Akan Didakwa Korupsi, PM Netanyahu Berdalih Korban Politisasi

Tel Aviv – Kejaksaan Agung Israel mengumumkan akan menuntut PM Israel Benjamin Netanyahu ke pengadilan dengan dakwaan korupsi. Hal ini bisa memperburuk peluang Netanyahu dalam pemilu bulan April mendatang.

Jaksa Agung Avichai Mandelblit mengatakan hari Kamis (28/2), dia telah menerima rekomendasi penyidik kepolisian untuk mengajukan tuntutan terhadap PM Israel Benjamin Netanyahu dalam tiga kasus korupsi yang berbeda.

Dakwaan itu dapat memberikan pukulan besar bagi prospek Netanyahu dalam pemilihan umum 9 April mendatang. Netanyahu mencalonkan diri untuk masa jabatan ke-empat berturut-turut.

Sidang pengadilan atas dakwaan yang meliputi penyuapan, penipuan dan pelanggaran kepercayaan baru akan digelar setelah pemilihan umum. Sebelumnya Netanyahu akan diberi kesempatan untuk membela diri. Sidang dapat berlangsung setelah pemilihan 9 April. Netanyahu akan menjadi perdana menteri Israel pertama yang menghadapi kasus di pengadilan saat menjabat.

Netanyahu tuding ada politisasi

Benjamin Netanyahu antara lain diduga telah menerima gratifikasi dari pengusaha kaya dan memberikan kelonggaran regulasi kepada raksasa telekomunikasi Bezeq sebagai imbalan atas liputan pers positif di situs berita anak perusahaan itu, Walla.

Jika terbukti bersalah melakukan suap, Netanyahu bisa menghadapi hukuman 10 tahun penjara dan hukuman maksimal 3 tahun untuk penipuan dan pelanggaran kepercayaan.

Perdana Menteri Israel membantah telah melakukan kesalahan-kesalahan yang dituduhkan. Menanggapi pengumuman Jaksa Agung, dia mengatakan telah menjadi korban pembunuhan karakter dan politisasi yang bertujuan untuk menjegalnya pada pemilu mendatang. Dia menyatakan tuduhan terhadapnya akan runtuh seperti “rumah kartu”.

Likud berusaha tunda pengumuman tuntutan

Partai Netanyahu, Likud, menggambarkan tuduhan itu sebagai “penganiayaan politik.”

“Pengumuman Jaksa Agung secara sepihak hanya sebulan sebelum pemilihan umum, tanpa memberi Perdana Menteri kesempatan untuk (sebelumnya) membantah tuduhan-tuduhan palsu ini, adalah intervensi terang-terangan dan belum pernah terjadi sebelumnya dalam pemilu,” kata Likud dalam sebuah pernyataan.

Likud telah mengajukan petisi kepada Mahkamah Agung Israel untuk menunda pengumuman dakwaan secara terbuka sampai pemilu usai. Namun pengadilan tinggi Israel menolak permintaan itu dan hari Kamis mengumumkan rencana pengajuan tuntutan terhadap Netanyahu.

hp/rzn (afp, rtr,ap)


(ita/ita)
<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Hak Politik Eni Saragih Dicabut Hakim Selama 3 Tahun

Jakarta – Majelis hakim menjatuhkan hukuman tambahan bagi Eni Maulani Saragih yaitu pencabutan hak politik selama 3 tahun. Mantan anggota DPR itu sebelumnya divonis hukuman pidana penjara tahun selama 6 tahun karena terbukti bersalah menerima suap dan gratifikasi.

“Menjatuhkan hukuman tambahan kepada terdakwa berupa pencabutan hak dipilih dalam jabatan publik selama 3 tahun, yang dihitung sejak terdakwa selesai menjalani pokok pidana,” kata hakim ketua Yanto saat amar putusan dalam sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jalan Bungur Besar Raya, Jakarta Pusat, Jumat (1/3/2019).

Eni Saragih divonis 6 tahun penjara dan denda Rp 200 juta subsider 2 bulan kurungan. Eni Saragih bersalah menerima uang suap Rp 4,75 miliar dari pengusaha Johanes Budisutrisno Kotjo.

Uang suap dimaksudkan agar Eni membantu Kotjo mendapatkan proyek PLTU Riau-1 di PLN. Proyek itu sedianya ditangani PT Pembangkitan Jawa Bali Investasi (PJBI) dengan Blackgold Natural Resources Ltd (BNR) dan China Huadian Engineering Company Limited (CHEC Ltd). Kotjo merupakan pemilik BNR yang mengajak perusahaan asal China, yaitu CHEC Ltd, untuk menggarap proyek itu.

Uang suap yang diterima Eni untuk kepentingan Partai Golkar melaksanakan munaslub. Ketika itu, Eni diminta Plt Ketum Idrus Marham meminta uang USD 2,5 juta dari Kotjo. Novanto selaku Ketum Golkar sekaligus Ketua DPR saat itu terjerat kasus proyek e-KTP dan digantikan Idrus Marham selaku Sekjen Golkar.

Eni juga menerima uang Rp 2 miliar dan Rp 500 juta dari Kotjo untuk keperluan Pilkada Temanggung yang diikuti oleh suami terdakwa, yaitu M Al Khadziq.

Selain itu, jaksa menyakini Eni bersalah menerima gratifikasi sebesar Rp 5,6 miliar dan SGD 40 ribu. Uang itu diterima Eni dari sejumlah direktur dan pemilik perusahaan di bidang minyak dan gas.

Seluruh uang gratifikasi yang diterima Eni digunakan membiayai kegiatan pilkada suami terdakwa, yaitu M Al Khadziq, serta untuk memenuhi kebutuhan pribadinya.

Dalam Pilkada Kabupaten Temanggung itu, Khadziq berpasangan dengan Heri Wibowo sebagai calon wakil bupati yang diusung Partai Golkar. Pada akhirnya, mereka memenangi pilkada dan terpilih sebagai Bupati dan Wakil Bupati Temanggung.
(fai/dhn)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Bupati Malang Nonaktif Rendra Terancam 20 Tahun Penjara

Liputan6.com, Sidoarjo – Bupati Malang nonaktif, Rendra Kresna menjalani sidang perdana di Ruang Cakra Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya, Juanda Sidoarjo, Kamis 28 Februari 2019.

Dalam surat dakwaan yang dibacakan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Joko Hermawan, Bupati Malang nonaktif, Rendra terbukti menerima suap dan gratifikasi total senilai Rp 7,5 miliar dari sejumlah proyek di Dinas Pendidikan Kabupaten Malang.

“Terdakwa diduga menerima hadiah sejak tahun 2010 hingga tahun 2014 untuk proyek di dinas pendidikan,” kata Joko Hemawan.

Rendra juga diduga menerima fee dari setiap proyek pendidikan Kabupaten Malang sebesar 17,5 persen hingga 20 persen. “Dalam kurun waktu 2010 hingga 2014, terdakwa menerima fee dari semua proyek yang ada di dinas pendidikan,” ucapnya.

Dengan kasus ini, terdakwa dijerat dengan Pasal 12 B UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi.

Selain itu, terdakwa dijerat dengan Pasal 11 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak pidana korupsi Jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP Jo pasal 65 ayat 1 KUHP.

“Ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara,” ujar Joko.

Kasus ini terjadi saat KPK menangkap Rendra Kresna yang saat itu menjabat Bupati Malang bersama Ali Murtopo selaku pihak swasta. Rendra diduga menerima suap Rp 3,45 miliar terkait penyediaan sarana penunjang peningkatan mutu pendidikan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Malang.

Selanjutnya, Bupati Malang nonaktif, Rendra dan Eryk Armando Talla selaku pihak swasta ditetapkan sebagai tersangka gratifikasi. Rendra diduga menerima gratifikasi Rp 3,55 miliar terkait sejumlah proyek di sejumlah dinas di Kabupaten Malang.

Dengan perbuatannya, diduga Rendra Kresna mendapatkan hadiah sebesar Rp 7,5 miliar dari kedua terdakwa lainnya.

