BPN Sesalkan FBR Tindak Anggota yang Pose 2 Jari: Itu Hak Warga Negara

Jakarta – Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno menyayangkan Ketua Umum Forum Betawi Rempug (FBR) Lutfi Hakim yang mengambil tindakan pada anggotanya yang berpose 2 jari saat deklarasi mendukung Jokowi di lapangan Puri Mansion, Jakarta Barat. BPN menegaskan, memilih capres-cawapres merupakan hak individu setiap warga negara.

“Memilih capres dan cawapres adalah hak individual setiap warga negara. Jadi setiap warga negara memiliki hak secara pribadi untuk menentukan siapa capresnya. Kalau ada organisasi tertentu yang menyatakan untuk mendukung capres tertentu itu bagian kebijakan organisasi, tapi hak personal dari masing-masing individu itu dijamin oleh UU,” ujar juru debat BPN Prabowo-Sandiaga, Saleh Partaonan Daulay, kepada wartawan, Kamis (13/3/2019).

Saleh mengatakan, kebebasan memilih capres-cawapres dijamin oleh undang-undang. Tidak boleh ada orang ataupun organisasi yang memaksakan untuk memilih capres tertentu. Apalagi, Indonesia merupakan negara yang menjunjung tinggi demokrasi.
“Tidak boleh ada yang memaksakan pilihan tertentu dalam negara demokrasi. Justru demokrasi itu bisa tumbuh dengan baik jika masyarakatnya diberikan kebebasan untuk memilih. Tapi jika ada penekanan untuk memilih calon tertentu ya bukan demokrasi. Kita ingin seluruh ormas dan parpol sekalipun itu tetap memberikan kebebasan pada anggotanya untuk memilih capres cawapresnya,” tuturnya.

Di sisi lain, menurut Saleh, dukungan anggota FBR itu menunjukkan besarnya dukungan rakyat kepada Prabowo-Sandiaga. Meski ada arahan-arahan untuk memilih calon presiden tertentu.

“Justru dengan tindakan seperti ini itu pasti disadari oleh mereka. Artinya mereka memang ingin mendukung 02. Itu memperlihatkan besarnya dukungan pada Prabowo-Sandi. Nanti pada saatnya di TPS mereka yang akan menentukan siapa yang akan mereka pilih. Seperti saat kepala daerah yang mendukung 01, kami tidak takut, karena itu kan hanya kepala daerahnya saja, warganya nggak,” ujar Politikus PAN itu.

Sebelumnya, Viral video anggota FBR berpose 2 jari saat deklarasi mendukung Jokowi di lapangan Puri Mansion, Jakarta Barat. Dalam video tersebut, dua anggota FBR terlihat berpose gestur 2 jari khas pemenangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Ketua Umum FBR Lutfi Hakim buka suara soal anggotanya yang berpose 2 jari. Dia mengatakan sudah mengambil tindakan terhadap anggotanya yang menunjukkan pose 2 jari.

Lutfi juga mengatakan, tiga anggota FBR tersebut sudah meminta maaf. Dia mengatakan FBR solid mendukung pasangan 01 Joko Widodo (Jokowi)-Ma’ruf Amin.

“Kemarin itu yang hadir 36 ribu orang, dan itu cuma segelintir orang, ulah 3 orang, nggak mungkin merusak yang 36 ribu. Itu kita sudah ambil tindakan. Kalau dia masih melakukan hal yang sama, kita keluarkan. Selagi kita bisa bina, kita akan bina karena suara mereka 3, kan lumayan, sama anak istrinya. Kita perlu pendekatan ke masyarakat, jadi nggak perlu tindakan tegas. Selagi bisa kita bina, kita bina dan kasih pengertian kepada mereka, karena kita tak anggap sebagai hambatan. Harus dijadikan peluang kepemimpinan FBR di masing-masing wilayah harus bisa dibuktikan,” kata Lutfi saat dimintai konfirmasi, Rabu (13/3/2019).
(mae/abw)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Dituduh Berhubungan dengan Asing, Aktivis Hak Perempuan Diadili Pemerintah Saudi

Aktivis lain yang ditahan adalah Eman Aziza al-Yousef (70) yang merupaan salah satu aktivis pertama di negara itu yang berkampanye terkait hak mengemudi dan diakhirinya undang-undang perwalian yang memberi wewenang yang luas kepada laki-laki.

Sedangkan tahanan ketiga yang ditahan adalah Eman al-Nafjan, seorang blogger terkenal yang pernah melancarkan aksi protes unik pada 2013 dengan mengendarai mobil di Riyadh.

Mereka akan diadili pada hari ini, Kamis waktu Indonesia. Meskipun demikian, informasi terkait jenis pengadilan dan di mana tempat mereka akan diadili masih belum jelas hingga saat ini. Hal tu disampaikan oleh lembaga nonprofit internasional, Amnesty International. 

Sebelumnya Loujain disebut akan diadili di depan pengadila terorisme, namun h itu masi belum pasti.

Sejumlah aktivis lain dan Human Rights Watch mengatkan bahwa pemerintah telah melakukan penyiksaan terhadap  tahanan aktivis tersebut. Bahkan, mereka menduga pemerintahtururtmelakukan kekerasan seksual.

Hal itu senada dengan penjelasan Walid al-Hathloul beberapa waktu slam, yang menuturkan kesaksiannya saat ia dan keluarga menjenguk saudanya di penjara. 

Walid mengatakanbahwa saudaranya dipukul, dicambuk, disetrum, serta dilecehkan secara seksual oleh sejumlah oknum di penjara.

Mahyudin Minta Masyarakat Gunakan Hak Pilih dengan Cerdas

Liputan6.com, Jakarta Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Mahyudin, mengingatkan masyarakat untuk menggunakan hak pilih dalam Pemilu serentak 2019. Datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk memilih pemimpin Indonesia dan wakil di legislatif.

“Usahakan jangan Golput. Kita datang ke TPS memilih pemimpin kita. Siapa pun yang terpilih mudah-mudahan membawa Indonesia lebih baik di masa yang akan datang,” ujarnya, di hadapan sekitar 200 ibu-ibu yang tergabung dalam Majelis Taklim Kelurahan Waru, Kecamatan Waru, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Senin (11/3/2019).

Kepada para hadiri, Mahyudin meminta untuk memilih pemimpin dan anggota legislatif bukan berdasarkan “berjuang” yaitu beras, baju, dan uang.

“Menjelang Pemilu 17 April 2019, hati-hati menggunakan hak pilihnya. Pilihlah dengan melihat bibit, bebet, dan bobotnya. Harga diri kita murah betul kalau hanya dibayar dengan sembako saja. Ini tidak boleh terjadi,” ucapnya.

Mahyudin juga mengingatkan agar masyarakat jangan berkelahi karena pilihan yang berbeda.

“Kita pilih pemimpin yang baik. Jangan berkelahi karena pilihan berbeda, apalagi sampai pisah ranjang,” kata dia.

Menurut Mahyudin, calon presiden Joko Widodo dan Prabowo Subianto menunjukkan keakraban. Kalau keduanya bertemu selalu berpelukan. Dirinya pun heran melihat masyarakat justru berkelahi di lapangan.

“Jokowi bertemu dengan Prabowo di istana peluk-pelukan, cipika cipiki. Bapak ibu yang berkelahi di lapangan. Bodoh namanya itu,” ujar Mahyudin.

Jika masyarakat berkelahi, maka semua akan rugi. Karena itu, ia meminta untuk tidak bermusuhan meski pilihan berbeda.

“Karena kalau bapak ibu tidak punya duit, pinjamnya sama tetangga. Jangan gara-gara beda pilihan dalam Pilpres kita bermusuhan. Yang senang Jokowi pilih Jokowi. Yang senang Prabowo pilih Prabowo,” ucap Mahyudin.

Indonesia yang lebih baik di masa depan adalah Indonesia yang sejahtera dan warganya cerdas.

“Memberantas kemiskinan dan kebodohan. Itulah yang harus kita selesaikan. Kita ingin semua orang Indonesia sejahtera dan pintar. Jadi kita butuh alat pemersatu. Empat Pilar MPR adalah alat pemersatu bangsa,” tutup Mahyudin.

(*)

Hakim Tipikor Cabut Hak Politik Eni Saragih

Liputan6.com, Jakarta – Majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat mencabut hak politik Eni Saragih selama 3 tahun. Putusan tersebut diucapkan majelis hakim saat menjatuhkan vonis 6 tahun pidana penjara majelis hakim terhadap Eni terkait penerimaan suap proyek PLTU Riau-1 dan gratifikasi.

“Pidana tambahan berupa pencabutan hak untuk dipilih selama 3 tahun selesai menjalani pidana pokok,” ucap Ketua Majelis Hakim Yanto saat membacakan vonis, Jumat (1/3/2019).

Eni Saragih itu dinyatakan terbukti menerima suap dan gratifikasi dengan total penerimaan Rp 10,35 miliar dan SGD 40 ribu.

Jumlah tersebut berasal dari penerimaan suap terkait pengurusan proyek PLTU Riau-1 sejumlah Rp 4,75 miliar dari Johannes Budisutrisno Kotjo. Sementara Rp 5,6 miliar dan SGD 40 ribu merupakan penerimaan gratifikasi dari sejumlah pihak.

“Total menerima Rp 10,35 miliar dengan menerima pemberian Rp 5,6 miliar dan SGD 40 ribu yang untuk digunakan Pilkada di Kabupaten Temanggung oleh suaminya Muhammad Alkhadziq,” ucap Hakim Anwar saat membacakan pertimbangan vonis Eni.

Penerimaan gratifikasi berasal dari Prihadi Budi Santoso, Direktur PT Smelting Rp 250 juta, Herwin Tanuwidjaja, Direktur PT One Connect Indonesia SGD 40 ribu dan Rp 100 juta, Samin Tan selaku pemilik PT Borneo Lumbung Energi & Metal Rp 5 miliar, dan Iswan Ibrahim Presdir PT Isargas Rp 250 juta.

Dari jumlah uang secara keseluruhan yang ia terima, Eni Saragih diwajibkan mengembalikan uang tersebut.

2 dari 2 halaman

Terima Vonis

Namun jumlah uang pengganti yang harus dibayar Eni Rp 5 miliar lantaran selama proses persidangan, ia telah mengembalikan sejumlah uang ke KPK.

“Menimbang dengan demikian uang pengganti yang harus dibayar terdakwa Eni Maulani Saragih terima Rp 10.350 miliar dan SGD 40 ribu dikurangkan dengan jumlah uang yang telah disetor ke rekening KPK Rp 4,050 miliar, Rp 713 juta, dan Rp 500 sehingga total yang dibebankan sebagai uang pengganti Rp 5,087 dan SGD 40 ribu,” ujarnya.

Sementara itu, Eni menerima segala vonis yang dijatuhkan oleh majelis hakim.

“Insya Allah saya terima,” kata Eni.

Atas perbuatannya, Eni dinyatakan telah melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 11 undang-undang nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 Jo Pasal 64 ayat 1 KUHP dan Pasal 12 B Jo Pasal 65 ayat 1 KUHP.


Reporter: Yunita Amalia


Saksikan video pilihan berikut ini:

Audiensi dengan FUI, KPU Tegaskan WNA Pemilik e-KTP Tak Punya Hak Pilih

Jakarta – Massa Forum Umat Islam (FUI) menyoroti beberapa hal saat beraudiensi dengan KPU, salah satunya mempertanyakan warga negara asing (WNA) pemilik e-KTP memiliki hak pilih dalam Pemilu 2019 atau tidak. KPU menegaskan, WNA pemilik e-KTP tidak memiliki hak pilih. Mereka hanya memiliki kartu sebagai identitas.

“Pemilik e-KTP itu belum tentu WNI. Karena KTP kan kartu tanda penduduk dengan warga negara berbeda, yang boleh memilih itu adalah WNI. Dibuktikan oleh KTP elektronik,” kata Komisioner KPU Wahyu Setiawan, di KPU, Jl Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Jumat (1/3/2019).

Wahyu mengatakan dalam aturan KPU telah dijelaskan pemilih merupakan WNI sehingga hal itu menutup kesempatan WNA bisa mencoblos. Selain itu, pasca kejadian tenaga kerja asing (TKA) yang viral memiliki e-KTP di Cianjur, Wahyu menyebut Ketua KPU Arief Budiman telah menginstruksikan untuk menyisir pemilih yang dicurigai WNA.

“Sekarang ini sejak ada kasus di Cianjur, Ketua KPU melalui rapat pleno sudah menginstruksikan kepada KPU provinsi dan kabupaten, kota, PPK untuk membersihkan semua pemilih apabila ditengarai yang bersangkutan bukan warga negara Indonesia. Ya karena belum tentu yang punya KTP itu WNI,” ungkapnya.

Wahyu mencontohkan petugas KPPS di kampung-kampung biasanya hafal dengan warganya sendiri. Oleh karena itu jika ada warga asing pasti mempertanyakan kedatangan warga asing tersebut ke TPS.

“Kalau kita masuk ke TPS pertama sudah ada papan pengunguman yang ada DPT. Kalau kita warga kampung kebetulan saya contohkan karena saya warga kampung. Itu sudah ada daftarnya kemudian petugas KPPS biasanya kan tokoh-tokoh kampung itu. Anda siapa? Anda siapa? Ini kok namanya wajahnya asing ini siapa? KPPS Insyaallah akan melakukan seperti itu dari Pemilu ke pemilu memang sudah melakukan seperti itu insyaallah,” kata Wahyu.

Selain itu Wahyu juga menjelaskan terkait KTP yang bisa digunakan untuk mencoblos. Menurutnya, KTP yang bisa digunakan untuk mencoblos adalah KTP yang sesuai alamatnya dengan TPS.

“Jadi pemilih yang menggunakan KTP syaratnya itu harus sesuai dengan alamat di KTP itu. Nah sehingga ini juga alat deteksi tidak mungkin orang Banjarnegara misalnya kampung saya tiba-tiba ke Jakarta milih menggunakan KTP. Pasti ditanyakan oleh KPPS. Loh Anda ini alamatnya mana ya nggak bisa Anda milih di sini karena orang yang menggunakan KTP dalam milih itu dia hanya boleh mmilih hanya di TPS sesuai dengan alamat itu,” ungkapnya.
(yld/idn)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Dipertanyakan Massa FUI, KPU Jelaskan Hak Tunagrahita Nyoblos

Dipertanyakan Massa FUI, KPU Jelaskan Hak Tunagrahita Nyoblos Komisioner KPU Wahyu Setiawan (Foto: Ari Saputra)

Jakarta – Massa FUI yang melakukan aksi di depan Kantor KPU diterima oleh komisioner KPU. Saat audiensi, salah satu pertanyaan yang muncul adalah tentang ‘orang gila boleh mencoblos’.

Komisioner KPU, Wahyu Setiawan, kemudian memberi penjelasan. Dia menegaskan bahwa KPU hanya menjalankan putusan MK. Mereka yang diberikan hak mencoblos juga adalah tunagrahita.

“Sudah ada putusan MK untuk memberikan hak pilih kepada tunagrahita. Jadi para ustaz ustazah, jadi bukan orgil yang telanjang kita data, enggak. Tapi kalau ada keluarga yang kelainan mental itu yang dimaksud oleh MK,” kata Wahyu di Kantor KPU, Jl Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Jumat (1/3/2019).

Tunagrahita yang memiliki hak pilih juga harus memenuhi sederet syarat. Jumlahnya sekitar 600.000 orang.

“Insyaallah kami tidak pernah mendata orang gila, kami tak pernah lakukan. Tetapi tunagrahita yang kami data karena ada putusan MK,” ungkapnya.

Sebelumnya diberitakan, massa Forum Umat Islam (FUI) sebelumnya berkumpul di depan Kantor KPU. Amien Rais yang sempat ikut serta, lebih dahulu meninggalkan lokasi sebelum audiensi dimulai.

“Jadi itu kalau KPU bagus, jujur, kita doakan mudah-mudahan dapat hidayah, rahmat, dimuliakan Allah dunia-akhirat. Tetapi kalau KPU sampai curang, kita doakan dapat laknat hidupnya sengsara dunia dan akhirat,” kata Amien sebelumnya.
(imk/tor)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Hak Politik Eni Saragih Dicabut Hakim Selama 3 Tahun

Jakarta – Majelis hakim menjatuhkan hukuman tambahan bagi Eni Maulani Saragih yaitu pencabutan hak politik selama 3 tahun. Mantan anggota DPR itu sebelumnya divonis hukuman pidana penjara tahun selama 6 tahun karena terbukti bersalah menerima suap dan gratifikasi.

“Menjatuhkan hukuman tambahan kepada terdakwa berupa pencabutan hak dipilih dalam jabatan publik selama 3 tahun, yang dihitung sejak terdakwa selesai menjalani pokok pidana,” kata hakim ketua Yanto saat amar putusan dalam sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jalan Bungur Besar Raya, Jakarta Pusat, Jumat (1/3/2019).

Eni Saragih divonis 6 tahun penjara dan denda Rp 200 juta subsider 2 bulan kurungan. Eni Saragih bersalah menerima uang suap Rp 4,75 miliar dari pengusaha Johanes Budisutrisno Kotjo.

Uang suap dimaksudkan agar Eni membantu Kotjo mendapatkan proyek PLTU Riau-1 di PLN. Proyek itu sedianya ditangani PT Pembangkitan Jawa Bali Investasi (PJBI) dengan Blackgold Natural Resources Ltd (BNR) dan China Huadian Engineering Company Limited (CHEC Ltd). Kotjo merupakan pemilik BNR yang mengajak perusahaan asal China, yaitu CHEC Ltd, untuk menggarap proyek itu.

Uang suap yang diterima Eni untuk kepentingan Partai Golkar melaksanakan munaslub. Ketika itu, Eni diminta Plt Ketum Idrus Marham meminta uang USD 2,5 juta dari Kotjo. Novanto selaku Ketum Golkar sekaligus Ketua DPR saat itu terjerat kasus proyek e-KTP dan digantikan Idrus Marham selaku Sekjen Golkar.

Eni juga menerima uang Rp 2 miliar dan Rp 500 juta dari Kotjo untuk keperluan Pilkada Temanggung yang diikuti oleh suami terdakwa, yaitu M Al Khadziq.

Selain itu, jaksa menyakini Eni bersalah menerima gratifikasi sebesar Rp 5,6 miliar dan SGD 40 ribu. Uang itu diterima Eni dari sejumlah direktur dan pemilik perusahaan di bidang minyak dan gas.

Seluruh uang gratifikasi yang diterima Eni digunakan membiayai kegiatan pilkada suami terdakwa, yaitu M Al Khadziq, serta untuk memenuhi kebutuhan pribadinya.

Dalam Pilkada Kabupaten Temanggung itu, Khadziq berpasangan dengan Heri Wibowo sebagai calon wakil bupati yang diusung Partai Golkar. Pada akhirnya, mereka memenangi pilkada dan terpilih sebagai Bupati dan Wakil Bupati Temanggung.
(fai/dhn)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

4 Kebijakan Anies Usai Ditinggal Sandi hingga yang Menuai Kontroversi

Liputan6.com, Jakarta – Memimpin Jakarta sendirian, itulah yang dilakukan Anies Baswedan sebagai Gubernur DKI sepeninggal Sandiaga Uno yang memilih mendampingi Prabowo sebagai cawapresnya di Pilpres 2019.

Kurang lebih 7 bulan sudah, terhitung dari Agustus 2018, Anies menata Ibu Kota tanpa seorang wakil gubernur. Satu harapannya untuk sosok yang akan menemaninya memimpin DKI Jakarta, kerja keras dan all out.

“Kemudian kalau (di) Jakarta harus mau kerja keras, jadi jangan tanggung. Harus all out, tuntas,” kata Anies.

Sempat diwarnai tarik ulur antara Gerindra dan PKS selaku partai pengusung, kini dua nama telah dipastikan akan memperebutkan posisi orang nomor 2 di DKI Jakarta sebagai pendamping Anies Baswdean. Mereka adalah Agung Yulianto dan Ahmad Syaiku. Fit and proper test juga sudah dilakukan.

Sejak ditinggal Sandi sejak Agustus 2018, tak sedikit kebijakan penting telah diwujudkan untuk mengubah wajah Jakarta oleh mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini.

Tidak hanya perubahan drastis dari sisi pembangunan di perkotaan maupun birokrasi, kebijakannya dengan merotasi ribuan pejabat di lingkungan Pemprov DKI belakangan ini masih jadi sorotan. Bahkan ada yang menilainya kebijakan tersebut berbau politis.

Berikut sejumlah kebijakan Anies Baswedan selama memimpin Jakarta sendiran dalam hal menata Ibu Kota sekaligus yang tuai kritikan:

2 dari 6 halaman

1. Rotasi Ribuan Pejabat DKI

Tercatat ada sekitar 1.125 pejabat di lingkungan Pemprov DKI yang dirotasi, Senin, 25 Februari kemarin di halaman Balai Kota. Terdiri dari 15 pimpinan tinggi pratama atau eselon II (setingkat kepala dinas), 274 administrator atau eselon III (setingkat camat) dan 836 pengawas atau eselon IV (setingkat lurah).

Banyak pihak yang menilai kebijakan tersebut sangat kental aroma politis. Salah satunya diungkap oleh Ketua DPRD Prasetyo Edi Marsudi.

Pras menduga pencopotan pejabat DKI yang dilakukan Anies karena faktor like and dislike.

“Ini aneh ini buat saya dan tempat-tempat itu kok berbaunya politis sekali,” ujar Prasetio di kawasan Sunter, Jakarta Utara, Selasa, 26 Februari 2019.

Perombakan jabatan di level kepala dinas memang menjadi hak diskresi gubernur. Namun, lanjut Pras, pencopotan pejabat eselon III seperti camat dan eselon IV dinilai tidak bijak.

Terkait tudingan tersebut, Anies pun angkat bicara. Di sisi lain Anies mengatakan, dirinya tak bisa melarang siapapun untuk mengemukakan pendapat. Namun, perihal rotasi serta mutasi yang dilakukannya terhadap jajarannya didasarkan atas evaluasi kinerja, bukan personal.

“Ini adalah semua soal kinerja selama satu setengah tahun ini. Dan imajinasi orang boleh-boleh saja ya,” ungkap Anies Baswedan.

3 dari 6 halaman

2. Copot Pejabat DKI Terlibat Jual Beli Jabatan

Selain rotasi jabatan, mantan Menteri Pendidikan era Presiden Jokowi ini belum lama ini menyatakan akan mencopot pejabat Pemprov DKI Jakarta bila terbukti terlibat dalam jual beli jabatan lurah dan camat.

Dia menyebut itu bentuk penyuapan jika pejabat memberikan sejumlah uang untuk mendapatkan kedudukan.

“Kalau dia tidak lapor dan kemudian hari ketahuan, langsung saya copot. Karena berarti itu penyuapan,” kata Anies di GOR Ciracas, Jakarta Timur, Kamis (28/2/2019).

Akan tetapi, Anies menyebut itu pemerasan bila terdapat pejabat dipaksa untuk memberikan kepada oknum ketika proses rotasi.

4 dari 6 halaman

3. Serahkan 500 Sertifikat Tanah

Bertempat di GOR Ciracas, Jakarta Timur, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan membagikan 500 sertifat tanah kepada warga Cipayung dan Makasar. Penyerahan sertifikat berdasarkan arahan dari program pemerintah pusat.

Selain itu, lanjut Anies, sertifikat tersebut merupakan bentuk kepastian hukum, sehingga tidak mudah untuk diakui oleh pihak lain.

“Jangan sampai Bapak Ibu terima sertifikat, habis itu ada yang datang dengan iming-iming, malah langsung dijual. Malah langsung laku, langsung gak punya tanah lagi nanti,” kata Anies Baswedan, Kamis (18/2/2019).

5 dari 6 halaman

4. Resmikan 3 JPO Senilai Rp 53 M

JPO Gelora Bung Karno dan JPO Bundaran Senayan, dua jembatan yang kini telah direvitalisasi oleh Anies Baswesdan. Selain untk menghadirkan fasilitas untuk masyarakat, Anies menyebut JPO dapat menjadi salah satu ikon Ibu Kota.

“Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, JPO Bundaran Senanya, JPO GBK dan JPO Polda Metro secara resmi dibuka,” ucap Anies di Senayan, Jakarta, Kamis (28/2/2019).

Tak seperti JPO pada umumnya, dua jembatan yang baru saja diresmikan ini memiliki sejumlah kelebihan. Di antaranya memiliki lampu LED dan lampu sorot warna warni RGB, CCTV 24 jam, tong sampah, dan disertai lift yang ramah wanita hamil dan penyandang disabilitas.

“Saya selalu menggarisbawahi (JPO) dirancang untuk bisa ramah bagi disabilitas. Kesataraan fasilitas bagi semua warga ibu kota, kususnya penyandang disabilitas,” ujar dia.

6 dari 6 halaman

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Jokowi Minta TKD Gorontalo Luruskan Fitnah dan Isu Hoaks

Liputan6.com, Gorontalo – Calon presiden petahana, Joko Widodo atau Jokowi meminta Tim Kampanye Daerah (TKD) Gorontalo tak lagi menggelar pertemuan-pertemuan formal.

TKD disarankan untuk memperbanyak kampanye dari rumah ke rumah atau langsung bertatapan dengan warga dalam rangka menjelaskan visi misi calon presiden dan wakil presiden nomor urut 01, Jokowi-Ma’ruf Amin.

“Sampaikan mengenai visi kita, program kita,” kata Jokowi saat memberikan pengarahan kepada TKD Gorontalo di Hotel Maqna Gorontalo, Kamis 28 Februari 2019.

Selain itu, Jokowi meminta TKD Gorontalo meluruskan fitnah yang beredar bahwa jika dirinya kembali terpilih sebagai Presiden maka azan tak bisa lagi dikumandangkan di Tanah Air. Demikian dengan fitnah lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT) yang disebut-sebut bakal dilegalkan oleh Jokowi.

Counter mengenai isu-isu, fitnah-fitnah yang merugikan kita baik elektabiltas capres cawapres agar masyarakat betul-betul mengerti,” ujarnya.

Lebih lanjut, TKD Gorontalo didorong untuk memaparkan kepada masyarakat sejumlah keberhasilan pemerintah Jokowi-Jusuf Kalla dalam bidang infrastruktur.

2 dari 3 halaman

Kawal Suara

Jokowi mengatakan, seluruh kader dan caleg partai pendukung Jokowi-Amin maupun relawan juga harus bergerak cepat mengajak masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya di Pilpres 2019.

Khusus untuk pemilih lanjut usia, kata dia, TKD Gorontalo perlu memberikan pemahaman lebih agar mereka mengenal siapa capres dan cawapres yang bertarung di Pemilu kali ini.

“Dan tentu saja jangan lupa yang jadi saksi tetap mengawasi, mengawal suara itu. Jangan sampai hilang satu suara pun dari perjalanan TPS ke atas, ke atas. Betul-betul dikontrol, awasi, cek, apakah sesuai dengan angka yang kita dapatkan di TPS,” sambung Jokowi.


Reporter: Titin Suprihatin

Sumber: Merdeka.com

3 dari 3 halaman

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Ratna Sarumpaet Merasa Kasusnya Politis, BPN: Jangan Fitnah Kami

Jakarta – Ratna Sarumpaet menilai kasus hoax yang menimpanya bernuansa politis. Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno membantah terlibat dalam kasus Ratna.

“Saya nggak mau membuat penilaian prematur ini politis atau tidak, lebih baik kita sama-sama ikuti proses persidangan. Yang paling penting jangan kasus Bu Ratna ini dijadikan bahan untuk mem-framing dan memfitnah kami selaku BPN. Mengacu pada surat dakwaan, sangat jelas ini nggak ada urusan dengan BPN,” kata anggota Direktorat Hukum dan Advokasi BPN Prabowo-Sandi, Habiburokhman kepada wartawan, Kamis (28/2/2019).

Dia enggan mengomentari lebih jauh soal pernyataan Ratna. Habiburokhman mengatakan Ratna punya hak untuk membela diri. Menurut dia, hal itu tertuang dalam KUHAP.
“Sebagai terdakwa beliau punya hak untuk membela diri, hal mana secara tegas diatur dalam KUHAP. Secara teknis beliau bisa menyampaikan pembelaan dengan menghadirkan saksi, bukti yang relevan selama dalam proses persidangan,” tutur Habiburokhman.

Ratna Sarumpaet Merasa Kasusnya Politis, BPN: Jangan Fitnah KamiFoto: Habiburokhman (Dok Pribadi)

Hal senada dilontarkan juru bicara BPN Prabowo-Sandi, Andre Rosiade. Andre hanya mendoakan Ratna selalu sehat untuk mengikuti persidangan.

“Kami tidak mau mengomentari kasus Mbak Ratna. Sepenuhnya kami serahkan ke proses persidangan di pengadilan. Kita tunggu saja gimana, kita doakan sidangnya lancar, Mbak Ratna juga sehat untuk mengikuti persidangan,” kata Andre.

Ratna Sarumpaet Merasa Kasusnya Politis, BPN: Jangan Fitnah KamiFoto: Badan Komunikasi DPP Gerindra Andre Rosiade (Zhacky-detik)

Sebelumnya, Ratna Sarumpaet menyebut kasus yang menjeratnya sarat nuansa politis. Menurutnya, polisi tidak perlu menangkap dirinya karena berbohong soal luka lebam di wajahnya.

Ratna menjalani sidang dakwaan di PN Jakarta Selatan, Jalan Ampera, Jakarta Selatan, Kamis (28/2). Jaksa penuntut umum (JPU) mendakwa Ratna Sarumpaet membuat keonaran dengan menyebarkan hoax penganiayaan. Ratna disebut sengaja membuat kegaduhan lewat cerita dan foto-foto wajah yang lebam dan bengkak yang disebut akibat penganiayaan.

“Aku cuma secara umum minta, karena aku merasa ini semua politisasi, penangkapan saya politisasi. Aku anggap nggak harus ditangkap juga toh bisa lihat tiketnya juga kok yang kayak gitu-gitu,” kata Ratna di Polda Metro Jaya, Jakarta.

Jaksa menguraikan rangkaian kebohongan yang dilakukan Ratna lewat pesan WhatsApp, termasuk menyebarkan foto-foto wajah yang lebam dan bengkak. Puncak dari kebohongan Ratna, Prabowo Subianto disebut jaksa menggelar jumpa pers pada 2 Oktober 2018.

“(Terdakwa) menceritakan mengenai penganiayaan dan mengirimkan foto dalam keadaan bengkak merupakan rangkaian kebohongan terdakwa untuk mendapat perhatian dari masyarakat, termasuk tim pemenangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno,” ujar jaksa penuntut umum membacakan surat dakwaan di PN Jaksel, Jl Ampera Raya, Kamis (28/2).
(tsa/gbr)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>