PGRI Minta Kartu Praperja Buat Guru Honorer, Bisakah?

Liputan6.com, Jakarta – Pengurus Besar (PB) PGRI (Persatuan Guru Republik Indonesia) turut buka suara mengomentari program kartu Prkerja yang dijanjikan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Ketua Umum PB PGRI, Didi Suprijadi, mengatakan alangkah lebih baik jika program kartu Prakerja tersebut menyasar para tenaga guru honorer.

“Itu (Kartu Prakerja) kan kan janji untuk nanti. Ada prakerja. Akan menggaji 2 juta penganggur. Kan lebih bagus daripada (diberikan) untuk orang yang nganggur untuk yang kerja saja dikasih,” kata dia, saat ditemui, di Menteng, Jakarta, Sabtu (17/3/2019).

Menurut dia, saat ini terdapat banyak tenaga honorer yang berpendapatan kecil. Karena itu layak mendapatkan program tersebut.

“Dia kan jualan ya. Mungkin lebih sexy seperti itu. Tapi bagi kami yang membutuhkan, apa tidak salah, akan salurkan ke yang sudah bekerja dan bekerja juga bukan di tempat lain, tapi di instansi negeri,” jelas dia.

Menanggapi permintaan ini, Wakil Direktur Konten Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf, Rabin Hattari mengatakan bahwa kartu Prakerja khusus disiapkan untuk para calon pekerja, pekerja, maupun mereka hendak meningkatkan skill. Sementara isu penting di guru honorer adalah terkait status dan upah.

“Apa yang diinginkan dari kartu Prakerja dan apa yang diinginkan oleh guru honorer sebenarnya sesuatu yang berbeda ya. Karena kartu Prakerja itu untuk meningkatkan skill. Isu-isu dari guru honorer sebenarnya sudah di-address oleh pemerintah saat ini,” jelas dia.

Sandiaga: Guru Honorer di Cirebon Ada yang Tak Digaji Selama 1 Tahun

Jakarta – Cawapres Sandiaga Uno merasa prihatin dengan kesejahteraan guru. Dia menyebut ada guru di Cirebon, Jawa Barat tidak mendapat gaji selama hampir satu tahun.

“Guru itu akan meningkat kualitasnya, kalau punya kesejahteraan, guru honorer banyak sekali yang masih mengeluh keadilan dalam soal kesejahteraan. Baru saja kami dari Cirebon, di mana guru yang tidak jauh dari pusat kota hampir 1 tahun tidak mendapatkan gaji,” ucap Sandiaga kepada wartawan di Jalan Jenggala II, Jakarta, Minggu (3/3/2019).

Sandiaga berjanji akan memperbaiki sektor pendidikan jika terpilih. Menurutnya, kompetensi dan kesejahteraan guru harus sama-sama diperhatikan.

“Ini kan sangat zalim, ini yang harus kita perbaiki ke depan. Jangan menyalahkan pemerintahan sekarang, kita pastikan ke depan, kesejahteraan, kualitas, dan kompetensi guru itu kita tingkatkan,” ujar Sandiaga.

Selain soal kesejahteraan guru, Sandiaga fokus pada pengembangan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Perusahaan-perusahaan harus bermitra dengan SMK untuk menampung lulusan siap kerja.

“Kita pastikan juga pendidikan kejuruan menjadi fokus dan membawa dunia usaha, perusahaan besar, perusahaan BUMN, ini bermitra dengan pemerintah memberikan kesempatan yang kepada para siswa yang memastikan mereka bukan hanya soal cari kerja tapi siap dipakai oleh industri maupun dunia usaha,” katanya.

Sementara itu, jelang debat cawapres 17 Maret 2019, Sandiaga telah berkonsultasi dengan beberapa pakar pendidikan termasuk dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Menurutnya, Anies seorang pakar pendidikan yang bisa memberi saran soal sistem pendidikan.

“Pak Anies, salah seorang pakar pendidikan terbaik yang dimiliki republik ini. Hal-hal yang dilakukan di Jakarta itu sudah sangat baik, pendidikan tuntas berkualitas, meningkatkan angka partisipasi murni. Perbaiki Askes pendidikan. perbaikan kualitas dan kompetensi guru,” kata Sandiaga.
(aik/idn)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Beragam Keuntungan yang Diperoleh Indonesia dari Divestasi Freeport

Ilustrasi Belanja di Pusat Perbelanjaan (iStockphoto)
Ilustrasi Logam Mulia (iStockphoto)
Ilustrasi Tambang Minyak (iStock)
Ilustrasi pekerja (pixabay.com)
Ilustrasi Foto Perdagangan Saham dan Bursa (iStockphoto)
Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin saat mengikuti raker dengan Komisi VIII DPR di Senayan, Jakarta (24/5). Dalam rapat ini, Menteri Agama mengklarifikasi tentang daftar 200 mubaligh. (Liputan6.com/JohanTallo)
Sistem tes seleksi CPNS berbasis online merupakan terobosan baru dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) dan Badan Kepegawaian Negara (BKN), (20/8/2014). (Liputan6.com/Miftahul Hayat)
3 Tes Kesehatan Wajib untuk CPNS (Liputan 6)
Mobil klasik Ferrari ini laku terjual dengan harga lelang tertinggi.

Intip Standar Kelulusan Seleksi PPPK

Liputan6.com, Jakarta – Seperti seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), seleksi bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) juga harus lolos ambang batas (passing grade) kelulusan. 

Hal itu ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) No. 4/2019 tentang Nilai Ambang Batas Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Guru, Dosen, Tenaga Kesehatan, dan Penyuluh Pertanian. 

“Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Menteri PANRB yang menentukan nilai ambang batas seleksi PPPK,” ujar Kepala Biro Hukum, Komunikasi, dan Informasi Publik Kementerian PANRB Mudzakir di Jakarta, Sabtu (23/2/2019).

Nilai ambang batas untuk kompetensi teknis, manajerial, serta sosial kultural paling rendah 65 (akumulatif), dan nilai kompetensi teknis paling rendah 42.

Jika peserta memenuhi nilai ambang batas tersebut, maka juga harus melampaui nilai ambang batas wawancara berbasis komputer paling rendah 15.

Setiap peserta seleksi PPPK harus melalui tiga tahapan yakni seleksi administrasi, seleksi kompetensi, dan seleksi wawancara. 

“Dalam tes yang akan berlangsung tanggal 23  dan 24 Februari ini, setiap peserta harus mengerjakan 100 soal, terdiri dari 90 soal kompetensi teknis, manajerial, serta sosial kultural, dan 10 soal wawancara berbasis komputer,” imbuh Mudzakir.  

Seleksi PPPK saat ini dibuka untuk Tenaga Honorer (TH) Eks K-II yang telah mengikuti tes pada 2013 pada jabatan guru, dosen, dan tenaga kesehatan yang terdapat dalam database Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Khusus untuk Penyuluh Pertanian, database-nya ada pada BKN dan Kementerian Pertanian, dan database Kemenristekdikti untuk dosen. Sebanyak 372 Pemda (Provinsi/Kabupaten/Kota) telah menyampaikan usulan kebutuhan PPPK.

Pelamar seleksi yang belum terverifikasi oleh instansi terkait, belum dapat diikutsertakan dalam tes pengadaan Calon PPPK saat ini. (Yas)

2 dari 2 halaman

Seleksi Digelar 23-24 Februari 2019

Sebelumnya, Kementerian Agama (Kemenag) mendadak menunda tes Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) bagi para dosen dan guru. Ini termasuk para tenaga eks honorer K2 serta dosen

Penundaan ini dilakukan tepat H-1 pelaksanaan tes kompetensi PPPK.  Pihak Kemenag menyebut, seleksi akan ditunda hingga tahap II yang rencananya berlangsung pada Mei hingga Juni 2019.

“Seleksi PPPK tahap I kita tunda hingga pengadaan tahap II,” ujar Kepala Biro Kepegawaian Setjen Kemenag Ahmadi seperti dikutip dari situs kemenag.go.id. 

Ahmadi berkata, penundaan seleksi PPPK tahap I ini disebabkan masih ada kebutuhan koordinasi antara satuan kerja dengan Kemenag pusat dan Panitia Seleksi Nasional (Panselnas). Sebab, tenaga honorer eks K2 Guru dan Dosen Kementerian Agama tersebar di seluruh provinsi.

Oleh sebab itu, Kemenag minta para pelamar agar terus memantau situs resmi https://ssp3k.bkn.go.id atau www.kemenag.go.id. “Kita akan koordinasikan terlebih dahulu antar pihak. Untuk yang sudah daftar, silahkan memantau perkembangannya di website Kementerian Agama atau BKN,” jelas Ahmadi. 

Sebelumnya, BKN mengabarkan seluruh pelamar PPPK Kemenag tidak bisa ikut tahap selanjutnya, yakni tes kompetensi. Ini disebabkan Kemenag masih belum melakukan validasi hingga H-1.  


Saksikan video pilihan di bawah ini:

Seleksi Kompetensi PPPK Tahap I Mulai Digelar

Liputan6.com, Jakarta – Seleksi kompetensi bagi para pelamar PNS dari jalur Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahap I digelar mulai 23 Februari. Seleksi kompetensi akan digelar hingga 24 Februari 2019.

Seleksi ini terdiri dari dua bagian, yaitu tes kompetensi berbasis Computer Assisted Test (CAT) dan wawancara berbasis komputer. Peserta wajib lolos seleksi administrasi dulu agar dapat ikut tes. Hingga saat ini, tercatat ada 73.393 pelamar yang dinyatakan lolos seleksi administrasi.

Untuk tes CAT, peserta harus menyelesaikan 100 soal dalam waktu 100 menit, di antaranya 40 soal Kompetensi Teknis, 40 soal Kompetensi Manajerial dan 20 soal Sosio Kultural. Sementara untuk wawancara berbasis komputer, peserta harus menyelesaikan 10 soal dalam waktu 20 menit.

Metode penilaian untuk masing-masing subtes juga agak berbeda dari penilaian tes CPNS tahun lalu.

Untuk kompetensi teknik, jawaban yang benar akan mendapat nilai 3 dan yang salah atau kosong akan mendapat nilai 0. Untuk kompetensi manajerial, jawaban yang benar akan mendapat nilai 1 dan yang salah atau kosong akan mendapat nilai 0.

Pada kompetensi sosio kultural, jawaban yang benar akan mendapat nilai 2 dan yang salah atau kosong akan mendapat nilai 0. Sedangkan untuk wawancara, jawaban yang benar bisa bernilai 3, 2 atau 1 tergantung pilihan dan yang salah atau kosong akan mendapat nilai 0.

Rekrutmen PPPK Tahap 1 diadakan khusus untuk Tenaga Harian Lepas (THL) Penyuluh, Dosen Perguruan Tinggi Negeri (PTN) Baru serta eks Tenaga Honorer Kategori II untuk jabatan Guru (termasuk Guru Kemenag), Tenaga Kesehatan, Penyuluh Pertanian dari yang ada dalam database BKN tahun 2013, dan memenuhi persyaratan Peraturan Perundang-Undangan.

2 dari 2 halaman

Kementerian Agama Tunda Seleksi PPPK Eks Tenaga Honorer K2

Sebelumnya, Kementerian Agama (Kemenag) mendadak menunda tes Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) bagi para dosen dan guru. Ini termasuk para tenaga eks honorer K2 serta dosen

Penundaan ini dilakukan tepat H-1 pelaksanaan tes kompetensi PPPK.  Pihak Kemenag menyebut, seleksi akan ditunda hingga tahap II yang rencananya berlangsung pada Mei hingga Juni 2019.

“Seleksi PPPK tahap I kita tunda hingga pengadaan tahap II,” ujar Kepala Biro Kepegawaian Setjen Kemenag Ahmadi seperti dikutip dari situs kemenag.go.id. 

Ahmadi berkata, penundaan seleksi PPPK tahap I ini disebabkan masih ada kebutuhan koordinasi antara satuan kerja dengan Kemenag pusat dan Panitia Seleksi Nasional (Panselnas). Sebab, tenaga honorer eks K2 Guru dan Dosen Kementerian Agama tersebar di seluruh provinsi.

Oleh sebab itu, Kemenag minta para pelamar agar terus memantau situs resmi https://ssp3k.bkn.go.id atau www.kemenag.go.id. “Kita akan koordinasikan terlebih dahulu antar pihak. Untuk yang sudah daftar, silahkan memantau perkembangannya di website Kementerian Agama atau BKN,” jelas Ahmadi. 

Sebelumnya, BKN mengabarkan seluruh pelamar PPPK Kemenag tidak bisa ikut tahap selanjutnya, yakni tes kompetensi. Ini disebabkan Kemenag masih belum melakukan validasi hingga H-1.  


Saksikan video pilihan di bawah ini:

Top 3: BNI Buka Lowongan Kerja Terbaru Bikin Penasaran

Liputan6.com, Jakarta – PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI) kembali memberi kesempatan kepada para lulusan S1 dan S2 atau putra-putri bangsa yang mencari tantangan baru untuk bergabung bersama BNI melalui Officer Development Program – Gelombang I 2019.

Kali ini, BNI bekerja sama dengan kalibrr.com membuka lowongan kerja terbaru. Pendaftaran lowongan kerja dibuka hingga 23 Februari 2019.

Mengutip laman BNI, Jumat 22 Februari 2019, berikut spesifikasi pekerjaan, persyaratan bagi para pelamar, fasilitas dan tujuan, serta tata cara pendaftaran lowongan kerja tersebut. Salah satunya Officer Development Program (ODP).

Artikel BNI buka lowongan kerja terbaru menyedot perhatian pembaca di kanal bisnis Liputan6.com. Ingin tahu artikel terpopuler lainnya di kanal bisnis? Berikut tiga artikel terpopuler di kanal bisnis yang dirangkum pada Sabtu (23/2/2019):

1.BNI Buka Lowongan Kerja Terbaru, Siapa Tertarik?

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI) kembali memberi kesempatan kepada para lulusan S1 dan S2 atau putra-putri bangsa yang mencari tantangan baru untuk bergabung bersama BNI melalui Officer Development Program – Gelombang I 2019.

Kali ini, BNI bekerja sama dengan kalibrr.com membuka lowongan kerja terbaru. Pendaftaran lowongan kerja dibuka hingga 23 Februari 2019.

Mengutip laman BNI, Jumat (22/2/2019), berikut spesifikasi pekerjaan, persyaratan bagi para pelamar, fasilitas dan tujuan, serta tata cara pendaftaran lowongan kerja tersebut. Salah satunya Officer Development Program (ODP).

Berita selengkapnya baca di sini

2. 4 Fakta Sirkuit Mandalika, Gandeng Prancis hingga Tarik Ribuan Tenaga Kerja

Indonesia dipastikan menjadi tuan rumah balapan MotoGP pada 2021. Balapan ini akan diselenggarakan di Mandalika , Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB).

Pengembang kawasan Mandalika yaitu PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (Persero) atau ITDC mengaku telah mendapat kontrak penyelenggaraan balapan.

Direktur Utama PT Pengembangan Pariwisata Indonesia Abdulbar M Mansoer mengatakan pihaknya telah melakukan penandatangan kontrak dengan pihak penyelenggara MotoGP yaitu Dorna.

Berita selengkapnya baca di sini

3.BKN: 9.642 Guru Eks K2 Kemenag Tak Bisa Ikut Tes PPPK Tahap I

Badan Kepegawaian Negara (BKN) menyampaikan kabar mengejutkan. Seluruh guru tenaga honorer eks K2 Kementerian Agama tidak mengikuti seleksi kompetensi PPPK besok.

“Dengan berat hati mimin (admin) sampaikan bahwa sampai saat ini belum ada peserta #P3K2019 Tahap I guru TH eks K2 Kemenag yang diverifikasi. Dengan demikian, mereka tidak akan ikut Seleksi Kompetensi pada 23-24 Februari 2019,” tulis akun BKN dalam akun Twitter resminya.

Ketika Liputan6.com konfirmasi, pihak BKN membenarkan itu. Tak ada satu pun peserta yang diverifikasi padahal seleksi kompetensi PPPK sudah tinggal menghitung jam.

Berita selengkapnya baca di sini


Saksikan video pilihan di bawah ini:

Kemenag Tunda Seleksi PPPK Eks Tenaga Honorer K2

Liputan6.com, Jakarta – Kementerian Agama (Kemenag) mendadak menunda tes Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) bagi para dosen dan guru. Ini termasuk para tenaga eks honorer K2 serta dosen

Penundaan ini dilakukan tepat H-1 pelaksanaan tes kompetensi PPPK.  Pihak Kemenag menyebut, seleksi akan ditunda hingga tahap II yang rencananya berlangsung pada Mei hingga Juni mendatang. 

“Seleksi PPPK tahap I kita tunda hingga pengadaan tahap II,” ujar Kepala Biro Kepegawaian Setjen Kemenag Ahmadi seperti dikutip dari situs kemenag.go.id. 

Ahmadi berkata, penundaan seleksi PPPK tahap I ini disebabkan masih ada kebutuhan koordinasi antara satuan kerja dengan Kemenag pusat dan Panitia Seleksi Nasional (Panselnas). Sebab, tenaga honorer eks K2 Guru dan Dosen Kementerian Agama tersebar di seluruh provinsi.

Oleh sebab itu, Kemenag minta para pelamar agar terus memantau situs resmi https://ssp3k.bkn.go.id atau www.kemenag.go.id. “Kita akan koordinasikan terlebih dahulu antar pihak. Untuk yang sudah daftar, silahkan memantau perkembangannya di website Kementerian Agama atau BKN,” jelas Ahmadi. 

Sebelumnya, BKN mengabarkan seluruh pelamar PPPK Kemenag tidak bisa ikut tahap selanjutnya, yakni tes kompetensi. Ini disebabkan Kemenag masih belum melakukan validasi hingga H-1.  

2 dari 2 halaman

BKN Sebut Tak Ada Verifikasi

Badan Kepegawaian Negara (BKN) menyampaikan kabar mengejutkan. Seluruh guru tenaga honorer eks K2 Kementerian Agama tidak mengikuti seleksi kompetensi PPPK besok.

“Dengan berat hati mimin (admin) sampaikan bahwa sampai saat ini belum ada peserta #P3K2019 Tahap I guru TH eks K2 Kemenag yang diverifikasi. Dengan demikian, mereka tidak akan ikut Seleksi Kompetensi pada 23-24 Februari 2019,” tulis akun BKN dalam akun Twitter resminya. 

Ketika Liputan6.com konfirmasi, pihak BKN membenarkan itu. Tak ada satu pun peserta yang diverifikasi padahal seleksi kompetensi PPPK sudah tinggal menghitung jam.

“Informasi yang saya terima, sesuai dashboard yang saya punya, itu sudah ada 9.642 orang yang mensubmit khusus Kemenag. Tetapi belum ada satu pun yang diverifikasi,” ujar Kepala Biro Humas BKN M. Ridwan ketika berbincang dengan Liputan6.com, Jumat (22/2/2019) di Jakarta.

Ridwan menyebut, besok seleksi PPPK sudah dimulai. Maka dari itu, BKN perlu mengumumkan hal ini agar peserta tidak berangkat lebih dahulu ke lokasi tes.

“Mohon digarisbawahi BKN tidak menyalahkan siapa-siapa,” Ridwan menambahkan.


Saksikan video pilihan di bawah ini:

Begini Alur dan Skor Seleksi Kompetensi di PPPK

Liputan6.com, Jakarta – Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahap I akan digelar pada 23 hingga 24 Februari 2019. Peserta PPPK akan melalui tahap Computer Assisted Test (CAT) terlebih dahulu untuk menyelesaikan tes kompetensi.

Berdasarkan rilis resmi BKN, peserta akan mendapat waktu 100 menit untuk menyelesaikan 40 soal Kompetensi Teknis, 40 soal Kompetensi Manajerial, dan 20 soal kompetensi sosio kultural.

Ada pula wawancara berbasis komputer selama 20 menit yang terdiri atas 10 soal.

Berikut metode penilaian masing-masing subtes yang harus dikerjakan pelamar PPPK:

1. Kompetensi teknik: nilai 3 jika jawaban benar dan 0 jika salah atau kosong.

2. Kompetensi manajerial: nilai 1 jika jawaban benar dan 0 jika salah atau kosong.

3. Kompetensi sosio kultural: nilai 2 jika benar dan 0 jika jawaban salah atau kosong.

4. Wawancara berbasis komputer: nilai 3 atau 2 atau 1 untuk jawaban yang diberikan dan jika kosong atau tak menjawab nilainya 0

Pada peserta yang lolos seleksi administrasi PPPK bisa mengikuti tahap tes ini. Pengumuman seleksi administrasi dilakukan melalui Badan Kepegawaian Daerah (BKD) setempat atau via situs resmi SSCASN. Sejauh ini, terdapat 73.393 pelamar dinyatakan lolos seleksi administrasi. 

Sekadar informasi, rekrutmen PPPK Tahap 1 ini dikhususkan untuk Tenaga Harian Lepas (THL) Penyuluh, Dosen Perguruan Tinggi Negeri (PTN) Baru, serta eks Tenaga Honorer Kategori II untuk jabatan Guru (termasuk Guru Kemenag), Tenaga Kesehatan, Penyuluh Pertanian dari yang ada dalam database BKN tahun 2013, dan memenuhi persyaratan Peraturan Perundang-Undangan.

2 dari 5 halaman

95.290 Orang Daftar PPPK Tahap 1, Daerah Mana yang Paling Diburu?

Masa pendaftaran rekruitmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK/P3K) Tahap 1 melalui laman sscasn.bkn.go.id, resmi ditutup pada 17 Februari 2019 pukul 24.00 WIB.

Rekrutmen PPPK Tahap 1 ini dikhususkan untuk Tenaga Harian Lepas (THL) Penyuluh, Dosen Perguruan Tinggi Negeri (PTN) Baru, serta eks Tenaga Honorer Kategori II untuk jabatan Guru (termasuk Guru Kemenag), Tenaga Kesehatan, Penyuluh Pertanian dari yang ada dalam database BKN tahun 2013, dan memenuhi persyaratan Peraturan Perundang-Undangan.

Data pada situs Sistem Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (SSCASN) menyebutkan per 18 Februari 2019 pukul 00.01 WIB akun pelamar seleksi PPPK berjumlah 95.290 dan akun yang berhasil mendaftarkan atau submit dokumen pada web SSCASN sebanyak 87.561.

Dalam data yang dilaporkan oleh Tim Publikasi SSCASN di akun Facebook BKN, status submit dokumen pada Kementerian Agama sebesar 9.642 dan Kementerian Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) sebesar 3.031.

Sementara itu, dalam data tersebut juga dapat dilihat bahwa terdapat Wilayah Kerja Kantor Regional (Wilker Kanreg) yang paling banyak diburu. Kira-kira Wilker Kanreg BKN mana saja? Berikut uraiannya: 

3 dari 5 halaman

Daftarnya

Wilker Kanreg BKN Yogyakarta

1. Kab Brebes: 906

2. Kab Jepara: 697

3. Kab Demak: 691

Wilker Kanreg BKN Surabaya

1. Kab Jember: 1.332

2. Kab Bangkalan: 1.035

3. Kab Sumenep: 973

Wilker Kanreg BKN Bandung

1. Kab Cianjur: 2.159

2. Kab Garut: 1.743

3. Kab Bogor: 1.701

Wilker Kanreg BKN Makassar

1. Kab Bone: 1.184

2. Kab Luwu: 474

3. Kab Luwu Utara: 463

4 dari 5 halaman

Berikutnya

Wiker Kanreg BKN Jakarta

1. Kab Lampung Tengah: 485

2. Kab Lampung Utara: 427

3. Kab Lampung Timur: 371

Wilker Kanreg BKN Medan

1. Kab Simalungun: 293

2. Kab Serdang Bedagai: 279

3. Kab Deli Serdang: 222

Wilker Kanreg BKN Palembang

1. Kab OKI: 372

2. Kab Banyuasin: 365

3. Kab Musi Rawas: 241

Wilker Kanreg BKN Banjarmasin

1. Kab Tabalong: 177

2. Kota Samarinda: 141

3. Kab Banjar: 137

5 dari 5 halaman

Selanjutnya

Wilker Kanreg BKN Denpasar

1. Kab Bima: 1.232

2. Kab Lombok Tengah: 752

3. Kab Sumbawa: 634

Wilker Kanreg BKN Manado

1. Kab Gorontalo: 184

2. Kab Bone Bolango: 111

3. Kab Minahasa Selatan: 77

Wilker Kanreg BKN Pekanbaru

1. Kab Kampar: 502

2. Kab Pasaman Barat: 429

3. Kab Pesisir Selatan: 423

Wilker Kanreg BKN Banda Aceh

1. Kab Aceh Timur: 281

2. Kab Aceh Tengah: 231

3. Kab Aceh Tamiang: 164


Saksikan video pilihan di bawah ini:

BKN: 9.642 Guru Eks K2 Kemenag Tak Bisa Ikut Tes PPPK Tahap I

Liputan6.com, Jakarta – Badan Kepegawaian Negara (BKN) menyampaikan kabar mengejutkan. Seluruh guru tenaga honorer eks K2 Kementerian Agama tidak mengikuti seleksi kompetensi PPPK besok.

“Dengan berat hati mimin (admin) sampaikan bahwa sampai saat ini belum ada peserta #P3K2019 Tahap I guru TH eks K2 Kemenag yang diverifikasi. Dengan demikian, mereka tidak akan ikut Seleksi Kompetensi pada 23-24 Februari 2019,” tulis akun BKN dalam akun Twitter resminya.

Ketika Liputan6.com konfirmasi, pihak BKN membenarkan itu. Tak ada satu pun peserta yang diverifikasi padahal seleksi kompetensi PPPK sudah tinggal menghitung jam.

“Informasi yang saya terima, sesuai dashboard yang saya punya, itu sudah ada 9.642 orang yang mensubmit khusus Kemenag. Tetapi belum ada satu pun yang diverifikasi,” ujar Kepala Biro Humas BKN M. Ridwan ketika berbincang dengan Liputan6.com, Jumat (22/2/2019) di Jakarta.

Ridwan menyebut, besok seleksi PPPK sudah dimulai. Maka dari itu, BKN perlu mengumumkan hal ini agar peserta tidak berangkat lebih dahulu ke lokasi tes.

“Mohon digarisbawahi BKN tidak menyalahkan siapa-siapa,” Ridwan menambahkan.

Hingga berita ini ditulis, pihak Kementerian Agama belum dapat dimintai keterangan resmi terkait kabar ini. 

2 dari 3 halaman

Tes Seleksi PPPK Digelar 23-24 Februari

Pendaftaran untuk seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahap I telah ditutup pada 17 Februari 2019. Sesuai jadwal, tes PPPK akan dimulai pada 23 Februari mendatang sampai 24 Februari.

Sebanyak 362 Pemda telah menyampaikan usulan kebutuhan PPPK. Di samping itu, dua instansi pemerintah pusat juga membuka untuk PPPK yakni Kementerian Ristek Dikti (Kemenristekdikti) dan Kementerian Agama (Kemenag). Sisanya, masih terkendala karena belanja pegawai yang lebih dari 50 persen.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi (PANRB) Syafruddin mengapresiasi Kemendikbud dan instansi lain yang tergabung dalam Panselnas PPPK tahun 2019, karena telah menyiapkan tahap seleksi ini dengan baik. 

Menurutnya, ujian PPPK ini adalah amanat rakyat. “Lebih khusus lagi, kita memberikan pencerahan atau harapan kepada Saudara kita yang punya jasa, yaitu para guru honorer, tenaga kesehatan, penyuluh pertanian yang sudah 10 hingga 15 tahun mengabdi dengan gaji terbatas,” ujarnya dikutip dari laman Setkab, Selasa (19/2/2019).

Adanya skema PPPK, lanjut Menteri PANRB juga untuk kepentingan yang lebih luas. Selain khusus untuk para eks Tenaga Honorer Kategori 2 (THK2), PPPK juga akan dibuka untuk jalur umum demi percepatan capaian target organisasi.

“Jadi ada keseimbangan antara kepentingan bangsa dan kepentingan orang-orang yang sudah punya jasa besar,” ujar Syafruddin.

Rekrutmen PPPK tahap I ini, menurut Menteri PANRB Syafruddin, merupakan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen PPPK yang merupakan turunan dari Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). Dalam UU tersebut, ASN dibagi dalam dua jenis, yakni Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan PPPK.

3 dari 3 halaman

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Guru Honorer di Mamuju Ditangkap Karena Cabuli Belasan Murid

Mamuju – Polisi menangkap pria berinisial AS (31) setelah diduga melakukan pencabulan terhadap belasan muridnya. AS merupakan guru agama dengan status tenaga honorer.

“Tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur, yang melaporkan orang tua karena anaknya menjadi korban pencabulan seorang lekaki berinisian AS,” kata Kasat Reskrim Polres Metro Mamuju, AKP Syamsuriansah di Mamuju, Senin (18/2/2019).

Polisi menangkap AS setelah menerima laporan dari sejumlah orang tua murid karena anaknya dicabuli. AS merupakan warga di Lingkungan Gettungan, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju.

Dari informasi yang diterima polisi, hingga saat ini diketahui sudah ada 15 anak yang menjadi korban pencabulan AS. Polisi menduga jumlah ini akan terus bertambah.

“Untuk sementara ada 15 anak, dan tidak menutup kemungkinan korbannya akan lebih dari jumlah tersebut, saat ini kami menunggu laporan dari korban lainnya, untuk kami ambil keterangannya dan melengkapi berkas perkara yang ada,” ujar AS.

AS saat ini ditahan di sel tahanan Polres Metro Mamuju. Polisi masih mendalami motif pencabulan yang dilakukan AS terhadap muridnya ini.

Pelaku dijerat menggunanakan UU.RI No.23/2002 tentang Perlindungan Anak dengan ancaman kurungan 17 tahun penjara .
(nvl/nvl)



<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>