Ikut Aksi 22 Mei, Ini Strategi Warga Mojokerto Lolos dari Pencekalan Polisi

Mojokerto – Puluhan warga Kabupaten dan Kota Mojokerto bertolak ke Jakarta mengikuti aksi gerakan kedaulatan rakyat 22 Mei 2019. Mereka menggunakan strategi khusus untuk menghindari upaya pencekalan polisi.

Salah seorang yang berangkat ke Jakarta sore ini adalah HR, warga Kabupaten Mojokerto. Dia tergabung dalam Jemaah Ta’lim Millenial yang aktif di sejumlah aksi 212. Menurut HR, di jemaahnya terdapat 37 orang yang ikut gerakan kedaulatan rakyat 22 Mei nanti.

“Dari Mojokerto selain jemaah kami ada jemaah dari Brangkal (Kecamatan Sooko), Mojokerto Kota dan Mojosari (Kabupaten Mojokerto. Jumlah personelnya sengaja tidak dipublikasikan,” kata HR saat dihubungi detikcom, Selasa (21/5/2019).

HR dan jemaahnya terpaksa harus menerapkan sejumlah strategi khusus untuk menghindari razia polisi. Agar tak terdeteksi, Jemaah Ta’lim Millenial menghindari berangkat ke Jakarta berombongan. Sebanyak 37 orang di jemaah ini berangkat secara terpisah 2-3 orang.

Moda transportasi yang mereka gunakan untuk sampai ke Jakarta juga berbeda-beda. Mulai dari bus umum, kereta api hingga pesawat terbang. Dari 37 orang, 15 di antaranya telah berangkat ke Jakarta, Senin (20/5). Sedangkan sisanya akan bertolak sore ini atau besok pagi.

“Sudah kami siapkan untuk menjawab pertanyaan ketika ada dirazia. Kami siapkan teman di Jakarta. Salah satunya alasan jual beli lampu ke alamat yang sudah disiapkan di sana,” ungkap HR.

Saat menggunakan bus umum pun, lanjut HR, para jemaahnya tidak naik di terminal, tapi di halte-halte. Strategi tersebut untuk menghindari razia dari kepolisian yang sedang masif.

“Titik kumpul di Jakarta pusat, jemaah kami kebagian tempat di Sarina,” terang HR.

Kenekatan HR ke Jakarta bukan tanpa alasan. Dia dan jemaahnya mengaku tidak menuntut kemenangan pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Pihaknya juga tak menuntut pelengseran Jokowi.

“Paling penting bagi kami adalah menyelamatkan demokrasi di negeri ini. Kondisi demokrasi kita sudah hancur, lebih parah dari 98. Hari ini semuanya dihabisi, semuanya dibuat pasal-pasal yang penafsirannya belum jelas. Makar itu harusnya ada kekerasan. Kami hanya mau menyampaikan aspirasi, pendapat, itu hak berdemokrasi yang dilindungi undang-undang,” tandasnya.
(fat/fat)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *