HEADLINE: Pemuda Muhammadiyah di Tangan Nakhoda Baru, Lebih Independen?

Liputan6.com, Jakarta – Tok, tok, tok..! Ketukan palu pimpinan sidang menandakan Sunanto sah menjadi nakhoda baru Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah. Dia mengantongi 590 suara. Sementara lima rivalnya tersingkir dalam pemilihan yang berlangsung Kamis dini hari, 29 November 2018.

Cak Nanto, begitu ia biasa disapa, berjanji tak akan menyeret organisasi ini masuk dalam politik praktis. Langkah itu sebagai wujud nyata untuk menjaga khittah dan marwah Persyarikatan Muhammadiyah.

Sikap Pemuda Muhammadiyah itu, menurut Pengamat Politik Adi Sucipto, sudah sesuai dengan pendirian induk organisasinya, Muhammadiyah. Dalam Pilpres 2019, lembaga yang dicetuskan Ahmad Dahlan itu menyatakan tak memihak kepada pasangan calon mana pun alias netral.

“Dia akan menjaga independensi Muhammadiyah sebagai organisasi umat. Tidak akan ikut tertarik dalam dunia politik apa pun,” kata Adi kepada Liputan6.com, Kamis (29/11/2018).

Dia meyakini Cak Nanto memiliki komitmen kuat dalam memegang sikap politiknya tersebut. Terlebih, alasan yang diungkapkan mengacu pada menjaga nama baik lembaga yang dipimpinnya.

“Dia bilang berkomitmen akan konsisten Pemuda Muhammadiyah adalah organisasi kepemudaan, yang tidak terlibat politik praktis, bukan partisan. Langkah itu demi menjaga marwah organisasi,” ujar Adi.

Infografis Ganti Nakhoda dan Sikap Politik Pemuda Muhammadiyah. (Liputan6.com/Triyasni)

Karena tak memberikan fatsun politik kepada salah satu calon, suara pemuda Muhammadiyah dinilainya akan terbelah. Mereka ada yang melabuhkan pilihan ke Jokowi dan ada pula yang memihak Prabowo.

“Karena memang banyak juga kader-kader Muhammadiyah itu tidak ke PAN. Misalnya Sekjen Perindo Ahmad Rofiq, kan relatif muda itu, kemudian Yayan Sopyan dia caleg PDIP. Itu artinya sejak awal kader Muhammadiyah tidak bulat ke PAN atau ke partai-partai yang mendukung Prabowo,” jelas Adi.

Atas sikap netralnya itu, ruang kosong ini akan menjadi magnet bagi para pasangan calon untuk menggaet hati kader Pemuda Muhammadiyah pada Pilpres nanti. Namun kedua paslon juga dituntut memiliki jurus jitu dalam menggaet suara mereka.

“Dengan dibebaskannya aktivis pemuda Muhammadiyah ini, tergantung (para paslon) melakukan pendekatan saja. Intinya yang penting Pemuda Muhammadiyah tidak partisan, tidak mendukung salah satu calon, dan membebaskan (orangnya),” ujar Adi.

Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzar Simanjuntak. (Merdeka.com)

Dia menegaskan, kondisi ini akan menjadi tugas berat bagi kedua pasangan calon, terlebih kubu Prabowo-Sandiaga. Perlu upaya maksimal untuk meyakinkan kembali setelah adanya kedekatan emosional dengan pucuk pimpinan sebelumnya.

“Harus meyakinkan ulang. Karena komposisi struktur berubah, struktur di bawah berubah, pola komunikasinya juga berubah, kebijakan-kebijakan berubah. Kalau dulu Pemuda Muhammadiyah sedikit agak relatif ke Prabowo karena melihat Dahnil. Kan ngekor. Sekarang ini kan ketumnya (Cak Nanto) enggak mengikuti siapa-siapa,” terang dia.

Jadi, lanjut dia, kader-kader di bawah tidak memiliki kewajiban moral untuk mendukung salah satu paslon. “Kalau dulu enggak enak kalau enggak dukung,” ucap dia.

‘Kekhawatiran’ organisasi Pemuda Muhammadiyah terseret dalam politik praktis sebelumnya disuarakan Wakil Presiden Jusuf Kalla atau JK. Dalam sambutan di pembukaan Muktamar, JK meminta kader Pemuda Muhammadiyah bersikap netral dalam politik. Mereka tidak perlu mengekor atas sikap Dahnil Anzar yang mendukung pasangan Prabowo-Sandiaga.

“Jadi walau Saudara Dahnil ini dipihak nomor dua, tidak berarti Pemuda Muhammadiyah harus semua ikut kebijakan politik itu,” kata JK di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Senin (26/11/2018).

Wapres Jusuf Kalla membuka Muktamar Pemuda Muhammadiyah di Yogyakarta.

Wapres mengatakan, walaupun di depannya Dahnil dan Ketua PP Muhammadiyah Haedar Nashir duduk berdampingan, bisa saja dalam berpolitik berbeda. Hal itu menurut JK yang dimaksud demokrasi yang baik. Bukan dengan itungan angka.

“Demokrasi adalah bagaimana mencapai kemajuan. Bagaimana paling bisa memajukan bangsa ini. Itulah yang jadi hak politik masyarakat dan hak asasi kita untuk yang terbaik guna kemajuan bangsa ini,” ungkap JK.

Walaupun berbeda pilihan saat di bilik suara nanti, JK berharap di tahun politik suasana kondusif dapat terus dijaga. Dengan niat, kata dia, untuk memajukan bangsa.

“Kita mempunyai hak seperti itu. Generasi muda harus menggunakan haknya. Karena hak itu adalah milik anda untuk cara satu-satunya memajukan bangsa,” ucap JK.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *