PWI Gelar Seminar Peranan Pers Era Digital Dalam Pembangunan Daerah

Liputan6.com, Jakarta – Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) menggelar seminar bertemakan Peranan Pers Pada Era Digital Dalam Mendukung Pembangunan Daerah. Acara yang digelar di Wisma Antara, Jakarta Pusat itu menghadirkan sejumlah narasumber yang juga kepala daerah.

Mereka adalah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Wali Kota Bogor Bima Arya, dan Ketua Dewan Pers Yosep Adi Prasetyo.

Ketua Umum PWI Pusat Atal S Depari menyampaikan, acara tersebut digelar dalam rangka menghadapi era digital yang semakin berkembang. Media mainstream hadir agar dapat bersama dengan pemerintah mengatasi maraknya informasi di media sosial yang bebas.

“Sekarang masalahnya seperti apa media digital kita. Media digital yang benar, bisa objektif, atau apa yang diangkat di situ,” tutur Atal di lokasi, Selasa (22/1/2019).

Menurut Atal, media sosial dengan sumber informasi yang tanpa batas tentu memiliki dampak baik dan buruk. Bagi kepala daerah, memantau situasi kota atau desa yang dipimpinnya menjadi hal yang diperlukan dalam upaya perbaikan dan percepatan pertumbuhan daerah tersebut.

“Media itu kadang-kadang sudah jadi nomor dua. Bagaimana pemerintah daerah membangun daerahnya dari informasi medsos. Di situ dia tahu bahwa di situ juga ada kebenaran,” jelas dia.

Termasuk juga berita bohong atau hoaks yang ada di medsos, media mainstream bersama dengan pemerintah harus dapat bekerjasama menekan itu. Untuk media mainstream, mesti dapat menyajikan informasi yang dapat menangkal hal tersebut.

“Orang semua sudah lari ke medsos. Nah ini saya kira produk-produk pers harus lebih bermutu ke depan. Bisa objektif, faktual, bisa dipertanggungjawabkan. Dan secara kode etik penulisannya harus dipenuhi,” kata Ketum PWI.

2 dari 3 halaman

Kata Anies Baswedan

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menambahkan, percakapan di sosial media seringkali menjadi jauh lebih dominan dibandingkan yang lain. Di sisi lain, informasinya tidak selalu membawa data fakta yang sesuai dengan lapangan.

“Karena itulah media-media ini menjadi preferensi kita, bagi Pemprov DKI. Berkepentingan sekali untuk bisa memberikan informasi yang akurat, yang objektif, lengkap, dan jalur-jalur media konvensional baik online maupun printing maupun televisi, radio, itu yang membantu masyarakat untuk bisa mendapat rujukan,” beber Anies.

3 dari 3 halaman

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Di Depan Ma’ruf Amin, Kiai NU Jatim Ingatkan Bahaya Hoaks

Liputan6.com, Trenggalek – Rais Syuriah Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur KH Anwar Iskandar menyebut, saat ini banyak angin jahat berembus dan mengancam keutuhan bangsa Indonesia. Angin dimaksud kiai kondang ini adalah penyebaran hoaks lewat media sosial.

Hal ini disampaikan Kiai Anwar saat mendampingi cawapres nomor urut 01 Ma’ruf Amin dalam acara Istigosah Kubro di Stadion Minak Sompal, Trenggalek, Jawa Timur.

“Saat ini banyak angin lewat barang ini (menunjuk ke ponsel) tapi anginnya besar, hampir setiap hari kita lihat angin enggak enak, membuat kita dipengaruhi untuk tidak percaya dengan siapa saja, temasuk pemerintah dan ulama,” kata Kiai Anwar, Selasa (22/1/2019).

Oleh karenanya, Kiai Anwar ini meminta semua pihak untuk tidak termakan isu-isu hoaks yang dapat memecah belah bangsa. 

“Kalau tidak hati-hati dapat menjerumuskan bangsa ke dalam disintergrasi, angin seperti ini kita mesti cekelan (pegangan) ajaran Allah secara total, lewat ajaran kiai, ulama, jangan ikutan arus yang disembur oleh orang yang ingin Indonesia tak bersatu,” tegas Kiai Anwar.

Terakhir, Kiai Anwar berpesan, agar tahun politik dapat dimaknai sebagai pesta demokrasi yang sesungguhnya. Jangan sampai perbedaan pilihan malah memecah persatuan.

“Kita ramu baik-baik dengan damai, menuju baldatun toyibatun warabun gafur, tapi jangan sampai korbankan tata krama dengan wong sepuh demi ambisi perbedaan,” tutup Kiai Anwar.




2 dari 2 halaman

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Apa Saja Upaya Facebook Amankan Platform Jelang Pilpres 2019?

Liputan6.com, Jakarta – Facebook melakukan berbagai upaya untuk mengamankan platform-nya dari konten-konten hoaks dan ujaran kebencian yang memecah belah, terutama menjelang pemilu legislatif dan presiden 2019.

Director Global, Politic and Government Outreach Facebook Katie Harbath menyadari, sejumlah orang menggunakan platform Facebook secara tidak bertanggung jawab dan mengganggu jalannya demokrasi.

Fokus utama Facebook adalah memberantas kabar hoaks dan ujaran kebencian yang begitu meresahkan belakangan ini.

“Langkah pertama yang kami adalah dengan menghapus akun palsu,” kata Harbath dalam acara Pemuda Memilih di Jakarta, Senin (21/1/2019).

Dia lebih lanjut mengatakan, orang-orang tidak bertanggung jawab biasanya menggunakan nama palsu.

Dalam mengenali hal ini, Facebook memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan (AI).

“Kalau ada perilaku menyimpang, misalnya saat ada akun yang baru daftar melakukan perilaku menyimpang seperti meng-add semua orang ke daftar pertemanan atau membuat dan mengunggah banyak posting-an di banyak grup, itu perilaku abnormal dari akun tersebut,” kata Harbath.

Oleh karenanya AI berupaya mengidentifikasi perilaku abnormal tersebut sebagai sinyal, untuk menentukan keaslian sebuah akun.

Total, hingga kuartal 1 2019, Facebook telah menghapus 753,7 juta akun palsu di dunia, di mana 98 persennya dihapus setelah melalui identifikasi tim Facebook yang kini berjumlah 30 ribu orang, bukan dari hasil pelaporan pengguna lainnya.

2 dari 3 halaman

Kurangi Penyebaran Konten Hoaks dan Misinformasi

Untuk mengamankan suasana pilpres 2019, Facebook juga menangani peredaran hoaks.

Raksasa media sosial besutan Mark Zuckerberg ini menggunakan machine learning untuk mendeteksi keaslian informasi yang dibagikan.

Selain itu, Facebook juga bekerja sama dengan pemeriksa fakta pihak ketiga.

Di Indonesia Facebook bekerja sama dengan Tirto, AFP, Liputan6.com, Kompas, Tempo, dan Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (Mafindo).

Ketika ada konten yang dikategorikan sebagai hoaks atau misinformasi, Facebook akan mengurangi distribusi atau penyebaran berita tersebut di feed sehingga menurunkan potensinya untuk terbaca pengguna lain.

“Motivasi orang untuk menyebarkan hoaks adalah untuk mendapatkan keuntungan materi. Dengan mengurangi distribusi, kami juga menghapus kemungkinan orang untuk mendapatkan keuntungan materi dari penyebaran hoaks,” tutur Harbath.

Selanjutnya, pihak Facebook akan mengirimkan notifikasi jika ada pengguna yang mencoba membagikan atau telah membagikan konten yang dikategorikan sebagai hoaks atau misinformasi. 

3 dari 3 halaman

Tekan Peredaran Ujaran Kebencian

Facebook melakukan upaya lainnya, yakni menekan peredaran hate speech atau ujaran kebencian di platform-nya.

Salah satunya, jejaring sosial yang punya 115 juta akun di Indonesia ini bekerja sama dengan sejumlah stakeholder, salah satunya Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu).

Harbath mencontohkan, dalam kasus di Brasil, yakni saat dua putaran pilpres, pihaknya mengidentifikasi ada kenaikan jumlah konten ujaran kebencian.

“Langsung Facebook bekerja sama sistem otomasi dan Bawaslu setempat untuk mengidentifikasi ujaran-ujaran kebencian. Pendekatan ke negara, ini juga yang akan dilakukan di Indonesia untuk menekan hate speech,” tuturnya.

Facebook juga mulai transparansi terhadap iklan dan halaman di Facebook, memperkuat penegakan hukum terhadap iklan yang tidak pantas, hingga mendukung keterlibatan sipil di Facebook.

(Tin/Jek)

Saksikan Video Pilihan Berikut Ini:

Akun WhatsApp Penyebar Hoaks yang Dihapus Tak Bisa Dipulihkan Lagi

Liputan6.com, Jakarta – Viralnya konten hoaks di WhatsApp menjelang Pilpres 2019 membuat aplikasi pesan ini mulai berbenah.

Salah satu upaya yang dilakukan, antara lain adalah membatasi berapa kali konten diteruskan hingga mengidentifikasi perilaku penggunanya.

Nomor akun yang kedapatan melakukan perilaku abnormal, dalam hal ini berkali-kali meneruskan pesan ke berbagai nomor berpotensi untuk dihapus oleh WhatsApp.

Ketika akun dihapus oleh pihak WhatsApp, pengguna tak akan bisa memulihkan nomor tersebut.

Communication Lead Facebook Indonesia Putri Dewanti, ketika ditemui di Kantor Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) Jakarta mengatakan, saat nomor dihapus oleh pihak WhatsApp, pengguna tidak lagi bisa menggunakan WhatsApp dengan nomor yang sama.

“Sudah dihapus, hilang nomornya tidak bisa dipakai untuk WhatsApp lagi,” tutur Putri pada Senin (21/1/2019).

Kendati demikian, pihaknya tak bisa menyebutkan berapa banyak jumlah akun WhatsApp milik pengguna di Indonesia yang sudah dihapus.

“Belum ada, tapi kalau di-take down akun-akun yang dilaporkan ya memang sudah ada, tetapi spesifik angkanya belum tahu,” katanya.

2 dari 3 halaman

Bakal Bikin Kontak Hotline di Indonesia

Sebelumnya, VP Public Policy and Communication WhatsApp Victoria Grand menyebutkan, WhatsApp akan menyediakan layanan hotline di Indonesia untuk mengendalikan peredaran hoaks dan ujaran kebencian jelang pemilu legislatif dan presiden 2019.

Victoria menyebut, layanan hotline ini sebelumnya sudah diterapkan WhatsApp di India, Meksiko, dan Brasil.

Indonesia dianggap sebagai salah satu pasar penting untuk WhatsApp, oleh karenanya, Indonesia termasuk yang cukup diperhatikan oleh aplikasi pesan milik Facebook ini.

Ke depan, Victoria menyebut, WhatsApp akan bekerja sama dengan Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (Mafindo) dan ICT Watch untuk membangun hotline di Indonesia.

“WhatsApp bekerja sama dengan local fact checker contoh ICT watch dan Mafindo untuk membangun hotline terkait pengecekan fakta. Ada juga pendanaan riset sebesar US$ 1 juta untuk bisa meneliti iklim pengguna di Indonesia dan berbagai aspek tantangannya,” kata Victoria.

3 dari 3 halaman

Tujuan Hotline

Putri menambahkan, tujuan adanya hotline adalah untuk mengatasi hoaks dan konten misinformasi.

“Bentuknya sama seperti fact check di Facebook. Jadi kalau misalnya ada informasi hoaks di WhatsApp, bisa dikirim ke hotline dan pihak ketiga yaitu fact checking akan memeriksa apakah informasi itu benar atau tidak,” tutur Putri.

Selanjutnya, setelah tim pengecek fakta telah mendapatkan fakta, akan dibagikan kembali apakah itu hoaks semata atau memang berita yang valid.

“Sistemnya sama persis (dengan Facebook), bedanya platform aja,” katanya.

(Tin/Jek)

Saksikan Video Pilihan Berikut Ini:

WhatsApp Batasi Forward Pesan Hanya 5 Kali

JakartaWhatsApp memutuskan untuk membatasi para penggunanya meneruskan atau forward sebuah pesan hanya sebanyak 5 kali. Pembatasan ini akan berlaku di seluruh dunia termasuk Indonesia.

Dikutip detikINET dari BBC, perusahaan milik Facebook ini pertama kali menerapkan aturan tersebut di India sekitar 6 bulan lampau. Harapannya, WhatsApp dapat mencegah penyebaran berita palsu atau hoax. Apalagi jumlah pengguna mereka sangat masif, telah mencapai 1,5 miliar.

Sebelumnya, user WhatsApp dapat meneruskan pesan sampai ke 20 kontak. Pembatasan sebanyak hanya 5 kontak yang diimplementasikan mulai esok hari di Indonesia, dipandang efektif untuk mencegah hoax beredar di WhatsApp.

“Pembatasan forward ini secara signifikan menurunkan pesan yang diteruskan di seluruh dunia,” sebut WhatsApp mengambil contoh di India.

WhatsApp memilih Jakarta sebagai tempat pengumuman kebijakan baru tersebut, mungkin karena berdekatan dengan momen pemilu yang rentan penyebaran kabar palsu.

Tonton video: Kebijakan Baru WhatsApp Cegah Penyebaran Berita Hoaks Jelang Pemilu

[Gambas:Video 20detik]

WhatsApp dan Facebook memang sedang banyak disorot di berbagai belahan dunia, lantaran dianggap sebagai sarana menyebarkan informasi tidak benar dan juga propaganda. Mereka diminta segera mengambil tindakan dan pembatasan forward ini jadi salah satu kebijakan mereka sebagai solusinya.

Di India, kabar tentang penculikan anak menyebar di WhatsApp dan menimbulkan keresahan. Bahkan ada beberapa korban tak bersalah meninggal dihakimi massa karena dituding sebagai pelakunya menurut pesan yang beredar di WhatsApp.

(fyk/afr)

Polisi Jaga 24 Jam Tempat Pencetakan Surat Suara Pemilu 2019

Liputan6.com, Jakarta – Surat suara Pemilu 2019 mulai dicetak hari ini, Minggu (20/1/2019). Pihak kepolisian pun menjaga ketat tempat-tempat percetakan surat suara yang ada di seluruh Indonesia dari enam konsorsium yang menang tender.

SOPS Mabes Polri AKBP Gusti May Chandra mengatakan, pihaknya siap menurunkan berapapun personel untuk mengamankan proses percetakan surat suara sesuai permintaan KPU.

“Tentunya tempat-tempat pengamanan tempat pencetakan ini Polri ada di sana untuk mengamankan 1 x 24 jam, bersama-sama dengan tim quality control, kualitas dari Polsek bersama-sama dengan kita 1 x 24 jam kita amankan tempat percetakan,” katanya di Gedung Kompas Gramedia, Jalan Tentara Pelajar, Palmerah, Jakarta Barat, Minggu (20/1/2019).

Katanya, setiap tempat pencetakan surat suara akan dijaga sebanyak tiga hingga lima personel.

“Kita ada dua di dalam yang mantau mulai kertas naik, dicetak, rusak dan lainnya hingga masuk ke dalam gudang. Lalu sekitar tiga hingga lima itu di luar tempat percetakan. Jadi yang jaga ini permanen, kita ada suratnya,” ujarnya.

2 dari 3 halaman

Tak Ada Tempat Rawan

Menurut Chandra, hingga saat ini tak ada tempat rawan. Sebab, Polri bersama para pihak terkait menjaga ketat proses pencetakan surat suara ini.

“Tidak ada, karena kan Polri juga ada internal sekuritinya, Bawaslu juga ada, KPU juga ada, jadi bersama-sama kita mengamankan proses percetakan ini. (Distribusi) Semua tetap sama pasti akan diamankan. Tentunya kita akan berkoordinasi ke KPU, diminta tidak diminta tentunya kita mengawal sampai ke penyimpanan,” pungkasnya.


Reporter: Ronald

Sumber: Merdeka.com

3 dari 3 halaman

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Mulai Dicetak, Bawaslu Awasi Pencetakan dan Penyimpanan Surat Suara Pemilu 2019

Liputan6.com, Jakarta – Komisi Pemilihan Umum (KPU) mulai mencetak surat suara Pemilu 2019. Pencetakan serentak dilakukan di Makassar, Surabaya, dan DKI Jakarta.

Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Fritz Edward Siregar menyatakan bahwa tak ada surat suara yang dicetak selain di hari ini, Minggu (20/1/2019).

“Jadi kami pastikan tak ada surat suara yang dicetak sebelum hari ini,” ujar dia di Gedung Percetakan Gramedia, Palmerah, Jakarta.

Dia berjanji, pihaknya bekerjasama dengan KPU akan terus mengawasi pencetakan surat suara baik untuk surat suara pemilihan presiden dan wakil presiden, pemilihan DPR RI, surat suara DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.

“Bawaslu dalam hal ini mengawasi proses pencetakan dan penyimpanan. Bersama KPU apakah surat suara dicetak secara jumlah yang disetujui atau tidak,” kata dia.

Selain mengawasi pencetakan, menurut dia, Bawaslu juga akan mengawasi gudang penyimpanan surat suara sebelum dan pada saat akan didistribusikan.

“Jika nantinya kami temukan ada surat suara lebih, maka akan kami musnahkan,” kata dia.

Percetakan Gramedia sendiri akan mencetak sekitar 292.019.984 lembar yang nantinya akan disebar di lima provinsi. Aceh, Sumatera Utara, Jawa Barat, Sulawesi Selatan, dan DKI Jakarta.

2 dari 2 halaman

Perdana

Komisi Pemilihan Umum (KPU) bersama Bawaslu dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) melakukan peninjauan langsung percetakan surat suara Pemilu 2019. Percetakan dilakukan di Gedung Kompas Gramedia dan PT Aksara Grafika Pratama.

Komisioner KPU Ilham Saputra mengatakan, hari ini merupakan pertama dimulainya pencetakan surat suara. Pencetakan dilakukan di tiga provinsi berbeda.

“Hari ini pencetakan perdana surat suara, dan serentak kita lakukan di Jakarta, di Surabaya dan Makassar,” katanya di Gedung Kompas Gramedia, Jalan Tentara Pelajar, Palmerah, Jakarta Barat, Minggu (20/1/2019).

Lebih lanjut ia menegaskan, kalau isu adanya surat suara yang tercoblos adalah hoaks. Sebab, ia meyakini kalau ini hari pertama dilakukan percetakan bagi seluruh surat suara.

“Kami tegaskan tidak ada surat suara yang dicetak di China, enggak ada. Semua di Indonesia (cetak surat suara). Tidak ada yang di China,” tegasnya.


Saksikan video pilihan di bawah ini:

KPU dan Bawaslu Tegaskan Tak Ada Surat Suara Pemilu 2019 Dicetak di China

Liputan6.com, Jakarta – Komisi Pemilihan Umum (KPU) bersama Bawaslu dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) melakukan peninjauan langsung percetakan surat suara Pemilu 2019. Percetakan dilakukan di Gedung Kompas Gramedia dan PT Aksara Grafika Pratama.

Komisioner KPU Ilham Saputra mengatakan, hari ini merupakan pertama dimulainya pencetakan surat suara. Pencetakan dilakuakan di tiga provinsi berbeda.

“Hari ini pencetakan perdana surat suara, dan serentak kita lakukan di Jakarta, di Surabaya dan Makassar,” katanya di Gedung Kompas Gramedia, Jalan Tentara Pelajar, Palmerah, Jakarta Barat, Minggu (20/1/2019).

Lebih lanjut ia menegaskan, kalau isu adanya surat suara yang tercoblos adalah hoaks. Sebab, ia meyakini kalau ini hari pertama dilakukan percetakan bagi seluruh surat suara.

“Kami tegaskan tidak ada surat suara yang dicetak di China, enggak ada. Semua di Indonesia (cetak surat suara). Tidak ada yang di China,” tegasnya.

Sementara itu anggota DKPP Alfitra Salam mengharapkan tak ada lagi berita palsu atau hoaks dengan adanya peninjauan ini.

“Kami harap KPU dan Bawaslu bekerja sesuai aturan, prosedur, sehingga nggak ada pelanggaran administrasi. Kemudian kami harap tidak ada hoaks lagi. Kami harap setelah ini hoaks enggak ada lagi. Kalau ada semoga segara bisa dibantah,” kata Alfitra.

2 dari 3 halaman

Standar Khusus

PT Gramedia menjadi satu dari enam pemenang pada pengadaan yang diadakan KPU RI. Dari hasil penetapan pemenang tanggal 28 Desember 2018, PT Gramedia mencetak surat suara untuk lima provinsi yaitu Aceh, Sumatera Utara, Jawa Barat, DKI Jakarta dan Sulawesi Selatan.

“Penetapan pemenang ini diumumkan setelah KPU melakukan seleksi berdasarkan administrasi, penawaran harga terendah, spesinkasi teknis dan kapasitas produksi masing-masing perusahaan,” ujar Direktur PT Gramedia Haris Susanto.

Berdasarkan data pengadaan, total surat suara yang akan dicetak di PT Gramedia adalah 292.019.984 Iembar. Jumlah tersebut masih bisa menyesuaikan dengan jumlah DPT yang akan ditetapkan KPU RI.

“Surat suara yang dicetak terdapat lima model, yaitu surat suara presiden dan wakil presiden, surat suara DPR RI, surat suara DPD, surat suara DPRD provinsi dan surat suara DPRD Kabupaten atau kota. Proses produksi dan distribusi sendiri akan berlangsung selama 70 hari, terhitung sejak berlakunya kontrak kerja antara KPU dengan PT Gramedia. Surat suara nantinya akan didistribusikan oleh PT Gramedia ke KPU Kabupaten atau kota,” katanya.

Selama proses produksi, lanjutnya, PT Gramedia menerapkan standar khusus dari segi keamanan guna menjaga kerahasiaan surat suara. Area produksi akan disterilisasi di mana area tersebut hanya digunakan khusus untuk surat suara. PT Gramedia juga melakukan penjagaan penuh selama 24 jam.

“Penjagaan dilakukan oleh pihak keamanan internal Kompas Gramedia, bekerjasama dengan pihak Polri serta diawasi penuh oleh pihak KPU. Standar keamanan juga diterapkan mulai saat memasuki area produksi, segala bentuk alat perekam tidak boleh dibawa masuk. Untuk tenaga kerja PT Gramedia, hanya karyawan yang telah ditunjuk selama produksi surat suara yang diberikan akses ke area tersebut. Bagi pihak eksternal yang akan masuk ke area produksi juga harus seizin KPU Rl, dan dibuktikan dengan surat dinas dari KPU RI,” bebernya.

Tambahnya, dalam pengadaan surat suara Pemilu 2019, PT Gramedia tergabung dalam Kerja Sama Operasi atau KSO, di mana PT Gramedia sebagai leader.

“Dan anggotanya antara lain PT Medan Media Grafrkatama di Medan, PT Bawen Mediatama di Semarang, PT Antar Surya Jaya di Surabaya, PT Bosowa Media Grafika di Makassar, dan PT Pura Barutama di Kudus. Untuk rincian pembagian pencetakan, PT Gramedia akan mencetak 138 juta lembar, PT Medan Media Gratikatama mencetak 29 juta lembar, PT Bawen Mediatama mencetak 13 juta lembar, PT Antar Surya Jaya mencetak 6 juta lembar, PT Bosowa Media Grafika mencetak 12 juta lembar dan PT Pura Barutama mencetak 94 juta lembar,” pungkasnya.

3 dari 3 halaman

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Genjot Sosialisasi Rupiah, Misbakhun Ajak BI Blusukan di Sekolah

Liputan6.com, Probolinggo – Anggota Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun menyatakan, sosialisasi tentang rupiah harus digencarkan. Sebab, masih banyak kalangan memahami rupiah hanya sebagai alat tukar.

Misbakhun menyampaikan hal itu saat hadir sebagai pembicara seminar nasional bertema ‘Uang Rupiah Sebagai Simbol Kedaulatan NKRI’ di SMK Nurul Ibrahimi, Kecamatan Tongas, Kabupaten Probolinggo, Jumat 18 Januari 2019. Menurutnya, penggunaan rupiah merupakan bagian dari penguatan atas kedaulatan NKRI.

“Rupiah itu adalah simbol kedaulatan negara kita. Karena berbicara soal simbol kedaulatan negara, kita tidak hanya memiliki teritorial, wilayah, bendera Merah Putih, tetapi ada juga simbol lain yang luar biasa yang sehari-hari ada di kantong kita,” ucap Misbakhun di hadapan ratusan pelajar.

Selain Misbakhun, pembicara lain dalam seminar itu adalah Azka Subhan Amirruridho selaku kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Malang. Melalui seminar itu pula legislator Golkar tersebut mengajak para pelajar makin mencintai rupiah.

“Di dalamnya ada simbol kedaulatan ekonomi kita. Karena itu dengan mencintai rupiah akan timbul rasa kecintaan terhadap negeri ini,” kara Misbakhun.

Mantan pegawai Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan itu menambahkan, sudah menjadi tugasnya sebagai wakil rakyat untuk memastikan program-program pemerintah menjangkau seluruh wilayah, termasuk perdesaan.

Karena itu Misbakhun mengajak BI sebagai mitra kerja Komisi XI DPR yang membidangi keuangan dan perbankan untuk melakukan sosialisasi di wilayah Pasuruan dan Probolinggo.

“Ini adalah salah satu janji saya sebagai anggota DPR RI Komisi XI agar program-program pemerintah bisa sampai ke masyarakat secara langsung,” kata legislator dari daerah pemilihan Jawa Timur II yang meliputi Kota Probolinggo, Kabupaten Probolinggo, Kota Pasuruan dan Kabupaten Pasuruan itu.

2 dari 2 halaman

Cetak Uang Mahal

Misbakhun menjelaskan, Indonesia memiliki Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. Undang-undang itu mengatur soal rupiah secara rinci, termasuk pengamanannya.

“Negara ini mencetak uang mahal, karena itu uang ini sebagai alat transaksi yang memiliki alat pengamanan yang rumit. Kalau kita yang paling dekat adalah 3D (dilihat, diterawang, diraba),” paparnya.

Selain itu, Misbakhun juga menepis hoaks soal gambar palu arit atau simbol Partai Komunis Indonesia (PKI) di rupiah kertas. Padahal, simbol yang dipersoalkan itu adalah lambang BI.

“Masyarakat harus mengerti dan memahami karena sekarang zamannya hoaks. Hal ini bertujuan membuat masyarakat resah agar masyarakat tidak percaya kepada pemerintah atau institusi resmi negara,” tambahnya lagi.

Misbakhun di akhir paparannya sempat membuat kuis. Hadiahnya adalah uang.

“Siapa nama Gubernur Bank Indonesia?” ujar Misbakhun melontarkan pertanyaan.

Salah satu siswi SMK Ibrahimi ada yang mengacungkan jarinya dan maju ke depan. “Pak Perry Warjiyo,” ujar siswi berjilbab itu. “Benar, dapat uang Rp 500 ribu,” kata Misbakhun disambut aplaus.


Saksikan video pilihan berikut ini:

FOTO: Melihat Monyet Ekor Panjang Mencari Makan di Suaka Margasatwa Muara Angke

Wakil Presiden, Jusuf Kalla saat melihat makanan prasmanan untuk jurnalis di Main Press Center (MPC) atau Media Center Asian Games di JCC, Jakarta, Selasa (14/8). (Liputan6.com/Fery Pradolo)
Wapres Jusuf Kalla (JK) mendatangi TPS 03 Kelurahan Pulo, Jakarta Selatan, Rabu (19/4). Ditemani istri, Mufidah Kalla dan sang cucu, JK memberikan suaranya pada Pilkada DKI putaran kedua di TPS bernuansa Betawi tersebut. (Liputan6.com/Herman Zakharia)
Ilustrasi hoax (iStockPhoto)
Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) melukai 5 anggota TNI yang mengawal tim survei Papua Terang di Distrik Wagemuka, Paniai, Papua....
Jubir KPK Febri Diansyah memberi keterangan terkait dugaan TPPU di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (18/5). KPK menjerat korporasi dengan sangkaan TPPU berkaitan dengan kasus yang menimpa Bupati Kebumen Mohamad Yahya Fuad. (Merdeka.com/Dwi Narwoko)