Anas Urbaningrum dan Sumpah Gantung di Monas, 6 Tahun Silam

Liputan6.com, Jakarta Penangkapan Bendahara Umum Partai Demokrat pada saat itu, Muhammad Nazaruddin menjadi titik awal terungkapnya kasus korupsi megaproyek pembangunan Wisma Atlet di Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Proyek tersebut lambat terealisasi karena terkendala sertifikasi tanah.

Dalam catatan Sejarah Hari Ini (Sahrini) Liputan6.com mencatat, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Politisi Partai Demokrat, Anas Urbaningrum sebagai salah satu tersangka proyek itu. Dia diduga menerima gratifikasi dan pencucian uang.

Sebelum penetapan tersebut, Nazaruddin sempat menyeret nama Anas dan Menpora Andi Alfian Mallarangeng saat menjalani pemeriksaan di KPK. Nazar mengaku menerima uang sebesar Rp 100 miliar. Separuhnya digunakan untuk memenangkan Anas Urbaningrung sebagai Ketua Umum Partai Demokrat, setengahnya lagi dibagi-bagi ke sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Kendati demikian, Anas membantah tegas tuduhan itu dan menilai tudingan mantan koleganya di Partai Demokrat merupakan fitnah keji. Dia mengaku tak menerima uang sepeser pun atas dana proyek pusat olahraga tersebut. Bahkan, Anas Urbaningrum melontarkan sumpah serapah yang mengejutkan publik.

“Satu rupiah saja Anas korupsi di Hambalang, gantung Anas di Monas,” kata Anas pada 9 Febuari 2012.

Dia juga menyebut tudingan tersebut merupakan ocehan dan karangan tidak mendasar sehingga KPK tak perlu harus repot mengurusinya. Walaupun begitu, Anas mengaku siap bersedia jika nantinya harus berurusan dengan KPK.

Namun apa daya, sumpah itu tak membuatnya lepas dari bayang-bayang korupsi. Berdasarkan hasil penyidikan dan pemeriksaan, Anas Urbaningrum akhirnya ditetapkan menjadi tersangka pada 22 Februari 2013. Setelah Menpora Andi Mallarangeng dan Kepala Biro Keuangan dan Rumahtangga Kemenpora, Dedi Kusnandar sebelumnya sudah dilabeli sebagai koruptor Hambalang

2 dari 3 halaman

Vonis Anas yang Dilipatgandakan

Proses panjang selama 15 bulan akhirnya membuahkan hasil, Anas menjadi pesakitan di ruang sidang Tipikor pada 30 Mei 2014 dengan didampingi pengacara senior Adnan Buyung Nasution. Dia diperiksa dan diserang berbagai macam pertanyaan oleh majelis hakim.

Di persidangan, dia tetap bersikeras menuding pernyataan Nazaruddin merupakan cerita kosong belaka dan tidak sesuai fakta yang ada. Selain itu, dia juga geram dengan tuntutan jaksa yang meminta majelis hakim mencabut hak politiknya.

“Sungguh tidak rasional, absurd, mengada-ngada dan hanya berdasarkan cerita kosong seorang saksi istimewa M. Nazaruddin,” kata Anas saat membacakan nota keberatan atau pleidoi di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Kamis 18 September 2014. Di dalam sidang Anas membacakan pledoi atau pembelaannya setebal 80 halaman.

Namun, drama itu selesai enam hari kemudian. Sidang vonis Anas pun berjalan di tempat yang sama. Berdasarkan putusannya, majelis hakim menjatuhkan hukuman pidana 8 tahun penjara serta denda Rp 300 juta.

Setelahnya, Anas mengajukan kasasi atas putusan tersebut, dia menyatakan keberatan lantaran tindak pidana asal (predicate crime) dalam tindak pidana pencucian uang TPPU harus dibuktikan dahulu. Namun, Majelis Agung tidak mengabulkannya karena merujuk pada ketentuan Pasal 69 UU No 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU yang menegaskan bahwa predicate crime tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu.

Majelis hakim malah melipatgandakan hukuman Anas menjadi 14 tahun pidana penjara dan denda Rp 5 miliar subsider 1 tahun 4 bulan kurungan pada 8 Juni 2015.

Selain itu, majelis hakim juga mengabulkan permohonan Jaksa Penuntut Umum dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang meminta agar Anas dijatuhi hukuman tambahan berupa pencabutan hak dipilih untuk menduduki jabatan publik. Majelis hakim merujuk pada beberapa pasal.

Adapun pasal tersebut, Pasal 12 huruf a Undang-undang Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 KUHP, Pasal 3 UU No 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, serta Pasal 3 ayat 1 huruf c UU No 15 Tahun 2002 jo UU No 25 Tahun 2003.

3 dari 3 halaman

Ajukan Peninjauan Kembali dan Permainan Politik

Anas yang geram karena kasusnya berbuntut panjang mengajukan peninjauan kembai atau PK ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Kamis, 24 Mei 2018. Dalam kasusnya, dia merasa mendapati muatan politis sangat kental sehingga merugikan dirinya.

“Bahwa aroma politik dari kasus Hambalang yang menimpa pemohon PK sejak awal memang telah tercium pekat indikatornya bocor dokumen KPK yang diduga Sprindik atas nama pemohon PK,” ujar Anas melalui pengacaranya, Abang Nuryasin, Kamis (24/5/2018).

Tudingan ini bukan tanpa dasar. Menurut abang, saat Anas maju sebagai calom Ketua Umum Partai Demokrat pada 2010, Anas tidak diunggulkan dalam bursa saat itu. Namun, berkat dorongan para kader Partai Demokrat, mantan komisioner KPU itu akhirnya menang.

Abang menjelaskan, gerakan menggulingkan Anas Urbaningrum terjadi dengan status tersangka atas dugaan penerimaan gratifikasi yang ditetapkan KPK.

“Bahwa kudeta politik dan pengambilalihan kewenangan pemohon PK sebagai Ketua Umum Partai Demokrat dan pernyataam dari resim berkuasa saat itu agar pemohon PK kembali berkonsentrasi menghadapi masalah hukum adalah penggiringan opini politik publik,” ucapnya memungkasi. (Rifqi Aufal Sutisna)

Kepala Kantor Pajak Ambon Didakwa Terima Suap-Gratifikasi Rp 8,5 M

Jakarta – Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ambon nonaktif, La Masikamba (56) didakwa menerima suap serta gratifikasi dari belasan wajib pajak. Total dugaan suap dan gratifikasi itu mencapai Rp 8,5 miliar.

“Perbuatan terdakwa dilakukan bersama Sulimin Ratmin selaku pemeriksa pajak madya pada KPP Pratama Ambon sejak Januari 2016 hingga September 2018, namun terdakwa Sulimin (dalam BAP terpisah) tidak menerima gratifikasi,” kata JPU KPK Feby Dwiyandospendi saat membacakan dakwaan di Ambon seperti dikutip dari Antara, Rabu (20/2/2019).

Jaksa menyebut La Masikamba beberapa kali menghubungi Anthony Liando yang juga tersangka pemberi suap. Dalam komunikasi itu, La Masikamba disebuet menginformasikan kalau dirinya sudah diangkat menjadi Kepala KPP Pratama Ambon sekaligus mengajak Anthony untuk bertemu.
Atas ajakan tersebut, sekitar Juni 2016 La Masikamba bersama Sulimin melakukan pertemuan dengan Anthony di pusat perbelanjaan MCM Ambon. Dalam pertemuan itu, Anthony meminta agar La Masikamba tidak mempersulit pelaporan pajaknya dan menetapkan kewajiban pembayaran pajak di bawah nilai pajak sebenarnya.

Upaya ini dilakukan dengan cara menerima laporan pajak Anthony tahun 2016 sebagai laporan pajak nonpengusaha kena pajak (PKP). Imbalannya, Anthony akan memberikan sejumlah uang sehingga usulan ini disetujui La Masikamba.

Sebagai realisasinya, beberapa hari pascapertemuan di MCM, La Masikamba disebut menerima uang Rp 100 juta dari Anthony. Selanjutnya La Masikamba kembali menerima uang pada 10 Agustus 2016 dengan jumlah Rp 550 juta melalui rekening bank atas nama Muhammad Said.

La Masikamba juga tidak mengimbau Anthony untuk membayar pajak sebagai PKP serta tidak melakukan pemeriksaan pelaporan pajak penghasilan Anthony tahun 2016 yang hanya sebesar Rp 44,7 juta. Padahal, kewajiban pembayaran pajaknya lebih besar karena omzet penjualan Anthony diatas Rp 4,8 miliar.

Selain itu, dia juga didakwa menerima gratifikasi senilai Rp 7,8 miliar dari pengusaha atau WP di lingkup KPP Pratama Ambon. Gratifikasi itu diterima secara bertahap sejak tahun 2016 hingga 2018 dari beberapa pengusaha seperti Bobo Tanizaal, Oei Winardy Jefry, Johny de Quelju, Mece Tanihatu serta pengusaha WP lainnya.

Pengacara La Masikamba, Muhammad Iskandar dan penasehat hukum Sulimin Ratmin, masing-masing Aden Lukman bersama Darius Laturete menyatakan tidak melakukan eksepsi atas tuntutan JPU KPK. Majelis hakim pun menunda persidangan hingga pekan depan dengan agenda mendengarkan keterangan saksi-saksi.
(haf/haf)



<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

KPK Ingatkan Kepala Daerah Tidak Salah Gunakan APBD untuk Pemilu 2019

Liputan6.com, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan, kepala daerah untuk tidak menyalahgunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk kepentingan Pemilu 2019.

“Terkait dengan peringatan KPK tertanggal 31 Desember 2018, maka Gubernur Sumut Edy Rahmayadi sudah mengeluarkan instruksi kepada berbagai jajaran terkait untuk menaati surat KPK itu,” ujar Sekda Provjnsi Sumut, Sabrina di Medan, Senin 18 Februari 2019 seperti dilansir Antara.

Instruksi Gubernur Nomor 356/1037 tertanggal 30 Januari 2019 itu ditujukan kepada Sekda Provinsi Sumut. Kemudian, ke semua para pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Sumut, serta para asisten Setda Provinsi Sumut dan para kepala biro serta staf ahli di lingkungan Setda Provinsi Sumut.

Gubernur Edy Rahmayadi dalam suratnya, lanjut dia, menginstruksikan agar semuanya menaati surat KPK tentang Pencegahan Korupsi dalam Penyelenggaraan Pemilihan Presiden dan Legislatif serentak tahun 2019.

Dalam surat KPK dengan Nomor B/9459/KSP.00/01-16/12/2018 itu disebutkan bahwa sejumlah proses penegakan hukum yang telah dilakukan KPK menunjukkan bahwa terdapat hubungan erat antara kebutuhan pendanaan proses politik dengan penyimpangan pengelolaan keuangan negara/daerah, baik itu dalam proses pengadaan barang/jasa, perizinan dan lainnya.

Untuk itu KPK meminta para gubernur, bupati, wali kota memastikan bahwa pengelolaan APBD, khususnya pengadaan barang dan jasa, dana bantuan sosial, dana operasional atau yang sejenisnya, tidak disalahgunakan.

2 dari 3 halaman

Imbauan Lain

KPK juga mengingatkan para kepala daerah memastikan bahwa penyelenggaraan perizinan dan non perizinan serta pelayanan publik di daerah terbebas dari praktik gratifikasi, suap, pungutan liar dan pemerasan.

Termasuk juga memastikan bahwa setiap penyelenggara negara dan atau pegawai negeri di daerah masing-masing mematuhi setiap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak menyalahgunakan kewenangan atau tugasnya.

Surat KPK dengan Nomor B/9459/KSP.00/01-16/12/2018 yang ditandatangani Ketua KPK Agus Rahardjo itu ditembuskan kepada Mendagri, para ketua DPRD provinsi, kabupaten/kota di seluruh Indonesia dan deputi bidang PIPM KPK.

3 dari 3 halaman

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Irwandi Yusuf Sebut Perusahaan Prabowo di Aceh Bermasalah

Jakarta – Irwandi Yusuf menyebut perusahaan Prabowo Subianto di Aceh bermasalah. Irwandi menyebut Prabowo sudah memiliki perusahaan tersebut sebelum dirinya menjabat Gubernur Aceh.

“Belum (dimiliki Prabowo waktu itu). Akhirnya dibeli Prabowo menjadi PT Tusam Hutani Lestari,” ujar Irwandi di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jalan Bungur Besar Raya, Jakarta Pusat, Senin (18/2/2019).

Irwandi saat ini sedang menjalani proses hukum atas perkara suap dan gratifikasi. Namun, pernyataan Irwandi mengenai perusahaan itu disampaikan bukan dalam persidangan.

Kembali pada pernyataan Irwandi. PT Tusam Hutani Lestari itu disebut Irwandi bermasalah yang menurutnya terjadi sebelum dia menjabat Gubernur Aceh pada 2017.

“Nggak tahu (kapan perusahaan itu diambil alih Prabowo), sebelum aku jadi Gubernur Aceh. (Luas lahannya) 120 ribu hektare, sekarang mungkin yang aman 100 ribu hektare. Gede lho,” ucapnya.

“Sudah bermasalah, pabrik KKA (Kertas Kraft Aceh)-nya bermasalah, hutannya bermasalah. Masa aku (menjabat) masih ada penebangan-penebangan. Tahun pertama dan kedua tapi kuberhentikan. Kok banyak ditebang tapi yang lama-lama ditebang kok masih botak, nggak ditanam. Mau diajukan perpanjangan izin, nggak aku teken,” ucap Irwandi.

Irwandi kini berstatus sebagai terdakwa bersama Teuku Saiful Bahri, dan Hendi Yuzal. Irwandi didakwa menerima suap Rp 1 miliar dari Bupati Bener Meriah Ahmadi. Uang itu, disebut jaksa, dimaksudkan agar Irwandi Yusuf menyetujui program pembangunan dari DOKA pada 2018. Irwandi menerima uang tersebut melalui Hendri Yuzal dan Teuku Saiful Bahri.

Selain itu, Irwandi didakwa menerima gratifikasi Rp 41,7 miliar selama menjabat Gubernur Aceh. Irwandi menjabat Gubernur Aceh periode 2007-2012 dan periode 2017-2022.

Sedangkan persoalan tentang lahan tersebut memang tengah menjadi bahasan setelah dilontarkan Jokowi dalam debat semalam di The Sultan Hotel. Jokowi membeberkan tentang lahan yang dimiliki Prabowo saat ditanya Prabowo tentang pembagian sertifikat tanah. Prabowo mengakui memiliki lahan tersebut tetapi dalam Hak Guna Usaha (HGU). Dia pun mengaku siap mengembalikan tanah tersebut apabila dibutuhkan negara.

(dhn/fjp)



<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

KPK Kembali Dalami Kasus Suap Bupati Lampung Tengah Hari Ini

Liputan6.com, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami kasus dugaan suap dan gratifikasi yang menjerat mantan Bupati Lampung Tengah, Mustafa. 10 saksi direncanakan diperiksa hari ini, Kamis (14/2/2019).

Panggilan tersebut menjadi rangkaian proses penegakan hukum sejak Senin 11 Februari 2019.

“Diagendakan pemeriksaan terhadap 10 orang saksi di SPN Polda Lampung,” tutur Juru Bicara KPK Febri Diansyah dalam keterangannya, Jakarta, Kamis (14/2/2019).

Mereka yang diperiksa adalah Sekretaris Komisi IV DPRD Lampung Tengah, Bonanza Kesuma; Anggota Komisi IV DPRD Lampung Tengah, Pindo Sarwoko; Anggota DPRD Komisi IV, Ikade Asian Nafiri; Anggota Komisi IV DPRD Lampung Tengah, Heri Sugiyanto; dan Anggota Komisi IV DPRD Lampung Tengah, Gatot Sugianto.

Kemudian Anggota Komisi IV DPRD Lampung Tengah, Muhammad Soleh Mukadam; Anggota Komisi IV DPRD Lampung Tengah Dedi D Saputra; Anggota Komisi IV DPRD Lampung Tengah, Slamet Anwar; Manager PT Sorento Nusantara, Tafip Agus Suyono; dan Direktur PT Purna Arena Yuda, Agus Purwanto.

“Sebelumnya sejak Senin sampai Rabu telah diperiksa 29 orang saksi. Para saksi diperiksa untuk seluruh tersangka yang sedang diproses di penyidikan saat ini, baik dari pihak bupati, pimpinan DPRD, dan swasta,” kata Jubir KPK.

2 dari 3 halaman

Fee Ijon Proyek

KPK kembali menetapkan mantan Bupati Lampung Tengah Mustafa sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi.

Mustafa diduga menerima hadiah atau janji terkait dengan pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah tahun anggaran 2018 dan penerimaan-penerimaam hadiah atau janji lainnya dari calon rekanan proyek-proyek di lingkungan Dinas Bina Marga Kabupaten Lampung Tengah.

Mustafa juga diduga menerima fee dari ijon proyek-proyek di lingkungan Dinas Bina Marga dengan kisaran fee sebesar 10 persen hingga 20 persen dari nilai proyek. Total dugaan suap dan gratifikasi yang diterima Mustafa yaitu sebesar sekurangnya Rp 95 Miliar.

Total Rp 95 miliar tersebut diperoleh Mustafa dari kurun waktu Mei 2017 hingga Februari 2018 dengan rincian Rp 58,6 milyar dengan kode IN BM berasal dari 179 calon rekanan, dan sebesar Rp 36,4 milyar dengan kode IN BP berasal dari 56 calon rekanan.

Penetapan ini merupakan pengembangan kasus suap terkait persetujuan pinjaman daerah untuk APBD Lampung Tengah tahun 2018 yang membuat Mustafa divonis 3 tahun pidana penjara dan denda sebesar Rp 100 juta subsider 3 bulan kurungan.

3 dari 3 halaman

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Khofifah: Pilkada Selesai, Mari Rajut Kebersamaan

Liputan6.com, Jakarta – Gubernur Jawa Timur terpilih Khofifah Indar Parawansa memohon doa masyarakat Indonesia, khususnya Jawa Timur sebelum resmi dilantik Presiden Joko Widodo di Istana Negara Jakarta, Rabu petang. Khofifah meminta agar masyarakat Jawa Timur menjaga persatuan dan kesatuan.

“Hari ini kami dan Mas Emil insyaallah akan dilantik oleh Pak Presiden. Kami tentu memohon doa seluruh warga bangsa, terutama warga Jawa Timur. Proses Pilkada sudah selesai, mari kembali kita rajut kebersamaan, kebersatuan,” kata Khofifah di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (13/2/2019) siang.

Berdasarkan pantauan, Khofifah tiba di Kompleks Istana bersama Wakil Gubernur Jawa Timur terpilih Emil Elestianto Dardak pukul 13.50 WIB. Keduanya mengenakan seragam lengkap berwarna serba putih.

Khofifah mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama membangun kawasan Jawa Timur. “Kita guyub rukun membangun Jawa Timur yang makin berkemajuan ke depan,” ucapnya.

Keduanya akan menggantikan Soekarwo-Saifullah Yusuf di dua periode kepemimpinannya. Soekarwo-Gus Ipul sendiri menyelesaikan dua periode jabatannya sebagai gubernur dan wakil gubernur pada 12 Febuari 2019 kemarin.

Pada Pilkada 2018, Khofifah-Emil yang diusung koalisi Partai Demokrat, Golkar, Hanura, PPP, PAN, dan Nasdem itu berhasil memperoleh 10.465.218 suara atau 53,55 persen.

Sedangkan, pasangan Saifullah Yusuf-Puti Guntur Soekarno, yang diusung koalisi PDIP, PKB, PKS dan Gerindra, memperoleh 9.076.014 suara atau 46,5 persen.

2 dari 3 halaman

Pengganti Zumi Zola

Selain Khofifah-Emil, Jokowi juga dijadwalkan akan melantik Wakil Gubernur Jambi Fachrori Umar sebagai gubernur. Dia akan menggantikan Zumi Zola yang saat ini berstatus terpidana kasus gratifikasi dan suap pengesahan APBD Provinsi Jambi.

Zumi Zola sendiri divonis enam tahun penjara dan denda Rp 500 juta subsider tiga bulan kurungan oleh majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta. Selain itu, hak politik Zumi dicabut selama lima tahun.

Dalam persidangan dia terbukti memberikan suap kepada 53 anggota DPRD Provinsi Jambi senilai total Rp 16,5 miliar.

3 dari 3 halaman

Saksikan video pilihan di bawah ini:

KPK Panggil 10 Anggota DPRD Lampung Tengah

JakartaKPK memanggil 10 anggota DPRD Lampung Tengah terkait kasus dugaan gratifikasi Bupati nonaktif Mustafa. Kesepuluh orang itu bakal diperiksa sebagai saksi.

“Hari ini (12/2) diagendakan pemeriksaan terhadap 10 Anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah lainnya,” kata Kabiro Humas KPK Febri Diansyah kepada wartawan, Selasa (12/2/2019).

Febri mengatakan pemanggilan ini merupakan kelanjutan dari pemeriksaan 10 orang anggota DPRD Lampung Tengah kemarin. Pemeriksaan bakal dilakukan di SPN Polda Lampung.
“Kami harap para saksi datang dan menjelaskan dengan jujur apa yang diketahui terkait dugaan aliran dana, proses pengesahan anggaran dan materi perkara lainnya yang ditanyakan penyidik,” ujarnya.

Mustafa sendiri kini sudah menjadi terpidana dan mendekam di Lapas Sukamiskin Bandung. Dia divonis bersalah dan dijatuhi hukuman 3 tahun penjara, denda Rp 100 juta subsider 3 bulan kurungan serta pencabutan hak politik selama 2 tahun.

Majelis hakim pada Pengadilan Tipikor Jakarta menyatakan Mustafa terbukti menyuap sejumlah anggota DPRD Lampung Tengah. Suap itu disebut bertujuan agar DPRD Lampung Tengah menyetujui pinjaman daerah pada PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI).

Kini, KPK kembali menjerat Mustafa sebagai tersangka. Dia diduga menerima gratifikasi setidaknya Rp 95 miliar.

Berikut daftar 10 anggota DPRD Lampung Tengah yang dipanggil hari ini:

1. Syamsudin, Anggota Komisi I DPRD Lampung Tengah
2. Anang Hendra Setiawan, Ketua Komisi II DPRD Lampung Tengah
3. Sopian Yusuf, Wakil Ketua Komisi II DPRD Lampung Tengah
4. Hi Robi Ahwandi, Sekretaris Komisi II DPRD Lampung Tengah
5. Febriyantoni, Anggota Komisi II DPRD Lampung Tengah
6. Sumarsono, Anggota Komisi II DPRD Lampung Tengah
7. Wahyudi, Anggota Komisi II DPRD Lampung Tengah
8. Slamet Widodo, Anggota Komisi II DPRD Lampung Tengah
9. Sukarman, Anggota Komisi II DPRD Lampung Tengah
10. Muhlisin Ali, Anggota Komisi II DPRD Lampung Tengah.

Saksikan juga video ‘Bupati Lampung Tengah Nonaktif Divonis 3 Tahun Bui’:

[Gambas:Video 20detik]

(haf/mae) <!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

KPK Periksa Rombongan Anggota DPRD Lampung Tengah

JakartaKPK memeriksa rombongan anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah terkait kasus dugaan gratifikasi Bupati Lampung Tengah nonaktif Mustafa. Para saksi itu diperiksa di SPN Polda Lampung.

“Hari ini dilakukan pemeriksaan terhadap 10 orang dari unsur pimpinan dan anggota DPRD Lampung Tengah di SPN Polda Lampung untuk tersangka MUS (Mustafa),” kata Kabiro Humas KPK Febri Diansyah kepada wartawan, Senin (11/2/2019).

Para saksi dicecar soal informasi penerimaan uang terhadap Mustafa. Ada 40 orang anggota DPRD Lampung Tengah dan saksi lainnya yang rencananya diperiksa pekan ini.

“Pada para saksi didalami informasi tentang dugaan penerimaan uang dari Bupati melalui perantara terhadap tersangka,” ujar Febri.

Adapun anggota DPRD Lampung Tengah yang diperiksa hari ini ialah:
1. Riagus Ria, Wakil Ketua II DPRD Lampung Tengah
2. Joni Hardito, Wakil Ketua III DPRD Lampung Tengah
3. Evinitria, anggota Komisi I DPRD Kab Lampung Tengah
4. Hi Hakii
5. Yulius Heri Susanto, Anggota Komisi I DPRD Kab Lampung Tengah
6. Made Arka Putra Wijaya, Wakil Ketua Komisi I DPRD Kab Lampung Tengah
7. Saenul Abidin, Anggota Komisi I DPRD Kab Lampung Tengah
8. Hi Singa Ersa Awangga, Anggota Komisi I DPRD Kab Lampung Tengah
9. Ariswanto, Anggota Komisi I DPRD Kab Lampung Tengah
10. Jahri Effendi, Anggota Komisi I DPRD Kab Lampung Tengah.

Mustafa kembali dijerat KPK sebagai tersangka. Kali ini dia diduga menerima fee dari ijon proyek di Dinas Bina Marga Pemkab Lampung Tengah dengan kisaran fee 10-20 persen dari nilai proyek. Total gratifikasi yang diterima Mustafa setidaknya Rp 95 miliar.

Sebelum kasus ini, Mustafa telah ditetapkan KPK sebagai tersangka pemberi suap dan telah disidangkan.

Mustafa pun dinyatakan terbukti bersalah
menyuap sejumlah anggota DPRD untuk menyetujui pinjaman daerah pada PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) dan divonis 3 tahun dan denda Rp 100 juta subsider 3 bulan serta pencabutan hak politik selama 2 tahun.
(haf/fdn)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Jaksa Tanya Saksi Soal Catatan Rp 1 M ke ‘Zal’ Asisten Nasir Djamil

Jakarta – Jaksa KPK membongkar aliran uang dalam perkara suap yang menjerat Gubernur Aceh nonaktif Irwandi Yusuf. Salah satu aliran uang digali jaksa dari seorang saksi bernama Dedi Mulyadi.

Dedi yang mengaku sebagai Direktur PT Kenpura Alam Nanggroe duduk sebagai saksi dalam persidangan. Jaksa membacakan berita acara pemeriksaan (BAP) Dedi yang berisi percakapan antara Dedi dengan Teuku Saiful Bahri. Saiful Bahri turut didakwa bersama-sama Hendri Yuzal sebagai perantara suap untuk Irwandi. Mereka bertiga pun duduk sebagai terdakwa dalam persidangan itu.

“(Dalam) BAP, ada percakapan dengan Saiful Bahri. (Saiful bilang) Kalau berminat dapat kerjaan di PUPR, saya bisa bantu ngurusin. Anda bilang, ‘Boleh bang, saya berminat’. (Saiful bilang) Kalau berminat ada dana partisipasi karena menyambut Lebaran untuk Gubernur Aceh,” ucap jaksa KPK membacakan isi BAP Dedi dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jalan Bungur Besar Raya, Jakarta Pusat, Senin (11/2/2019).

“(Dedi bilang), ‘Oke saya ikut, berapa?’ (Saiful jawab), ‘Kasih Rp 1 miliar’,” imbuh jaksa.

Setelahnya isi BAP yang dibacakan jaksa berisi pengakuan Dedi bila Rp 1 miliar itu diserahkan dalam bentuk cek pada seorang bernama Hasrudin. Kemudian, Hasrudin melapor pada Dedi kembali bila cek itu sudah diuangkan dan diambil orang kepercayaan Saiful Bahri bernama Teuku Fadhilatul Amri.

Dedi yang mendengarkan isi BAP-nya yang dibacakan jaksa mengamininya. Jaksa kemudian

“Iya benar,” jawab Dedi yang membenarkan BAP yang dibacakan jaksa.

Jaksa kemudian menanyakan pada Dedi tentang barang bukti yang didapat dari penggeledahan salah satu lokasi atas nama Mamik Riswanti (Komisaris PT Kenpura Alam Nanggroe yang juga istri Dedi). Barang bukti itu disebut jaksa berupa catatan bertuliskan ‘kewajiban’ untuk orang lain.

Dedi memaparkan bila catatan itu berisi aliran uang berkaitan dengan proyek yang dikerjakan perusahaannya. Dia pun menyebutkan satu per satu isi catatan itu.

“Yang berkaitan dengan proyek Pak Indra untuk pembelian alat Rp 1,5 miliar truk dan eskavator. Dengan Pak Jufri pinjaman dikembalikan sudah kembali. Bu Linda itu paket pengerjaan mereka yang punya, saya beli dengan memberikan kompensasi itu. Mereka menang tender saya beri kompensasi itu,” kata Dedi.

Jaksa heran dengan bahasa ‘kewajiban’ yang digunakan Dedi dalam catatan itu. Jaksa pun menanyakan apakah ‘kewajiban’ yang dimaksud Dedi merupakan commitment fee.

“Jujur sajalah, kewajiban artinya commitment fee yang diberikan? Betul itu? tanya jaksa.

“Iya betul,” ucap Dedi.

Jaksa kembali menilik catatan ‘kewajiban’ milik Dedi tersebut. Di dalamnya, jaksa menemukan adanya aliran uang Rp 1 miliar untuk Zal Nasir Djamil.

“Di sini Zal Nasir Djamil Rp 1 miliar. Ini maksudnya apa? Terkait apa ini? tanya jaksa lagi.

“Si Rizal itu adalah asistennya Pak Nasir Djamil,” jawab Dedi.

Dedi menyebut Nasir Djamil yang dimaksudnya adalah anggota DPR. Sedangkan Rizal diakui Dedi sebagai orang yang kerap menawarinya proyek.

“Tapi Pak Nasir nggak tahu apa-apa itu. Itu tidak dengan Bang Nasir. Yang menawarkan pekerjaan itu si Rizal kepada saya,” ucap Dedi.

Dalam perkara ini, Irwandi didakwa menerima suap Rp 1 miliar dari Bupati Bener Meriah Ahmadi. Uang tersebut, disebut jaksa, dimaksudkan agar Irwandi menyetujui program pembangunan dari DOKA tahun 2018. Irwandi menerima uang tersebut melalui Hendri Yuzal dan Saiful Bahri.

Selain itu, Irwandi didakwa menerima gratifikasi Rp 41,7 miliar selama menjabat Gubernur Aceh. Irwandi menjabat Gubernur Aceh periode 2007-2012 dan periode 2017-2022.

Saksikan juga video ‘Gubernur Irwandi Didakwa Terima Gratifikasi Rp 41,7 M’:

[Gambas:Video 20detik]

(dhn/dhn) <!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

KPK Dalami Dana Bantuan Rp 50 Miliar untuk KONI dari Kemenpora

Liputan6.com, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami dana bantuan Rp 50 miliar dari Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) kepada Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) pada 2018.

Dana bantuan Rp 50 miliar dari Kemenpora untuk KONI diketahui lembaga antirasuah berdasarkan pengembangan kasus dugaan suap dana hibah dari pemerintah kepada KONI melalui Kemenpora.

“Dari sejumlah saksi lainnya, selain bantuan Wasping (pengawasan dan pendampingan) tahap 2 sejumlah Rp 17,9 miliar tersebut, KPK juga mencermati mekanisme bantuan Rp 50 miliar yang diterima KONI selama tahun 2018,” ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (6/2/2019).

Febri merinci, dana pengawasan dan pendampingan yang diterima KONI pada tahap pertama yakni Rp 30 miliar, kemudian bantuan kelembagaan KONI Rp 16 miliar, dan bantuan operasional KONI sebesar Rp 4 miliar.

“Sehingga diduga total dana Kemenpora yang mengalir sebagai bantuan ke KONI di tahun 2018 adalah sejumlah Rp 67,9 miliar,” kata Febri.

2 dari 3 halaman

5 Tersangka

Sebelumnya, KPK menetapkan lima orang sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi penyaluran bantuan dari Pemerintah melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) Kemenpora kepada Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI).

Mereka adalah Deputi IV Kemenpora Mulyana (MUL), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Kemenpora Adhi Purnomo (AP), Staf Kemenpora Eko Triyanto (ET), Sekjen KONI Ending Fuad Hamidy (EFH), dan Bendahara Umum KONI Jhony E. Awuy (JEA).

Diduga Adhi Purnomo dan Eko Triyanto menerima pemberian sekurang-kurangnya Rp 318 juta dari pengurus KONI. Selain itu, Mulyana juga menerima Rp 100 juta melalui ATM.

Selain menerima uang Rp 100 juta melalui ATM, Mulyana juga sebelumnya sudah menerima suap lain dari pejabat KONI. Yakni 1 unit Toyota Fortuner, 1 unit Samsung Galaxy Note 9, dan uang Rp 300 juta dari Jhony.

Uang tersebut diterima Mulyana, Adhi, dam Eko agar Kemenpora mengucurkan dana hibah kepada KONI. Dana hibah dari Kemenpora untuk KONI yang dialokasikan sebesar Rp 17,9 miliar.

Di tahap awal, diduga KONI mengajukan proposal kepada Kemenpora untuk mendapatkan dana hibah tersebut. Diduga pengajuan dan penyaluran dana hibah sebagai akal-akalan dan tidak sesuai kondisi sebenarnya.

Sebelum proposal diajukan, diduga telah ada kesepakatan antara pihak Kemenpora dan KONI untuk mengalokasikan fee sebesar 19,13 persen dari total dana hibah Rp 17,9 miliar, yaitu sejumlah Rp 3,4 miliar.

3 dari 3 halaman

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini: