Heboh Pengumuman Salat Jumat Prabowo Dianggap Politis

Jakarta – Rencana Prabowo Subianto untuk salat Jumat di Masjid Agung Semarang (MAS) menjadi heboh karena muncul isu adanya penolakan dari Takmir Masjid. Pihak Masjid sudah menegaskan tak ada pelarangan, hanya saja keberatan dengan sosialisasi Prabowo salat di MAS karena dinilai politis.

Kabar soal penolakan pihak Masjid yang biasa dikenal dengan sebutan Masjid Kauman Semarang itu beredar jelang kedatangan Prabowo yang rencananya akan salat Jumat pada Jumat (15/2). Alasannya salat Jumat yang akan diadakan oleh Prabowo itu dinilai mempolitisir ibadah dan memakai masjid untuk kepentingan politik.

Politisasi itu dapat dilihat dari upaya mengerahkan massa dan menyebar pamflet ke masyarakat agar ikut salat Jumat bersama Prabowo Subianto di masjid tersebut.

Ketua Takmir Masjid Agung Semarang, KH Hanief Ismail membantah pihaknya melarang Prabowo datang. Ia menyatakan hanya keberatan karena adanya pamflet yang dipasang di sekitar Masjid Kauman soal kedatangan Prabowo itu.

“Kami hanya merasa keberatan adanya pamflet ajakan salat Jumat bersama Prabowo di Masjid Kauman. Artinya keberatan kami salat dijadikan ajang kampanye atau dipolitisasi,” ujar Hanief saat ditemui di kediamannya di Semarang, Kamis (14/2/2019).

Hanief mengaku memang sudah ada pemberitahuan lisan soal kegiatan salat Jumat Prabowo di MAS. Namun terkait pemasangan pamflet dan spanduk tidak diberitahukan. “”Pemberitahuan sudah lisan, pasang pamflet dan spanduk tidak (memberitahu) sama sekali,” tuturnya.

Di dekat Masjid Kauman sempat ada spanduk selamat datang Prabowo dan juga poster Prabowo-Sandi. Sedangkan di traffic light Jalan Pemuda menuju Masjid Kauman juga terpasang bendera Partai Gerindra. Namun tepat saat salat zuhur ada beberapa orang yang melepas spanduk dan poster yang terpasang dekat dengan masjid.

“Kami khawatir jamaah yang lain tersinggung, karena jamaah kan macam-macam, ada yang punya orientasi pilihan beda, ada yang punya orientasi masjid murni steril dari hal politis dan duniawai, kami njagani (antisipasi),” ucap Hanief.

Heboh Pengumuman Salat Jumat Prabowo Dianggap PolitisFoto: KH Hanief Ismail. (Angling Adhitya Purbaya/detikcom).

Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno sudah membantah pihaknya yang menyebar pamflet soal kedatangan eks Danjen Kopassus itu. Meski begitu, Hanief memberi warning agar tak ada pembicaraan atau kegiatan politik saat Prabowo salat Jumat di Masjid Kauman.

Ia mencontohkan Jusuf Kalla dan Hatta Rajasa saat maju Pilpres juga pernah Salat di Masjid Kauman. Saat itu, kata Hanief, tidak ada woro-woro atau mengajak massa. Begitu pula saat Pilgub Jateng, ketika Cagub Ganjar Pranowo ataupun Sudirman Said datang mereka beribadah tanpa ajak rombongan.

“Jangan ngomong masalah politik di masjid, itu saja. Waktu Pilpres yang dulu pak JK datang tidak bawa rombongan pak Hatta Rajasa datang pas saya ngaji, beliau sampaikan sesuatu yang tidak bersifat kampanye. Pak Ganjar dan pak Sudirman Said juga, Pak Marmo (Soemarmo Mantan Wali Kota Semarang) dan pak Hendi (Wali Kota Semarang) keduanya juga sering,” urainya.

Soal kedatangan Prabowo untuk Salat Jumat di MAS ternyata sudah dikoordinasikan Partai Gerindra. DPC Gerindra menginstruksikan kadernya untuk salat bareng sang ketum, namun dilarang menggunakan atribut partai. Larangan itu tercantum dalam surat instruksi nomor JT-01/02-005/A/DPC-Gerindra/2019. Surat instruksi agar mengikuti salat berjemaah bersama Prabowo itu meminta para kader mengenakan baju bernuansa putih islami.

“Nah itu karena kegiatannya di masjid, itu ada keterangan yang saya sampaikan bahwa karena saya tahu masjid itu tidak boleh digunakan untuk kampanye, karena sebagai tempat ibadah. Maka di situ untuk menyambut kedatangan beliau, dan tidak boleh menggunakan atribut partai. Tapi harus menggunakan baju islami,” ujar Sekretaris DPC Gerindra Semarang, Joko Santoso, saat dimintai konfirmasi detikcom, Kamis (14/2).

Soal kabar ‘penolakan’ terhadap Prabowo ini mendapat tanggapan dari Fahri Hamzah. Dia mengaku curiga permasalahan ini muncul karena ada campur tangan penguasa.

“Saya agak curiga bahwa memang kaki tangan kekuasaan itu terlalu jauh itu untuk intervensi hal-hal yang sifatnya pribadi. Orang pergi salat Jumat kan peribadatan pribadi. Saya memang mendengar ada keluhan dari tim Pak Prabowo bahwa mereka dibatasi untuk ketemu masyarakat,” kata Fahri di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (14/2).

Pernyataan Fahri dibantah Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf Amin. Timses capres petahana itu mengingatkan masjid memang tidak boleh menjadi tempat untuk kampanye dan mengapresiasi langkah takmir MAS.

“Masjid itu memang bukan tempat yang dibolehkan untuk kampanye. Oleh karena itu, sikap dan langkah takmir masjid itu sudah benar,” ungkap Wakil Ketua TKN Jokowi-Ma’ruf, Abdul Kadir Karding yang juga politikus PKB, Kamis (14/2).

Sementara itu menurut Bawaslu, tak ada larangan bagi siapa saja yang hendak beribadah di tempat ibadah. Hanya saja Bawaslu mengingatkan kepada tim Prabowo-Sandiaga untuk melepas atribut politik saat berada di masjid. Bawaslu pun akan melakukan pengawasan.

“Sudah otomatis di sana akan dilakukan pengawasan oleh (Bawaslu) daerah., Bawaslu daerah artinya mengawasi kegiatan yang dilakukan oleh tim kampanye dan peserta pemilu 2019” ujar Ketua Bawaslu Abhan di kantor KPU, Jl Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Kamis (14/2).

Ikuti perkembangan Pemilu 2019 hanya di sini.
(elz/imk)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Saat Sang Pangeran Cinta Ahmad Dhani Diadili Lagi

SurabayaAhmad Dhani menjalani sidang di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya. Dalam sidang kali ini Dhani menyampaikan pendapat tentang UU yang menjeratnya. Menurutnya, di Belanda UU tersebut sudah tidak ada pidananya.

Ahmad Dhani menjalani sidang kedua kasus ‘idiot’ pencemaran nama baik di PN Surabaya, Jalan Arjuno, memakai setelan lebih formal, ketimbang di sidang pertama.

Dhani memakai kemeja putih yang dipadupadankan dengan celana krem. Kemudian masuk ke ruang sidang dengan memakai kopiah hitam. Bukan lagi blankon yang terlihat di sidang pertama.


Namun sebelum menjalani sidang, Dhani sempat berkoar-koar kepada awak media yang hadir. Bahkan, dalam kesempatan itu dia beberapa kali menyebut nama wartawan senior, Karni Ilyas.

“Saya minta kepada Karni Ilyas jangan ditulis Ahmad Dhani dibui,” kata Dhani sambil menunjuk-nunjuk ke kamera, Selasa (12/2/2019).

Saat Sang Pangeran Cinta Ahmad Dhani Diadili LagiFoto: Deny Prastyo Utomo

Suami Mulan Jameela itu mengikuti sidang yang berlangsung selama 35 menit mulai pukul 09.45 WIB. Dalam sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim R Anton Widyopriyono, Tim Kuasa Hukum Ahmad Dhani menyampaikan nota keberatan atau eksepsi sesuai agenda sidang.

Dari pantauan detikcom, ada 5 nota yang mereka sampaikan. Yakni 1. Eksepsi kompetensi relatif, 2. Kesalahan penerapan pasal UU ITE 3. Surat dakwaan tidak dapat diterima karena pengaduan tidak sah, 4. Eksepsi surat dakwaan dapat dibatalkan, 5. Surat dakwaan batal demi hukum.

Salah satu dari nota alasan yuridis yakni jaksa hanya menulis Pasal 45 ayat (3) saja. Sehingga dianggap sangat keliru menuliskan dakwaan dengan Pasal yang tidak ada dalam suatu Undang-Undang. Karena seharusnya Penulisan yang benar adalah Pasal 27 ayat (3) UU RI nomor 11 tahun 2008. Pasal 45 ayat (3) UU RI nomor 19 Tahun 2016.

“Bahwa oleh karena itu surat dakwaan tersebut adalah salah dan keliru menerapkan pasal Undang Undang ITE dan tidak dapat diterima,” kata Aldwin.

Tidak hanya kuasa hukum, Dhani pun sempat unjuk suara beberapa saat sebelum sidang ditutup. Dia mempertanyakan soal UU yang menjeratnya dan membandingkan dengan situasi hukum di Belanda.

Saat Sang Pangeran Cinta Ahmad Dhani Diadili LagiFoto: Deni Prasetyo Utomo

“Sebagai pertimbangan saja majelis hakim, saya pernah mendengar dari profesor doktor Adi Hamzah bahwa undang-undang seperti ini, di Belanda sudah tidak ada pidananya. Mohon jadi pertimbangan majelis hakim,” kata Dhani.

Usai sidang, Dhani langsung dihampiri wartawan. Namun belum sempat memberikan pernyataan apapun, Caleg Partai Gerindra itu didorong petugas kejaksaan untuk masuk mobil tahanan dan kembali ke Rutan Medaeng.

Melihat kliennya diperlakukan seperti itu, beberapa kuasa hukum yang menyertai Ahmad Dhani tersulut emosi. Mereka terlibat adu mulut dan saling dorong dengan petugas kejaksaan dan keamanan.

“Status Ahmad Dhani menjadi pinjaman tahanan di sini,” kata salah satu kuasa hukum Ahmad Dhani.

Sidang pencipta Lagu ‘Pangeran Cinta’ itu tidak dihadiri istri tercinta, Mulan Jameela. Padahal sehari sebelumnya, Mulan dikabarkan tidak buru-buru balik ke Jakarta karena ingin menghadiri sidang tersebut.

Saat Sang Pangeran Cinta Ahmad Dhani Diadili LagiFoto: Amir Baihaqi

Dhani akan menjalani sidang ketiga pada Kamis (14/2). Dalam sidang tersebut, pentolan band Dewa 19 itu akan mendengarkan tanggapan Jaksa Penuntut Umum mengenai eksepsi yang ia sampaikan.
(fat/fat) <!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Siswa SMP di Sulsel Pengeroyok Cleaning Service Di-DO Sekolah

Makassar – SMP Negeri 2 Galesong Selatan mengambil sikap tegas terhadap lima siswa yang mengeroyok Faisal daeng Pole, seorang cleaning servis di sekolahnya. Para siswa ini pun dikeluarkan atau di-drop out (DO) dari sekolah.

“Sekarang lagi pertemuan guru dan orangtua murid. Mereka akan dikeluarkan,” kata Kepala Sekolah SMPN 2 Galesong Selatan, Hamzah saat berbincang dengan detikcom, Selasa (12/2/2019).

Hamzah mengatakan setelah dikeluarkan dari sekolah, pihaknya akan memberikan surat pindah ke para siswa itu untuk bersekolah di tempat lain.

“Kita akan berikan surat pindah untuk sekolah di tempat lain. Lokasinya masih di wilayah Galesong,” ungkapnya.

Perlu diketahui, Faisal daeng Pole, seorang pekerja cleaning service dikeroyok oleh lima orang siswa SMPN Galesong Selatan, Kabupaten Takalar, Sulsel. kasus ini pun berakhir dengan perdamaian.

“Kedua belah pihak sepakat damai. Kemarin sudah dipertemukan. Bukan lagi kedua belah pihak tapi empat belah pihak yaitu pelapor, terlapor, sekolah dan pemerintah setempat,” kata Kasat Reskrim Polres Takalar AKP Muhammad Warpah.

Kesepakatan damai ini terjadi setelah Faisal dan siswa serta keluarga siswa saling lapor atas tuduhan penganiayaan dan pengeroyokan. Salah satu poin damai yang disepakati adalah keluarga siswa akan mengganti biaya pengobatan Faisal.

Setelah kesepakatan damai terjadi, maka polisi pun tidak akan melanjutkan kasus ini tahap selanjutnya. Apalagi, kata Warpah, para siswa ini masih di bawah umur.

“Kalau mau mereka mau berdamai silahkan. Asal perdamaian ini dilakukan tanpa ada tekanan dari pihak lain,” ujarnya.
(fiq/rvk)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Selain Eko Patrio, Siapa Lagi Tokoh yang Gabung Garbi?

Jakarta – Ketua DPW PAN DKI Jakarta Eko Patrio bergabung dengan ormas Gerakan Arah Baru Indonesia (Garbi) sebagai dewan pembina wilayah DKI Jakarta. Eko menyebut tokoh-tokoh Garbi lebih banyak berasal dari PKS.

“Lebih banyak tokoh-tokoh Garbi, yaitu yang ada di PKS,” ujar Eko kepada wartawan, Selasa (12/2/2019). Pernyataan Eko menjawab pertanyaan terkait tokoh-tokoh terkenal di Garbi yang dia ketahui.

Ormas Garbi digagas oleh eks Presiden PKS Anis Matta. Setahu Eko, tokoh di luar PKS yang gabung Garbi hanya dirinya.
“Kayaknya di luar itu cuma saya aja sih,” tutur Eko.

Inisiator utama gerakan ini adalah eks pentolan PKS. Yang sudah jelas hadir di deklarasi Garbi di daerah antara lain eks Presiden PKS Anis Matta dan loyalisnya.

“Yang sudah disebut-sebut di daerah sebagai inisiator dan deklarator ya Anis Matta, Fahri Hamzah,” kata Inisiator Garbi Mahfudz Siddiq

Sejumlah tokoh penting disebut Mahfudz gabung sebagai dewan pembina Garbi. Selain Eko Patrio, ada tokoh partai lainnya.

“Kalau pembina banyak, di Gorontalo baru saja deklarasi pembinanya orang Gerindra, beberapa daerah pembinanya kepala daerah. Sulawesi Selatan pembinanya wakil gubernur, Makassar wali kotanya,” ungkap Mahfudz.

PAN yang menaungi Eko menyebut tak ada masalah terkait bergabungnya pria yang lebih dulu dikenal sebagai entertainer itu ke Garbi. Wakil Ketua Dewan Kehormatan PAN Dradjad Wibowo mengatakan Eko tetap berstatus sebagai kader dan caleg berlambang matahari putih itu.

Dradjad mengatakan tak ada sanksi yang akan dijatuhkan kepada Eko. Sebab, Garbi, yang merupakan ormas besutan eks Presiden PKS Anis Matta, bukan partai.

“Garbi kan ormas. Memang Anis Matta, Fahri Hamzah dkk yang menjadi pendiri dan tulang punggungnya. Tapi, selama Garbi tetap ormas, siapa saja boleh aktif di sana. Tidak ada larangan atau perintah,” tegasnya.

(gbr/tor)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Dibesut Anis-Fahri-Mahfudz, Seknas Garbi Deklarasi Sebelum Pilpres

Dibesut Anis-Fahri-Mahfudz, Seknas Garbi Deklarasi Sebelum Pilpres Foto: Fahri menunjukkan logo GARBI yang benar (Gibran/detikcom)

JakartaGerakan Arah Baru Indonesia (Garbi) yang diisukan sempalan PKS mulai deklarasi di sejumlah daerah. Sekretariat nasional akan deklarasi sebelum Pilpres. Apa tujuannya?

“Struktur seknasnya belum ada, menunggu deklarasi di seluruh provinsi selesai, perkiraan pertengahan Maret,” kata inisiator Garbi, Mahfudz Siddiq kepada wartawan, Selasa (12/2/2019).

Inisiator utama gerakan ini adalah eks pentolan PKS. Yang sudah jelas hadir di deklarasi Garbi di daerah antara lain eks Presiden PKS Anis Matta dan loyalisnya.
“Yang sudah disebut-sebut di daerah sebagai inisiator dan deklarator ya Anis Matta, Fahri Hamzah,” kata Mahfudz yang juga hadir di deklarasi Garbi di daerah.
Sejumlah tokoh penting disebut Mahfudz gabung sebagai dewan pembina Garbi. Di DKI Jakarta misalnya ada anggota DPR F-PAN Eko Patrio.

“Kalau pembina banyak, di Gorontalo baru saja deklarasi pembinanya orang Gerindra, beberapa daerah pembinanya kepala daerah. Sulawesi Selatan pembinanya wakil gubernur, Makassar wali kotanya,” ungkap Mahfudz.

Lalu apa misi utama Garbi ini deklarasi sebelum Pilpres? Ke mana Garbi berlabuh, 01 atau 02?
(van/tor)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Survei Caleg DKI-1: Imam Nahrawi-Eko Patrio-Habiburokhman Masuk DPR

Jakarta – Lembaga survei Charta Politika merilis hasil surveinya tentang tingkat pengenalan calon anggota DPR di daerah pemilihan DKI Jakarta 1. Hasilnya, Imam Nahrawi menjadi caleg yang paling banyak dikenal.

“Jadi di DKI 1 yang paling dikenal, yang paling tinggi tingkat pengenalannya, itu ada Imam Nahrawi 51,8 persen. Kemudian nomor 2 ada Habiburokhman (31,7 persen),” kata Direktur Riset Charta Politika, Muslimin, di Resto Es Teler 77, Jalan Adityawarman, Jakarta Pusat, Senin (11/2/2019).

Imam Nahrawi.Imam Nahrawi (Ari Saputra/detikcom)

Survei dilaksanakan pada 18-25 Januari 2019. Survei dilaksanakan dengan wawancara tatap muka kepada total 2.400 responden atau 800 responden di tiap dapil. Margin of error di tiap dapil kurang-lebih 3,4 persen. Survei dilakukan di DKI Jakarta karena dianggap sebagai barometer nasional.
Selain tingkat pengenalan caleg, Charta Politika melakukan survei elektabilitas calon anggota DPR RI dari dapil DKI 1. Responden diberi pertanyaan ‘di antara nama-nama tokoh di bawah ini, siapakah yang Bapak/Ibu/Saudara pilih jika pemilihan umum legislatif dari dapil DKI Jakarta 1 dilaksanakan hari ini?’. Hasilnya, Imam Nahrawi masih menduduki posisi puncak.

“Jadi, begitu kita sebutkan beberapa nama, terutama urutan 1-2, kita sebutkan nama-nama caleg di dapil DKI 1, 15,1 persen yang akan memilih Imam Nahrawi. Kemudian Mas Eko (Eko Hendro Purnomo atau Eko Patrio) 3,8 persen. Mas Eko memang tingkat pengenalan hanya 20,2 persen. Begitu diuji, elektabilitasnya sangat signifikan, yaitu langsung naik 3,8 persen,” ungkap Muslimin.

Eko Patrio.Eko Patrio (Noel/detikFoto)

Responden juga diberi simulasi kertas suara. Di dapil DKI 1, pengaruh partai politik disebut lebih kuat karena banyak responden yang mencoblos gambar partai dibanding nama caleg.

“Kalau kita lihat dari beberapa nama memang nama-nama yang populer itu pada akhirnya cukup banyak yang kemudian orang mencoblos. Kemudian yang kedua, untuk khususnya di Gerindra dan PDIP, kalau kita lihat jauh lebih banyak yang mencoblos gambar partainya dibanding calegnya. Artinya adalah dapil 1 ini partai politiknya jauh lebih kuat dibanding caleg-calegnya, terutama di Gerindra dan PDIP,” jelasnya.

Untuk perolehan kursi, hasil survei Charta Politika menunjukkan akan ada beberapa partai yang kehilangan kursi dari DKI 1. Namun, ada juga partai yang justru menambah jumlah kursinya.

“Kursi itu akan hilang di dapil 1, kemudian PPP dan Demokrat kalau menggunakan simulasi yang sekarang. Walaupun kemudian Gerindra yang cukup signifikan karena dari 1 kursi di 2014, sekarang dari simulasi kita, Gerindra akan mendapatkan 2 kursi untuk di dapil 1,” tuturnya.

“Sisanya ada PKB, karena tadi didongkrak oleh suara Imam Nahrawi, kemudian Golkar masih bertahan dengan 1 kursi dan PDIP 1 kursi. Kemudian PKS juga hilang ya, walaupun sebenarnya masih ada sekitar 30 persenan yang tidak mencoblos kertas suara,” imbuh Muslimin.

Fenomena PKB, yang mendapatkan dongkrak suara dari Imam Nahrawi, disebut Muslimin juga terjadi di beberapa dapil. Selain itu, PKB diuntungkan karena memiliki nomor urut 1.

“Jadi peningkatan PKB cukup signifikan di survei kita karena tadi di beberapa survei kita coattail effect ya dapat karena ada Ma’ruf Amin yang tetap diasosiasikan PKB. Ada juga keberuntungan di PKB itu karena mereka nomor 1. Angka 1 cukup berpengaruh di beberapa level. Karena kita uji terbuka beberapa pemilih, tapi pas tertutup pada memilih PKB. Jadi ketika nomor 1 PKB dan calegnya nomor 1, itu punya potensi ternyata walaupun tidak populer,” papar Muslimin.

“Terutama bagi pemilih yang sampai bilik suara hanya memilih paslon 01 atau 02 saja, ketika dia membuka kertas besar, sudah pilih nomor 1 saja. Ketika tingkat pengetahuan masyarakat rendah terhadap caleg-caleg, maka bisa diuntungkan di situ,” ucapnya.

Berikut ini 10 besar tingkat pengenalan calon anggota DPR RI dapil DKI Jakarta 1:
Imam Nahrawi 51,8 persen
Habiburokhman 31,7 persen
Putra Nababan 26,7 persen
Wanda Hamidah 26,3 persen
Asril Hamzah Tanjung 24,4 persen
Chica Koeswoyo 23,7 persen
Bambang Atmanto Wiyogo 23,5 persen
M Yusuf Mujenih 22,9 persen
Mardani Ali Sera 22,7 persen
Sb. Wiryanti Sukamdanu 21,3 persen

Berikut ini 10 besar elektabilitas calon anggota DPR RI dapil DKI Jakarta 1:
Imam Nahrawi 15,1 persen
Habiburokhman 6,8 persen
Eko Hendro Purnomo 3,8 persen
Putra Nababan 3,6 persen
Bambang Atmanto Wiyogo 3,5 persen
M Yusuf Mujenih 3,5 persen
Chica Koeswoyo 3,3 persen
Wanda Hamidah 2,3 persen
Mardani Ali Sera 2,1 persen
Asril Hamzah Tanjung 2,0 persen

Berikut ini perolehan kursi partai politik dapil DKI Jakarta 1:
PKB 1 kursi
Gerindra 2 kursi
PDIP 1 kursi
Golkar 1 kursi
NasDem 0 kursi
Garuda 0 kursi
Berkarya 0 kursi
PKS 0 kursi
Perindo 0 kursi
PPP 0 kursi
PSI 0 kursi
PAN 1 kursi
Hanura 0 kursi
Demokrat 0 kursi
PBB 0 kursi
PKPI 0 kursi
(azr/tor)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Fahri Hamzah Tantang KPU Buat Format Debat Capres Terbuka

Liputan6.com, Jakarta – Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah menantang Komisi Pemilihan Umum (KPU) membuat debat capres dengan format terbuka dimana tidak ada kandidat yang membawa catatan jawaban.

“Adu kedua calon untuk ‘berantem’ secara pemikiran bukan fisik,” kata Fahri saat menghadiri deklarasi Gerakan Arah Baru Indonesia (Garbi) chapter Gorontalo, di Hotel Maqna Gorontalo, Minggu (10/2/2019).

Dia mengatakan, seharusnya KPU membuka adanya perdebatan di antara capres debat kedua yang mengambil tema energi, pangan, sumber daya alam, lingkungan hidup, dan infrastruktur.

Menurut dia, dalam debat capres kedua tidak perlu ada podium bagi kandidat ketika menyampaikan visi misi dan menjawab pertanyaan para panelis.

“Kalau ada podium, bisa saja ketika ada pertanyaan dari panelis, di atas podium ada telepon genggam lalu jawaban pertanyaan diberikan orangnya dari belakang panggung melalui aplikasi Whatsapp. Karena itu tidak perlu menggunakan podium,” ujarnya seperti dikutip dari Antara.

Dai mendukung Pilpres 2019, namun jangan diartikan damai itu tidak boleh mengkritik dan tidak boleh mempersoalkan cara debat capres.

Menurut dia, dukungan pilpres agar berkualitas dapat diberikan dengan kritik kinerja KPU agar bekerja optimal dan kritik metode debat yang tidak efektif.

“Damai itu bukan berarti orang tidak boleh mempersoalkan pekerjaan KPU, lalu mengkritik KPU disebut delegitimasi pemilu, itu halusinasi pejabat ‘kuping tipis’ saja,” katanya.

2 dari 2 halaman

Harus Berani

Dia menilai seorang yang ingin menjadi pemimpin maka yang bersangkutan harus berani debat secara terbuka tanpa membawa ataupun membaca catatan jawaban.

Sebelumnya, debat kedua Pilpres 2019 hanya diikuti capres dengan mengangkat tema energi, pangan, sumber daya alam, lingkungan hidup, dan infrastruktur.

Debat kedua tersebut akan dilaksanakan di Hotel Sultan, Jakarta pada Minggu 17 Februari yang akan disiarkan langsung RCTI, GTV, MNC TV, dan iNews TV.


Saksikan video pilihan di bawah ini:

Kejati Cium Aroma Korupsi Pajak Balik Nama Kendaraan di Maros

Liputan6.com, Maros Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan (Kejati Sulsel) mencium adanya aroma dugaan korupsi penyimpangan pajak balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Maros (Bapenda Maros) pada 2016.

“Betul. Masih dalam tahap penyelidikan bidang Pidana Khusus Kejati Sulsel,” kata Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan (Kejati Sulsel) Tarmizi, Jumat 8 Februari 2019.

Ia mengungkapkan dalam proses penyelidikan awal telah diperoleh beberapa bukti. Namun apakah bukti yang ditemukan tersebut hanya menyangkut kesalahan administrasi atau ada unsur tindak pidana, tentunya melalui proses penyelidikan lebih dalam.

“Itu yang saya minta untuk dimaksimalkan ke tim penyelidik,” ujar Tarmizi.

Terpisah, Kepala Seksi Penyidikan Kejati Sulsel, A. Faik Wana Hamzah mengatakan dari beberapa bukti yang ditemukan tim penyelidik di antaranya ada notice pajak balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) yang tidak terekap dalam pembukuan Bapenda Maros. Sementara notice pajak yang dimaksud memiliki bukti penyerahan dari Bapenda Sulsel ke Bapenda Maros.

“Itu yang kami telusuri lebih dalam. Termasuk adanya dugaan fee yang mengalir ke beberapa pejabat baik di Bapenda Maros maupun di Bapenda Sulsel ,” jelas Faik via telepon, Minggu (10/2/2019).

Tim penyelidik, lanjut dia, akan berupaya memaksimalkan penyelidikan agar dapat segera diekspose (gelar perkara internal) untuk menentukan status penanganan perkara kedepannya. Apakah dapat ditingkatkan ke tahap penyidikan atau masih membutuhkan lagi bukti-bukti yang lebih dalam.

“Sesuai intruksi bapak Kajati kita akan maksimalkan penyelidikan kasus dugaan korupsi pajak di Bapenda Maros ini dan mendalami lagi bukti-bukti dokumen dan keterangan pihak yang telah diambil sebelumnya,” Faik menandaskan.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Fahri Hamzah: Kuat Nuansa Politik dalam Kasus Ahmad Dhani

Jakarta – Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menilai sidang Ahmad Dhani yang seolah kejar tayang di Surabaya kental dengan nuansa politik. Fahri menyebut ada kejanggalan dalam penerapan hukum di kasus Ahmad Dhani.

“Kasus Ahmad Dhani ini akan tetap menjadi kasus politik. Apalagi kejanggalan dalam penerapan hukum acara dan peraturan nampak sekali ambigu. Ketika peran jaksanya sangat dominan, seolah-olah dia sedang melakukan eksekusi terhadap Ahmad Dhani padahal jaksa Surabaya tidak punya hak eksekusi sama sekali,” ujar Fahri kepada wartawan, Kamis (7/2/2019).

“Dia hanya boleh punya hak pinjam untuk menghadirkan seorang terdakwa di ruang sidang. Sebagai terdakwa, Ahmad Dhani tidak bisa dieksekusi. Sebab dia dituntut di bawah 4 tahun,” imbuhnya.

Fahri mencemaskan adanya tekanan pada pengadilan. Padahal menurutnya, pengadilan harus independen dari segala bentuk tekanan.

“Nah karena itulah kemudian nuansa politiknya menjadi kuat. Saya mencemaskan apabila ada nuansa dan tekanan kepada pengadilan, sebab ini tidak boleh kita biarkan. Pengadilan harus independen dari segala bentuk tekanan,” tegas Fahri.

Dia pun meminta Ahmad Dhani dikembalikan ke Jakarta. Menurut Fahri, tak ada alasan mengeksekusi ulang jurkamnas Prabowo Subianto-Sandiaga Uno itu di Surabaya.

“Oleh sebab itu saya mohon kepada penegak hukum agar status Ahmad Dhani karena banding di Pengadilan Tinggi Jakarta harus tetap balik ke Jakarta, karena urusan yang sudah selesai itu di Jakarta. Selesai di pengadilan negeri sekarang di pengadilan tinggi karena dia banding. Maka tidak ada alasan mengeksekusi ulang dia, atau ditetapkan ulang dia ke Surabaya,” ucapnya.

“Itu tidak dibenarkan, tidak saja sebagai sebuah prosedur hukum tapi nuansanya itu menjadi politik, dan inilah yang merusak kelembagaan negara hukum kita ini. Jadi itu penting untuk disadari,” lanjut Fahri.

Sebelummya, Hakim Pengadilan Negeri (PN) Surabaya akan menggelar sidang kasus pencemaran nama baik dengan terdakwa Ahmad Dhani dua kali dalam seminggu. Ketua Majelis Hakim R Anton Widyopriyono mengaku hal itu dilakukan karena status terdakwa sebagai tahanan titipan. Untuk itu pihaknya akan menjadwalkan persidangan Ahmad Dhani dilangsungkan dua kali dalam seminggu.

“Karena statusnya tahanan titipan, kami menjadwalkan persidangan seminggu dua kali. Supaya cepat selesai dan cepat kembali ke Jakarta,” kata Ketua Majelis Hakim Anton Widyoprayitno di ruang sidang Cakra Pengadilan Negeri Surabaya, Kamis (7/2).

Sidang perdana kasus pencemaran nama baik Ahmad Dhani ini berawal dari kasus saat Ahmad Dhani hendak menghadiri deklarasi tagar 2019 Ganti Presiden di Surabaya dan dihadang sejumlah massa cinta NKRI. Saat itu dalam vlog-nya, caleg Gerindra itu sempat mengatakan para penghadangnya ‘idiot’.

Ahmad Dhani sebelumnya ditahan di Rutan Cipinang setelah divonis 1,5 tahun penjara karena penyebaran cuitan ujaran kebencian di akun Twitter miliknya. Ahmad Dhani lewat pengacara sudah mendaftarkan banding ke PN Jaksel.
(azr/elz)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Fahri Hamzah: Bapaknya Pak Prabowo Juga Pernah Singgung APBN Bocor

Jakarta – Capres Prabowo Subianto menyinggung soal adanya mark up anggaran negara sehingga menyebabkan ‘kebocoran’ sekitar 25 persen. Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengatakan soal kebocoran anggaran ini juga pernah disinggung oleh ayah Prabowo, Soemitro Djojohadikusumo.

“Dulu di masa orde baru bapaknya Pak Prabowo, Prof Sumitro itu sempat bikin kaget karena mengatakan pada waktu itu 30 persen dari APBN itu bocor. Itu menjadi diskusi daripada ilmuwan, bahkan menjadi memori daripada ilmuwan dan dunia akademik dan juga penggiat di LSM dan juga media massa bahwa thesis dari Pak Mitro itu benar,” ujar Fahri kepada wartawan, Kamis (7/2/2019).

Fahri lalu menjelaskan kebocoran dana yang disinggung oleh Prabowo adalah bentuk kreativitas untuk mark up dana dan korupsi.


“Dan sekarang Pak Prabowo itu anaknya Pak Mitro bilang 25 persen tentu bedanya adalah dulu zaman demokrasi ya, apa namanya, kebocoran itu biasanya sistematis ya kan. Tetapi kebocoran di zaman demokrasi itu adalah kebocoran karena kreativitas untuk melakukan mark up dan korupsi,” kata Fahri.

Prabowo sebelumnya menjelaskan ada dugaan mark up sejumlah proyek sehingga anggaran negara bocor. Perhitungan Prabowo, anggaran negara yang ‘bocor’ mencapai Rp 500 triliun. Dia menuturkan anggaran sebesar itu bisa membangun industri besar di Tanah Air.

“Proyek yang harganya 100 dibilang 150. Itu namanya apa, penggembungan, namanya mark up. Harga 100 dia tulis 150. Bayangkan, jembatan harga 100 ditulis 150. Dan ini terjadi terus-menerus. Kita harus objektif masalah ini sudah jalan lama. Ini harus kita hentikan dan kurangi,” jelasnya.

“Kalau anggaran kita yang sudah disepakati 200 miliar dolar, kalau kebocoran tadi 25%, artinya yang hilang… hampir Rp 500 triliun yang bocor,” terang Prabowo.

Menanggapi Prabowo, Jokowi meminta capres nomor urut 02 itu menunjukkan bukti dan tidak asal bicara. Ia pun memantang Prabowo melapor ke KPK jika ditemukan indikasi kebocoran anggaran negara yang disebut hingga sampai 25 persen.

“Laporin ke KPK dengan bawa bukti-bukti dan bawa fakta-fakta. Jangan asal… (sambil menunjuk mulut),” ujar Jokowi setelah menghadiri Perayaan Imlek Nasional 2019 di JIEXpo Kemayoran, Jakarta Pusat, Kamis (7/2).

“Kalau memang bocor sampai 25 persen, laporin saja ke KPK. Duit gede banget itu. Dulu 2014 coba diingat-ingat, 2014 katanya bocor Rp 7.200 triliun. Sekarang itu bocornya kalau 25 persen itu berarti Rp 500 triliun. Duitnya gede banget Rp 500 triliun,” sambungnya.
(azr/elz)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>