Tak Cukup Bukti, Laporan Baiq Nuril soal Dugaan Cabul Eks Kepsek Disetop

Mataram – Polisi menghentikan penanganan laporan Baiq Nuril Maknun atas eks Kepala SMAN 7 Mataram, H Muslim atas dugaan cabul.

“Benar, hasil gelar tadi yang dipimpin Direskrimum,” kata Kabid Humas Polda NTB Kombes Komang Suartana saat dimintai konfirmasi, Kamis (17/1/2019).

“Hasil gelar perkara khusus, tidak cukup bukti untuk dinaikkan ke tingkat penyidikan,” imbuhnya.

Penghentian penanganan laporan ini juga disampaikan pengacara Baiq Nuril, Yan Mangandar Putra. Yan menyebut laporan tidak diteruskan karena dinilai tidak memenuhi syarat naik ke tahap penyidikan.

Menurut Yan, gelar perkara di polisi dihadiri ahli pidana, ahli bahasa, tim pengacara dan jajaran Polda NTB. Yan menyebut laporan tidak ditindaklanjuti ke penyidikan karena pembicaraan M bukan perbuatan cabul sebagaimana Pasal 294 ayat 2 butir satu KUHP.

“Karena dalam pasal tersebut menurut mereka tadi itu kan perbuatan cabul yang secara fisik, bukan verbal. Bahkan cabul secara verbal itu kan tidak dikenal dengan pasal 294,” tutur Yan.

Baiq Nuril melaporkan H Muslim karena diduga telah melakukan tindak pidana pencabulan terhadapnya. Dalam persidangan di PN Mataram, terungkap pembicaraan Muslim dengan Baiq Nuril via telepon. Eks atasan Baiq Nuril itu, kerap menceritakan hubungan badannya dengan wanita lain yang bukan istrinya.

Merasa dilecehkan, Baiq Nuril pun merekam percakapan itu lewat ponsel miliknya. Kasus itu berlangsung pada 2012 saat Baiq Nuril masih menjadi staf honorer di SMAN 7 Mataram. Sedangkan Muslim kala itu masih menjabat kepala sekolah.
(fdn/fjp)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Ma’ruf Amin Tak Ikut Jokowi Bertemu Ketum Parpol, Ini Alasannya

Jakarta

Cawapres Ma’ruf Amin tidak ikut hadir dalam pertemuan Presiden Joko Widodo (Jokowi) bersama ketum parpol Koalisi Indonesia Kerja (KIK).

Ketum PPP Romahurmuziy (Rommy) mengungkapkan, pertemuan hanya membahas evaluasi apa yang sudah dilakukan pemerintahan Jokowi-JK.

“Ini pada dasarnya melakukan evaluasi terhadap apa yang sudah dilakukan. Bukan khusus pertemuan mengenai persiapan debat nanti tanggal 17 Januari, ada pertemuan lagi yang berbicara debat secara khusus, tapi memang ini adalah pertemuan evaluasi terhadap apa yang sudah dilakukan pemerintah,” kata Rommy usai rapat bersama Jokowi di Restoran Seribu Rasa, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (15/1/2019).

Rommy mengungkapkan, pertemuan ketum parpol KIK bersama Ma’ruf Amin pasti penting. Namun pertemuan tersebut dilakukan di lain waktu. Pertemuan menurutnya hanya melakukan koreksi atas apa yang sudah dilakukan pemerintah dalam 4 tahun terakhir.

“Kita melakukan koreksi, melakukan self correction terhadap apa yang sudah dilakukan pemerintah, apa yang masih perlu diperbaiki, dan kemudian mana keluhan-keluhan masyarakat yang masih merupakan PR untuk pemerintahan ini terlepas dari persoalan mau debat, mau Pilpres lagi atau tidak,” ujarnya.

Rommy mengungkapkan, masing-masing pimpinan partai politik sudah turun ke lapangan dan menerima berbagai masukan yang beragam dari masyarakat.

“Termasuk bagaimana misalnya menyelesaikan probloem-problem dari pegawai-pegawai honorer apakah itu guru, bagaimana menangani ojek online dan juga termasuk bagaimana melakukan percepatan penanganan gempa di NTB, di Sulawesi Tengah. Uang yang sudah masuk mengapa itu kemudian masih belum bisa dicairkan dan seterusnya,” tuturnya.

“Itu kita bahas sampai detil dan presiden memberikan apresiasi penuh terhadap apa-apa yang sudah kita sampaikan. Jadi pendek kata penyampaian itu merata. Sampai terorisme pun tadi kita melakukan (pembahasan),” lanjutnya.

Meski rapat tersebut tidak spesifik membahas persiapan debat, namun rapat tersebut juga membahas berbagai masalah hukum, HAM, korupsi, dan terorisme, yang juga merupakan tema debat pertama capres-cawapres 17 Januari mendatang. Rommy pum menegaskan Jokowi-Ma’ruf siap menghadapi debat nanti.

“Saya bisa memastikan Koalisi Indonesia Kerja termasuk Pak Jokowi dan Pak Kiai Ma’ruf Amin lebih dari siap untuk debat tanggal 17 Januari yang akan datang, dengan kekuatan yang penuh dengan kesadaran yang prima, dengan pengetahuan yang paripurna dan juga dengan bahan yang sangat memadai dari apa yang sudah disampaikan,” imbuhnya.


(nvl/fdn) <!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Top 3: Pemerintah Rekrut 75 Ribu PPPK pada Februari

Liputan6.com, Jakarta – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Syafruddin mengatakan tes penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) akan digelar pada Februari tahun ini.

“Sudah mulai diproses. Kira-kira minggu pertama Februari lah sudah mulai terlaksana,” kata dia, di Kemenko Maritim, Jakarta, Senin 14 Januari 2019.

Dia menegaskan, dalam tes nanti penerimaan para tenaga honorer, khususnya guru akan menjadi prioritas. Sebab cukup banyak tenaga guru honorer yang tidak bisa mengikuti tes CPNS lantaran terkendala usia.

Artikel kabar gembira, pemerintah rekrut 75 ribu PPPK pada Februari menyita perhatian pembaca di kanal bisnis Liputan6.com. Ingin tahu artikel terpopuler lainnya di kanal bisnis?

Berikut tiga artikel terpopuler di kanal bisnis yang dirangkum pada Selasa (15/1/2019):

1.Kabar Gembira, Pemerintah Rekrut 75 Ribu PPPK pada Februari

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Syafruddin mengatakan tes penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) akan digelar pada Februari tahun ini.

“Sudah mulai diproses. Kira-kira minggu pertama Februari lah sudah mulai terlaksana,” kata dia, di Kemenko Maritim, Jakarta, Senin 14 Januari 2019.

Dia menegaskan, dalam tes nanti penerimaan para tenaga honorer, khususnya guru akan menjadi prioritas. Sebab cukup banyak tenaga guru honorer yang tidak bisa mengikuti tes CPNS lantaran terkendala usia.

Berita selengkapnya baca di sini

2. BKN: PPPK dan CPNS 2019 Masih Dirumuskan Kementerian PANRB

Pasca sistem perekrutan Calon Pegawai Negeri Sipil 2018 (CPNS 2018) yang hingga kini masih dalam proses, pemerintah berencana kembali membuka seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan CPNS 2019.

Badan Kepegawaian Negara (BKN) melaporkan, kebijakan penarikan PPPK hingga saat ini masih dirumuskan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) dan belum keluar hasil penetapan formasinya.

“Itu kebijakan Kementerian PANRB, dan masih dikaji oleh mereka. Kami baru akan turun tangan kalau rumusan akhir dari kebijakan itu selesai,” ungkap Deputi Bidang Mutasi Kepegawaian BKN Aris Windiyanto saat dihubungi Liputan6.com, Senin 14 Januari 2019.

Berita selengkapnya baca di sini

3. Senin Anda Akan Menjadi Luar Biasa Jika Lakukan 5 Hal Ini

Bagi kebanyakan orang, Senin menjadi hari yang keras dan menyeramkan karena merupakan awal untuk kembali bekerja setelah libur di akhir pekan.

Banyak yang gagal untuk semangat di hari Senin. Sebenarnya ada beberapa hal yang dapat Anda lakukan untuk membuat Senin Anda begitu luar biasa.

Berikut ini adalah 5 hal yang akan membuat Senin mu menjadi sangat luar biasa. Salah satunya buat daftar rutinitas Senin pagi.

Berita selengkapnya baca di sini


Saksikan video pilihan di bawah ini:

Prabowo: Banyak Dokter Gajinya Lebih Kecil dari Tukang Jaga Parkir Mobil

Jakarta – Calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto punya janji untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan sosial. Prabowo berbicara tentang gaji beberapa dokter yang menurutnya lebih kecil dibanding orang yang menjaga parkir mobil.

Prabowo awalnya mengatakan ingin memberantas kemiskinan. Tak hanya yang tampak, dia berjanji menumpas kemiskinan hingga ke akar.

“Fokus kedua meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan sosial. Kami akan perangi kemiskinan sampai ke akar-akarnya,” kata Prabowo dalam pidato kebangsaan ‘Indonesia Menang’ di JCC, Senayan, Jakarta, Senin (14/1/2019).


Prabowo lalu membahas peningkatan layanan kesehatan dan kualitas pendidikan. Dia ingin para pekerja di dua bidang tersebut ditingkatkan kualitas hidupnya.

“Kita akan tingkatkan layanan kesehatan dan tingkatkan kualitas pendidikan, pekerja-pekerja di bidang kesehatan dan pendidikan harus dihormati kualitas hidupnya. Gaji-gaji mereka harus kita perbaiki. Guru-guru kita, termasuk dan terutama guru honorer, harus kita perbaiki kemampuan profesionalnya dan juga kualitas hidupnya. Dengan program-program sosial yang tepat, kita harus menyiapkan beasiswa untuk siswa-siswa terbaik kita, untuk atlet-atlet terbaik kita, juga untuk santri-santri kita, juga untuk untuk golongan disabilitas,” beber Prabowo.

Prabowo lantas berjanji mengurangi jarak antara orang kaya dan orang miskin di Indonesia. Dia juga menyinggung tata kelola BPJS. Di momen inilah Prabowo menyebut banyak dokter yang kini bergaji lebih kecil ketimbang tukang jaga parkir mobil.

“Kami akan perbaiki tata kelola BPJS dan jaringan sosial lainnya untuk mencegah defisit dan meningkatkan layanan kesehatan yang berkualitas. Dokter-dokter kita harus dapat, harus dapat penghasilan yang layak.

“Sekarang banyak dokter-dokter kita gajinya lebih kecil dari tukang jaga parkir mobil,” sebut Prabowo.


Baca juga: Janji Prabowo: Tak Ada yang Boleh Kelaparan

(gbr/fjp)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Kabar Gembira, Pemerintah Rekrut 75 Ribu PPPK di Februari

Liputan6.com, Jakarta Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Syafruddin mengatakan tes penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) akan digelar pada Februari tahun ini.

“Sudah mulai diproses. Kira-kira minggu pertama Februari lah sudah mulai terlaksana,” kata dia, di Kemenko Maritim, Jakarta, Senin (14/1/2019).

Dia menegaskan bahwa dalam tes nanti penerimaan para tenaga honorer, khususnya guru akan menjadi prioritas. Sebab cukup banyak tenaga guru honorer yang tidak bisa mengikuti tes CPNS lantaran terkendala usia.

“Tetap guru. Guru honorer. Karena guru honorer itu banyak yang tidak bisa ikut CPNS karena umurnya sudah lewat. Kalau P3K tidak mensyaratkan umur,” tegas dia.

Dia pun optimis bahwa proses pelaksanaan tes penerimaan PPPK akan berjalan lebih lancar. Sebab jumlah peserta yang tidak sebanyak tes CPNS lalu.

“Tidak serumit CPNS kalau P3K ini. Karena jumlahnya juga tidak begitu banyak. Kalau CPNS kan sampai 230 ribuan. Kalau ini sekitar 75 ribu,” tandasnya.


Reporter: Wilfridus Setu Umbu

Sumber: Merdeka.com

2 dari 2 halaman

Kemenag Imbau Honorer K2 Ikut Seleksi PPPK

Kementerian Agama (Kemenag) mengimbau Tenaga Honorer K2, khususnya bagi guru dan penyuluh untuk mengikuti skema rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Rekrutmen PPPK sendiri, rencananya akan mulai dibuka pada akhir Januari 2019.

Hal ini disampaikan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin saat berdialog dengan 750 ASN Kantor Kementerian Agama Kota Bekasi, di Asrama Haji Bekasi.

“PPPK ini merupakan salah satu solusi pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan tenaga honorer. Prioritasnya untuk tahun ini adalah untuk tenaga honorer K2,” tutur Menag, dikutip dari laman Kemenag.

Menag berharap, para tenaga honorer K2 dapat memanfaatkan peluang ini. Selanjutnya menurut Menag, secara bertahap peluang untuk menjadi PPPK akan dibuka bagi tenaga-tenaga honorer yang tidak termasuk pada kelompok K2.

Dalam dialog bertajuk Sapa Penyuluh dan Ngobrol Pendidikan Islam (Ngopi) tersebut, juga turut hadir sebagai narasumber Direktur Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Suyitno.

Senada dengan Menag, Suyitno pun menyampaikan di tahun 2019 pemerintah akan mengangkat PPPK untuk tiga kelompok jabatan. Yakni untuk jabatan guru, tenaga kesehatan, dan penyuluh.

“Untuk Kemenag, kita hanya memiliki dua kelompok. Guru dan penyuluh. Kami berharap peluang ini dapat dimanfaatkan oleh teman-teman honorer K2,” imbuhnya.

BKN: PPPK dan CPNS 2019 Masih Dirumuskan Kementerian PANRB

Liputan6.com, Jakarta Pasca sistem perekrutan Calon Pegawai Negeri Sipil 2018 (CPNS 2018) yang hingga kini masih dalam proses, pemerintah berencana kembali membuka seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan CPNS 2019.

Badan Kepegawaian Negara (BKN) melaporkan, kebijakan penarikan PPPK hingga saat ini masih dirumuskan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) dan belum keluar hasil penetapan formasinya.

“Itu kebijakan Kementerian PANRB, dan masih dikaji oleh mereka. Kami baru akan turun tangan kalau rumusan akhir dari kebijakan itu selesai,” ungkap Deputi Bidang Mutasi Kepegawaian BKN Aris Windiyanto saat dihubungi Liputan6.com, Senin (14/1/2019).

Seperti diketahui, perekrutan PPPK ini diselenggarakan untuk memberi kesempatan bagi tenaga honorer dan profesional yang hendak menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) tapi tak bisa mengikuti seleksi CPNS lantaran adanya batasan umur.

Secara posisi, tenaga PPPK nantinya bakal setara dengan PNS, yakni mendapat gaji dan tunjangan yang sama, hingga fasilitas lainnya seperti jaminan kesehatan dan jaminan kecelakaan kerja.

Kendati demikian, PPPK tidak akan mendapat tunjangan pensiun, kecuali jika yang bersangkutan mau mengelolanya secara mandiri kepada PT Taspen, dengan kesepakatan gajinya mau dipotong.

Adapun secara target, seleksi PPPK dijadwalkan akan dimulai pada pekan keempat atau akhir Januari 2019.

Pasca pengangkatan tenaga kontrak berstatus ASN ini selesai, pemerintah juga dikabarkan bakal menggelar seleksi CPNS 2019. Namun, Aris menuturkan, BKN masih belum menerima kabar lanjutan terkait perekrutan calon abdi negara untuk tahun ini.

“Sampai sekarang kami belum mendapatkan informasi lagi terkait itu. Kebijakan itu berada di tangan Kementerian PANRB,” ujar dia.

2 dari 2 halaman

Pemerintah Masih Kaji Jumlah Formasi Tenaga PPPK

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) menyatakan, pemerintah saat ini masih merumuskan total formasi yang akan dibuka pada perekrutan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Adapun secara target awal, seleksi PPPK dijadwalkan akan dimulai pada pekan keempat atau akhir Januari 2019.

Kepala Biro Hukum, Komunikasi, dan Informasi Publik Kementerian PAN-RB Mudzakir mengatakan, sistem seleksi PPPK ini bertujuan memberi kesempatan kepada tenaga honorer atau profesional yang telah melampaui batas usia pelamar PNS untuk menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN).

“PPPK dimaksudkan untuk rekrut profesional yang bersedia bekerja dalam perjanjian kerja dengan masa kerja tertentu. Untuk menjadi ASN, bekerja untuk negara,” kata dia saat berbincang dengan Liputan6.com, Jumat (11/1/2019).

Mudzakir pun berharap, target waktu perekrutan PPPK ini dapat terlaksana sesuai dengan jadwal pada akhir bulan ini. Namun, ia menambahkan, pemerintah masih merumuskan berapa jumlah formasi yang akan dibuka dalam masa seleksi nanti.

“Semua masih dalam pembahasan,” ucap Mudzakir.

Lebih lanjut, dia juga menyampaikan, posisi tenaga PPPK selaku ASN bakal setara dengan PNS, yakni mendapatkan gaji dan tunjangan yang sama, hingga fasilitas lainnya seperti jaminan kesehatan dan jaminan kecelakaan kerja.

Kendati demikian, PPPK tidak akan mendapat tunjangan pensiun kecuali jika yang bersangkutan mau mengelolanya secara mandiri kepada PT Taspen, dengan kesepakatan gajinya mau dipotong.

“Bisa dikatakan begitu, (PNS dan PPPK) hampir mirip. Hanya PPPK tidak ada uang pensiun, kecuali mengambil asuransi pensiun,” pungkas dia.


Tonton Video Ini:

Cari Solusi 736 Ribu K2, Mendikbud Minta Sekolah Setop Angkat Guru Honorer

Liputan6.com, Jakarta – Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy meminta agar sekolah tak lagi menerima guru honorer. Hal ini agar pemerintah dapat fokus menyelesaikan sertifikasi guru honorer.

“Kita juga mengimbau sekolah jangan merekrut guru honorer lagi. Tolong beri saya kesempatan untuk menyelesaikan honorer yang sekarang ini,” ujar Muhadjir di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (11/1/2019).

Muhadjir mengatakan pihaknya akan segera membangun sistem rekrutmen guru yang sistemik dan mengikuti standar kualifikasi yang benar. Dengan demikian, diharapkan dapat menyelesaikan masalah pengangkatan guru honorer menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K).

“Kalau sekolah terus-terusan mengangkat honorer, kapan kita selesai?” ucapnya.

Kemendikbud, kata dia, tengah berkoordinasi dengan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, serta Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk melakukan tes Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (CPPPK).

“Ini sudah proses, mudah-mudahan awal Februari sudah ada tes CPPPK,” kata Muhadjir.

Curhat Guru Mega ke Jokowi 7 Tahun Mengajar Honor Hanya Rp 50 Ribu

Liputan6.com, Jakarta – Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengadakan pertemuan dengan 371 perwakilan Persatuan Guru Seluruh Indonesia (PGSI). Di sela sambutannya, Jokowi meminta seorang guru untuk maju memperkenalkan diri dan berbagi cerita.

Jokowi lalu memilih satu guru swasta bernama Megayanti asal Pemalang Jawa Tengah. Kepada Jokowi, Mega mengatakan dirinya telah mengabdi sebagai guru sejak 2009.

Mega menceritakan honornya mengajar selama tujuh tahun hanya sebesar Rp 50 ribu. Barulah, sejak 2016 honor Mega naik menjadi Rp 150 ribu.

“Tujuh tahun mengajar honor saya Rp 50 ribu Pak Presiden. Tiga tahun belakangan honor kami Rp 150 ribu,” ujar Megayanti di Istana Negara Jakarta, Jumat (11/1/2019).

“Kami tidak menuntut PNS. Paling tidak masa depan kami, ya Allah gusti. Istilahnya perjuangan kami tolong dihargai,” sambungnya.

Jokowi lalu menanyakan apa kesulitan guru honorer mendapat sertifikasi. Megayanti membeberkan kesulitan mendapat sertifikasi, salah satunya adalah pembatasan usia pengajar untuk sertifikasi.

“Usia dibatasi 35 (tahun). Lah saya sudah 36 (tahun), nggak ada harapan,” ucapnya.

Dia menambahkan, persoalan lainnya yaitu kuota sertifikasi yang terbatas serta permasalahan finansial bagi para honorer untuk mengurus sertifikasi. Selain itu, Mega menuturkan para guru honorer yang menginginkan sertifikasi harus mempunyai ijazah S1 linear sesuai mata pelajaran atau jurusan yang mereka ajarkan.

“Banyak guru-guru yang semangat mengajar banyak, tapi tidak mampu menempuh pendidikan. Sedangkan mereka mengajar lebih dari puluhan tahun,” tuturnya.

Bicara Sertifikasi Guru, Karding Soroti Kemenag

Jakarta – Pembina Persatuan Guru Seluruh Indonesia (PGSI), Abdul Kadir Karding meminta pemerintah memperhatikan sertifikasi dan inpassing untuk para guru. Karding menyoroti kuota sertifikasi guru di Kementerian Agama.

“Intinya apa, itu di Kemenag yang kuota kecil. Kalau di Kemendikbud tahun ini 169 ribu, itu termasuk honorer P3K. Tapi kalau di Kemenag saya nggak tahu,” kata Karding di Istana Kepresidenan, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Jumat (11/1/2019).

Politikus asal PKB ini mengatakan, sertifikasi guru di Kemenag tidak jalan. Karding menduga hal tersebut karena masalah anggaran.

“Karena setahu saya di Kemenag nggak jalan. Dan ada juga yang sudah ikut inpassing belum semuanya terbayar. Mungkin itu soal anggaran,” ujar Karding.

Dalam acara silaturahmi bareng Jokowi, Mendikbud Muhadjir Effendy turut hadir. Jokowi dan Muhadjir mendengar curhatan guru yang memiliki honor Rp 150 ribu. Namun Menag Lukman Hakim Saifuddin tidak terlihat dalam acara.

“Iya, seharusnya dia (Lukman) ada,” tutur Karding.

(dkp/fdn) <!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Fokus Sertifikasi, Mendikbud Imbau Sekolah Setop Rekrut Guru Honorer

Jakarta – Pemerintah menegaskan fokus menyelesaikan sertifikasi guru. Sekolah-sekolah diminta tidak dulu merekrut guru honorer.

“Ya itu. Oleh karena itu kita juga mengimbau sekolah jangan merekrut guru honorer lagi. tolong beri saya kesempatan untuk menyelesaikan honorer yang sekarang ini,” ujar Mendikbud Muhadjir Effendy di Istana Kepresidenan, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Jumat (11/1/2019).

Masalah sertifikasi guru sempat dikeluhkan oleh salah seorang guru kepada Presiden Joko Widodo. Bu Mega, mengaku kesulitan ikut sertifikasi guru.
“Karena kalau tambah-tambah terus, kapan selesainya? Soalnya kita akan segera membangun sistem rekrutmen guru yang betul-betul sistemik, mengikuti standar kualifikasi yang benar. Kalau sekolah terus-terusan mengangkat honorer, kapan kita selesai?” kata Muhadjir.
Muhadjir juga mengimbau guru yang sudah pensiun kembali bekerja.

“Karena itu, imbauan saya guru yang sudah pensiun diminta untuk kembali bekerja dulu–cukup dengan surat keterangan dari kepala sekolah. Supaya honornya bisa diambil dari BOS. Tapi yang jelas dia bukan guru baru, menunggu sampai ada guru rekrutan baru. kan pensiun umur 60, kalau tidak stroke saya kira masih sehat mengajar masih bagus,” paparnya.
(dkp/gbr)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>