Jokowi Pakai Data Menteri, Prabowo Libatkan Pakar di Debat Kedua

Jakarta – Debat Pilpres 2019 antar-capres tinggal menghitung jam. Baik Joko Widodo (Jokowi) maupun Prabowo Subianto mempersiapkan diri dengan cara masing-masing.

Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf Amin mengatakan Jokowi mengandalkan timsesnya untuk persiapan debat. Soal data yang akan dipakai merupakan data-data dari menteri yang berkaitan dengan tema debat.

“Pak Jokowi dalam persiapannya melibatkan Tim Kampanye Nasional (TKN) baik dari segi teknis maupun secara substansi. Kami juga di TKN banyak yang memiliki keahlian pada tema-tema tersebut,” ujar jubir TKN, Ace Hasan Syadzily kepada wartawan, Minggu (17/2/2019).

“Tentu data-data yang dipergunakan dari para menteri-menteri terkait di bidangnya. Secara substansi capaian-capaian keberhasilan pembangunan ini dari para menteri-menteri terkait,” imbuh Ace.

Senada dengan Ace, anggota TKN, Achmad Baidowi atau Awiek, mengatakan Jokowi memakai data-data dari kementerian sesuai tema debat. Tema debat kedua sendiri seputar energi, pangan, infrastruktur, sumber daya alam dan lingkungan hidup.

“Ya dari masing-masing bidang kami mintakan masukan. Khususnya data-data dari kementerian terkait untuk menopang informasi dan pengetahuan. Jadi tidak hanya teori yang dipaparkan, tapi juga praktik di lapangan,” ucap Awiek.

Awiek berharap Jokowi tidak hanya terpaku pada wacana dan data statistik belaka tapi juga bisa mengeksplorasi pengalaman saat menjalankan kebijakan energi, pangan, SDA dan infrastruktur di debat nanti. Karena, sebut dia, banyak hal yang belum dibaca oleh publik. “Contoh tentang infrastruktur itu tidak hanya jalan tol tapi juga pelabuhan, bandara dan tak kalah penting infrastruktur desa maupun kelurahan. Bahkan kelurahan dibantu melalui dana kelurahan untuk pembangunan infrastrukturnya,” ucap Awiek.

Sementara itu, Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga Uno menyebut capres mereka sudah menguasai tema debat. Akan tetapi, masukan dari luar diakui BPN juga diperlukan.

Lalu, siapa saja yang dilibatkan Prabowo dalam diskusi? Anggota Direktorat Advokasi BPN, Habiburokhman, menyebutkan sejumlah nama pakar yang terlibat.

“Untuk update data dan situasi kondisi terbaru kami memang melibatkan banyak pakar, di antaranya Sudirman Said, Ichsanudin Noorsy dan juga tokoh senior seperti Fuad Bawazier, Burhanudin Abdullah dll,” ucap Habiburokhman.


(gbr/ibh) <!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Prabowo Salat Jumat di Semarang, TKN-BPN Saling Serang

Jakarta – Ibadah Salat Jumat capres Prabowo Subianto di Masjid Agung Semarang atau Masjid Kauman menjadi perbincangan dua kutub politik di Pilpres 2019. Tim Kampanye Nasional (TKN) dan Badan Pemenangan Nasional (BPN) saling melempar serangan mengenai topik tersebut.

Saling serang antar timses itu bermula dari isu penolakan dari Takmir Masjid terkait rencana Salat Jumat Prabowo di Masjid Agung Semarang. Alasannya salat Jumat Prabowo itu dinilai mempolitisir ibadah dan memakai masjid untuk kepentingan politik. Politisasi itu dapat dilihat dari upaya menyebar pamflet ke masyarakat agar ikut salat Jumat bersama Prabowo Subianto di masjid tersebut.

Namun hal itu dibantah oleh Ketua Takmir Masjid Agung Semarang, KH Hanief Ismail. Ia mengaku tidak melarang Prabowo, hanya keberatan karena adanya pamflet yang dipasang di sekitar Masjid Kauman.

“Kami hanya merasa keberatan adanya pamflet ajakan salat Jumat bersama Prabowo di Masjid Kauman. Artinya keberatan kami salat dijadikan ajang kampanye atau dipolitisasi,” ujar Hanief saat ditemui di kediamannya di Semarang, Kamis (14/2/2019).

BPN juga sudah menegaskan mereka tidak mencetak pamflet ajakan salat Jumat bareng Prabowo di Masjid Agung Kauman Semarang. BPN mencurigai adanya operasi politik.

“Atas nama BPN, kami jelaskan bahwa yang membuat pamflet ajakan salat Jumat di Masjid Kuman bukanlah pihak kami. Track record kami jelas, sama sekali tidak pernah mempolitisasi aktivitas ibadah seperti memaksakan Pak Prabowo jadi imam salat dan memundurkan posisi sajadah imam agar bisa disorot kamera,” kata anggota Direktorat Advokasi BPN, Habiburokhman, kepada wartawan, Jumat (15/2/2019).

“Sebaliknya, adanya pamflet tersebut membuat kami curiga ada operasi politik yang bertujuan menghalangi Pak Prabowo berinteraksi dengan masyarakat Semarang,” sebut Habiburokhman.

Hal yang sama juga diungkapkan oleh jubir BPN, Andre Rosiade. Dia menegaskan tidak ada kegiatan perpolitikan di kegiatan salat Jumat Prabowo.

“Saya nggak ingin berprasangka buruk. Ini soal miskomunikasi. Kami nggak ingin perkeruh suasana, karena besok insyaallah Pak Prabowo tetap akan di sana salat Jumat, lalu pihak takmir masjid juga sudah menjelaskan, mereka nggak larang Pak Prabowo, lalu sudah tegas akan menerima Pak Prabowo,” ujar jubir BPN, Andre Rosiade, saat dihubungi, Kamis (14/2/2019).

Andre bahkan menyinggung Presiden Joko Widodo. Menurutnya, Jokowi-lah yang sering memasukkan unsur politis di setiap salat Jumat. Dia juga mengatakan, setiap Jokowi salat, selalu ada saf yang sengaja dikosongkan untuk area fotografer memotret kegiatannya beribadah. Baginya, Prabowo bukan tipikal orang yang seperti itu.

“Sekali lagi, besok agenda Pak Prabowo itu agenda pribadi, hanya datang untuk salat Jumat tanpa memberikan kata sambutan, baik sebelum maupun sesudah salat Jumat. Kedua, Pak Prabowo juga nggak akan meminta tempat duduk khusus dan Pak Prabwoo juga nggak minta saf dimundurkan agar kamerawan bisa mengambil foto Pak Prabowo. Kan kalau Pak Jokowi safnya minta dimundurkan tuh, kami tidak melakukan hal itu. Jadi nggak ada prasangka itu dan kami berhusnuzan saja, karena insyaallah masalahnya sudah selesai,” ucapnya.

Tak berhenti di situ, Andre juga menduga takmir Masjid Agung Semarang KH Hanief Ismail sebagai anggota tim kampanye Jokowi-Ma’ruf Amin. Andre mengatakan dia mengetahui status Hanif itu dari media sosial.

“Dan yang juga ingin teman-teman menilai, ketua takmir masjid, kalau tidak salah, baca di media sosial, beliau anggota pemenangan Jokowi-Ma’ruf,” ucap Andre di Hotel Ibis Cikini, Jakarta Pusat, Jumat (15/2/2019).

Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf pun menepis pernyataan Andre. TKN menegaskan Jokowi tidak pernah mempolitisasi kegiatan ibadahnya.

“Pak Jokowi tidak pernah mempolitisasi salat atau rumah ibadah. Tidak seperti Prabowo, yang mempolitisasi salat Jumat hari ini, sehingga dilarang Bawaslu dan takmir masjid,” kata juru bicara TKN Ace Hasan Syadzily kepada wartawan, Jumat (15/2/2019).

Politikus Golkar ini menambahkan, saf salat yang dimundurkan justru untuk membuat salat jemaah tetap khusyuk. Menurutnya, hal itu tak melanggar tata tertib salat.

“Saf dimundurkan justru untuk membuat salat jamaah di saf tersebut tetap khusyuk, dan itu tidak melanggar tata tertib salat,” ujar Ace.

Selain itu, tanggapan juga muncul dari Sekjen PSI Raja Juli Antoni (Toni). Toni menghadiri Sidang Tanwir Muhammadiyah yang dibuka Presiden Joko Widodo dan sempat salat Jumat bersama. Dia bersyukur tak ada pamflet pengumuman Jokowi Salat Jumat di Bengkulu.

“Pagi ini saya menghadiri Sidang Tanwir Muhammadiyah yang dibuka secara resmi oleh Bapak Presiden RI, Joko Widodo. Setelah itu saya ikut rombongan Pak Jokowi salat Jumat di Masjid Raya Baitul ‘Izzah Provinsi Bengkulu,” ujar Toni dalam keterangannya kepada wartawan, Jumat (15/2/2019).
(knv/knv)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Penjelasan Indopos Soal ‘Ahok Gantikan Ma’ruf?’ yang Disoal TKN

Jakarta – Pemberitaan koran ‘Indopos’ berjudul ‘Ahok Gantikan Ma’ruf Amin?’ dilaporkan ke Dewan Pers oleh Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo (Jokowi)-Ma’ruf Amin. Pemimpin redaksi (Pemred) Indopos, Juni Armanto, memberikan penjelasan mengenai berita tersebut.

Juni mengatakan bila isu yang diangkat dalam artikel berita judul tersebut berangkat dari isu viral di media sosial (medsos). Upaya konfirmasi pun disebut Juni sudah dilakukan dapur redaksi Indopos pada dua kubu yaitu TKN Jokowi-Ma’ruf dan BPN (Badan Pemenangan Nasional) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

“Itu kan awalnya infografis itu viral di medsos terus diangkat ke koran dengan konfirmasi ke jubir TKN Pak Ace (Ace Hasan Syadzily) dan PDIP Bu Eva (Eva Kusuma Sundari), ada juga dari Gerindra Habiburokhman, terus angle lainnya pengamat yang mengatakan bahwa infografis itu prematur,” ucap Juni saat dimintai konfirmasi, Jumat (15/2/2019).

Juni memperkirakan bila yang dipermasalahkan adalah infografis yang mendampingi artikel berita dengan judul tersebut. “Jadi prediksi kita yang dipermasalahkan di infografis itu diambil dari medsos, kami ingin memaparkan bahwa ini tuh infografis hoax gitu,” imbuh Juni.

Menurut Juni, Ace dan Eva yang saat itu dimintai tanggapan mengenai isu yang beredar di medsos itu sudah membantah. Setelah berita itu muncul pun, Juni mengaku sudah berkomunikasi dengan TKN Jokowi-Ma’ruf.

“Pada dasarnya Indopos membuka pintu selebar-lebarnya kepada TKN untuk klarifikasi. Sebelumnya saya sudah komunikasi baik dengn pihak TKN melalui timnya Pak Erick Thohir, Ibu Ratna,” kata Juni.

Meski demikian kini setelah Indopos dilaporkan ke Dewan Pers maka pihaknya akan menghadapinya. Dia berharap ada solusi terbaik.

“Untuk pelaporan Dewan Pers, kita akan hadapi. Semoga melalui Dewan Pers semuanya bisa berjalan dengan clear dan ada solusi terbaik,” sebut Juni.

Sebelumnya TKN Jokowi-Ma’ruf yang diwakili Direktur Hukum dan Advokasi-nya, Ade Irfan Pulungan, melaporkan Indopos ke Dewan Pers. Ade Irfan menyebut berita yang muncul di Indopos itu merugikan Jokowi-Ma’ruf.

“Berita ini kami anggap sebuah fitnah, fitnah besar kepada paslon kami. Kenapa? Pemilunya saja belum terjadi. Pemilu belum terjadi tapi sudah diberitakan,” kata Ade Irfan.

“Mereka mengangkat ini (berita) dari sebuah rumor di medsos. Dari artinya ada percakapan di medsos, medsos itu kan tingkat kebenarannya masih kita ragukan. Ya ini berita ini dan ilustrasi ini merugikan sangat merugikan pasangan calon nomor 01 karena Indopos menggiring opini pemilih publik untuk percaya tentang hal ini, ini luar biasa fitnahnya, kami datang ke Dewan Pers untuk memproses hal ini,” imbuh Ade Irfan.

(dhn/fjp)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Survei Caleg DKI-1: Imam Nahrawi-Eko Patrio-Habiburokhman Masuk DPR

Jakarta – Lembaga survei Charta Politika merilis hasil surveinya tentang tingkat pengenalan calon anggota DPR di daerah pemilihan DKI Jakarta 1. Hasilnya, Imam Nahrawi menjadi caleg yang paling banyak dikenal.

“Jadi di DKI 1 yang paling dikenal, yang paling tinggi tingkat pengenalannya, itu ada Imam Nahrawi 51,8 persen. Kemudian nomor 2 ada Habiburokhman (31,7 persen),” kata Direktur Riset Charta Politika, Muslimin, di Resto Es Teler 77, Jalan Adityawarman, Jakarta Pusat, Senin (11/2/2019).

Imam Nahrawi.Imam Nahrawi (Ari Saputra/detikcom)

Survei dilaksanakan pada 18-25 Januari 2019. Survei dilaksanakan dengan wawancara tatap muka kepada total 2.400 responden atau 800 responden di tiap dapil. Margin of error di tiap dapil kurang-lebih 3,4 persen. Survei dilakukan di DKI Jakarta karena dianggap sebagai barometer nasional.
Selain tingkat pengenalan caleg, Charta Politika melakukan survei elektabilitas calon anggota DPR RI dari dapil DKI 1. Responden diberi pertanyaan ‘di antara nama-nama tokoh di bawah ini, siapakah yang Bapak/Ibu/Saudara pilih jika pemilihan umum legislatif dari dapil DKI Jakarta 1 dilaksanakan hari ini?’. Hasilnya, Imam Nahrawi masih menduduki posisi puncak.

“Jadi, begitu kita sebutkan beberapa nama, terutama urutan 1-2, kita sebutkan nama-nama caleg di dapil DKI 1, 15,1 persen yang akan memilih Imam Nahrawi. Kemudian Mas Eko (Eko Hendro Purnomo atau Eko Patrio) 3,8 persen. Mas Eko memang tingkat pengenalan hanya 20,2 persen. Begitu diuji, elektabilitasnya sangat signifikan, yaitu langsung naik 3,8 persen,” ungkap Muslimin.

Eko Patrio.Eko Patrio (Noel/detikFoto)

Responden juga diberi simulasi kertas suara. Di dapil DKI 1, pengaruh partai politik disebut lebih kuat karena banyak responden yang mencoblos gambar partai dibanding nama caleg.

“Kalau kita lihat dari beberapa nama memang nama-nama yang populer itu pada akhirnya cukup banyak yang kemudian orang mencoblos. Kemudian yang kedua, untuk khususnya di Gerindra dan PDIP, kalau kita lihat jauh lebih banyak yang mencoblos gambar partainya dibanding calegnya. Artinya adalah dapil 1 ini partai politiknya jauh lebih kuat dibanding caleg-calegnya, terutama di Gerindra dan PDIP,” jelasnya.

Untuk perolehan kursi, hasil survei Charta Politika menunjukkan akan ada beberapa partai yang kehilangan kursi dari DKI 1. Namun, ada juga partai yang justru menambah jumlah kursinya.

“Kursi itu akan hilang di dapil 1, kemudian PPP dan Demokrat kalau menggunakan simulasi yang sekarang. Walaupun kemudian Gerindra yang cukup signifikan karena dari 1 kursi di 2014, sekarang dari simulasi kita, Gerindra akan mendapatkan 2 kursi untuk di dapil 1,” tuturnya.

“Sisanya ada PKB, karena tadi didongkrak oleh suara Imam Nahrawi, kemudian Golkar masih bertahan dengan 1 kursi dan PDIP 1 kursi. Kemudian PKS juga hilang ya, walaupun sebenarnya masih ada sekitar 30 persenan yang tidak mencoblos kertas suara,” imbuh Muslimin.

Fenomena PKB, yang mendapatkan dongkrak suara dari Imam Nahrawi, disebut Muslimin juga terjadi di beberapa dapil. Selain itu, PKB diuntungkan karena memiliki nomor urut 1.

“Jadi peningkatan PKB cukup signifikan di survei kita karena tadi di beberapa survei kita coattail effect ya dapat karena ada Ma’ruf Amin yang tetap diasosiasikan PKB. Ada juga keberuntungan di PKB itu karena mereka nomor 1. Angka 1 cukup berpengaruh di beberapa level. Karena kita uji terbuka beberapa pemilih, tapi pas tertutup pada memilih PKB. Jadi ketika nomor 1 PKB dan calegnya nomor 1, itu punya potensi ternyata walaupun tidak populer,” papar Muslimin.

“Terutama bagi pemilih yang sampai bilik suara hanya memilih paslon 01 atau 02 saja, ketika dia membuka kertas besar, sudah pilih nomor 1 saja. Ketika tingkat pengetahuan masyarakat rendah terhadap caleg-caleg, maka bisa diuntungkan di situ,” ucapnya.

Berikut ini 10 besar tingkat pengenalan calon anggota DPR RI dapil DKI Jakarta 1:
Imam Nahrawi 51,8 persen
Habiburokhman 31,7 persen
Putra Nababan 26,7 persen
Wanda Hamidah 26,3 persen
Asril Hamzah Tanjung 24,4 persen
Chica Koeswoyo 23,7 persen
Bambang Atmanto Wiyogo 23,5 persen
M Yusuf Mujenih 22,9 persen
Mardani Ali Sera 22,7 persen
Sb. Wiryanti Sukamdanu 21,3 persen

Berikut ini 10 besar elektabilitas calon anggota DPR RI dapil DKI Jakarta 1:
Imam Nahrawi 15,1 persen
Habiburokhman 6,8 persen
Eko Hendro Purnomo 3,8 persen
Putra Nababan 3,6 persen
Bambang Atmanto Wiyogo 3,5 persen
M Yusuf Mujenih 3,5 persen
Chica Koeswoyo 3,3 persen
Wanda Hamidah 2,3 persen
Mardani Ali Sera 2,1 persen
Asril Hamzah Tanjung 2,0 persen

Berikut ini perolehan kursi partai politik dapil DKI Jakarta 1:
PKB 1 kursi
Gerindra 2 kursi
PDIP 1 kursi
Golkar 1 kursi
NasDem 0 kursi
Garuda 0 kursi
Berkarya 0 kursi
PKS 0 kursi
Perindo 0 kursi
PPP 0 kursi
PSI 0 kursi
PAN 1 kursi
Hanura 0 kursi
Demokrat 0 kursi
PBB 0 kursi
PKPI 0 kursi
(azr/tor)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Ahmad Dhani Dipindah, Sahabat-Kerabat Gundah

JakartaAhmad Dhani didatangi sahabat-kerabat pagi tadi. Mereka datang ke Rumah Tahanan (Rutan) Cipinang karena Dhani hendak dibawa ke Surabaya.

Dua Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah dan Fadli Zon datang ke Rutan Cipinang. Keduanya mengaku ingin ‘melepas’ Dhani yang akan ke Surabaya untuk menjalani sidang.

“Karena kita mendengar beliau akan dipindah ke Jawa Timur, jadi ya sebagai sahabat ya tentunya kita pengin mengucapkan selamat berpisah sejenak karena jaraknya jauh,” kata Fahri di Rutan Cipinang, Jakarta Timur, Rabu (6/2/2019).

Ahmad Dhani Dipindah, Sahabat-Kerabat GundahFoto: Fahri Hamzah dan Fadli Zon kunjungi Ahmad Dhani di Rutan Cipinang (Lisye Sri Rahayu/detikcom)

Sebelum Fahri dan Fadli, lebih dahulu datang Ketua DPP Partai Gerindra Habiburokhman. Habiburokhman datang untuk mendapatkan kepastian Dhani akan dipindah penahanannya ke Rutan Medaeng, Surabaya.
“Dari kemarin kami mendengar info adanya permintaan untuk ke Surabaya. Tapi hari ini kita belum melihat riilnya seperti apa. Ya kami sih pengen ya jelas saja ya statusnya per administrasi, persuratannya mestinya jelaslah,” ucap Ketua Dewan Pembina Advokat Cinta Tanah Air (ACTA) ini.

Diketahui, anggota ACTA juga ikut mengadvokasi Dhani. Habiburokhman mengatakan tim pengacara akan all out mendampingi Dhani. Dia mengatakan ACTA sudah membentuk tim untuk mendampingi Dhani di persidangan kasus pencemaran nama baik di Surabaya.

Habiburokhman saat menjenguk Ahmad Dhani di Rutan Cipinang, Rabu (6/2/2019)Habiburokhman saat menjenguk Ahmad Dhani di Rutan Cipinang (Foto: Lisye Sri Rahayu/detikcom)

Lieus Sungkharisma dan Jaya Suprana juga datang ke Rutan Cipinang menemui Dhani. Keduanya juga mengaku belum tahu kepastian Dhani dipindah ke Surabaya.

Jaya mengatakan keluarga berharap Dhani tetap ditahan di Rutan Cipinang. Hal ini disampaikan pendiri Museum Rekor-Dunia Indonesia (Muri) ini usai mengunjungi Dhani di dalam rutan.

“Nah, itu masih belum diputuskan (soal penahanan di Surabaya). Kalau dari keluarga dan dari Mas Ahmad Dhani sendiri menginginkan kembali ke Jakarta,” kata Jaya.

Farhat Abbas dan Lieus Sungkharisma di Rutan CipinangFarhat Abbas dan Lieus Sungkharisma di Rutan Cipinang (Foto: Lisye Sri Rahayu/detikcom)

Di luar dugaan, Farhat Abbas datang ke Rutan Cipinang. Farhat mengatakan dirinya ditunjuk Dhani menjadi bagian tim pengacara. Meski dikenal pernah bersitegang, Farhat mengaku sudah berdamai dan menganggap Dhani sebagai keluarga.

“Jadi hati yang damai itu saya tetap menganggap Ahmad Dhani itu seperti keluarga saya sendiri. Saya hadir dalam keadaan dia kesulitan,” ucap Farhat.

Sedianya, Dhani dibawa ke Surabaya hari ini. Sebab, diagendakan sidang perdana kasus pencemaran nama baik digelar pada pukul 09.00 WIB di Pengadilan Negeri Surabaya. Namun hal ini urung dilakukan. Dhani akan terbang ke Surabaya besok pagi. Dijadwalkan Dhani akan terbang dari Bandara Soekarno-Hatta.
(jbr/haf)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Jokowi Singgung Antek Asing, Habiburokhman: Jangan Baper Deh

Jakarta – Capres petahana Joko Widodo atau Jokowi menyindir elite yang kerap menyebut dirinya antek asing namun justru penyindir itulah yang disebutnya antek asing. Juru bicara Direktorat Advokasi Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Habiburokhman, meminta Jokowi tidak terlalu terbawa perasaan soal antek asing.

“Pak Prabowo tidak pernah tendensius ke individu tertentu dalam menyampaikan kritikan. Soal antek asing itu mengacu pada sistem yang dianggap lebih menguntungkan asing daripada kepentingan nasional, dan kita harus perbaiki sistem tersebut,” kata Habiburokhman kepada wartawan, Senin (4/2/2019).

“Jadi jangan ada yang baper deh,” imbuh dia.


Habiburokhman meminta semua pihak berbicara tentang sistem, bukan individu. Kalau soal individu, Habiburokhman yakin Prabowo Subianto jauh dari sosok antek asing.

“Kita harus lebih sering bicara sistem daripada personal. Kalau personal, sosok Pak Prabowo kurang apa? Beliau cucu dan anak pejuang, beliau sendiri puluhan tahun berjuang untuk NKRI, nggak ceritanya dituduh antek asing,” tegas politikus Partai Gerindra itu.

Soal antek asing, Jokowi awalnya menuding elite yang menggunakan propaganda Rusia memakai jasa konsultan asing. Namun Jokowi tidak menyebut siapa elite tersebut.

“Yang dipakai konsultan asing. Nggak mikir ini memecah belah rakyat atau tidak, nggak mikir mengganggu ketenangan rakyat atau tidak, ini membuat rakyat khawatir atau tidak, membuat rakyat takut, nggak peduli. Konsultannya konsultan asing. Terus yang antek asing siapa?” kata Jokowi di De Tjolomadoe, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, Minggu (3/2).

“Kanan sampai kita disuguhi kebohongan yang terus-menerus. Rakyat kita sudah pintar, baik yang di kota atau di desa,” imbuh Jokowi.

Jokowi menambahkan, dia kerap dituding sebagai antek asing. Jokowi menepisnya dengan kebijakan pemerintah mengambil alih Blok Rokan, Blok Mahakam, dan kepemilikan saham 51 persen di PT Freeport.

“Yang antek asing siapa? Jangan begitu dong. Maksudnya, jangan nunjuk-nunjuk dia antek asing, padahal dirinya sendiri antek asing. Nggak mempan antek asing, ganti lagi,” ujar Jokowi.
(gbr/yld)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Semangati Rocky Gerung, BPN Prabowo Sempat Tawarkan Bantuan Hukum

JakartaRocky Gerung akan memenuhi panggilan Polda Metro Jaya terkait pernyataan ‘kitab suci fiksi’. Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi memberi semangat kepada Rocky.

“Kami bukan sekadar memberi dukungan dan semangat, BPN bahkan menawarkan bantuan hukum. Tapi ternyata beliau sudah punya lawyer sendiri,” ujar juru bicara Direktorat Advokasi BPN, Habiburokhman kepada wartawan, Jumat (1/2/2019).

Habiburokhman mengatakan Rocky tidak masuk dalam struktur BPN Prabowo-Sandi. Akan tetapi, dia menyebut BPN sangat menghormati sosok Rocky.
“Walaupun Bang Rocky tidak termasuk dalam jajaran BPN, tapi kami sangat menghormati beliau sebagai sosok cendekiawan yang berani bersikap amar ma’ruf nahi munkar (mengajak ke hal baik, mencegah hal buruk),” ucap dia.

Politikus Partai Gerindra itu punya harapan terkait pemeriksaan yang akan dijalani Rocky hari ini. “Kami berharap pemeriksaan hari ini justru akan membuat clear bahwa tidak ada unsur pidana dari apa yang beliau ucapkan,” sebut Habiburokhman.

Pengacara Rocky Gerung, Haris Azhar, menyebut tidak ada persiapan khusus kliennya dalam memenuhi pemanggilan polisi. Haris menuturkan Rocky Gerung akan didampingi dirinya bersama beberapa kuasa hukum lainnya. Dia akan mendatangi Polda Metro Jaya sekitar pukul 15.00 WIB.

“Didampingi saya dan beberapa lawyernya,” sebut Haris.

Diketahui, Sekjen Cyber Indonesia Jack Boyd Lapian melaporkan Rocky Gerung terkait ucapannya bahwa ‘kitab suci itu fiksi’ dalam program ‘Indonesia Lawyers Club’ (ILC) yang ditayangkan di tvOne. Jack melaporkan Rocky Gerung ke Bareskrim Polri dan kasus itu kemudian dilimpahkan ke Direktorat Reskrimsus Polda Metro Jaya.

Laporan Jack diterima dengan tanda bukti laporan bernomor LP/512/IV/2018/Bareskrim tertanggal 16 April 2018. Rocky disangkakan melanggar Pasal 156a KUHP tentang Penistaan Agama. Sebelumnya, Jack sudah diperiksa sebagai saksi pelapor terkait kasus ini.
(gbr/imk)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Giliran Fahri Hamzah Jenguk Ahmad Dhani di Rutan Cipinang

Jakarta – Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mendatangi Rutan Cipinang, Jakarta Timur. Fahri menyebut kedatangannya untuk mengecek rutan sekaligus menjenguk Ahmad Dhani yang ditahan.

“Saya datang mau mengecek lapas sekalian jenguk Pak Ahmad Dhani. Nanti ya habis dari dalam ya,” kata Fahri ketika masuk area Rutan Cipinang, Selasa (29/1/2019).

Kedatangan Fahri disambut Karutan Cipinang Oga Darmawan. Fahri langsung diantar masuk ke area rutan.

Sebelum Fahri, Ibunda Ahmad Dhani dan beberapa tokoh datang menjenguk Ahmad Dhani. Mulai dari Juru bicara Direktorat Advokasi BPN Prabowo-Sandi, Habiburokhman hingga Sekjen Berkarya Priyo Budi Santoso.

Ahmad Dhani ditahan setelah divonis bersalah kasus ujaran kebencian lewat akun Twitter miliknya. Majelis hakim PN Jaksel menghukum Ahmad Dhani 1,5 tahun penjara.

Majelis hakim menyatakan Ahmad Dhani terbukti melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak menyuruh melakukan menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menunjukkan rasa kebencian atau permusuhan terhadap individu atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan SARA.
(ibh/fdn)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Habiburokhman: Dukungan PBB ke Jokowi Kuatkan Elektabilitas Prabowo

Jakarta – Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga tak mempermasalahkan sikap Partai Bulan Bintang (PBB) yang mendukung Jokowi-Ma’ruf. BPN malah optimis dukung PBB ke Jokowi-Ma’ruf makin meningkatkan elektabilitas Prabowo-Sandi. Apa sebabnya?

“Kami yakin dukungan DPP PBB kepada Jokowi -Maruf Amin justru membuat Prabowo Sandi semakin menguat dalam konteks elektabilitas. Ada dua alasan saya,” kata Juru bicara Direktorat Advokasi BPN Prabowo-Sandi, Habiburokhman kepada wartawan, Senin (28/1/2019).

“Yang pertama, diumumkannya dukungan resmi DPP PBB kepada mereka didahului kejadian kurang menyenangkan yaitu pembatalan pembebasan Ustad Abu Bakar Baasyir dimana sebelumnya sudah diumumkan oleh YIM (Yusril Ihza Mahendra) yang juga Ketua Umum PBB,” imbuhnya.

Menurut Habiburokhman, kasus tersebut dinilai bisa mengerus dukungan kaum profesional di tim Jokowi. Sebab, kasus pembatalan pembebasan Ustaz Abu Bakar Ba’asyir bisa memberi kesan bahwa Yusril terlihat amariran ketika masuk di tim Jokowi.

“Bisa timbul kesan bahwa YIM yang selama ini seorang profesional justru dituduh menjadi amatir ketika bergabung dengan kubu 01,” sebutnya.

Habiburokman mengaku mendapatkan informasi sejumlah kader PBB galau karena sikap DPP yang memberikan dukungan ke Jokowi-Ma’ruf. Menurutnya, PBB akan susah mendapatkan dukungan karena capres yang diusung bukan hasil dari Ijtima Ulama II.

“Mereka akan susah menjual PBB kepada pemilih karena Presidennya bukan hasil Ijtima Ulama II. Bahkan di dapil saya di Jakarta Timur ada seorang caleg yang mengatakan tidak akan berkampanye dan pendukungnya mungkin akan beralih ke saya,” ujarnya.

Meski demikian, ia tetap menghormati pilihan politik PBB itu. Ia juga berharap Pemilu 2019 berjalan dengan gembira.

“Kita tetap menghormati pilihan politik DPP PBB, yang terpenting kita bisa menjalani proses Pemilu ini dengan gembira tanpa adanya saling cerca,” pungkasnya.

Sebelumnya, Ketua Umum PBB Yusril Ihza Mahendra menegaskan keputusan politik partai mendukung Jokowi-Ma’ruf bukan sikap pribadi. Keputusan berdasarkan hasil Rapat Pleno DPP PBB.

“Keputusan memberikan dukungan politik kepada Jokowi-Ma’ruf Amin bukanlah keputusan pribadi Ketum PBB Yusril Ihza Mahendra, tetapi keputusan mayoritas Rapat Pleno DPP PBB tanggal 19 Januari 2019,” kata Yusril.

Ikuti perkembangan Pemilu 2019 hanya di detik.com/pemilu
(ibh/dkp)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>