HEADLINE: Maju Mundur Pembebasan Abu Bakar Baasyir

Liputan6.com, Jakarta – Ketua Tim Pengacara Muslim, Achmad Michdan tak bisa menyembunyikan kekecewaannya. Ia mengeluhkan sikap pemerintah yang tak satu kata dalam hal pembebasan narapidana terorisme Abu Bakar Baasyir.

“Ini bagaimana sih, urusan presiden (bilang) begini, terus bapak (Menkopolhukam) begini, enggak bertentangan apa dengan Presiden?” katanya ketika dihubungi Liputan6.com, Selasa (22/1/2019).

Kabar pembebasan itu mulanya dibawa Kuasa Hukum Timses Jokowi-Ma’ruf Amin, Yusril Ihza Mahendra. Jumat (18/1/2019) lalu, pengacara kawakan ini berkunjung ke Lapas Gunung Sindur, tempat Baasyir dipenjara.

Pesan yang disampaikannya: Jokowi menyetujui pembebasan Baasyir. Di hari yang sama dengan kedatangan Yusril ke Lapas Gunung Sindur, Presiden mengamini kabar itu dalam sebuah kesempatan di Garut.

Belakangan, Kementerian Polhukam meralat. Pemerintah masih mengkaji permintaan pembebasaan Abu Bakar Baasyir.

Menurut Amidan–sapaan akrab Achmad Michdan, pengacara pada posisi pasif. Tawaran pembebasan justru datang dari Jokowi, yang diwakili Yusril. Pembela Abu Bakar Baasyir memang pernah mengajukan permohonan pembebasan.

Abu Bakar Baasyir, sesuai aturan, sudah bisa bebas bersyarat setelah menjalani 2/3 masa tahanan pada 13 Desember 2018 lalu. Dalam sidang Kamis (16 Juni 2011), di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, ia divonis hakim 15 tahun bersalah terlibat dalam pelatihan militer di Aceh.

“Hak pembebasan itu dari dulu, dan sudah kita urus, tapi terhambat syarat,” kata Amidan. Ini merujuk penolakan Abu Bakar Baasyir menyatakan ikrar setia kepada NKRI dan Pancasila.

Dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM nomor 3 tahun 2018 dijabarkan syarat bebas bersyarat bagi narapidana terorisme. Pasal 84 huruf d ayat (1) berbunyi, “Kesetiaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia secara tertulis bagi narapidana warga negara Indonesia.”

Satu syarat lagi adalah berjanji tak akan melakukan tindak pidana lagi. Abu Bakar Baasyir menolaknya lantaran selama ini tak mengakui terlibat latihan militer di Aceh.

Amidan mendapat kabar dari Yusril, Jokowi ingin menyampingkan syarat itu dengan pertimbangan kemanusiaan. Hal ini yang belakangan ditarik kembali oleh pemerintah melalui Menkopolhukam Wiranto.

Setelah tarik ulur ini, pengacara menunggu bagaimana tindak lanjut dari pemerintah. “Ini sebenernya bukan urusan kita, yang bebasin ini pemerintah,” Amidan berujar. “Kita cuma nunggu.”

Infografis Fakta-Fakta Pembebasan Abu Bakar Baasyir. (Liputan6.com/Triyasni)

Pakar Hukum Abdul Fickar Hajar menilai, Jokowi memang tak bisa gegabah memberi pembebasan kepada Abu Bakar Baasyir. Dasar hukum yang melandasi keputusan itu harus dibuat.

Bentuknya, kata Fickar, bisa berupa Perppu, Perpres atau Peraturan Menkum HAM. “Agar tidak menimbulkan kesan semaunya demi tujuan tertentu atau politik,” katanya kepada Liputan6.com, Selasa (22/1/2019).

Keputusan pembebasan Abu bakar Baasyir tanpa landasan kuat akan mengacaukan sistem hukum. “Meski dengan pertimbangan kemanusiaan, tetap harus ada landasannya, jika tidak Presiden dapat dianggap mengangkangi konstitusi,” papar Fickar.

Ia mengingatkan, aturan umum pembebasan bersyarat merujuk KUHP Pasal 15, 16 dan 17. Jokowi tak bisa memberi pembebasan bersyarat dengan menabrak aturan tersebut.

Fickar menggarisbawahi beberapa pasal penting, seperti Pasal 15a ayat (1) KUHP, yang menyatakan syarat umum bebas bersyarat bahwa terpidana menyatakan tidak akan melakukan tindak pidana dan perbuatan yang tidak baik di kemudian hari. Baasyir sendiri menolak meneken pernyataan tersebut. 

Ia justru mempertanyakan pernyataan Yusril soal “bebas tanpa syarat”. Praktik semacam itu cuma lazim di negara kerajaan, sebagai bentuk pengampunan dari raja.

Dalam konteks Indonesia, mekanisme yang paling mendekati skema bebas tanpa syarat, adalah amnesti. Lembaga amnesti, menurut Fickar, bisa digunakan, tanpa permintaan narapidana.

“Presiden bisa mengampuni dengan amnesti membatalkan putusan yang telah ada, dan akibat hukumnya Abu Bakar Baasyir dianggap tidak bersalah,” kata Fickar.

2 dari 3 halaman

Berubah Setelah Ratas

Jokowi mengundang Menkopolhukam Wiranto dan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly ke Istana Bogor, Senin (21/1/2019). Rapat terbatas itu kabarnya membahas soal pembebasan Abu Bakar Baasyir.

Memang belum ada konfirmasi resmi soal hal itu. Yang jelas, sepulang dari Bogor, Wiranto menggelar konfrensi pers terkait sikap pemerintah dalam pembebasan Abu Bakar Baasyir. Isinya justru bertentangan dengan apa yang disampaikan Yusril.

“Presiden kan tidak boleh grusa-grusu. Tidak serta merta ya membuat keputusan. Tapi perlu pertimbangan dari aspek-aspek lainnya,” ucap Wiranto di kantornya, Jakarta, Senin (19/1/2019).

Ia tak ingin muncul spekulasi soal Abu Bakar Baasyir. Mantan Panglima ABRI ini menegaskan pernyataannya resmi mewakili pemerintah. Sikap tersebut, katanya, diambil setelah melakukan koordinasi dengan pejabat terkait.

Jokowi pun akhirnya bicara. Ia memastikan, pembebasan Abu Bakar Baasyir, akan ikut sistem dan mekanisme hukum.

“Ada mekanisme hukum yang harus kita lalui. Ini namanya pembebasan bersyarat. Bukan pembebasan murni, pembebasan bersyarat,” ujar Jokowi di Istana Merdeka Jakarta, Selasa (22/1/2019).

Artinya, Baasyir tetap harus memenuhi persyaratan bebas bersyarat dengan meneken ikrar setia pada NKRI dan Pancasila. Jokowi menegaskan tak mau menabrak undang-undang.

“Ada mekanisme hukum yang harus kita tempuh, saya justru nabrak kan enggak bisa. Apalagi ini situasi yang basic. Setia pada NKRI, setia pada Pancasila,” katanya.

Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan, aturan pembebasan bersyarat berlaku umum untuk semua narapidana. Abu Bakar Baasyir tak bisa mendapat perlakukan istimewa.

“Tentu tidak mungkin 1 orang dibikinkan peraturan untuk satu orang. Harus bersifat umum peraturan itu,” ucap Kalla.

Bila aturan formal tak terpenuhi, ia khawatir akan ada masalah yang mungkin muncul di kemudian hari.

“Kalau tak memenuhi aspek hukum ya minimal itu agak sulit juga (dibebaskan). Nanti di belakang hari orang gugat,” kata JK di kantornya, Selasa (22/1/2019).

Sebelumnya, kabar pembebasan Abu Bakar Baasyir memantik reaksi dunia. Adalah Perdana Menteri Australia Scott Morrison yang mengungkapkan kekecewaanya.

“Pemerintah Indonesia seharusnya menunjukan respek besar kepada Australia dalam persoalan ini,” katanya seperti dilansir BBC, Selasa (22/1/2019).

Pernyataan itu tak lepas dari insiden Bom Bali pada Oktober 2002. 202 orang tewas, 88 di antaranya merupakan warga negara Australia.

Pemerintah negeri Kangguru meyakini Abu Bakar Baasyir merupakan dalang di balik peristiwa tersebut. Padahal, Mahkamah Agung memutuskan Baasyir tak terlibat, setelah ia menghabiskan 26 bulan di penjara.

Rencana pembebasan mendapat pembelaan dari pasangan Jokowi di Pilpres 2019, Ma’ruf Amin. Australia dinilai tak punya kewenangan mencapuri urusan dalam negeri Indonesia.

“Itu urusan dalam negeri kita. Saya kira pemerintah punya kebijakan-kebijakan. Ada yang sifatnya penegakkan hukum dan ada sifatnya kemanusiaan dan Pak Jokowi sudah mengambil langkah itu,” ujar Ma’ruf di Bandung, Minggu (20/1/2019).

Dia meyakini, persoalan pembebasan Ba’asyir juga tak akan mempengaruhi hubungan diplomasi antara kedua negara. Masing-masing, menurutnya, punya kedaulatan.

“Tidak, kita masing-masing punya kedaulatan,” ungkap Ma’ruf.

Ketua Majelis Ulama Indonesia nonaktif ini pernah mengajukan permohonan grasi bagi Abu Bakar Baasyir. Namun, pihak keluarga tak setuju. Upaya itu mentok. 

Pasalnya, grasi mempersyaratkan pengakuan bersalah atas tindak pidana yang dikenakan. Abu Bakar Baasyir sendiri selama ini menolak disebut terlibat pelatihan militer di Aceh.

3 dari 3 halaman

Dukungan di Dalam Negeri

Di dalam negeri, dukungan sempat mengalir tatkala Jokowi dikabarkan memberikan pembebasan keapda Abu Bakar Baasyir. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto menyebut, kebijakan Jokowi sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.

“Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan tentu memiliki sebuah kebijakan-kebijakan yang didasarkan pada konstitusi yang didasarkan pada nilai Pancasila,” kata Hasto di kawasan Rawamangun, Jakarta Timur, Sabtu (19/1/2019).

Menurut dia, delapan partai koalisi pendukung Jokowi lainnya pun mendukung keputusan Jokowi membebaskan Abu Bakar Baasyir. Tak cuma dari partai pendukungnya, keputusan Jokowi juga menuai apresiasi dari kubu oposisi.

Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera, misalnya, mendukung langkah itu. Tapi, dia berpesan agar tak ada bumbu politisasi dalam proses pembebasan. Setiap narapidana memiliki hak untuk bebas setelah menjalani hukuman.

“Saya apresiasi keputusan pemerintah dan berharap ini tidak dipolitisasi karena seluruh narapidana berhak dapat haknya,” ujar Mardani di Gedung DPR, Jakarta Pusat, Selasa (22/1/2019).

Menurutnya, wajar Abu Bakar Baasyir dibebaskan. Sehingga, Jokowi juga berhak memberi kesempatan untuk bebas bersyarat.

“Ustaz Abu Bakar Baasyir dari sudut lama waktunya sudah mendekati dua per tiga masa tahanan sehingga pemerintah punya hak untuk memberikan masukan termasuk ketika memang baik dia punya kesempatan bebas bersyarat,” kata Mardani.

Komentar lebih tajam terlontar dari Juru bicara badan pemenangan nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Dahnil Anzar Simanjuntak. Ia menegarai pembebasan terpidana kasus terorisme Abu Bakar Baasyir berbau politis.

Pemilihan waktu yang dekat pelaksanaan pemilu menjadi alasannya. “Publik pasti bisa menilai pasti ada kaitan dengan politik,” katanya di kawasan Wahid Hasyim, Jakarta Pusat, Sabtu (19/1/2019).

Menurut Dahnil, umat Islam Indonesia pasti paham maksud pembebasan Baasyir itu. “Bagi umat Islam pasti paham bahwasanya selama ini stigma teroris itu Islam. Tiba-tiba jelang pemilu berbaik-baik,” ujarnya.

Meski demikian ia bersyukur Abu Bakar Baasyir dibebaskan dengan alasan kemanusiaan. “Pertama kami bersyukur ustaz Baasyir bebas, kedua memang sudah waktunya bebas, tahun lalu Desember menolak bebas karena bersyarat. Kalau orang Jawa bilang wis wayahnya,” katanya.

Ahok Bebas 24 Januari, Total Hukuman Penjara 1 Tahun 8 Bulan 15 Hari

JakartaBasuki Tjahaja Purnama (Ahok) akan bebas pada Kamis, 24 Januari. Ahok akan keluar dari Rutan Mako Brimob setelah menjalani masa pidana penjara selama 1 tahun 8 bulan 15 hari.

“Jatuh tempo berakhirnya masa pidana yang bersangkutan adalah tanggal 24 Januari 2019 atau Kamis yang akan datang. Insyaallah akan dibebaskan di lokasi Mako Brimob Kelapa Dua,” ujar Kalapas Cipinang Andika Dwi Prasetya kepada wartawan, Selasa (22/1/2019).

Ahok mulai menjalani hukuman penjara pada 9 Mei 2017 setelah putusan dibacakan majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Ahok divonis 2 tahun penjara karena terbukti bersalah melakukan penodaan agama atas pernyataan soal Surat Al-Maidah 51 saat berkunjung ke Pulau Pramuka, Kepulauan Seribu.

Selama menjalani pemidanaan, Basuki mendapatkan remisi atau pengurangan masa hukuman total 3 bulan 15 hari.

“Dengan perincian remisi khusus Natal 2017 (sebanyak) 15 hari. Remisi umum 17 Agustus 2018 sebanyak 2 bulan dan remisi khusus Natal 2018 (sebanyak) 1 bulan. Dengan pengurangan remisi tersebut, total Saudara BTP menjalani masa pemidanaan selama 1 tahun 8 bulan 15 hari,” papar Andika.

Ahok, disebut Andika, tidak pernah mengambil kesempatan yang menjadi hak narapidana. Di antaranya hak cuti mengunjungi keluarga, pembebasan bersyarat, juga cuti menjelang bebas.

“Artinya, yang bersangkutan bebas murni,” sambung Andika.

Sebelumnya, Menkum HAM Yasonna H Laoly menyebut Ahok bebas pada Kamis, 24 Januari, dari Mako Brimob pada saat jam kerja.

“Prosedur administrasinya diselesaikan di Cipinang, nanti pembebasannya di Mako. Itu jam kerja,” kata Yasonna kepada wartawan di kantornya, Jl HR Rasuna Said, Jaksel, Selasa (22/1).

Yasonna menyebut bebasnya napi merupakan hal biasa. Ahok sendiri memilih bebas setelah mendapat potongan resmi masa hukuman pidana alias tak mengambil bebas bersyarat.

“Saya mau janganlah dibesar-besarkan. Biasa saja orang keluar dari lapas, kok. Napi yang sudah melewatinya tidak mau menggunakan hak PB-nya. Dia mau betul-betul ini karena beberapa mungkin pertimbangan pribadi,” tuturnya.
(fdn/jbr)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Fungsi Negara Secara Umum dan Penjelasannya

Liputan6.com, Jakarta Setiap manusia yang ada di dunia ini pasti tinggal di suatu negara. Negara adalah sekumpulan masyarakat dengan berbagai keragamannya yang hidup dalam suatu wilayah yang diatur secara konstitusional untuk mewujudkan kepentingan bersama.

Sebelum membahas fungsi negara secara umum, ada baiknya jika kamu mengetahui pengertian negara. Dalam artikel ini akan membahas pengertian negara dan fungsi negara secara umum. Berdasarkan sumber yang berhasil dihimpun, berikut penjelasannya.

2 dari 4 halaman

Pengertian Negara

Negara merupakan suatu bentuk organisasi kekuasaan yang dibentuk guna melaksanakan tugas-tugas tertentu. Negara adalah sebuah wilayah atau daerah yang berada di permukaan bumi yang memiliki kekuasaan baik dalam bentuk politik, ekonomi, sosial, budaya, maupun kekuatan militer yang pelaksanaan kekuasaan tersebut dilakukan oleh pemerintahan.

Dalam suatu negara tersebut pastilah memiliki fungsi negara yang merupakan suatu gambaran terkait hal-hal apa saja yang dilakukan oleh negara sebagai tujuannya.

Fungsi negara biasanya merujuk pada pemikiran beberapa pemikir social, filsuf dan ahli bidang tata negara. seperti Bung Karno sebagai pendiri negara Indonesia yang berdaulat pernah berujar dalam autobiografinya bahwa negara Indonesia didirikan untuk mengabdi kepada Tuhan.

3 dari 4 halaman

Fungsi Negara Secara Umum

Fungsi negara secara umum ada empat, yakni untuk melaksanakan ketertiban dan keamanan, fungsi kemakmuran dan kesejahteraan, fungsi pertahanan dan keamanan serta fungsi menegakkan keadilan. Berikut merupakan penjelasan fungsi-fungsi negara secara umum.

1. Melaksanakan Penertiban (Law And Order)

Fungsi negara yang pertama adalah fungsi pengaturan dan ketertiban. Fungsi ini sangat penting, terutama dalam mencegah bentrokan-bentrokan maupun pertikaian dan penyebab tawuran yang mungkin timbul dalam masyarakat yang menjadi salah satu faktor penghalang proses tercapainya tujuan-tujuan negara.

2. Fungsi Kemakmuran dan Kesejahteraan

Fungsi ini semakin penting seiring berjalannya waktu, terutama bagi negara yang menganut paham negara kesejahteraan (welfare staat). Maknanya negara berupaya agar masyarakat dapat hidup dan sejahtera, terutama dibidang ekonomi dan sosial masyarakat.

Untuk itu, negara melakukan berbagai macam upaya seperti pembangunan di segala bidang serta berusaha untuk selalu menciptakan kondisi perekonomian yang selalu stabil.

3. Fungsi Pertahanan dan Keamanan

Fungsi ini diperlukan untuk menjaga kemungkinan terjadinya serangan dari luar. Fungsi negara yang satu ini sangat penting karena menyangkut keberlangsungan sebuah negara tersebut.

Negara wajib nampu melindungi rakyatnya, wilayah dan pemerintahannya dari berbagai ancaman, tantangan, serangan dan gangguan baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Maka dari itu, penting bahwa negara dilengkapi dengan alat-alat pertahanan serta personil keamanan yang terlatih dan tangguh.

4. Fungsi Keadilan

Fungsi negara ini dilaksanakan oleh badan penegak hukum, khususnya badan-badan peradilan. Negara harus dapat menegakkan hukum secara tegas dan tanpa adanya unsur kepentingan tertentu menurut hak dan kewajiban yang telah di kontribusikan kepada bangsa dan negara.

4 dari 4 halaman

Fungsi Negara Menurut Para Ahli

Salah satu cara untuk mewujudkan fungsi ini adalah dengan membentuk berbagai badan peradilan. Dari penjelasan dari ke-empat fungsi di atas. Para ahli di bidangnya juga memberikan pendapatnya secara umum tentang fungsi-fungsi negara.

Contohnya dari John Locke, Montesquieu dan Van Vollenhoven sebagai berikut.

Macam-macam fungsi negara menurut John Locke

Menurut Locke sebagai seorang filsuf dari Inggris, yang membagi fungsi negara menjadi tiga antara lain sebagai berikut,

Fungsi legislatif: membuat undang-undang

Fungsi eksekutif membuat peraturan dan mengadili

Fungsi federatif: mengurus urusan luar negeri serta urusan perang dan damai


Fungsi Negara Menurut Montesquieu

Pemikir politik asal Prancis, Montesquieu yang terkenal dengan sebutan Trias Politica, membagi fungsi negara dalam tiga tugas pokok atau fungsi negara antara lain sebagai berikut,

Fungsi legislatif: membuat undang-undang

Fungsi eksekutif: melaksanakan undang-undang

Fungsi yudikatif: mengadili dan mengawasi agar setiap peraturan ditaati


Fungsi Negara Menurut Van Vollenhoven

Menurut Van Vollenhoven seorang antropolog Belanda yang dijuluki sebagai “Bapak Hukum Adat” ini berpendapat fungsi negara dibagi menjadi empat yang dikenal dengan catur praja, berikut penjelasannya,

Bestuur, yaitu fungsi menyelenggarakan pemerintahan

Rechtsprak, yaitu fungsi mengadiliRegeling, yaitu fungsi membuat peraturan

Politie, yaitu fungsi ketertiban dan keamanan Dan secara umum pula, fungsi negara bisa dirumuskan sebagai berikut:

Fungsi internal, yaitu dengan cara memelihara perdamaian, ketertiban, ketentraman, serta perlindungan terhadap hak-hak yang dimiliki oleh setiap orang

Fungsi Eksternal, yaitu dengan upaya mempertahankan kemerdekaan negara. Dengan kata lain negara harus berupaya agar dapat mengatasi segala ancaman atau serangan yang berasal dari luar negeri.

Fungsi fakultatif, yaitu fungsi negara yang dapat diwujudkan dengan cara peningkatan kesejahteraan umum baik dari segi ekonomi, sosial, moral, maupun intelektual.

Dengan adanya fungsi negara, pemerintah mengharapkan rakyatnya untuk sadar diri dan mematuhi peraturan perundang-undangan atau aturan yang berlaku serta turut berpartisipasi dalam kehidupan pemerintahan guna mewujudkan fungsi–fungsi negara.

Demikian ulasan terkait dengan fungsi negara secara umum dan penjelasnnya dari para ahli di bidangnya. Semoga dari artikel di atas, dapat menambah pengetahuan dan wawasanmu tentang fungsi negara sehaingga turut pertisipasi untuk mewujudkan fungsi negara secara baik.


Reporter: Loudia Mahartika

Masyarakat Maluku Utara Diharapkan Cerdas Gunakan Hak Pilih

Liputan6.com, Ternate – Masyarakat di Maluku Utara (Malut) diharapkan cerdas menggunakan hak pilih pada Pemilu 2019 nanti. Baik itu ketika memilih calon legislatif (caleg), calon presiden dan calon wakil presiden.

“Cerdas menggunakan hak pilih maksudnya memilih atas pertimbangan hati nurani bukan karena pemberian uang atau kepentingan etnis dan kelompok tertentu,” kata akademisi dari Universitas Khairun (Unkhair) Ternate, Syahril Ibnu di Ternate, Selasa (22/1/2019) yang dilansir dari Antara.  

Selain itu, mengetahui secara utuh kualitas yang dipilih, sehingga diharapkan yang bersangkutan setelah terpilih nanti, misalnya anggota legislatif dapat melaksanakan tugas dengan baik. Khususnya dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat.

Menurut dia, pengalaman dalam pelaksanaan Pemilu selama ini, terutama pileg dan pilkada, masyarakat dalam menggunakan hak pilih masih banyak dipengaruhi pertimbangan politik uang dan kepentingan etnis atau kelompok tertentu. 

Perilaku seperti itu, lanjut Syahril, tidak terlepas dari cara sebagian oknum caleg dan tim sukses calon kepala daerah yang berupaya mendapatkan dukungan masyarakat dengan pemberian uang atau pendekatan etnis.

2 dari 3 halaman

KPU dan Bawaslu Lebih Konsisten

Sementara itu, untuk KPU dan Bawaslu di Malut sebagai penyelenggaran pemilu juga diharapkan untuk lebih konsisten dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai ketentuan yang berlaku.

Karena menurut Syahril, dalam pelaksanaan pemilu selama ini masih ada oknum KPU dan Bawaslu yang belum melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara baik. 

“Terjadinya pemungutan suara ulang baik dalam pelaksanakan pileg maupun pilkada seperti pada Pilkada Malut 2018 menjadi bukti bahwa penyelenggara pemilu belum melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai ketentuan yang berlaku dan itu diharapkan pada Pemilu 2019 tidak terjadi lagi,” katanya. 

Syahril menambahkan, jika penyelenggara pemilu masih melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dikhawatirkan akan menggerus kepercayaan masyarakat. Dan pada gilirannya akan mendorong tingginya angka golput. 

3 dari 3 halaman

Saksikan video pilihan berikut ini:

9 Fungsi Pancasila Sebagai Dasar Negara dan Pedoman Masyarakat Indonesia

Liputan6.com, Jakarta Pancasila merupakan jiwa seluruh rakyat Indonesia, yang memberi kekuatan hidup kepada bangsa Indonesia serta membimbingnya dalam mengejar kehidupan yang semakin baik, demi menuju masyarakat Indonesia yang adil dan makmur.

Salah satu fungsi Pancasila sebagai dasar negara sesuai dengan pembukaan UUD 1945 yang pada hakikatnya adalah sebagai sumber dari segala sumber hukum atau sumber tertib hukum.

Pancasila digunakan sebagai petunjuk arah semua semua kegiatan atau aktivitas hidup dan kehidupan dalam segala bidang. Pancasila merupakan lima butir ideologi dasar bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Pancasila merupakan lima dasar negara yang berisi pedoman atau aturan tentang tingkah laku yang penting dan baik bagi masyarakat Indoensia. Hal ini dipertegas oleh The Faunding Father Kita Bung Karno, bahwa, Pancasila merupakan isi jiwa bangsa Indonesia yang turun-temurun sekian abad lamanya terpendam bisu oleh kebudayaan Barat dan penjajah.

Nama Pancasila sendiri berasal dari bahasa Sanskerta yang terdiri dari dua kata, yaitu panca yang berarti lima dan sila yang berarti prinsip atau asas.

Pancasila menjadi rumusan dan pedoman kehidupan bagi seluruh rakyat Indonesia dalam berbangsa dan bernegara agar tidak menjadi penyebab tindakan penyalahgunaan kewenangan sehingga kita harus memahami fungsinya dengan baik.

Berikut telah liputan6.com rangkum Selasa (22/1/2018), fungsi Pancasila sebagai dasar negara yang harus kamu pahami dengan baik.

2 dari 2 halaman

Fungsi Pancasila Sebagai Dasar Negara

1. Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia

Fungsi Pancasila yang pertama adalah sebagai dasar Negara. Dasar negara di sini diartikan sebagai dasar falsafah atau filosofi negara. Sehingga Pancasila dalam hal ini digunakan sebagai dasar untuk mengatur pemerintahan negara.

Dengan kata lain, Pancasila digunakan sebagai dasar untuk mengatur penyelenggaraan aparatur negara yang sesuai dengan bunyi dan isi yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

2. Pandangan Hidup Bangsa Indonesia

Fungsi Pancasila yang kedua adalah sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Dalam hal ini Pancasila berperan sebagai petunjuk hidup sehari-hari, yang juga merupakan satu kesatuan yang tidak akan bisa dipisah-pisah antara satu dengan yang lain. Artinya bersatu dalam satu Negara, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

3. Kepribadian Bangsa Indonesia

Fungsi Pancasila yang ketiga adalah sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Fungsi yang satu ini dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk sikap mental maupun tingkah lalu atau perilaku beserta amal perbuatan dari sikap mental tersebut.

Kepribadian yang dimaksudkan adalah ciri khas masyarakat bangsa Indonesia. Artinya suatu sikap mental dan tingkah laku yang mempunyai ciri khas tersendiri sehingga mampu dibedakan dengan bangsa lainnya di seluruh dunia. Itulah yang dinamakan kepribadian bangsa Indonesia.

4. Jiwa Bangsa Indonesia

Fungsi Pancasila yang keempat adalah sebagai jiwa bangsa Indonesia. Pancasila dijelaskan berdasarkan teori Von Savigny yang artinya adalah setiap bangsa mempunyai jiwanya masing-masing yang disebut dengan Volkgeist yang berarti jiwa bangsa atau jiwa rakyat.

Pancasila merupakan jiwa bangsa yang lahir bersamaan dengan adanya atau terbentuknya bangsa Indonesia, yaitu pada zaman kerajaan Sriwijaya dan Majapahit.

Hal ini senada dengan apa yang dikemukakan oleh Prof. Mr. A. G. Pringgodigdo dalam tulisannya yang berjudul Pancasila. Dalam tulisan tersebut, juga menyebutkan Pancasila sendiri sudah ada sejak adanya bangsa Indonesia berdiri dan berkembang di zaman kerajaan. Meskipun istilah atau nama Pancasila baru dikenal pada 1 Juni 1945.

5. Sumber dari Segala Sumber Hukum

Fungsi Pancasila yang kelima adalah sebagai sumber dari segala hukum. Pancasila merupakan sumber hukum bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Sumber hukum Indonesia ini bermakna sebagai pandangan hidup, kesadaran dan cita-cita hukum beserta cita-cita moral yang meliputi suasana kejiwaan serta watak bangsa Indonesia.

Cita-cita yang dimaksud adalah cita-cita mengenai kemerdekaan individu, kemerdekaan bangsa atau Negara, perikemanusiaan, keadilan sosial, dan perdamaian Nasional yang merupakan hak dan kewajiban warga negara.

Cita-cita hukum atau politik ialah tentang sifat, bentuk dan tujuan Negara Indonesia. Dan terakhir cita-cita moral adalah hukum tentang kehidupan rakyat yang terkait dengan keagamaan dan kemasyarakatan.

6. Perjanjian Luhur Bangsa Indonesia

Fungsi Pancasila yang kelima adalah sebagai perjanjian luhur bangsa Indonesia. Perjanjian luhur di sini adalah menyangkut ikrar yang telah dibuat saat memproklamasikan kemerdekaan bangsa Indonesia bersama sama oleh para pendiri bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia memutuskan untuk merdeka menjadi sebuah Negara pada tanggal 17 Agustus 1945.

18 Agustus 1945 disahkan pembukaan dan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). PPKI pada saat itu merupakan wakil-wakil seluruh rakyat Indonesia yang mengesahkan perjanjian luhur yang tertulis tersebut (UUD 1945) untuk membela Pancasila sebagai dasar Negara selama-lamanya.

7. Falsafah Hidup yang Mempersatukan Bangsa

Fungsi Pancasila yang ketujuh adalah sebagai falsafah hidup yang mempersatukan bangsa. Indonesia negara yang kaya akan budaya dan etnis yang berbeda.

Pancasila di sini merupakan sarana atau alat yang sangat ampuh untuk mempersatukan bangsa Indonesia agar tidak terjadinya penyebab terciptanya masyarakat majemuk dan multikultural.

Pancasila merupakan falsafah hidup dan kepribadian bangsa Indonesia yang mengandung nilai-nilai dan norma-norma luhur serta diyakini paling benar, adil, bijaksana, dan tepat bagi bangsa Indonesia untuk bisa mempersatukan seluruh rakyat Indonesia.

8. Cita-Cita dan Tujuan Bangsa Indonesia

Fungsi Pancasila yang kedelapan adalah sebagai cita cita dan tujuan bangsa Indonesia. Cita-cita luhur bangsa Indonesia termuat tegas dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

Hal ini dikarenakan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan media penuangan jiwa proklamasi, yaitu jiwa Pancasila yang tertulis di dalamnya.

Sehingga Pancasila dapat dikatakan sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. Cita-cita luhur inilah yang kelak akan dicapai oleh bangsa Indonesia selaku bangsa atau Negara.

9. Ideologi Bangsa Indonesia

Fungsi Pancasila yang kesembilan adalah sebagai ideologi bangsa Indonesia. Pancasila sebagai Ideologi Negara adalah nilai-nilai luhur yang terkandung di dalam Pancasila menjadi cita-cita normatif dalam proses penyelenggaraan Negara.

Secara lebih luas, pengertian Pancasila sebagai Ideologi negara dapat diartikan sebagai visi atau arah dari penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Dengan terwujudnya suatu kehidupan yang menjunjung tinggi ketuhanan, nilai kemanusiaan, kesadaran akan kesatuan, berkerakyatan, dan menjunjung tinggi nilai keadilan, termasuk keadilan sosial. Dalam artian semua nilai-nilai luhur Pancasila ada di dalamnya, di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.


Reporter: Heri Setiawan

DPRD Sambut Baik Rencana Gubernur NTT Tutup Pulau Komodo

Kupang – DPRD NTT mendukung rencana Gubernur Viktor Laiskodat menutup Taman Nasional (TN) Pulau Komodo demi pelestarian alam dan satwa Komodo. Namun, dia juga meminta Viktor untuk mengkaji regulasi dari rencana penutupan itu.

“Rencana penutupan tersebut harus berdasar pada regulasi agar tidak bertentangan dengan hak pengelolaan yang menjadi tanggungjawab Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) selama ini,” kata Ketua DPRD Nusa Tenggara Timur Anwar Pua Geno, kepada wartawan di Kupang, yang dilansir dari Antara, Selasa (22/2/2019).

Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar akan segera memanggil Pemda Nusa Tenggara Timur untuk membahas rencana penutupan TNK yang diwacanakan oleh Gubernur Viktor Laiskodat itu. Anwar menyadari bahwa hak pengelolaan TNK itu merupakan wewenangnya Kementerian LHK, sehingga rencana Gubernur NTT Viktor Laiskodat untuk menutupnya selama setahun dari kunjungan wisatawan harus dikaji secara benar.

“Kami sudah bicarakan dengan Gubernur Viktor Bungtilu Laiskodat bahwa kita ini berada dalam NKRI, dan kewenangan TNK merupakan urusan pemerintah pusat maka rencana penutupan TNK sebaiknya dikoordinasikan dulu dengan Kementerian LHK,” katanya.

Ia mengatakan, apabila penutupan TN Komodo dilakukan demi peremajaan tanaman endemik dalam kawasan TNK maupun untuk menjaga populasi komodo sebagai hewan purba agar tidak punah maka perlu didukung.

“Ide pak gubernur sudah baik tetapi harus tetap mengacu para regulasi yang berlaku sehingga tidak terjadi benturan dengan pemerintah pusat,” katanya menegaskan.

(rvk/imk)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Fakta Lain soal Najib, Nelayan Karawang yang Disebut Sandiaga Uno dalam Debat

Liputan6.com, Karawang – Polemik kasus Najib bergulir di media massa setelah Cawapres nomor urut 02, Sandiaga Uno, menyebut ada seorang nelayan asal Karawang yang dipersekusi dan tidak mendapatkan pertolongan dari pemerintah.

Hal itu disampaikan Sandiaga di dalam debat Capres dan Cawapres putaran pertama di Hotel Bidakara, Pancoran, Jakarta Selatan beberapa waktu lalu.

Kepala Desa Sukajaya, Abdul Gafur Astra, membenarkan adanya insiden antara Najib dan Pokmaswas bernama Sahari, tetapi peristiwa tersebut sudah ditangani pihak kepolisian setempat dan kasusnya sudah dilimpahkan ke Mapolres Karawang.

Gofur menjelaskan, sebelumnya Najib mengaku menjadi korban persekusi. Kasus itu pada 28 September 2018, telah dilakukan upaya mediasi keduanya di kantor desa setempat, tetapi tidak ada titik temu yang akhirnya Najib melaporkan ke kepolisian.

“Sempat dilakukan mediasi oleh pemerintah desa, namun karena tidak ada titik temu akhir naik ke ranah hukum, “kata Gofur, Senin (21/1/2019).

Sahari, Sekretaris Pokmaswas Pesisir Pantai Pasir Putih yang dilaporkan Najib menjelaskan insiden tersebut. Dia mengaku kasus itu bermula dari adanya pengambilan pasir secara berulang kali oleh Najib. Pada saat insiden terjadi, Najib menyuruh orang mengambil pasir untuk menguruk halaman rumah, ditegur tidak terima, akhirnya Najib melakukan pemukulan.

“Jadi bukan sebaliknya, sesuai pengakuan Najib dipukul. Pada peristiwa tersebut justru Najib yang pertama memukul namun selalu ditangkis, mungkin ia tidak terima ditegur karena mengambil pasir pantai,” kata Sahari.

Sahari mengatakan, tidak ada pengeroyokan dalam kasus tersebut, yang ada sebaliknya, kalaupun Najib melaporkan insiden tersebut, itu hak dia dan dirinya mengaku kooperatif saat mengikuti proses hukum.

“Dia yang memukul, saya dilaporkan ke polisi. Saya ikuti prosesnya,” dia menegaskan.


Simak juga video pilihan berikut ini:



Wakil Ketua MPR Ajak Masyarakat Gunakan Hak Pilih Dalam Pemilu

Liputan6.com, Jakarta Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid (HNW) mengatakan Sosialisasi Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika merupakan amanah UU No. 17 tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD.

Sosialisasi dilakukan agar rakyat Indonesia tak hanya memahami keempat nilai-nilai luhur bangsa namun juga wajib mengimplementasikan dalam kehidupan keseharian sehingga bangsa ini tetap menjaga persatuan dan hidup saling menghormati.

Untuk itulah pria yang juga menjadi Wakil Ketua Badan Wakaf Pondok Pesantren Gontor itu mendorong masyarakat menjadi warga negara yang menjalankan Empat Pilar MPR sehingga mampu berperan dan ikut andil dalam membangun Indonesia yang lebih baik.

“Dengan sosialisasi, kita harapkan bisa menghadirkan Indonesia sesuai dengan cita-cita pendiri bangsa yang adil, makmur, berdaulat, gemah ripah lohjinawi, serta baldatun thayyibatun wa rabbun ghofur,” tutur HNW ketika melakukan sosialisasi kepada warga Tebet, Jakarta Selatan, 20 Januari 2019.

Dalam acara yang digelar di Aula Kantor Kecamatan Tebet, pria asal Klaten, Jawa Tengah, itu lebih lanjut memaparkan, sebagai bangsa yang menganut paham demokrasi, Demokrasi Pancasila, diharap demokrasi yang ada digunakan dan dimanfaatkan sebaik-baiknya.

“Dalam demokrasi ada Pemilu,” tuturnya.

Ia mengajak saat pesta demokrasi, Pemilu, semua menggunakan hak pilih yang telah dimiliki pada 17 April 2019, baik untuk memilih Presiden, anggota DPR, DPD, maupun DPRD. “Mari kita gunakan hak pilih kita, hak kedaulatan rakyat,” ucapnya.

Dikatakan, hak memilih perlu digunakan sebab suara yang kita miliki menentukan masa depan bangsa. Hak yang dijamin dalam UUD NRI Tahun 1945 itu jangan sampai ditukar dengan uang, sembako, atau jangan sampai salah pilih karena tergoda dengan janji atau iming-iming dari para calon.

”Jangan sampai hak pilih kita tidak digunakan alias Golput,” tegas Hidayat. Ditekankan olehnya, agar tidak Golput sebab cara seperti ini tidak akan menyelesaikan masalah. “Golput bukan solusi,” ucapnya.

Tak hanya tak bisa memberi solusi namun cara seperti ini menurut alumni Universitas Islam Madinah, Arab Saudi, bila Golput yang menang belum tentu sesuai dengan harapan bangsa Indonesia.

Dijelaskan dalam Pemilu yang diukur tidak hanya kualitas calon pemimpin namun juga banyaknya suara yang ikut berpartisipasi. “Sehingga siapapun mendapat suara yang banyak, ia akan menang,” ujarnya.

Agar Pemilu yang digelar berkualitas maka diharapkan masyarakat pemilih pemimpin yang cinta Indonesia serta bisa membawa negara ini lebih baik dan maju. “Serta melindungi semua golongan,” tegasnya.


(*)

Kasus Prostitusi Online, Polisi Sebut Artis VA Tak Datang Wajib Lapor

Liputan6.com, Surabaya – Artis VA yang telah menjadi tersangka terkait kasus prostitusi online, tidak memenuhi kewajibannya untuk wajib lapor pada Senin 21 Januari 2019. Kepolisian Daerah Jawa Timur pun siap menjemput paksa artis tersebut jika tak memenuhi janjinya datang pada Jumat 25 Januari 2019 nanti.

“Sesuai konfirmasi dari pengacaranya, VA dipastikan akan datang hari Jumat besok,” kata Kepala Kepolisian Daerah Jatim, Irjen Luki Hermawan di Mapolda Jatim, Senin.

Dia telah meminta penyidik melayangkan surat panggilan tersangka kedua terhadap VA. Namun jika yang bersangkutan tidak hadir lagi, maka akan dilakukan upaya jemput paksa.

“Nanti Jumat besok akan melayangkan panggilan tersangka VA, jika tidak hadir dipanggil lagi, dan kalau tidak hadir lagi maka terpaksa kami jemput paksa,” ujar Luki.

Sebelumnya, Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Timur (Jatim) secara resmi telah menetapkan artis VA sebagai tersangka kasus prostitusi online yang terjadi di Surabaya pada 5 Januari kemarin.

Kapolda Jatim, Irjen Luki Hermawan menuturkan bahwa penetapan tersangka artis VA ini berdasarkan rekam jejak digital dari tersangka mucikari ES.

“Dari situ jelas ada foto dan video dan keterlibatan aktif VA dalam prostitusi online. Termasuk penyebaran foto dan video,” tutur Luki di Mapolda Jatim, Rabu 16 Januari 2019.

Dia menegaskan, penetapan artis VA sebagai tersangka itu juga sesuai dengan hasil gelar, dan berdasarkan pendapat dari beberapa ahli.

“Ada ahli pidana, ahli bahasa, ahli ITE dan ahli Kementerian Agama dan MUI dan beberapa bukti yang sangat mengaitkan dalam transasksi komunikasi ini sangat menguatkan saudari VA menjadi tersangka,” tambah Luki.

2 dari 3 halaman

Bukti

Dari hasil penyidikan, Subdit V Siber Ditreskrimsus Polda Jatim menemukan foto dan video mesum artis VA. Gambar tak senonoh itu ditemukan dalam ponsel milik mucikari ES. Fakta baru ini terungkap dari hasil penyelidikan digital forensik beberapa hari terakhir.

Selain foto pose telanjang, ada pula video tak pantas dan melanggar norma susila. Foto dan video itu dikirim ke mucikari agar user tertarik dan menggunakan jasa seks VA.

“Ini mungkin sesuatu yang baru dimana yang sebelumnya jadi saksi korban (dalam kasus prostitusi), bisa menjadi tersangka. Ini akan jadi yurisprudensi,” ujar Luki.

Pada perkara ini, VA dijerat Pasal 27 ayat 1 UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pasal itu berbunyi, ‘Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.

3 dari 3 halaman

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Honda Siapkan Cafe Racer 300 Cc

Liputan6.com, Jakarta – Resmi diperkenalkan dalam ajang otomotif Bangkok Motor Show 2016, konsep Honda 300 TT Cafe Racer berhasil mendapatkan respons positif secara global.

Karena itu, perusahaan otomotif berlambang sayap mengepak itu memutuskan untuk melakukan produksi tahun depan.

Seperti dilansir Motorbeam, Selasa (22/01/19), Honda 300 TT Cafe Racer memiliki kerangka yang sama dengan CB300F dan CB300R. Namun, perbedaan jelas terlihat pada sub-frame dan swingarm.

Untuk menunjang rasa nyaman pengendara, motor pabrikan otomotif Jepang tersebut diharapkan memiliki pengaturan suspensi untuk bagian depan.

Secara mekanis, motor bergaya cafe racer itu akan ditenagai mesin yang sama dengan CB300R. Mengandalkan mesin DOHC 286cc, satu silinder, tenaga yang mampu dihasilkan mencapai 304 Tk dan torsi 27 Nm. Mesin tersebut dikawinkan dengan gearbox 6-speed.

2 dari 2 halaman

Selanjutnya

Sebelumnya, karya divisi R & D Honda Jepang telah mendaftarkan hak patennya. Pengajuan ini dilakukan untuk mencegah pihak yang tidak bertanggung jawab memanfaatkannya untuk menciptakan desain serupa.

Dalam prosesnya, Honda melucuti bagian panel instrumen dan kaca spion. Selain itu, beberapa bagian juga belum memenuhi regulasi seperti ekor pendek yang dimensinya tidak melampaui roda belakang dan knalpot tidak dilengkapi catalytic converter.

Desain pada 300 TT Racer ini juga mendapat pengaruh dari CB1100F pada bagian tangki.

Rancangan ini pun tidak menutup kemungkinan berguna untuk paket aksesoris bolt on bagi pemilik motor sejenis yang ingin berganti gaya dari naked bike biasa menjadi cafe racer atau scrambler.