Grup Pencinta Burung Jadi Modus Perdagangan Ilegal Kakatua Maluku

Liputan6.com, Malang – Ada banyak cara licik yang dimanfaatkan untuk memuluskan perdagangan satwa dilindungi. Salah satunya, menawarkan jual beli burung langka ilegal melalui grup media sosial komunitas pencinta burung.

Modus itu diendus kepolisian Kota Malang, Jawa Timur. Seorang pelaku perdagangan satwa dilindungi ditangkap. Saat hendak mengirim dua ekor Kakatua Maluku (Cacatua mollucensis) ke calon pembelinya.

“Pelaku kami tangkap kemarin saat mau mengirim melalui jasa pengiriman kereta api,” kata Kanit Reserse Mobil Polres Malang Kota, Iptu Sugeng Iriyanto di Malang, Jumat (19/4/2019).

Dua ekor kakatua itu masing-masing dimasukkan dalam kotak kayu yang menyerupai paket keranjang buah. Hendak dikirim ke pembelinya di Bandung, Jawa Barat. Pelaku sendiri mendapatkan pembeli melalui sebuah grup facebook komunitas pencinta burung.

“Tidak menawarkan burung dengan mengunggah di facebook. Tapi menawarkan melalui pesan pribadi ke anggota grup itu,” ujar Sugeng.

Dengan modus seperti itu, pelaku yang seorang warga Sawojajar, Kedungkandang, Kota Malang, sebelumnya sudah dua kali mampu menjual burung langka. Meski demikian, polisi tidak menahan pelaku perdagangan ilegal tersebut.

“Hanya wajib lapor, tapi proses pemberkasan tetap berlangsung. Bisa jadi nanti kalau berkas dirasa cukup ya ditahan,” kata Sugeng.

Sepanjang 2019 ini tercatat ada tiga kali kasus perdagangan satwa dilindungi yang bisa diungkap. Sedangkan dua ekor Kakatua Maluku itu sudah diserahkan ke Kantor Sumber Daya Alam (KSDA) Resor Malang.

Kakatua Maluku masuk kategori satwa dilindungi berdasarkan UU Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Satwa endemik Maluku Utara ini masuk zona merah, populasinya sudah sulit ditemui di habitat aslinya.

DPRD DKI Sebut Tarif MRT Ilegal, Anies: Itu Proses Internal Dewan

Taufik menjelaskan keputusan tarif telah disepakati dalam rapat pimpinan gabungan (Rapimgab) yang digelar pada, Senin, 25 Maret 2019.

Dia menyebut hasil rapat tersebut tidak dapat diubah begitu saja, namun harus melalui aturan yang ada. Karena hal itu, Politisi Partai Gerindra menyarankan agar penetapan tarif MRT Jakarta dikembalikan di rapat bersama di DPRD DKI Jakarta. 

“Saran saya itu harus sesuai ketentuan dan tata tertib. Boleh saja ada kesepkatan tapi kembalikan ke rapim untuk pengesahannya supaya legal,” ucap dia.

Selain Taufik, Ketua Fraksi Nasdem DPRD DKI Jaarta Bestari Barus menganggap hasil negoisasi Anies dan Prasetio mengenai tarif MRT Jakarta itu ilegal. 

“Saya nggak ada dihubungi apa-apa, jadi saya menyatakan ilegal kalau diganti-ganti hasil Rapimgab,” kata Bestari.

Bestari mengatakan keputusan tarif itu harus melalui kesepakatan bersama bukan melalui keputusan sepihak dengan melalui prosedur yang ada.

 

Saksikan Video Pilihan Berikut Ini: 

 

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan menanggapi persoalan tingkah para penumpang MRT yang tengah viral di media sosial. Ia mengimbau seluruh masyarakat lebih bijaksana dalam menilai tingkah penumpang MRT

Negosiasi Tarif MRT Antara Anies dan Ketua DPRD DKI Dianggap Ilegal

Liputan6.com, Jakarta – Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta M Taufik angkat bicara mengenai negosiasi Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dengan Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi terkait penetapan tarif MRT Jakarta yang dilakukan pada, Rabu 26 Maret 2019.

“Harusnya kesepakatan itu dibawa lagi ke rapim. Harus dilalui prosesnya,” kata Taufik di Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (27/3/2019).

Taufik menjelaskan, keputusan tarif telah disepakati dalam rapat pimpinan gabungan (Rapimgab) yang digelar pada, Senin 25 Maret 2019. Dia menyebut hasil rapat tersebut tidak dapat diubah begitu saja, namun harus melalui aturan yang ada.

Karena hal itu, Taufik menyarankan agar penetapan tarif MRT Jakarta dikembalikan di rapat bersama di DPRD DKI Jakarta.

“Saran saya itu harus sesuai ketentuan dan tata tertib. Boleh saja ada kesepkatan tapi kembalikan ke rapim untuk pengesahannya supaya legal,” ucap politikus Partai Gerindra itu.

Selain Taufik, Ketua Fraksi Nasdem DPRD DKI Jakarta Bestari Barus menganggap hasil negosiasi Anies dan Prasetio mengenai tarif MRT Jakarta itu ilegal.

“Saya enggak ada dihubungi apa-apa, jadi saya menyatakan ilegal kalau diganti-ganti hasil Rapimgab,” kata Bestari.

Bestari mengatakan keputusan tarif itu harus melalui kesepakatan bersama bukan melalui keputusan sepihak dengan melalui prosedur yang ada.

“Wah nggak bisa (kalau nggak ada rapat lagi). Sejak kapan ketua dewan kemudian menjadi penentu, itu kan harus kesepakatan,” jelasnya.

Mengintip Lokasi Pengeboran Minyak Ilegal di Jambi

Rabu 27 Maret 2019, 11:19 WIB

Foto News

Antara Foto/Wahdi Septiawan – detikNews

Jambi detikNews – Taman Hutan Raya (Tahura) Sultan Thaha Syaifuddin, Bajubang, Batanghari, Jambi, dijadikan sebagai tempat pengeboran minyak ilegal. Begini penampakannya.

Minyak mentah dipindahkan menggunakan ember dan jeriken di lokasi pengeboran minyak ilegal di Jambi. Antara Foto/Wahdi Septiawan.

Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com

Tempat Pembuangan Sampah Ilegal Ditemukan, Luasnya Bikin Geleng Kepala

Lokasi yang dijadikan tempat pembuangan akhir (TPA) sampah ilegal ini dulunya berupa rawa. Selain itu, sempat pula dijadikan sebagai penambangan pasir ilegal. Luas dari lokasi tempat pembuangan sampah ini pun sebesar 6 kali lapangan sepak bola. Bisa kamu bayangkan seandainya tempat ini benar-benar telah terpenuhi oleh sampah? Bukan hanya sampah plastik saja yang ada, akan tetpi furnitur serta puing-puing konstruksi pun ditemukan di lokasi ini.

Untuk mengurangi volume sampah, ternyata operator dari TPA ini diduga membakarnya. Sehingga menghasilkan asap hitam yang cukup tebal dan membuat polusi udara. Tentu saja pembakaran sampah yang kebanyakan merupakan sampah plastik ini bisa melepaskan polutan organik. Selain itu, terdapat pula emisi gas beracun dan juga gas rumah kaca yang bisa merusak lingkungan.

Penemuan lokasi ini muncul setelah Kementerian Energi, Ilmu Pengetahua, Teknologi, Lingkungan dan Perubahan Iklim menutup 131 pabrik limbah plastik ilegal di Selangor dan Penang. Dewan Kota Seberang Perai pun telah mengkonfirmasi, bahwa tidak ada izin yang dikeluarkan untuk menjadikan tempat tersebut sebagai TPA.

4 Penambang Emas Ilegal di Bogor Tewas Keracunan Gas

Liputan6.com, Bogor – Sebanyak empat orang penambang emas ilegal ditemukan tewas di kaki Gunung Cingaleng, Desa Banyuresmi, Kecamatan Cigudeg, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Minggu.

Peristiwa tersebut terjadi sekitar pukul 14.00 WIB, Minggu (17/3/2019). Mereka melakukan penambangan emas secara tradisional dengan menggali lubang untuk mendapatkan butiran-butiran emas di bawah tanah itu.

Dugaan sementara, tewasnya keempat penambang emas itu akibat kehabisan oksigen saat berada dalam lubang. Saat itu, keempat penambang lemas dan ditemukan sudah tewas.

Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bogor, Budi Pranowo mengatakan, keempat orang yang tewas adalah para penambang yang berniat mencari emas di lubang itu. Diduga mereka tewas karena keracunan gas ketika berada di dalam lubang.

Keempat korban adalah Ata (27), Satri (25), Kosim (28), dan Adam (27). Mereka berasal dari Desa Banyuresmi dan Banyuwangi, Kecamatan Cigudeg, Bogor.

“Keempatnya tewas karena kehabisan oksigen, saat ditemukan mereka sudah tidak bernyawa,” kata Budi, via telepon.

Menurut keterangan saksi, keempat korban tersebut sedang melakukan penambangan emas secara tradisional melalui lubang yang sudah mereka gali untuk mendapatkan emas di dalam tanah itu.

12 Juta Batang Rokok Ilegal Senilai Rp 8 M Dimusnahkan di Sulsel

Makassar – Bea Cukai Sulawesi Selatan memusnahkan 12 juta batang rokok ilegal senilai Rp 8 miliar. Ini merupakan hasil penindakan Bea Cukai kurun waktu satu tahun terakhir.

“Hari ini kita dari Bea cukai Sulsel melakukan pemusnahan 12.543.000 batang rokok senilai Rp 8.983.102.000,” kata Dirjen Bea Cukai, Heru Pambudi, di kawasan industri Makassar, Jalan Kapasa Raya, Makassar, Sulsel, Rabu (13/3/2019).

Heru mengatakan pemusnahan barang kena cukai ilegal ini merupakan hasil penindakan pihaknya sejak 2018 hingga 2019. Penindakan ini juga merupakan bagian dari tugas Bea Cukai untuk melindungi masyarakat dari peredaran barang ilegal.
Tidak hanya itu, kata Heru, pihaknya juga memusnahkan sekitar 552 botol miras ilegal berbagai merek yang ikut disita dengan nilai sebesar Rp 301.815.000.

“Ini potensi kerugian negara yang berhasil diselamatkan dari keseluruhan barang ini sebesar Rp 4,2 miliar,” sebutnya.

Dikatakannya, rokok dan miras ilegal ini didapatkan dari operasi di pelabuhan laut dan barang yang beredar di Sulsel dan Sulbar.

“Komitmen kita untuk melindungi masyarakat. Kami senantiasa mendorong pelaku usaha untuk menanamkan mindset bahwa legal itu mudah,” tegas dia.

“Pemusnahan ini diharapkan dapat memberikan efek jera kepada para oknum yang berupaya untuk memproduksi dan mengedarkan rokok dan minuman,” sambung dia.
(fiq/tor)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Kementerian Kelautan Tangkap Satu Kapal Ikan Ilegal Berbendera Vietnam

Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Susi Pudjiastuti menyambangi kota Bandung untuk berbincang para pelaku dunia perikanan dan influencer. Susi berbagi prestasi mengenai potensi laut Indonesia serta kapal yang ditenggelamkan.

Susi menyebut sudah ada 488 kapal asing yang ditenggelamkan. Tak hanya menenggelamkan, Susi pun berniat menghadirkan museum kapal asing yang ditangkap di Indonesia.

“Kita akan bikin museum juga. Kita akan kumpulkan kapal, sampel, contoh yang kita tangkap dari beberapa negara,” ujar Susi pada Selasa 26 Februari 2019 di Bandung, Jawa Barat.

Menteri Susi pun menjelaskan mengapa ia mengebom kapal-kapal asing hingga disiarkan luas. Penghancuran kapal pun dibuat seseram mungkin, walau sebetulnya peledak digunakan untuk melubangi kapal agar tenggelam, bukan menghancurkan berkeping-keping.

Ini digunakan sebagai pengingat agar para pencuri ikan berpikir dua kali sebelum masuk ke wilayah perairan Indonesia. Susi juga mengetahui kapal-kapal itu tak hanya mencuri ikan, melainkan juga menyelundupkan satwa ilegal.

“Kita bikin seram, kalau enggak, (kapal asing) enggak takut,” tegas Susi.

Ia pun mengajak orang-orang lebih mencintai laut dengan cara berpikir secara berkelanjutan agar laut dapat dinikmati generasi mendatang, melawan pemakaian plastik, serta mengajak masyarakat agar sering mengunjungi laut.

“Ini hal yang memang harus kita rubah mindset-nya. Kalau kita mau jaga laut kita, mulai sekarang sedikit demi sedikit, mindset kita berubah, dengan pemikiran tentang laut. Dekat dengan laut, sering ke laut, semuanya ke laut, jangan di darat saja,” ucapMenteri Susi.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Puluhan kapal asing yang melakukan pencurian ikan di wilayah perairan Indonesia beberapa waktu lalu akhirnya ditenggelamkan. Puluhan kapal asing ini ditenggelamkan di perairan Natuna provinsi Kepulauan Riau.

Di Singapura Beredar Permen Coklat Ilegal yang Bisa Bikin Ereksi

Jakarta – Kalau kamu sedang jalan-jalan ke Singapura, hati-hati bila menemukan permen coklat berlabel “Hickel” atau “Solomon Island Soloco Traditional Candy (Soloco)”. Alasannya karena menurut otoritas kesehatan Singapura (HSA) keduanya mengandung obat disfungsi ereksi ilegal.

Dalam pernyataan yang dipublikasi di 26 Februari lalu HSA menyebut produk-produk tersebut dijual online sebagi permen coklat. Hasil laboratorium mendeteksi tadafil dengan dosis obat disfungsi ereksi, tadafil, 30 kali lebih tinggi dari yang biasa diresepkan dokter.

“Mengonsumsi tadafil dengan dosis sebesar itu berbahaya bisa memiliki efek samping serius, termasuk di antaranya serangan jantung, stroke, serta kehilangan fungsi penglihatan dan pendengaran,” tulis HSA seperti dikutip dari situs resminya, Sabtu (9/3/2019).

Menurut HSA produk permen coklat tersebut dipasarkan dengan bahasa yang menyesatkan konsumen menggunakan kata-kata “alami” dan “terbuat dari formula tumbuhan”. Produk juga diklaim berlebihan memiliki manfaat kesehatan untuk jantung, ginjal, diabetes, vitalitas, kesuburan, dan imunitas.

“Tadafil adalah obat resep dokter keras untuk mengatasi disfungsi ereksi dan penggunaannya harus di bawah pengawasan tenaga medis. Bila dipakai sembarangan akan menempatkan konsumen pada risiko serius,” lanjut HSA.

Otoritas setempat dilaporkan sudah bekerja sama dengan para pengelola situs jual beli online berusaha melenyapkan kedua produk coklat tersebut dari situs mereka.

(fds/up)

Walhi Sulsel Minta Bupati Maros Tindak Tambang Ilegal Pemicu Banjir

Makassar – Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Sulawesi Selatan meminta Bupati Maros Hatta Rahman menindak tegas tambang ilegal yang dituding sebagai pemicu banjir bandang. Menurut Walhi, pemerintah punya kewenangan menindak tambang ilegal.

“Pemerintah kabupaten harusnya belajar dari bencana banjir besar pada bulan Januari lalu. Maraknya aktivitas tambang di sana memicu daya rusak yang luar biasa. Dari situ harusnya mereka sudah harus bertindak tegas,” kata Direktur Walhi Sulsel, Muhammad Alamin, Minggu (03/03/2019).

Dia mengatakan, berdasarkan hasil penelusuran pihaknya, ada 23 tambang ilegal di dataran tinggi Maros. Hal itu disebutnya memiliki daya rusak yang tinggi hingga bisa menimbulkan banjir bandang saat hujan deras tiba.

“Dari hasil penelusuran kami, ada 23 tambang ilegal yang beroperasi di dataran tinggi Maros dan memiliki daya rusak yang tinggi. Salah satu dampaknya ya banjir bandang kemarin dan juga banjir besar lalu itu. Masalahnya memang tambang itu di-backing oleh oknum,” ucapnya.

Dia menyebut Pemkab punya peran pengawasan terkait keberadaan aktivitas penambangan. Dia berharap bupati melaporkan hal tersebut ke pihak kepolisian.

“Kami tidak melihat ada peran pengawasan itu oleh Pemkab pada tambang ilegal. Padahal, mereka masih punya kewenangan besar, bahkan bisa melakukan penertiban. Makanya kami berharap Bupati serius dengan melaporkan hal ini juga ke polisi,” ucapnya.

Bupati Maros, Hatta Rahman, sebelumnya menuding, penyebab banjir bandang di wilayahnya karena adanya penambangan liar. Menurutnya, air hujan dari hulu tidak mampu lagi diserap karena kerusakan hutan akibat tambang ilegal.

“Gara-gara, ada kerusakan hutan, penambangan tanpa izin, dan tidak direncanakan dengan baik. Hingga hari ini terjadi lagi. Ini sudah kedua kalinya dalam satu tahun terjadi. Kita akan libatkan insitusi Polisi, karena kita tidak pernah kasih keluar izin,” kata Hatta Rahman, di Maros, Minggu (3/3).

Dua desa di Maros, Sulsel diterjang banjir bandang, Sabtu (2/3). Akibatnya, beberapa rumah warga yang berada di dekat bantaran sungai rusak terkena arus air.
(haf/haf)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>