BPN Prabowo: Sandiaga Tak Khawatir Ma’ruf Bawa Ayat di Panggung Debat

Jakarta – Cawapres Ma’ruf Amin akan membawa ayat Alquran dalam debat ketiga Pilpres 2019 yang dihelat 17 Maret. Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi menyebut cawapres Sandiaga Uno tidak khawatir akan strategi Ma’ruf.

“Sandi itu sangat siap dengan debat yang akan datang. Kami tidak ada kekhawatiran sedikit pun terkait masalah itu,” ujar Juru Debat BPN Prabowo-Sandi, Saleh Partaonan Daulay kepada wartawan, Jumat (22/2/2019) malam.

Saleh mengatakan, Ma’ruf Amin ditantang untuk mengeluarkan kemampuannya agar masyarakat bisa menilai siapa cawapres yang pantas menjadi pemimpin bangsa. Ia menyebut Ma’ruf Amin ditantang untuk menjelaskan persoalan bangsa dengan bahasa agama.

Juru Debat BPN Prabowo-Sandi, Saleh Partaonan Daulay.Juru Debat BPN Prabowo-Sandi, Saleh Partaonan Daulay. (Foto: dok. pribadi)

“Namun perlu diketahui, bahasa agama biasanya bicara secara umum pada level moral. Sementara, pada level teknis, agama tidak akan bicara secara detail. Nah, persoalan bangsa ini tidak hanya bisa diselesaikan dengan pendekatan hal yang bersifat umum. Banyak persoalan yang butuh diselesaikan secara teknis operasional,” kata Saleh.

Saleh meyakini Sandiaga akan menguasai tema debat ketiga yang mengangkat isu pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, sosial dan kebudayaan. Pengalamannya selama berkampanye diyakini akan dipaparkan Sandiaga selama debat.

“Sandiaga diyakini punya pengetahuan yang cukup soal kehidupan sosial di tanah air. Selain dari hasil pengamatan langsung di masyarakat, Sandi dikenal sosok yang sangat rajin berkunjung dan bersilaturahim dengan organisasi sosial dan kemasyarakatan. Dari pertemuan itu tentu banyak masukan dan pengetahuan yang bermanfaat dalam mengatasi berbagai persoalan sosial di masyarakat,” ujar politikus asal PAN ini.

Sebelumnya, Ma’ruf dinilai kurang aktif dalam debat Pilpres perdana dan capres Joko Widodo dianggap lebih dominan. Dalam debat capres ketiga yang menghadirkan cawapres saja, Ma’ruf Amin diyakini bakal lebih leluasa menjawab pertanyaan dan berargumen.

Direktur Komunikasi Politik TKN Usman Kansong mengatakan bukan tak mungkin Ma’ruf Amin akan melengkapi jawaban dan argumennya dengan sejumlah ayat. Meski begitu, Ma’ruf dinilai tak akan memaksakan diri apabila memang tak ada ayatnya.

“Kita ingin menjadikan Pak Kiai (Ma’ruf Amin) sebagai dirinya sendiri. Sebagai kiai, dia saya kira otomatis, dia ngomong di mana-mana, ngomong sama saya pun kemarin, ayat-ayat itu pun keluar, yang relevan tentu saja, namanya kiai, kita biarkan beliau seperti itu sejauh itu relevan, kan tidak ada larangannya juga,” ujar Usman, di Posko Cemara, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (22/2).

Ikuti perkembangan Pemilu 2019 hanya di sini.
(dkp/eva)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

TKN ke BPN Prabowo: Jurus Turunkan Harga Telur Ngapain Dirahasiakan?

Jakarta – Ahmad Muzani selaku Wakil Ketua Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi merahasiakan jurus capres Prabowo Subianto menurunkan harga telur dalam waktu 100 hari. Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf Amin mempertanyakan Muzani.

“Jawabnya bukan rahasia! Karena hitung-hitungan seperti itu gampang kok. Ngapain dirahasiakan? Bilang saja nggak punya program dan ‘jawabannya sudah sama, untuk apa diperdebatkan’ seperti yang disampaikan Pak Prabowo di debat, itu malah lebih elegan daripada beli kucing dalam karung,” ujar Juru Bicara TKN Jokowi-Ma’ruf, Irma Suryani Chaniago kepada wartawan, Jumat (22/2/2019) malam.

