Menag Siapkan Pelayanan untuk Tambahan 10 Ribu Kuota Haji

Jakarta – Raja Arab Saudi Salman bin Abdul Aziz Al Saud memberikan tambahan 10 ribu kuota haji untuk Indonesia. Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin siap total melakukan persiapan menyambut penambahan kuota tersebut.

“Dalam ratas saya menyampaikan bahwa pada dasarnya kami di Kemenag akan all out merealisasikan penyiapan pengadaan fasilitas, pelayanan dan segala sesuatunya untuk tambahan 10 ribu jamaah kita,” kata Lukman usai rapat terbatas dengan Jokowi di Istana Merdeka, Jl Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Kamis (18/4/2019).

Kuota ini disampaikan saat kunjungan Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Arab Saudi. Lukman mengatakan, dengan penambahan kuota ini maka akan berdampak pada penambahan anggaran haji. Tak hanya itu, jumlah petugas haji juga akan bertambah.

“Tidak hanya untuk jamaah itu sendiri, tapi juga penambaham petugas. Karena itu adanya penambahan jamaah kloternya akan bertambah dan tentu petugas-petugas kloter itupun juga akan bertambah. Jadi ini yang nanti sebagian akan didapatkan dari BPKH, sebagian juga dari evisiensi yang dilakukan Kemenag. Dan terakhir dari APBN kita khususnya untuk membiayai petugas-petugas kita,” jelas Lukman.

Dikatakan Lukman, penambahan anggaran tersebut saat ini sedang dikaji besarannya. Sebagian dananya ditalangi oleh BPKH dan sebagian lagi dari Kementerian Agama.

“Dan sisanya nanti sumbernya dari APBN yang nilai pastinya akan kita rapatkan bersama komisi 8 DPR RI. Mudah-mudahan Selasa minggu depan jadi konkretnya angka-angka yang muncul, baru saatnya ketika rapat kerja bersama,” kata Lukman.

Saksikan juga video ‘Sudah Tambah 10 Ribu, Jokowi Incar 250 Ribu Kuota Haji’:

[Gambas:Video 20detik]

(fay/fay)
<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Minta Tambahan 250 Ribu Kuota Haji, Jokowi Tunggu Jawaban Raja Salman

Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin menyatakan Kementerian Agama akan serius menindaklanjuti realisasi penambahan 10 ribu kuota haji yang diberikan kerajaan Arab Saudi pada musim haji tahun ini.

“Kami di Kemenag akan all out untuk merealisasikan penambahan kuota 10 ribu meskipun implikasinya tidak sederhana. Penambahan kuota 10 ribu ini terjadi tatkala pemerintah sudah melakukan persiapan akhir pelaksanaan musim haji tahun ini,” kata Menag Lukman dilansir dari situs Kemenag, Kemenag.go.id

Dia menyampaikan, bagi jajaran Kementerian Agama, penambahan kuota Haji ini merupakan sebuah kehormatan. Karena, sejak awal jajaran Kemenag khususnya petugas haji Indonesia telah menyiapkan diri untuk melayani calon jemaah.  

“Saya mengajak seluruh jajaran Kemenag dan petugas haji sejak awal pasang niat untuk melayani. Jadi sebenarnya dengan adanya penambahan, sebenarnya ini adalah medan amal bagi kita untuk melayani dengan baik,” sambung Menag.

Penambahan kuota secara mendadak disampaikan Raja Kerajaan Arab Saudi, Salman bin Abdulaziz al-Saud kepada Presiden Joko Widodo dalam pertemuan di Riyad pada Minggu, 14 April 2019.

Istana: Pangeran MBS yang Eksekusi Tambahan 10 Ribu Jemaah Haji RI

Jakarta – Indonesia mendapatkan tambahan kuota 10 ribu jemaah haji dari Arab Saudi. Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengungkapkan hal tersebut adalah peran putra mahkota Arab Saudi, Muhammad bin Salman (MBS).

“Saat Bapak Presiden minta mohon pada Raja tentang alokasi penambahan haji, waktu itu Raja mengatakan ‘Pak Presiden, saya harus mementingkan Islam seluruh dunia’. Begitu dinner dengan putra mahkota, langsung beliau memberi eksekusi. Jadi selama ini yang saya dengar, eksekutornya di Putra Mahkota,” ujar Moeldoko di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (16/4/2019).

Lobi tersebut disampaikan Jokowi saat bertemu Raja Arab Saudi, Salman bin Abdul Aziz dan MBS di Riyadh. Moeldoko menambahkan, MBS juga berbicara proyeksi kuota haji di tahun 2020 dan 2030.
“Beliau juga membicarakan kemungkinan investasi di Indonesia dan sampaikan ke Pak Jokowi nanti tahun 2020 proyeksi kami akan mendatangkan 20 juta haji. 2030 mereka, beliau memproyeksikan 30 juta haji. Itu yang saya dengar. Langsung Pak Jokowi masuk. Putra Mahkota, tolong kami untuk jadi prioritas,” kata Moeldoko.
Moeldoko juga mengatakan pertemuan Jokowi dengan Raja Salman dan MBS berlangsung akrab. MBS, kata Moeldoko, juga menyampaikan peluang adanya ajang Formula 1 di Indonesia.

“Kan Pak Presiden selalu berbicara investasi yang dilakukan Indonesia seperti apa. Akhirnya beliau tertarik dengan migas, tentang pariwisata, dengan, bisa nggak Indonesia dibikin Formula 1. Putra Mahkota berpikirnya ke sana. Sangat-sangat akrab,” ucapnya.

<!–

Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program “Reportase Sore” TRANS TV Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB

–>

Kemenag Segera Tindak Lanjuti Penambahan Kuota Haji dari Raja Salman

Liputan6.com, Jakarta – Pemerintah Arab Saudi memberikan tambahan sebesar 10 ribu kuota untuk jemaah haji Indonesia. Tambahan kuota ini diberikan Raja Salman kepada Presiden Jokowi saat berkunjung ke Arab Saudi.

Menteri Agama (Menag) Lukman Hakim Saifuddin membenarkan soal penambahan 10 ribu kuota itu. “Info tentang penambahan kuota benar adanya. Saat ini, tambahan kuota tersebut juga sudah masuk dalam sistem e-Hajj Saudi,” kata Menag Lukman dilansir dari laman resmi Kemenag, kemenag.go.id, Selasa (16/4/2019).

“Sebagai tindak lanjut, kami akan segera melakukan pembahasan dengan DPR,” imbuhnya.

Menurut Lukman, pembahasan dengan DPR dan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) perlu segera dilakukan karena penambahan kuota berimplikasi pada sejumlah hal yang kompleks. Pertama, terkait biaya penyelenggaraan.

Kemenag bersama DPR telah menyepakati Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH) 1440H/2019M dengan skema kuota 221 ribu, terdiri dari 204 ribu jemaah haji reguler dan 17 ribu jemaah haji khusus. Rata-rata BPIH untuk jemaah haji reguler tahun ini, Rp 35.235.602 atau setara US$ 2.481.

“Bersama DPR, kami sudah menyepakati biaya haji 2019 menggunakan dana optimalisasi sebesar Rp 7,039 triliun untuk 204.000 jemaah. Itu artinya untuk 10.000 jemaah baru sebagai tambahan kuota diperlukan tambahan biaya tak kurang dari Rp 346 miliar. Penambahan kuota itu juga berdampak pada penambahan sekitar 25 kloter baru dan penambahan sekitar 125 petugas kloter. Maka perlu dibahas kembali hal-hal yang terkait dengan sumber biayanya,” ujar Lukman.

Dampak kedua, terkait pengadaan layanan haji, baik di dalam maupun luar negeri. Di dalam negeri, penambahan kuota akan mempengaruhi proses penyiapan dokumen dan manasik jemaah haji. Apalagi proses penerbitan visa saat ini mempersyaratkan rekam biometrik yang sedang berjalan dan di sejumlah daerah sudah hampir selesai.

“Kami harus mendistribusikan kembali tambahan kuota ini ke tingkat provinsi. Kami juga harus menambah petugas kloter. Jumlah 10 ribu setidaknya akan terdistribusi dalam kurang lebih 25 penerbangan. Setiap penerbangan harus ada lima petugas kloter,” ungkap Lukman.

Pemerintah-DPR Segera Tindak Lanjuti Penambahan 10.000 Kuota Haji

Jakarta – Kerajaan Arab Saudi memberikan penambahan kuota untuk jemaah haji di Indonesia sebesar 10.000 jemaah setelah pertemuan Raja Salman dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Riyadh. Pemerintah Indonesia segera menindaklanjuti keputusan ini dengan DPR.

“Info tentang penambahan kuota benar adanya. Saat ini, tambahan kuota tersebut juga sudah masuk dalam sistem e-Hajj Saudi,” ujar Menag Lukman Hakim Saifuddin kepada wartawan, Senin (15/4/2019).

“Sebagai tindak lanjut, kami akan segera melakukan pembahasan dengan DPR,” kata Lukman.


Menurut Lukman, pembahasan ini diperlukan karena penambahan kuota jemaah haji berdampak pada sejumlah hal. Pertama, terkait biaya penyelenggaraan. Kemenag bersama DPR telah menyepakati Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH) 1440H/2019M dengan skema kuota 221 ribu, terdiri dari 204 ribu jemaah haji reguler dan 17 ribu jemaah haji khusus. Rata-rata BPIH untuk jemaah haji reguler tahun ini, Rp 35.235.602,- atau setara US$ 2,481.

Dampak kedua, terkait pengadaan layanan haji, baik di dalam maupun luar negeri. Di dalam negeri, penambahan kuota akan mempengaruhi proses penyiapan dokumen dan manasik jemaah haji. Apalagi, proses penerbitan visa saat ini mempersyaratkan rekam biometrik yang saat sedang berjalan dan di sejumlah daerah sudah hampir selesai.

“Kami harus mendistribusikan kembali tambahan kuota ini ke tingkat provinsi. Kami juga harus menambah petugas kloter. Jumlah 10ribu setidaknya akan terdistribusi dalam kurang lebih 25 penerbangan. Setiap penerbangan harus ada lima petugas kloter,” kata Lukman.

Di luar negeri, hampir seluruh pengadaan layanan akan terdampak. Proses pengadaan yang semestinya sudah hampir final, berarti harus ditambah, dan itu bukan hal mudah. Terkait akomodasi di Madinah misalnya, saat ini hampir seluruh hotel di kawasan Markaziah (jarak terdekat Masjid Nabawi), sudah penuh.

Untuk akomodasi di Makkah, penambahan kuota akan berdampak pada sistem zonasi. Sistem ini baru diterapkan tahun ini. Jemaah haji Indonesia akan ditempatkan pada tujuh wilayah, berdasarkan kelompok embarkasi sebagai berikut:

1. Syisyah: Embarkasi Aceh (BTJ), Medan (KNO), Batam (BTH), Padang (PDG), dan Makassar (UPG)
2. Raudhah: Embarkasi Palembang (PLM) dan Jakarta – Pondok Gede (JKG)
3. Misfalah: Embarkasi Jakarta – Bekasi (JKS)
4. Jarwal: Embarkasi Solo (SOC)
5. Mahbas Jin: Embarkasi Surabaya (SUB)
6. Rei Bakhsy: Embarkasi Banjarmasin dan Balikpapan
7. Aziziah: Embarkasi Lombok (LOP)

Untuk diketahui, penambahan kuota haji disampaikan setelah pertemuan Raja Salman dengan Jokowi di stana Pribadi Raja (Al-Qasr Al-Khas) pada Minggu (14/4) sore. Dalam pertemuan bilateral itu, Jokowi dan Raja Salman juga sepakat meningkatkan kerja sama di bidang ekonomi.

“Dalam pertemuan itu, Presiden Jokowi juga menyampaikan apresiasi dari seluruh masyarakat Indonesia atas diberikannya kuota tambahan kembali sebesar 10.000 bagi jemaah haji Indonesia,” kata Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden, Bey Machmudin, lewat keterangan yang diterima.
(dkp/fjp)
<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Usai Jokowi Bertemu Raja Salman, Kuota Haji RI Tambah 10.000 Jemaah

Jakarta – Istana menyatakan kuota haji untuk Indonesia ditambah 10.000 jemaah. Hal ini diketahui setelah Presiden Joko Widodo bertemu dengan Raja Salman bin Abdulaziz al-Saud.

“Dalam pertemuan itu, Presiden Jokowi juga menyampaikan apresiasi dari seluruh masyarakat Indonesia atas diberikannya kuota tambahan kembali sebesar 10.000 bagi jemaah haji Indonesia,” kata Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden, Bey Machmudin, lewat keterangan yang diterima, Senin (15/4/2019).

Diketahui, Jokowi bertemu dengan Raja Salman di Istana Pribadi Raja (Al-Qasr Al-Khas) pada Minggu (14/4) sore. Dalam pertemuan bilateral itu, Jokowi dan Raja Salman juga sepakat meningkatkan kerja sama di bidang ekonomi.
“Presiden Jokowi dan Raja Salman sepakat ke depan, kerja sama ekonomi akan terus ditingkatkan, terutama di bidang energi dan pariwisata,” kata Menteri Luar Negeri Retno Marsudi seusai pertemuan.
Retno, yang mendampingi Jokowi dalam pertemuan bilateral itu, menyampaikan Raja Salman juga mengapresiasi Indonesia atas kepemimpinannya di dunia Islam.

“Dari pembicaraan tadi, tampak sekali kedekatan antara kedua kepala negara,” ujar Retno.

Dalam pertemuan ini, Jokowi juga didampingi Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, Duta Besar Indonesia untuk Kerajaan Arab Saudi Agus Maftuh Abegebriel, dan Staf Khusus Presiden Abdul Ghofarrozin.

Tonton video Momen Keakraban Presiden Jokowi dan Raja Salman:

[Gambas:Video 20detik]

(jbr/fjp)
<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Kemenag Kerahkan Auditor Pantau Persiapan Haji 2019 di Jeddah

Liputan6.com, Jakarta – Kementerian Agama (Kemenag) mengerahkan tim auditor Inspektorat Jenderal untuk memantau Persiapan Penyelenggaraan Ibadah Haji 2019 M/1440 H di Kantor Staf Teknis Urusan Haji (TUH) Indonesia di Jeddah, Arab Saudi.

Audit ini bertujuan memberi saran perbaikan dan rekomendasi kepada pejabat berwenang terkait perbaikan kinerja Kantor Staf Teknis Urusan Haji di Arab Saudi, agar pelaksanaan haji 2019 sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

“Lebih penting lagi adalah itjen hadir untuk memastikan kesiapan Kantor Staf Teknis Urusan Haji dalam memberikan layanan perumahan, transportasi, dan konsumsi jemaah pada musim Haji 2019 M/1440,” jelas Penanggung jawab tim auditor Inspektur Wilayah II, Nur Arifin, seperti dilansir kemenag.go.id, Kamis (11/4/2019).

Tim ini beranggotakan enam orang auditor. Mereka akan bertugas selama 14 hari, mulai 28 Maret sampai 11 April 2019.

Sementara itu, anggota tim Auditor Itjen Kemenag Djubaedah menyampaikan, selama di Jeddah tim auditor mengikuti sejumlah proses kegiatan tim yang telah dibentuk untuk menyiapkan layanan kepada jemaah haji.

“Salah satunya, tim mengikuti kegiatan tim penyediaan katering untuk kasyfiyah (survey awal) ke dapur penyedia layanan katering di Arab Saudi yang telah mendaftar. Tim juga memantau saat proses negosiasinya,” kata Djubaedah.

Reporter: Dewi Larasati

Polisi Tangkap Ustaz Bukhori Muslim Atas Dugaan Penipuan Ongkos Haji

Liputan6.com, Jakarta – Polda Metro Jaya menangkap Ustaz Bukhori Muslim atas dugaan penipuan. Hal itu dibenarkan oleh Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Kombes Raden Prabowo Argo.

“Iya (telah diamankan),” kata Argo kepada Merdeka, Jakarta, Kamis (4/4/2019).

Atas hal ini, pengacara Kapitra Ampera berkunjung ke Mapolda Metro Jaya untuk menemui Ustaz Bukhori Muslim dan memastikan kabar tersebut.

“Kasus dugaannya kasus penipuan, penggelapan lah,” kata Kapitra di Mapolda Metro Jaya, Kamis.

“Saya memastikan karena keluarga sudah menghubungi saya, saya memastikan kalau memang dia ditahan di situ, dia lagi diperiksa,” sambung Kapitra.

Caleg PDIP ini mengatakan, Ustaz Bukhori pagi tadi meneleponnya sebanyak dua kali. Bukhori mengabarkan, jika tengah ditangkap dan ditahan oleh Polda Metro Jaya.

“Jadi menurut beliau, ini kejadiaannya sudah April tahun lalu dilaporkan. Karena ini ada jamaah yang mau haji tapi enggak jadi berangkat,” kata Kapitra.

RUU Penyelenggaraan Haji dan Umrah Disahkan Jadi Undang-Undang

Kemudian juga ada aturan untuk jemaah lanjut usia di atas 65 tahun diberi prioritas untuk berangkat ke tanah suci. Namun, semua tetap didasari pada kuota tertentu.

“Lalu bagi penyandang disabilitas, jadi calon jamaah haji disabilitas juga mendapatkan prioritas, dan sakit permanen juga bisa dilimpahkan porsinya,” ucapnya.

Selain itu, RUU ini juga mengatur jemaah haji furoda atau jemaah yang mendapat kuota dari hadiah Kerajaan Arab Saudi. Kategori ini akan dimasukkan ke dalam kuota haji khusus. Sehingga dalam keberangkatannya harus melalui Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK).

“Undang-undang ini menyatakan secara tegas kuota haji khusus tidak lebih dari 8 persen dari kuota total nasional sebanyak 221.000. Itu artinya dari yang selama ini yaitu 17.000,” ucapnya.

Reporter: Sania Mashabi

Naik Haji Berkali-Kali, Tarif Visa Lebih Mahal

Menurut Direktur Pelayanan Haji Dalam Negeri Kemenag Muhajirin Yanis, jemaah dan TPHD yang dikenai visa progresif didasarkan pada data e-Hajj yang dikeluarkan oleh Arab Saudi. Namun demikian, sebagai data awal, Kemenag akan mengidentifikasi awal melalui Siskohat. Data siskohat ini juga yang akan menjadi basis awal pengenaan biaya visa progresif yang harus dibayarkan saat pelunasan.

“Ada kemungkinan, jemaah dalam data siskohat belum berhaji, namun di data e-Hajj sudah pernah sehingga harus membayar visa progresif. Jika ada yang seperti itu, maka jemaah akan diminta membayarnya setelah visanya keluar. Jika tidak, visanya dibatalkan,” tutur Muhajirin.

Sebaliknya, bila dalam data Siskohat dinyatakan berstatus haji dan membayar biaya visa, namun ternyata oleh Saudi tidak wajib membayar, maka biaya visa yang telah dibayarkan akan dikembalikan lagi. Proses pengembaliannya melalui usulan Direkorat Jenderal PHU kepada BPKH.

“Batas waktu membayar visa bagi jemaah atau TPHD tersebut paling lambat 7 hari setelah pemberitahuan dari Kanwil Kemenag Provinsi. Bila melewati batas waktu tersebut maka visa haji dianggap batal dan jemaah tidak dapat berangkat pada tahun berjalan,” tegas Muhajirin.

Bagaimana dengan jemaah yang batal berangkat dan sudah membayar visa? Muhajirin menegaskan bahwa biaya visanya tidak dapat dikembalikan. Yang dapat dikembalikan kepada jemaah hanyalah BPIH yang telah dibayarkan saat setoran awal dan setoran lunas.

“Adapun bagi jemaah yang menunda keberangkatan dan termasuk yang membayar visa, maka biaya visa untuk keberangkatan berikutnya dilakukan sesuai ketentuan Arab Saudi,” tandas Muhajirin seraya menambahkan, pelunasan BPIH 1440H/2019M tahap I akan berlangsung hingga 15 April mendatang.