HEADLINE: Drama Berebut Kursi Wagub DKI Belum Usai, Sampai Kapan Anies Baswedan Jomblo?

Liputan6.com, Jakarta – Sudah hampir tiga bulan, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan ‘menjomblo’. Anies tak punya pilihan. Ia hanya bisa menunggu akhir dari drama panjang PKS dan Partai Gerindra yang berebut kursi kosong yang ditinggal Sandiaga Uno sejak 27 Agustus 2018.

Pengamat politik dari Universitas Indonesia (UI) Ade Reza Haryadi menyatakan, lamanya kekosongan jabatan wakil gubernur DKI akan menimbulkan masalah krusial dalam aktivitas pemerintahan. PKS dan Gerindra pun disarankan segera mengakhir episode saling klaim paling berhak jadi orang nomor dua di Ibu Kota.

“Ini tidak boleh berlarut-larut. Sebentar lagi penyusunan APBD dan harus segera merealisasikan janji kampanye di tahun kedua. Kalau sampai akhir tahun ini tidak ada keputusan akan ada pengaruh dengan kinerja pemerintah daerah,” ungkap Ade kepada Liputan6.com, Selasa (6/11/2018).

Untuk mencegah terlalu lama, Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Sumarsono menyurati Anies Baswedan dan Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi untuk segera mengisi posisi wakil gubernur. Alasannya, karena Jakarta adalah ibu kota negara.

“Karena DKI Jakarta merupakan ibu kota negara, sebagai pusat pemerintahan dengan dinamika pemerintahan yang sangat tinggi, disarankan untuk segera melaksanakan pengisian jabatan wakil gubernur tersebut,” kata pria yang karib disapa Soni itu dalam suratnya.

Kepada Liputan6.com, Soni menyatakan, suratnya itu bukanlah sebagai bentuk intervensi. Karena dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Pasal 176 ayat 1 ditegaskan, dalam hal wakil gubernur berhenti karena permintaan sendiri, pengisian wakil gubernur dilakukan melalui mekanisme pemilihan oleh DPRD provinsi berdasarkan usulan dari partai politik atau gabungan partai politik pengusung.

Infografis Drama Panjang Mencari Wagub DKI Jakarta (Liputan6.com/Triyasni)

Sementara itu, Anies Baswedan mengaku, kosongnya kursi DKI-2 tidak berpengaruh banyak terhadap pengelolaan pemerintahan Ibu Kota. Sebab, secara fungsi administrasi, yang menjalankan pemerintahan semuanya di tangan gubernur yang dibantu empat deputi dan sejumlah asisten.

“Jadi kalau pun waktunya dibutuhkan lebih panjang, dari sisi pengelolaan pemerintahan tidak ada masalah. Tapi tentu masyarakat pun berharap segera selesai kan, jadi lebih awal lebih baik. Tapi saya katakan, lebih baik mendapatkan kesepakatan bulat tapi butuh waktu, dari pada cepat-cepat tapi ‘lonjong’,” ungkap Anies.

Meski begitu, Anies ingin siapapun yang nantinya terpilih menjadi wagub DKI agar berkomitmen menjalankan semua visi-misi kampanyenya. Alasannya, siapa pun yang terpilih, wagub tersebut tidak pernah ikut kampanye bersamanya.

Anies pun meminta agar wagub pengganti Sandiaga nantinya tidak membawa visi-misi sendiri. Dia ingin wagub terpilih ikut menjalankan visi-misi serta janji kampanye yang disusunnya bersama Sandiaga.

“Enggak ikut kampanye itu kan artinya tidak menyusun visi-misi sama saya kan, karena itulah jangan bawa visi-misi sendiri, tapi ikut dengan visi-misi yang sudah. Kalau yang kemarin ikut kampanye kan menceritakan semua visi-misinya,” jelas dia.

“Kalau saya, Pak Sandi, tahu persis karena kita berbulan-bulan menyampaikan visi misi kita. Nah, kalau yang sekarang kan tidak pernah menyampaikan visi misi, tapi bukan berarti bawa visi misi sendiri, tapi ikut pada visi misi yang sudah ada,” Anies memungkasi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *