HEADLINE: 19 Pekerja Dibantai, Bagaimana Cara Pulihkan Zona Merah di Papua?

Liputan6.com, Jakarta – Sore itu, Sabtu 1 Desember, hari libur pekerja proyek Trans Papua berubah mencekam. Sekitar 50 orang bersenjata api mendatangi kamp pekerja PT Istaka Karya, memaksa seluruh karyawan yang berjumlah 25 orang keluar.

Dengan kondisi tangan terikat, para pekerja digiring menuju Kali Karunggame. Esok harinya, Minggu 2 Desember, pukul 07.00 WIT, seluruh pekerja dibawa berjalan kaki, dengan tangan masih terbelenggu, menuju Bukit Puncak Kabo. Di tengah jalan, mereka dipaksa jalan jongkok, dalam formasi barisan lima saf.

Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB), yang menyandera mereka, pun menari sambil meneriakkan suara hutan khas pedalaman Papua. Lalu, sekonyong-konyong, mereka kemudian menembaki para pekerja. Membantai para sandera.

Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian menyebut, korban pembunuhan di Distrik Yigi, Kabupaten Nduga, Papua berjumlah 20 orang. Sebanyak 19 orang di antaranya adalah pekerja pembangunan jembatan, dan satu anggota TNI.

Kapendam Cenderawasih Kolonel Inf Muhammad Aidi menyatakan, upaya pemulihan keamanan di Papua yang dilakukan TNI saat ini fokus pada evakuasi korban. Setelah evakuasi selesai, penegakan hukum akan dilakukan.

“Kita tidak akan menolerir, kita selesaikan dengan proses hukum. Namun demikian, tetap kami sampaikan bahwa kita buka peluang seluas-luasnya bagi saudara-saudara kita yang bersebelahan paham dengan kita apabila ada yang memiliki kesadaran menyerahkan diri, bergabung dengan NKRI dan menyerahkan senjata, kita akan jamin keamanannya dan kita akan ampuni,” kata Aidi kepada Liputan6.com, Kamis (6/12/2018).

Kodam Cenderawasih dan Polda Papua, sambungnya, telah membentuk Satgas Penegakan Hukum. Saat ini, pergerakan TNI masih di bawah Polri karena status keamanan di Papua masih tertib sipil.

“Sama seperti di Jakarta, yang harus didahulukan adalah tindakan-tindakan polisioner, bukan tindakan militer. Karena status hukum yang berlaku di Papua saat ini sama dengan di Jakarta, hukum sipil. Kalau darurat militer, pasti yang di depan adalah TNI,” ujarnya.

Terkait status keamanan di Papua apakah harus berubah menjadi operasi militer, pihaknya menyerahkan kepada pemerintah. TNI di lapangan sifatnya sebagai pelaksana saja.

“Mau statusnya tertib sipil, darurat militer, ya kita melaksanakan sesuai dengan norma hukum yang berlaku saja. Kalau diterapkan seperti apa kriterianya, bagaimana mendefinisikan itu darurat militer atau operasi segala macam itu, itu negara yang menentukan,” ungkap Aidi. 

Juru Bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB), Sebby Sambom, mengakui pihaknya yang bertanggung jawab terhadap aksi penembakan pekerja PT Istaka Karya yang tengah merampungkan jembatan di proyek Trans Papua, Nduga, Papua.

“Kami yang bertanggung jawab,” kata Sebby saat berbincang dengan Liputan6.com, Kamis (6/12/2018). Saat dihubungi Sebby mengaku sedang berada di hutan perbatasan Papua.

Menurut Sebby, penyerangan dilakukan kelompok Egianus Kogoya yang memimpin Kodam III TPNPB. Kesatuan ini, kata Sebby, membawahi wilayah Nduga. “Tidak banyak pasukannya, hanya 50 orang,” sebut Sebby.

Disinggung motif penyerangan kelompoknya, Sebby mengatakan bahwa pihaknya menolak apapun yang dibangun pemerintah Indonesia di Papua, termasuk pembangunan jalan Trans Papua.

“Kami hanya menginginkan kemerdekaan Papua Barat dan pemerintah Indonesia harus akui itu. Kami menolak pembangun jalan Trans Papua dan sudah pernah diperingatkan sebelumnya,” ujar Sebby.

Terkait aksi brutal, Sebby mengaku punya alasan pihaknya melakukan hal itu. Menurut dia, para pekerja tersebut bukanlah pekerja biasa. Dia menyebut para pekerja sebagai aparat TNI-Polri yang menyamar menjadi pekerja proyek.

“Kami punya dokumennya dan kami tidak mau kompromi,” kata Sebby.

Infografis Pemulihan Keamanan di Papua Pasca-Penembakan Pekerja. (Liputan6.com/Triyasni)

Sementara itu, Pengamat Intelijen dan Pertahanan Susaningtyas Nefo Handayani Kertopati mengimbau agar pemerintah berhati-hati dalam menganalisis dan melakukan labeling para pelaku penembakan.

Sebab, menurut dia, tragedi ini merupakan kejahatan extraordinary yang harus diusut tuntas embrionya.

“Upaya yang terbaik, selain pihak terkait konsolidasi juga lakukan koordinasi antarlembaga. Harus segera ada penegakan hukum yang tegas sehingga kepercayaan rakyat pada pemerintah tidak luntur,” ucap mantan anggota DPR yang karib disapa Nuning ini saat dihubungi Liputan6.com.

Di sisi lain, sentimen internasional juga harus dijaga. “Organisasi Melanesian Spearhead Group (MSG) maupun negara Pasifik lain harus tetap dijaga agar tidak berada pada posisi yang berhasil membuat Papua sulit,” imbuh Nuning.

Melanesian Spearhead Group (MSG) adalah organisasi internasional yang terdiri dari empat negara di Melanesia, yaitu Fiji, Papua Nugini, Kepulauan Solomon, dan Vanuatu, serta Front Pembebasan Nasional Kanak dan Sosialis dari Kaledonia Baru.

Dihubungi terpisah, Direktur Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Khairul Fahmi menilai, aksi keji kelompok yang diduga dipimpin Egianus Kogoya itu merupakan agenda tahunan. Pada November 2017, kelompok kriminal tersebut melakukan penyanderaan terhadap 344 warga sipil di Kampung Banti, Kimbeli dan area longsoran, Distrik Tembagapura.

“Memang ada kaitannya dengan event tahunan itu. Sepeti lazimnya teror, ini punya pesan. Saya kira, ada pesan yang disampaikan oleh mereka bahwa program-program percepatan pembangunan di Papua, sebaiknya TNI tidak terlibat secara aktif dalam aktivitas pelaksaan pekerjaannya,” ungkap Khairul kepada Liputan6.com, Kamis (6/12/2018).

Menurutnya, kelompok kriminal tersebut merasa, pembangunan di Papua sarat kepentingan militer. “Menguntungkan upaya penegakan keamanan ketimbang kemaslahatan rakyat Papua.”

Untuk pemulihan keamanan pascapembantaian belasan pekerja itu, sambung Khairul, pemerintah tidak perlu menetapkan Papua sebagai daerah operasi militer (DOM). Karena dari sejumlah operasi yang pernah di lakukan, semua berakhir dengan jalan diplomasi.

“Karena kita bicara dalam negeri, harus bersamaan penegakkan hukum, pemulihan keamanan, komunikasi sosial juga harus berjalan juga, bukan dengan senjata dan aparat berseragam. Unsur pemerintahan lain bisa digunakan,” kata dia.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *