Dihukum Bayar Ganti Rugi Penumpang, Begini Reaksi Pihak Garuda Indonesia

Liputan6.com, Jakarta – Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengabulkan gugatan B.R.A. Koosmariam Djatikusumo, penumpang yang dadanya tersiram air panas di pesawat Garuda Indonesia, terhadap Garuda Indonesia, Selasa, 22 Januari 2019.

Dalam amar putusannya, majelis hakim yang dipimpin oleh Marulak Purba, selaku ketua majelis dengan anggota majelis Agustitus Setya Wahyu Triwiranto dan Titik Tejaningsih menyatakan, Garuda Indonesia melakukan perbuatan melawan hukum. Selain itu Garuda juga dihukum untuk membayarkan ganti rugi imateriel kepada Penggugat sebesar Rp 200 juta.

Kuasa hukum penggugat David Tobing mengapresiasi putusan majelis hakim yang dalam pertimbangannya menyatakan bahwa tindakan pramugari Garuda Indonesia menumpahkan air panas yang mengenai tubuh Penggugat merupakan bentuk perbuatan melawan hukum.

“Dikabulkannya ganti rugi imateriel ini sangat beralasan mengingat peristiwa tersebut menimbulkan bekas luka di bagian dada yang tidak bisa hilang (cacat tetap)” ungkap David dalam keterangan yang diterima Liputan6.com, Selasa, 22 Januari 2019.

Seharusnya, lanjut David, Garuda Indonesia berbuat aktif meringankan beban penderitaan dengan memberikan pengobatan yang maksimal mengingat luka yang diakibatkan tumpahnya air panas tersebut mengenai bagian dada penumpangnya.

“Meskipun gugatan kami dikabulkan, kami tetap membuka kemungkinan untuk mengajukan banding karena majelis hakim hanya mengabulkan sebagian dari gugatan yang kami ajukan yaitu ganti rugi imateriel sedangkan tuntutan kami mengenai ganti rugi materiil tidak dikabulkan,” lanjut David.

Dihubungi secara terpisah, Humas Garuda Indonesia Iksan Rosan mengatakan telah mendengar informasi tersebut. Namun, pihaknya akan berbicara terlebih dahulu dengan pihak kuasa hukum dan internal.

“Kami akan berbicara dengan kuasa hukum dan internal Garuda Indonesia tentang langkah hukum ke depan. Kami akan informasikan secepatnya,” kata Iksan kepada Liputan6.com, Selasa, 22 Januari 2019.

Gugatan B.R.A. Koosmariam Djatikusumo terhadap PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk yang terdaftar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan nomor 215/PDT.G/2018/PN.JKT.PST diajukan pada 29 Desember 2017.

Penggugat selaku penumpang maskapai Garuda Indonesia nomor penerbangan GA-264 dengan rute dari Bandara Soekarno Hatta-Jakarta menuju Bandara Blimbingsari Banyuwangi merasa dirugikan akibat tindakan pramugari Garuda Indonesia yang pada saat Meal and Beverage serving menumpahkan 2 (dua) gelas air panas hingga mengguyur tubuh Penggugat yang mengakibatkan Penggugat mengalami cacat tetap.

Saksikan video pilihan di bawah ini: 

Komisi III DPR Wacanakan Eksaminasi Kasus Baiq Nuril

Liputan6.com, Jakarta – Komisi III DPR RI sepakat bakal melakukan eksaminasi putusan Mahkamah Agung terkait kasus yang menjerat bekas guru honorer SMAN 7 Mataram, Baiq Nuril Maknun. Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua Komisi III Arsul Sani dalam Rapat Dengar Pendapat Umum di DPR.

Arsul menyebut usulan melakukan eksaminasi berasal dari Fraksi Gerindra Sufmi Dasco Ahmad dan disepakati semua fraksi yang hadir, yaitu PDIP, PKB, Nasdem, dan PKB.

Komisi III menerima kedatangan Baiq Nuril serta pendampingnya, mulai dari pengacaranya Joko Jumadi, Direktur Eksekutif ICJR Anggara, dan Rieke Diah Pitaloka. Mereka menyampaikan kejanggalan dalam kasus pelecehan seksual yang justru menjerat Baiq Nuril dengan UU ITE.

Arsul meminta kepada pihak Baiq Nuril untuk menyertakan bahan Peninjauan Kembali (PK) yang telah diserahkan ke Mahkamah Agung sebagai bahan eksaminasi. Seperti diketahui saat ini Baiq Nuril tengah menempuh upaya hukum terakhir lewat PK.

“Supaya lengkap tolong semua bahan PK disertakan juga ke komisi III,” ujar Arsul saat rapat di Komisi III DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (22/1/2019).

2 dari 3 halaman

Bakal Hadirkan Ahli Hukum

Terpisah, Arsul menjelaskan, eksaminasi ini bakal menghadirkan ahli hukum untuk melihat kembali dari perspektif ilmu hukum. Kendati Komisi III tak bisa mengubah putusan, tapi bisa menyampaikan kepada mitra kerja yaitu kejaksaan dan Mahkamah Agung.

“Lihat lah ada putusan Anda yang bisa saja dari sisi kepastian hukum memenuhi dari sisi keadilan hukum kemudian dianggap melukai keadilan hukum masyarakat. Itu yang bisa dilakukan. Sehingga tidak pada kasus ini daja kedepannya hakim-hakim itu melihat dua sisi. Dari sisi keadilan hukum dan kepastian hukum,” jelasnya.

Pihak Baiq Nuril menerima dengan baik rencana eksaminasi itu. Menurut Kuasa Hukum Joko Jumadi, mengatakan eksaminasi diharapkan dapat menjadi pertimbangan MA dalam memutus PK.

“Kita masih menunggu putusan PK, paling tidak dengan berbagai pendapat pihak dalam kasus ini paling tidak bisa memengaruhi hakim dan bagaimana rasa keadilan itu dapat ditegakkan,” kata Joko.


Reporter: Ahda Bayhaqi

Sumber: Merdeka

3 dari 3 halaman

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Misteri Titah Jarum Maut yang Tewaskan Bocah Alfa di Aceh

Liputan6.com, Aceh – Dugaan malapraktik berujung kematian pasien di RSU Cut Nyak Dien Meulaboh, Kabupaten Aceh Barat, Oktober, tahun lalu masih menyimpan misteri. Terlebih soal siapa sebenarnya yang bertanggungjawab dalam kasus tersebut.

Kasus ini mencuat ketika keluarga pasien atas nama Alfa Reza (11) protes lantaran pasien meninggal dunia setelah disuntik petugas medis. Sebelumnya, korban sempat menjalani perawatan usai dioperasi di Ruang Anak.

Menurut paman korban, Syahril, keponakannya dibawa ke rumah sakit untuk menjalani perawatan setelah mengalami luka akibat tertancap dahan kayu di punggung. Korban dilarikan ke IGD pada Jumat, 19 Oktober 2018.

Korban dibawa pukul 14.00 WIB, dan ditangani dokter bedah pada pukul 17.00 WIB. Setelah dioperasi kondisi pasien membaik, namun, tak lama setelah disuntik saat berada di ruang anak pasien langsung meninggal.

“Saat itu anak kami disuntik sebanyak tiga kali. Nggak ada dicoba obat dulu, tapi langsung disuntik sebanyak 4 kali dalam rentang waktu sangat singkat,” ujar Syahril kepada media, saat itu.

Usai kejadian, Kasi Pelayanan Medis, Muhammad Asmirudin, berjanji, pihak rumah akan investigasi mengenai kasus ini. Di saat yang sama, kasus dugaan malapraktik tersebut mulai ditangani pihak kepolisian.

Pada Kamis, 17 Januari 2019, polisi resmi menahan dua tenaga honorer rumah sakit. Keduanya, EW (29) dan DA (24), perawat piket yang bertugas di malam kejadian.

Kapolres Aceh Barat, AKBP Raden Bobby Aria Prakasa, melalui Kasat Reskrim, Iptu M. Isral mengatakan, keduanya ditahan setelah menjalani pemeriksaan sebagai tersangka. Mereka ditahan selama 20 hari di sel Mapolres Aceh Barat.

Kedua perawat memiliki peran yang berbeda. Yang berperan menyuruh adalah EW. Sedangkan yang menyuntik adalah DA.

Namun, menurut Koordinator Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Banda Aceh Pos Meulaboh, Fela Anggraeni, fakta bahwa EW dan DA berperan sebagai yang menyuruh dan menyuntik, agak ganjil. mengingat posisi keduanya berstatus honorer.

“Siapa sebenarnya yang menyuruh menyuntik dan yang bertanggungjawab terhadap pasien pada malam kejadian. Petugas medis honorer tidak mungkin punya tanggungjawab penuh penanganan pasien,” kata Fela kepada Liputan6.com, Selasa 22 Januari 2019, sore.

Menurut Fela, yang bertanggungjawab penuh menangani pasien pada malam kejadian harusnya setingkat dokter, kepala ruang anak atau pihak manajemen rumah sakit. Bukan pegawai honorer yang sifatnya perbantuan, dan kini telah ditahan setelah menjadi tersangka kasus dugaan malapraktik.

2 dari 2 halaman

Usut Tuntas

Manajemen rumah sakit diminta bertanggung jawab secara hukum atas semua kerugian yang ditimbulkan karena kelalaian tenaga kesehatan di rumah sakit. Ini ditegaskan dalam Pasal 46 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit.

“Kejadian ini terjadi merupakan bentuk kelalaian dari pihak rumah sakit yang bertanggungjawab dalam hal melakukan pengawasan terhadap pelayanan medis yang diberikan kepada pasien,” ketus Fela.

Selain itu, pihaknya mendesak polisi melakukan pengembangan penyidikan untuk mengusut tuntas kemungkinan adanya pihak lain yang bertanggungjawab. Karena kasus Alfa Reza merupakan pidana murni atau delik biasa, bukan delik aduan.

“Sehingga, walaupun adanya perdamaian diantara kedua belah pihak, tidak dapat menghentikan proses hukum, penegakan hukum tetap harus dilanjutkan. Selain itu, kami juga meminta Pemerintah Aceh Barat mengevaluasi dan mengawasi rumah sakit agar ke depan tidak terjadi lagi peristiwa ini,” dia memungkasi.

Kedua perawat yang ditahan dalam kasus ini mendapat dukungan moril dari sejawat mereka. Puluhan tenaga medis menggelar unjuk rasa di halaman rumah sakit dan meminta EW dan DA dibebaskan, Senin, 21 Januari 2019, siang.

Mereka mengancam akan melakukan aksi mogok kerja, apabila dua rekan mereka masih ditahan polisi. Di hadapan peserta aksi, Kuasa hukum rumah sakit, Agus Herliza berjanji akan mendampingi kedua perawat dalam kasus ini.

“Teman-teman harus bersabar,” kata Agus.

Saksikan video pilihan berikut ini:

Saksi Ungkap Pengeroyokan Sadis terhadap Haringga Sirla di Depan Hakim

Liputan6.com, Bandung – Sidang kasus pengeroyokan suporter Persija Jakarta, Haringga Sirla, yang tewas di halaman parkir Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA) pada 23 September 2018, kembali digelar di Pengadilan Negeri Bandung, Selasa (22/1/2019).

Ketujuh terdakwa yakni Aditya Anggara (19), Dadang Supriatna (19), Goni Abdulrahman (20), Budiman (41), Aldiansyah (21), Joko Susilo (32), dan Cepi Gunawan (20). Ketujuh pelaku didakwa Pasal 338 Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP dan dakwaan kedua Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP.

Tujuh terdakwa hadir menggenakan pakaian hitam putih yang dibalut rompi merah tahanan Kejari Bandung. Keluarga dan rekan terdakwa turut hadir dalam persidangan.

Sejumlah barang bukti dihadirkan dalam persidangan. Mulai dari papan kayu satu meter dan kayu 50 centimeter. Selain itu juga ada helm hitam, jaket, dan aksesori lainnya yang digunakan saat pengeroyokan.

Sidang juga menghadirkan tujuh orang saksi. Rizal Sutisna, saksi yang berada di TKP menyebut korban Haringga sudah tak bernyawa.

“Dari tubuh korban, yang mengalami luka paling parah itu di bagian kepala dan bagian vital. Saya tidak tahu dia masih hidup atau tidak, tapi secara kasat mata bisa disimpulkan bahwa dia sudah meninggal,” kata Rizal.

“Waktu itu korban (Haringga) yang sudah tergeletak mengenakan celana jeans, di mana celana itu melorot. Kayu tersebut masuk di sana,” imbuh dia.

Rizal saat itu merupakan aparat yang berjaga di Gerbang Biru Stadion Gelora Bandung Lautan Api. Waktu kejadian, ia mengaku situasi Gerbang Biru tidak kondusif. Banyak Bobotoh, suporter Persib Bandung, yang memaksa masuk ke dalam stadion.

Salah seorang saksi yang bertugas di Polrestabes Bandung, Cecep Suhendar mengatakan, saat di TKP dirinya melihat sejumlah benda dengan bercak darah.

“Saat di TKP korban sudah tidak ada. Sudah dilarikan ke RS Sartika Asih. Di TKP sendiri banyak darah, ada batu bata, papan kayu,” ujarnya di hadapan majelis hakim M. Basir.

Setelah dari TKP, Cecep menemui korban di rumah sakit. Jasad Haringga saat itu sudah berada di ruang jenazah. “Melihat banyak luka, tubuhnya berlumuran darah. Ada kayu sepanjang 50 centimeter tertancap di tubuh korban. Darahnya paling banyak di bagian kepala,” ujarnya.

2 dari 2 halaman

Respon Terdakwa

Hakim M. Basir kemudian menanyakan kesaksian ketujuh anggota polisi tersebut pada tujuh terdakwa yang duduk di belakang saksi. Terkait kondisi Haringga, tidak ada satu pun terdakwa yang menyatakan keberatan.

Keberatan hanya diungkapkan Budiman. Menurutnya, ia memukul Haringga dengan besi. “Saya memukul pakai tangan kosong, tidak dengan besi,” kata Budiman.

Dalam dakwaan disebutkan sebelum aksi pengeroyokan itu terjadi, beberapa oknum Bobotoh melakukan sweeping terhadap korban. Saat itulah ditemukan identitas yang menandakan korban merupakan pendukung Persija Jakarta.

“Kemudian ada salah seorang Bobotoh yang berteriak mengumumkan ‘di sini ada The Jak’ setelah itu banyak Bobotoh yang menghampiri korban dan membabi buta memukul, menendang, dan menginjak-injak. Baik tangan kosong atau maupun alat berupa balok atau batu,” kata jaksa penuntut umum Melur Kimaharandika dalam surat dakwaan.

Terdakwa yang saat itu berada di sekitar tempat kejadian perkara (TKP) mendengar ada keributan. Mereka lalu datang dan ikut melakukan pengeroyokan tersebut. Masing-masing dari mereka memukul hingga menendang ke beberapa bagian tubuh korban yang saat itu sudah babak belur.

“Bahwa para terdakwa mengetahui dan menyadari jika perbuatan yang mereka lakukan dengan memukul dan melempar korban berkali-kali baik dengan tangan kosong maupun dengan menggunakan alat dapat menyebabkan korban mengalami luka-luka bahkan meninggal dunia,” kata jaksa.

Akibat perbuatannya, korban Haringga mengalami luka sangat parah. Berdasarkan hasil visum, korban mengalami luka di bagian kepala, patah tulang hidung dan leher, memar di bagian otak serta luka di bagian vital korban.

Sementara itu, kuasa hukum terdakwa Dadang Sukmawijaya mengatakan keterangan saksi baru berupa petunjuk. Sehingga masih membutuhkan keterangan saksi lain sebelum pihaknya membuatkan nota pembelaan.

“Itu merupakan bagian dari petunjuk. Tanggal 31 nanti akan menghadirkan saksi lain. Nanti petunjuk semua kita pertimbangkan bagaimana pembelaan kami untuk membela terdakwa,” ujar Dadang.

Saksikan video pilihan berikut ini:

HEADLINE: Maju Mundur Pembebasan Abu Bakar Baasyir

Liputan6.com, Jakarta – Ketua Tim Pengacara Muslim, Achmad Michdan tak bisa menyembunyikan kekecewaannya. Ia mengeluhkan sikap pemerintah yang tak satu kata dalam hal pembebasan narapidana terorisme Abu Bakar Baasyir.

“Ini bagaimana sih, urusan presiden (bilang) begini, terus bapak (Menkopolhukam) begini, enggak bertentangan apa dengan Presiden?” katanya ketika dihubungi Liputan6.com, Selasa (22/1/2019).

Kabar pembebasan itu mulanya dibawa Kuasa Hukum Timses Jokowi-Ma’ruf Amin, Yusril Ihza Mahendra. Jumat (18/1/2019) lalu, pengacara kawakan ini berkunjung ke Lapas Gunung Sindur, tempat Baasyir dipenjara.

Pesan yang disampaikannya: Jokowi menyetujui pembebasan Baasyir. Di hari yang sama dengan kedatangan Yusril ke Lapas Gunung Sindur, Presiden mengamini kabar itu dalam sebuah kesempatan di Garut.

Belakangan, Kementerian Polhukam meralat. Pemerintah masih mengkaji permintaan pembebasaan Abu Bakar Baasyir.

Menurut Amidan–sapaan akrab Achmad Michdan, pengacara pada posisi pasif. Tawaran pembebasan justru datang dari Jokowi, yang diwakili Yusril. Pembela Abu Bakar Baasyir memang pernah mengajukan permohonan pembebasan.

Abu Bakar Baasyir, sesuai aturan, sudah bisa bebas bersyarat setelah menjalani 2/3 masa tahanan pada 13 Desember 2018 lalu. Dalam sidang Kamis (16 Juni 2011), di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, ia divonis hakim 15 tahun bersalah terlibat dalam pelatihan militer di Aceh.

“Hak pembebasan itu dari dulu, dan sudah kita urus, tapi terhambat syarat,” kata Amidan. Ini merujuk penolakan Abu Bakar Baasyir menyatakan ikrar setia kepada NKRI dan Pancasila.

Dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM nomor 3 tahun 2018 dijabarkan syarat bebas bersyarat bagi narapidana terorisme. Pasal 84 huruf d ayat (1) berbunyi, “Kesetiaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia secara tertulis bagi narapidana warga negara Indonesia.”

Satu syarat lagi adalah berjanji tak akan melakukan tindak pidana lagi. Abu Bakar Baasyir menolaknya lantaran selama ini tak mengakui terlibat latihan militer di Aceh.

Amidan mendapat kabar dari Yusril, Jokowi ingin menyampingkan syarat itu dengan pertimbangan kemanusiaan. Hal ini yang belakangan ditarik kembali oleh pemerintah melalui Menkopolhukam Wiranto.

Setelah tarik ulur ini, pengacara menunggu bagaimana tindak lanjut dari pemerintah. “Ini sebenernya bukan urusan kita, yang bebasin ini pemerintah,” Amidan berujar. “Kita cuma nunggu.”

Infografis Fakta-Fakta Pembebasan Abu Bakar Baasyir. (Liputan6.com/Triyasni)

Pakar Hukum Abdul Fickar Hajar menilai, Jokowi memang tak bisa gegabah memberi pembebasan kepada Abu Bakar Baasyir. Dasar hukum yang melandasi keputusan itu harus dibuat.

Bentuknya, kata Fickar, bisa berupa Perppu, Perpres atau Peraturan Menkum HAM. “Agar tidak menimbulkan kesan semaunya demi tujuan tertentu atau politik,” katanya kepada Liputan6.com, Selasa (22/1/2019).

Keputusan pembebasan Abu bakar Baasyir tanpa landasan kuat akan mengacaukan sistem hukum. “Meski dengan pertimbangan kemanusiaan, tetap harus ada landasannya, jika tidak Presiden dapat dianggap mengangkangi konstitusi,” papar Fickar.

Ia mengingatkan, aturan umum pembebasan bersyarat merujuk KUHP Pasal 15, 16 dan 17. Jokowi tak bisa memberi pembebasan bersyarat dengan menabrak aturan tersebut.

Fickar menggarisbawahi beberapa pasal penting, seperti Pasal 15a ayat (1) KUHP, yang menyatakan syarat umum bebas bersyarat bahwa terpidana menyatakan tidak akan melakukan tindak pidana dan perbuatan yang tidak baik di kemudian hari. Baasyir sendiri menolak meneken pernyataan tersebut. 

Ia justru mempertanyakan pernyataan Yusril soal “bebas tanpa syarat”. Praktik semacam itu cuma lazim di negara kerajaan, sebagai bentuk pengampunan dari raja.

Dalam konteks Indonesia, mekanisme yang paling mendekati skema bebas tanpa syarat, adalah amnesti. Lembaga amnesti, menurut Fickar, bisa digunakan, tanpa permintaan narapidana.

“Presiden bisa mengampuni dengan amnesti membatalkan putusan yang telah ada, dan akibat hukumnya Abu Bakar Baasyir dianggap tidak bersalah,” kata Fickar.

2 dari 3 halaman

Berubah Setelah Ratas

Jokowi mengundang Menkopolhukam Wiranto dan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly ke Istana Bogor, Senin (21/1/2019). Rapat terbatas itu kabarnya membahas soal pembebasan Abu Bakar Baasyir.

Memang belum ada konfirmasi resmi soal hal itu. Yang jelas, sepulang dari Bogor, Wiranto menggelar konfrensi pers terkait sikap pemerintah dalam pembebasan Abu Bakar Baasyir. Isinya justru bertentangan dengan apa yang disampaikan Yusril.

“Presiden kan tidak boleh grusa-grusu. Tidak serta merta ya membuat keputusan. Tapi perlu pertimbangan dari aspek-aspek lainnya,” ucap Wiranto di kantornya, Jakarta, Senin (19/1/2019).

Ia tak ingin muncul spekulasi soal Abu Bakar Baasyir. Mantan Panglima ABRI ini menegaskan pernyataannya resmi mewakili pemerintah. Sikap tersebut, katanya, diambil setelah melakukan koordinasi dengan pejabat terkait.

Jokowi pun akhirnya bicara. Ia memastikan, pembebasan Abu Bakar Baasyir, akan ikut sistem dan mekanisme hukum.

“Ada mekanisme hukum yang harus kita lalui. Ini namanya pembebasan bersyarat. Bukan pembebasan murni, pembebasan bersyarat,” ujar Jokowi di Istana Merdeka Jakarta, Selasa (22/1/2019).

Artinya, Baasyir tetap harus memenuhi persyaratan bebas bersyarat dengan meneken ikrar setia pada NKRI dan Pancasila. Jokowi menegaskan tak mau menabrak undang-undang.

“Ada mekanisme hukum yang harus kita tempuh, saya justru nabrak kan enggak bisa. Apalagi ini situasi yang basic. Setia pada NKRI, setia pada Pancasila,” katanya.

Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan, aturan pembebasan bersyarat berlaku umum untuk semua narapidana. Abu Bakar Baasyir tak bisa mendapat perlakukan istimewa.

“Tentu tidak mungkin 1 orang dibikinkan peraturan untuk satu orang. Harus bersifat umum peraturan itu,” ucap Kalla.

Bila aturan formal tak terpenuhi, ia khawatir akan ada masalah yang mungkin muncul di kemudian hari.

“Kalau tak memenuhi aspek hukum ya minimal itu agak sulit juga (dibebaskan). Nanti di belakang hari orang gugat,” kata JK di kantornya, Selasa (22/1/2019).

Sebelumnya, kabar pembebasan Abu Bakar Baasyir memantik reaksi dunia. Adalah Perdana Menteri Australia Scott Morrison yang mengungkapkan kekecewaanya.

“Pemerintah Indonesia seharusnya menunjukan respek besar kepada Australia dalam persoalan ini,” katanya seperti dilansir BBC, Selasa (22/1/2019).

Pernyataan itu tak lepas dari insiden Bom Bali pada Oktober 2002. 202 orang tewas, 88 di antaranya merupakan warga negara Australia.

Pemerintah negeri Kangguru meyakini Abu Bakar Baasyir merupakan dalang di balik peristiwa tersebut. Padahal, Mahkamah Agung memutuskan Baasyir tak terlibat, setelah ia menghabiskan 26 bulan di penjara.

Rencana pembebasan mendapat pembelaan dari pasangan Jokowi di Pilpres 2019, Ma’ruf Amin. Australia dinilai tak punya kewenangan mencapuri urusan dalam negeri Indonesia.

“Itu urusan dalam negeri kita. Saya kira pemerintah punya kebijakan-kebijakan. Ada yang sifatnya penegakkan hukum dan ada sifatnya kemanusiaan dan Pak Jokowi sudah mengambil langkah itu,” ujar Ma’ruf di Bandung, Minggu (20/1/2019).

Dia meyakini, persoalan pembebasan Ba’asyir juga tak akan mempengaruhi hubungan diplomasi antara kedua negara. Masing-masing, menurutnya, punya kedaulatan.

“Tidak, kita masing-masing punya kedaulatan,” ungkap Ma’ruf.

Ketua Majelis Ulama Indonesia nonaktif ini pernah mengajukan permohonan grasi bagi Abu Bakar Baasyir. Namun, pihak keluarga tak setuju. Upaya itu mentok. 

Pasalnya, grasi mempersyaratkan pengakuan bersalah atas tindak pidana yang dikenakan. Abu Bakar Baasyir sendiri selama ini menolak disebut terlibat pelatihan militer di Aceh.

3 dari 3 halaman

Dukungan di Dalam Negeri

Di dalam negeri, dukungan sempat mengalir tatkala Jokowi dikabarkan memberikan pembebasan keapda Abu Bakar Baasyir. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto menyebut, kebijakan Jokowi sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.

“Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan tentu memiliki sebuah kebijakan-kebijakan yang didasarkan pada konstitusi yang didasarkan pada nilai Pancasila,” kata Hasto di kawasan Rawamangun, Jakarta Timur, Sabtu (19/1/2019).

Menurut dia, delapan partai koalisi pendukung Jokowi lainnya pun mendukung keputusan Jokowi membebaskan Abu Bakar Baasyir. Tak cuma dari partai pendukungnya, keputusan Jokowi juga menuai apresiasi dari kubu oposisi.

Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera, misalnya, mendukung langkah itu. Tapi, dia berpesan agar tak ada bumbu politisasi dalam proses pembebasan. Setiap narapidana memiliki hak untuk bebas setelah menjalani hukuman.

“Saya apresiasi keputusan pemerintah dan berharap ini tidak dipolitisasi karena seluruh narapidana berhak dapat haknya,” ujar Mardani di Gedung DPR, Jakarta Pusat, Selasa (22/1/2019).

Menurutnya, wajar Abu Bakar Baasyir dibebaskan. Sehingga, Jokowi juga berhak memberi kesempatan untuk bebas bersyarat.

“Ustaz Abu Bakar Baasyir dari sudut lama waktunya sudah mendekati dua per tiga masa tahanan sehingga pemerintah punya hak untuk memberikan masukan termasuk ketika memang baik dia punya kesempatan bebas bersyarat,” kata Mardani.

Komentar lebih tajam terlontar dari Juru bicara badan pemenangan nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Dahnil Anzar Simanjuntak. Ia menegarai pembebasan terpidana kasus terorisme Abu Bakar Baasyir berbau politis.

Pemilihan waktu yang dekat pelaksanaan pemilu menjadi alasannya. “Publik pasti bisa menilai pasti ada kaitan dengan politik,” katanya di kawasan Wahid Hasyim, Jakarta Pusat, Sabtu (19/1/2019).

Menurut Dahnil, umat Islam Indonesia pasti paham maksud pembebasan Baasyir itu. “Bagi umat Islam pasti paham bahwasanya selama ini stigma teroris itu Islam. Tiba-tiba jelang pemilu berbaik-baik,” ujarnya.

Meski demikian ia bersyukur Abu Bakar Baasyir dibebaskan dengan alasan kemanusiaan. “Pertama kami bersyukur ustaz Baasyir bebas, kedua memang sudah waktunya bebas, tahun lalu Desember menolak bebas karena bersyarat. Kalau orang Jawa bilang wis wayahnya,” katanya.

Sandiaga Tanggapi Bantahan Polisi Soal Kriminalisasi Nelayan Najib

Jakarta – Cawapres Sandiaga Uno menjelaskan soal kriminalisasi nelayan Najib yang sudah dibantah pihak kepolisian. Sandiaga mengatakan apa yang disampaikan merupakan cerita langsung dari warga.

“Itu suara rakyat yang disampaikan kepada saya waktu saya lagi kunjungan ke Cilamaya,” kata Sandi di Desa Pidangsambo, Kecamatan Tirtajaya, Karawang, Jawa Barat, Selasa (22/1/2019).

Sandiaga mengatakan seharusnya suara rakyat seperti yang diutarakan Najib dibantu, bukan dibantah. Menurutnya bantahan bisa menimbulkan tudingan.
“Kalau kita saling bantah akhirnya rakyat tidak kita berikan pelayanan yang baik, justru tuding menuding. Jangan lupa, satu tudingan itu selalu akhirnya memposisikan rakyat yang tertindas. Itu harus kita bela,” ujarnya.

Mantan Wagun DKI itu mengatakan akan mengangkat suara rakyat. Dengan begitu, kata Sandi, rakyat bisa merasakan keadilan dari pemerintah.

“Kami mau mengangkat suara rkyat tersebut. Bukannya dibantah tapi dibantu. Alangakah baiknya kalau sudah dibantu dan sudah ditangani. Dengan begitu rasa keadilan bisa kita rasakan,” kata Sandi.

Soal Najib, Advokat Senopati 08, kelompok pengacara pendukung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, mengakui menyembunyikan nelayan tersebut. Langkah tersebut dilakukan lantaran Najib sedang ketakutan karena dicari aparat.

“Najib ada sama kami di suatu tempat rahasia. Kami bermaksud menenangkan Najib karena saat ini dia ketakutan,” kata Zaenal Abidin, kuasa hukum Najib dari Advokat Senopati 08, saat dihubungi detikcom, Senin (21/1).
(idn/rna)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Fungsi Negara Secara Umum dan Penjelasannya

Liputan6.com, Jakarta Setiap manusia yang ada di dunia ini pasti tinggal di suatu negara. Negara adalah sekumpulan masyarakat dengan berbagai keragamannya yang hidup dalam suatu wilayah yang diatur secara konstitusional untuk mewujudkan kepentingan bersama.

Sebelum membahas fungsi negara secara umum, ada baiknya jika kamu mengetahui pengertian negara. Dalam artikel ini akan membahas pengertian negara dan fungsi negara secara umum. Berdasarkan sumber yang berhasil dihimpun, berikut penjelasannya.

2 dari 4 halaman

Pengertian Negara

Negara merupakan suatu bentuk organisasi kekuasaan yang dibentuk guna melaksanakan tugas-tugas tertentu. Negara adalah sebuah wilayah atau daerah yang berada di permukaan bumi yang memiliki kekuasaan baik dalam bentuk politik, ekonomi, sosial, budaya, maupun kekuatan militer yang pelaksanaan kekuasaan tersebut dilakukan oleh pemerintahan.

Dalam suatu negara tersebut pastilah memiliki fungsi negara yang merupakan suatu gambaran terkait hal-hal apa saja yang dilakukan oleh negara sebagai tujuannya.

Fungsi negara biasanya merujuk pada pemikiran beberapa pemikir social, filsuf dan ahli bidang tata negara. seperti Bung Karno sebagai pendiri negara Indonesia yang berdaulat pernah berujar dalam autobiografinya bahwa negara Indonesia didirikan untuk mengabdi kepada Tuhan.

3 dari 4 halaman

Fungsi Negara Secara Umum

Fungsi negara secara umum ada empat, yakni untuk melaksanakan ketertiban dan keamanan, fungsi kemakmuran dan kesejahteraan, fungsi pertahanan dan keamanan serta fungsi menegakkan keadilan. Berikut merupakan penjelasan fungsi-fungsi negara secara umum.

1. Melaksanakan Penertiban (Law And Order)

Fungsi negara yang pertama adalah fungsi pengaturan dan ketertiban. Fungsi ini sangat penting, terutama dalam mencegah bentrokan-bentrokan maupun pertikaian dan penyebab tawuran yang mungkin timbul dalam masyarakat yang menjadi salah satu faktor penghalang proses tercapainya tujuan-tujuan negara.

2. Fungsi Kemakmuran dan Kesejahteraan

Fungsi ini semakin penting seiring berjalannya waktu, terutama bagi negara yang menganut paham negara kesejahteraan (welfare staat). Maknanya negara berupaya agar masyarakat dapat hidup dan sejahtera, terutama dibidang ekonomi dan sosial masyarakat.

Untuk itu, negara melakukan berbagai macam upaya seperti pembangunan di segala bidang serta berusaha untuk selalu menciptakan kondisi perekonomian yang selalu stabil.

3. Fungsi Pertahanan dan Keamanan

Fungsi ini diperlukan untuk menjaga kemungkinan terjadinya serangan dari luar. Fungsi negara yang satu ini sangat penting karena menyangkut keberlangsungan sebuah negara tersebut.

Negara wajib nampu melindungi rakyatnya, wilayah dan pemerintahannya dari berbagai ancaman, tantangan, serangan dan gangguan baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Maka dari itu, penting bahwa negara dilengkapi dengan alat-alat pertahanan serta personil keamanan yang terlatih dan tangguh.

4. Fungsi Keadilan

Fungsi negara ini dilaksanakan oleh badan penegak hukum, khususnya badan-badan peradilan. Negara harus dapat menegakkan hukum secara tegas dan tanpa adanya unsur kepentingan tertentu menurut hak dan kewajiban yang telah di kontribusikan kepada bangsa dan negara.

4 dari 4 halaman

Fungsi Negara Menurut Para Ahli

Salah satu cara untuk mewujudkan fungsi ini adalah dengan membentuk berbagai badan peradilan. Dari penjelasan dari ke-empat fungsi di atas. Para ahli di bidangnya juga memberikan pendapatnya secara umum tentang fungsi-fungsi negara.

Contohnya dari John Locke, Montesquieu dan Van Vollenhoven sebagai berikut.

Macam-macam fungsi negara menurut John Locke

Menurut Locke sebagai seorang filsuf dari Inggris, yang membagi fungsi negara menjadi tiga antara lain sebagai berikut,

Fungsi legislatif: membuat undang-undang

Fungsi eksekutif membuat peraturan dan mengadili

Fungsi federatif: mengurus urusan luar negeri serta urusan perang dan damai


Fungsi Negara Menurut Montesquieu

Pemikir politik asal Prancis, Montesquieu yang terkenal dengan sebutan Trias Politica, membagi fungsi negara dalam tiga tugas pokok atau fungsi negara antara lain sebagai berikut,

Fungsi legislatif: membuat undang-undang

Fungsi eksekutif: melaksanakan undang-undang

Fungsi yudikatif: mengadili dan mengawasi agar setiap peraturan ditaati


Fungsi Negara Menurut Van Vollenhoven

Menurut Van Vollenhoven seorang antropolog Belanda yang dijuluki sebagai “Bapak Hukum Adat” ini berpendapat fungsi negara dibagi menjadi empat yang dikenal dengan catur praja, berikut penjelasannya,

Bestuur, yaitu fungsi menyelenggarakan pemerintahan

Rechtsprak, yaitu fungsi mengadiliRegeling, yaitu fungsi membuat peraturan

Politie, yaitu fungsi ketertiban dan keamanan Dan secara umum pula, fungsi negara bisa dirumuskan sebagai berikut:

Fungsi internal, yaitu dengan cara memelihara perdamaian, ketertiban, ketentraman, serta perlindungan terhadap hak-hak yang dimiliki oleh setiap orang

Fungsi Eksternal, yaitu dengan upaya mempertahankan kemerdekaan negara. Dengan kata lain negara harus berupaya agar dapat mengatasi segala ancaman atau serangan yang berasal dari luar negeri.

Fungsi fakultatif, yaitu fungsi negara yang dapat diwujudkan dengan cara peningkatan kesejahteraan umum baik dari segi ekonomi, sosial, moral, maupun intelektual.

Dengan adanya fungsi negara, pemerintah mengharapkan rakyatnya untuk sadar diri dan mematuhi peraturan perundang-undangan atau aturan yang berlaku serta turut berpartisipasi dalam kehidupan pemerintahan guna mewujudkan fungsi–fungsi negara.

Demikian ulasan terkait dengan fungsi negara secara umum dan penjelasnnya dari para ahli di bidangnya. Semoga dari artikel di atas, dapat menambah pengetahuan dan wawasanmu tentang fungsi negara sehaingga turut pertisipasi untuk mewujudkan fungsi negara secara baik.


Reporter: Loudia Mahartika

Diduga Ada Aktivitas Bisnis di Pulau Reklamasi, Ini Kata Anies Baswedan

Liputan6.com, Jakarta – Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan enggan berkomentar mengenai dugaan adanya pusat kuliner Food Street yang berlokasi di kawasan Pulau D reklamasi, Jakarta Utara.

Anies Baswedan hanya mengucap kata “Besok” ketika ditanyakan soal bisnis yang berada di kawasan Pantai Maju itu.

“Besok, besok, besok,” kata Anies Baswedan di Grogol Petamburan, Jakarta Barat, Selasa (22/1/2019).

Sebelumnya, terdapat video yang beredar yang menunjukkan suasana Food Street di kawasan Pantai Maju saat malam hari. Beberapa kendaran roda empat pun parkir di depan ruko-ruko.

Para pengunjung juga menikmati hidangan yang disajikan oleh beberapa penjual. Tak hanya itu, di area Food Street juga disediakan panggung musik yang menemani pengunjung.

2 dari 3 halaman

Ubah Penyebutan Pulau

Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pernah mengubah penyebutan pulau dengan pantai untuk pulau reklamasi C, D, dan G pada 2018. Karena selama ini, Anies menilai penyebutan nama pulau dianggap tidak tepat.

Penyebutan itu tertuang dalam bentuk Keputusan Gubernur 1744 Tahun 2018 tentang Penamaan kawasan Pantai Kita, Kawasan Pantai Maju dan Kawasan Pantai BersamaPulau C diubah menjadi Pantai Kita, Pulau D menjadi Pantai Maju, dan Pulau G adalah Pantai Bersama.

“Selama ini Pulau C, D, G. Sekarang menjadi kawasan pantai. Pulau C menjadi Kawasan Pantai Kita, B menjadi Pantai Maju, dan G Pantai Bersama,” kata Anies di Balai Kota Jakarta, Senin (26/11/2018).

Dia mengatakan, nama pulau reklamasi harus diubah agar BUMD Jakpro memiliki wilayah tugas dan dasar hukum yang jelas. Penunjukkan Jakpro telah tertuang dalam Pergub Nomor 120 Tahun 2018.

3 dari 3 halaman

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Jokowi Tarik Ulur Pembebasan Ba’asyir

Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) seolah menarik ulur pembebasan Ustaz Abu Bakar Ba’asyir. Menurut Jokowi, Ba’asyir bakal diberikan pembebasan bersyarat jika mematuhi aturan.

Jokowi awalnya menyatakan sudah memberi izin terhadap pembebasan terpidana kasus terorisme tersebut. Salah satu pertimbangan Jokowi yakni alasan kemanusiaan mengingat usia dan kondisi kesehatan Ba’asyir.

“Faktor kemanusiaan. Artinya, beliau sudah sepuh. Ya faktor kemanusiaan. Termasuk kondisi kesehatan,” kata Jokowi di Pondok Pesantren Darul Arqam, Jl Ciledug, Garut, Jawa Barat, Jumat (18/1/2019).


Dia menyatakan keputusan itu diambil berdasarkan pertimbangan yang panjang mulai dari sisi keamanan hingga kesehatan Ba’asyir. Jokowi juga menegaskan pertimbangan itu dilakukan dengan mendengar masukan berbagai pihak, termasuk Kapolri Jenderal Tito Karnavian, Menko Polhukam Wiranto, dan pakar hukum Yusril Ihza Mahendra.

“Ini pertimbangan yang panjang, pertimbangan sisi keamanan dengan Kapolri, pakar, dan terakhir dengan Pak Yusril,” katanya.

Pembahasan mengenai pembebasan Abu Bakar Ba’asyir tersebut sudah dilakukan sejak awal 2018. Meski demikian, Jokowi menegaskan pembebasan Abu Bakar Ba’asyir akan dilakukan pihak kepolisian. Namun, Jokowi memang belum menyebut apa mekanisme yang bakal digunakan agar Ba’asyir bebas saat itu.

Meski belum disebut oleh Jokowi, mekanisme pembebasan Ba’asyir sempat diutarakan oleh Yusril Ihza Mahendra yang menjadi pengacara capres-cawapres Jokowi-Ma’ruf Amin. Yusril menyatakan Ba’asyir dinyatakan bebas lewat kebijakan presiden dengan syarat yang ditiadakan.

“Statusnya bebas tanpa syarat,” kata Yusril di kantor The Law Office of Mahendradatta, Jalan Fatmawati Jakarta Selatan, Sabtu (19/1/2019).

Dia mengatakan tim kuasa hukum Abu Bakar Ba’asyir sebelumnya sudah mengajukan pembebasan bersyarat untuk Ba’asyir. Namun Ba’asyir menolak memenuhi syarat tersebut termasuk menandatangani pernyataan setia pada Pancasila dan mengakui kesalahannya.

Namun, Yusril menyarankan Jokowi untuk meringankan syarat pembebasan Ba’asyir. Jokowi pun disebut Yusril mengikuti masukannya tersebut. Menurutnya, aturan soal pembebasan bersyarat diatur dalam peraturan menteri. Oleh sebab itu, presiden bisa saja mengesampingkan aturan itu.

“Kenapa presiden turun tangan, karena pembebasan bersyarat itu diatur menteri kalau tidak diteken itu tidak bisa pulang. Sekarang presiden ambil alih, presiden punya kebijakan dibebaskan, dia mengensampingkan aturan menteri,” tuturnya.

Kini, Jokowi kembali bicara soal pembebasan Ba’asyir. Dia seolah menarik semua kemudahan yang sempat bakal diberikan kepada Ba’asyir.

“Ada mekanisme hukum yang harus kita lalui. Ini namanya pembebasan bersyarat. Bukan pembebasan murni, pembebasan bersyarat. Nah syaratnya harus dipenuhi,” ujar Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (22/1/2019).

“Begini, kan sudah saya sampaikan bahwa karena kemanusiaan dan Ustaz Abu Bakar Ba’asyir sudah sepuh, kesehatannya juga sering terganggu. Bayangkan kalau kita sebagai anak melihat orang tua kita sakit-sakitan seperti itu. Itulah yang saya sampaikan secara kemanusiaan,” imbuhnya.

Namun, aturan pembebasan bersyarat, menurut Jokowi, harus ditempuh. Jokowi tak mau menabrak sistem hukum. Adapun aturan yang dimaksud adalah Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 yang di dalamnya disebutkan terpidana kasus terorisme yang mendapatkan bebas bersyarat salah satunya harus menyatakan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia.

“Kalau masa ini ada sistem hukum, ada mekanisme hukum yang harus kita tempuh, saya justru nabrak kan nggak bisa. Apalagi ini situasi yang basic. Setia pada NKRI, setiap pada Pancasila,” ujarnya.

Usai Jokowi mengeluarkan pernyataan itu, Yusril pun mengembalikan persoalan pembebasan Ba’asyir kepada pemerintah. Dia menyatakan hanya memberi masukan sesuai dengan yang diminta oleh Jokowi.

“Yang penting bagi saya adalah, tugas yang diberikan Presiden sudah saya laksanakan. Bahwa kemudian ada perkembangan dan kebijakan baru dari pemerintah, maka saya kembalikan segala sesuatunya kepada pemerintah,” kata Yusril kepada detikcom.
(haf/fdn)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Menkum HAM Teken Permen Napi Lansia, Disiapkan untuk Ba’asyir?

Jakarta – Menkum HAM Yasonna H Laoly meneken peraturan menteri (Permen) napi lanjut usia (lansia). Permen mengatur soal perlakuan terhadap napi lansia termasuk ketentuan lainnya.

“Saya baru saja menandatangani Permen yang berkaitan dengan usia lansia prisoners dan kita buat sebenarnya dengan mengundang beberapa negara pada waktu lalu,” ujar Laoly kepada wartawan di kantornya, Jl HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Selasa (22/1/2019).

Laoly mencontohkan, pelaksanaan dari Permen ini salah satunya rencana penempatan napi di lapas khusus.

“Inginnya kita dibuat Lapas khusus lansia, inginnya kayak ada sekarang, kita tetapkan satu di Serang, memang kita beri perhatian. Ada ketentuan-ketentuan hukum lainnya untuk jenis-jenis pidana tertentu khususnya extraordinary crimes yang harus kita penuhi,” sambungnya.

Tapi Laoly tak menjelaskan lugas soal ada tidaknya kaitan Permen ini dengan posisi rencana pembebasan bersyarat Abu Bakar Ba’asyir. Penjelasan soal Permen napi lansia menjawab pertanyaan soal ada-tidaknya ketentuan khusus terkait napi lansia dalam wawancara terkait Ba’asyir.

Sementara itu, Ditjen Pemasyarakatan Kemenkum HAM Ade Kusmanto menyebut Permen lansia dibuat untuk memberikan perlakuan berbasis HAM.
(fdn/fjp)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>