2 dari 2 halaman

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

6 Saksi Sebut Irwandi Yusuf Tak Pernah Minta Uang di Proyek Apa pun

Liputan6.com, Jakarta – Keenam saksi yang dihadirkan dalam kasus suap Dana Otonomi Khusus Aceh(DOKA) kompak menyatakan bahwa terdakwa Irwandi Yusuf sama sekali tak pernah meminta uang terkait pengerjaan proyek apapun yang ada di Provinsi Nangroe Aceh Darussalam(NAD).

Pernyataan itu disampaikan para saksi saat Irwandi Yusuf diberi kesempatan bertanya kepada mereka, usai proses pemeriksaan saksi di pengadilan Tipikor selesai.

“Kepada saksi, saya tanya apakah saya pernah meminta uang?” tanya Irwandi kepada saksi Taufik Reza selaku Dirut PT Tuah Sejati di hadapan majelis, Senin(25/2/2019).

“Tidak pernah,” jawab Reza.

Pertanyaan yang sama juga dilontarkan Irwandi kepada kelima saksi lainnya yang terdiri dari Staf PT Nindya Karya, Sabir Said, Juru bayar PT Tuah Sejati, Carbella Rizkan, Karyawan PT Nindya Karya Bayu Ardhianto,

Selain itu, Mantan Deputi Teknik Badan Pengusahaan Kawasan Sabang, Ramadhani Ismy, dan Mantan kepala Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Sabang 2010-2011, Ruslan Abdul Gani.

Kelimanya pun kompak menyatakan bahwa Irwandi Yusuf selama menjabat sebagai Gubernur Aceh tak pernah meminta imbalan apa pun kepada saksi, termasuk uang hasil pengurusan proyek Dermaga Sabang.

“Saya pastikan tidak pernah,” ujar saksi Ruslan di hadapan majelis.

2 dari 2 halaman

Hadirkan Izil Azhar

Dikonfirmasi usai persidangan, penasihat hukum Irwandi, Sira Prayuna menyatakan semestinya saksi yang dihadirkan Jaksa KPK bisa mengungkap korelasi yang kuat antara mantan panglima GAM Izil Azhar Irwandi, serta terdakwa Heru Sulaksono selaku Kepala PT Nindya Karya(Persero) yang telah lebih dulu diproses KPK.

Hal ini perlu dibuktikan, mengingat Izil disebut sebagai pihak yang mengatasnamakan Irwandi saat meminta jatah dalam pengerjaan proyek Dermaga Sabang. Sementara keterangan Heru dibutuhkan untuk mengetahui apakah benar ada uang yang mengalir ke Irwandi atau tidak.

“Kami meminta termasuk diri terdakwa (Irwandi Yusuf) meminta untuk satu Heru sulaksono kedua Pak Izil Azhar agar bisa dihadirkan di persidangan ini,” ujar Sira.

Kehadiran Izil maupun Heru dinilai bisa mengungkap siapa sebenarnya penerima uang dari hasil pengurusan proyek Dermaga Sabang, yang belakangan justru menyeret mantan orang nomor satu di Aceh tersebut duduk di kursi pesakitan.

“Kenapa itu penting dilakukan karena antara pemberi dan penerima ini sesungguhnya menjadi standard high dari perkara ini. Di mana gratifikasi ini kan Pasal 12b, bahwa ada pemberi suap, ada penerima suap,” tegas Sira.


Saksikan video pilihan berikut ini:

Irwandi Yusuf Sebut Namanya Dicatut Orang Dekat Terkait Proyek Dermaga Sabang

Liputan6.com, Jakarta – Gubernur Aceh nonaktif, Irwandi Yusuf mengaku namanya dicatut oleh Izil Azhar terkait dengan proyek pembangunan dermaga bongkar muat pada kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan Sabang.

Hal ini karena di persidangan, Direktur PT Tuah Sejati, Muhammad Taufik Reza mengaku pernah menyerahkan uang ke Izil Azhar yang merupakan salah satu orang dekat Irwandi Yusuf.

“Jelas dicatut, saat ketemu Izil Azhar pun saya tanya, dia bilang saya catut,” kata Irwandi di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta Pusat, Senin (25/2).

Mantan petinggi Gerakan Aceh Merdeka (GAM) ini mengklaim tidak pernah menerima uang dari Izil. Irwandi menyebut uang yang diperoleh Izil untuk kepentingan kegiatan agama.

“Tidak pernah (terima), uang saya malah keluar ke dia. Dia itu untuk keperluan anak yatim, memang anak yatim bekas GAM ini banyak,” tegasnya.

Dalam persidangan, Direktur PT Tuah Sejati, Muhammad Taufik Reza mengaku pernah menyerahkan uang ke Izil Azhar. Taufik menyebut, Izil meminta uang dengan mengatasnamakan Irwandi Yusuf.

“Dalam perjalanannya yang saudara ketahui apakah ada pengeluaran yang untuk Pak Gubernur Aceh saat itu,” tanya jaksa Ali Fikri.

“Kalau yang mengatasnamakan gubernur ada pak,” jawab Taufik.

Taufik menjelaskan, berdasarkan catatan joint operation antara PT Tuah Sejati dan PT Nindya Karya selaku kontraktor, total Rp 32,45 miliar telah diserahkan ke Izil sejak 2008 hingga 2011.

2 dari 2 halaman

Didakwa Terima Gratifikasi

Pada 2008, Taufik serahkan Rp 9,57 miliar, pada 2009 diberikan Rp 2,93 miliar, pada 2010 diserahkan lagi Rp 9,57 juta, dan pada 2011 digelontorkan lagi Rp 13,3 miliar.

“Kalau di catatan itu, penyerahan ditujukan ke gubernur Aceh, tapi yang terima itu Pak Izil Azhar,” tandas Taufik.

Jaksa KPK mendakwa Irwandi telah menerima suap dari Bupati Bener Meriah Ahmadi sebesar Rp 1,5 miliar. Uang itu diberikan agar Irwandi menyerahkan proyek-proyek di Kabupaten Bener Meriah yang dibiayai Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) ke pengusaha-pengusaha asal Bener Meriah.

Jaksa juga mengatakan Irwandi telah menerima gratifikasi selama menjabat sebagai Gubernur Aceh periode 2017-2022 sebesar Rp 8,71 miliar. Jaksa pun mendakwa Irwandi karena telah menerima gratifikasi dari Board of Management PT Nindya Sejati sebesar Rp 32,45 miliar.

Atas gratifikasi tersebut, Irwandi didakwa telah melanggar pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sementara atas tindakan suap yang ia lakukan, jaksa mendakwa Irwandi dengan pasal 12 huruf a Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.


Saksikan video pilihan berikut ini:

Anas Urbaningrum dan Sumpah Gantung di Monas, 6 Tahun Silam

Liputan6.com, Jakarta Penangkapan Bendahara Umum Partai Demokrat pada saat itu, Muhammad Nazaruddin menjadi titik awal terungkapnya kasus korupsi megaproyek pembangunan Wisma Atlet di Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Proyek tersebut lambat terealisasi karena terkendala sertifikasi tanah.

Dalam catatan Sejarah Hari Ini (Sahrini) Liputan6.com mencatat, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Politisi Partai Demokrat, Anas Urbaningrum sebagai salah satu tersangka proyek itu. Dia diduga menerima gratifikasi dan pencucian uang.

Sebelum penetapan tersebut, Nazaruddin sempat menyeret nama Anas dan Menpora Andi Alfian Mallarangeng saat menjalani pemeriksaan di KPK. Nazar mengaku menerima uang sebesar Rp 100 miliar. Separuhnya digunakan untuk memenangkan Anas Urbaningrung sebagai Ketua Umum Partai Demokrat, setengahnya lagi dibagi-bagi ke sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Kendati demikian, Anas membantah tegas tuduhan itu dan menilai tudingan mantan koleganya di Partai Demokrat merupakan fitnah keji. Dia mengaku tak menerima uang sepeser pun atas dana proyek pusat olahraga tersebut. Bahkan, Anas Urbaningrum melontarkan sumpah serapah yang mengejutkan publik.

“Satu rupiah saja Anas korupsi di Hambalang, gantung Anas di Monas,” kata Anas pada 9 Febuari 2012.

Dia juga menyebut tudingan tersebut merupakan ocehan dan karangan tidak mendasar sehingga KPK tak perlu harus repot mengurusinya. Walaupun begitu, Anas mengaku siap bersedia jika nantinya harus berurusan dengan KPK.

