Wagub Harap Tol Padangpariaman-Pekanbaru Tidak Gusur Lahan Warga

Padang – Wagub Sumatera Barat Nasrul Abit berharap pembangunan jalan tol Padangpariaman-Pekanbaru tahap II tetap berlanjut. Dia juga ingin pembangunan tol ini tak menggusur warga.

“Trase yang ditetapkan saat ini mungkin sudah tepat secara teknis, tetapi ada 246 kepala keluarga yang bermukim di situ dan akan terimbas. Ini juga harus jadi pertimbangan,” kata Wakil Gubernur Sumatera Barat Nasrul Abit di Padang, yang dilansir Antara, Jumat (26/4/2019)..

Nasrul menyebut pembangunan tol di provinsi itu adalah upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Karena itu dalam prosesnya juga harus mempertimbangkan kepentingan rakyat.

“Kita usulkan agar trase tol itu digeser sedikit jangan kena pemukiman,” ujarnya.

Menurutnya, masyarakat di Padangpariaman mendukung penuh pembangunan tol. Tetapi trasenya jangan melewati pemukiman warga dan lahan produktif yang sebagian besar adalah persawahan dan menjadi tulang punggung pendapatan mereka.

Ia berharap usulan untuk menggeser trase itu bisa diterima sehingga proses ganti kerugian bisa dilaksanakan secepatnya dan pekerjaan pembangunan tol penghubung Sumbar-Riau itu bisa dilanjutkan.

Saat ini proses pengerjaan oleh PT Hutama Karya masih belum bisa dilaksanakan secara maksimal karena belum tuntasnya persoalan pembebasan lahan baik tahap I pada kilometer 0-4,2 maupun tahap II kilometer 4,2-30.

Lahan yang telah berhasil dibebaskan letaknya terpisah-pisah sehingga kontraktor pelaksana tidak bisa bekerja.

Tol Padangpariaman-Pekanbaru merupakan sirip dari tol TransSumatera yang bertujuan untuk mempercepat dan memperlancar akses antara Sumbar dan Riau. Ground breaking proyek strategis nasional itu dilakukan oleh Presiden Joko Widodo pada 13 Februari 2018.

(rvk/asp)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Pertemuan di Rumah JK, Ormas Islam Harap Jokowi dan Prabowo Segera Bertemu

Liputan6.com, Jakarta – Wakil Presiden Jusuf Kalla atau JK menggelar pertemuan dengan sejumlah tokoh umat Islam di kediamannya, Jalan Diponegoro, Jakarta, Senin malam (22/4/2019). Pertemuan yang berlangsung selama hampir lebih dari 2 jam tersebut berlangsung secara tertutup di ruang tamu kediaman JK.

Usai acara, JK menyampaikan, pertemuan kali ini merupakan bagian dari silaturahmi antar-organisasi masyarakat (Ormas) Islam setelah pencoblosan Pemilu 2019. Dalam pertemuan itu, sejumlah tokoh pun sepakat untuk menyelesaikan persoalan pemilu dengan baik.

“Baru saja kita melalukan pertemuan panjang membicarakan pertama, jangka pendek, bicarakan penyelesaian pemilu harus diselesaikan dengan baik dan jujur agar masyarakat tenang. Semua masalah harus kembali ke hukum apapun masalahnya bisa diselesaikan Bawaslu dan MK jangan sampai ada berbuat sendiri,” kata JK.

JK pun meminta agar seluruh masyarakat dapat secara bijak menyikapi hasil dari pemilihan umum tersebut, baik presiden maupun legislatif. “Semoga masyarakat tertib dengan sabar menunggu hasil keputusan KPU,” imbuhnya.

Di samping itu, kata JK, seluruh ormas juga berharap agar pertemuan Joko Widodo atau Jokowi dengan Prabowo dapat segera berlangsung. Sebab, dengan pertemuan itu diyakini akan meredam situasi yang saat ini memanas.

“Diharapkan tadi makin cepat makin baik apabila Pak Jokowi bertemu dengan Pak Prabowo. Penting bahwa kalau di atas sudah bersatu, di bawah juga pasti bersatu,” pungkas JK.

Dorong Rekonsiliasi, Ormas Islam Harap Jokowi dan Prabowo Segera Bertemu

JakartaSejumlah pimpinan ormas Islam dan tokoh Islam berharap capres Joko Widodo (Jokowi) dan capres Prabowo Subianto segera bertemu untuk rekonsiliasi pasca-Pilpres 2019. Semakin cepat pertemuan dilakukan akan semakin baik.

“Diharapkan tadi makin cepat makin baik apabila Pak Jokowi dapat bertemu dengan Pak Prabowo. Itu kita semua mendukung apabila ada rekonsiliasi seperti itu,” ujar Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) setelah menerima sejumlah pimpinan ormas Islam dan tokoh Islam di kediamannya, Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Senin (22/4/2019).

JK melanjutkan, pertemuan antara Jokowi dan Prabowo sangat penting untuk mendamaikan kembali masyarakat yang sempat terbelah di Pilpres 2019.

“Pentingnya bahwa kalau di atas sudah bersatu, di bawah juga akan ikut bersatu,” kata JK.

Pertemuan JK dengan pimpinan ormas Islam dan tokoh Islam tersebut membahas dua hal terkait pemilu dan Islam Indonesia agar tetap menjadi Islam yang jalan tengah.

“Membicarakan dua hal. Pertama, jangka pendek membicarakan bagaimana penyelesaian pemilu ini harus diselesaikan dengan baik dengan jujur dan agar masyarakat tenang dan kembali,” jelas JK.

“Kedua, kita sepakat menjalankan organisasi dengan pikiran jangka panjang bagaimana Islam di Indonesia tetap moderat, wasathiyah, dan melaksanakan amal ibadah yang baik, apalagi ini menjelang bulan Ramadan,” lanjutnya.

Sejumlah pimpinan ormas Islam dan tokoh Islam yang hadir antara lain Ketum Muhammadiyah Dr Haedar Nashir, Ketum PBNU KH Said Aqil Siroj, KH Salahuddin Wahid, Hamdan Zoelfa, Mahfud Md, imam besar Masjid Istiqlal KH Nazaruddin Umar, hingga KH Anwar Abbas.

Ada juga Din Syamsuddin, Waketum MUI Zainut Tauhid, Sekjen PBNU Helmy Faishal, Abdul Mu’ti, Ustadz Nashirul Haq, KH Yusnar Yusuf, Yeye Zainuddin, Wakil Ketua Umum DMI yang juga Men-PAN RB Syafruddin, Jimly Asshiddiqie, dan Komaruddin Hidayat.
(nvl/knv)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Menteri PPN Harap Angka Kemiskinan di Posisi 9 Persen Tahun Ini

Liputan6.com, Jakarta Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro, menargetkan jumlah angka kemiskinan di tahun ini dapat kembali ditekan. Dari yang sebelumnya berada di posisi 9,66 persen pada September 2018 menjadi posisi 9 persen di 2019.

“Kalau kemiskinan tahun ini kita harapkan menuju 9 persen, tahun depan di bawah 9 persen kita harapkan,” jelas dia di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (22/4/2019).

Untuk mencapai target tersebut, pemerintah tengah melakukan berbagai upaya ke depan. Termasuk dengan mendorong dan meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) melalui pendidikan vokasi.

“Salah satunya pendidikan kita masih serius genjot yang vokasi, vokasi itu mau dibuat lebih besar dan prospek tidak hanya pendidikannya tapi juga pelatihannya,” jelas dia.

Seperti diketahui, berdasarkan catatan Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), angka kemiskinan Indonesia cenderung dapat ditekan.

Pada Maret 2011, jumlah penduduk miskin mencapai 30,12 juta jiwa atau sebesar 12,49 persen. Pada September 2011, jumlah penduduk miskin kembali turun menjadi 30,01 juta atau sebesar 12,36 persen.

Selanjutya pada Maret 2012, jumlah penduduk miskin mencapai 29,25 juta atau sebesar 11,96 persen dan September 2012, jumlah penduduk miskin mencapai 28,71 juta atau 11,66 persen.

Jumlah penduduk miskin juga berkurang menjadi 28,17 juta pada Maret 2013 atau sebesar 11,36 persen. Selanjutnya berkurang menjadi 28,61 juta atau 11,46 persen pada September 2013.

Pada Maret 2014, jumlah penduduk miskin susut menjadi 28,28 juta atau 11,25 persen. Selain itu, tren penurunan itu berlanjut pada September 2014 menjadi 27,73 juta atau 10,96 persen.

Berlanjut pada Maret 2015, jumlah penduduk miskin merosot menjadi 28,59 juta atau sebesar 11,22 persen. Hal itu berlanjut pada September 2015 menjadi 28,51 juta atau 11,13 persen.

Kemudian, jumlah penduduk miskin kembali merosot menjadi 28,01 juta atau sebesar 10,86 persen pada Maret 2016. Pada September 2016, jumlah penduduk miskin turun menjadi 27,76 juta atau sebesar 10,70 persen.

Pada Maret 2017, penduduk miskin merosot menjadi 27,77 juta atau sebesar 10,64 persen. September 2017, jumlah penduduk orang miskin menjadi 26,58 juta atau 10,12 persen.

Pada Maret 2018, jumlah penduduk orang miskin menjadi 25,95 juta atau sebesar 9,82 persen. Untuk pertama kali angka penduduk miskin dilihat dari persentase hanya satu digit. Hal itu pun berlanjut pada September 2018, tingkat kemiskinan turun menjadi 25,67 juta atau 9,66 persen pada September 2018.

Reporter: Dwi Aditya Putra

Sumber: Merdeka.com

Edy Rahmayadi Harap Sumut Jadi Contoh Pemilu Damai dan Aman

Liputan6.com, Medan- Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi, menggunakan hak suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 046, Jalan Bhakti, Kelurahan Pangkalan Mansyur, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan. Dia Didampingi istrinya, Nawal Lubis, beserta kedua anaknya bernama Andina Rahmayana dan Gilang Prasetya. 

Edy sekeluarga tiba di TPS 046 pukul 08.10 WIB. Mereka langsung menyerahkan formulir C6 kepada panitia Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS), selanjutnya mengantri di kursi tunggu.

Tidak lama berselang, Edy beserta istri dan kedua anaknya mencoblos di bilik suara kemudian memasukan surat suara di kotak suara. Edy dan keluarga lalu melangkah ke meja tinta celup untuk mencelupkan salah satu jari ke dalam botol celup.

Usai mencoblos, Edy mengaku bangga pelaksanaan pemungutan suara hingga saat ini berlangsung aman, tertib, dan lancar. Menurutnya, jika pemilu seperti ini tentunya memberikan kenyamanan dalam Pesta Demokrasi.

“Tadi saya lihat semuanya berlangsung tertib,” ucap orang nomor satu di Sumut itu, Rabu (17/4/2019).

Edy dijadwalkan akan berkeliling ke beberapa daerah di Sumut untuk meninjau langsung proses pemungutan suara. Edy berencana akan ke Kota Binjai, Serdang Bedagai, Deli Serdang, dan daerah lainnya.

Edy Rahmayadi berharap pada Pemilu 2019 ini berjalan lancar, aman, dan damai di wilayah Sumut. Edy juga berharap kepada masyarakat Sumut untuk menjadi tauladan bagi daerah lainnya.

“Jadikanlah Sumut sebagai contoh. Kita berdemokrasi memilih pemimpin yang amanah. Pemilu di Sumut aman dan damai selagi tidak ada provokator,” tegasnya.

Untuk diketahui, di TPS 046 kelurahan Mansyur, Kecamatan Medan Johor, total jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) ada 170 orang, masing-masing 80 laki-laki dan 92 wanita. Satu diantaranya adalah tuna daksa.

Tim Jokowi Harap Pencoblosan Berjalan Profesional Tanpa Intimidasi

Jakarta – Tim Joko Widodo (Jokowi) dan Ma’ruf Amin berharap proses pencoblosan hingga penghitungan suara berjalan lancar. Tim Jokowi mengimbau semua pihak tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan peraturan.

“Kita berharap pada saat pemilihan berjalan dengan baik profesional, transparan, tidak ada intimidasi di lapangan. Kita lihat bahwa peraturannya hak pilih harus dihormati,” kata anggota tim Jokowi, Erick Thohir di Posko Cemara, Jakarta Pusat, Selasa (16/4/2019).

Erick mengatakan para pemilih harus diberi waktu hingga pukul 13.00 WIB untuk mendaftar. Namun, untuk pencoblosan, menurut Erick, harus diselesaikan sampai tidak ada lagi pemilih mengantre.

“Itu ada UU dan hukuman. Apa yang terjadi di luar negeri jangan sampai terjadi di dalam negeri,” ungkap dia.

Erick kemudian menyinggung soal beberapa penangkapan terkait kasus politik uang. Menurutnya, politik uang merupakan kejahatan demokrasi.

“Kita apresiasi kinerja KPU, Bawaslu, aparat keamanan dalam hal menjaga pemilu ini dengan baik. Penting sekali, apa lagi kita jadi contoh untuk beberapa negara di dunia tentang negara demokrasi,” katanya.

Sementara itu, anggota tim Jokowi lainnya, Ace Hasan Syadzily berpesan kepada para relawan pendukung Jokowi-Ma’ruf untuk segera melaporkan bila melihat intimidasi atau kecurangan. Ia meminta para relawan untuk memfoto atau merekam kejadian tersebut.

“Kita imbau kepada seluruh rakyat Indonesia lebih khusus kepada para pendukung 01 jika memang menemukan adanya kecurangan maka pertama dan kami minta mereka untuk memfoto, merekam dalam video dan menyebutkan TPS lokasinya di mana dan nomor berapa,” kata Ace.
(ibh/zak)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

SBY Harap Capres Hindari Politik Identitas, Wiranto: Jokowi Jaga Persatuan

Jakarta – Salah satu isi surat Ketum Partai Demokrat (PD) Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) soal kampanye akbar Prabowo-Sandiaga di Senayan, Monas, adalah soal karakter pemimpin bangsa. SBY berharap capres tidak bermain politik identitas. Menko Polhukam Wiranto, menyebut Presiden Joko Widodo (Jokowi) punya karakter pemimpin untuk semua, sebagaimana karakter ideal yang disebut SBY dalam suratnya.

“Sebagai Presiden, beliau selalu mengajak kita semua untuk mempersatukan negeri ini, memelihara persatuan. Karena persatuan negeri ini merupakan persyaratan mutlak untuk kita bisa membangun,” ucap Wiranto kepada wartawan di hotel JS Luwansa, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta, Senin (8/4/2019).

Menurut Wiranto, Jokowi sering menyerukan soal persatuan. Sehingga, tidak mungkin dia membawa unsur perpecahan.

“Berkali-kali beliau menyampaikan bahwa ayo kita bersatu, bersatu sebagai bangsa. Ini warisan dari para pendahulu kita, ini juga persyaratan negara kita untuk maju,” kata Wiranto.

Jokowi yang menjadi calon presiden, menurut Wiranto, tidak pernah membawa politik identitas yang berpotensi membawa perpecahan.

“Maka tidak mungkin, pada saat kontes ini (Pemilu), beliau mengingkari itu, pada saat ini beliau selalu merangkul semua komponen bangsa untuk tidak menggunakan politik identitas. Kan berbahaya, apakah agama, apakah suku, apakah profesi, semua di mata hukum punya hak yang sama untuk melakukan Pemilu ya,” kata Wiranto.

Surat SBY itu, seperti diberitakan detikcom, Minggu (7/4) kemarin, ditujukan kepada Ketua Wanhor PD Amir Syamsuddin, Waketum PD Syarief Hasan dan Sekjen PD Hinca Panjaitan. Pesan SBY itu tersebar di WhatsApp dan dibenarkan politikus PD Andi Arief.

Salah satu bagian dalam surat SBY menyebut tak hanya Prabowo Subianto, tapi juga Jokowi. SBY tidak ingin pemimpin yang dipilih dalam pilpres merupakan hasil dari politik identitas.

“Pemilihan Presiden yang segera akan dilakukan ini adalah untuk memilih pemimpin bangsa, pemimpin rakyat, pemimpin kita semua. Karenanya, sejak awal ‘set up’-nya harus benar. Mindset kita haruslah tetap ‘Semua Untuk Semua’ , atau ‘All For All’. Calon pemimpin yang cara berpikir dan tekadnya adalah untuk menjadi pemimpin bagi semua, kalau terplih kelak akan menjadi pemimpin yang kokoh dan insyaallah akan berhasil,” tulis SBY.

“Sebaliknya, pemimpin yang mengedepankan identitas atau gemar menghadapkan identitas yang satu dengan yang lain, atau yang menarik garis tebal ‘kawan dan lawan’ untuk rakyatnya sendiri, hampir pasti akan menjadi pemimpin yang rapuh. Bahkan sejak awal sebenarnya dia tidak memenuhi syarat sebagai pemimpin bangsa. Saya sangat yakin, paling tidak berharap, tidak ada pemikiran seperti itu (sekecil apapun) pada diri Pak Jokowi dan Pak Prabowo,” sambungnya.
(aik/dnu)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Dukung Jokowi, Komunitas Olahraga Harap RI Tuan Rumah Olimpiade 2022

Jakarta – Komunitas Olahraga mendukung Jokowi untuk menang di Pilpres 2019 dan melanjutkan masa kepemimpinannya di Indonesia. Kelompok atlet dan mantan atlet ini berharap Jokowi bisa mewujudkan cita-cita Indonesai menjadi tuan rumah Olimpiade 2022.

“Kita semua sepakat Pak Jokowi paling pantas jadi presiden. Kami nggak ingin berandai-andai, Bapak Presiden. Saat ini pekerjaan rumah kita menanti karena ada Olimpiade Tokyo. Kita akan menjemput (menjadi) tuan rumah Olimpaide 2022 di Indonesia,” kata Ketua Dewan Penasihat Komunitas Olahraga Bersatu, Raja Sapta Oktohari, di arena deklarasi, ICE BSD, Tangerang, Banten, Minggu (7/4/2019).

Ini adalah acara deklarasi komunitas olahraga, pemuda, influencer, dan disabilitas untuk pencapresan Jokowi. Raja Sapta Oktohari yang juga Mantan Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) ini menyatakan komunitas olahraga menjunjung tinggi sportivitas, maka mereka tidak percaya hoax dan fitnah.

“Kita hadir di sini membuat keputusan berdasarkan fakta bahwa Jokowi Presiden yang berhasil mengangkat harkat kebangkitan olahraga Indoneisa,” kata dia.

Dia mengaku menjadi saksi sejarah saat dipercaya menjadi Chief de Mission Indonesia ke Olimpiade 2016. Saat itu, dia menyaksikan langsung atlet-atlet bisa meraih emas. Atlet berprestasi juga diberi ganjaran dari pemerintahan Jokowi.

“Bonus terbesar olahraga diberikan Rp 10 miliar untuk peraih emas cabang bulu tangkis. Kita ingat sukses Asian Games, Asian Paragames,” kata dia.

Di acara deklarasi dukunga pencapresan ini, hadir perwakilan Komunitas Olahraga seperti Taufik Hidayat dan Richard Sam Bera. Nama terakhir adalah Ketua Badan Olahraga Profesional Indonesia (BOPI)

Deklarasi dilakukan dengan cara mencoret baju, coretan membentuk tulisan angka 1. “Dengan ini kami mendeklarasikan, kami semua mengajak untuk membuka spidol masing-masing,” kata Richard.
(sam/dnu)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Cegah Uang Mengalir ke Luar Negeri, BI Harap Makin Banyak Game Online Lokal

Sebelumnya, Gubernur Bank Indonesia (BI), Perry Warjiyo mengungkapkan rahasia ketahanan ekonomi Indonesia tetap terjada di tengah gempuran gejolak ekonomi global sepanjang 2018. Seperti diketahui, tahun lalu merupakan waktu yang berat bagi hampir semua negara berkembang atau emerging market di dunia termasuk Indonesia.

“Apa pelajaran yang bisa dipetik dari 2018? Kenapa Indonesia bisa mampu jaga ketahanan bahkan dorong pertumbuhan ekonomi yang cukup baik? Kuncinya sinergi sinergi sinergi,” kata dia dalam acara peluncuran buku laporan ekonomi 2018, di Gedung BI, Jakarta, Rabu 27 Maret 2019.

Dia melanjutkan, sinergi yang kuat antara semua pemangku kepentingan dapat mampu mengatasi banyak masalah. Selain itu, sinergi juga akan mampu meningkatkan kinerja masing-masing pihak.

“Saya tidak segan – segan kumandangkan sinergi. Apapun sulitnya tantangan, masalah yang kita hadapi, hasil sinergi kuat dan hasilkan kinerja lebih baik. sinergi mampu jaga ketahanan dan pertumbuhan ekonomi lebih baik,” tegasnya.

Selain itu, dia menyatakan bauran kebijakan BI sepanjang 2018 telah optimal didukung sinergi yang kuat bersama pemerintah, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) serta dunia perbankan dan dunia usaha.

Dia juga menyinggung kebijakan moneter BI yang telah mengerek suku bunga acuannya selama beberapa kali sepanjang 2018 telah mampu menjaga stabilitas nilai tukar serta likuiditas. Ini pun berperan positif kepada ekonomi Indonesia.

“Jaga kestabilan global kita secara preventif naikkan suku bung, bukan karena inflasi tinggi tapi menahan arus pembalikan modal asing dan menguatnya dolar, kita imbangi keseimbangan nilai tukar sesuai fundamentalnya. Mulai triwulan 4 tahun lalu arus modal balik ke Indonesia dan mampu memulihkan kondisi jadi stabil dan tahan,” ujarnya.

Selain itu, dari sisi kebijakan fiskal dalam hal ini dikomandoi oleh Kementerian Keuangan dinilai cukup baik dan efektif menjaga stabilitas dan fundamental ekonomi Indonesia di tahun lalu.

“Kebijakan moneter erat dengan fiskal. Terima kasih pada Menkeu (Sri Mulyani) yang jaga defisit fiskal, selain mencari ruang fiskal untuk stimulusnya mlelalui bansos. Terima kasih OJK dan LPS jaga stabilitas sistem keuangan,” ujar dia.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Memerlukan entrepreneur yang makin banyak

Cegah Banjir Jakarta, Anies Harap Bendungan di Bogor Segera Selesai

Liputan6.com, Jakarta – Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyebut bendungan Waduk Ciawi dan Waduk Sukamahi di Bogor, Jawa Barat, mampu mengurangi banjir Ibu Kota hingga 30 persen. Sehingga, dia mengharapkan pembangunan untuk kedua bendungan itu segera diselesaikan.

“Insyaallah ketika itu selesai akhir tahun ini, maka volume air yang turun ke Jakarta akan turun 30 persen,” kata Anies Baswedan kawasan Kota Tua, Jakarta Barat, Senin (1/4/2019).

Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu menilai penanganan banjir selama ini menggunakan tanggul tidak terlalu efektif. Dia menyebut limpahan air tak dapat ditampung.

Oleh karena itu, Anies mengharapkan kedua bendungan dapat terselesaikan tepat waktu. Saat ini, kata dia, pembangunan kedua bendungan masih berjalan dengan baik.

“Soal tanah yang dulu jadi kendala di pembangunan tanggul itu sekarang beres dan seperti jadwalnya Desember selesai. Begitu terselesaikan, insyaallah kita akan punya volume air yang jauh lebih rendah,” Anies Baswedan.