Ma’ruf Amin Singgung Negara Punah di Istigasah: Emangnya Dinosaurus!

Jakarta – Cawapres nomor urut 01, Ma’ruf Amin, menghadiri Tabligh Akbar dan Istigasah Kubro bersama warga se-Jakarta Timur di GOR Setu Cipayung, Jakarta. Ma’ruf menyelipkan sindiran politik dalam acara itu.

Pantauan detikcom, ratusan warga berkumpul di GOR Setu, Minggu (17/2/2019). Mayoritas warga terlihat memakai busana muslim bewarna putih.

Ma’ruf tiba pukul 09.24 WIB di Gor Setu. Kedatangan Ma’ruf disambut marawis.
Ma’ruf mengenakan jas bewarna abu-abu, sarung dan peci. Ketika turun dari mobil, Ma’ruf dihampiri sejumlah orang untuk bersalaman dan berfoto bersama.
Menteri Pemuda dan Olahraga RI, Imam Nahrawi, turut hadir dalam acara ini. Sejumlah petugas keamanan mengamankan area sekitar GOR.

“Hari ini kita beristigasah. Memohon kepada Allah. agar negara kita dijaga diselamatkan Allah menjadi negara yang maju,” ujar Ma’ruf di GOR Setu.

Ma’ruf juga menyinggung soal prediksi sejumlah orang soal Indonesia bakal punah. “Jangan seperti kata orang, Indonesia akan menjadi negara yang bubar. Naudzubillah min dzalik. Indonesia akan punah? memangnya dinosaurus apa!” ujar Ma’ruf.

“Indonesia akan semakin kuat, bahkan akan menjadi negara nomor 6 di dunia, ada yang mengatakan no 4 di dunia. Kita mohon kepada Allah, supaya makin hari, negara kita makin kuat, makin sejahtera,” ujar Ma’ruf.
(tor/tor)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Bangun Proyek Infrastruktur, Gunakan APBN atau Ajak Swasta?

Liputan6.com, Jakarta – Jelang Debat Capres 2019 kedua, kubu Pasangan Calon (Paslon) nomor urut 01 Joko Widodo (Jokowi) dan Paslon nomor urut 02 Prabowo Subianto ramai memperdebatkan isu infrastruktur yang bakal menjadi salah satu topik dalam sesi debat yang akan berlangsung pada Minggu 17 Februari 2019 mendatang.

Seperti yang diutarakan Sandiaga Salahuddin Uno, Calon Wakil Presiden nomor urut 02 yang menyatakan mau membangun infrastruktur tanpa utang dengan banyak melibatkan swasta lewat skema Public Private Partnership (PPP).

Sementara itu, Jokowi yang juga seorang petahana sebenarnya telah menggaet swasta dalam pembangunan di masa pemerintahannya, yakni menggunakan skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) maupun konsep perusahan patungan atau Joint Venture (JV).

Kendati demikian, Pengamat Infrastruktur dari Universitas Indonesia Wicaksono Adi beranggapan, informasi mengenai kejelasan suatu proyek masih sulit terlacak.

“Data belum terpublikasi secara luas. Informasi kepada masyarakat terhadap status proyek apakah digarap oleh BUMN, swasta, joint venture belum ter-publish secara luas. Barangkali masyarakat perlu diinformasikan lebih,” ungkap dia kepada Liputan6.com, seperti ditulis, Minggu (17/2/2019).

Lebih lanjut, ia memberikan pendapat, sebuah proyek infrastruktur idealnya dibangun lewat APBN. Namun, menyoroti situasi ekonomi saat ini, pemerintah disebutkannya akan turut menggandeng investor, baik dari dalam maupun luar negeri.

“Melihat situasi yang ada, maka kemungkinan besar proyek selanjutnya yang akan dibangun akan melibatkan investor, baik nasional atau internasional,” ujar dia.

2 dari 3 halaman

Anggaran Infrastruktur

Sebagai informasi, pemerintah pada 2019 ini bakal menggelontorkan anggaran infrastruktur Rp 415 triliun, meningkat dari prospek 2018 sebesar Rp 410,4 triliun.

Jumlah dana tersebut akan dipakai untuk berbagai kelanjutan proyek, seperti pembangunan jalan mencapai 1.834,7 km, pembangunan jalan tol sebanyak 16 proyek, hingga menyediakan 68,9 ribu unit rumah untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

Bila kucuran dana APBN terhitung belum cukup memuluskan seluruh target tahun ini, Wicaksono Adi meneruskan, kabinet pemerintahan di era berikutnya perlu membuat klasifikasi proyek infrastruktur mana saja yang bernilai strategis dan harus diprioritaskan.

“Perlu dibuat klasifikasi, apakah proyek itu bersifat strategis. Jika iya, sebaiknya menggunakan dana APBN. Tapi kalau misalkan infrastrukturnya tidak bersifat strategis dan sensitif, itu bisa libatkan investor luar negeri,” tutur dia.

3 dari 3 halaman

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Jokowi vs Prabowo, Siapa yang Lebih Kuasai Materi di Debat Capres Kedua?

Liputan6.com, Jakarta – Debat kandidat Calon Presiden (Capres) akan kembali digelar pada Minggu 17 Februari 2019. Dalam debat kedua tersebut akan mengangkat tema Energi, Pangan, Sumber Daya Alam (SDA), Lingkungan Hidup dan Infrastruktur.

Lantas kandidat mana yang akan lebih menguasai materi dalam debat ke-2 ini?

Wakil Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Widjaja Kamdani menyatakan dalam debat ke-2 ini, Capres nomor urut 01 yaitu Joko Widodo (Jokowi) diperkirakan akan lebih unggul. Pasalnya, telah memiliki pengalaman dan telah menjalankan program-program di kelima sektor yang akan diperdebatkan. Terlebih lagi terkait dengan infrastruktur.

“Kalau Pak Jokowi karena petahana dan sudah ada track record lebih mudah diketahui,” ujar dia saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, seperti ditulis Minggu (17/2/2019).

Sementara untuk Capres nomor urut 02, Prabowo Subianto, dinilai masih minim akan pengalaman dalam mengurusi masalah, energi, pangan, SDA, lingkungan hidup dan infrastruktur.

“Tapi kalau Pak Prabowo kan belum ada track record di pemerintahan jadi agak sulit bisa di tebak,” kata dia.

Selain itu, lanjut Shinta, pengalaman Prabowo di dunia militer dan sebagai pengusaha juga dinilai tidak terkait dengan kelima sektor tersebut. namun demikian, para pengusaha tetap menunggu program apa yang akan ditawarkan oleh kedua kandidat ini.

“Kalau beliau (Prabowo) pengalamannya militer dan sebagai pengusaha tidak bisa dijadikan indikasi kemampuan dalam topik-topik tersebut,” tandas dia.

2 dari 3 halaman

2.000 Personel Gabungan TNI-Polri Siap Amankan Debat Pilpres Kedua

Sebelumnya, Sebanyak 2.000 personel akan diterjunkan dalam pengamanan debat capres di Hotel Sultan, Jakarta Selatan, 17 Februari 2019 mendatang. Dalam debat ini, capres Jokowi dan Prabowo akan beradu gagasan tentang tema Energi, pangan, infrastruktur, sumber daya alam, dan lingkungan hidup.



“Untuk pengamanan debat capres putaran 2 yang ada di Hotel Sultan dari kepolisian menyiapkan 2.000 personel gabungan Polri TNI,” kata Argo di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, pada Kamis 14 Februari 2019.

Ia pun menjelaskan, nantinya para personel keamanan akan disebar ke beberapa titik yang dianggap rawan. Terlebih, pada titik atau jalur yang dilalui peserta debat.

“Jadi pengamanan yang difokuskan di ring satu dari debat itu sendiri. Nanti ada paspampres di ring 1, ring 2 nanti TNI-Polri, dan ring 3 ada Polri yang untuk mengatur jalannya keluar masuk kendaraan menuju Hotel Sultan,” jelasnya.

Lalu, terkait apakah akan adanya pengalihan arus jalan saat debat capres tersebut, Ia tak menjelaskan secara rinci. Namun dia menyebut pengalihan arus lalu lintas akan dilakukan tergantung situasinya nanti.

“Apakah nanti ada pengalihan arus atau buka tutup atau nanti melewati busway itu nanti diskresi yang dilakukan Dirlantas Polda Metro. Jadi Masalah rekayasa lalin kita tunggu hari H nya,” sambungnya.

3 dari 3 halaman

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Selain Joko Driyono, 2 Ketua Umum PSSI Ini Sempat Bermasalah dengan Hukum

Jakarta Sejak mendeklarasikan diri sebagai organisasi sepak bola tertinggi Tanah Air pada 19 April 1930, tercatat 17 figur bercokol sebagai Ketua Umum PSSI. Mulai dari Soeratin Sosrosoegondo hingga yang terkini Joko Driyono yang berstatus caretaker menggantikan Edy Rahmayadi yang mengundurkan diri pada saat kongres tahunan awal 2019 ini.

Sejak pertama kali berdiri PSSI sering mencuatkan banyak kontroversial. Mulai dari keberanian PSSI melakukan perlawanan ke penjajah Belanda dan Jepang, kasus-kasus yang melibatkan Timnas di pentas internasional, hingga kisruh internal organisasi yang tak berkesudahan sejak 2011 silam.

Sebagai organisasi yang memayungi sepak bola, olahraga paling populer di Indonesia, merupakan sesuatu hal yang wajar jika PSSI seringkali mendapat sorotan dari banyak pihak. Di sepanjang sejarahnya mencuat sejumlah figur kontroversial yang duduk di singgasana kepemimpinan PSSI.

Joko Driyono yang saat ini ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan pengaturan skor oleh Satgas Antimafia Bola bentukan Mabes Polri bukan orang pertama yang tersandung kasus hukum.

Sebelumnya ada dua orang lainnya Ketua Umum PSSI yang juga harus berurusan dengan pihak berwajib. Mereka bahkan sempat merasakan derita ada di balik jeruji besi.

2 dari 3 halaman

La Nyalla Mattalitti

Selama lima tahun terakhir, nama La Nyalla Mahmud Mattalitti begitu nyaring terdengar di telinga pecinta sepak bola Indonesia. Ia jadi figur sentral kasus dualisme federasi serta kompetisi dan kini pembekuan PSSI. Daftar sikap kontroversialnya banyak semenjak aktif sebagai pengurus teras di PSSI pada tahun 2011 silam.

Figur pria asal Makassar ini sebetulnya bukan orang baru di dunia sepak bola. Tercatat, ia adalah salah satu pendiri Yayasan Suporter Surabaya (YSS) yang saat ini lebih dikenal dengan Bonek YSS. Bersama enam tokoh suporter lainnya, La Nyalla membidani lahirnya kelompok suporter militan asal Surabaya ini pada 3 November 1994 lalu.

Setelah kelahiran YSS, nama La Nyalla seperti hilang ditelan bumi. Ini tak lepas dari kesibukannya mengurusi bisnis kontraktor yang ia geluti. Karena itu, ia memilih berada di belakang layar dan mempercayakan jalannya yayasan ke mendiang Wastomi Suheri.

Setelah tujuh tahun sejak berdirinya YSS, pada 2011 La Nyalla justru muncul lagi di dunia olahraga sebagai wakil ketua KONI Jatim era kepemimpinan Saifullah Yusuf. Dari sinilah cikal bakal La Nyalla menggeluti organisasi sepak bola.

Ada pun konflik Persebaya dengan PSSI era Nurdin Halid yang membuat La Nyalla terpanggil. Ia bersama pelaku sepak bola di Jawa Timur serta mayoritas klub di provinsi paling timur pulau Jawa itulah yang mendorong La Nyalla melakukan perlawanan terhadap PSSI kala itu. Ia mendirikan PSSI tandingan dengan basis di Surabaya.

Tampaknya, perlawanan yang dilakukan La Nyalla ini mengundang simpati klub-klub di Jawa Timur. Tak heran, di awal 2011 La Nyalla didorong maju dalam pencalonan Ketua Pengurus Provinsi (sekarang Asosiasi Provinsi) PSSI Jatim. Ia pun terpilih sebagai Ketua Pengprov PSSI Jatim.


Ketua Umum PSSI 2011-2015, Djohar Arifin Husin (kiri) berbincang dengan La Nyalla Mattalitti saat Kongres Luar Biasa PSSI 2015 di Surabaya, (18/4/2015). Kongres menetapkan La Nyalla sebagai Ketua Umum PSSI 2015-2019. (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)


Perlawanan yang ia lakukan semakin getol. Bersama mayoritas voters, La Nyalla pun terus berupaya melengserkan kepengurusan PSSI era Nurdin Halid. Arus besar yang menghendaki pergantian Ketua Umum PSSI inilah yang kemudian membuat FIFA turun tangan dan membentuk Komite Normalisasi yang bertugas menggelar Kongres PSSI.

Melalui Kongres PSSI pada 9 Juli 2011 La Nyalla terpilih sebagai anggota Komite Eksekutif (Exco) PSSI. Namun, tak lama setelah ia menjabat sebagai anggota Exco PSSI bidang hukum, La Nyalla bersama ketiga anggota Exco lainnya, Toni Aprilani, Roberto Rouw, dan Erwin Budiawan didepak oleh Komite Etik PSSI karena dianggap melanggar kode etik.

La Nyalla pun melawan, ia bersama Komite Penyelamat Sepak Bola Indonesia (KPSI) menggelar KLB di Hotel Mercure Ancol pada 18 Maret 2012. Di forum itu, La Nyalla terpilih sebagai ketua KPSI-PSSI untuk menandingi PSSI pimpinan Djohar Arifin Husin.

Pada 2013, melalui perjanjian antara KPSI dan PSSI yang dimediasi oleh AFC, pria yang menjabat sebagai ketua ormas Pemuda Pancasila Jatim kembali masuk ke PSSI. Melalui Kongres Luar Biasa PSSI pada 17 Maret 2013, La Nyalla pun terpilih sebagai Wakil Ketua Umum PSSI.

Setelah masa kepengurusan Djohar selesai, La Nyalla maju sebagai calon Ketua Umum PSSI. Ia pun terpilih sebagai ketua umum PSSI lewat Kongres PSSI pada 17 Maret 2015 di Hotel JW Marriot, Surabaya.

Namun, hanya saat setelah ia terpilih, Menpora Imam Nahrawi menjatuhkan sanksi administratif terhadap kepengurusan PSSI pimpinan La Nyalla. Kegaduhan pun terjadi, roda organisasi yang ia pimpin lumpuh akibat hukuman tersebut.

Selain oleh Kemenpora, status PSSI juga dibekukan sejak bulan Mei 2015 oleh FIFA. Otoritas tertinggi sepak bola dunia tersebut menjatuhkan sanksi ke PSSI karena intervensi pemerintah (Kemenpora). Hal yang dinilai tabu oleh FIFA.

Selama setahun ia terpilih sebagai nakhoda PSSI, kepemimpinan La Nyalla tak berhenti digoyang prahara. Ditekan Kemenpora ia sama sekali tak takut. Hingga saat ini klub-klub anggota belum ada yang berani menggoyang kepengurusannya. 

Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jatim menetapkannya sebagai tersangka kasus dugaan korupsi dana hibah Kaamar Dagang dan Industri (Kadin) Jatim. Suara-suara yang menginginkan digelarnya Kongres Luar Biasa PSSI untuk mencari pemimpin baru mulai bermunculan.

Gara-gara huru hara antara pemerintah dengan La Nyalla, FIFA sempat menjatuhkan vonis pembekuan keanggotaan selama setahun lebih. Otoritas tertinggi sepak bola dunia menilai pemerintah Indonesia terlalu ikut campur dalam urusan sepak bola.

La Nyalla Mattalitti, tetap keras hati menolak mundur sekalipun jadi tersangka.  Ia minta publik menghormati proses pengadilan hingga memiliki kekuatan hukum tetap. Ia secara kontroversial menuding Menpora, Imam Nahrawi, menjadi dalang penetapan status tersangka di kasus uang hibah Kadin Jatim.

La Nyalla akhirnya terpingirkan dari PSSI karena terkena penahanan oleh kepolisian. PSSI kemudian menggelar Kongres Luar Biasa dengan memunculkan Edy Rahmayadi sebagai nahkhoda baru.

Dalam persidangan pada 17 Desember 2016, La Nyalla diputus bebas. Walau divonis tak bersalah, kursi kekuasaannya di PSSI hilang.

3 dari 3 halaman

Nurdin Halid

Menggantikan Agum Gumelar, Nurdin Halid terpilih sebagai Ketua Umum PSSI pada Rapat Anggota PSSI di Hotel Indonesia tahun 2003. Ia dikenal sebagai sosok kontroversial karena beberapa kali memimpin organisasi dari balik terali besi penjara.

Pada 16 Juli 2004, pria asal Makassar tersebut ditahan sebagai tersangka dalam kasus penyelundupan gula impor ilegal. Ia kemudian juga ditahan atas dugaan korupsi dalam  distribusi minyak goreng.

Pada tanggal 16 Juni 2005, dia dinyatakan tidak bersalah atas tuduhan tersebut oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan dibebaskan. Hanya saja putusan itu kemudian dibatalkan Mahkamah Agung pada 13 September 2007. MA memvonis Nurdin dua tahun penjara.

Selanjutnya ia kemudian dituntut dalam kasus yang gula impor pada September 2005, namun dakwaan terhadapnya ditolak majelis hakim pada 15 Desember 2005 karena berita acara pemeriksaan (BAP) perkaranya cacat hukum.

Selain kasus ini, ia juga terlibat kasus pelanggaran kepabeanan impor beras dari Vietnam dan divonis penjara dua tahun 6 bulan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada 9 Agustus 2005. Tanggal 17 Agustus 2006 ia dibebaskan setelah mendapatkan remisi dari pemerintah bertepatan dengan HUT Kemerdekaan Indonesia.

Pada 13 Agustus 2007, Nurdin Halid kembali divonis dua tahun penjara akibat tindak pidana korupsi dalam pengadaan minyak goreng. Berdasarkan standar statuta FIFA, seorang pelaku kriminal tidak boleh menjabat sebagai ketua umum sebuah asosiasi sepak bola nasional.

Nurdin Halid (Liputan6.com/Johan Tallo)

Karena alasan tersebut, Nurdin didesak untuk mundur dari berbagai pihak. Jusuf Kalla (Wakil Presiden RI), Agum Gumelar (Ketua KONI), dan juga FIFA bersuara kritis ke NH.

FIFA bahkan mengancam untuk menjatuhkan sanksi kepada PSSI jika tidak diselenggarakan pemilihan ulang ketua umum. Namun, Nurdin tetap bersikeras untuk tidak mundur dari jabatannya sebagai Ketua Umum PSSI. Kekuasaannya tidak goyah sekalipun ia mengendalikan organisasi dari penjara.

Kontroversi muncul saat ia merubah statuta PSSI, berkaitan dengan status ketua umum. Statuta yang sebelum berbunyi “harus tidak pernah terlibat dalam kasus kriminal” (They…, must not have been previously found guilty of a criminal offense) diubah dengan menghapuskan kata “pernah” (have been previously).

 Arti harafiah dari pasal tersebut menjadi “harus tidak sedang dinyatakan bersalah atas suatu tindakan kriminal” (must not found guilty of a criminal offense). Para anggota PSSI menyetujui perubahan tersebut. Posisi Nurdin aman sebagai Ketua Umum PSSI.

Sepanjang masa kepemimpinanya sejumlah kasus mencuat. Mulai dari penghilangan status degradasi kompetisi kasta tertinggi, pelanggaran disiplin di pentas kompetisi, hingga kasus-kasus dugaan pengaturan skor.

Nurdin jadi public enemy pencinta sepak bola Indonesia, karena di saat bersamaan prestasi Timnas Indonesia di berbagai event internasional terpuruk. 

Desakan meminta Nurdin lengser dari PSSI seusai Piala AFF 2010. Pengusaha minyak, Arifin Panigoro, terlibat aktif menggoyang kepengurusan PSSI. Ia menggelontorkan dana besar untuk membiayai pelaksanaan kompetisi tandingan, Liga Primer Indonesia.

Walau begitu pria kelahiran 17 November 1958 tetap percaya diri memimpin PSSI. Ia pun bersama Nirwan Dermawan Bakrie kembali mencalonkan diri dalam bursa pemilihan Ketua Umum PSSI pada 2011. Ia menjegal duet George Toisutta-Arifin Panigoro untuk ikut bersaing. Suporter dari berbagai penjuru Tanah Air turun ke jalan mendemo PSSI.

Untuk mengamankan jabatannya ia menggelar kongres di Kepulauan Riau. Sayangnya kongres berakhir ricuh. FIFA kemudian mengambil keputusan tegas melarang Nurdin Halid, Nirwan Dermawan Bakrie, George Toisutta, Arifin Panigoro, ikut serta dalam pemilihan pemimpin di PSSI. Di sisi lain Menpora, Andi Mallarangeng, juga membekukan status kepengurusan PSSI.

Nurdin secara menyakitkan lengser dari PSSI digantikan oleh Djohar Arifin. Sang mantan manajer klub PSM Makassar dan Pelita Jaya tersebut mengaku trauma. Ia kini memilih tak mau lagi jadi pengurus bola untuk kemudian fokus di Partai Golkar.

Mitsubishi Mirage Terbaru Bakal Diluncurkan Tahun Depan, Intip Bocorannya

Liputan6.com, Jakarta – Mitsubishi dikabarkan tengah mempersiapkan model terbaru dari citycar andalannya, Mirage. Model yang sudah tidak dijual di pasar Indonesia ini, kemungkinan besar bakal diluncurkan tahun depan atau 2020.

