Brunei Akan Terapkan Hukum Rajam Sampai Mati Bagi LGBT

Bandar Seri Begawan

Negara Brunei Darusalam akan menerapkan hukum baru yang mulai diberlakukan pekan depan dimana kelompok LGBT bisa dijatuhi hukuman cambuk, dan bahkan dirajam sampai mati bila terlibat hubungan seksual sesama jenis.

Hukuman rajam bagiLGBT di Brunei

  • Warga Muslim bisa dikenai hukum cambuk, atau rajam karena punya hubungan seksual sesama jenis, zinah dan pemerkosaan
  • Brunei menunda penerapan hukuman setelah protes internasional di tahun 2014
  • Sebuah dokumen yang dimuat di situs pemerintah mengatakan hukum itu akan diberlakukan minggu depan

Kelompok hak asasi manusia telah mendesak Brunei untuk tidak menerapkan hal tersebut.

Perilaku homoseksual sudah dinyatakan ilegal dan pelakunya bisa dihukum penjara sampai 10 tahun di negara kecil di Pulau Kalimantan tersebut, namun hukuman rajam akan menjadikan Brunei negara pertama di Asia yang menerapkan hukuman mati bagi homoseksual.

Brunei menjadi negara pertama di Asia Timur yang menerapkan Hukum Syariah di tahun 2014 dimana ada hukuman terhadap mereka yang hamil di luar pernikahan resmi atau tidak menjalani sholat pada hari Jumat.

Hukum baru itu harus melewati tiga tahapan.

Namun Brunei belum menerapkan dua tahapan lain setelah adanya kecaman internasional di tahun 2014 termasuk pemboikotan terhadap Hotel Beverley Hills di Amerika Serikat yang dimiliki oleh keluarga kerajaan Brunei.

Sekarang pemerintah Brunei berencana menerapkan perubahan, yang akan membolehkan hukuman cambuk, dan rajam sampai mati bagi warga Muslim yang dinyatakan bersalah melakukan hubungan seksual sesama jenis, perzinahan, tindakan sodomi dan pemerkosaan, yang akan mulai diberlakukan 3 April.

Hal ini dikatakan oleh Matthew Woolfe, pendiri kelompok HAM bernama The Brunei Project.

“Kami berusaha menekan pemerintah Brunei, dan menyadari bahwa sekarang waktunya mepet sekali sampai hukum tersebut diberlakukan.” kata Woolfe yang berkantor di Australia tersebut, yang juga menyerukan agar berbagai pemerintahan meningkatkan tekanan diplomatik kepada Brunei.

“Kami terkejut bahwa pemerintah sekarang sudah menyebut tanggal penerapan, dan dengan cepat akan memberlakukannya.” kata Woolfe.

Woolfe mengatakan sejauh ini belum ada pengumuman terbuka mengenai perubahan hukum pidana di sana kecuali pernyataan yang dimuat di situs Kejaksaan Agung Brunei akhir Desember lalu, yang baru diketahui umum minggu ini.

Sultan Hassanal Bolkiah salutes, wearing a decorated military uniform and cap. He has a large red ring on his right hand.
Penguasa Brunei Sultan Hassanal Bolkiah menerapkan Hukum Shariah Islam di tahun 2014. (Reuters: Ahim Rani)

Sebuah kelompok HAM yang berbasis di ibukota Filipina Manila ASEAN SOGIE Caucus mengukuhkan adanya dokumen resmi pemerintah Brunei tersebut yang menunjukkan bahwa Hukum Syariah mengenai LGBT ini akan diterapkan mulai 3 April.

Sebuah kelompok HAM lainnya juga mengukuhkan hal yang sama.

Belum ada komentar dari Departemen Perdana Menteri Brunei mengenal hal ini.

Di Asia Tenggara, perilaku konservatif tampaknya semakin menguat di negara seperti Myanmar, Malaysia, Singapura dan Brunei yang melarang hubungan seksual antar pria, sementara di Indonesia terjadi peningkatan serangan terhadap kelompok LGBT dalam tahun-tahun belakangan.

Brunei adalah bekas jajahan Inggris, yang terletak diantara dua negara bagian Malaysia di pulau Kalimantan.

Jumlah penduduk sekitar 400 ribu dan 67 persen diantaranya pemeluk Islam dan karenanya harus mematuhi hukum Shariah.

Dede Oetomo seorang pegiat LGBT paling terkenal di Indonesia mengatakan bila hukum ini diterapkan maka ini merupakan pelanggaran serius HAM internasional.

“Ini mengerikan sekali. Brunei mengikuti jalan negara-negara Arab yang paling konservatif. “

Di beberapa negara mayoritas Muslim perilaku homoseksual bisa dijatuhi hukuman mati, termasuk hukuman rajam sampai mati di Yaman, Arab Saudi dan Mauritania.

Lihat beritanya dalam bahasa Inggris di sini

Reuters/ABC


(ita/ita)
<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

UEFA Siap Hukum Neymar Usai Menghina Wasit

Liputan6.com, Jakarta – Asosiasi Sepak Bola Eropa (UEFA) menjerat striker Paris Saint-Germain (PSG), Neymar. Mereka menganggapnya mengucapkan komentar tidak pantas setelah PSG disingkirkan Manchester United (MU) pada 16 besar Liga Champions. 

PSG tersingkir gara-gara penalti Marcus Rashford di akhir laga. Hadiah penalti sendiri diberikan wasit kepada MU setelah melakukan konsultasi dengan tim VAR. Dalam tayangan ulang, Presnel Kimpembe terlihat menghalangi lajur tendangan Diogo Dalot dengan tangannya.

Anak asuh Thomas Tuchel yang sebenarnya sudah unggul 2-0 di leg pertama pun terpaksa gagal melaju ke perempat final setelah kalah agresivitas gol tandang.

Sesaat setelah laga berakhir, Neymar yang menyaksikan dari tribune mencoba mengungkapkan kekesalannya. “Itu memalukan!” tulis Neymar di Instagram Storiy beserta cuplikan gambar tayangan ulang VAR.

“Dan UEFA masih memilih empat orang yang tak tahu apa-apa soal sepak bola untuk meninjau ulang keputusan VAR melalui gerakan lambat… handsball itu tidak pernah ada!” lanjutnya.

“Bagaimana bisa anda melakukan handball yang datang dari belakang anda? Ahh.. urus saja dirimu sendiri!” tutup Neymar.

Pelatih Paris Saint-Germain (PSG), Unai Emery, buka suara terkait rencana Real Madrid membajak penyerang andalan mereka, Neymar.

Pakar Hukum: Kasus Pembobolan ATM Ramyadjie Priambodo Terorganisir

Liputan6.com, Jakarta- Pakar Hukum Pidana Romli Atmasasmita menduga aksi pembobolan ATM dengan modus skimming data nasabah yang dilakukan oleh kerabat jauh Prabowo Subianto, Ramyadjie Priambodo dilakukan secara berkelompok.

“Pastikan skimming-nya itu dibobol tempat-tempat sepi, lama. Jadi nggak sendirian tapi kelompok, terorganisir, kejahatan terorganisir, bukan perorangan,” kata Romli di Jakarta, Kamis (21/3/2019).

Karena aksi tersebut, dia mengimbau agar pengawasan setiap bank dapat diperketat. Mengingat peristiwa pembobolan ATM tersebut bukan kejadian pertama yang dilakukan Ramyadjie.

“Bank kalau saya tahu sudah kejadian baru melapor, itu pun lapor sudah lama karena sudah kebanyakan. Jadi dilema bank, sering dilaporkan salah nggak dilaporin salah. Kalau dia ngaku sudah 50 kali, itu banyangin kalau sekali narik Rp 100 juta dikali 50 itu udah berapa,” ucapnya.

Romli juga menilai aksi itu dapat mengganggu dunia perbankan nasional. Sebab menurut dia, kasus itu telah melanggar beberapa aturan yang ada.

Tak hanya itu, dia meminta Bank Indonesia untuk segera mengeluarkan peraturan baru tentang bagaimana penggunaan kartu.

“Untuk pengawasanya dan penggunaanya sehingga aman memang ada pasword, ada ini tapi bisa tuh dibobol. Pin-pin itu kan pin kita kok bisa dibobol. Polisi pasti tau lah bagaimana cara mencegah. Kalau ini dibiarin goncang dong per bank, kan duit nasabah diambil dia harus bayar dari mana,” jelasnya. 

Di Forum PBB, RI Bicara Penegakan Hukum Tegas untuk Kejahatan Narkoba

Wina – Indonesia prihatin atas bertambahnya jumlah negara yang melegalkan penggunaan ganja untuk tujuan non-medis dan rekreasional karena menganggap sebagai pelanggaran Konvensi Internasional. Indonesia juga menekankan pentingnya penegakan hukum yang tegas bagi kejahatan narkotika.

“Negara-negara yang masih menerapkan hukuman mati untuk kasus-kasus kejahatan narkoba, termasuk Indonesia, berpandangan bahwa meskipun pendekatan HAM dalam mengatasi masalah narkoba merupakan hal penting, namun penerapan hukuman terhadap kejahatan terkait narkoba merupakan kedaulatan masing-masing negara,” ujar Duta Besar RI untuk Austria, Darmansjah Djumala, dalam keterangan tertulis, Selasa (19/3/2019).

Hal ini disampaikan Djumala dalam pertemuan Sesi ke-62 Komisi Obat-Obatan Narkotika (Commission on Narcotic Drugs/CND) di Markas PBB Wina, Austria (18/3) waktu setempat. Djumala menjelaskan bahwa isu hukuman mati banyak diangkat dalam pembahasan isu narkoba karena hukuman mati oleh sebagian negara dipandang melanggar HAM dan tidak efektif untuk menyelesaikan masalah penyalahgunaan narkoba.
“Penghapusan hukuman mati belum menjadi sebuah kesepakatan universal. Hingga saat ini tidak ada hukum internasional yang menghapuskan hukuman mati. Sementara, Pasal 6 International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) mengatur bahwa hukuman mati dapat dijatuhkan atas kejahatan yang sangat serius (most serious crime),” kata Djumala.
“Untuk Indonesia, kejahatan narkoba (dalam hal ini para pengedar) masuk kategori kejahatan yang sangat serius,” imbuh Djumala.

CND merupakan pertemuan tahunan negara-negara pihak dan peninjau serta organisasi internasional terkait guna membahas isu-isu yang menjadi perhatian dan kepentingan bersama dalam pengawasan peredaran narkoba, serta merupakan ajang bagi negara-negara untuk meningkatkan kerja sama dalam memberantas penyalahgunaan narkoba.

Sesi Reguler ke-62 CND diselenggarakan pada tanggal 18-22 Maret 2019, dengan terlebih dahulu diawali dengan Pertemuan Tingkat Menteri tanggal 14-15 Maret 2019.

Pertemuan Tingkat Menteri dihadiri oleh Presiden Bolivia dan Perdana Menteri Mauritius, 35 menteri kabinet, 64 pejabat setingkat menteri, serta lebih dari 500 delegasi mewakili negara-negara anggota dan peninjau CND serta organisasi internasional dan NGO. Delegasi RI dipimpin oleh Kepala BNN didampingi oleh Dubes/Watapri Wina selaku wakil ketua delegasi, serta beranggotakan perwakilan dari BNN, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Kesehatan, Polri, BPOM, dan KBRI/PTRI Wina.
(dkp/dkp)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Kuasa Hukum Minta Hambali Diadili di Indonesia

Liputan6.com, Jakarta – Tim Pengacara Muslim (TPM) meminta terdakwa teroris dibalik pemboman Bali tahun 2002 dan Hotel Marriot Jakarta tahun 2003 diadili di Indonesia. Saat ini, Hambali tengah menjadi tahanan di Guantanamo, Kuba.

“Permintaan kami yang pertama tentu kalau dia (Hambali) dikaitkan dengan Bom Bali dan Bom Marriot, kita ingin dia disidangkan di Indonesia karena lokus delik di kasus itu juga di Indonesia,” Wirawan Adnan selaku Dewan Pembina TPM di Jalan Fatmawati Nomor 22, Jakarta Selatan, Sabtu (16/3/2019).

Dalam acara itu juga turut hadir Ketua Tim Pembela Hambali, Mayor James Valentine yang ditugaskan oleh Pemerintah Amerika Serikat (AS) untuk membela Hambali. Menurut James, pemerintah AS dilematis untuk mengadili Hambali.

Sebab, kata dia, Hambali mengaku keterlibatannya dalam aksi terorisme didapat dengan cara menyiksanya. Pemerintah AS tidak ingin aib penyiksaan itu tersebar luas kala Hambali diadili.

“Pengadilan di Amerika tidak mengakui pengakuan yang diperoleh dari penyiksaan,” jelas James.

Romahurmuziy Tersangka KPK, Mbah Moen: Kita Harus Hormati Hukum

Liputan6.com, Jakarta – Ketua Majelis Syariah Partai Persatuan Pembangunan (PPP) KH Maimoen Zubair atau Mbah Moen menghormati proses hukum yang dilakukan Komisi Pemberatasan Korupsi (KPK) terhadap M Romahurmuziy atau Romi. Mantan Ketua Umum PPP itu telah ditetapkan sebagai tersangka kasus suap seleksi jabatan di Kementerian Agama.

“Itu urusan KPK dan ada tindakan pasti, ada prosedur hukum. Kita harus menghormati hukum. Tapi kita punya partai harus diselamatkan,” ujar Mbah Moen di kantor DPP PPP, Jl Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (16/3/2019).

“Saya walau bagaimana pun, saya datang ingin ada kemaslahatan dan proses hukum adalah hukum. Dan hukum untuk suatu kewajiban bagi siapapun sebagai bangsa Indonesia,” sambungnya.

Menurut Mbah Moen, kasus Romi merupakan ujian dari Tuhan. Dia menuturkan, Sang Pencipta kadang memberikan ujian yang tak terduga kepada hamba-Nya.

“Ini ujian ya, sama dengan keadaan sekarang. Kan nggak ada perselisihan antara umat Islam dengan non-muslim. Tapi sesama Islam sendiri kadang ada perselisihan. Itu memang Allah menguji dan menciptakan,” tuturnya.

Ulama asal Jawa Tengah itu menuturkan, bahwa Tuhan Yang Maha Kuasa mengatur umat-Nya tanpa pandang golongan. Hal ini ia kaitkan seperti Ketum PPP sebelumnya yakni Surya Dharma Ali (SDA) yang juga terlibat kasus korupsi dan mendekam di penjara.

“Mengapa dulu Pak SDA lalu terjadi lagi. Saya kecewa tapi itu takdir Allah,” kata Mbah Moen memungkasi.

KPK OTT Romahurmuziy, Ma’ruf Amin: Jokowi Tak Mau Intervensi Hukum

Jakarta – Cawapres Ma’ruf Amin mengatakan Ketua umum PPP Romahurmuziy (Rommy) yang terjaring OTT KPK merupakan persoalan pribadi. Dia tak ingin kasus itu dikaitkan dengan Pilpres.

“Itu saya kira masalah pribadi tidak ada kaitannya dengan Pilpres, jangan sampai ini dikait-kait. itu pribadi tidak ada hubungannya sama pilpres,” kata Ma’ruf di kediamannya, Jalan Situbondo, Jakarta Pusat, Jumat (15/3/2019).

Ma’ruf juga berpendapat, asas praduga tak bersalah harus dikedepankan dalam kasus Rommy. Selain itu, dia menilai kasus tersebut sebagai bukti komitmen pemerintah memberantas korupsi.
“Itu kalau penegakan hukum kan sudah jelas, pemerintah pak Jokowi kan mendukung upaya penegakan hukum dan tidak mau mengintervensi hukum,” ucapnya.
Ma’ruf menolak terseretnya Rommy sebagai kegagalan pemerintahan Jokowi. Ketua MUI itu memandang saat ini korupsi sangat mudah terdeteksi.

“Saya kira tidak nyambung itu, justru pemberantasan korupsi sekarang makin intens, berarti bukan dulu tidak ada korupsi tapi dulu tidak terdeteksi, tidak terendus. Sekarang korupsi itu karena sistemnya, penangkalannya, pemberantasannya sudah canggih dan serius, makanya selalu bisa ditangkap,” pungkasnya.

Sebelumnya, KPK menyebut total ada 5 orang yang terjaring OTT, termasuk Rommy. KPK menyebutkan unsur-unsur jabatan mereka yang ditangkap.

KPK menduga ada transaksi suap yang dilakukan orang-orang itu. Suap itu disebut Febri terkait pengisian jabatan di Kemenag pusat dan daerah.

Status hukum Rommy dan mereka yang ditangkap masih sebagai terperiksa. KPK memiliki waktu 1 x 24 jam sebelum menentukan status hukum Rommy dkk.
(abw/dkp)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Memburuknya Krisis Air Bersih di Filipina Picu Penyelidikan Hukum

Liputan6.com, Manila – Senat Filipina memerintahkan penyelidikan hukum terhadap krisis air bersih yang kian memburuk di ibu kota Manila, di kabar terakhir menunjukkan distrik bisnis utama, Makati, telah terdampak dan kemungkinan akan berlangsung berbulan-bulan.

Manajemen Manila Water Company, yang puluhan ribu pelanggannya terpukul oleh krisis air bersih sejak pekan pertama Maret, akan menghadapi penyelidikan pada 19 Maret, kata Senator Grace Poe dalam sebuah pernyataan.

Manila Water, yang memasok air bersih ke lebih dari setengah wilayah ibu kota, mengatakan situasi akan kembali normal ketika hujan datang, demikian sebagaimana dikutip dari The Straits Times pada Kamis (14/3/2019).

Krisis air bersih awalnya melanda puluhan desa di Filipina. Namun, dalam hitungan hari, kondisi tersebut meluas hingga ke berbagai kota besar, termasuk Manila dan Quezon City yang padat penduduk.

“Kami menyerukan penyelidikan ini karena masyarakat sudah haus akan kebenaran, sekarang mereka tidak punya air untuk diminum dan dibersihkan,” kata Poe.

Lebih banyak daerah, termasuk pusat bisnis Makati diprediksi tidak akan memiliki persediaan air bersih selama enam jam setiap harinya mulai Kamis ini, tulis Manila Water di halaman Facebook-nya.

Manila Water mengatakan awal pekan ini, bahwa krisis air bersih itu disebabkan oleh meningkatnya permintaan dan keterlambatan pengoperasian pabrik pengolahan air Cardona, yang seharusnya menambah pasokan.

Musim kemarau di Filipina yang datang lebih cepat, kian memperburuk kondisi pasokan air.

Simak video pilihan berikut: 

Seorang ibu mendatangi warung internet di kota Nueva Ecija, Filipina. Diketahui bahwa anaknya menolak berhenti bermain gim online meski sudah 48 jam bermain.

Berantas Penyelundupan, Menteri Susi Tegaskan Hukum Tak Lagi Runcing ke Bawah

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengumumkan, tim satuan tugas gabungan Fleet One Quick Response (F1QR) berhasil menggalkan penyelundupan benih lobster‎, dengan nilai sebesar Rp 37,2 miliar.

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Sudjiastuti mengatakan, penggagalan penyelundupan benih lobster sebanyak 245.102 ekor di perairan Pulau Sugi, Batam Kepulauan Riau berhasil dilakukan Tim F1QR‎, setelah melakukan pengejaran penangkapan dan penyelidikan.

“Saya mengapresiasi sinergisitas dan kerjasama yang baik petugas di lapangan, sehingga berhasil menggagalkan tindakan ilegal penyelundupan yang berpotensi menimbulkan kerugian negara,” kata Susi‎, di Kompleks kediaman menteri Widya Chandra, Jakarta, Rabu (13/3/2019).

Menurut Susi, nilai benih lobster yang ‎berhasil diselamatkan tim gabungan Pangkalan Angkatan Laut (Lanal) Batam, Intel Koarmada I dan Gugus Keamanan Laut (Guskamla) Koarmada I tersebut sangat besar, bahkan dia menyebut terbesar daam sejarah.

“Ini adalah tangkapan terbesar dalam sejarah kita‎,” tuturnya.

Dari hasil pemeriksaan, benih lobster dimasukan ke dalam 44 coolbox Styrofoam dan dikemas dalam 1.320 kantong plastik. Pada 41 coolbox Styrofoam berisi 235.438 ekor benih lobster jenis pasir, tiga coolbox‎ berisi 9.664 ekor benih lobster mutiara.Benih lobster ini berasar dari Lampung Bengkulu dan pintu pengeluara dari pelabuhan Tangkahan Jambi.

Lobster ini di lihat dari bungkusnya pakai koran ada Bengkulu, Jambi, Lampung ini jadi sudah jadi pos pos lobster Belitung ada, Natuna, Jawa Timur, pengambilan benur ini dialam semua, pakai lampu itu kumpul benihnya, itu menggangu pencari ikan,” tandasya.

Kemnaker Dorong Perusahaan Terapkan Norma Hukum Ketenagakerjaan

Liputan6.com, Bandung Pemerintah terus mendorong peningkatan tingkat kepatuhan perusahaan dalam menerapkan norma hukum ketenagakerjaan di lingkungan kerjanya. Salah satu upaya yang telah dan akan terus dilakukan adalah penguatan dan sinkronisasi kerja pemerintah pusat dan daerah.

Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) optimistis jumlah perusahaan yang akan menerapkan norma ketenagakerjaan semakin banyak.

“Kalau 2019 kita tetap targetkan sekitar 21 ribu perusahaan menerapkan norma-norma ketenagakerjaan. Jadi kita optimis target 2019 tercapai,” ujar Sekretaris Direktorat Jenderal (Sesditjen) Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3 (Binwasnaker dan K3) Kementerian Ketenagakerjaan, Budi Hartawan, saat membuka Rapat Sinkronisasi Program dan Kegiatan Pusat Dengan Daerah TA 2019 Ditjen Binwasnaker & K3 di Bandung, Selasa (12/3/2019).

Menurutnya, selama ini salah satu kendala dalam menyinergikan kebijakan ketenagakerjaan pusat dan daerah, khususnya pada aspek pengawasan, adalah kewenangan sesuai otonomi daerah. Namun, belakangan kinerja antara pemerintah pusat dan daerah semakin sinkron, sehingga mampu mendorong peningkatan capaian kinerja.

“Hampir seluruh provinsi sekarang punya UPTD atau korwil. Sekarang sudah mulai bisa terjadi hubungan yang lebih cepat antara teman-teman di wilayah,” ucap Budi.

Hal tersebut setidaknya terlihat dari dua indikator capaian. Pertama, tingkat kepatuhan perusahaan dalam menerapkan norma ketenagakerjaan. Norma ketenagakerjaan itu mencakup norma pelatihan, penempatan, kerja, keselamatan dan kesehatan kerja, hingga hubungan kerja.

Jumlah perusahaan yang menerapkan norma ketenagakerjaan terus meningkat setiap tahunnya. Pada 2015, tercatat 15.020 perusahaan telah menerapkan norma ketenagakerjaan. Jumlah ini meningkat menjadi 17.065 perusahaan pada 2016. Kemudian meningkat menjadi 20.171 perusahaan pada 2017, lalu pada 2018 ada 24.012 perusahaan. Total capaiannya telah mencapai 79,94 persen.

Namun, terdapat kendala dalam pengawasan terhadap kepatuhan tersebut. Salah satunya, anggaran dan jumlah SDM pengawas yang terbatas.

“Kalau kita kalikan dengan jumlah pengawas 1.574, angka itu enggak dapet. Jumlah perusahaan yang harus diperiksa 26,7 juta. Jauh sekali rasionya,” kata Budi.

Ia pun menyampaikan apresiasi kepada pemerintah daerah yang memiliki perhatian terhadap pengawasan ketenagakerjaan. Kedepan, ia berharap pemerintah daerah juga mengalokasikan anggaran daerahnya untuk meningkatkan kinerja pengawasan di daerahnya masing-masing.

“Tentu ini semua tidak bisa kita capai jika tidak ada kerja sama yang baik antara pengawas pusat dan daerah,” ujar Budi.

Untuk meningkatkan kinerja pengawasan ketenagakerjaan di masa depan, ia menyatakan bahwa Kemnaker tengah menyiapkan sistem digital pengawasan. Sistem ini mencakup dari penentuan rencana kerja pengawas hingga pembuatan surat perintah tugas dan nota pemeriksaan. Sistem ini ditargetkan akan diluncurkan tahun ini.

“Sehingga kita bisa memonitor pelanggaran-pelannggaran apa yang sedang terjadi saat ini dengan cepat. Dan dapat ditindaklanjuti dengan cepat juga,” ucap Budi.

Pencapaian yang kedua adalah kebijakan penarikan pekerja anak yang telah berhasil menarik setidaknya 86 ribu pekerja anak dari jenis pekerjaan terburuk hingga 2018.

(*)