Komisi III Ingatkan Satgas Ungkap Aliran Dana Mafia Sepakbola

Liputan6.com, Jakarta – Anggota Komisi III DPR Ahmad Sahroni mengingatkan Satgas Antimafia Bola menelusuri dan mengungkap aliran dana kasus mafia bola hingga ke akar-akarnya.

Sahroni yakin penegakan hukum terhadap kasus mafia bola menjadi momentum membenahi persepakbolaan tanah air.

“Ini momentum baik untuk memberangus mafia-mafia itu. Puluhan tahun persepakbolaan kita jalan di tempat karena keserakahan sekelompok orang,” kata Sahroni seperti dilansir dari Antara, Jumat (22/2/2019).

Sahroni menduga jaringan mafia bola yang selama ini bermain di tanah air bekerja secara sistemik dengan dukungan oknum-oknum di lingkungan PSSI. Oleh karenanya Sahroni mendesak Satgas Antimafia Bola menjangkau semua pihak yang terlibat.

“Logikanya mafia-mafia bola itu tidak bisa beraksi tanpa ada ‘restu’ dari oknum-oknum PSSI, entah di level daerah maupun pusat,” ucap dia.

Aparat penegakan hukum, menurut Sahroni, juga harus mempertimbangkan rasa keadilan dari ratusan juta pencinta sepakbola tanah air, mengingat olahraga ini paling digandrungi masyarakat Indonesia.

“Bayangkan doa dan harapan ratusan juta penduduk itu selalu dipupus oleh mafia-mafia yang tidak bertanggungjawab. Rasa keadilan masyarakat itu harus menjadi pelecut penegak hukum menuntaskan kasus ini,” ucap politikus NasDem yang kembali menjadi Caleg dari Dapil Jakarta III ini.

2 dari 2 halaman

500 Laporan

Sebelumnya, dua bulan sejak dibentuk, Satgas Antimafia Bola telah menerima 500 laporan terkait kasus ini. Ketua Satgas Antimafia Bola Brigjen Hendro Pandowo mengatakan pihaknya telah menetapkan 15 tersangka pengaturan skor, termasuk Plt Ketua Umum PSSI Joko Driyono.

Hendro menambahkan kinerja Satgas Antimafia Bola akan lebih optimal dengan dukungan atau partisipasi masyarakat melaporkan kasus-kasus yang berkaitan dengan mafia bola.

“Partisipasi masyarakat sangat kami harapkan menuntaskan kasus ini. Satgas Antimafia Bola menjamin keselamatan pelapor,” tukasnya.


Saksikan video pilihan berikut ini:

Pro-Kontra Politisasi Aturan THR Keluar Lebih Cepat

Jakarta – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengebut penyusunan Peraturan Pemerintah (PP) tentang pemberian THR 2019 dan Gaji ke-13 untuk PNS atau ASN agar bisa terbit sebelum Pilpres 2019. Rencana tersebut menuai pro-kontra dari kubu Joko Widodo-Ma’ruf Amin dan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

“Saya kira ini kebijakan bernuansa politis ya. Kebijakan ini kejar tayang biar Pak Jokowi terlihat punya jasa di mata ASN,” ujar juru bicara BPN Prabowo-Sandiaga bidang ekonomi, M Kholid, kepada wartawan, Jumat (22/2/2019).

Menurut Kholid, Jokowi ingin mengambil hati aparatur sipil negara (ASN) karena kebijakan soal THR dan gaji ke-13 sudah keluar sebelum Pilpres 2019, yang akan berlangsung pada April. Pasangan cawapres Ma’ruf Amin itu disebut ingin mendapatkan suara dari para ASN.

“Sengaja dipercepat untuk mendulang dukungan dari ASN kita,” kata politikus PKS itu menyindir.
Hal tersebut dibantah oleh Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf Amin. Kebijakan percepatan penyusunan aturan soal THR dan Gaji ke-13 bagi PNS atau ASN disebut tidak bermuatan politis.

“Jangan semua hal dipolitisasi sebagai modus elektoral. Tujuan utama pemberian THR dan gaji ke-13 bagi ASN jelas adalah untuk peningkatan kinerja dan kesejahteraan ASN,” ujar Direktur Program TKN Jokowi-Ma’ruf, Aria Bima, kepada wartawan, Jumat (22/2).

Anggota Komisi VI DPR ini mengingatkan urusan THR dan gaji ke-13 ini sudah ada dalam APBN 2019. Kebijakan tersebut, kata Aria, sudah disetujui oleh seluruh fraksi di DPR, termasuk dari koalisi Prabowo-Sandiaga.

“Harusnya ini disambut gembira karena pemerintah mampu untuk memberikan THR dan gaji ke-13 untuk ASN. Ini membuktikan pemerintahan Pak Jokowi mampu menjaga keuangan negara dengan baik, realistis, dan kredibel,” sebut politikus PDIP tersebut.

Penyusunan peraturan pemerintah (PP) tentang pemberian THR 2019 dan gaji ke-13 untuk PNS atau ASN ditargetkan rampung sebelum Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019. Hal tersebut tertuang dalam surat yang diterbitkan Kemenkeu. Surat diteken oleh Direktur Pelaksanaan Anggaran Ditjen Perbendaharaan Kemenkeu Wiwin Istanti, tertanggal 22 Januari 2019.

Pemerintah, dalam surat keterangan tersebut, berupaya agar PP itu bisa ditetapkan sebelum pilpres, yang berlangsung pada 17 April 2019. THR bagi ASN pun akan cair seusai pilpres, yakni pada Mei, sebulan sebelum Idul Fitri. Namun belum dijelaskan kapan gaji ke-13 akan cair.

BPN Prabowo-Sandiaga juga mencermati rencana penyusunan soal THR dan gaji ke-13 yang dikebut harus rampung sebelum pilpres. Direktur Advokasi dan Hukum BPN Prabowo-Sandiaga Sufmi Dasco Ahmad mempertanyakan apakah bila Jokowi kalah di pilpres, kebijakan soal THR dan Gaji ke-13 itu akan tetap dibayarkan kepada PNS.

“Kalau kebijakannya dikeluarkan sebelum pilpres, apakah kalau yang mengeluarkan kebijakan tidak menjadi pemenang pilpres apakah itu tetap direalisasikan?” kata Dasco.

Mengenai pembagian THR dan gaji ke-13, politikus Gerindra ini mendukungnya. Hanya, Dasco meminta pemerintah tetap berkomitmen menepatinya sekalipun Jokowi tidak menang di Pilpres 2019.

“Kalau menurut saya, kalau itu kebijakan untuk menolong gaji ke-13 itu memang begitu, ya nggak apa-apa, itu bagus aja, asal hitungannya sudah tepat dan konsisten dilaksanakan,” sebut anggota Komisi III DPR ini.

Sementara itu Wakil Ketua TKN Jokowi-Ma’ruf, Abdul Kadir Karding mengaku tak heran kubu Prabowo-Sandiaga selalu mengkritik kebijakan pemerintah sang petahana. Politikus PKB ini juga merinci alasan mengapa aturan soal THR dan Gaji ke-13 harus disusun sejak jauh hari.

“Pengumuman gaji ke-13 itu biasanya malah lebih awal, tidak mendadak. Misalnya besok akan dibagi, minggu ini akan diumumkan, itu tidak seperti itu. Bisa diumumkan lebih awal karena kenapa? Supaya ada persiapan dalam konteks menghitung kebutuhan hari raya. ‘Oh nanti saya akan dapat gaji ke-13, maka saya nanti bisa mempersiapkan untuk hal-hal ini, bisa melakukan ini dalam rangka persiapan Lebaran,'” urai Karding.

“Kami tidak heran kalau dari BPN itu apa saja dari kebijakan pemerintah Jokowi pasti dianggapnya salah, kemudian bernuansa politis. Kalau kami sih, gitu aja kok repot,” sambung anggota DPR tersebut.

Pihak Kemenkeu memastikan dikebutnya penyusunan PP tentang pemberian THR 2019 dan Gaji ke-13 untuk PNS tidak ada hubungannya dengan kepentingan pilpres. Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu Askolani menjelaskan, PP yang ditargetkan rampung sebelum dilaksanakannya pilpres 17 April itu ditujukan untuk kepentingan di luar kontestasi politik 5 tahunan itu.

“Mungkin perlu diperjelas, bahwa kebijakan tersebut tidak terkait dengan pilpres, karena kebijakan tersebut sudah diputuskan bersama pemerintah dengan DPR dan ditetapkan dalam UU APBN 2019,” kata Askolani.

Askolani menyampaikan, Direktur Jenderal Perbendaharaan Kemenkeu juga concern untuk mempercepat PP tersebut. Itu karena ada peraturan teknis terkait pencairan anggaran yang harus disiapkan yang dianggap cukup kompleks.

Kompleksitas yang dimaksud, karena di dalamnya mencakup kesiapan pencairan anggaran di semua satuan kerja kementerian dan lembaga (k/l), serta pencairan anggaran dana alokasi umum (DAU) ke pemda, provinsi, dan kabupaten/kota.

“Sehingga bisa selesai semua dengan baik proses dan implementasinya, sejalan dengan pelaksanaan pesta demokrasi tahun 2019 ini,” tambahnya.

Kemudian, Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan Nufransa Wira Sakti menjelaskan alasan dibalik percepatan penyusunan PP THR 2019. Ini dikarenakan jadwal libur Idul Fitri.

“Dengan melihat jadwal cuti bersama dan libur Hari Raya Idul Fitri tahun 2019 yang dimulai dari tanggal 1 s.d. 7 Juni 2019 maka hari efektif kerja untuk pembayaran THR adalah pada bulan Mei tahun 2019,” papar Nufransa.

Presiden Jokowi pun angkat bicara mengenai pro-kontra keluarnya PP tentang pemberian THR dan Gaji ke-13 untuk PNS. Ia menegaskan, yang namanya THR tetap akan keluar mendekati masa hari raya.

“Kalau namanya THR itu apa sih? Tunjangan Hari Raya. Ya biasanya mendekati hari raya,” kata Jokowi saat ditemui di Gedung Laga Tangkas Cibinong, Bogor, Jawa Barat.

Jokowi berkelakar, jika THR dan gaji ke-13 itu diberikan pada bulan Maret, jauh sebelum Hari Raya Idul Fitri, maka itu bukan THR. “Bukan tunjangan hari raya dong, tunjangan bulan Maret. Tunjangan Hari Raya ya mendekati hari raya,” tutupnya.

Ikuti perkembangan Pemilu 2019 hanya di sini.
(elz/tor)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Gunung Agung Kembali Erupsi, Tinggi Kolom Abu 700 Meter

Jakarta – Gunung Agung yang berada di Bali kembali mengalami erupsi sore ini. Tinggi kolom abu disebutkan mencapai 700 meter.

Kabid Manajemen Observasi Meteorologi Penerbangan BMKG Hary Tirto Djatmiko mengatakan, erupsi terjadi pada Jumat (22/2/2019) sekitar pukul 16.31 Wita.

“Telah terjadi erupsi G. Agung, Bali pada tanggal 22 Februari 2019 pukul 16:31 WITA dengan tinggi kolom abu teramati ± 700 m di atas puncak (± 3.842 m di atas permukaan laut). Kolom abu teramati berwarna kelabu dengan intensitas sedang condong ke arah timur. Erupsi ini terekam di seismogram dengan amplitudo maksimum 11 mm dan durasi ± 6 menit 20 detik,” kata Hary dalam keterangan tertulis yang diterima detikcom, Jumat (22/2).


Hary menjelaskan, saat ini status Gunung Agung ada di level III atau siaga. Masyarakat diminta tidak melakukan aktivitas sejauh 4 km dari puncak gunung.

“Zona Perkiraan Bahaya sifatnya dinamis dan terus dievaluasi dan dapat diubah sewaktu-waktu mengikuti perkembangan data pengamatan G. Agung yang paling aktual/terbaru,” tutur Hary.

“Masyarakat yang bermukim dan beraktivitas di sekitar aliran-aliran sungai yang berhulu di Gunung Agung agar mewaspadai potensi ancaman bahaya sekunder berupa aliran lahar hujan yang dapat terjadi terutama pada musim hujan dan jika material erupsi masih terpapar di area puncak. Area landaan aliran lahar hujan mengikuti aliran-aliran sungai yang berhulu di Gunung Agung,” jelasnya.

Laporan terakhir Gunung Agung mengalami erupsi pada 14 Februari 2019. Akibat erupsi tersebut lima desa di Kecamatan Karangasem, Bali terpapar hujan abu.
(rna/tor)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Soal Aturan THR, TKN: BPN Prabowo Selalu Anggap Salah Kebijakan Jokowi

Jakarta – Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno mempersoalkan pengumuman mengenai THR dan Gaji ke-13 bagi aparatur sipil negara (ASN) atau PNS yang akan dilakukan sebelum Pilpres 2019. Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma’ruf Amin tak heran kubu Prabowo selalu mengkritik kebijakan pemerintahan sang petahana.

“Kami tidak heran kalau dari BPN itu apa saja dari kebijakan pemerintah Jokowi pasti dianggapnya salah, kemudian bernuansa politis. Kalau kami sih, gitu aja kok repot,” ungkap Wakil Ketua TKN Jokowi-Ma’ruf Amin, Abdul Kadir Karding kepada wartawan, Jumat (22/2/2019).

Karding mengingatkan, pengumuman soal Gaji ke-13 biasanya memang selalu bersamaan dengan pengumuman THR jelang lebaran. THR untuk PNS sendiri tahun ini akan dicairkan pada bulan Mei, sebulan sebelum Idul Fitri.

“Pengumuman gaji ke-13 itu biasanya malah lebih awal, tidak mendadak. Misalnya besok akan dibagi, minggu ini akan diumumkan, itu tidak seperti itu. Bisa diumumkan lebih awal karena kenapa? Supaya ada persiapan dalam konteks menghitung kebutuhan hari raya. ‘Oh nanti saya akan dapat gaji ke-13’, maka saya nanti bisa mempersiapkan untuk hal-hal ini, bisa melakukan ini dalam rangka persiapan lebaran,” urai Karding.

Politikus PKB ini mengatakan, alasan tersebut itulah yang menjadi dasar bagi pemerintah untuk mengumumkan soal gaji ke-13 jadi lebih cepat. Karding menilai langkah seperti itu justru baik.

“Itu yang jadi dasar daripada pengumuman lebih awal. Kalau bisa sebenarnya mestinya setiap tahun paling tidak di tahun pertengahan itu sudah diumumkan. Pertengahan sebelum lebaran,” jelas anggota Komisi III DPR RI itu.

Meski begitu, Karding memaklumi serangan-serangan yang disampaikan kubu Prabowo-Sandiaga soal kebijakan ini. Ia kembali menyebut apa saja kebijakan pemerintah Jokowi selalu salah untuk pasangan nomor urut 02 itu dan timnya.

“Tapi kita tahu lah, namanya temen-temen BPN pasti menilainya seperti itu. Wajar aja lah,” tutur Karding.

Seperti diketahui, penyusunan peraturan pemerintah (PP) tentang pemberian THR 2019 dan gaji ke-13 untuk PNS atau ASN ditargetkan rampung sebelum Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019.

Pemerintah, dalam surat keterangan tersebut, berupaya agar PP itu bisa ditetapkan sebelum pilpres, yang berlangsung pada 17 April 2019. THR bagi ASN pun akan cair seusai pilpres, yakni pada Mei. Namun belum dijelaskan kapan gaji ke-13 akan cair.

BPN Prabowo-Sandiaga menilai pengumuman yang harus rampung sebelum Pilpres 2019 itu bernuansa politis. Jokowi sebagai presiden petahana dinilai berusaha mendulang suara dari PNS atau ASN.

“Saya kira ini kebijakan bernuansa politis ya. Kebijakan ini kejar tayang biar Pak Jokowi terlihat punya jasa di mata ASN. Sengaja dipercepat untuk mendulang dukungan dari ASN kita,” kata juru bicara BPN Prabowo-Sandiaga bidang ekonomi, M Kholid kepada wartawan, Jumat (22/2).

Ikuti perkembangan Pemilu 2019 hanya di sini.
(elz/fdn)



<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Daftar Biaya yang Dibayar Warga buat Sertifikasi Tanah

Jakarta – Program pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) yang sudah dijalankan pemerintahan kabinet kerja sejak tahun 2017 masih ada praktik pungli yang dilakukan oknum.

Padahal, sudah ada aturan yang mengatur bahwa program PTSL ada biaya yang dibebankan atau harus dibayar oleh masyarakat, biaya itu dalam rangka pelaksanaan persiapan pendaftaran tanah sistematis.

Adapun, dana tersebut untuk seperti kegiatan penyiapan dokumen, kegiatan pengadaan patok dan materai, lalu kegiatan operasional petugas kelurahan/desa.

“Iya, adminitrasi pra sertifikat, seperti bukti waris, kalau lebih dari itu dan itu tidak ada persetujuan dari masyarakat, tidak ada peraturannya, itu pungli,” kata Menteri ATR Sofyan Djalil di Gelanggang Remaja Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Jumat (22/2/2019).

Keputusan adanya beban biaya yang dibayarkan masyarakat tertuang dalam keputusan SKB 3 Menteri Nomor 25 Tahun 2017. Ketiga menteri tersebut adalah Menteri ATR, Menteri Dalam Negerti, dan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

Sofyan mengatakan, biaya yang dikeluarkan oleh masyarakat dalam proses pembuatan sertifikat ini pun dilakukan di tingkat desa, dalam hal ini kelurahan.

“Ada ketentuan itu ada peraturan 3 menteri yang boleh diambil oleh desa,” jelas dia.

Lalu berapa biaya yang seharusnya dikeluarkan oleh masyarakat dalam program sertifikat tanah? Berikut sesuai ketentuan SKB 3 Menteri Nomor 25 Tahun 2017:

Kategori I untuk Provinsi Papua, Maluku Utara, dan Nusa Tenggara Timur (NTT) sebesar Rp 450.000.

Ketegori II untuk Provinsi Kepulauan Riau, Bangka Belitung, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Nusa Tenggara Barat (NTB) sebesar Rp 350.000.

Kategori III untuk Provinsi Gorontalo, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Sumatera Utara, Aceh, Sumatera Barat, Kalimantan Timur sebesar Rp 250.000.

Kategori IV untuk Provinsi Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Lampung, Bengkulu, Kalimantan Selatan sebesar Rp 200.000.

Kategori V untuk Pulau Jawa dan Bali sebesar Rp 150.000.

(hek/eds)

Aturan THR Dipercepat, BPN Prabowo: Kalau Jokowi Kalah Tetap Dibayar?

Jakarta – Pemerintah memutuskan agar pengumuman soal THR dan Gaji ke-13 dilakukan sebelum Pilpres 2019. Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno mempertanyakan apakan bila Presiden petahana Joko Widodo kalah di pilpres kebijakan THR dan Gaji ke-13 ini akan tetap dibayarkan kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) atau PNS.

“Kalau kebijakannya dikeluarkan sebelum pilpres, apakah kalau yang mengeluarkan kebijakan tidak menjadi pemenang pilpres apakah itu tetap direalisasikan?” ujar Direktur Advokasi dan Hukum BPN Prabowo-Sandiaga, Sufmi Dasco Ahmad kepada wartawan, Jumat (22/2/2019).

Dasco menyoroti mengapa kebijakan soal THR dan Gaji ke-13 ini harus diumumkan sebelum Pilpres 2019. Ia pun menjadi khawatir kebijakan akan dibatalkan jika Jokowi tidak terpilih kembali menjadi presiden.


“Itu kan janjinya dikeluarkan sebelum pilpres, kalau kemudian dia tidak menjadi pemenang apakah akan direalisasikan gitu lho,” sebut Dasco.

Mengenai pembagian THR dan Gaji ke-13, politikus Gerindra ini mendukungnya. Hanya saja Dasco meminta agar pemerintah tetap komitmen menepatinya sekalipun Jokowi tidak menang di Pilpres 2019.

“Kalau menurut saya, kalau itu kebijakan untuk menolong gaji ke-13 itu memang begitu, ya nggak apa-apa, itu bagus aja, asal hitungannya sudah tepat dan konsisten dilaksanakan,” sebut anggota Komisi III DPR itu.

“Artinya menjadi pemenang atau tidak menjadi pemenang ya itu tetap dilaksanakan pembayarannya,” tambah Dasco.

Seperti diketahui, penyusunan Peraturan Pemerintah (PP) tentang pemberian THR 2019 dan Gaji ke-13 untuk PNS atau ASN ditargetkan rampung sebelum pemilihan presiden (pilpres) 2019. Dengan begitu, THR akan cair Mei 2019.

Pemerintah, dalam surat keterangan tersebut berupaya agar PP tersebut bisa ditetapkan sebelum Pilpres yang berlangsung pada 17 April 2019. THR bagi ASN pun akan cair usai Pilpres yakni pada bulan Mei.

Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf Amin meminta agar pihak rival tak selalu mengaitkan segala sesuatunya dengan politik. Kubu pasangan nomor urut 01 itu menegaskan komitmen Jokowi bagi kesejahteraan masyarakat.

“Pembayaran THR sesuatu yang sudah terjadwal tiap tahun, ada atau tidak ada pilpres. Jika dibayar lebih cepat tentu saja lebih baik, ASN dan PNS dapat mempersiapkan hari raya lebih awal,” kata Direktur Program TKN Jokowi-Ma’ruf, Aria Bima kepada wartawan, Jumat (22/2).

“Harusnya ini disambut gembira karena pemerintah mampu untuk memberikan THR dan Gaji ke-13 untuk ASN. Ini membuktikan pemerintahan Pak Jokowi mampu menjaga keuangan negara dengan baik, realistis dan kredibel,” sambung politikus PDIP itu.

Saksikan juga video ‘Sederet Fakta THR PNS 2018 yang Bikin Iri’:

[Gambas:Video 20detik]

Ikuti perkembangan Pemilu 2019 hanya di sini.
(elz/tor)



<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Keunggulan-Keunggulan MRT yang Akan Mulai Beroperasi Maret 2019

Liputan6.com, Jakarta – Mass Rapid Transit (MRT) merupakan moda transportasi baru yang akan mulai beroperasi awal Maret 2019. Transportasi berdaya angkut besar ini ditargetkan bisa mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, sehingga mengurangi angka kemacetan.

Selain itu, sistem pembayaran MRT nantinya juga akan terintegrasi dengan angkutan lainnya, misalnya Transjakarta dan Commuterline.

Lantas apa saja keunggulan MRT yang akan bisa segera dinikmati dalam waktu dekat ini: 

2 dari 5 halaman

1. Kecepatan

MRT Jakarta fase I dengan rute Bundaran HI-Lebak Bulus dapat ditempuh dalam waktu singkat. Penumpang hanya membutuhkan waktu sekitar 30 menit untuk menempuh jarak sepanjang 16 kilometer. 

Pada saat uji coba, kereta melaju dengan kisaran kecepatan 100 kilometer per jam saat berada di bawah permukaan tanah, dan 80 kilometer per jam di atas permukaan tanah.

Tak hanya didukung dengan kecepatan laju kereta, rangkaian kereta MRT pun muncul setiap 10 menit sekali, dan rencananya dijadwalkan berangkat setiap lima menit sekali saat jam sibuk. Hal ini bisa menghindari pengguna layanan MRT dari keterlambatan.

Fase pertama ini nantinya akan melewati 13 stasiun. Di antaranya Bundaran HI, Dukuh Atas, Setiabudi, Bendungan Hilir, Istora, Senayan, Sisingamangaraja, Blok M, Blok A, Haji Nawi, Cipete Raya, Fatmawati, hingga stasiun akhir Lebak Bulus.

3 dari 5 halaman

2. Tarif MRT ditetapkan Pekan Depan

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan, penetapan tarif Mass Rapid Transit (MRT) akan dilakukan pada pekan depan. Penetapan tarif ini adalah kewenangan Pemerintah Daerah (Pemda) DKI Jakarta selaku pemilik PT MRT Jakarta.

Hal senada juga diungkapkan oleh Direktur Utama PT MRT Jakarta William Sabandar. Menurut dia, penetapan tarif akan dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta sebelum MRT beroperasi.‎‎

“Nanti Pemprov yang akan menentukan, sedang digodok oleh Pemprov. Jadi nanti biar saja yang mengumumkan.‎ Sebelum pengoperasian sudah harus diumumkan,” ungkap dia.

Uji coba transportasi ini akan dilakukan awal Maret dan akan mulai beroperasi pada bulan Maret pula. Diperkirakan harga tiketnya berkisar antara Rp 8.000 hingga Rp 13.000 untuk rute terjauhnya.


4 dari 5 halaman

3. Rute Baru Akan Mulai dikerjakan

Setelah MRT fase I yang menghubungkan Bundaran HI-Lebak Bulus selesai dibangun dan segera beroperasi,  pembangunan MRT fase II, III dan IV akan segera dikerjakan.

MRT fase II nantinya akan menghubungkan Bundaran HI-Kampung Bandan. MRT fase III akan menghubungkan Cikarang-Balareja, sedangkan MRT fase IV masih belum diketahui rutenya.

Pembangunan fase II akan dimulai pada Maret 2019, menyusul pengoperasian MRT fase I dengan rute Bundaran HI-Lebak Bulus. Kemudian pembangunan MRT fase selanjutnya akan menyusul dalam dua tahun mendatang.

Jadi buat kamu yang butuh mobilisasi dalam waktu cepat tidak perlu khawatir karena bisa segera menggunakan kereta MRT Maret mendatang. (Dewi Larasati)

5 dari 5 halaman

Saksikan video pilihan di bawah ini:

5 Fakta Gempa Malang yang Guncangannya Terasa hingga Bali

Liputan6.com, Jakarta – Gempa dan erupsi gunung merapi seakan menjadi keniscayaan atau hal mutlak yang terjadi di Indonesia. Bagaimana tidak, selain berada di tengah-tengah Ring of Fire atau Cincin Api Pasifik, Indonesia juga menjadi tempat pertemuan empat lempeng tektonik, yaitu Asia, Australia, Samudra Hindia, dan Pasifik.

Maka tak mengherankan jika hampir setiap hari Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mendeteksi adanya sejumlah getaran yang terjadi di wilayah Tanah Air. Tercatat ada sekitar ratusan sesar aktif atau patahan yang terkandung dalam perut bumi pertiwi ini.

Dan belum lama ini, kekuatan gempa yang terbilang cukup besar mengguncang wilayah Malang, Jawa Tengah. Meski tak berpotensi tsunami, kuatnya getaran dirasakan ke beberapa daerah seperti Lumajang hingga Kuta dan Nusa Dua Bali.

Berikut sejumlah fakta terkait gempa Malang yang terjadi pada Selasa, 19 Februari 2019, pukul 02.30 WIB.

2 dari 7 halaman

1. Gempa Berkekuatan Magnitudo 5,9

Berdasarkan info Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), gempa yang menggoyang Malang berkekuatan magnitudo 5,9.

Dengan pusat gempa berada di laut pada kedalaman mencapai 10 kilometer, gempa dilaporkan tak berpotensi tsunami.

Sedangkan lokasi lindu dilaporkan berada di 159 kilometer arah Tenggara Kabupaten Malang, Jawa Timur atau di 9,68 Lintang Selatan, 112,79 Bujur Timur.

3 dari 7 halaman

2. 7 Wilayah Terdampak Gempa

Meski diinfokan kekuatan lindu tak berptensi tsunami, getarannya dirasakan hingga ke tujuh wilayah di Indonesia.

Menurut BMKG getaran dengan kekuatan MMI III-VI dirasakan di Kabupaten Lumajang. Sementara, getaran dengan MMI III dirasakan di Karangkates, Blitar, Sawahan, dan Malang Jawa Timur.

Lewat lamam resminya, getaran gempa dengan MMI II sampai III juga dirasakan di Wilayah Kuta dan Nusa Dua, Bali.

4 dari 7 halaman

3. Waktu yang Dirasakan Saat Gempa Terjadi

Sementara itu, Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB, Sutopo Purwo Nugroho mengungkap berapa waktu yang dirasakan ketujuh wilayah saat Malang digoyang gempa.

Di Kabupaten Malang, gempa dirasakan sedang selama 3-4 detik. Dirasakan kuat selama 4-5 detik di Kota Malang, dirasakan kuat selama 5 detik di Kabupaten Lumajang, dirasakan sedang selama 3-4 detik di Kabupaten Blitar.

Kemudian dirasakan sedang selama 3-4 detik di Kota Batu. 

5 dari 7 halaman

4. Tidak Ada Korban Jiwa

Dengan intensitas bervariasi dari kecil hingga besar yang dirasakan sejumlah wilayah di atas, Sutopo mengaku dirinya belum mendapat laporan dampak akibat gempa tersebut. Baik itu korban jiwa dan kerusakan bangunan akibat gempa.

“Sebagian masyarakat melakukan respons dengan keluar rumah saat merasakan guncangan gempa. Kondisi masyarakat normal dan beraktivitas seperti biasa,” ujar dia.

6 dari 7 halaman

5. Gempa Malang Dikaitkan Erupsi Gunung Bromo?

Kabupaten Malang diguncang gempa bermagnitudo 5,9 pada Selasa dini hari. Sedangkan pagi harinya Gunung Bromo mengalami erupsi. Apakah keduanya saling terkait?

“Kemungkinan tidak terkait langsung. Sejak kemarin Gunung Bromo sudah menunjukkan peningkatan aktvitas embusan,” ujar Kepala Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG), Kasbani, dalam keterangan tertulis yang diterima Liputan6.com, Selasa kemarin.

Erupsi terjadi pada pukul 06.00 WIB, Selasa, 19 Februari 2019. Tinggi kolom abu teramati kurang lebih 600 meter di atas puncak (± 2.929 m di atas permukaan laut).

Kolom abu, ujar Kasbani, terlihat warna putih hingga cokelat dengan intensitas tipis, sedang, hingga tebal condong ke timur laut.

“Emisi abu terus menerus dengan amplitudo gempa tremor menerus 0.5-1 mm dominan 1 mm,” ujar Kasbani.

7 dari 7 halaman

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Ketua Fraksi PAN Mulfachri Dicecar Proses Penganggaran DAK Kebumen

Liputan6.com, Jakarta – Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Mulfachri Harahap ditelisik soal proses penganggaran dana alokasi khusus (DAK) Kebumen oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Wakil Ketua Komisi III DPR RI itu diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Wakil Ketua nonaktif DPR Taufik Kurniawan dalam kasus ini.

“KPK mengkonfirmasi pengetahuan saksi terkait proses penganggaran DAK dari sisi fraksi di DPR RI terkait kasus Suap DAK fisik pada perubahan APBN 2016 untuk alokasi APBD-P Kabupaten Kebumen 2016,” ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Rabu (20/2/2019).

Dalam kasus ini KPK tengah menelisik proses pembahasan dan penganggaran DAK Kebumen yang dilakukan para legislator Senayan. Beberapa anggota DPR RI sudah diperiksa penyidik lembaga antirasuah.

Mereka di antaranya Pimpinan Komisi III DPR RI Kahar Muzakir, anggota DPR dari Fraksi PAN Ahmad Riski Sadig, anggota DPR RI Fraksi PDIP Said Abdullah, Ketua Fraksi PKB Jazilul Fawaid, dan anggota DPR Fraksi Demokrat Djoko Udjianto.

2 dari 3 halaman

Taufik Kurniawan Tersangka

Sebelumnya, KPK menetapkan Taufik Kurniawan sebagai tersangka. Taufik diduga menerima Rp 3,65 miliar yang merupakan bagian dari komitmen fee 5 persen atas Dana Alokasi Khusus (DAK) Kebumen yang disahkan sebesar Rp 93,37 miliar.

Taufik menerima suap tersebut dari Bupati nonaktif Kebumen Muhammad Yahya Fuad (MYF). Yahya sebelumnya sudah dijerat KPK dalam kasus suap DAK bersama delapan orang lainnya.

KPK mengisyaratkan kemungkinan ada keterlibatan pihak lain selain Taufik dalam kasus dugaan suap pengurusan DAK Kabupaten Kebumen ini.

“Memang ada upaya dari kepala daerah, MYF waktu itu, untuk mendekati beberapa pimpinan DPR. Meskipun sejauh ini baru ada satu orang,” kata Febri beberapa waktu lalu.

Febri juga sempat menyatakan jika proses pembahasan dan pengurusan DAK Kebumen ini tak mungkin dilakukan hanya satu orang.

“Kalau memang tersangka ingin membuka peran pihak lain, silakan saja. Karena proses anggaran pembahasan ini tidak mungkin dilakukan oleh satu orang,” kata Febri.

3 dari 3 halaman

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Proyek MRT Bundaran HI-Kampung Bandan Mulai Dibangun Maret 2019

Liputan6.com, Jakarta – Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan, pembangunan Mass Rapit Transit (MRT) fase II rute Bundaran HI-Kampung Bandan akan dimulai pada Maret 2019. Hal ini menyusul pengoperasian MRT fase I dengan rute Bundaran HI-Lebak Bulus pada bulan depan.

Usai mendampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) meninjau MRT fase I, Budi Karya melihat pembangunan yang dilakukan cukup memuaskan. Oleh sebab itu, pembangunan MRT fase II bisa mulai dilakukan.

“Ya tadi disampaikan Pak Wakil Presiden satu pekerjaan yang baik, cukup memuaskan. Oleh karenanya kita akan segera membangun tahap II. Operasi dari tahap I ini akan kita lakukan pada bulan Maret. Dan kita harapkan sebelumnya tahap II ini segera dimulai,” ujar dia di Jakarta, Rabu (20/2/2019).

Dia mengungkapkan, untuk fase II yang menghubungkan Bundaran HI-Kampung Bandan diharapkan pembangunannya mulai dilakukan pada Maret 2019.

“Kita lagi finalisasi. Tahap II desain sudah semuanya, kita tinggal groundbreaking. Kita tender sudah juga. Groundbreaking kita harapkan bulan depan,” kata dia.

Sementara untuk MRT fase III akan menghubungkan Cikarang-Balaraja. Fase ini akan dimulai pembangunannya dalam 2 tahun mendatang.‎

“Tadi ada pembicaraan untuk melakukan pembangunan di tahap III, tahap IV lebih cepat dan Wakil Presiden mengundang kita untuk rapat rencana rencana ke depan. Tahap II dari HI sampai ke Ancol, itu kira-kira 14 km. MRT Tahap III 78 km dari Cikarang ke Balaraja. Baru tahap IV belum tahu lokasinya,” tandas dia.

2 dari 3 halaman

Menhub: Tarif MRT Ditetapkan Pekan Depan

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan, penetapan tarif Mass Rapit Transit (MRT) akan dilakukan pada pekan depan.

Budi mengungkapkan masalah tarif ini merupakan kewenangan dari Pemerintah Daerah (Pemda) DKI Jakarta selaku pemilik dari PT MRT Jakarta, pengelola MRT.

“Tarif kewenangannya Pemda DKI,” ujar dia di Jakarta, Rabu (20/2/2019).

Hingga saat ini tarif tersebut memang belum ditetapkan. Namun demikian, diperkirakan pada pekan ini sudah ada penentuan tarif oleh Pemda DKI Jakarta, ‎

“Belum ditetapkan. Mungkin minggu depan ditetapkan,” kata dia.

Hal senada juga diungkapkan oleh Direktur Utama PT MRT Jakarta William Sabandar. Menurut dia, penetapan tarif akan dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta sebelum MRT beroperasi.‎‎

“Nanti Pemprov yang akan menentukan, sedang digodok oleh Pemprov. Jadi nanti biar saja yang mengumumkan.‎ Sebelum pengoperasian sudah harus diumumkan,” ungkap dia.

Namun dia belum bisa memastikan apakah nanti akan ada tarif promosi pada awal pengoperasian moda transportasi massal tersebut.‎‎”(Tarif promosi)‎ Belum tahu. Uji coba di Maret, operasi di Maret juga,” tandas dia.

3 dari 3 halaman

Simak video pilihan di bawah ini: