakan untuk berhenti berunding dengan Freeport. Karena harus menunggu 2019. Selain itu karena masih ada dua tahun lagi sebelum masa kontrak habis.

“Tapi ternyata belum sampai itu berunding kan, berarti kan target politik kan,” tegas dia.

Bukti bahwa perundingan Freeport adalah target politik, menurutnya pembelian saham Freeport 51 persen seakan-akan adalah prestasi.

“Mungkin pertimbangan bisnisnya agak dikesampingkan seperti halnya kan pembangunan jalan tol, itu kan target politik kan, akhirnya kan mahal. Infrastruktur banyak sekali target politik. jadi saya katakan ini menjadi biaya pencitraan yang mahal,” ujar dia. 

Said Didu menyatakan Freeport telah mendapatkan lima keuntungan dari pengambilan saham oleh Indonesia. Keuntungan pertama, menurut dia Freeport dapat uang cash sebesar Rp54 triliun. Kedua, Freeport dapat kepastian perpanjangan dari perubahan kontrak karya menjadi UPK sampai 2041.

“Ketiga, dapat kepastian pajak sampai 2041. Keempat, terbebas dari tuntutan perbaikan lingkungan dan kelima dia terbebas dari berkurang kewajibannya investasi smelter, karena mayoritas kan sekarang harus inalum. itu yang didapat freeport,” sambung dia. 

Sementara itu, menurut Said Didu, dari pembelian saham Freeport ini Indonesia malah menelan banyak kerugian.

“Kerugiannya lagi, Indonesia dapat kewajiban memperbaiki lingkungan. Indonesia kemungkinan akan dapat laba tapi kemungkinan dapat resiko juga jika bertambahnya saham,” ucap Said Didu.

 

 

2 dari 2 halaman

Bantahan Jokowi

Soal pertemuan dengan bos Freeport  Presiden Jokowi mengakui adanya pertemuan dengan James R Moffet yang saat itu adalah bos Freeport McMoran Inc. Namun Jokowi membantah jika pertemuan itu disebut rahasia.

Ini sekaligus menepis pernyataan yang dilontarkan mantan Menteri ESDM Sudirman Said yang menyebut bahwa Jokowi menggelar pertemuan rahasia dengan bos Freeport pada 2015.

“Enggak sekali dua kali ketemu. Kok diam-diam. Ketemu bolak-balik, enggak ketemu sekali dua kali,” ujar Jokowi usai menghadiri pelatihan saksi yang digelar Tim Kampanye Nasional (TKN) di Hotel El Royal Kelapa Gading, Jakarta Utara, Rabu (20/2/2019).

Kepala Negara kembali menegaskan, pertemuan itu tidak dilakukan secara rahasia. Pertemuan digelar beberapa kali dalam kaitannya dengan masa depan PT Freeport Indonesia.

“Ya perpanjangan, dia kan minta perpanjangan. Pertemuan bolak-balik memang yang diminta perpanjangan, terus apa? Diam-diam gimana? pertemuan bolak-balik. Kalau pertemuan pasti ngomong, enggak diam diam,” kata Jokowi.

Menurutnya, pertemuan antara kepala negara dengan pengusaha adalah hal biasa. Apalagi kaitannya dengan kekayaan negara yang harus dijaga pemerintah. Sehingga tidak perlu ada yang dirahasiakan.

Dalam pertemuan dengan bos Freeport itu, Mantan Gubernur DKI Jakarta ini menegaskan komitmen pemerintah Indonesia untuk menjadi pemegang saham paling besar Freeport Indonesia.

“Ya kita ini kan diminta untuk perpanjangan, diminta untuk, tapi sejak awal saya sampaikan, bahwa kita memiliki keinginan itu (untuk menguasai 51 persen saham), masa enggak boleh,” tegas Jokowi.

 

Reporter: Raynaldo Ghiffari Lubabah

 

Saksikan Video Pilihan Berikut Ini:  

Selenggarakan MotoGP, Indonesia Bisa Tiru Kesuksesan Ajang MXGP

Jakarta – Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) mengatakan Indonesia siap menggelar event balap bergengsi sekelas MotoGP pada 2021 nanti.

Untuk mewujudkan hal tersebut, sebuah fasilitas sirkuit dengan konsep sirkuit jalan raya sedang disiapkan di Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat.

Yang menjadi pertanyaan, apakah dengan waktu persiapan sekitar 2 tahun lebih, sirkuit balap di Mandalika tersebut bisa rampung dan layak digunakan?

Menurut pengamatan dari Senior Manager Safety Riding and Motorsport PT Astra Honda Motor (AHM) Anggono Iriawan, itu semua tergantung dari biaya dan kecepatan pengerjaan.

“Saya nggak tahu apakah keburu secara infrastruktur maupun fasilitas pendukung. Tapi kembali lagi kan soal hitung-hitungan budget. Ibarat bangun rumah kalau dikebut sebulan bisa jadi. Jadi tergantung speed sama budget,” kata Anggono, kepada detikOto melalui sambungan telepon, Jum’at (22/2/2019).

Jikapun Sirkuit Mandalika sudah benar-benar sudah terealisasi, apakah nantinya sirkuit tersebut harus menyelenggarakan balap di level bawah dulu seperti AARC atau WSBK misalnya, sebelum benar – benar siap menggelar MotoGP?

“Kami rasa nggak juga sih. Jadi steping yang dimaksud itu bukan steping soal kejuaraan. Intinya saat dia (pengembang) mempersiapkan suatu tempat (sirkuit) terus itu memenuhi kriteria (Dorna dan FIM), ya udah itu pasti jalan,” lanjut Anggono.

Terkait rencana penyelenggaraan MotoGP di Indonesia pada 2021, menurut Anggono Indonesia bisa mencontoh kesuksesan penyelenggaraan balap MXGP di Pangkal Pinang dan Semarang, yang dimulai sejak 2017 lalu.

“Sama kayak MXGP, kita sebelumnya nggak pernah punya kejuaraan di Asia. Sampai beberapa tahun, tahu-tahu MXGP datang. Ya selama itu memenuhi kriterianya FIM dan Dorna. Saya yakin ya dari semua aspek ya. Aspek safety, aspek bisnis ya, itu pasti jalan,” katanya lagi.

“Untuk Sirkuit (Mandalika) kan sudah masuk di agendanya di Dorna. Pasti mereka punya segala tahapan untuk proses eksekusinya kan. Intinya saya berpikir positif dan kami berharap bisa terealisasi,” pungkas Anggono. (lua/lth)

Kementan: Tidak Benar Perusahaan Pakan Impor Gandum Hingga 3,1 Juta Ton di 2017

Liputan6.com, Jakarta Kementerian Pertanian melalui Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan I Ketut Diarmita, mengklarifikasi kekeliruan informasi yang beredar, bahwa terjadi impor gandum untuk menggantikan impor jagung pakan yang terus dibatasi Pemerintah.

“Impor gandum pakan bukan sebagai pengganti jagung, melainkan sebagai salah satu komponen formula pakan ternak, karena gandum tidak diproduksi di dalam negeri”, ujar I Ketut Diarmita saat ditemui di ruang kerjanya Kantor Pusat Kementerian Pertanian, Jakarta, Kamis (21/02).

Diarmita menjelaskan bahwa pengaturan pemasukan bahan pakan ternak asal tumbuhan (termasuk gandum) telah diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 57 Tahun 2015.

Ia merinci, rekomendasi impor gandum sebagai bahan pakan ternak yang diterbitkan oleh Kementerian Pertanian (Kementan) dari tahun 2011 sampai dengan 2018 sebagai berikut:

Berdasarkan data dari Direktur Pakan, tahun 2011 impor gandum untuk bahan pakan ternak sebanyak 80.078,7 MT (Metrik Ton), tahun 2012 impor gandum sebanyak 63.195,1 MT, tahun 2013 sebanyak 63.741,4 MT, tahun 2014 sebanyak 104.555,0 MT, tahun 2015 sebanyak 240.015,5 MT, tahun 2016 sebanyak 2.150.094,9 MT dan tahun 2017 sebanyak 186.363,04 MT.

“Untuk tahun 2018, rekomendasi pemasukan gandum sebagai bahan pakan ternak tidak ada. Karena tidak ada perusahaan pakan ternak yang mengajukan permohonan impor gandum,” rincinya.

Sedangkan rekomendasi impor jagung untuk bahan pakan yang diterbitkan oleh Kementerian Pertanian pada tahun 2011 sebanyak 3.076.375,0 MT, tahun 2012 sebanyak 1.537.501,8 MT, tahun 2013 sebanyak 2.955.840,3 MT, tahun 2014 sebanyak 3.164.061,0 MT, tahun 2015 sebanyak 2.741.966,2 MT, tahun 2016 sebanyak 884.679,0 MT.

“Dan tahun 2017 tidak ada impor jagung untuk bahan pakan ternak. Sedangkan pada tahun 2018, pemerintah melalui Rakortas merencanakan impor jagung sebanyak 180 ribu ton yang dilakukan oleh Perum Bulog. Namun sesuai informasi Perum Bulog realisisasi impor hingga 20 Februari 2019 sebanyak 98,60 ribu ton.

Namun demikian, ia menambahkan, sesuai Permendag No. 21 Tahun 2018 tentang Ketentuan Impor Jagung, bahwa sejak dikeluarkan Permendag di atas Kementerian Pertanian tidak lagi menerbitkan rekomendasi pemasukan Jagung sebagai bahan pakan ternak.

Lebih lanjut I Ketut Diarmita sampaikan pada tahun 2016 memang terjadi peningkatan impor gandum untuk bahan pakan ternak sebagai langkah mitigasi resiko. Karena saat itu program peningkatan produksi jagung sedang dalam tahap awal dan pihak pabrik pakan sedang menyiapkan berbagai infrastruktur untuk menyerap jagung lokal.

Ia juga menjelaskan, bahwa importasi gandum pakan ternak mengalami penurunan pada tahun 2017. Bahkan tahun 2018 Kementerian Pertanian tidak lagi menerbitkan rekomendasi pemasukan gandum sebagai bahan pakan ternak.

“Ini artinya pernyataan bahwa perusahaan pakan mengimpor gandum sebagai bahan pakan sebesar 3,1 juta ton pada tahun 2017 tidaklah benar,” tegas Diarmita.


(*)

Cocok di Negara Kepulauan, RI Terus Kembangkan Terminal Mini Gas Alam

Liputan6.com, Jakarta Pemerintah mendorong pembangunan terminal mini gas alam cair (Liquified Natural Gas/LNG) di berbagai wilayah di Indonesia. Infrastruktur ini dinilai tepat dipakai untuk menunjang pemenuhan kebutuhan gas di negara kepulauan.

Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Djoko Siswanto menyebutkan, terminal mini LNG pertama telah digunakan untuk Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG) di Sambera, Kutai Kertanegara, Kalimantan Timur.

LNG pembangkit ini berasal dari Bontang yang berjarak 80 kilo meter (km) dan diangkut dengan menggunakan truk. Setiap hari, sebanyak 24 truk bergantian mengisi Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG).‎

Terminal mini LNG juga akan dibangun di Ternate, Nabire, Jayapura, Kendari dan Flores.

“Ini (pembangunan terminal mini LNG) akan terus dikembangkan karena negara kita negara kepulauan. Potensi Small scale LNG cukup bagus dan di daerah (Indonesia) Timur akan dibangun oleh PGN,” kata Djoko, dikutip dari situs resmi Ditjen Migas, di Jakarta, Jumat (22/2/2019).

Pembangunan terminal mini LNG merupakan salah satu capaian Kementerian ESDM yang manfaatnya dapat langsung dirasakan masyarakat. Dengan masuknya LNG, biaya energi primer yang dihemat sebesar Rp 70 miliar per tahun.

“Penggunaan LNG juga dapat menurunkan biaya pokok produksi (BPP) pembangkit sebesar 38 persen,” tuturnya.

Selama ini lantaran keterbatasan infrastruktur, sebagian besar produksi LNG Indonesia diekspor.

Berdasarkan data Kementerian ESDM, pemanfaatan LNG untuk domestik baru sekitar 405,2 BBTUD. Sementara LNG yang diekspor mencapai 1.907,8 BBTUD.

“Dengan adanya terminal mini LNG, pemanfaatan LNG untuk domestik dapat ditingkatkan‎,” tandasnya.

MotoGP Indonesia Bisa Tarik 100 Ribu Wisman

Jakarta – Indonesia akan menjadi tuan rumah MotoGP di 2021 tepatnya di Mandalika, NTB. Ratusan ribu turis akan datang saat event tersebut digelar.

Hal itu disampaikan Menteri Pariwisata Arief Yahya dalam siaran pers dari Kementerian Pariwisata, Jumat (22/2/2019). Menurutnya, Mandalika akan diusulkan menjadi destinasi sport tourism.

“Untuk pertama kalinya di Indonesia pada 2021, Mandalika akan menjadi tuan rumah untuk kompetisi MotoGP. Ini membuat Positioning NTB semakin kuat. Ditargetkan kompetisi ini akan mendatangkan 100 ribu wisatawan mancanegara,” jelas Arief.

Menurut dia, dengan menjadi tuan rumah ajang Moto GP pada 2021 maka akan semakin banyak wisman yang berkunjung untuk kepentingan tersebut sehingga perlu dikembangkan infrastruktur pendukung wisata olahraga yang memadai di dalamnya.

“Sebentar lagi dengan adanya MotoGP, pembangunan lapangan golf, dan MICE, saya usulkan Mandalika memiliki positioning sebagai destinasi sport tourism,” katanya.

Sebagai bentuk dukungan terhadap penyelenggaraan MotoGP dan komitmen menjadikan Mandalika sebagai destinasi wisata olahraga, Kementerian Pariwisata akan memberikan bantuan dan dukungan terkait lisensi penyelenggaraan MotoGP.

“Untuk mengadakan MotoGP, kita harus memiliki lisensi. Lisensi tersebut membutuhkan investasi sebesar 9 juta Euro. Kemenpar akan memberikan bantuan sebesar 1 juta Euro. Sisanya, kami mengharapkan kerja sama dari pemerintah daerah,” tutur menteri asal Banyuwangi itu. (bnl/fay)

Lika-liku Isu Jalan Desa 191 Ribu Km

Jakarta – Isu jalan desa 191 ribu km belum berhenti bergulir sejak debat kedua Pilpres 2019. Mulai dari ucapan Jokowi di debat, dipertanyakan Dahnil, dibalas Jokowi lagi, hingga kembali dijawab Dahnil.

Begini lika-likunya:

1. Jokowi klaim sudah bangun 119 ribu km jalan desa

Capres petahana Joko Widodo (Jokowi) bicara soal penggelontoran dana desa di awal debat yang berlangsung pada Minggu (17/2/2019). Saat itu, Jokowi sedang memaparkan visi dan misinya sesuai tema debat yaitu infrastruktur, energi, pangan, lingkungan hidup, dan sumber daya alam.

“Kita tahu dalam tiga tahun ini telah kita gelontorkan 187 triliun dana desa ke desa desa. Apa yang kita dapatkan dari dana ini? Telah dibangun 191 ribu kilometer jalan di desa. Ini jalan produksi yang sangat bermanfaat bagi para petani dan juga 58 ribu unit irigasi yang telah kita bangun dari dana desa,” kata Jokowi saat debat.

Jokowi saat debat / Jokowi saat debat / Foto: ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay

2. Dahnil pertanyakan klaim Jokowi

Koordinator Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Dahnil Anzar Simanjuntak, mempertanyakan klaim yang disampaikan Joko Widodo (Jokowi) saat debat soal 119 ribu km jalan desa sudah dibangun. Dia mengaitkannya dengan diameter bumi.

“Jokowi klaim membangun jalan desa 191.000 km. Ini sama dengan 4,8 kali keliling bumi atau 15 kali diameter bumi. Itu membangunnya kapan? Pakai ilmu simsalabim apa? Ternyata produsen kebohongan sesungguhnya terungkap pada debat malam tadi,” cuit Dahnil di Twitter pada Selasa (19/2/2019) kemarin.

Dahnil Anzar Simanjuntak / Dahnil Anzar Simanjuntak / Foto: Ari Saputra

3. Jokowi balas pertanyaan Dahnil

Pertanyaan Dahnil itu bergulir dengan ragam komentar dari Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf dan Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga. Hingga akhirnya, Jokowi sendiri angkat bicara.

Pada Rabu (20/2/2019), Jokowi memberikan arahan pada Rapat Koordinasi Nasional Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun 2019 di Ecovention Ocean Ecopark Ancol, Jakarta Utara. Dalam arahannya itu, dia bicara soal 191 ribu km jalan desa.

“Kalau, ini kan kita sudah 4 tahun lebih banyak konsen ke infrastruktur. Catatan saya sampai akhir 2018 kemarin telah dibangun 191 ribu km jalan desa. Ada yang tanya nggak mungkin 191 ribu, itu panjang banget. Panjang gimana? Kalau itu dikerjakan 4 tahun untuk 74.900 desa artinya per desa hanya 600 meter,” ujar Jokowi.

Lika-liku Isu Jalan Desa 191 Ribu KmFoto: Jokowi (Andhika/detikcom)

Jokowi menekankan, hasil dari dana desa tidak melulu dibangun jalan. Ada yang dibangun infrastruktur lain seperti PAUD atau irigasi.

“Setiap desa tidak hanya bangun jalan. Ada PAUD, pasar desa, dan lain-lain. Irigasi saja sudah diselesaikan 58 ribu unit irigasi, 8.900 pasar desa. 24.000 pasar desa. 1,1 juta meter jembatan. Artinya ini jadi barang. Kalau ada yang sangsikan 191 ribu km tidak mungkin, ya silakan ukur sendiri,” ucap Jokowi.

“Wong satu desa setahun 600 meter hanya 0.5 Km kira-kira. Pendek banget,” katanya.

4. Dahnil jawab Jokowi

“Itu tugas pemerintah untuk meyakinkan kita,” ujar Dahnil saat dimintai konfirmasi wartawan, Kamis (21/2/2019).

Bagi Dahnil, tugas pemerintah memang meyakinkan masyarakat akan data-data yang dipertanyakan. Jika tak mau, dia menyebut pemimpin terpilih lewat Pilpres 2019–yang mana dia yakin itu adalah Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno–bakal melakukannya.

“Kalau beliau tidak mau meyakinkan publik terkait kebenaran data itu, ya serahkan saja pemerintahan pada Pemilu 2019 nanti secara legal kepada Pak Prabowo, karena meyakinkan publik terkait dengan data dan fakta itu adalah tugas pemerintah, dan saya yakin Pak Prabowo tidak akan pernah jawab keraguan publik dengan cara begitu,” sebut Dahnil.
(imk/imk)



<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

24 Provinsi Tengah Susun Rencana Umum Energi Daerah

Liputan6.com, Jakarta – Dewan Energi Nasional (DEN) menggelar sidang anggota yang ke-27. Salah satu agenda yang dibahas dalam sidang ini adalah Rencana Umum Energi Daerah (RUED).

Sekretaris Jenderal DEN Sales Abdurrahman mengatakan,‎ sidang DEN ke-27 telah selesai dengan dihadiri anggota DEN dan pemangku kepentingan terkait penyediaan dan penggunaan energi.

“Ini tadi kami melakukan sidang anggota yang ke-27, hadir anggota DEN dari AUPK unsur pemangku kepentingan, juga dari anggota unsur pemerintah,” kata Saleh, usai sidang DEN, di Banyuwangi, Jawa Timur, Kamis (21/2/2019).

Pembahasan dalam‎ sidang DEN ke-27 diantaranya penyusunan RUED oleh pemerintah daerah (pemda), dengan mengacu pada Rencana Umum Energi Nasional (RUEN), dalam pasal 17 ayat 1.

Penyusunan RUED didampingi tim penyusunan RUED‎ Pusat yang terdiri dari DEN, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), dan BPPT.

Dalam perkembangannya, sudah ada dua Provinsi yang telah menyelesaikan RUED, kemudian dilanjuti dengan penyusunan Peraturan Daerah (Perda). Provinsi tersebut adalah Jawa Tengah dengan menerbitkan Perda Nomor 12 Tahun 2018 dan Jawa Barat dengan menerbitkan Perda Nomor 2 Tahun 2018.

2 dari 3 halaman

24 Provinsi

Saat ini ada 24 Provinsi yang sedang melakukan Program Pembentukan Perda (Propemperda). Pembuatan perda tersebut dibahas bersama DPRD Provinsi masing-masing. ‎

Terdapat dua provinsi yang menganggarkan naskah akademis dan Rancangan Perda, yaitu Provinsi Sulawesi Utara dan Kalimantan Barat.

Berikutnya ada enam Provinsi yang tidak menganggarkan naskah akademis dan Rancangan ‎Peraturan Daerah RUED Provinsi pada 2019, yaitu Riau, Kepulauan Riau, Sumatera Selatan,Sulawesi Tenggara, Papua Barat dan Papua.

3 dari 3 halaman

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Fakta-fakta Mandalika, Tuan Rumah MotoGP 2021 di Indonesia

Jakarta – Nama Mandalika di Lombok langsung bikin geger menyusul konfirmasi Indonesia akan menggelar MotoGP tahun 2021 dan sirkuitnya di sana. Ini yang mesti kamu tahu soal Mandalika.

Pernah liburan ke Pantai Tanjung Aan atau Bukit Merese di Lombok? Nah, itulah kawasan Mandalika yang mendadak jadi buah bibir sejak berita konfirmasi kalau Indonesia akan menggelar MotoGP mulai 2021.

Kawasan Mandalika adalah destinasi wisata terpadu di Lombok. Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) adalah pihak yang membangun Mandalika secara bertahap.

Informasi yang dihimpun detikTravel dari ITDC, Kamis (21/2/2019), inilah aneka fakta menarik soal Mandalika:

Aneka Fakta Soal Mandalika yang Akan Punya Sirkuit MotoGPFoto: Andhika Akbaransyah

1. Destinasi kelas dunia

Mandalika dengan luas 1.175 hektar akan dijadikan destinasi ekowisata kelas dunia yang ramah lingkungan dengan bantuan tenaga surya, reverse osmosis dan 51 persen ruang hijau.

Fasilitas utamanya adalah lebih dari 10 ribu kamar hotel, 1.500 hunian, 340 ribu m2 area komersil. Ada fasilitas MICE untuk 5.000-7.000 orang. Untuk hiburan akan ada taman rekreasi di sebelah timur seluas 30 hektar, eco park di sisi timur Gerupuk seluas total 70 hektar, water park seluas 3,8 hektar di pintu masuk, marina, lapangan golf, sirkuit MotoGP dan hutan mangrove.

2. Aneka hotel top akan tersedia

Selain Novotel Resort, aneka hotel-hotel top akan tersedia di Mandalika. Pullman Hotel & Resorts, Royal Tulip Luxury Hotels, Club Med, Westin, X2 Hotel, Paramount Hotel & Resorts, sedang dibangun di sana.

Yang juga sedang dibangun adalah Shaza Hotel & Mysk By Shaza dan SKY 6 Resort. Total kamar hotel untuk tahap ini sekitar 10.533 kamar.

3. Punya Masjid Agung Nurul Bilad yang keren

Sebagai bagian dari proyek CSR, ITDC membangun Masjid Agung Nurul Bilad di area seluas 20 hektar dan akses langsung ke Pantai Kuta Lombok. Masjid ini memiliki plaza, area parkir, gedung multi guna, area komersil dan UKM.

Arsitektur masjid ini juga keren, seperti piramid dari kejauhan. Namun, sebenarnya masjid ini mengadopsi arsitektur masjid tradisional Lombok. Masjid ini diresmikan oleh Presiden Jokowi, 20 Oktober 2017 silam.

4. Ada lapangan golf dan sirkuit balap

Di bagian tengah Mandalika, rencananya akan dibangun lapangan golf 27 hole dan hotel bintang 5 dengan luas 160,3 hektare. Total investasinya USD 700 juta.

Ada juga kawasan hiburan dan olahraga seluas 120 hektar dengan investasi USD 680 juta. Hal ini termasuk sirkuit balap Mandalika sepanjang 4,32 km dengan standar MotoGP. Nah, hal inilah yang sudah mendapat kepastian hari ini.

Untuk pembangunan sirkuit, ITDC bekerja sama dengan perusahaan asal Prancis, Vinci Construction Grands Projects (VCGP) untuk pemanfaatan dan pembangunan lahan seluas 131 ha di KEK Pariwisata Mandalika.

VCGP adalah anak usaha Vinci, sebuah perusahaan berskala global asal Prancis yang bergerak di bidang desain, pembiayaan, pembangunan dan operasional proyek-proyek infrastruktur dan fasilitas besar di seluruh dunia.

5. Ada tujuh destinasi wisata utama

Di kawasan Mandalika akan ada 7 destinasi wisata utama. Destinasi itu adalah Pantai Kuta, Pantai Seger, Pantai Serenting, Bukit Merese, Pantai Tanjung Aan, Batu Payung dan Pantai Gerupuk.

Wisatawan punya banyak pilihan spot mana yang mau didatangi. Mau berjemur di Pantai Tanjung Aan, belajar surfing di Pantai Gerupuk, main air di Pantai Kuta atau hiking ke atas Bukit Merese.

Bayangkan, betapa serunya nanti para wisatawan dunia liburan ke Lombok di tahun 2021. Sambil nonton MotoGP, bisa menikmati pantai-pantai indah juga di Mandalika. (fay/rdy)

Penjelasan Walkot Cilegon yang Tak Mau Kotanya Macet Kayak Bekasi

Cilegon – Wali Kota Cilegon, Edi Ariadi, mengatakan daerah yang dipimpinnya tidak mau macet seperti Bekasi. Edi pun menjelaskan mengapa kotanya tak mau macet seperti Bekasi, salah satunya kemacetan jalan tol Cikampek ruas Bekasi yang sedang dibangun proyek elevated alias tol layang.

Menurut Edi, jika pembangunan jalan tol di Bekasi dilakukan sejak dulu maka kemacetan bisa dihindarkan karena pertumbuhan di Bekasi yang kian padat. Nah, Edi mengingatkan pemerintah pusat supaya Cilegon jangan mengulangi kesalahan Bekasi.

“Itu jalan tol di Bekasi maksud saya, itu kan lagi bikin jalan tol di atas tuh, itu kan kalau dulu-dulu dirancang seperti itu ya nggak semrawut kayak begitu kan,” kata Edi di Pemkot Cilegon, Kamis (21/2/2019).

Untuk itu, Cilegon menurutnya tak mau terlambat dalam membangun infrastruktur jalan. Ia meminta bantuan ke Pemerintah Provinsi Banten dan pusat untuk membantu dari sisi anggaran guna pembangunan flyover dan Jalan Lingkar Utara (JLU).

Edi menilai, 2 infrastruktur jalan itu dinilai akan memecah kemacetan dan mengurai kepadatan di Cilegon akibat aktifitas industri. Dengan demikian, Cilegon bisa lolos dari masalah kemacetan.

“Cilegon nggak mau seperti itu (macet),” ujarnya.

(asp/rvk)



<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Menristekdikti Harap Muncul 1.000 Startup Baru di 2019

Liputan6.com, Jakarta – Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) Mohamad Nasir mendorong mahasiswa untuk terlibat penelitian dan pengabdian masyarakat, khususnya penelitian yang menghasilkan inovasi. Sebab, startup bisa terbentuk dari kolaborasi ide dosen dengan mahasiswa dalam praktik atau uji lapangan.

“Seperti diketahui unicorn startup Indonesia didominasi hasil pemikiran anak muda. Saat ini sudah muncul 956 startup dari dosen dan mahasiswa. Harapan kami bisa bertambah 1.000 tahun ini,” tukas Nasir saat meresmikan gedung baru Fakultas Ilmu Komputer dan Fakultas Pertanian UPN Veteran Jawa Timur, di Surabaya, Selasa 19 Februari 2019.

Nasir menambahkan, pembangunan SDM di bidang Iptek juga menjadi prioritas Kemenristekdikti sesuai dengan fokus kerja pemerintahan Jokowi di 2019.

“Tidak hanya membangun infrastruktur, membangun SDM yang unggul dan berdaya saing di bidang Iptek dalam menghadapi Industri 4.0 dan Society 5.0 merupakan fokus pemerintah di 2019,” ucap Nasir.

Ia menegaskan, kesuksesan perguruan tinggi tidak hanya dinilai dari jumlah gedung, fasilitas yang dimiliki, dan jumlah dosen. Namun, yang terpenting adalah kontribusinya dalam menghasilkan SDM yang berkompetensi dan berdaya saing tinggi secara global, serta menghasilkan dan mengaplikasikan Iptek bagi masyarakat.

2 dari 2 halaman

Tingkatkan Pembelajaran

Sementara itu, Rektor UPN Veteran Jatim Akhmad Fauzi mengungkapkan, penambahan gedung ini diharapkan bisa meningkatkan proses pembelajaran mahasiswa di kedua fakultas. Pasalnya, dua gedung ini memiliki fasilitas ruang kelas, laboratorium, ruang administrasi dan ruang serbaguna.

“Dengan penambahan gedung ini, kedua fakultas bisa menambah daya tampung. Secara keseluruhan di tingkat universitas penambahan gedung ini membuat kuota penerimaan mahasiswa baru naik 24 persen,” ujarnya.


Saksikan video pilihan di bawah ini: