HEADLINE: Masalah Teknis di Malam Sebelum Kecelakaan Lion Air, Pertanda?

Jumat siang, 2 November 2018, Presiden Jokowi kembali mengunjungi posko terpadu evakuasi Lion Air JT 610 yang berada di Jakarta International Container Terminal (JICT) 2, Tanjung Priok.

Jokowi berharap, tragedi yang menewaskan 189 orang tersebut menjadi pengingat bahwa keselamatan penumpang harus diprioritaskan. “Kita harap tidak ada lagi kecelakaan semacam ini di masa yang akan datang,” tambah dia.

Tragedi Lion Air merupakan bencana penerbangan terburuk di Indonesia dalam kurun waktu lebih dari dua dekade. Sejak 1997.

Ironisnya, pesawat Lion Air PK-LQP yang celaka berjenis Boeing 737 MAX 8, produk teranyar pabrikan asal Amerika Serikat. Pesawat ini juga baru menempuh 800 jam terbang sejak digunakan Lion Air dua bulan lalu.

Sejumlah pertanyaan menyeruak seputar insiden kecelakaan itu. Apalagi, 737 MAX 8 diklaim punya fitur yang sangat canggih dibanding generasi pesawat sejenis sebelumnya.

Pengamat penerbangan Alvin Lie mengatakan, tidak ada jaminan pesawat yang terbilang baru bebas dari insiden kecelakaan.

Mantan Politikus Partai Amanat Nasional (PAN) ini menilai, layak atau tidak layaknya pesawat diterbangkan tergantung dari perawatan dan disiplin dalam menjalankan aturan seusai standar perawatan yang berlaku.

“Disiplin dalam perawatan, kemudian dalam pemeriksaan pesawat sebelum diizinkan untuk terbang lagi, dan itu semuanya sudah ada dalam peraturan dan SOP,” ucap Alvin saat dihubungi Liputan6.com, Jumat (2/11/2018). 

Tidak hanya kerusakan mesin atau bagian dalam pesawat, Alvin bahkan mengatakan, pesawat dapat dikatakan tidak bisa diterbangkan karena hal-hal yang dianggap tidak terlalu signifikan.

“Bahkan pintu pesawat enggak bisa ditutup pun enggak bisa terbang, pintu bagasi enggak bisa ditutup itu sudah tidak layak terbang. Makanya, sebelum pesawat itu dirilis, ada rilis dari tim perawatan pesawat. Untuk menyatakan bahwa pesawat layak terbang itu check list-nya panjang,” kata dia.

Terkait dengan rencana Kementerian Perhubungan (Kemenhub) yang akan mengaudit khusus personel atau awak Lion Air, Alvin mendukung rencana tersebut. Menurut dia audit terhadap maskapai penerbangan yang pesawatnya mengalami kecelakaan merupakan hal yang wajar.

“Di manapun di dunia, kalau ada perusahaan penerbangan yang mengalami kecelakaan, sangat mungkin safety audit dilakukan terhadap seluruh pesawatnya, terhadap pemeliharaan, terhadap prosedur pelepasan pesawat,” kata dia.

Audit tersebut nantinya bisa menjadi bahan evaluasi bagi maskapai penerbangan untuk memperbaiki manajemen atau hal-hal yang dianggap menjadi kekurangan.

“Audit untuk mencegah terjadinya kejadian serupa. Ujung-ujungnya adalah untuk menjamin keselamatan penerbangan, dan output itu mungkin tidak hanya Lion Air saja, tapi bisa ke maskapai lain,” ucap dia.

“Bahkan perlu (dilakukan audit), perlu dicari apa saja faktor-faktor yang berkontribusi terhadap kondisi yang menyebabkan terjadinya kecelakaan tersebut,” lanjut Alvin Lie. 

Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kemenhub, M Pramintohadi Sukarno, menyampaikan, pihaknya sebenarnya rutin melakukan pemeriksaan setiap bulan terkait pengoperasian pesawat udara.

“Namun untuk kali ini memang kita meningkatkan mengintensifkan proses pengawasan dan pemeriksaan. Ini juga kita lakukan terhadap pesawat-pesawat yang beroperasi. Tidak hanya khusus untuk jenis pesawat Boeing 737 MAX 8 saja,” ucap dia di Jakarta, Jumat (2/11/2018).

Kementerian Perhubungan juga sudah meneliti sebanyak 11 pesawat Boeing 737 MAX 8, di mana satu diantaranya dioperasikan Garuda Indonesia, dan 10 sisanya merupakan milik Lion Air. Hasilnya, tidak ditemui gangguan teknis sehingga 11 unit pesawat itu tetap dapat dioperasikan.

“Dalam pemeriksaan (11 pesawat), ada satu pesawat yang memiliki temuan, namun berkategori minor. Itu sudah diselesaikan dalam kondisi baik,” sambung Pramintohadi.

Tidak hanya Boeing 737 Max 8, Pramintohadi melanjutkan, Kemenhub akan lanjut memeriksa sekitar 30-40 persen unit pesawat yang dimiliki oleh tiap pihak maskapai penerbangan.

“Soal proses pemeriksaan pada semua maskapai yang sedang berjalan, rata-rata kita lakukan sekitar 30 persen sampai 40 persen per maskapainya,” ujar dia.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *