Warganya Jadi Korban, Gubernur Sumbar Kutuk Penembakan Masjid di New Zealand

Padang – Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno mengutuk penembakan yang terjadi di masjid di New Zealand. Terlebih, 2 WNI yang menjadi korban adalah warga Sumbar.

“Atas nama pribadi, pemerintah daerah dan masyarakat Sumatera Barat, saya mengutuk aksi teror seperti itu,” kata Gubernur Sumatera Barat, Irwan Prayitno dalam pesan singkatnya kepada wartawan, Jumat (15/3/2019).

Aksi brutal itu mengakibatkan tewasnya 49 orang. Dua warga Sumatera Barat dilaporkan ikut menjadi korban penembakan. Keduanya adalah Zulfirman Syah yang merupakan alumni SMP 12 Padang dan anaknya Omar berumur 2 (dua) tahun.
“Kami mendapat laporan bahwa saudara kita Zulfirman Syah masih dalam keadaan kritis dan anaknya Omar juga lagi mendapatkan perawatan yang intensif dari pemerintah setempat,” kata Irwan.
Ia berharap semua pihak mendoakan kesembuhan Zulfirman Syah dan anaknya Omar.

“Semoga para pelakunya juga segera ditangkap dan diberikan hukuman yang setimpal sesuai hukum yang berlaku,” tutup Irwan.**

Sebelumnya, korban tewas dalam penembakan brutal di dua masjid di Christchurch, New Zealand bertambah menjadi 49 orang. Kepolisian Selandia Baru menyebut penembakan brutal itu ‘direncanakan sangat matang’.
(dkp/haf)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Kritik untuk Tim Akselerasi Pembangunan Jabar Bentukan Gubernur Ridwan Kamil

Bandung – Gubernur Jawa Barat (Jabar), Ridwan Kamil telah membentuk Tim Akselerasi Pembangunan (TAP) Jabar yang beranggotakan 12 pakar dari berbagai bidang pada akhir 2018 lalu.

Tim yang dikepalai Rektor Universitas Padjajaran, Tri Hanggono Achmad, ini dibangun guna mempercepat penyelesaian sejumlah proyek pembangunan dan program-program yang dimiliki Jabar. Para anggotanya dipilih langsung oleh Emil, sapaan akrab Ridwan Kamil.

Meski digadang-gadang bakal membantu percepatan pembangunan Jabar, hadirnya TAP berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 060.1/Kep.1244-Org/2018 tersebut tidak lepas dari pro-kontra. Tak terkecuali di kalangan para anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jabar.

Sekretaris Fraksi Gerindra DPRD Jabar, Daddy Rohanady mengatakan bahwa salah satu hal yang menjadi permasalahan adalah dasar hukum pembentukan tim tersebut yang dianggap belum jelas.

“Ada yang mempertanyakan dasar hukum tim tersebut. Memang, dalam UU 23/2014 maupun PP 18 tentang SOTK (susunan organisasi dan tata kerja) tidak ada,” jelasnya ketika dihubungi ayobandung.com, Rabu (13/9/2019) malam.

Selain itu, beberapa anggota TAP yang memiliki kedekatan dengan Emil juga dinilai berpotensi memicu konflik kepentingan (conflict of interests). Dalam tim tersebut terdapat sejumlah eks-timses Emil di Pilgub Jabar 2018 hingga adik kandung Emil, Elpi Nazmuzzaman.

Daddy mengatakan, hal tersebut dikhawatirkan memunculkan rasa sungkan di kalangan pejabat lain hingga kemungkinan sulitnya peneguran terjadi apabila anggota TAP melakukan kesalahan.

“Repot memang kalau keluarga dilibatkan. Pasti conflict of interest. Ini bisa bikin orang lain sungkan. Urang Sunda mah masih aya rasa ‘kararagok’, ada juga ‘heurin ku letah’. Kalau kerja tidak maksimal takutnya tidak ada yang menegur,” ungkapnya.

Ketika ditanya apakah saat ini TAP telah memberi sumbangsih signifikan dalam pembangunan Jabar, Daddy mengatakan penilaian hal tersebut bersifat subjektif.

“Urusan maksimal tidaknya, sangat tergantung sudut pandang. Mungkin menurut gubernur maksimal. Sedangkan, ada anggota dewan yang menilai malah seharusnya dibubarkan,” jelas Daddy.

Kasus Istri Gubernur Sumbar Caleg PKS Kampanye di Sekolah Disetop

Jakarta – Bawaslu menyatakan istri Gubernur Sumatera Barat, Nevi Zuairina Irwan Prayitno, tak terbukti melakukan pelanggaran kampanye di sekolah. Namun Bawaslu menemukan dugaan pelanggaran netralitas ASN yang dilakukan oleh enam kepala sekolah dan satu Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah.

Hal itu tertuang dalam putusan Bawaslu bersama Gakkumdu Kabupaten Lima Puluh Kota. Dalam putusan bernomor 130/K.Bawaslu.SB-04/PM.05.02 itu dijelaskan bahwa, temuan dugaan pelanggaran tindak pidana Pemilu oleh Nevi tidak memenuhi unsur pidana Pemilu sebagaimana pasal 280 ayat 1 huruf h jo pasal 521 Undang Undang 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Sehingga kasus tersebut tak dilanjutkan ke penyidikan.

“Namun dari hasil klarifikasi dan penyelidikan tersebut kita menemukan adanya dugaan pelanggaran terhadap Peraturan Perundang-undangan lainnya yaitu terkait netralitas ASN dalam Pemilu 2019,” jelas Ketua Bawaslu Lima Puluh Kota, Yoriza Asra kepada detikcom, Kamis (14/3/2019).

Yoriza mengatakan, pelanggaran netralitas ASN tersebut melibatkan Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah IV yang membawahi Payakumbuh, Lima Puluh Kota dan Tanah Datar dan enam kepala sekolah. Enam kepala sekolah tersebut adalah Kepala SMK N 1 Kecamatan Guguak, Kepala SMKN 2 Kecamatan Guguak, Kepala SMKN Pangkalan Koto Baru, Kepala SMKN Pertanian dan Peternakan Padang Mengatas, Kepala SMKN 1 Kecamatan Luak dan Kepala SMAN 1 Kecamatan Payakumbuh.

“Pelanggaran itu kita teruskan kepada Bawaslu provinsi untuk selanjutnya dilaporkan ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) di Jakarta,” katanya.

Nevi Zuairina merupakan Caleg DPR RI dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Dapil Sumbar II. Ia dilaporkan ke Bawaslu karena dugaan melakukan kampanye di SMKN 2 Guguak, Kabupaten 50 Kota.

Ketua Dharma Wanita Provinsi Sumatera Barat itu hadir di sekolah tersebut pada 31 Januari 2019 lalu. Istri Gubernur Sumbar itu dilaporkan membagi-bagikan bahan kampanye dalam bentuk kartu nama.

Namun dari hasil pemeriksaan dan penyelidikan terhadap Nevi diketahui bahwa yang membagikan bahan kampanye berupa kartu nama tersebut bukan yang bersangkutan, melainkan salah satu ASN yang hadir. ASN itulah yang kemudian membagi-bagikan kepada kepala sekolah yang hadir.

(knv/tor)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Buntut Aksi Mahasiswa di Kendari, Gubernur Sultra Copot Kasatpol PP

Jakarta – Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Ali Mazi mengambil sikap atas rentetan aksi mahasiswa yang terjadi di Kota Kendari beberapa hari ini. Ali Mazi membekukan 15 Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang menjadi tuntutan mahasiswa di awal, serta mencopot Kepala Satpol PP Sultra Eman Jaya terkait bentrok oknum Satpol PP dengan massa aksi.

Kasus bermula saat massa dari mahasiswa dan warga melakukan aksi di Kantor Gubernur Sultra, Kendari, pada Rabu (6/3) lalu. Saat itu massa aksi menuntut Ali Mazi untuk membekukan 15 IUP yang ada di Kabupaten Konawe Kepulauan, Sultra.

Atas aksi itu, terjadi bentrok antara massa aksi dengan petugas polisi dan Satpol PP. Polisi membubarkan massa dengan menyemprot air dan gas air mata. Massa pun menyebut ada oknum Satpol PP Sultra yang menganiaya peserta aksi.

Aksi mahasiswa berlanjut hingga Senin (11/3) di Mapolda Sultra. Mahasiswa menuntut Kapolda Sultra Brigjen Iriyanto mencopot Kapolres Kota Kendari, AKBP Jemy Junaidi dari jabatannya terkait bentrok yang terjadi pada Rabu (6/3). Ke Ali Mazi, massa juga menuntut Kepala Satpol PP Sultra Eman Jaya dicopot dari jabatannya.

2 Tuntutan mahasiswa ke Ali Mazi dijawab hari ini. Ali Mazi memerintahkan untuk membekukan 15 IUP di Kabupaten Konawe Kepulauan.

“Masalah tambang itu kan ada 18 IUP, tapi 3 sudah game over (selesai), 15 masih aktif saya sudah perintahkan untuk dibekukan sementara,” kata Ali Mazi kepada wartawan di Kediamannya, Senin (11/3) malam.

Ali Mazi mengungkapkan, pihaknya masih perlu melakukan rapat dengan semua pihak terkait termasuk dengan pemerintah pusat untuk membekukan secara permanen 15 IUP tersebut.

“15 pemegang IUP ini ada orangnya, kita akan panggil semuanya. Kita urut satu-satu kenapa bisa keluar izinnya karena saat itu bukan zaman saya jadi gubernur,” katanya.

Dia pun berjanji akan segera menyelesaikan dalam waktu dekat pembekuan secara permanen 15 IUP di Kabupaten Konawe Kepulauan yang menjadi tuntutan warga dan mahasiswa.

Ali Mazi juga mengamini tuntutan mahsiswa agar Kepala Satpol PP Sultra Eman Jaya dicopot, terkait kekerasan oknum Satpol PP ke peserta aksi. Ali Mazi langsung meneken surat pemberhentian Eman dan menunjuk pelaksana tugas (Plt).

“Tuntutan untuk mencopot kasat pol pp saya amini, tadi sekitar pukul 19.00 WITA sudah saya tanda tangani surat pelaksana tugas harian,” ujarnya.

Dikatakan Ali Mazi, tuntutan mahasiswa ini langsung diamni karena pihaknya tidak ingin aksi massa berakhir ricuh di Kendari terus berlanjut.

“Saya juga tidak ingin anak-anak saya tersakiti oleh bawahan saya,” tuturnya.

Politisi NasDem itu mengimbau kepada seluruh mahasiswa untuk tetap kondusif dan tidak berbuat keributan lagi.

“Saya imbau anak-anak saya marilah kita jaga keharmonisan kita, kita tidak bisa bangun daerah kita dengan suasana keributan, kalau bukan kita siapa lagi yang akan bangun daerah kita,” imbuhnya.
(nvl/nvl)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Alumni Sriwijaya Deklarasi Dukung Jokowi-Ma’ruf, Gubernur Sumsel Hadir

Palembang – Ribuan masyarakat Sumsel yang tergabung dalam Alumni Sriwijaya Bersatu mendeklarasikan dukungannya untuk capres Joko Widodo-Mar’uf Amin. Mereka optimistis memenangkan Jokowi-Ma’ruf pada Pemilu 2019.

Deklarasi digelar di ballroom Palembang Sport Convention Centre (PSCC) di Kota Palembang, Sabtu (9/3/2019). Teampak sejumlah tokoh pemenangan daerah ikut hadir, yakni Ketua TKD Syahrial Oesman dan Dewan Penasehat TKD Alex Noerdin dan Gubernur Sumsel Herman Deru.

“Hasil survey memang kita kalah untuk di Sumatera Selatan, tapi sebentar lagi kita pasti akan menang. Mereka tidak stop di deklarasi ini, tapi mereka akan mengetuk rumah-rumah warga untuk mendukung Pak Jokowi-Ma’ruf Amin,” terang Ketua TKD Sumsel, Syahrial Oesman.


Secara tegas pria yang akrab disapa SO ini mengatakan TKD Sumsel siap untuk memenangkan Jokowi-Ma’ruf 17 April mendatang. Tidak tanggung-tanggung, SO menyebut relawan kali ini datang dari seluruh penjuru untuk memenangkan capres Nomor Urut 01 tersebut.

“17 April kita harus menang. Dari Yogya, Bandung, Bogor gabung semua dukung Pak Jokowi-KH Ma’ruf,” tegas Syahrial Oesman.

Berikut isi deklarasi dari Alumni Sriwijaya yang dibacakan:

1. Bersama-sama menyatukan semangat untuk Indonesia maju.
2. Siap menjaga pancasila, UUD 1945 NKRI dan Bhineka Tunggal Ika.
3. Mendukung Penuh Ir. Joko Wododo dan KH Ma’ruf Amin menjadi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Periode 2019-2024.
(ras/idh)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Didukung FBR, TKN Ungkit saat Jokowi Jadi Gubernur DKI Jakarta

Jakarta – Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo (Jokowi)-Ma’ruf Amin bergembira menerima dukungan dari Forum Betawi Rempug (FBR) untuk sang capres-cawapres. Menurut TKN, dukungan itu merupakan bukti Jokowi mampu mengayomi rakyat Indonesia.

“Membuktikan bahwa Pak Jokowi memang layak didukung karena sungguh bekerja untuk kepentingan seluruh rakyat Indonesia. Jokowi mampu menyentuh hati rakyat Indonesia yang terdiri dari berbagai macam suku,” kata anggota TKN Jokowi-Ma’ruf Amin, Tiurmaida Tampubolon kepada wartawan, Jumat (8/3/2019).

Tiur mengatakan Jokowi memiliki perhatian terhadap warga Betawi. Dia menilai hal tersebut sudah terlihat sejak Jokowi menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta pada 2012. Tiur pun mencontohkan sejumlah kebijakan Jokowi yang prokebudayaan Betawi.
“Sebulan setelah Jokowi menjabat Gubernur DKI, pakaian adat Betawi menjadi pakaian wajib bagi karyawan Pemda DKI. Janji membangun masjid di Jakarta Barat dengan ornamen Betawi juga diwujud nyatakan,” tutur politikus Partai Hanura itu.

“Janji Jokowi merapikan Setu Babakan yang lama mangkrak pembangunannya dan itu pun dibereskan,” imbuh Tiur.

Menurut Tiur, hal itu terus berlanjut hingga Jokowi menjadi presiden. Ia menyebut Jokowi suka memakai baju adat khas Betawi dalam berbagai kesempatan.

“Saat KAA 2017 lalu, Presiden Jokowi menerima tamu-tamu dengan baju adat Betawi. Begitu juga saat menerima raja dan Ratu Swedia di Bogor, Presiden Jokowi pakai baju adat Betawi,” kata Tiur.

Sebelumnya diberitakan, Ketua Umum FBR Lutfi Hakim secara resmi menyatakan dukungan untuk pasangan capres-cawapres nomor urut 01 Jokowi-KH Ma’ruf Amin. Dia menilai pasangan ini peduli terhadap warga Betawi.
(tsa/gbr)
<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Atasi Karhutla, Kepala BNPB Minta Gubernur dan Bupati Menginap di Rumah Warga

Liputan6.com, Pekanbaru- Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo punya ide yang diyakininya mampu mencegah Karhutla berulang. Salah satunya meminta gubernur, bupati, camat, polisi, TNI dan instansi terkait menetap beberapa hari di perkampungan.

“Tidur dan bermalam di sana, semua unsur harus terlibat. Yakinkan masyarakat tentang kerugian membakar lahan, kalau gubernur dan bupati turun, saya rasa masyarakat menurut, apalagi Riau ini masyarakat penurut,” kata Doni di Pekanbaru, Senin (4/3/2019).

Doni kemudian mengutip sebuah perkataan pujangga “Temuilah rakyatmu, hiduplah bersama mereka, mulailah dari apa yang mereka dimiliki”. Pendekatan ini dinilainya efektif juga pemerintah memahami kebiasaan masyarakat.

“Kan kasihan juga kalau masyarakat di penjara, banyak itu, bisa penuh nanti penjara,” sebut Doni.

Doni juga menyarankan pemerintah di Riau juga mengajak akademisi, sosiolog, antropolog dan ulama untuk tidur di perkampungan mensosialisasikan bahaya Karhutla. Pendekatan melibatkan berbagai aspek ini dinilainya akan ampuh.

Untuk universitas di Riau, Doni menyebut bisa mengutus mahasiswa kerja kuliah nyata (KKN) ke lokasi rawan terbakar. Perlu ada KKN tematik tentang lingkungan dan Karhutla agar kejadian yang menelan biaya besar untuk pemadamannya ini tak berulang tiap tahun.

Di sisi lain, kegiatan keagamaan di Riau juga dipandang perlu memasukkan tema Karhutla dan lingkungan. Ulama ataupun ustadz bisa mengisi tentang bahaya kebakaran yang bisa membunuh satwa dan ekosistem.

“Berikutnya kalangan pengusaha dan relawan. Khusus pengusaha, kalau tidak melakukan kewajiban menjaga lahan bisa ditindak, tapi perlu tindakan preventif dulu,” sebut Doni.

2 dari 2 halaman

Kerugian Lebih Besar dari Tsunami

Kolaborasi semua kalangan tersebut dinyatakan Doni sangat penting. Begitu juga dengan peran media dalam mensosialisasikan setiap kegiatan ataupun pendekatan yang dilakukan pemerintah dengan unsur disebutkan tadi.

“Apalagi tahun ini ada El Nino terpanjang dalam 130 terakhir, makanya sebelum kebakaran meluas, perlu ada pendekatan-pendekatan tadi,” tegas Doni.

Fenomena El Nino meskipun sifatnya ringan tapi tak boleh dibiarkan. Apalagi saat ini fenomena tersebut sudah menyebabkan ribuan hektare hutan di Australia terbakar dan masih berlangsung hingga sekarang.

Doni memperingatkan jangan sampai hal serupa terjadi di Indonesia. Pasalnya jika kebakaran sudah terjadi, dampaknya sangat luas, terutama dari sisi ekonomi yang disebut bisa lebih parah dari bencana tsunami di Aceh.

“Bencana asap tahun 2015 itu kerugiannya 16,1 miliar Dollar Amerika, tsunami Aceh sekitar 7 miliar dollar. Dua kali lipat kerugiannya,” terang Doni.

Untuk solusi jangka panjang, Doni menyebut penataan lahan gambut harus dilakukan. Salah satu tanaman yang cocok adalah sagu karena bisa membuat rawa hutan sehingga ketika ada api di lahan gambut akan mati dengan sendirinya.

“Sebagaimana kebakaran di Meranti, kalau ada rawa gambut ditanami sagu maka akan mati sendiri. Kalau rawa ini sudah tidak ada lagi, kebakaran meluas,” sebut Doni.

Doni berharap Pemerintah Provinsi Riau membudidayakan sagu di gambut, terutama di lahan terus terbakar setiap tahunnya. Begitu juga dengan menajemen sekat kanal sehingga air tetap ada selama musim kemarau.

“Sagu saat ini menjadi komoditi di dunia, apalagi di Riau (Meranti) hasilnya sudah diekspor. Diharap ada pelatihan sagu ke depannya,” terang Doni.


Saksikan video pilihan di bawah ini:

Eks Gubernur Sulsel Pastikan Video Camat Dukung Jokowi Editan

Jakarta – Mantan Gubernur Sulsel, Syahrul Yasin Limpo (SYL) diperiksa Bawaslu terkait video viral dukungan camat se Makassar terhadap Joko Widodo (Jokowi). SYL menegskan tidak ada video dukungan terhadap Jokowi oleh ASN bersama dirinya.

“Video itu tidak asli, editing. Pasti editing tidak seperti itu,” kata SYL di kantor Bawaslu Sulsel, Jalan Andi Petterani Makassar, Senin (4/3/2019).

“Jadi pokoknya saya SYL tidak dalam momen dalam video itu,” tegas dia selanjutnya.

SYL diperiksa oleh pihak Bawaslu sejak pukul 14.00 Wita dan berakhir pada pukul 16.30 Wita. Dia mendapatkan beberapa pertanyaan dari pihak Bawaslu terkait video beberapa camat Makassar yang mendukung Jokowi.

Dia menjelaskan, dirinya memang bertemu beberapa camat Makassar namun bukan untuk membuat video dukungan kepada Jokowi. Bahkan beberapa camat di Makassar adalah mantan anak buahnya saat menjabat sebagai Gubernur Sulsel selama dua periode.
.
“Mereka anak asuh saya rata rata, saya 25 tahun jadi kepala daerah. Begitu ketemu ayok video sama-sama saya. Untuk video SYL bersama bla bla bla, tidak tahu. Kita lagi video aja dan kapan itu ada beberapa momen, saya sendiri tidak ingat di mana itu,” terangnya.

Namun dia menegaskan bahwa dirinya memberikan penjelasan ke Bawaslu untuk memperjelas duduk perkara soal video viral yang beredar itu., Apalagi, SYL tidak ingin dianggap tidak mengerti soal aturan ASN yang dilarang terlibat politik

“Cuman enggak enak nanti dikira kita enggak ngeroi politik, secara moralitas,” ungkapnya.

Ditambahkannya, dia merasa dirugikan dengan viral video tersebut. “Aku merasa dirugikan kok. Saya rasa sih dengan video itu keuntungan saya apa? Ndak ada,” ujarnya.
(fiq/rvk)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Dua Nama Cawagub Diterima, Sekda DKI: Tunggu Arahan Gubernur

JakartaSekda DKI Jakarta Saefullah sudah menerima dua nama cawagub pengganti Sandiaga Uno. Saefullah mengatakan masih menunggu arahan Gubernur DKI Anies Baswedan.

“Surat sudah diterima. Tapi masih tertutup, belum dibuka, tunggu arahan/desposisi Pak Gubernur,” kata Saefullah saat dimintai konfirmasi detikcom, Sabtu (2/3/2019).

Saefullah menuturkan, administrasi dua nama cawagub itu sudah berada di bagian Tata Usaha (TU) Pemprov DKI. Dia menyebut dua nama cawagub DKI itu akan diberikan ke DPRD setelah Anies memberikan arahan.

“Surat (sudah) di TU. Ya (tunggu arahan Anies, setelah itu diserahkan ke DPRD),” ujarnya.

Diberitakan sebelumnya, Ketua DPW PKS DKI Syakir Purnomo mengaku sudah menyerahkan surat terkait dua nama cawagub DKI ke Anies. Surat tersebut diserahkan melalui Saefullah.

“Pemberkasan sudah selesai semua, Alhamdulillah, dan sudah diterima Sekda Pak Saefullah,” kata Syakir, Jumat (1/3).

Adapun dua nama yang diajukan adalah Agung Yulianto dan Ahmad Syaikhu. Kedua nama ini nantinya akan diserahkan ke DPRD DKI untuk dirapatkan melalui paripurna.

(zak/dwia)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Pulang ke Surabaya, 4 Penggawa Timnas U-22 Disambut Gubernur Khofifah

Surabaya – Euforia kemenangan Timnas U-22 di ajang Piala AFF masih terasa. Sekembalinya dari laga final mengalahkan Thailand, berbagai penyambutan pun dihelat untuk para pemain yang mengharumkan nama bangsa.

Malam ini, Jumat (1/3/2019), giliran Gubernur Khofifah Indar Parawansa memberikan penyambutan secara resmi kepada empat pemain yang berasal dari beberapa klub di Jatim. Keempatnya yakni Rahmat Irianto, Dimas Drajad, Hanif Sjahbandi, dan Satria Tama.

Sesampainya di Gedung Negara Grahadi, keempat pemain Timnas pun langsung diberi kalungan bunga. Khofifah mengaku bangga melihat prestasi anak bangsa, terlebih sejak muda dirinya memang suka menonton pertandingan sepak bola.

“Saya sangat dekat dengan bola. Saya bahagia sekali. Ini pemain intinya pemain bola. Empat yang hadir dua kembali ke keluarga karena Senin harus kembali berlatih. Doakan mereka sehat, sukses, dan membawa Garuda terbang tinggi,” kata Khofifah dalam sambutannya di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Jumat (1/3/2019).

Khofifah juga mengaku cukup bangga dengan warga Surabaya, Rahmat Irianto. Pasalnya pemain di klub Persebaya ini pernah mengenyam pendidikan di Khadijah, sebuah sekolah yang jabatan Ketua Yayasannya diemban oleh Khofifah.

Tak hanya itu, Khofifah yang mengaku menjadi Bonita atau penggemar klub Persebaya juga mengucapkan terima kasih kepada Persebaya.

“Bola begitu indah menggelinding kemana saja. Saya ingin mengajak terutama anak saya Rahmat Irianto warga Surabaya. Ternyata sekolahnya di Khadijah. Ternyata ada anqk didik di sana, terima kasih teman-teman Persebaya teman-teman bonek,” lanjutnya.

Sementara itu, salah satu perwakilan Timnas Hanif Sjahbandi mengatakan cukup senang bisa diundang Khofifah. Pemain Arema FC ini mengatakan kemenangan Indonesia merupakan kerja keras tim dan doa seluruh masyarakat Indonesia.

“Alhamdulillah ini rezeki dari Tuhan, dari Allah SWT. Terima kasih Bu Gubernur. Ini sungguh di luar dugaan kami. Sebagai pemain kami sangat senang bisa dijamu seperti ini. Mungkin ke depan kami akan lebih baik lagi,” kata Hanif.
(hil/din)