Kebakaran Muara Baru Kemenhub Kerahkan 3 Kapal Patroli

Liputan6.com, Jakarta – Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan (Ditjen Hubla Kemenhub) menyiagakan tiga unit kapal patroli Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP). Tiga kapal itu dikerahkan untuk membantu proses pemadaman kebakaran belasan kapal nelayan di Muara Baru, Penjaringan, Jakarta Utara.

Namun, kapal patroli tersebut belum bisa mendekat lantaran area sekitar pelabuhan dipenuhi kapal yang menghindari kebakaran di Pelabuhan Muara Baru.

“Kapal-kapal tersebut standby di alur masuk pelabuhan dan belum bisa mendekat ke lokasi,” ujar Direktur KPLP Ahmad dalam keterangan persnya, Sabtu (23/2/2019).

Kapal yang disiagakan yakni KNP. 356 dari Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Priok dan KNP. 111 Trisula serta KNP. 114 Alugara dari Pangkalan Penjagaan Laut dan Pantai (PLP) Kelas I Tanjung Priok. 

Adapun PT. Pelindo II telah mengerahkan 1 unit kapal Tug Boat TB. SDS 26 dari Kepanduan Pelindo II Tanjung Priok guna membantu proses pemadaman kebakaran kapal penangkap ikan tersebut.

“Sampai sejauh ini tidak ada korban jiwa akibat musibah kebakaran kapal penangkap ikan tersebut,” jelas Ahmad.

2 dari 2 halaman

Saksikan Video Pilihan Berikut Ini:

Penjelasan Lengkap ITDC soal Biaya Bangun Sirkuit MotoGP Mandalika

Jakarta – PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (Persero) atau Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC), BUMN pengembang dan pengelola kawasan pariwisata the Mandalika, Lombok NTB, menegaskan pembangunan sirkuit Mandalika bukan dibangun dengan biaya Rp 3,6 triliun.

Penegasan ini disampaikan untuk meluruskan sejumlah pemberitaan yang mengaitkan antara pembangunan sirkuit Mandalika dengan biaya Rp 3,6 triliun, Yang disebut dengan sirkuit Mandalika sebenarnya adalah sirkuit jalan raya atau street circuit yang dibangun sebagai bagian dari distrik sports & entertainment di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata the Mandalika.

Direktur Utama ITDC Abdulbar M. Mansoer menjelaskan, pembangunan street circuit Mandalika merupakan bagian tidak terpisahkan dari pembangunan distrik Sports & Entertainment seluas 131 ha di zona tengah the Mandalika. “Selain street circuit sepanjang 4,32 km yang didisain mengelilingi distrik, juga akan dibangun 10 hotel dengan kapasitas sekitar 2500-an kamar/room keys, COEX (Convention – Exhibition) Building, Rumah Sakit dan Water Park berstandar internasional,” ujar Abdulbar dalam keterangan tertulis, Sabtu (23/2/2019).

Investor untuk pembangunan distrik ini adalah Vinci Construction Grands Projets (VCGP), anak usaha Vinci, sebuah perusahaan berskala global asal Prancis yang bergerak di bidang desain, pembiayaan, pembangunan dan operasional proyek-proyek infrastruktur dan fasilitas besar di seluruh dunia.

Penandatanganan master LUDA antara ITDC dengan VCGP untuk pembangunan distrik Sports & Entertainment telah dilakukan pada 8 Agustus 2018, yang akan membawa nilai investasi sebesar US$ 1 Miliar selama 15 tahun.

Pembangunan street circuit di distrik ini akan menjadi prioritas bagi ITDC dengan akan diselenggarakannya kejuaraan MotoGP dan World Superbike di the Mandalika pada 2021.

“Dalam pembangunan street circuit ini, kami sebagai pengembang kawasan akan membangun infrastruktur jalan atau badan jalannya, sedangkan fasilitas jalan sebagai street circuit akan dilanjutkan oleh Vinci,” terang Abdulbar.

ITDC mencanangkan pembangunan badan jalan di distrik ini dimulai pada Oktober 2019 yang diharapkan selesai pada Triwulan II 2020, kemudian Vinci akan melanjutkan penyelesaian street circuit, sehingga bisa digunakan pada 2021.

Terkait biaya Rp 3,6 Triliun yang disebut-sebut, Abdulbar M. Mansoer menegaskan angka tersebut merupakan biaya pembangunan infrastruktur pariwisata di KEK The Mandalika yang difasilitasi oleh Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) sebesar US$ 248,4 juta (setara Rp 3,6 T) melalui program Mandalika Urban & Tourism Infrastructure Project (MUTIP).

MUTIP akan mencakup pembangunan infrastruktur dan fasilitas dasar di dalam kawasan the Mandalika, seperti pembangunan jalan dalam kawasan, penyediaan air bersih, sanitasi dan drainase, pengolahan air limbah dan limbah padat, distribusi listrik dan juga fasilitas pengelolaan risiko bencana, berbagai fasilitas publik dan ruang publik terbuka.

“Jadi pembangunan street circuit Mandalika bukan dibangun dengan biaya Rp 3,6 Triliun,” tegas Abdulbar M. Mansoer. (hns/rvk)

Pensiunan PNS Juga Dapat THR 2019

Liputan6.com, Jakarta – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan memberikan tunjangan hari raya (THR) Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau THR PNS pada Mei 2019. Pemberian THR tersebut dipastikan juga untuk pensiunan PNS.

“Pensiunan PNS juga dapat,” ujar Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu, Askolani saat dihubungi Liputan6.com, lewat pesan singkat, Sabtu (23/2/2019).

Ia menuturkan, pihaknya belum dapat memastikan jumlah besaran THR PNS dan pensiunan. Hal ini karena menunggu payung hukumnya. “Nanti tunggu PP-nya dulu,” ujar Askolani.

Adapun sumber dana THR PNS dan pensiunan tersebut berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2019. “Iya dari APBN sudah ada di UU APBN 2019,” kata dia.

Dongkrak Konsumsi

Sementara itu, Ekonom Indef, Bhima Yudistira menuturkan, pemberian THR PNS dan pensiunan dapat meningkatkan konsumsi masyarakat pada kuartal II 2019 terutama Mei 2019. Hal itu dinilai wajar. Akan tetapi, pemberian THR PNS dan pensiunan tidak dapat langsung angkat pertumbuhan ekonomi 5,3 persen.

“Realisasi belanja pemerintah dampaknya bisa meningkat dan mendorong konsumsi masyarakat jelang Ramadan. Akan tetapi, THR merupakan belanja yang sifatnya rutin maka kenaikan tidak signifikan,” ujar Bhima saat dihubungi Liputan6.com.

Ia menambahkan, belanja pemerintah hanya berkontribusi 9-10 persen terhadap ekonomi nasional. Konsumsi rumah tangga juga stagnan di kisaran lima persen. “Ini kecuali jumlah THRnya naik maka dorongan konsumsi biasa saja,” kata dia.

Terkait pemberian THR yang dipercepat, Bhima menilai hal tersebut ada plus minusnya. “Plusnya proses lebih cepat. Minusnya ada tendensi gunakan THR sebagai isu populis,” kata dia.

2 dari 2 halaman

Kemenkeu: Pembayaran THR PNS pada Mei 2019

Sebelumnya, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyampaikan sejumlah penjelasan terkait pemberian tunjangan hari raya (THR) Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau THR PNS.

Hal ini sehubungan dengan berkembangnya berita di masyarakat yang merujuk pada surat Dirjen Perbendaharaan Nomor: S-78/PB/2019 pada 27 Januari 2019.

Pemberian tunjangan hari raya (THR) bagi Aparatur Negara dan Pensiunan, telah diamanatkan sebagai salah satu kebijakan dalam Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) tahun anggaran (TA) 2019 yang tertuang pada Nota Keuangan dan Undang-Undang APBN TA 2019. 

Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan RI, Nufransa Wira Sakti menuturkan, sebelum pembayaran dilaksanakan, diperlukan proses penyusunan dasar pembayaran yang dimulai dari penetapan Peraturan Pemerintah (PP) dan peraturan pelaksanaannya dalam bentuk Peraturan Menteri Keuangan (PMK). 

“Mengingat jadwal libur hari raya Idul Fitri tahun 2019 yang dimulai sejak tanggal 1 sampai dengan 7 Juni 2019 maka hari efektif kerja untuk pembayaran THR adalah bulan Mei tahun 2019,” ujar dia, Sabtu 23 Februari 2019.

Oleh karena itu, penetapan aturan berupa PP dan PMK idealnya paling lambat dilakukan April 2019 agar proses pembayaran THR 2019 dapat dilaksanakan sebelum hari raya Idul Fitri. 

Sebagai mana diketahui, pada April 2019 akan diselenggarakan kegiatan nasional yaitu pemilu anggota DPR/D dan pemilihan Presiden/Wakil Presiden.

Penyusunan PP mengenai pemberian THR PNS diinisiasi oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB). Diperlukan percepatan dalam proses penyusunan PP tersebut agar penetapannya dapat dilakukan pada April 2019. 

“Dengan demikian, pembayaran THR tahun 2019 diharapkan dapat dilaksanakan tepat waktu yaitu pada Mei tahun 2019 sebelum Hari Raya Idul Fitri,” tambah Nurfansa.

Terkait Surat Dirjen Perbendaharaan Nomor: S-78/PB/2019, ini dimaksudkan sebagai bentuk koordinasi dengan Kementerian PAN-RB selaku inisiator penyusunan PP.

Harapan agar penetapan PP dilaksanakan sebelum pemilihan presiden bertujuan untuk mendorong percepatan penetapan PP sehingga tersedia waktu yang cukup untuk proses administrasi selanjutnya hingga terlaksananya pembayaran.

Dalam melaksanakan tugas pengelolaan keuangan negara, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) senantiasa menjunjung nilai profesionalisme dan sinergi termasuk dengan kementerian lain. Hal ini demi meningkatkan kualitas layanan Kemenkeu kepada masyarakat.


Saksikan video pilihan di bawah ini:

KPAI: Pelaku Incest di Lampung Bejat, Harus Dituntut 15 Tahun Penjara

Jakarta – Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mengutuk keras kasus incest atau hubungan sedarah yang dilakukan ayah M (45), dan kakaknya, SA (24), serta adiknya, YF (15) terhadap perempuan berinisial AG (18) di wilayah Kabupaten Pringsewu, Lampung. KPAI meminta para pelaku dihukum maksimal.

“Korban adalah anak perempuan penyandang disabilitas yang Ibu meninggal. Ia menjadi budak seks anggota keluarga yang seharusnya melindunginya. Tiga pelaku yakni ayah, kakak dan adik korban melakukan eksploitasi seks sejenis dengan memanfaatkan kelemaham korban sebagai penyandang disabilitas mental. Ini perbuatan bejat, pelakunya harus dituntut 15 tahun penjara,” kata Komisioner KPAI Bidang Sosial dan Anak Dalam Situasi Darurat, Susianah Affandy, lewat keterangannya, Sabtu(23/2/2019).

Susianah mengaku prihatin atas kejadian tersebut. Menurut dia, tindakan sadis dari para pelaku harus menjadi atensi dari seluruh pihak.

“Perbuatan melanggar hukum dan sangat sadis ini harus menjadi perhatian kita bersama,” ujarnya.

Susianah akan berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Pringsewu terkait perlindungan dan pemulihan korban. Selain itu, KPAI juga akan melakukan komunikasi dengan kementerian terkait untuk membahas aturan terkait perlindungan korban penyandan disabilitas.

“Peristiwa ini bagi KPAI akan menjadi pintu masuk bagi upaya perlindungan anak penyandang disabilitas. KPAI akan segera melakukan Koordinasi dengan Kementerian/Lembaga terkait untuk membahas RPP tentang UU 8/2016 tentang Penyandang Disabilitas,” tuturnya.

Sebelumnya, polisi menangkap ketiga tersangka di kediaman mereka di wilayah Pringsewu, Lampung. Mereka yang ditangkap adalah ayah kandung korban berinisial M (45) serta kakak berinisial SA (24) dan adik berinisial YF (15). Korban sendiri merupakan perempuan berinisial AG (18).

Penangkapan ketiganya berdasarkan laporan polisi No.Pol: LP/B-18/II/2019/PLD LPG/RES TGMS/SEK SUKO. Mereka ditangkap berdasarkan laporan Tarseno (51), anggota Satgas Merah Putih Perlindungan Anak Pekon Panggungrejo.

Ketiganya ditangkap di rumah tanpa perlawanan sekitar pukul 21.00 WIB. Dari lokasi, polisi menyita sejumlah barang bukti berupa beberapa helai baju dan celana dari tersangka dan korban.

Para tersangka kemudian dibawa ke Polsek Sukoharjo untuk diperiksa. Penanganan kasus ini dan para tersangka kemudian dilimpahkan ke Unit Perempuan PPA Satreskrim Polres Tanggamus.

Kasat Reskrim Polres Tanggamus AKP Edi Qorinas mengatakan korban incest tersebut merupakan penyandang disabilitas. Korban disebut sudah diperkosa para tersangka sejak 2018.

“Kondisi korban dalam keadaan disabilitas atau keterbelakangan mental,” kata Kasat Reskrim Polres Tanggamus AKP Edi Qorinas mewakili Kapolres Tanggamus AKBP Hesmu Baroto.
(knv/jor)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Intip Standar Kelulusan Seleksi PPPK

Liputan6.com, Jakarta – Seperti seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), seleksi bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) juga harus lolos ambang batas (passing grade) kelulusan. 

Hal itu ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) No. 4/2019 tentang Nilai Ambang Batas Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Guru, Dosen, Tenaga Kesehatan, dan Penyuluh Pertanian. 

“Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Menteri PANRB yang menentukan nilai ambang batas seleksi PPPK,” ujar Kepala Biro Hukum, Komunikasi, dan Informasi Publik Kementerian PANRB Mudzakir di Jakarta, Sabtu (23/2/2019).

Nilai ambang batas untuk kompetensi teknis, manajerial, serta sosial kultural paling rendah 65 (akumulatif), dan nilai kompetensi teknis paling rendah 42.

Jika peserta memenuhi nilai ambang batas tersebut, maka juga harus melampaui nilai ambang batas wawancara berbasis komputer paling rendah 15.

Setiap peserta seleksi PPPK harus melalui tiga tahapan yakni seleksi administrasi, seleksi kompetensi, dan seleksi wawancara. 

“Dalam tes yang akan berlangsung tanggal 23  dan 24 Februari ini, setiap peserta harus mengerjakan 100 soal, terdiri dari 90 soal kompetensi teknis, manajerial, serta sosial kultural, dan 10 soal wawancara berbasis komputer,” imbuh Mudzakir.  

Seleksi PPPK saat ini dibuka untuk Tenaga Honorer (TH) Eks K-II yang telah mengikuti tes pada 2013 pada jabatan guru, dosen, dan tenaga kesehatan yang terdapat dalam database Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Khusus untuk Penyuluh Pertanian, database-nya ada pada BKN dan Kementerian Pertanian, dan database Kemenristekdikti untuk dosen. Sebanyak 372 Pemda (Provinsi/Kabupaten/Kota) telah menyampaikan usulan kebutuhan PPPK.

Pelamar seleksi yang belum terverifikasi oleh instansi terkait, belum dapat diikutsertakan dalam tes pengadaan Calon PPPK saat ini. (Yas)

2 dari 2 halaman

Seleksi Digelar 23-24 Februari 2019

Sebelumnya, Kementerian Agama (Kemenag) mendadak menunda tes Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) bagi para dosen dan guru. Ini termasuk para tenaga eks honorer K2 serta dosen

Penundaan ini dilakukan tepat H-1 pelaksanaan tes kompetensi PPPK.  Pihak Kemenag menyebut, seleksi akan ditunda hingga tahap II yang rencananya berlangsung pada Mei hingga Juni 2019.

“Seleksi PPPK tahap I kita tunda hingga pengadaan tahap II,” ujar Kepala Biro Kepegawaian Setjen Kemenag Ahmadi seperti dikutip dari situs kemenag.go.id. 

Ahmadi berkata, penundaan seleksi PPPK tahap I ini disebabkan masih ada kebutuhan koordinasi antara satuan kerja dengan Kemenag pusat dan Panitia Seleksi Nasional (Panselnas). Sebab, tenaga honorer eks K2 Guru dan Dosen Kementerian Agama tersebar di seluruh provinsi.

Oleh sebab itu, Kemenag minta para pelamar agar terus memantau situs resmi https://ssp3k.bkn.go.id atau www.kemenag.go.id. “Kita akan koordinasikan terlebih dahulu antar pihak. Untuk yang sudah daftar, silahkan memantau perkembangannya di website Kementerian Agama atau BKN,” jelas Ahmadi. 

Sebelumnya, BKN mengabarkan seluruh pelamar PPPK Kemenag tidak bisa ikut tahap selanjutnya, yakni tes kompetensi. Ini disebabkan Kemenag masih belum melakukan validasi hingga H-1.  


Saksikan video pilihan di bawah ini:

KPAI Minta Bupati Pringsewu Lampung Tuntas Tangani Nasib Korban Incest

Jakarta – Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mengecam adanya kasus incest atau hubungan sedarah yang dilakukan ayah, kakak, dan adik kandung di wilayah Kabupaten Pringsewu, Lampung. KPAI meminta pemerintah setempat menjamin penanganan dan pemulihan terhadap korban hingga tuntas.

“Kami meminta Bupati Pringsewu Lampung mengembangkan model-model pencegahan agar kejadian serupa tak terulang lagi. Selain itu, kami meminta Bupati agar melakukan pemulihan terhadap korban hingga tuntas,” kata Ketua KPAI Susanto lewat pesan singkat, Sabtu (23/2/2019).

Susanto sendiri mengutuk tindakan biadab dari ayah yang menyetubuhi anak kandung sendiri. Menurut dia, perbuatan ayah tersebut di luar nalar manusia.

“Ini kejadian di luar akal sehat. Ayah seharusnya menjadi pelindungan utama justru melakukan hal yang tak wajar,” imbuhnya.

Susanto mengatakan pihaknya akan terus mengawasi proses penanganan terhadap korban incest tersebut. Selain itu, KPAI juga akan terus memantau proses hukum terhadap ketiga pelaku.

“Kami akan mengawasi proses penanganan yang dilakukan. Yang harus di pastikan adalah pengawasan proses hukum terhadap pelaku dan penanganan terhadap korban,” ujarnya.

Sebelumnya, polisi menangkap ketiga tersangka di kediaman mereka di wilayah Pringsewu, Lampung. Mereka yang ditangkap adalah ayah kandung korban berinisial M (45) serta kakak berinisial SA (24) dan adik berinisial YF (15). Korban sendiri merupakan perempuan berinisial AG (18).

Penangkapan ketiganya berdasarkan laporan polisi No.Pol: LP/B-18/II/2019/PLD LPG/RES TGMS/SEK SUKO. Mereka ditangkap berdasarkan laporan Tarseno (51), anggota Satgas Merah Putih Perlindungan Anak Pekon Panggungrejo.

Ketiganya ditangkap di rumah tanpa perlawanan sekitar pukul 21.00 WIB. Dari lokasi, polisi menyita sejumlah barang bukti berupa beberapa helai baju dan celana dari tersangka dan korban.

Para tersangka kemudian dibawa ke Polsek Sukoharjo untuk diperiksa. Penanganan kasus ini dan para tersangka kemudian dilimpahkan ke Unit Perempuan PPA Satreskrim Polres Tanggamus.

Kasat Reskrim Polres Tanggamus AKP Edi Qorinas mengatakan korban incest tersebut merupakan penyandang disabilitas. Korban disebut sudah diperkosa para tersangka sejak 2018.

“Kondisi korban dalam keadaan disabilitas atau keterbelakangan mental,” kata Kasat Reskrim Polres Tanggamus AKP Edi Qorinas mewakili Kapolres Tanggamus AKBP Hesmu Baroto.

(knv/hri)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Wijaya Karya Bangun Jalan dan Jembatan di Asmat

Liputan6.com, Jakarta – PT Wijaya Karya Tbk (WIKA) bergerak cepat membangun infrastruktur jalan dan jembatan gantung untuk penanganan darurat bencana virus campak dan gizi buruk, di Distrik Agats, Kabupaten Asmat, Papua Barat.

Daerah tingkat II yang berbatasan dengan Kabupaten Mimika di sebelah barat dan Kabupaten Mappi serta Kabupaten Boven Digoel di sebelah selatan tersebut, kondisi alamnya didominasi tanah berlumpur dan rawa.

Tak heran jika kemudian, rumah-rumah, termasuk jalan penghubung di Kabupaten ini pun berdiri di atas papan berbahan kayu trembesi.

Kondisi jalan papan yang sudah termakan usia puluhan tahun, tertempa terik sinar matahari dan hujan, serta menahan beban dari maraknya penggunaan motor listrik, kemudian mendorong perlunya penyesuaian dan penyempurnaan jalan dengan pengerasan beton.


Berdasarkan evaluasi  kualifikasi,  administrasi  dan teknis, harga serta pembuktian kualifikasi oleh Kementerian  PUPR Direktorat Bina Marga Balai Besar Pembangunan Jalan Nasional XVIII, Wika kemudian ditetapkan sebagai pemenang untuk membangun infrastruktur vital di Asmat

Adapun cakupan pekerjaan, pembangunan jalan beton (pile slab) dan jembatan gantung 72 meter dalam kontrak bernomor HK.02.03/PJN – WIL.IV/PPK-IV.3/466.

Beratnya medan dan bentang alam yang luar biasa lebar sangat berimplikasi pada proses perjalanan pembangunan infrastruktur di Asmat.

2 dari 3 halaman

Tantangan di Asmat

Manajer Proyek Pembangunan Infrastruktur Jalan dan Jembatan, Eko Suranto Putro menerangkan, setidaknya terdapat tiga hal yang menjadi tantangan mendasar yang harus solutif agar proyek ini dapat selesai sesuai target.

“Pertama, kondisi tanah rawa yang dijumpai di hampir seluruh daerah ini, membuat pemenuhan kebutuhan air bersih menjadi sangat sulit,” ujar dia seperti dikutip dari keterangan tertulis, Sabtu (23/2/2019).

Tantangan berikutnya yang dihadapi oleh adalah bagaimana diperlukannya usaha luar biasa untuk mendistribusikan material beton precast sejak diproduksi di PPB Wika Beton Pasuruan sampai ke area di belahan dalam Asmat yang sangat terpencil.

Ketiga, dalam hubungannya dengan distribusi beton precast dari PPB WTON Pasuruan menuju titik nol lokasi pemasangan dengan memanfaatkan sungai sebagai penghubung.

Namun demikian,  ternyata sungai itu memiliki draf atau kedalaman yang rendah dan sangat terpengaruh terpengaruh arus pasang surut, sehingga hanya kapal bermuatan kecil saja yang bisa masuk. 

Apakah WIKA lalu berdiam dan memilih terpaku pasrah?

Manajemen proyek yang ditopang oleh insinyur-insinyur muda dengan rata-rata usia 25 tahun itu justru men-stimulan lahirnya kreativitas-kreativitas baru di tengah keterbatasan. Untuk penyediaan air bersih terkait pengecoran beton, misalnya.

Manajemen proyek dengan cekatan membuat bak-bak, kolam penampungan air hujan yang tersebar merata di lokasi proyek.

Selain itu, sebagai alternatif, tim juga akan melakukan pembelian air bersih di distrik lain menggunakan kapal kayu.




3 dari 3 halaman

Selanjutnya

Pengiriman material precast dari PPB WTON Pasuruan menuju Asmat juga bisa dicarikan solusi terbaiknya melalui kerja sama dengan ekspedisi yang kaya asam garam melayani rute Indonesia timur dengan kapal kargo berkapasitas 2.400 ton, langsung menuju Pelabuhan Agats.

Setelah tiba di Agats, material precast dipindahkan terlebih dahulu ke LCT (landing craft tank) yang kemudian masuk ke sungai menuju area pekerjaan. Sebagai catatan, pembongkaran dilakukan tidak menggunakan waktu normal sebagaimana pembongkaran barang pada umumnya.

Mengingat dan mempertimbangkan material precast memiliki bobot yang berat, maka untuk memudahkan proses pemindahannya dilakukan saat kondisi sungai pasang yaitu pada rentang  jam 2 dini hari.

Kemudian menjawab bagaimana mekanisme langsir precast dengan bobot yang berat ke area pemasangan di tanah yang lunak. Manajemen proyek Wika menerapkan dua metode efektif.  Pertama, untuk area yang kosong.

Pada arena ini, tim Wika menggunakan excavator dengan memberi dudukan kayu pada track atau lintasan excavator itu sendiri. Kedua, yaitu tim proyek berinisiasi membuat portal baja yang dapat beroperasi pada rel baja (rel dijepit pada tiang yang sudah terpancang).


Saksikan video pilihan di bawah ini:

Ayah dan 2 Anak Pelaku Incest di Lampung Jadi Tersangka

Lampung – Ayah berinisial M (45) serta kakak adik berinisial SA (23) dan YF (15) ditetapkan Polres Tenggamus sebagai tersangka kasus persetubuhan sedarah atau incest. Korban AG (18) merupakan anak kandung serta adik dan kakak para pelaku.

“Sudah, ketiganya sudah jadi tersangka,” kata Kasat Reskrim Polres Tanggamus AKP Edi Qorinas saat dihubungi detikcom lewat telepon, Sabtu (23/2/2019).

Para tersangka dipersangkakan Pasal 76D Pasal 81 ayat (3) UU RI No 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak dan Pasal 8 huruf a Jo Pasal 46 UU RI No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga atau Pasal 285 KUHPidana.


“Ancaman hukuman untuk Pasal 81 ayat 3 UU RI No 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak minimal 5 tahun maksimal 15 tahun ditambah 1/3 dari ancaman maksimal apabila dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan darah. Untuk Pasal 46 UU RI No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga ancaman hukuman paling lama 12 tahun. Untuk Pasal 285 KUHPidana ancaman hukuman paling lama 12 (dua belas) tahun,” jelasnya.

Para tersangka diringkus di kediaman mereka di Pekon Panggung Rejo, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Pringsewu, Lampung, Kamis (21/2) malam.
Penangkapan berdasarkan laporan polisi No.Pol: LP/B-18/II/2019/PLD LPG/RES TGMS/SEK SUKO. Pelapornya adalah Tarseno (51) anggota Satgas Merah Putih Perlindungan Anak Pekon Panggungrejo.

Ketiganya ditangkap di rumah tanpa perlawanan sekitar pukul 21.00 WIB. Dari lokasi, polisi menyita sejumlah barang bukti berupa beberapa helai baju dan celana dari terduga pelaku dan korban.

Para terduga pelaku telah dibawa ke Polsek Sukoharjo untuk diperiksa lebih lanjut. Kasus ini dan para tersangka dilimpahkan penanganannya ke Unit Perempuan PPA Satreskrim Polres Tanggamus.

Korban sendiri saat ini dalam pengawasan polisi. Korban sudah 1 tahun belakangan menjadi korban perkosaan para pelaku secara bergantian di dalam rumah.

“Korban merupakan penyandang disabilitas atau ada keterbelakangan mental,” ujar AKP Edi.
(hri/knv)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Seleksi Kompetensi PPPK Tahap I Mulai Digelar

Liputan6.com, Jakarta – Seleksi kompetensi bagi para pelamar PNS dari jalur Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahap I digelar mulai 23 Februari. Seleksi kompetensi akan digelar hingga 24 Februari 2019.

Seleksi ini terdiri dari dua bagian, yaitu tes kompetensi berbasis Computer Assisted Test (CAT) dan wawancara berbasis komputer. Peserta wajib lolos seleksi administrasi dulu agar dapat ikut tes. Hingga saat ini, tercatat ada 73.393 pelamar yang dinyatakan lolos seleksi administrasi.

Untuk tes CAT, peserta harus menyelesaikan 100 soal dalam waktu 100 menit, di antaranya 40 soal Kompetensi Teknis, 40 soal Kompetensi Manajerial dan 20 soal Sosio Kultural. Sementara untuk wawancara berbasis komputer, peserta harus menyelesaikan 10 soal dalam waktu 20 menit.

Metode penilaian untuk masing-masing subtes juga agak berbeda dari penilaian tes CPNS tahun lalu.

Untuk kompetensi teknik, jawaban yang benar akan mendapat nilai 3 dan yang salah atau kosong akan mendapat nilai 0. Untuk kompetensi manajerial, jawaban yang benar akan mendapat nilai 1 dan yang salah atau kosong akan mendapat nilai 0.

Pada kompetensi sosio kultural, jawaban yang benar akan mendapat nilai 2 dan yang salah atau kosong akan mendapat nilai 0. Sedangkan untuk wawancara, jawaban yang benar bisa bernilai 3, 2 atau 1 tergantung pilihan dan yang salah atau kosong akan mendapat nilai 0.

Rekrutmen PPPK Tahap 1 diadakan khusus untuk Tenaga Harian Lepas (THL) Penyuluh, Dosen Perguruan Tinggi Negeri (PTN) Baru serta eks Tenaga Honorer Kategori II untuk jabatan Guru (termasuk Guru Kemenag), Tenaga Kesehatan, Penyuluh Pertanian dari yang ada dalam database BKN tahun 2013, dan memenuhi persyaratan Peraturan Perundang-Undangan.

2 dari 2 halaman

Kementerian Agama Tunda Seleksi PPPK Eks Tenaga Honorer K2

Sebelumnya, Kementerian Agama (Kemenag) mendadak menunda tes Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) bagi para dosen dan guru. Ini termasuk para tenaga eks honorer K2 serta dosen

Penundaan ini dilakukan tepat H-1 pelaksanaan tes kompetensi PPPK.  Pihak Kemenag menyebut, seleksi akan ditunda hingga tahap II yang rencananya berlangsung pada Mei hingga Juni 2019.

“Seleksi PPPK tahap I kita tunda hingga pengadaan tahap II,” ujar Kepala Biro Kepegawaian Setjen Kemenag Ahmadi seperti dikutip dari situs kemenag.go.id. 

Ahmadi berkata, penundaan seleksi PPPK tahap I ini disebabkan masih ada kebutuhan koordinasi antara satuan kerja dengan Kemenag pusat dan Panitia Seleksi Nasional (Panselnas). Sebab, tenaga honorer eks K2 Guru dan Dosen Kementerian Agama tersebar di seluruh provinsi.

Oleh sebab itu, Kemenag minta para pelamar agar terus memantau situs resmi https://ssp3k.bkn.go.id atau www.kemenag.go.id. “Kita akan koordinasikan terlebih dahulu antar pihak. Untuk yang sudah daftar, silahkan memantau perkembangannya di website Kementerian Agama atau BKN,” jelas Ahmadi. 

Sebelumnya, BKN mengabarkan seluruh pelamar PPPK Kemenag tidak bisa ikut tahap selanjutnya, yakni tes kompetensi. Ini disebabkan Kemenag masih belum melakukan validasi hingga H-1.  


Saksikan video pilihan di bawah ini:

Geger Kasus Incest di Lampung, Ayah dan 2 Anak Diringkus Polisi

Lampung – Jajaran Polres Tenggamus meringkus tiga orang terduga pelaku incest atau hubungan sedarah di wilayah Pekon Pangungrejo, Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Pringsewu, Lampung. Ketiganya merupakan ayah, adik dan kakak.

“Para pelaku merupakan satu keluarga terdiri dari ayah kandung, kakak kandung dan adik kandung. Korbannya perempuan, anak dan adik para pelaku,” kata Kasat Reskrim Polres Tanggamus AKP Edi Qorinas mewakili Kapolres Tanggamus AKBP Hesmu Baroto, Sabtu (23/2/2019).

AKP Edi menjelaskan, para terduga pelaku diringkus di kediaman mereka di Pekon Panggung Rejo. Mereka yang ditangkap adalah ayah kandung korban berinisil M (45), kakak berinisial SA (24) dan YF (15). Korbannya sendiri merupakan perempuan berinisial AG (18).
Penangkapan ketiganya berdasarkan laporan polisi No.Pol: LP/B-18/II/2019/PLD LPG/RES TGMS/SEK SUKO. Mereka ditangkap berdasarkan laporan Tarseno (51) anggota Satgas Merah Putih Perlindungan Anak Pekon Panggungrejo.
Ketiganya ditangkap di rumah tanpa perlawanan sekitar pukul 21.00 WIB. Dari lokasi, polisi menyita sejumlah barang bukti berupa beberapa helai baju dan celana dari terduga pelaku dan korban.

Para terduga pelaku telah dibawa ke Polsek Sukoharjo untuk diperiksa lebih lanjut. Kasus ini dan para tersangka dilimpahkan penanganannya ke Unit Perempuan PPA Satreskrim Polres Tanggamus.
(hri/idh)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>