Irma menyarankan Prabowo ataupun cawapres Sandiaga Uno memberikan solusi yang rasional berdasarkan data kepada masyarakat. Irma memberikan contoh yang dilakukan Jokowi-Ma’ruf.
“Harusnya setiap jawaban itu beri solusi yang masuk akal, by data dan rasional. Harusnya yang dilakukan itu seperti konsep Jokowi-KH Ma’ruf: petani untung, pedagang untung, pembeli tidak dirugikan alias harga normal. Itu artinya pemerintah selain dapat menjaga stok atau persediaan, juga dapat mengontrol harga,” ujar politikus asal NasDem ini.
Muzani sebelumnya menjawab sindiran Menko Kemaritiman Luhut Pandjaitan yang menyindir janji Prabowo menurunkan harga beras hingga telur dalam waktu 100 hari. Muzani yakin Prabowo bisa menurunkan harga telur dalam program 100 hari kerjanya.

“Bisa itu. Itu kan jawaban dari Pak Jokowi ketika dikritik oleh Pak Prabowo tentang menekan harga sembako, harga pangan dalam konteks beras, misalnya. Masalahnya, kata Pak Jokowi, kan keseimbangan antara produsen dan konsumen,” kata Muzani di kompleks DPR, Jakarta, Jumat (22/2).

Namun Muzani masih merahasiakan jurus Prabowo menurunkan harga telur. “Ya jangan cerita dulu, menang dulu nanti baru diceritain,” ujar Muzani.

Ikuti perkembangan Pemilu 2019 hanya di sini.
(dkp/eva)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

2 Jari Terangkat dan Permainan Gimik Fadli di Malam Munajat

Jakarta – Malam munajat di pelataran Monas berujung pada balas-berbalas politikus yang kutub politiknya berbeda. Tudingan politisasi munajat menurut Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo (Jokowi)-Ma’ruf Amin ditepis Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno yang menyindir karena sirik.

Tak dipungkiri, malam munajat 212 itu didatangi para tokoh politik yang erat kaitannya dengan Prabowo. Juru bicara BPN Sodik Mudjahid pun mengamininya tapi menegaskan bila hal itu tidak melanggar aturan apapun.

“Apakah salah menurut UU dan demokrasi jika dalam acara Munajat 212, peserta dan pengelolanya ada terlibat pendukung relawan 02 dan ada teriakan paslon 02? Tunjukkan di mana salahnya?” ujar Sodik.

Tak ketinggalan, dua Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah dan Fadli Zon, tampak hadir di antara para tokoh yang datang pada Kamis malam, 21 Februari 2019 itu. Keduanya bahkan semobil Toyota Crown ketika memasuki area Monas dari pintu di Jalan Medan Merdeka Selatan.

Kehadiran Fadli dan Fahri tidak diam-diam. Para peserta munajat yang mengetahui langsung memanggil nama mereka, terutama Fadli.

“Pak Fadli…. Pak Fadli!” teriak sejumlah ibu menyapa.

Dari sisi kiri mobil Fadli menurunkan jendela mobilnya. Dia juga sempat menunjukkan salam dua jari. Mobil yang mengantar keduanya kemudian melaju.

Di pagi harinya yaitu Jumat, 22 Februari 2019, juru bicara TKN Abdul Kadir Karding meminta gestur Fadli diselisik. “Terkait ada pose 2 jari, saya kira Bawaslu atau Panwaslu harus melakukan penyelidikan,” ucap Karding.

Namun kolega Fadli yang turut hadir dalam acara itu, Fahri, tidak sependapat bila apa yang dilakukan Fadli dinilai sebagai pelanggaran terkait Pemilu. “Setahu saya, yang nggak boleh itu ajakan lalu menyebut nama calon,” ucap Fahri.

“Kalau menyebut nomor apa, nggak (melanggar aturan). Permainan simbolik ya. Semalam itu, misalnya, Pak Kiai bilang, ‘Tes… tes… 01 atau 02,’ dua orang teriak kan,” imbuhnya.

Selama tidak ada ajakan untuk memilih salah satu kandidat, menurut Fahri, tidak ada masalah menunjukkan simbol-simbol. Dia menyebut apa yang terjadi di Munajat 212 tidak dapat dikategorikan pelanggaran dalam pemilu.

“Itu kan permainan gimik. Sebenarnya dalam skala itu dibilang permainan yang halus,” ucap Fahri.

“Yang bermasalah itu misalnya ada ajakan seperti marilah kita coblos pasangan nomor 01, Bapak Jokowi-Ma’ruf, atau marilah kita coblos Prabowo-Sandi. Itu adalah kalau di forum nonkampanye itu nggak bagus,” imbuhnya.

Fahri menilai permainan simbol saat tahun politik seperti ini tidak bisa dihindari. Dia menyebut aturan yang harus ditegakkan adalah kampanye-kampanye yang vulgar.

“Yang perlu diatur adalah yang tidak simbolik, yang kasar yang vulgar, karena konotasi kampanye itu ya harus vulgar, kalau samar ya bukan kampanye namanya,” ujarnya.

Terlepas dari pembelaan Fahri, Fadli sejauh ini belum memberikan respons terkait tudingan-tudingan dari kubu Jokowi. Fadli sendiri diketahui aktif di kubu Prabowo sebagai anggota Dewan Pengarah BPN.

Acara munajat itu diselenggarakan oleh MUI DKI Jakarta. Dalam pernyataannya, MUI DKI menyatakan acara dengan tajuk ‘Senandung Selawat dan Zikir’ ini digelar pada tanggal ‘212’ untuk mencegah ada pihak yang memanfaatkan momentum tertentu berkaitan dengan tanggal acara. MUI DKI juga menyatakan acara ini tidak berkaitan dengan kepentingan politik tertentu.

Ikuti perkembangan terbaru Pemilu 2019 hanya di detikPemilu. Klik di sini

(dhn/dkp)
<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

7 Destinasi Seru Terinspirasi Film, dari Mission Impossible hingga Marlina Si Pembunuh dalam 4 Babak

Liputan6.com, Jakarta – Film tak hanya menampilkan cerita menarik, tetapi latar tempat syuting bisa menjadi elemen pemikat mata penonton. Bahkan karena film, sejumlah tempat di dunia bisa dikenal khalayak luas dan bahkan menjadi kunjungan wajib pelancong.

Tak melulu film asing, film Indonesia juga menjadi media promosi efektif tempat wisata yang tak boleh dilewatkan. Anda pasti masih ingat bagaimana Laskar Pelangi mengubah Belitung dari tempat yang tak dikenal menjadi populer bagi turis, terutama dari dalam negeri.

Selain film itu, masih ada destinasi liburan seru yang terungkap lewat film. Laman pemesanan hotel, Agoda merunut sejumlah tempat wisata yang terinspirasi film blockbuster dan sayang untuk dilewatkan.

1. Mission Impossible: Fallout

Jika Anda senang menjadi pahlawan super selama satu atau dua hari, berkunjunglah ke Queenstown, Selandia Baru, tempat Mission Impossible: Fallout merekam adegan aksi helikopternya. Cobalah berwisata naik helikopter dan nikmati olahraga ekstrem Selandia Baru lainnya, mulai dari bungee jumping hingga ski helikopter.

2. Jurassic Park: Fallen Kingdom

Jika Anda lebih menyukai Sci-Fi dan kesempatan untuk bertemu dinosaurus di dunia modern, pergilah ke Oahu, Hawaii yang menjadi lokasi syuting Jurassic Park: Fallen Kingdom.

Destinasi ini tidak hanya menjadi latar belakang yang menawan untuk syuting film tentang makhluk yang telah punah, tetapi juga bagi para pelancong yang mencari tempat liburan yang dikelilingi oleh laut, gunung berapi, olahraga luar ruangan dan alam yang asri.

3. Crazy Rich Asian

Crazy Rich Asians, film komedi romantis yang seluruh pemainnya berdarah Asia itu membuat banyak pelancong berduyun-duyun mengunjungi Singapura. Film ini berlokasi di beberapa titik di Singapura, mulai dari Gardens by the Bay hingga deretan jajanan kaki lima di Newton Food Centre.


2 dari 3 halaman

4. Black Panther

Black Panther merekam adegan pertarungan di kasino yang epik dan kejar-kejaran mobil di Busan, Korea Selatan, sebuah kota yang bisa dibilang lebih indah di malam hari daripada di siang hari.

Meskipun kasino bawah tanah yang glamor itu tidak ada di kehidupan nyata, Anda tetap bisa berpura-pura menikmatinya di salah satu lounge koktail atau klub malam Busan yang megah. Di siang hari, kunjungilah pantai, sumber air panas, kuil, dan tempat-tempat pemujaan di Busan yang tak terekam di film.

5. A Star Is Born

City of Angels alias Kota Los Angeles menjadi latar belakang banyak adegan dalam pembuatan ulang (remake) film A Star is Born, drama romantis tentang musisi country berpengalaman yang ketenarannya dikalahkan oleh pasangannya yang kariernya terus menanjak.

Di sepanjang film, banyak adegan konsernya yang terkenal direkam di sejumlah tempat di Los Angeles, termasuk gedung konser musik Greek Theatre berkapasitas 5.870 kursi, Regent Theatre yang klasik, serta Shrine Auditorium, gedung bersejarah di mana banyak ajang penghargaan film dan musik telah diadakan.

6. Bohemian Rhapsody

Jika Anda lebih suka musik rock klasik daripada country, film biografi pemenang penghargaan yang berkisah tentang salah satu band rock terbaik sepanjang masa ini harus ada dalam daftar film wajib tonton Anda.

Film Bohemian Rhapsody banyak mengambil adegan pertunjukan Live Aid band Queen di Stadion Wembley. Merupakan rumah bagi sepak bola Inggris, Wembley juga masih menjadi salah satu tempat paling populer bagi artis-artis besar untuk tampil.

3 dari 3 halaman

7. Marlina Si Pembunuh dalam Empat Babak

Film yang dibintangi Marsha Timothy sebagai pemeran utama itu berhasil menangkap gambar-gambar cantik Tanah Sumba yang misterius dan berbukit-bukit di Nusa Tenggara Timur, Indonesia. Ikuti perjalanan Marlina dengan menunggangi kuda melintasi padang rumput sebelum mengunjungi desa-desa di puncak bukit dan rumah-rumah adat yang dijaga oleh makam-makam megalitik yang menarik.

Pulau yang memiliki sedikit penghuni ini juga merupakan tujuan ideal bagi para pencinta alam yang dapat menikmati danau, air terjun dan taman nasional yang indah di pulau tersebut.

Saksikan video pilihan berikut ini:

Ma’ruf Amin Bawa Ayat ke Panggung Debat

Jakarta – Cawapres Ma’ruf Amin berniat menjadi dirinya sendiri saat menghadapi debat cawapres bulan depan. Ma’ruf disebut akan tetap bicara dengan memakai ayat-ayat Alquran.

Hal itu disampaikan oleh Direktur Komunikasi Politik TKN Usman Kansong di Posko Cemara, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (22/2/2019). Usman mengatakan bukan tak mungkin Ma’ruf Amin akan melengkapi jawaban dan argumennya dengan sejumlah ayat. Meski begitu, Ma’ruf dinilai tak akan memaksakan diri apabila memang tak ada ayatnya.

“Kita ingin menjadikan Pak Kiai (Ma’ruf Amin) sebagai dirinya sendiri. Sebagai kiai, dia saya kira otomatis, dia ngomong di mana-mana, ngomong sama saya pun kemarin, ayat-ayat itu pun keluar, yang relevan tentu saja, namanya kiai, kita biarkan beliau seperti itu sejauh itu relevan, kan tidak ada larangannya juga,” ujar Usman.

“Misal Pak Kiai, ini kami serahkan ke Pak Kiai ya, tidak harus menyampaikan pakai ayat, kalau tidak ada ayatnya dipaksa-paksa, salah kan. Tapi intinya Pak Kiai menjadi dirinya sendiri,” imbuhnya.

Debat ketiga dengan tema ‘Pendidikan, Kesehatan, Ketenagakerjaan, Sosial, dan Kebudayaan’ digelar pada 17 Maret 2019. Stasiun televisi yang menyiarkan adalah Trans TV, Trans 7, dan CNN Indonesia TV

Selain itu, Ma’ruf Amin juga sudah brainstorming dengan asosiasi profesi. Asosiasi profesi itu masih terkait dengan tema debat, salah satunya asosiasi serikat buruh.

“Kita lihat nanti, nggak ada target, semakin banyak semakin baik, tapi kemudian harus kita pilah juga. Kita anggap perlu atau tidak, tapi kan kemarin itu sangat perlu jadi kita membuka ruang juga untuk teman-teman dari asosiasi profesi itu untuk membuat brainstorming ke Pak Kiai (Ma’ruf) terkait SDM itu begitu,” kata Usman.

Lalu, bagaimana reaksi kubu Sandiaga? Wakil Ketua Badan Pemenangan Nasional (BPN) Mardani Ali Sera mempersilahkan Ma’ruf memakai ayat-ayat, ia menyebut Sandiaga Uno sudah siap.

“Ayat tentu sah digunakan. Dan monggo saja. Dan Cawapres kami, bang Sandi akan mengedepankan bagaimana nilai itu diikat dengan sistem, ditegakkan dengan program dan dirasakan manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari,” kata Mardani.

Ikuti perkembangan Pemilu 2019 hanya di sini.
(imk/dkp)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Pro-Kontra Politisasi Aturan THR Keluar Lebih Cepat

Jakarta – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengebut penyusunan Peraturan Pemerintah (PP) tentang pemberian THR 2019 dan Gaji ke-13 untuk PNS atau ASN agar bisa terbit sebelum Pilpres 2019. Rencana tersebut menuai pro-kontra dari kubu Joko Widodo-Ma’ruf Amin dan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

“Saya kira ini kebijakan bernuansa politis ya. Kebijakan ini kejar tayang biar Pak Jokowi terlihat punya jasa di mata ASN,” ujar juru bicara BPN Prabowo-Sandiaga bidang ekonomi, M Kholid, kepada wartawan, Jumat (22/2/2019).

Menurut Kholid, Jokowi ingin mengambil hati aparatur sipil negara (ASN) karena kebijakan soal THR dan gaji ke-13 sudah keluar sebelum Pilpres 2019, yang akan berlangsung pada April. Pasangan cawapres Ma’ruf Amin itu disebut ingin mendapatkan suara dari para ASN.

“Sengaja dipercepat untuk mendulang dukungan dari ASN kita,” kata politikus PKS itu menyindir.
Hal tersebut dibantah oleh Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf Amin. Kebijakan percepatan penyusunan aturan soal THR dan Gaji ke-13 bagi PNS atau ASN disebut tidak bermuatan politis.

“Jangan semua hal dipolitisasi sebagai modus elektoral. Tujuan utama pemberian THR dan gaji ke-13 bagi ASN jelas adalah untuk peningkatan kinerja dan kesejahteraan ASN,” ujar Direktur Program TKN Jokowi-Ma’ruf, Aria Bima, kepada wartawan, Jumat (22/2).

Anggota Komisi VI DPR ini mengingatkan urusan THR dan gaji ke-13 ini sudah ada dalam APBN 2019. Kebijakan tersebut, kata Aria, sudah disetujui oleh seluruh fraksi di DPR, termasuk dari koalisi Prabowo-Sandiaga.

“Harusnya ini disambut gembira karena pemerintah mampu untuk memberikan THR dan gaji ke-13 untuk ASN. Ini membuktikan pemerintahan Pak Jokowi mampu menjaga keuangan negara dengan baik, realistis, dan kredibel,” sebut politikus PDIP tersebut.

Penyusunan peraturan pemerintah (PP) tentang pemberian THR 2019 dan gaji ke-13 untuk PNS atau ASN ditargetkan rampung sebelum Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019. Hal tersebut tertuang dalam surat yang diterbitkan Kemenkeu. Surat diteken oleh Direktur Pelaksanaan Anggaran Ditjen Perbendaharaan Kemenkeu Wiwin Istanti, tertanggal 22 Januari 2019.

Pemerintah, dalam surat keterangan tersebut, berupaya agar PP itu bisa ditetapkan sebelum pilpres, yang berlangsung pada 17 April 2019. THR bagi ASN pun akan cair seusai pilpres, yakni pada Mei, sebulan sebelum Idul Fitri. Namun belum dijelaskan kapan gaji ke-13 akan cair.

BPN Prabowo-Sandiaga juga mencermati rencana penyusunan soal THR dan gaji ke-13 yang dikebut harus rampung sebelum pilpres. Direktur Advokasi dan Hukum BPN Prabowo-Sandiaga Sufmi Dasco Ahmad mempertanyakan apakah bila Jokowi kalah di pilpres, kebijakan soal THR dan Gaji ke-13 itu akan tetap dibayarkan kepada PNS.

“Kalau kebijakannya dikeluarkan sebelum pilpres, apakah kalau yang mengeluarkan kebijakan tidak menjadi pemenang pilpres apakah itu tetap direalisasikan?” kata Dasco.

Mengenai pembagian THR dan gaji ke-13, politikus Gerindra ini mendukungnya. Hanya, Dasco meminta pemerintah tetap berkomitmen menepatinya sekalipun Jokowi tidak menang di Pilpres 2019.

“Kalau menurut saya, kalau itu kebijakan untuk menolong gaji ke-13 itu memang begitu, ya nggak apa-apa, itu bagus aja, asal hitungannya sudah tepat dan konsisten dilaksanakan,” sebut anggota Komisi III DPR ini.

Sementara itu Wakil Ketua TKN Jokowi-Ma’ruf, Abdul Kadir Karding mengaku tak heran kubu Prabowo-Sandiaga selalu mengkritik kebijakan pemerintah sang petahana. Politikus PKB ini juga merinci alasan mengapa aturan soal THR dan Gaji ke-13 harus disusun sejak jauh hari.

“Pengumuman gaji ke-13 itu biasanya malah lebih awal, tidak mendadak. Misalnya besok akan dibagi, minggu ini akan diumumkan, itu tidak seperti itu. Bisa diumumkan lebih awal karena kenapa? Supaya ada persiapan dalam konteks menghitung kebutuhan hari raya. ‘Oh nanti saya akan dapat gaji ke-13, maka saya nanti bisa mempersiapkan untuk hal-hal ini, bisa melakukan ini dalam rangka persiapan Lebaran,'” urai Karding.

“Kami tidak heran kalau dari BPN itu apa saja dari kebijakan pemerintah Jokowi pasti dianggapnya salah, kemudian bernuansa politis. Kalau kami sih, gitu aja kok repot,” sambung anggota DPR tersebut.

Pihak Kemenkeu memastikan dikebutnya penyusunan PP tentang pemberian THR 2019 dan Gaji ke-13 untuk PNS tidak ada hubungannya dengan kepentingan pilpres. Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu Askolani menjelaskan, PP yang ditargetkan rampung sebelum dilaksanakannya pilpres 17 April itu ditujukan untuk kepentingan di luar kontestasi politik 5 tahunan itu.

“Mungkin perlu diperjelas, bahwa kebijakan tersebut tidak terkait dengan pilpres, karena kebijakan tersebut sudah diputuskan bersama pemerintah dengan DPR dan ditetapkan dalam UU APBN 2019,” kata Askolani.

Askolani menyampaikan, Direktur Jenderal Perbendaharaan Kemenkeu juga concern untuk mempercepat PP tersebut. Itu karena ada peraturan teknis terkait pencairan anggaran yang harus disiapkan yang dianggap cukup kompleks.

Kompleksitas yang dimaksud, karena di dalamnya mencakup kesiapan pencairan anggaran di semua satuan kerja kementerian dan lembaga (k/l), serta pencairan anggaran dana alokasi umum (DAU) ke pemda, provinsi, dan kabupaten/kota.

“Sehingga bisa selesai semua dengan baik proses dan implementasinya, sejalan dengan pelaksanaan pesta demokrasi tahun 2019 ini,” tambahnya.

Kemudian, Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan Nufransa Wira Sakti menjelaskan alasan dibalik percepatan penyusunan PP THR 2019. Ini dikarenakan jadwal libur Idul Fitri.

“Dengan melihat jadwal cuti bersama dan libur Hari Raya Idul Fitri tahun 2019 yang dimulai dari tanggal 1 s.d. 7 Juni 2019 maka hari efektif kerja untuk pembayaran THR adalah pada bulan Mei tahun 2019,” papar Nufransa.

Presiden Jokowi pun angkat bicara mengenai pro-kontra keluarnya PP tentang pemberian THR dan Gaji ke-13 untuk PNS. Ia menegaskan, yang namanya THR tetap akan keluar mendekati masa hari raya.

“Kalau namanya THR itu apa sih? Tunjangan Hari Raya. Ya biasanya mendekati hari raya,” kata Jokowi saat ditemui di Gedung Laga Tangkas Cibinong, Bogor, Jawa Barat.

Jokowi berkelakar, jika THR dan gaji ke-13 itu diberikan pada bulan Maret, jauh sebelum Hari Raya Idul Fitri, maka itu bukan THR. “Bukan tunjangan hari raya dong, tunjangan bulan Maret. Tunjangan Hari Raya ya mendekati hari raya,” tutupnya.

Ikuti perkembangan Pemilu 2019 hanya di sini.
(elz/tor)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Soal Aturan THR, TKN: BPN Prabowo Selalu Anggap Salah Kebijakan Jokowi

Jakarta – Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno mempersoalkan pengumuman mengenai THR dan Gaji ke-13 bagi aparatur sipil negara (ASN) atau PNS yang akan dilakukan sebelum Pilpres 2019. Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma’ruf Amin tak heran kubu Prabowo selalu mengkritik kebijakan pemerintahan sang petahana.

“Kami tidak heran kalau dari BPN itu apa saja dari kebijakan pemerintah Jokowi pasti dianggapnya salah, kemudian bernuansa politis. Kalau kami sih, gitu aja kok repot,” ungkap Wakil Ketua TKN Jokowi-Ma’ruf Amin, Abdul Kadir Karding kepada wartawan, Jumat (22/2/2019).

Karding mengingatkan, pengumuman soal Gaji ke-13 biasanya memang selalu bersamaan dengan pengumuman THR jelang lebaran. THR untuk PNS sendiri tahun ini akan dicairkan pada bulan Mei, sebulan sebelum Idul Fitri.

“Pengumuman gaji ke-13 itu biasanya malah lebih awal, tidak mendadak. Misalnya besok akan dibagi, minggu ini akan diumumkan, itu tidak seperti itu. Bisa diumumkan lebih awal karena kenapa? Supaya ada persiapan dalam konteks menghitung kebutuhan hari raya. ‘Oh nanti saya akan dapat gaji ke-13’, maka saya nanti bisa mempersiapkan untuk hal-hal ini, bisa melakukan ini dalam rangka persiapan lebaran,” urai Karding.

Politikus PKB ini mengatakan, alasan tersebut itulah yang menjadi dasar bagi pemerintah untuk mengumumkan soal gaji ke-13 jadi lebih cepat. Karding menilai langkah seperti itu justru baik.

“Itu yang jadi dasar daripada pengumuman lebih awal. Kalau bisa sebenarnya mestinya setiap tahun paling tidak di tahun pertengahan itu sudah diumumkan. Pertengahan sebelum lebaran,” jelas anggota Komisi III DPR RI itu.

Meski begitu, Karding memaklumi serangan-serangan yang disampaikan kubu Prabowo-Sandiaga soal kebijakan ini. Ia kembali menyebut apa saja kebijakan pemerintah Jokowi selalu salah untuk pasangan nomor urut 02 itu dan timnya.

“Tapi kita tahu lah, namanya temen-temen BPN pasti menilainya seperti itu. Wajar aja lah,” tutur Karding.

Seperti diketahui, penyusunan peraturan pemerintah (PP) tentang pemberian THR 2019 dan gaji ke-13 untuk PNS atau ASN ditargetkan rampung sebelum Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019.

Pemerintah, dalam surat keterangan tersebut, berupaya agar PP itu bisa ditetapkan sebelum pilpres, yang berlangsung pada 17 April 2019. THR bagi ASN pun akan cair seusai pilpres, yakni pada Mei. Namun belum dijelaskan kapan gaji ke-13 akan cair.

BPN Prabowo-Sandiaga menilai pengumuman yang harus rampung sebelum Pilpres 2019 itu bernuansa politis. Jokowi sebagai presiden petahana dinilai berusaha mendulang suara dari PNS atau ASN.

“Saya kira ini kebijakan bernuansa politis ya. Kebijakan ini kejar tayang biar Pak Jokowi terlihat punya jasa di mata ASN. Sengaja dipercepat untuk mendulang dukungan dari ASN kita,” kata juru bicara BPN Prabowo-Sandiaga bidang ekonomi, M Kholid kepada wartawan, Jumat (22/2).

Ikuti perkembangan Pemilu 2019 hanya di sini.
(elz/fdn)



<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Ma’ruf Soal Munajat 212: MUI DKI, Jangan Pakai MUI Jadi Kendaraan Politik!

JakartaMa’ruf Amin memberikan warning kepada MUI DKI terkait penyelenggaraan Munajat 212 di Monas semalam. Ketum MUI ini menegaskan, tidak boleh ada yang menjadikan MUI sebagai kendaraan politik.

“Kalau munajatnya sih nggak masalah, yang penting jangan jadi kendaraan politik, dan jangan mempolitisasi MUI,” ujar Ma’ruf di kediamannya, Rumah Situbondo, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (22/2/2019).

MUI DKI Jakarta memang menjadi penyelenggara Munajat 212 yang dituding politis. Ma’ruf pun memberi teguran kepada pihak MUI DKI.


“Saya ini Ketum MUI, saya cawapres tapi saya tidak mau menggunakan MUI sebagai kendaraan politik saya. MUI biar independen, tidak boleh digunakan, itu sudah menjadi kesepakatan, karena itu MUI DKI jangan menggunakan MUI sebagai kendaraan politik, itu menyimpang dari kesepakatan,” tegas cawapres nomor urut 01 ini.

Soal 212 ini sendiri, Ma’ruf menegaskan seharusnya sudah selesai. Sebab aksi 212 pada 2 Desember 2016 lalu itu dilakukan sebagai aksi dari kasus penistaan agama yang menjerat Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).

“Kalau soal 212 itu sebenarnya kalau masalahnya sudah selesai, kenapa? Karena kan sifatnya penegakan hukum, tapi kalau untuk bermunajat, bersilahturahim tidak ada masalah, yang penting jangan 212 dijadikan kendaraan politik, itu aja. Saya itu kan yang mendorong 212, yang membuat fatwanya kan saya, yang dibela kan fatwa yang saya buat dulu, gitu loh,” papar Ma’ruf.

Pasangan capres petahana Joko Widodo ini juga mengaku tidak diundang ke acara Munajat 212 yang banyak dihadiri oleh para tokoh politik itu. Ma’ruf yakin penggerak acara semalam bukan panitia Aksi 212 saat 2016 lalu.

“Nggak, nggak ada (undangan), mungkin itu 212 yang lain saya kira, bukan yang dulu saya gerakkan itu,” ucapnya.

Ma’ruf pun memberi kecaman soal adanya intimidasi kepada wartawan oleh peserta Munajat 212.

“Wah itu, itu tidak baik ya kalau ada munajat kok ada ribut, itu tidak baik. Munajat itu kan khusuk menghadap kepada Allah, malah jadi kalau ada keributan itu jadi rusak munajatnya itu, ya, saya kira tidak baik ya,” jelas Ma’ruf.

Ikuti perkembangan Pemilu 2019 hanya di sini.
(elz/fjp)



<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Aturan THR Dipercepat, BPN Prabowo: Kalau Jokowi Kalah Tetap Dibayar?

Jakarta – Pemerintah memutuskan agar pengumuman soal THR dan Gaji ke-13 dilakukan sebelum Pilpres 2019. Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno mempertanyakan apakan bila Presiden petahana Joko Widodo kalah di pilpres kebijakan THR dan Gaji ke-13 ini akan tetap dibayarkan kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) atau PNS.

“Kalau kebijakannya dikeluarkan sebelum pilpres, apakah kalau yang mengeluarkan kebijakan tidak menjadi pemenang pilpres apakah itu tetap direalisasikan?” ujar Direktur Advokasi dan Hukum BPN Prabowo-Sandiaga, Sufmi Dasco Ahmad kepada wartawan, Jumat (22/2/2019).

Dasco menyoroti mengapa kebijakan soal THR dan Gaji ke-13 ini harus diumumkan sebelum Pilpres 2019. Ia pun menjadi khawatir kebijakan akan dibatalkan jika Jokowi tidak terpilih kembali menjadi presiden.


“Itu kan janjinya dikeluarkan sebelum pilpres, kalau kemudian dia tidak menjadi pemenang apakah akan direalisasikan gitu lho,” sebut Dasco.

Mengenai pembagian THR dan Gaji ke-13, politikus Gerindra ini mendukungnya. Hanya saja Dasco meminta agar pemerintah tetap komitmen menepatinya sekalipun Jokowi tidak menang di Pilpres 2019.

“Kalau menurut saya, kalau itu kebijakan untuk menolong gaji ke-13 itu memang begitu, ya nggak apa-apa, itu bagus aja, asal hitungannya sudah tepat dan konsisten dilaksanakan,” sebut anggota Komisi III DPR itu.

“Artinya menjadi pemenang atau tidak menjadi pemenang ya itu tetap dilaksanakan pembayarannya,” tambah Dasco.

Seperti diketahui, penyusunan Peraturan Pemerintah (PP) tentang pemberian THR 2019 dan Gaji ke-13 untuk PNS atau ASN ditargetkan rampung sebelum pemilihan presiden (pilpres) 2019. Dengan begitu, THR akan cair Mei 2019.

Pemerintah, dalam surat keterangan tersebut berupaya agar PP tersebut bisa ditetapkan sebelum Pilpres yang berlangsung pada 17 April 2019. THR bagi ASN pun akan cair usai Pilpres yakni pada bulan Mei.

Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf Amin meminta agar pihak rival tak selalu mengaitkan segala sesuatunya dengan politik. Kubu pasangan nomor urut 01 itu menegaskan komitmen Jokowi bagi kesejahteraan masyarakat.

“Pembayaran THR sesuatu yang sudah terjadwal tiap tahun, ada atau tidak ada pilpres. Jika dibayar lebih cepat tentu saja lebih baik, ASN dan PNS dapat mempersiapkan hari raya lebih awal,” kata Direktur Program TKN Jokowi-Ma’ruf, Aria Bima kepada wartawan, Jumat (22/2).

“Harusnya ini disambut gembira karena pemerintah mampu untuk memberikan THR dan Gaji ke-13 untuk ASN. Ini membuktikan pemerintahan Pak Jokowi mampu menjaga keuangan negara dengan baik, realistis dan kredibel,” sambung politikus PDIP itu.

Saksikan juga video ‘Sederet Fakta THR PNS 2018 yang Bikin Iri’:

[Gambas:Video 20detik]

Ikuti perkembangan Pemilu 2019 hanya di sini.
(elz/tor)



<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>