Dilansir Autoevolution, dengan isu tersebut banyak para perekayasa digital yang menjoba membuat rendering Mirage 2020 ini. Kemungkinan besar, citycar asal Jepang ini akan menggunakan platform CMF-B yang digunakan Renault Clio.

Salah satu yang membuat rendering Mitsubishi Mirage ini, adalah Kleber Silya, dengan memadukan gaya Renault Clio dengan ASX, yang dikenal di Amerika Serikat sebagai Outlander Sport.

Dari rendering yang beredar, Mitsubishi Mirage memiliki wajah Dynamic Shield Milik Outlander Sport. Untuk dimensinya memang lebih gagah dibanding sebelumnya, dan dengan platform Renault Clio ini juga semakin mempertegas posisi citycar Mitsubishi di pasar global.

Sementara itu, jika benar Mitsubishi Mirage ini akan menggunakan platform milik Renault, hal tersebut sudah sangat biasa terjadi, karena Mitsubishi dan Renault merupakan satu aliansi bersama dengan Nissan.

Dengan status rendering, memang masih belum pasti. Namun, dikatakan, prediksi tersebut sudah 90 persen akurat.

2 dari 3 halaman

Lepas Mirage, Mitsubishi Indonesia Harus Realistis

Mitsubishi Mirage menjadi salah satu produk yang kurang beruntung di Indonesia. Setelah penjualannya terus merosot, PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia (MMKSI) memutuskan untuk tidak lagi meniagakan Mitsubishi Mirage di masa mendatang.

Menanggapi hal ini, Head of Sales & Marketing Group MMKSI Imam Choeru Cahya mengatakan, dalam menjalankan bisnis ada banyak hal yang mesti dipertimbangkan. Kurang bergairahnya pasar di kelas Mirage bermain menjadi salah satu alasan Mitsubishi terpaksa mengambil langkah ini.

“Kalau bisnis kita melihat pasar. Kami realistis saja, citycar dari segmen A terus turun. Sempat naik karena muncul (Suzuki) Ignis, tapi sekarang turun lagi,” katanya saat ditemui di Bangkok, Thailand, Jumat (9/11/2018).

Menurutnya, penyebab lesunya segmen ini lantaran konsumen lebih memilih produk low cost green car (LCGC) tujuh penumpang dengan harga yang lebih terjangkau.

“Segmen ini sudah terganggu dengan LCGC yang 7 penumpang, dan ini sensitif dengan harga. Lagipula orang kita kan kalau punya mobil bisa menampung banyak,” jelasnya.

3 dari 3 halaman

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Prabowo Salat Jumat di Semarang, TKN-BPN Saling Serang

Jakarta – Ibadah Salat Jumat capres Prabowo Subianto di Masjid Agung Semarang atau Masjid Kauman menjadi perbincangan dua kutub politik di Pilpres 2019. Tim Kampanye Nasional (TKN) dan Badan Pemenangan Nasional (BPN) saling melempar serangan mengenai topik tersebut.

Saling serang antar timses itu bermula dari isu penolakan dari Takmir Masjid terkait rencana Salat Jumat Prabowo di Masjid Agung Semarang. Alasannya salat Jumat Prabowo itu dinilai mempolitisir ibadah dan memakai masjid untuk kepentingan politik. Politisasi itu dapat dilihat dari upaya menyebar pamflet ke masyarakat agar ikut salat Jumat bersama Prabowo Subianto di masjid tersebut.

Namun hal itu dibantah oleh Ketua Takmir Masjid Agung Semarang, KH Hanief Ismail. Ia mengaku tidak melarang Prabowo, hanya keberatan karena adanya pamflet yang dipasang di sekitar Masjid Kauman.

“Kami hanya merasa keberatan adanya pamflet ajakan salat Jumat bersama Prabowo di Masjid Kauman. Artinya keberatan kami salat dijadikan ajang kampanye atau dipolitisasi,” ujar Hanief saat ditemui di kediamannya di Semarang, Kamis (14/2/2019).

BPN juga sudah menegaskan mereka tidak mencetak pamflet ajakan salat Jumat bareng Prabowo di Masjid Agung Kauman Semarang. BPN mencurigai adanya operasi politik.

“Atas nama BPN, kami jelaskan bahwa yang membuat pamflet ajakan salat Jumat di Masjid Kuman bukanlah pihak kami. Track record kami jelas, sama sekali tidak pernah mempolitisasi aktivitas ibadah seperti memaksakan Pak Prabowo jadi imam salat dan memundurkan posisi sajadah imam agar bisa disorot kamera,” kata anggota Direktorat Advokasi BPN, Habiburokhman, kepada wartawan, Jumat (15/2/2019).

“Sebaliknya, adanya pamflet tersebut membuat kami curiga ada operasi politik yang bertujuan menghalangi Pak Prabowo berinteraksi dengan masyarakat Semarang,” sebut Habiburokhman.

Hal yang sama juga diungkapkan oleh jubir BPN, Andre Rosiade. Dia menegaskan tidak ada kegiatan perpolitikan di kegiatan salat Jumat Prabowo.

“Saya nggak ingin berprasangka buruk. Ini soal miskomunikasi. Kami nggak ingin perkeruh suasana, karena besok insyaallah Pak Prabowo tetap akan di sana salat Jumat, lalu pihak takmir masjid juga sudah menjelaskan, mereka nggak larang Pak Prabowo, lalu sudah tegas akan menerima Pak Prabowo,” ujar jubir BPN, Andre Rosiade, saat dihubungi, Kamis (14/2/2019).

Andre bahkan menyinggung Presiden Joko Widodo. Menurutnya, Jokowi-lah yang sering memasukkan unsur politis di setiap salat Jumat. Dia juga mengatakan, setiap Jokowi salat, selalu ada saf yang sengaja dikosongkan untuk area fotografer memotret kegiatannya beribadah. Baginya, Prabowo bukan tipikal orang yang seperti itu.

“Sekali lagi, besok agenda Pak Prabowo itu agenda pribadi, hanya datang untuk salat Jumat tanpa memberikan kata sambutan, baik sebelum maupun sesudah salat Jumat. Kedua, Pak Prabowo juga nggak akan meminta tempat duduk khusus dan Pak Prabwoo juga nggak minta saf dimundurkan agar kamerawan bisa mengambil foto Pak Prabowo. Kan kalau Pak Jokowi safnya minta dimundurkan tuh, kami tidak melakukan hal itu. Jadi nggak ada prasangka itu dan kami berhusnuzan saja, karena insyaallah masalahnya sudah selesai,” ucapnya.

Tak berhenti di situ, Andre juga menduga takmir Masjid Agung Semarang KH Hanief Ismail sebagai anggota tim kampanye Jokowi-Ma’ruf Amin. Andre mengatakan dia mengetahui status Hanif itu dari media sosial.

“Dan yang juga ingin teman-teman menilai, ketua takmir masjid, kalau tidak salah, baca di media sosial, beliau anggota pemenangan Jokowi-Ma’ruf,” ucap Andre di Hotel Ibis Cikini, Jakarta Pusat, Jumat (15/2/2019).

Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf pun menepis pernyataan Andre. TKN menegaskan Jokowi tidak pernah mempolitisasi kegiatan ibadahnya.

“Pak Jokowi tidak pernah mempolitisasi salat atau rumah ibadah. Tidak seperti Prabowo, yang mempolitisasi salat Jumat hari ini, sehingga dilarang Bawaslu dan takmir masjid,” kata juru bicara TKN Ace Hasan Syadzily kepada wartawan, Jumat (15/2/2019).

Politikus Golkar ini menambahkan, saf salat yang dimundurkan justru untuk membuat salat jemaah tetap khusyuk. Menurutnya, hal itu tak melanggar tata tertib salat.

“Saf dimundurkan justru untuk membuat salat jamaah di saf tersebut tetap khusyuk, dan itu tidak melanggar tata tertib salat,” ujar Ace.

Selain itu, tanggapan juga muncul dari Sekjen PSI Raja Juli Antoni (Toni). Toni menghadiri Sidang Tanwir Muhammadiyah yang dibuka Presiden Joko Widodo dan sempat salat Jumat bersama. Dia bersyukur tak ada pamflet pengumuman Jokowi Salat Jumat di Bengkulu.

“Pagi ini saya menghadiri Sidang Tanwir Muhammadiyah yang dibuka secara resmi oleh Bapak Presiden RI, Joko Widodo. Setelah itu saya ikut rombongan Pak Jokowi salat Jumat di Masjid Raya Baitul ‘Izzah Provinsi Bengkulu,” ujar Toni dalam keterangannya kepada wartawan, Jumat (15/2/2019).
(knv/knv)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Para Dubes Asia akan Gelar Dialog Promosikan Deklarasi Abu Dhabi

Jakarta – Para Dubes Asia untuk Takhta Suci Vatikan berencana untuk menggelar seminar internasional mengundang para pejabat di Vatikan, akademisi dan para pemangku kepentingan lainnya. Acara itu digelar menyusul ditandatanganinya Deklarasi Abu Dhabi oleh Paus Fransiskus dan Imam Besar Al-Azhar, Ahmad Al-Tayyeb pada 4 Februari 2019.

“Deklarasi Abu Dhabi merupakan dokumen mengenai ‘Persaudaraan Manusia untuk Perdamaian Dunia dan Hidup Bersama’ (Human Fraternity for World Peace and Living Together) yang ditandatangani oleh Paus dalam rangkaian kunjungan bersejarah ke Uni Emirat Arab pada 3-5 Februari 2019,” dalam siaran pers KBRI Vatikan yang diterima detikcom, Jumat (15/2/2019).

Deklarasi Abu Dhabi ini menekankan atas pentingnya kesadaran terhadap rekonsiliasi dan persaudaraan di antara semua umat beragama dan peningkatan nilai-nila toleransi. Deklarasi itu juga berisi penolakan terhadap penggunaan agama untuk kekerasan dan esktremisme.

“Menyikapi hal tersebut, para Dubes Asia yang tergabung dalam Asian Ambassadors to the Holy See melihat perlunya diselenggarakan seminar berupa interreligious dialogue guna mempromosikan Deklarasi Abu Dhabi dan merefleksikan pandangan negara-negara di Asia terhadap Deklarasi tersebut,” imbuhnya.

Anggota grup Asia saat ini berjumlah 13 negara yang terdiri dari Australia, China, Filipina, Indonesia, Iran, Irak, Jepang, Korea Selatan, Lebanon, Malaysia, Mesir, Timor Leste, dan Turki. Para Dubes juga berencana untuk melakukan kunjungan ke kantor Pontifical Council for Interreligious Dialogue Vatikan guna mendapatkan penjelasan rinci mengenai deklarasi tersebut sebelum melaksanakan interreligious dialogue.
(knv/knv)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Heboh Pengumuman Salat Jumat Prabowo Dianggap Politis

Jakarta – Rencana Prabowo Subianto untuk salat Jumat di Masjid Agung Semarang (MAS) menjadi heboh karena muncul isu adanya penolakan dari Takmir Masjid. Pihak Masjid sudah menegaskan tak ada pelarangan, hanya saja keberatan dengan sosialisasi Prabowo salat di MAS karena dinilai politis.

Kabar soal penolakan pihak Masjid yang biasa dikenal dengan sebutan Masjid Kauman Semarang itu beredar jelang kedatangan Prabowo yang rencananya akan salat Jumat pada Jumat (15/2). Alasannya salat Jumat yang akan diadakan oleh Prabowo itu dinilai mempolitisir ibadah dan memakai masjid untuk kepentingan politik.

Politisasi itu dapat dilihat dari upaya mengerahkan massa dan menyebar pamflet ke masyarakat agar ikut salat Jumat bersama Prabowo Subianto di masjid tersebut.

Ketua Takmir Masjid Agung Semarang, KH Hanief Ismail membantah pihaknya melarang Prabowo datang. Ia menyatakan hanya keberatan karena adanya pamflet yang dipasang di sekitar Masjid Kauman soal kedatangan Prabowo itu.

“Kami hanya merasa keberatan adanya pamflet ajakan salat Jumat bersama Prabowo di Masjid Kauman. Artinya keberatan kami salat dijadikan ajang kampanye atau dipolitisasi,” ujar Hanief saat ditemui di kediamannya di Semarang, Kamis (14/2/2019).

Hanief mengaku memang sudah ada pemberitahuan lisan soal kegiatan salat Jumat Prabowo di MAS. Namun terkait pemasangan pamflet dan spanduk tidak diberitahukan. “”Pemberitahuan sudah lisan, pasang pamflet dan spanduk tidak (memberitahu) sama sekali,” tuturnya.

Di dekat Masjid Kauman sempat ada spanduk selamat datang Prabowo dan juga poster Prabowo-Sandi. Sedangkan di traffic light Jalan Pemuda menuju Masjid Kauman juga terpasang bendera Partai Gerindra. Namun tepat saat salat zuhur ada beberapa orang yang melepas spanduk dan poster yang terpasang dekat dengan masjid.

“Kami khawatir jamaah yang lain tersinggung, karena jamaah kan macam-macam, ada yang punya orientasi pilihan beda, ada yang punya orientasi masjid murni steril dari hal politis dan duniawai, kami njagani (antisipasi),” ucap Hanief.

Heboh Pengumuman Salat Jumat Prabowo Dianggap PolitisFoto: KH Hanief Ismail. (Angling Adhitya Purbaya/detikcom).

Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno sudah membantah pihaknya yang menyebar pamflet soal kedatangan eks Danjen Kopassus itu. Meski begitu, Hanief memberi warning agar tak ada pembicaraan atau kegiatan politik saat Prabowo salat Jumat di Masjid Kauman.

Ia mencontohkan Jusuf Kalla dan Hatta Rajasa saat maju Pilpres juga pernah Salat di Masjid Kauman. Saat itu, kata Hanief, tidak ada woro-woro atau mengajak massa. Begitu pula saat Pilgub Jateng, ketika Cagub Ganjar Pranowo ataupun Sudirman Said datang mereka beribadah tanpa ajak rombongan.

“Jangan ngomong masalah politik di masjid, itu saja. Waktu Pilpres yang dulu pak JK datang tidak bawa rombongan pak Hatta Rajasa datang pas saya ngaji, beliau sampaikan sesuatu yang tidak bersifat kampanye. Pak Ganjar dan pak Sudirman Said juga, Pak Marmo (Soemarmo Mantan Wali Kota Semarang) dan pak Hendi (Wali Kota Semarang) keduanya juga sering,” urainya.

Soal kedatangan Prabowo untuk Salat Jumat di MAS ternyata sudah dikoordinasikan Partai Gerindra. DPC Gerindra menginstruksikan kadernya untuk salat bareng sang ketum, namun dilarang menggunakan atribut partai. Larangan itu tercantum dalam surat instruksi nomor JT-01/02-005/A/DPC-Gerindra/2019. Surat instruksi agar mengikuti salat berjemaah bersama Prabowo itu meminta para kader mengenakan baju bernuansa putih islami.

“Nah itu karena kegiatannya di masjid, itu ada keterangan yang saya sampaikan bahwa karena saya tahu masjid itu tidak boleh digunakan untuk kampanye, karena sebagai tempat ibadah. Maka di situ untuk menyambut kedatangan beliau, dan tidak boleh menggunakan atribut partai. Tapi harus menggunakan baju islami,” ujar Sekretaris DPC Gerindra Semarang, Joko Santoso, saat dimintai konfirmasi detikcom, Kamis (14/2).

Soal kabar ‘penolakan’ terhadap Prabowo ini mendapat tanggapan dari Fahri Hamzah. Dia mengaku curiga permasalahan ini muncul karena ada campur tangan penguasa.

“Saya agak curiga bahwa memang kaki tangan kekuasaan itu terlalu jauh itu untuk intervensi hal-hal yang sifatnya pribadi. Orang pergi salat Jumat kan peribadatan pribadi. Saya memang mendengar ada keluhan dari tim Pak Prabowo bahwa mereka dibatasi untuk ketemu masyarakat,” kata Fahri di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (14/2).

Pernyataan Fahri dibantah Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf Amin. Timses capres petahana itu mengingatkan masjid memang tidak boleh menjadi tempat untuk kampanye dan mengapresiasi langkah takmir MAS.

“Masjid itu memang bukan tempat yang dibolehkan untuk kampanye. Oleh karena itu, sikap dan langkah takmir masjid itu sudah benar,” ungkap Wakil Ketua TKN Jokowi-Ma’ruf, Abdul Kadir Karding yang juga politikus PKB, Kamis (14/2).

Sementara itu menurut Bawaslu, tak ada larangan bagi siapa saja yang hendak beribadah di tempat ibadah. Hanya saja Bawaslu mengingatkan kepada tim Prabowo-Sandiaga untuk melepas atribut politik saat berada di masjid. Bawaslu pun akan melakukan pengawasan.

“Sudah otomatis di sana akan dilakukan pengawasan oleh (Bawaslu) daerah., Bawaslu daerah artinya mengawasi kegiatan yang dilakukan oleh tim kampanye dan peserta pemilu 2019” ujar Ketua Bawaslu Abhan di kantor KPU, Jl Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Kamis (14/2).

Ikuti perkembangan Pemilu 2019 hanya di sini.
(elz/imk)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Laba Taspen Turun 62 Persen Jadi Rp 271 Miliar di 2018

Liputan6.com, Jakarta – Pengelola dana pensiun, PT Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri atau Taspen (Persero) berhasil membukukan laba sebesar Rp 271,55 miliar sepanjang 2018.

“Setelah dikurangi pajak penghasilan badan, laba tahun berjalan tahun 2018, PT Taspen mencapai Rp 271,55 miliar,” kata Direktur Keuangan PT Taspen, Helmi Imam Satriyono dalam konferensi pers, di Kantor PT Taspen, Jakarta, Kamis (14/2/2019).

Capaian laba tersebut memang menurun sebesar 62,37 persen jika dibandingkan dengan laba tahun 2017 sebesar Rp 721,73 miliar. Hal itu akibat dari kondisi pasar global yang tidak stabil di tahun lalu.

Ketidakpastian ekonomi global ini, kata dia, kemudian berdampak pada pasar modal Indonesia yang menjadikan sangat volatile, sehingga hasil investasi PT Taspen jauh dari target yang ditetapkan.

“Pendapatan kami 45 persen berasal dari investasi. Ketika ketidakpastian ini tinggi, market indeks menurun, susah dapat margin,” jelas dia.

Meski demikian, total aset Taspen naik sebesar 0,65 persen dibanding tahun sebelumnya, dari Rp 230,38 triliun menjadi Rp 231,87 triliun. Kemudian total aset investasi korporasi Rp 90,86 triliun atau naik 6,85 persen dari Rp 85,03 triliun di tahun sebelumnya.

Sementara aset investasi pensiun di tahun 2018 sebesar Rp 125,90 triliun juga naik 1,56 persen dari Rp 123,97 triliun.

Reporter: Wilfridus Setu Embu

Sumber: Merdeka.com

Bawaslu Awasi Acara Salat Jumat Bersama Prabowo di Semarang

Jakarta – Capres Prabowo Subianto direncanakan akan melaksanakan salat Jumat di Masjid Agung Semarang (MAS) atau Masjid Kauman. Bawaslu mengatakan akan melakukan pengawasan di lokasi acara.

“Sudah otomatis di sana akan dilakukan pengawasan oleh (Bawaslu) daerah,” ujar Ketua Bawaslu Abhan di kantor KPU, Jl Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Kamis (14/2/2019).

Abhan mengatakan tugasnya melakukan pengawasan terhadap kegiatan kepemiluan, baik dilakukan oleh pasangan capres maupun caleg pemilu 2019.

“Bawaslu daerah artinya mengawasi kegiatan yang dilakukan oleh tim kampanye dan peserta pemilu 2019,” kata Abhan.

Terkait beredarnya pamflet ajakan salat bersama Prabowo, pihaknya meminta Bawaslu Provinsi Jawa Tengah untuk melakukan pengkajian. Bawaslu daerah akan mengkaji ada tidaknya dugaan pelanggaran pemilu.

“Kami sedang minta kepada Bawaslu provinsi Jawa Tengah, untuk melakukan pengkajian lebih lanjut dengan data-data yang diperoleh,” tuturnya.

Sebelumnya, Bawaslu Jawa Tengah telah melayangkan surat kepada Tim Paslon Prabowo-Sandi dan Masjid Agung Kauman Semarang terkait rencana salat Jumat Prabowo, Jumat besok. Bawaslu mengambil langkah antisipasi berupa imbauan agar tidak ada kegiatan politik di masjid.

DPC Partai Gerindra Semarang saat dihubungi terpisah mengatakan telah menginstruksikan kadernya untuk salat bareng sang ketum, Prabowo Subianto, di Masjid Agung Semarang atau Masjid Kauman. Namun, Gerindra melarang para kader menggunakan atribut partai.

Larangan itu tercantum dalam surat instruksi nomor JT-01/02-005/A/DPC-Gerindra/2019. Surat instruksi agar mengikuti salat berjamaah bersama Prabowo itu meminta para kader mengenakan baju bernuansa putih islami.

“Nah itu karena kegiatannya di masjid, itu ada keterangan yang saya sampaikan bahwa, karena saya tahu masjid itu tidak boleh digunakan untuk kampanye, karena sebagai tempat ibadah. Maka di situ untuk menyambut kedatangan beliau, dan tidak boleh menggunakan atribut partai. Tapi harus menggunakan baju islami,” ujar Sekretaris DPC Gerindra Semarang, Joko Santoso, saat dimintai konfirmasi oleh detikcom.
(dwia/idn)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>