Namun apa daya, sumpah itu tak membuatnya lepas dari bayang-bayang korupsi. Berdasarkan hasil penyidikan dan pemeriksaan, Anas Urbaningrum akhirnya ditetapkan menjadi tersangka pada 22 Februari 2013. Setelah Menpora Andi Mallarangeng dan Kepala Biro Keuangan dan Rumahtangga Kemenpora, Dedi Kusnandar sebelumnya sudah dilabeli sebagai koruptor Hambalang

2 dari 3 halaman

Vonis Anas yang Dilipatgandakan

Proses panjang selama 15 bulan akhirnya membuahkan hasil, Anas menjadi pesakitan di ruang sidang Tipikor pada 30 Mei 2014 dengan didampingi pengacara senior Adnan Buyung Nasution. Dia diperiksa dan diserang berbagai macam pertanyaan oleh majelis hakim.

Di persidangan, dia tetap bersikeras menuding pernyataan Nazaruddin merupakan cerita kosong belaka dan tidak sesuai fakta yang ada. Selain itu, dia juga geram dengan tuntutan jaksa yang meminta majelis hakim mencabut hak politiknya.

“Sungguh tidak rasional, absurd, mengada-ngada dan hanya berdasarkan cerita kosong seorang saksi istimewa M. Nazaruddin,” kata Anas saat membacakan nota keberatan atau pleidoi di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Kamis 18 September 2014. Di dalam sidang Anas membacakan pledoi atau pembelaannya setebal 80 halaman.

Namun, drama itu selesai enam hari kemudian. Sidang vonis Anas pun berjalan di tempat yang sama. Berdasarkan putusannya, majelis hakim menjatuhkan hukuman pidana 8 tahun penjara serta denda Rp 300 juta.

Setelahnya, Anas mengajukan kasasi atas putusan tersebut, dia menyatakan keberatan lantaran tindak pidana asal (predicate crime) dalam tindak pidana pencucian uang TPPU harus dibuktikan dahulu. Namun, Majelis Agung tidak mengabulkannya karena merujuk pada ketentuan Pasal 69 UU No 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU yang menegaskan bahwa predicate crime tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu.

Majelis hakim malah melipatgandakan hukuman Anas menjadi 14 tahun pidana penjara dan denda Rp 5 miliar subsider 1 tahun 4 bulan kurungan pada 8 Juni 2015.

Selain itu, majelis hakim juga mengabulkan permohonan Jaksa Penuntut Umum dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang meminta agar Anas dijatuhi hukuman tambahan berupa pencabutan hak dipilih untuk menduduki jabatan publik. Majelis hakim merujuk pada beberapa pasal.

Adapun pasal tersebut, Pasal 12 huruf a Undang-undang Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 KUHP, Pasal 3 UU No 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, serta Pasal 3 ayat 1 huruf c UU No 15 Tahun 2002 jo UU No 25 Tahun 2003.

3 dari 3 halaman

Ajukan Peninjauan Kembali dan Permainan Politik

Anas yang geram karena kasusnya berbuntut panjang mengajukan peninjauan kembai atau PK ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Kamis, 24 Mei 2018. Dalam kasusnya, dia merasa mendapati muatan politis sangat kental sehingga merugikan dirinya.

“Bahwa aroma politik dari kasus Hambalang yang menimpa pemohon PK sejak awal memang telah tercium pekat indikatornya bocor dokumen KPK yang diduga Sprindik atas nama pemohon PK,” ujar Anas melalui pengacaranya, Abang Nuryasin, Kamis (24/5/2018).

Tudingan ini bukan tanpa dasar. Menurut abang, saat Anas maju sebagai calom Ketua Umum Partai Demokrat pada 2010, Anas tidak diunggulkan dalam bursa saat itu. Namun, berkat dorongan para kader Partai Demokrat, mantan komisioner KPU itu akhirnya menang.

Abang menjelaskan, gerakan menggulingkan Anas Urbaningrum terjadi dengan status tersangka atas dugaan penerimaan gratifikasi yang ditetapkan KPK.

“Bahwa kudeta politik dan pengambilalihan kewenangan pemohon PK sebagai Ketua Umum Partai Demokrat dan pernyataam dari resim berkuasa saat itu agar pemohon PK kembali berkonsentrasi menghadapi masalah hukum adalah penggiringan opini politik publik,” ucapnya memungkasi. (Rifqi Aufal Sutisna)

Kepala Kantor Pajak Ambon Didakwa Terima Suap-Gratifikasi Rp 8,5 M

Jakarta – Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ambon nonaktif, La Masikamba (56) didakwa menerima suap serta gratifikasi dari belasan wajib pajak. Total dugaan suap dan gratifikasi itu mencapai Rp 8,5 miliar.

“Perbuatan terdakwa dilakukan bersama Sulimin Ratmin selaku pemeriksa pajak madya pada KPP Pratama Ambon sejak Januari 2016 hingga September 2018, namun terdakwa Sulimin (dalam BAP terpisah) tidak menerima gratifikasi,” kata JPU KPK Feby Dwiyandospendi saat membacakan dakwaan di Ambon seperti dikutip dari Antara, Rabu (20/2/2019).

Jaksa menyebut La Masikamba beberapa kali menghubungi Anthony Liando yang juga tersangka pemberi suap. Dalam komunikasi itu, La Masikamba disebuet menginformasikan kalau dirinya sudah diangkat menjadi Kepala KPP Pratama Ambon sekaligus mengajak Anthony untuk bertemu.
Atas ajakan tersebut, sekitar Juni 2016 La Masikamba bersama Sulimin melakukan pertemuan dengan Anthony di pusat perbelanjaan MCM Ambon. Dalam pertemuan itu, Anthony meminta agar La Masikamba tidak mempersulit pelaporan pajaknya dan menetapkan kewajiban pembayaran pajak di bawah nilai pajak sebenarnya.

Upaya ini dilakukan dengan cara menerima laporan pajak Anthony tahun 2016 sebagai laporan pajak nonpengusaha kena pajak (PKP). Imbalannya, Anthony akan memberikan sejumlah uang sehingga usulan ini disetujui La Masikamba.

Sebagai realisasinya, beberapa hari pascapertemuan di MCM, La Masikamba disebut menerima uang Rp 100 juta dari Anthony. Selanjutnya La Masikamba kembali menerima uang pada 10 Agustus 2016 dengan jumlah Rp 550 juta melalui rekening bank atas nama Muhammad Said.

La Masikamba juga tidak mengimbau Anthony untuk membayar pajak sebagai PKP serta tidak melakukan pemeriksaan pelaporan pajak penghasilan Anthony tahun 2016 yang hanya sebesar Rp 44,7 juta. Padahal, kewajiban pembayaran pajaknya lebih besar karena omzet penjualan Anthony diatas Rp 4,8 miliar.

Selain itu, dia juga didakwa menerima gratifikasi senilai Rp 7,8 miliar dari pengusaha atau WP di lingkup KPP Pratama Ambon. Gratifikasi itu diterima secara bertahap sejak tahun 2016 hingga 2018 dari beberapa pengusaha seperti Bobo Tanizaal, Oei Winardy Jefry, Johny de Quelju, Mece Tanihatu serta pengusaha WP lainnya.

Pengacara La Masikamba, Muhammad Iskandar dan penasehat hukum Sulimin Ratmin, masing-masing Aden Lukman bersama Darius Laturete menyatakan tidak melakukan eksepsi atas tuntutan JPU KPK. Majelis hakim pun menunda persidangan hingga pekan depan dengan agenda mendengarkan keterangan saksi-saksi.
(haf/haf)



<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

KPK Ingatkan Kepala Daerah Tidak Salah Gunakan APBD untuk Pemilu 2019

Liputan6.com, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan, kepala daerah untuk tidak menyalahgunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk kepentingan Pemilu 2019.

“Terkait dengan peringatan KPK tertanggal 31 Desember 2018, maka Gubernur Sumut Edy Rahmayadi sudah mengeluarkan instruksi kepada berbagai jajaran terkait untuk menaati surat KPK itu,” ujar Sekda Provjnsi Sumut, Sabrina di Medan, Senin 18 Februari 2019 seperti dilansir Antara.

Instruksi Gubernur Nomor 356/1037 tertanggal 30 Januari 2019 itu ditujukan kepada Sekda Provinsi Sumut. Kemudian, ke semua para pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Sumut, serta para asisten Setda Provinsi Sumut dan para kepala biro serta staf ahli di lingkungan Setda Provinsi Sumut.

Gubernur Edy Rahmayadi dalam suratnya, lanjut dia, menginstruksikan agar semuanya menaati surat KPK tentang Pencegahan Korupsi dalam Penyelenggaraan Pemilihan Presiden dan Legislatif serentak tahun 2019.

Dalam surat KPK dengan Nomor B/9459/KSP.00/01-16/12/2018 itu disebutkan bahwa sejumlah proses penegakan hukum yang telah dilakukan KPK menunjukkan bahwa terdapat hubungan erat antara kebutuhan pendanaan proses politik dengan penyimpangan pengelolaan keuangan negara/daerah, baik itu dalam proses pengadaan barang/jasa, perizinan dan lainnya.

Untuk itu KPK meminta para gubernur, bupati, wali kota memastikan bahwa pengelolaan APBD, khususnya pengadaan barang dan jasa, dana bantuan sosial, dana operasional atau yang sejenisnya, tidak disalahgunakan.

2 dari 3 halaman

Imbauan Lain

KPK juga mengingatkan para kepala daerah memastikan bahwa penyelenggaraan perizinan dan non perizinan serta pelayanan publik di daerah terbebas dari praktik gratifikasi, suap, pungutan liar dan pemerasan.

Termasuk juga memastikan bahwa setiap penyelenggara negara dan atau pegawai negeri di daerah masing-masing mematuhi setiap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak menyalahgunakan kewenangan atau tugasnya.

Surat KPK dengan Nomor B/9459/KSP.00/01-16/12/2018 yang ditandatangani Ketua KPK Agus Rahardjo itu ditembuskan kepada Mendagri, para ketua DPRD provinsi, kabupaten/kota di seluruh Indonesia dan deputi bidang PIPM KPK.

3 dari 3 halaman

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Irwandi Yusuf Sebut Perusahaan Prabowo di Aceh Bermasalah

Jakarta – Irwandi Yusuf menyebut perusahaan Prabowo Subianto di Aceh bermasalah. Irwandi menyebut Prabowo sudah memiliki perusahaan tersebut sebelum dirinya menjabat Gubernur Aceh.

“Belum (dimiliki Prabowo waktu itu). Akhirnya dibeli Prabowo menjadi PT Tusam Hutani Lestari,” ujar Irwandi di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jalan Bungur Besar Raya, Jakarta Pusat, Senin (18/2/2019).

Irwandi saat ini sedang menjalani proses hukum atas perkara suap dan gratifikasi. Namun, pernyataan Irwandi mengenai perusahaan itu disampaikan bukan dalam persidangan.

Kembali pada pernyataan Irwandi. PT Tusam Hutani Lestari itu disebut Irwandi bermasalah yang menurutnya terjadi sebelum dia menjabat Gubernur Aceh pada 2017.

“Nggak tahu (kapan perusahaan itu diambil alih Prabowo), sebelum aku jadi Gubernur Aceh. (Luas lahannya) 120 ribu hektare, sekarang mungkin yang aman 100 ribu hektare. Gede lho,” ucapnya.

“Sudah bermasalah, pabrik KKA (Kertas Kraft Aceh)-nya bermasalah, hutannya bermasalah. Masa aku (menjabat) masih ada penebangan-penebangan. Tahun pertama dan kedua tapi kuberhentikan. Kok banyak ditebang tapi yang lama-lama ditebang kok masih botak, nggak ditanam. Mau diajukan perpanjangan izin, nggak aku teken,” ucap Irwandi.

Irwandi kini berstatus sebagai terdakwa bersama Teuku Saiful Bahri, dan Hendi Yuzal. Irwandi didakwa menerima suap Rp 1 miliar dari Bupati Bener Meriah Ahmadi. Uang itu, disebut jaksa, dimaksudkan agar Irwandi Yusuf menyetujui program pembangunan dari DOKA pada 2018. Irwandi menerima uang tersebut melalui Hendri Yuzal dan Teuku Saiful Bahri.

Selain itu, Irwandi didakwa menerima gratifikasi Rp 41,7 miliar selama menjabat Gubernur Aceh. Irwandi menjabat Gubernur Aceh periode 2007-2012 dan periode 2017-2022.

Sedangkan persoalan tentang lahan tersebut memang tengah menjadi bahasan setelah dilontarkan Jokowi dalam debat semalam di The Sultan Hotel. Jokowi membeberkan tentang lahan yang dimiliki Prabowo saat ditanya Prabowo tentang pembagian sertifikat tanah. Prabowo mengakui memiliki lahan tersebut tetapi dalam Hak Guna Usaha (HGU). Dia pun mengaku siap mengembalikan tanah tersebut apabila dibutuhkan negara.

(dhn/fjp)



<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

KPK Kembali Dalami Kasus Suap Bupati Lampung Tengah Hari Ini

Liputan6.com, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami kasus dugaan suap dan gratifikasi yang menjerat mantan Bupati Lampung Tengah, Mustafa. 10 saksi direncanakan diperiksa hari ini, Kamis (14/2/2019).

Panggilan tersebut menjadi rangkaian proses penegakan hukum sejak Senin 11 Februari 2019.

“Diagendakan pemeriksaan terhadap 10 orang saksi di SPN Polda Lampung,” tutur Juru Bicara KPK Febri Diansyah dalam keterangannya, Jakarta, Kamis (14/2/2019).

Mereka yang diperiksa adalah Sekretaris Komisi IV DPRD Lampung Tengah, Bonanza Kesuma; Anggota Komisi IV DPRD Lampung Tengah, Pindo Sarwoko; Anggota DPRD Komisi IV, Ikade Asian Nafiri; Anggota Komisi IV DPRD Lampung Tengah, Heri Sugiyanto; dan Anggota Komisi IV DPRD Lampung Tengah, Gatot Sugianto.

Kemudian Anggota Komisi IV DPRD Lampung Tengah, Muhammad Soleh Mukadam; Anggota Komisi IV DPRD Lampung Tengah Dedi D Saputra; Anggota Komisi IV DPRD Lampung Tengah, Slamet Anwar; Manager PT Sorento Nusantara, Tafip Agus Suyono; dan Direktur PT Purna Arena Yuda, Agus Purwanto.

“Sebelumnya sejak Senin sampai Rabu telah diperiksa 29 orang saksi. Para saksi diperiksa untuk seluruh tersangka yang sedang diproses di penyidikan saat ini, baik dari pihak bupati, pimpinan DPRD, dan swasta,” kata Jubir KPK.

2 dari 3 halaman

Fee Ijon Proyek

KPK kembali menetapkan mantan Bupati Lampung Tengah Mustafa sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi.

Mustafa diduga menerima hadiah atau janji terkait dengan pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah tahun anggaran 2018 dan penerimaan-penerimaam hadiah atau janji lainnya dari calon rekanan proyek-proyek di lingkungan Dinas Bina Marga Kabupaten Lampung Tengah.

Mustafa juga diduga menerima fee dari ijon proyek-proyek di lingkungan Dinas Bina Marga dengan kisaran fee sebesar 10 persen hingga 20 persen dari nilai proyek. Total dugaan suap dan gratifikasi yang diterima Mustafa yaitu sebesar sekurangnya Rp 95 Miliar.

Total Rp 95 miliar tersebut diperoleh Mustafa dari kurun waktu Mei 2017 hingga Februari 2018 dengan rincian Rp 58,6 milyar dengan kode IN BM berasal dari 179 calon rekanan, dan sebesar Rp 36,4 milyar dengan kode IN BP berasal dari 56 calon rekanan.

Penetapan ini merupakan pengembangan kasus suap terkait persetujuan pinjaman daerah untuk APBD Lampung Tengah tahun 2018 yang membuat Mustafa divonis 3 tahun pidana penjara dan denda sebesar Rp 100 juta subsider 3 bulan kurungan.

3 dari 3 halaman

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini: