Timses: Jokowi Andalkan Jatim untuk Menang di Pilpres 2019

Jember – Ketua Tim Kampanye Daerah (TKD) Jatim Irjen Pol (Purn) Mahfud Arifin menargetkan kemenangan Paslon Jokowi-Ma’ruf Amin 70 persen di Jember. Target tersebut sama dengan target kemenangan Jawa Timur.

Dengan prosentase kemenangan tersebut, Mahfud berharap para tim kampanye di daerah untuk proaktif. Dan khusus Jember, dapat meraih kemenangan yang sama seperti Pilpres tahun 2014.

Pernyataan tersebut disampaikan Mahfud saat menghadiri Deklarasi dan Raker Barisan Relawan Penggerak Desa (BRIGADE) 01 di Gedung Gabungan Organisasi Wanita (GOW) Jalan Nusa Indah, Kecamatan Patrang, Sabtu (16/2/2019).

“Saat saya menemui Presiden beberapa waktu lalu, beliau berpesan agar Jawa Timur harus dipertebal. Karena kekuatan itu ada di Jatim,” ujar Mahfud saat dikonfirmasi wartawan usai deklarasi.

Segala titik kelemahan segera diisi oleh para relawan. Dari kampung ke kampung, desa ke desa. Sampai level paling bawah untuk terus diberi pemahaman.

“Karena untuk target sendiri, apalagi dari Jember ini cukup kuat, untuk mendukung Jember. Tinggal mempertebal (perolehan suara) apalagi dulu pada tahun 2014 (Pilpres), kita menang. Aura kemenangan terasa kuat kok,” ujar Mantan Kapolda Jatim ini.

Apalagi didukung partai, bupati dan pimpinan DPRD, lanjutnya, yang semuanya koalisi untuk memenangkan Jokowi-Amin.

“Pak Jokowi Jelas hasilnya, didukung partai yang jelas, tinggal perkuat lah. Untuk kampanye pun, boleh kok tiap Sabtu dan Minggu, bupati dan pimpinan DPRDnya,” tandasnya.

Lebih jauh terkait upaya untuk mempertebal target perolehan suara di wilayah Jawa Timur. “Yakni wilayah Mataraman, Jember beberapa titik, Bondowoso, dan Madura juga sudah,” tegasnya.

Sementara itu, Ketua BRIGADE 01 Jember Ayub Junaidi menyampaikan, pihaknya sudah komitmen dan siap untuk mendukung Jokowi-Amin menang dalam Pilpres 17 April mendatang.

“Upaya kami, di tiap TPS ada relawan. Totalnya ada 7.666 orang dan siap untuk kemenangan Jokowi,” tandasnya.

Machfud meminta doa dan dukungan agar Jember dan Indonesia semakin maju ke depan di bawah kepemimpinan Jokowi-Maruf. Hal itu dilakukan aat bertemu dengan para ulama di Ponpes Raudlatul Ulum.

“Pilpres ini bukan cuma soal Pak Jokowi, bukan soal Kiai Maruf. Tapi upaya kita menghadang kelompok tertentu yang sedang membajak demokrasi untuk mengingkari NKRI dan Pancasila. Kita harus lawan. Caranya bagaimana? Coblos Jokowi,” ujarnya.
(fat/fat)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Dipijit Menteri Basuki, Susi Pudjiastuti Tertawa Senang

Liputan6.com, Jakarta – Kekompakan menteri Presiden Jokowi kerap kali terjadi dalam pertemuan-pertemuan yang bersifat formal dan non formal. Kali ini, giliran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono dengan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti yang mendapat perhatian.

Dalam foto yang diperoleh merdeka.com, nampak Menteri Basuki tengah memijat kaki Menteri Susi saat berada di suatu ruangan. Menteri Susi lantas tertawa lebar mendapat perlakuan Menteri Basuki.

Kepala Biro Kerja Sama dan Humas KKP, Lily Aprilya Pregiwati, mengatakan ruangan tersebut merupakan ruang tunggu Bandara Fatmawati, Bengkulu. “(Foto) Ini Ibu (Menteri Susi) di VIP room Bandara Fatmawati,” ujarnya kepada merdeka.com, Jakarta, pada Jumat 15 Febuari 2019.

Lily mengatakan, hari ini memang Menteri Susi dan menteri lainnya sedang mendampingi Presiden Jokowi melakukan kunjungan kerja ke Bengkulu. “Hari ini presiden kunjungan ke Bengkulu dan didampingi beberapa menteri,” jelasnya.

Untuk diketahui, Presiden Joko Widodo tengah membangun dan menata sebuah Kampung Nelayan yang terletak di Sumber Jaya Kota Bengkulu yang diharapkan bisa menjadi ‘prototype’ bagi kampung-kampung nelayan yang lain.

“Paling tidak kita ada ‘prototype’ dari penataan kampung nelayan kalau sudah benar dikoreksi betul baru seluruh kampung nelayan digarap seperti ini,” kata Presiden Jokowi setelah meninjau Kampung Nelayan Sumber Jaya Kota Bengkulu, seperti dikutip dari Antara.

Presiden Jokowi melihat kampung tersebut belum sepenuhnya rampung dibangun atau baru di bawah 20 persen rampung. Dari mulai sertifikat, fasilitas, hingga bangunan rumah belum terbangun sempurna namun sudah mulai tampak tertata rapi.

“Kurang lebih hasilnya akan seperti ini (lebih tertata rapi),” katanya.

2 dari 3 halaman

Kampung Sumber Jaya

Kampung Sumber Jaya, Bengkulu, dibangun di lahan seluas 12 hektare menampung 800 kepala keluarga (KK). Anggaran digelontorkan melalui Kementerian PUPR senilai Rp50,7 miliar dengan kontraktor PT Tirta Restu Ayunda.

Saat meninjau kampung tersebut, Presiden Jokowi didampingi Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti. Menteri PUPR Basuki Hadimuljono. Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah. dan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko.

Reporter : Anggun P. Situmorang

Sumber: Merdeka.com

3 dari 3 halaman

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Quick Count Pilpres 2014 Diungkit, Husin Yazid Serang Balik Hamdi Muluk

Jakarta – Anggota Dewan Etik Perhimpunan Survei Opini Publik Indonesia (Persepi) Hamdi Muluk menyebut Indomatrik cuma ganti nama dari Puskaptis. Direktur Riset Indomatrik, Husin Yazid, menyerang balik Hamdi.

Yazid menyebut Hamdi tidak independen dan melibatkan lembaga survei yang ada di bawah naungan Persepi untuk mendukung Basuki Tjahaja Purnama (BTP) alias Ahok di Pilgub DKI 2017. Ini lantaran Hamdi mengungkit soal Puskaptis yang dikeluarkan dari Persepi karena dituding manipulatif karena quick count di Pilpres 2017 berbeda dari lembaga survei lainnya dengan memenangkan Prabowo-Hatta Rajasa.

“Justru Pak Hamdi Muluk yang ganti nama dari ketua jadi anggota. Karena sebagai ketua dewan etik dia tidak independen. Keberpihakan kepada calon-calon. Dan bahkan disinyalir menyuruh beberapa anggotanya di Persepi untuk mendukung calon tertentu. Contoh di Pilgub DKI 2017, di Ahoker,” tutur Yazid saat dihubungi, Sabtu (16/2/2019).


Dia mengatakan hanya berasumsi. Setelah mendukung Ahok di Pilgub DKI 2017, Yazid menduga Hamdi bersama beberapa lembaga survei di bawah Persepi kini mendukung capres petahana Joko Widodo (Jokowi)-Ma’ruf Amin.

“Saya berasumsi. Dulu dia Ahoker benar. Sekarang dia disinyalir. Karena dia membawahi beberapa lembaga survei yang dulu ke Ahok ini. Sekarang kan ke Jokowi, 01,” ucap Yazid.

Dia juga menyebut Hamdi tak punya pengalaman. Alasan-alasan ini pula yang disebut Yazid Puskaptis tak bersedia untuk diaudit pada 2014 lalu.

“Kedua, Saya pertanyakan integritas, kredibilitas, plus kompetensi dari Prof Hamdi Muluk karena dia belum punya pengalaman dalam survei bupati, wali kota, dan gubernur.Sementara saya, dari 2014 sudah lakukan 350-an untuk bupati-wali kota. Plus 34 provinsi. Dan presiden 2004-2009. Artinya dia tak punya kompetensi. Untuk apa saya diperiksa orang tak berpengalaman,” kata Yazid.

Sebelumnya diberitakan, Indomatrik mengeluarkan survei terkait Pilpres 2019. Hasilnya, elektabilitas Prabowo-Sandiaga semakin mendekati Jokowi-Ma’ruf Amin.

Anggota Dewan Etik Persepi, Hamdi Muluk, mengatakan Indomatrik tidak terdaftar di Persepi. Hamdi kemudian mengungkit soal hasil quick count Pilpres 2014 dari Puskaptis yang berbeda dengan perhitungan real count KPU.

Quick count Puskaptis, menyatakan elektabilitas Prabowo-Hatta Radjasa unggul dari Jokowi-Jusuf Kalla. Padahal kebanyakan lembaga survei mengumumkan kemenangan Jokowi-JK.

Hamdi kemudian mengungkit Puskaptis yang tak mau diaudit terkait quick count tersebut. Hamdi kemudian meminta masyarakat skeptis dengan melihat rekam jejak penyelenggara riset.

“Publik harusnya tidak melupakan rekam jejak Yazid dalam kasus kesalahan quick count di 2014. (Indomatrik) itu ganti nama saja (dari Puskaptis),” tandas Hamdi ketika dikonfirmasi detikcom, Sabtu (16/2/2019).

Puskaptis merupakan satu dari 4 lembaga survei yang dipermasalahkan saat Pilpres 2014 karena diduga memanipulasi hasil quick count. Pukaptis dan tiga lembaga riset lainnya, yakni Lembaga Survei Nasional (LSN), Indonesia Research Center (IRC), dan Jaringan Suara Indonesia (JSI), memenangkan pasangan Prabowo-Hatta Rajasa. Padahal lembaga survei lainnya merilis hasil Jokowi-Jusuf Kalla yang menang, dengan selisih angka tidak jauh dari real count KPU.

Hasil prediksi 4 lembaga itu sangat melenceng jauh dari real count KPU di mana pasangan Jokowi-JK mendapat perolehan 53,15% sementara Prabowo-Hatta 46,65%. Dari 4 lembaga survei yang diduga melakukan manipulatif, Puskaptis dan IRC yang prediksinya paling melenceng.

Puskaptis memiliki perbedaan angka sebesar 5,20%, sementara IRC selisihnya 4,26%. Padahal mereka sama-sama mematok margin error +-1%. Artinya, dalam prediksi mereka, kemungkinan perbedaan data dengan real count tidak akan lebih dari 1 persen. Namun kenyataannya sangat jauh.
(jbr/elz)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Bantah Sewa Indomatrik, BPN Prabowo Singgung Hasil Pilgub DKI

Jakarta – Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno membantah menyewa lembaga survei Indomatrik untuk menguntungkan pihaknya. Juru bicara BPN Prabowo-Sandiaga juga tak mempersoalkan pimpinan Indomatrik, Husin Yazid yang pernah bermasalah di Pilpres 2014 bersama lembaga survei Pusat Studi Kebijakan dan Pembangunan Strategis (Puskaptis).

“Saya ingin tegaskan Indomatrik tidak ada hubungan sama sekali dengan BPN Prabowo-Sandi. Karena kami tidak menyewa jasa konsultan atau lembaga survei dari eksternal karena kami menggunakan dari Internal,” kata Andre Rosiade kepada wartawan, Sabtu (16/2/2019).

Indomatrik sendiri diketahui tak masuk dalam Perhimpunan Survei Opini Publik Indonesia (Persepi). Pihak Persepi menyoroti soal Direktur Riset Indomatrik, Husin Yazid yang pernah bermasalah di Pilpres 2014. Saat itu Yazid merupakan Direktur Eksekutif Puskaptis, lembaga survei yang dituding manipulatif karena hasil quick countnya memenangkan Prabowo-Hatta Rajasa, meleset dari real count KPU yang memenangkan Jokowi-Jusuf Kalla.


Akibatnya, Puskaptis dikeluarkan dari keanggotaan Persepi. Puskaptis juga dilaporkan ke pihak kepolisian. Kini nama Yazid kembali diperbincangkan sebab hasil survei Indomatrik juga berbeda dengan banyak lembaga survei lainnya. Jelang Pilpres 2019, Indomatrik menyebut elektabilitas Jokowi-Ma’ruf Amin hanya terpaut tipis dari Prabowo-Sandiaga Uno, tak sampai 4%.

BPN Prabowo-Sandiaga Uno tak mempermasalahkan track record Yazid di Pilpres 2014. Andre Rosiade mengungkit soal Indomatrik yang hasil surveinya di Pilgub DKI 2017 sesuai, Anies Baswedan-Sandiaga mengalahkan Basuki T Purnama (Ahok)-Djarot Saiful Hidayat.

“Mengenai hasil survei yang meleset di Pilpres 2014, kita juga tahu lembaga-lembaga survei yang sekarang menyatakan Pak Jokowi unggul 20% adalah lembaga-lembaga survei yang menyatakan Ahok juga unggul di 2017,” tuturnya.

Andre pun menyebut lembaga-lembaga survei yang hasilnya menunjukkan keunggulan Jokowi sebagai partisan.

“Ternyata mereka semua juga meleset. Sedangkan Indomatrik waktu Pilkada 2017 prediksinya tepat bahwa Anies dan Sandi akan menang, termasuk hasil quick count nya di Pilkada DKI Indomatrik juga tepat. Ini menunjukkan bahwa lembaga-lembaga survei pendukung Jokowi juga pernah salah,” sebut Andre.

Bantah Sewa Indomatrik, BPN Prabowo Singgung Hasil Pilgub DKIFoto: Husin Yazid. (Dok detikcom).

Meski mengaku tak membela Indomatrik, ia kembali mengungkit soal hasil lembaga survei itu yang bisa sesuai dengan real count KPU di Pilgub DKI. Andre juga menyebut salah satu tokoh riset pemilu yang berpindah dari satu lembaga ke lembaga survei lainnya.

“Dan yang publik harus ketahui bahwa lembaga survei yang menyatakan Jokowi menang ini sama dengan lembaga-lembaga survei yang menyatakan Ahok menang,” ujar politikus Gerindra itu.

“Saya tidak ingin membela Indomatrik tapi saya ingin kita objektif saja. Bahwa lembaga-lembaga survei yang menyatakan Pak Jokowi unggul 20% ini adalah lembaga2-lembaga yang sama menyatakan Ahok unggul 20% juga dan faktanya Ahok kalah dan yang benar ini adalah Indomatrik. Saya rasa enggak ada masalah ya. Dulu juga Saiful Mujani ada di LSI sekarang ada SMRC, kan enggak ada masalah,” tambah Andre.

Yazid juga sudah membantah Indomatrik berafiliasi dengan Prabowo-Sandiaga. Senada dengan Andre, Yazid juga menyinggung hasil Pilgub DKI Jakarta 2017.

“Ada 7-9 lembaga survei yang menjadi konsultannya Ahok terdiri dari Lembaga Survei Indonesia, Indikator, Indo Barometer, Charta Politika, SMRC, Vox Populi, dan lainnya yang mengatakan 6 bulan sebelum pilkada sampai H-1 sebelum pencoblosan mengatakan Ahok menang. Dan LSI Denny JA mengatakan Agus menang. Dan tidak terbukti. Apakah ini abal-abal? Apakah ini bisa dipercaya oleh masyarakat?” ungkap Yazid, Sabtu (16/2).

TKN Jokowi-Ma’ruf meragukan kredibilitas hasil suevi ini. Jubir TKN Jokowi-Ma’ruf, Ace Hasan Syadzily menuding Puskaptis dan Indomatrik sama-sama bersamalah.

“Antara Puskaptis dan Indomatrik sama saja. Kedua-duanya memiliki rekam jejak bermasalah. Lembaga survei ini seperti ini dapat membodohi rakyat dengan tujuan penggiringan opini dengan motif bisnis. Publik perlu kritis terhadap hasil survei dari lembaga survei yang partisan. Lihat dulu track record lembaga survei tersebut. Sandingkan dengan hasil lembaga survei yang lain. Kalau hasil surveinya nyeleneh sendiri patut diduga lembaga survei tersebut sedang membangun framing politik,” urai Ace.

Ikuti perkembangan Pemilu 2019 hanya di sini.
(elz/fdn)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Pihak OSO Yakin Polisi Segera Tuntaskan Laporan Terhadap KPU

Jakarta – Pengacara Ketum Hanura Oesman Sapta Odang (OSO) Dodi Abdul Kadir meyakini Polda Metro Jaya segera menuntaskan laporan pihaknya terhadap pihak KPU. Menurutnya, ada kewajiban penyidik menyelesaikan suatu kasus dengan segera.

“Kalau dari pihak kami, kami yakin Polda akan lakukan sesuai ketentuan prinsip hukum bahwa pelaksanaan hukum harus cepat, sederhana dan segera. Nggak mungkin suatu persoalan diulur-ulur, kami yakin itu, karena ada kewajiban bagi penyidik untuk menyelesaikan proses hukum sesegera mungkin,” kata Dodi saat dihubungi, Sabtu (16/2/2019).

Hal tersebut disampaikan Dodi saat ditanya tentang kelanjutan pemeriksaan terhadap pihak KPU yang disebut Polisi bakal diagendakan seusai Pilpres 2019. Dia mengaku yakin polisi bakal bersikap adil dengan memperhatikan seluruh kepentingan.
“Saya yakin Polda Metro Jaya tentunya akan melakukan proses hukum yang berkeadilan. Tentunya dalam berkeadilan ini memperhatikan juga seluruh kepentingan, baik kepentingan KPU maupun juga kepentingan pelaksanaan Pemilu 2019. Karena pelaksanaan Pemilu 2019 ini memerlukan suatu kepastian hukum, agar hasilnya benar-benar bisa menjamin adanya pemerintahan yang sah ke depan yang tidak ada potensi untuk dipermasalahkan,” tuturnya.

Sebelumnya, pihak OSO melaporkan pihak KPU ke Polda Metro Jaya pada Rabu (16/1) dengan tanda bukti lapor bernomor TBL/334/1/2019/PMJ/Dit.Reskrimum. Pihak terlapor ialah Ketua KPU Arief Budiman beserta komisioner lainnya, yakni Hasyim Asy’ari, Ilham Saputra, dan Pramono Ubaid.

OSO melaporkan KPU dengan tuduhan tidak melaksanakan perintah UU/putusan PTUN dan Bawaslu dengan Pasal 421 KUHP juncto Pasal 216 ayat (1). Polisi pun telah memeriksa Arief Budiman dan Pramono Ubaid Thantowi pada 29 Januari 2019, namun belum ada kelanjutan pemeriksaan saksi lagi setelah itu.

Polisi kemudian menyatakan pemeriksaan pihak KPU diagendakan usai Pilpres 2019. “Setelah Pilpres selesai,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Argo Yuwono kepada wartawan di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Jumat (15/2).
(haf/fdn)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Dituding Berpihak ke Prabowo, Indomatrik: Tak Ada Bukti, Kami Independen

Jakarta – Direktur Riset Indomatrik, Husin Yazid, mengomentari soal pernyataan lembaganya yang tak masuk ke dalam Perhimpunan Survei Opini Publik Indonesia (Persepi). Yazid mengatakan asosiasi lembaga survei tak hanya Persepi.

“Kan disebut tak gabung Persepi. Kan ada 3-4 perkumpulan atau asosiasi lembaga survei. Kan kita mau gabung ke mana saja boleh?” kata Yazid saat dihubungi, Sabtu (16/2/2019).

Lalu Yazid mengungkit soal survei-survei di masa Pilgub DKI pada 2017 lalu. Dia mengatakan saat itu Indomatrik mengeluarkan hasil survei yang hasilnya dinyatakan Pilgub DKI akan berlangsung dua putaran dan Anies Baswedan akan menang.
Dia mengatakan hasil survei Indomatrik ini berbeda dengan survei kebanyakan. Dia bertanya balik soal kredibilitas lembaga-lembaga survei tersebut.
“Ada 7-9 lembaga survei yang menjadi konsultannya Ahok terdiri dari Lembaga Survei Indonesia, Indikator, Indo Barometer, Charta Politika, SMRC, Vox Populi, dan lainnya yang mengatakan 6 bulan sebelum pilkada sampai H-1 sebelum pencoblosan mengatakan Ahok menang. Dan LSI Denny JA mengatakan Agus menang. Dan tidak terbukti. Apakah ini abal-abal? Apakah ini bisa dipercaya oleh masyarakat?” kata dia.

Yazid berasumsi 7-9 lembaga tersebut kini memihak ke Jokowi. Yazid juga menduga Hamdi Muluk tidak independen.

“Dan 7-9 lembaga survei pro-Ahok, sekarang disinyalir ke Jokowi. Hamdi Muluk yang jadi dewan etik juga disinyalir ke 01. Saya juga pertanyakan Prof Hamdi Muluk, kok dari Ahoker, itu keberpihakan? Apakah itu benar sebagai dewan etik?” ucap dia.

Yazid juga menanggapi soal pernyataan dari Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf yang menduga lembaganya berpihak pada pasangan Prabowo-Sandiaga Uno. Dia mengatakan siap menjelaskan metodologi survei.

“Tidak ada bukti (berpihak ke Prabowo-Sandiaga). Saya benar-benar independen. Saya beri pembelajaran kepada masyarakat ini fenomena 5 tahunan. Saya mempunyai rasa bertanggung jawab. Rasa panggilan saya tentang ilmu metodologi survei. Dan masalah duit, itu duit kami sendiri. Kami siap, kami jelaskan semua metodologi,” ujar Yazid.

Sebelumnya diberitakan, Persepi menyatakan lembaga survei Indomatrik tak berada di bawah naungannya. Persepi juga menyoroti sosok Direktur Riset Indomatrik, Husin Yazid.

“Tidak, tidak terdaftar. Itu yang punyanya si Yazid yang dikeluarkan dari Persepi tahun 2014,” kata anggota Dewan Etik Persepi, Hamdi Muluk, ketika dikonfirmasi detikcom, Sabtu (16/2/2019).

Wakil Ketua TKN Jokowi-Ma’ruf Amin, Abdul Kadir Karding, meragukan hasil survei Indomatrik yang menunjukkan elektabilitas Prabowo Subianto semakin mendekati capres petahana. Karding mengaku baru mengetahui ada lembaga survei bernama Indomatrik.

Begitu juga Sekjen NasDem, Johnny G Plate, yang menertawai hasil survei Indomatrik karena berbeda dengan lembaga survei lainnya. Johnny menganggap hasil survei itu hanya untuk menyenangkan kubu Prabowo-Sandiaga.

Simak Juga ‘Survei Indomatrik: Elektabilitas Prabowo Mulai Kejar Jokowi’:

[Gambas:Video 20detik]

Ikuti perkembangan Pemilu 2019 hanya di sini.
(jbr/elz)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Program Tol Laut Jokowi Dikritik: Ditinggalkan Setelah Dilahirkan

Jakarta – Program tol laut yang digagas Presiden Joko Widodo (Jokowi) dikritik. Kritik berasal dari Direktur Eksekutif Nasional Maritime Institute (Namarine) Iswanto Rusdi yang menyebut program tersebut ditinggalkan setelah dibuat.

“Pak Jokowi punya program tol laut tapi yang sering dia resmikan tol darat. Jadi paradoks ini diserahkan kepada Menhub (Menteri Perhubungan). Ini ditinggalkan setelah dilahirkan,” kata dia dalam acara Polemik Trijaya di D’consulate, Thamrin, Jakarta, Sabtu (16/2/2019).

Ia menjelaskan, program tol laut juga memakan biaya yang besar karena pemerintah harus mensubsidi hingga Rp 300 miliar per tahun. Selain itu, pemerintah juga membangun kapal baru dengan biaya Rp 100 miliar.

Padahal, bila dibandingkan dengan kondisi di lapangan program tersebut belum efektif menurunkan harga komoditas. Ia memberi contoh pengiriman barang dari Surabaya ke Sorong.
Untuk mencapai pedalaman Sorong diperlukan lagi pesawat guna mengirim barang. Alhasil, tujuan menurunkan harga tidak akan berhasil.

“Subsidi sebesar itu hasilnya bisa diperdebatkan soalnya disebut bisa memurahkan. Biaya Surabaya ke Sorong itu kan pedalaman, pakai pesawat jadi nggak mudah kan,” papar dia.

Sebagai informasi, program tol laut digagas Jokowi sejak tahun 2015. Program tersebut bertujuan untuk menurunkan harga pangan yang mahal di luar pulau Jawa.

(fdl/fdl)

Lembaga Survei Indomatrik Tak Terdaftar di Persepi

Jakarta

Perhimpunan Survei Opini Publik Indonesia (Persepi) menyatakan lembaga survei Indomatrik tak berada di bawah naungannya. Persepi juga menyoroti sosok Direktur Riset Indomatrik, Husin Yazid.
“Tidak, tidak terdaftar. Itu yang punyanya si Yazid yang dikeluarkan dari Persepi tahun 2014,” kata anggota Dewan Etik Persepi, Hamdi Muluk, ketika dikonfirmasi detikcom, Sabtu (16/2/2019).

Untuk diketahui Yazid pernah menjadi ketua lembaga survei bernama Pusat Kajian Kebijakan dan Pembangunan Strategis (Puskaptis), yang dijatuhi sanksi berupa pencopotan status keanggotaan oleh Persepi pada 2014.

Pada saat itu, Puskaptis menyebut Prabowo Subianto-Hatta Radjasa unggul perolehan suara dari Joko Widodo-Jusuf Kalla berdasarkan hasil quick count, padahal kebanyakan lembaga survei mengumumkan kemenangan Jokowi-JK.

“Husin Yazid dengan Puskaptis di 2014, dia kan tidak mau diaudit, diundang (untuk presentasi proses riset) juga tidak mau datang. Terus terbukti melakukan pelanggaran, kami keluarkan,” ujar Hamdi.
Kembali ke Indomatrik, mereka baru saja merilis hasil survei elektabilitas capres-cawapres hingga akhir Januari 2019. Hasilnya, elektabilitas capres Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno sebesar 44,04% dan Jokowi-Ma’ruf Amin, yang meraih 47,97% atau selisih angka elektabilitas antar kedua paslon hanya terpaut tipis.
Menanggapi hasil survei Indomatrik tersebut, Hamdi mengimbau agar masyarakat skeptis dengan melihat rekam jejak penyelenggara riset. “Publik harusnya tidak melupakan rekam jejak Yazid dalam kasus kesalahan quick count di 2014. (Indomatrik) itu ganti nama saja (dari Puskaptis),” tandas Hamdi.

Saksikan juga video ‘Survei Indomatrik: Elektabilitas Prabowo Mulai Kejar Jokowi’:

[Gambas:Video 20detik]

(aud/knv) <!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Geliat Prostitusi Legendaris Karpet Hijau di Jember

Liputan6.com, Jember – Berawal dari informasi dari grup WhatsApp Lajnah Pembinaan Akhlaq Islami (LPAI) Jember Jawa Timur yang berisi para ulama, kiai, umara, Polres Jember menggerebek lokasi prostitusi. Tempat tersebut, ternyata warung kecil yang berada di Jalan Brigjen Katamso, Kelurahan Wirolegi, Kecamatan Sumber Sari, Kabupaten Jember.

Dalam penggerebekan itu, polisi mengamankan enam orang, terdiri dari dua muncikari dan empat PSK, satu di antaranya ditangkap saat sedang melayani lelaki hidung belang di warung, yang hanya dibatasi sekat anyaman bambu.

Dari hasil penyidikan, kedua orang yang diduga sebagai muncikari, yaitu DM (32) pemilik warung, asal Jalan Sumatera Sumbersari dan M (48) pemilik warung, warga Jalan Moh Yasin Wirolegi, langsung ditetapkan sebagai tersangka. Sedangkan, empat PSK lainnya, dijadikan sebagai saksi.

“Setelah mendapatkan informasi tersebut, kami langsung menerjunkan aggota ke TKP, dan langsung melakukan razia. namun saat itu (Selasa malam, 12 Februari 2019) tidak menemukan barang bukti dan tidak ditemukan unsur pidananya,” tutur Kapolres Jember AKBP Kusworo Wibowo, Jumat (15/2/2019).

“Selanjutnya kita terus melakukan penyelidikan dan dalam hitungan satu kali dua puluh empat jam, kita berhasil membongkar kegiatan prostitusi di dua warung tersebut,” dia menambahkan.

Menurut Kusworo, empat PSK yang diamankan dari warung itu usianya antara 27-37 tahun. Mereka memasang tarif antara Rp 85 ribu hingga Rp 120 ribu. Hasilnya akan dibagi dengan pemilik warung.

“Atas perbuatan tersebut, maka pemilik warung langsung ditetapkan sebagai tersangka, dijerat dengan pasal 296 KUHP, junto 506, karena menyediakan tempat yang mempermudah perbuatan cabul dan mendapatkan keuntungan postitusi dari tindak pidana pelacuran yang dianggap sebagai mucikari, maka diancaman kurungan 1 tahun 4 bulan,” ucap Kusworo.

Sementara itu, ustaz Abu Bakar memberikan apresiasi kepada Polres Jember, khususnya kepada Kapolres Jember, karena telah menangani keresahan masyarakat dengan cepat, sehingga pelakunya tertangkap.

“Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Kapolres beserta jajarannya yang telah berhasil membongkar praktik prostitusi dalam hitungan satu kali dua puluh empat jam,” tuturnya.

Dia juga menjelaskan, praktik prostitusi tersebut sudah ada sejak lama sekitar tahun 1985. “Sudah sering dirazia polisi atau satpol PP, namun beberapa hari lagi muncul kembali,” ujar Abu Bakar.

2 dari 2 halaman

Sewa PSK dengan Tarif Rp500

Praktik prostitusi tertua di tempat tersebut, lanjut Abu Bakar, dikenal dengan nama Karpet Hijau, karena prostitusi dilakukan di rerumputan, pematang sawah, atau semak-semak pinggir aliran irigasi. Tak jarang para petani, yang sedang mengairi sawah menjumpai anak muda dan orangtua, melampiaskan nafsunya di pinggir sungai.

Hal senada disampaikan Saleh (65) warga sekitar TKP. Dia menjelaskan tempat tersebut, sudah sangat terkenal dan sudah ada sejak 1985. Pelanggannya datang dari berbagai kalangan mulai dari kalangan muda seusia SMP hingga para sopir truk. Apalagi prostitusi yang dilakukan di alam terbuka ini dikenal sangat murah.

“Dulu di tahun 1985 tarifnya berkisar 500 rupiah hingga 1.000 rupiah, sudah bisa tidur dengan PSK di alam terbuka. Bahkan, sekarang PSK di alam terbuka ini, masih berkisar Rp25 ribu hingga Rp30 ribu,” ucap Saleh.

Prostitusi Karpet Hijau ini, biasanya buka pada malam hari saja, setelah Magrib. Kalau malam Minggu, biasanya ramai cangkruan terutama kalangan anak muda, seusia SMP dan SMA.

Tempat prostitusinya di selatan jalan, perbatasan Kecamatan Pakusari dan Kecamatan Sumbersari. Jika sudah terjadi transaksi, maka si PSK langsung berangkat ke selatan jalan, sambil membawa koran atau plastik, sebagai alas tidur.

Saleh juga menjelaskan, dulu tempat tersebut, juga dikenal dengan prostitusi Dolog, karena dekat dengan gudang dolog, yang terlihat sepi dan menyeramkan. Namun seiring dengan terkenalnya tempat prostitusi murah ini, mulai banyak pelaku usaha warung berdatangan.

Saat ini, tempat tersebut sudah ramai dan terang-benderang. Situasi ini, ternyata dijadikan peluang bagi pemilik warung untuk membuka praktik esek-esek di warungnya. Mereka menyediakan tempat persis di belakang warung.

“Kalau yang sudah diwarung tarifnya lebih mahal, antara 80 ribu hingga 120 ribu rupiah,” katanya.

Kadang di tempat tersebut, hanya dijadikan tempat mangkal saja. Jika sudah terjadi kesepakatan, mereka kemudian dibawa ke hotel. Sedangkan, salah satu tersangka, M, saat diinterogasi mengaku baru dua tahun membuka praktik prostitusi tersebut. Ia mengaku akan bertobat dan berhenti menjadi muncikari.

“Saya akan membongkar sendiri, tempat tersebut,” ujar M saat diinterogasi Kapolres Jember, AKBP Kusworo Wibowo.


Simak video pilihan berikut ini:

Meski Kalah dari Borneo FC, Permainan PSS Dinilai Memuaskan

SamarindaPSS Sleman takluk dari Borneo FC dalam pertandingan leg I babak 16 besar Piala Indonesia. Meski begitu, permainan Super Elang Jawa dinilai memuaskan.

Dalam pertandingan di Stadion Segiri, Samarinda, Kamis (15/2/2019), PSS kalah 0-1. Lerby Eliandri yang menjadi penyebab kekalahan tim asuhan Seto Nurdiantoro itu.

Seto menilai bahwa PSS sudah menunjukkan perbaikan penampilan kendati hasilnya tak sesuai harapan.

“Melihat pertandingan tim ini memiliki kemajuan dari cara bermain, dan ini bisa dilihat anak-anak bermain lebih baik kali ini dibanding ketika bermain melawan Barito Putera,” kata Seto selepas laga.

Seto mengungkapkan jeda selama lima hari akan dipakai untuk mematangkan strategi menatap leg berikutnya yang akan berlangsung di stadion Maguwoharjo, pada 20 Februari.

“Kami akan evaluasi semuanya kami akan memperhatikan cara kami bermain malam ini dan kami evaluasi jelang pertandingan di Sleman Rabu mendatang,” kata Seto.

“Strategi kita lihat hasil latihan beberapa hari kedepan, masih ada waktu untuk mempersiapkan tim agar bisa lebih bail lagi,” dia menambahkan.

(cas/cas)