Hakim Tolak Eksepsi, Sidang Perkara Bahar bin Smith Masuk Babak Baru

Liputan6.com, Bandung Majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Bandung memutuskan menolak eksepsi yang diajukan Bahar bin Smith, terdakwa kasus penganiayaan dua remaja. Dengan begitu, sidang perkara ini akan dilanjutkan.

“Mengadili, menolak eksepsi dari penasehat hukum terdakwa tersebut,” ujar ketua majelis hakim Edison Muhamad dalam sidang putusan sela di Gedung Perpustakaan dan Arsip Kota Bandung, Kamis (21/3/2019).

Dalam amar putusan sela, hakim menerima surat dakwaan yang dibuat tim jaksa penuntut umum (JPU) Kejari Cibinong. Dakwaan jaksa dinilai memenuhi syarat untuk melanjutkan persidangan ke pemeriksaan saksi.

“Memerintahkan jaksa penuntut umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara terdakwa,” kata hakim Edison.

Dalam putusannya, hakim tidak sepakat dengan nota keberatan yang disampaikan pemimpin Majelis Pembela Rasulullah itu. Menurutnya, seluruh isi dakwaan JPU telah sesuai serta disusun dengan cermat dan teliti. D

Dengan adanya keputusan itu, sidang perkara penganiayaan terhadap dua remaja akan dilanjutkan dengan materi pemeriksaan saksi. Rencananya, sidang akan kembali digelar pada Kamis (28/3/2019).

“Sidang akan kita lanjutkan sesuai dengan urutan undang-undang. Meminta jaksa penuntut umum menghadirkan saksi-saksi,” kata hakim.

Bahar bin Smith didakwa JPU, yakni dakwaan kesatu primer sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 333 ayat 2 KUH Pidana Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana. Lalu dakwaan subsidair sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 333 ayat 1 KUH Pidana Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana.

Kemudian dakwaan kedua primair sesuai Pasal 170 ayat 2 ke-2 KUHPidana, dakwaan subsidair Pasal 170 ayat 2 ke-1 KUHPidana, dakwaan lebih subsidair Pasal 351 ayat 2 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana, dakwaan lebih subsidair lagi Pasal 351 ayat 1 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana dan dakwaan ketiga Pasal 80 ayat 2 Jo Pasal 76 C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Saksikan video pilihan berikut ini:

Kasus penganiayaan 2 remaja yang dilakukan Bahar bin Smith alias Habib Bahar mulai disidangkan. Bahar didakwa pasal berlapis, salah satunya pasal Perlindungan Anak.

Eksepsinya Ditolak Hakim, Bahar bin Smith: Saya Terima

Bandung – Majelis hakim menolak nota keberatan atau eksepsi yang diajukan Bahar bin Smith melalui tim kuasa hukumnya. Habib Bahar mengaku menerima seluruh putusan hakim.

“Apa pun yang diputuskan hakim, saya terima,” ujar Bahar sambil berjalan meninggalkan ruang persidangan di Gedung Arsip dan Perpustakaan, Kota Bandung, Jalan Seram, Kota Bandung, Kamis (21/3/2019).

Bahar tak seperti sidang sebelumnya yang cukup banyak berbicara, bahkan sempat mengancam Presiden Jokowi. Seusai sidang dengan agenda putusan sela ini, Bahar irit bicara. Selama berjalan keluar, dia lebih banyak menebar senyum.
Dia menyerahkan sepenuhnya persoalan hukum ke sang pengacara. “Saya serahkan ke pengacara semua,” ucap Bahar.

Eksepsinya Ditolak Hakim, Bahar bin Smith: Saya TerimaBahar bin Smith usai sidang agenda eksepsi. (Foto: Dony Indra Ramadhan/detikcom)

Majelis hakim menolak eksepsi yang diajukan tim pengacara Bahar sekaligus menerima dakwaan jaksa penuntut umum. Dengan ditolaknya eksepsi tersebut, sidang perkara penganiayaan yang dilakukan Bahar kepada dua remaja terus berlanjut.

“Mengadili, menolak eksepsi dari penasihat hukum terdakwa tersebut,” ucap ketua majelis hakim Edison Muhammad saat membacakan putusan sela.

“Memerintahkan jaksa penuntut umum untuk melakukan pemeriksaan terhadap perkara terdakwa,” kata Edison menambahkan.

Bahar didakwa menganiaya dua remaja lelaki. Dakwaan jaksa telah menguraikan detail aksi penganiayaan yang dilakukan Bahar.

Dalam dakwaan, Bahar dijerat pasal berlapis yakni Pasal 333 ayat 1 dan/atau Pasal 170 ayat 2 dan/atau Pasal 351 ayat 1 juncto Pasal 55 KUHP. Jaksa juga mendakwa Habib Bahar dengan Pasal 80 ayat (2) jo Pasal 76 C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
(dir/bbn)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Hakim Tolak Eksepsi Habib Bahar bin Smith

Bandung – Majelis hakim menolak nota keberatan atau eksepsi Bahar bin Smith atas dakwaan tindak pidana penganiayaan dua remaja. Sidang akan tetap berlanjut dengan pemeriksaan saksi.

“Mengadili, menolak eksepsi dari penasihat hukum terdakwa tersebut,” ucap ketua majelis hakim Edison Muhammad dalam sidang putusan sela di Gedung Arsip dan Perpustakaan, Kota Bandung, Kamis (21/3/2019).

Dalam amar putusan selanya, majelis hakim juga menerima surat dakwaan yang dibuat oleh tim jaksa penuntut umum (JPU) Kejari Cibinong. Dakwaan jaksa, menurut hakim, memenuhi syarat untuk melanjutkan persidangan ke pemeriksaan saksi.
“Memerintahkan jaksa penuntut umum untuk melakukan pemeriksaan terhadap perkara terdakwa,” kata Edison.

Dengan demikian, sidang pun akan dilanjutkan dengan pemeriksaan saksi. Jaksa akan menghadirkan 2 orang saksi untuk sidang selanjutnya yang rencananya digelar pada 28 Maret 2019.

Habib Bahar didakwa melakukan penganiayaan terhadap dua remaja Cahya Abdul Jabar dan Muhammad Khoerul Aumam Al Mudzaqi. Dakwaan jaksa telah menguraikan detail aksi penganiayaan yang dilakukan Bahar.

Dalam dakwaan, Bahar dijerat pasal berlapis yakni Pasal 333 ayat 1 dan/atau Pasal 170 ayat 2 dan/atau Pasal 351 ayat 1 juncto Pasal 55 KUHP. Jaksa juga mendakwa Habib Bahar dengan Pasal 80 ayat (2) jo Pasal 76 C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
(dir/bbn)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Lukman Hakim Hadiri Mukernas PPP di Bogor

Mukernas PPP digelar di Hotel Seruni, Cisarua, Bogor, Jabar, Rabu (20/3/2019) malam. Mukernas dihadiri oleh 34 Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PPP diseluruh Indonesia.

Mukernas tersebut merupakan tindak lanjut atas penunjukan Suharso Monoarfa sebagai Plt Ketum yang kemudian akan dikukuhkan dalam Mukernas.

Suharso Monoarfa menggantikan Romahurmuziy karena diduga terlibat kasus korupsi.

Mukernas PPP Dimulai, Suharso-Lukman Hakim Cipika-cipiki

CisaruaMukernas PPP dengan agenda pengukuhan Plt Ketum Suharso Monoarfa resmi dimulai. Suharso sempat menyalami kader-kader PPP dan berpelukan dengan Menag Lukman Hakim Saifuddin.

Pantauan di lokasi, Hotel Seruni, Cisarua, Bogor, Jawa Barat, Rabu (20/3/2019), Mukernas PPP dibuka sekitar pukul 20.30 WIB. Sebelum acara, Suharso berkeliling menyapa para kader PPP.


Dia menyalami sejumlah elite PPP, seperti Sekjen Arsul Sani hingga sejumlah Waketum PPP. Suharso juga berpelukan dan cipika-cipiki dengan Menag Lukman, yang juga politikus PPP.

Mereka tampak berbincang. Menag Lukman dan Suharso duduk di kursi depan.

Agenda Mukernas PPP hanya pengukuhan Suharso Monoarfa sebagai Plt Ketum. Para pengurus DPW nantinya akan berpendapat mengenai penunjukan Suharso. Mukernas rencananya berlangsung hingga Kamis (21/3).

(gbr/fdn)
<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Hakim Vonis Suami Inneke Koesherawati 3,5 Tahun Penjara

Bandung – Majelis hakim Pengadilan Tipikor Bandung menjatuhkan hukuman penjara 3,5 tahun terhadap suami Inneke Koesherawati, Fahmi Darmawansyah, dalam kasus suap pada eks Kalapas Sukamiskin Wahid Husein.

Dalam sidang vonis yang digelar di Ruang Sidang VI, majelis hakim menilai Fahmi telah secara sah dan meyakinkan melakukan suap terhadap Wahid Husein untuk mendapat sejumlah fasilitas selama ditahan di dalam lapas.

“Dalam persidangan dapat dibuktikan terdakwa memberikan sesuatu pada Wahid Husein berupa mobil dan sejumlah barang lainnya,” ujar hakim sat membacakan vonis, Rabu (20/3/2019).

Hakim menegaskan Fahmi telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum sesuai dakwaan primer Pasal 5 ayat (1) huruf b UU No 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dengan UU No 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU No 31 tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

“Menjatuhi hukuman penjara 3 tahun 6 bulan dan denda Rp 100 juta subsider 4 bulan penjara,” katanya.

Vonis tersebut dijatuhkan dengan pertimbangan memberatkan karena Fahmi telah bertentangan dengan program pemerintah memberantas tindak pidana korupsi dan telah mengulangi perbuatannya.

Sementara hal yang membuat hukuman berkurang karena majelis hakim menilai Fahmi berlaku sopan selama sidang dan memiliki tanggungan keluarga istri juga dua anak yang masih sekolah.

Sebelumnya jaksa KPK menuntut Fahmi dengan pidana penjara 5 tahun dan denda Rp 200 juta subsider 6 bulan penjara. Fahmi dianggap telah terbukti melanggar dakwan primer.

Saat menjalani persidangan ini, Fahmi yang merupakan terpidana kasus suap pejabat Bakamla, tengah menjalani vonisnya 2 tahun 8 bulan. Ia ditahan sejak Juni 2018.

Dengan vonis baru ini, masa tahanan Fahmi di Lapas Sukamiskin otomatis makin panjang.

Saksikan juga video ‘Perjuangan Inneke Koesherawati Urus Rumah Tangga Tanpa Suami’:

[Gambas:Video 20detik]

(tro/ern)
<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Duit Ratusan Juta Disita dari Laci, Ini Kata Menag Lukman Hakim

JakartaMenteri Agama (Menag) Lukman Hakim Saifuddin menegaskan menghormati KPK pengusutan dugaan suap jual-beli jabatan dengan tersangka Romahurmuziy (Rommy). KPK sebelumnya menggeledah ruang kerja Menag Lukman Hakim dan menyita duit ratusan juta rupiah dari laci.

Gini, saya harus menghormati institusi KPK, jadi secara etis tidak pada tempatnya saya menyampaikan hal yang saya belum saya sampaikan kepada KPK sebagai institusi resmi,” kata Menag Lukman Hakim di kantornya, Jl Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Rabu (20/3/2019).

KPK sebelumnya memastikan uang yang ditemukan di laci meja kerja Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin berkaitan dengan perkara yang saat ini ditangani KPK. KPK sedang menelusuri asal-usul uang tersebut.


KPK dalam penggeledahan Senin (18/3) lalu menyita uang sebanyak Rp 180 juta dan USD 30 ribu di laci ruang kerja Menag.

“Nanti akan kami telusuri satu per satu bukti-buktinya, klarifikasi-klarifikasinya, dan informasi-informasi lainnya yang relevan,” ujar Kabiro Humas KPK Febri Diansyah.

Dalam kasus ini, ada 3 orang yang ditetapkan KPK sebagai tersangka. Mereka ialah Rommy sebagai tersangka penerima serta Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Gresik Muhammad Muafaq Wirahadi dan Kepala Kantor Wilayah Kemenag Jawa Timur Haris Hasanuddin sebagai tersangka pemberi.

Rommy diduga menerima duit suap Rp 300 juta dari Haris dan Muafaq. Duit itu diduga diberikan keduanya agar Rommy, yang merupakan anggota DPR dan eks Ketua Umum PPP, membantu proses seleksi mereka untuk jabatan yang saat ini diduduki.

Simak Juga “Jajarannya Diciduk KPK, Menteri Agama Minta Maaf”:

[Gambas:Video 20detik]

(fdn/fdn)
<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

DPR Sahkan Aswanto dan Wahiduddin Sebagai Hakim Konstitusi

JakartaDPR mengesahkan Aswanto dan Wahiduddin Adams sebagai hakim konstitusi periode 2019-2024. Keputusan itu diambil dalam rapat paripurna DPR.

Rapat digelar di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (19/3/2019). Wakil Ketua DPR Utut Adianto memimpin rapat.

Aswanto dan Wahiduddin sebelumnya ditetapkan Komisi III DPR setelah melalui uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test). Ada 11 calon hakim konstitusi yang mengikuti uji kepatutan dan kelayakan. Aswanto dan Wahiduddin merupakan calon hakim konstitusi petahana.


Ketua Komisi III Kahar Muzakir menyampaikan laporan uji kepatutan dan kelayakan di rapat paripurna. Utut kemudian menanyakan laporan itu kepada anggota dewan yang hadir.

“Apakah laporan Komisi III DPR tentang uji kepatutan dan kelayakan calon hakim konstitusi tersebut dapat disetujui untuk ditetapkan?” kata Utut.

“Setuju,” jawab anggota dewan.

(tsa/mae)
<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Menag Lukman Hakim Siap Jadi Saksi Kasus Jual Beli Jabatan yang Libatkan Romahurmuziy

Liputan6.com, Jakarta – Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin meminta maaf dan menyatakan kekecewaannya atas tertangkapnya Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Romahurmuziy atau Rommy oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Apalagi, Romahurmuziy ditangkap atas dugaan jual beli jabatan di Kementerian Agama.

Lukman mengatakan, pihaknya akan bekerja sama dengan KPK untuk mengungkap kasus ini. Ia juga mengaku siap untuk dipanggil sebagai saksi bila diperlukan.

Menurutnya, hal ini adalah sebuah pelajaran berharga untuk Kemenag dalam meningkatkan integritasnya.

“Itu nggak perlu ditanyakan lagi. Eksplisit saya mengatakan, kita semua di Kemenag akan mendukung penuh seluruh upaya mengungkap dan menuntaskan kasus ini secepat-cepatnya,” tutur Lukman di Kantor Kemenag, Thamrin, Jakarta, Sabtu (16/3/2019).

Sekjen PPP: Lukman Hakim Menteri yang Tidak Mau Terlibat Korupsi

Liputan6.com, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menetapkan Ketua Umum PPP Romahurmuziy alias Romi sebagai tersangka dugaan suap seleksi jabatan di lingkungan Kementerian Agama. Sekjen PPP Arsul Sani enggan berkomentar mengenai apakah Menteri Agama (Menag) Lukman Hakim Saifuddin terlibat dalam kasus itu.

“Kalau soal peran menteri agama saya juga tidak ingin berkomentar, tapi sekali lagi asas praduga tak bersalah itu harus tetap melekat,” kata Arsul saat jumpa pers di DPP PPP, Jl Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (16/3/2019).

Arsul menilai, Lukman yang juga merupakan politikus PPP bekerja secara baik sebagai Menag. Menurutnya, kasus yang membelit Romahurmuziy murni di luar dugaan PPP.

“Pak Lukman selama ini merupakan salah satu menteri yang tidak mau begitu begituan itu jelas, makanya kinerja beliau juga bagus bahwa ada hal hal yang terjadi itulah yang di luar dugaan kita semua,” uca dia.

Terpisah, Wasekjen DPP PPP Achmad Baidowi mengatakan, kasus yang menimpa Romahurmuziy merupakan oknum yang bermain. Menurutnya, sejauh ini Kementerian Agama (Kemenag) telah melakukan prosedur dan ketetapan yang benar soal jabatan tinggi.

“Ini dari Kemenag sudah clear ada protapnya, tapi terus kok ada okmum-oknum yang bermain ya ini Wallahualam. Tapi kan kemenag sudah menyiapkan protap dan prosedur rekruitmen pejabat baik di kementerian wilayah daerah maupun pusat itu sudah ada mekanismenya semua,” ucapnya di DPP PPP.