PSI: Prabowo Mesti Meneladani Grace Natalie

Jakarta – Capres Prabowo Subianto mendeklarasikan kemenangan hingga beberapa kali melakukan sujud syukur karena mengklaim menang Pilpres 2019 meski di quick count atau hitung cepat sejumlah lembaga survei mengunggulkan Joko Widodo (Jokowi). Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menyindir Prabowo.

Sekjen PSI Raja Juli Antoni menyesalkan klaim sepihak Prabowo memenangi Pilpres 2019. Dia menilai sikap Prabowo itu malah memanaskan suasana usai pencoblosan.

“Keinginan rakyat untuk menjadikan 17 April sebagai puncak partisipasi politik dan mengakhiri perbedaan politik yang tajam akhirnya kandas karena Prabowo tidak menolak menyatakan kekalahannya meski semua lembaga survei yang kredibel melalui quick count menunjukan kekalahan Prabowo,” kata Raja Juli dalam rilisnya, Jumat (19/4/2019).


Raja Juli mengatakan, quick count adalah metode saintifik-akademik yang sudah mapan dan diterapkan di berbagai belahan dunia. Metode ini sudah terbukti dapat memberikan indikasi akurat siapa pemenang pemilu.

“Sayang, Pak Prabowo yang sering mengaku sebagai patriot dan negarawan justru memperpanjang keterbelahan politik dengan menolak hasil quick count bahkan mengumumkan dirinya sebagai pemenang pemilu,” sindirnya.

Raja Juli kemudian meminta agar Prabowo belajar dari Ketua Umum PSI Grace Natalie. Grace legawa saat hasil quick count sejumlah lembaga survei menunjukkan hitungan perolehan suara PSI tidak menembus ambang batas parlemen/DPR.

“Pak Prabowo mestinya meneladani Grace Natalie, ketum PSI, yang dengan teguh hati mengakui kegagalan PSI masuk Senayan karena hanya memperoleh 2% (sekitar 3 juta pemilih) suara nasional dari 4% yang disyaratkan UU,” ujarnya.

“Peserta pemilu termasuk capres memiliki peluang meningkatkan kualitas demokrasi kita dengan mentradisikan membuat concession speech setelah quick count telah diumumkan. Siap menang dan siap kalah adalah tradisi penting demokrasi yang gagal ditunjukan Prabowo. Mestinya dia belajar ke Grace Natalie,” sambungnya.
(hri/rvk)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Grace Natalie: Quick Count Pilpres Sulit Meleset Jauh

Jakarta – Ketua umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Grace Natalie bicara soal hasil hitung cepat (quick count) dari beberapa lembaga survei pada Pemilihan Presiden 2019. Menurutnya, hasil hitung cepat itu tidak jauh berbeda dengan hasil real count Komisi Pemilihan Umum (KPU).

“Tapi buat kami quick count itu sebenarnya akurasinya sangat tinggi,” ujar Grace di Restoran Plataran, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (18/4/2019).

Dikatakan Grace, jika dilihat dari metodologi perhitungan, hasil dari hitung cepat tidak berbeda dengan penghitungan suara yang dilakukan KPU. Kalaupun berbeda, menurut Grace hanya, berbeda nol koma hingga satu persen.
“Quick count kalau kita lihat berdasarkan metodologi paling jauh dia melesetnya 1 persen. Bahkan kalau dari pemilu sebelumnya sampai 0,1 atau 0,2 persen saja,” kata Grace.
Namun, Grace masih menunggu penghitungan resmi dari KPU. “Kita tentu akan menunggu hasil penghitungan real count yang resmi dari KPU,” kata dia.

Namun, dia kembali menegaskan hasil hitung cepat sudah memberikan gambaran kemenangan Jokowi-Ma’ruf Amin. Dengan demikian, hasil dari KPU nantinya tidak akan beda jauh dengan hasil dari mayoritas lembaga survei saat ini.

“Tapi quick count seharusnya sudah bisa memberikan gambaran. Tapi kalau meleset sampai cukup jauh rasanya sulit ya,” tuturnya.
(idh/idh)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Grace: Lewat Aplikasi Solidaritas, Publik Bisa Pecat Anggota Dewan dari PSI

Liputan6.com, Jakarta – Ketua Umum PSI Grace Natalie mengatakan, pihaknya akan membuat inovasi politik yakni Aplikasi Solidaritas. Hal itu dibuat untuk mendorong transparansi dan pengawasan kinerja anggota dewan.

“Saya secara resmi mengajukan tawaran PSI kepada rakyat Indonesia. Tawaran untuk memperbaiki parlemen, mendorong transparansi lembaga terhormat DPR. Saya meluncurkan Aplikasi Solidaritas, inovasi PSI memanfaatkan kemajuan teknologi, yang memungkinkan publik ikut mengontrol kinerja angggota dewan,” kata Grace dalam keterangan tertulisnya, Jakarta, Jumat, 12 April 2019.

Untuk memenuhi harapan masyarakat selama ini, Aplikasi Solidaritas memungkinkan publik mengontrol kinerja anggota legislatif PSI, dan memberikan penilaian secara langsung. Dengan inovasi politik ini juga, anggota dewan diharuskan melaporkan kegiatannya dan wajib live report saat masa sidang DPR.

“Aplikasi ini menghubungkan konstituen dan anggota legislatif terpilih. Anggota legislatif melaporkan apa yang mereka kerjakan tiap hari, rakyat menilai apakah kerjaan para legislator telah memenuhi harapan mereka. Dan semua proses itu kami siarkan live di sosial media agar publik bisa ikut menilai kualitas termasuk mengajukan keberatan jika caleg itu bermasalah,” ujarnya.

Grace mengungkapkan, rakyat bisa memecat anggota dewan dari PSI yang ketahuan berperilaku dan berkinerja buruk, semudah memberikan rating pada ojek online.

“Bila tidak rakyat berhak memecat mereka semudah memberi bintang 1 kepada supir ojek online yang buruk kinerja dan perilakunya,” ungkapnya.

Ia berharap agar masyarakat bisa mendukung PSI pada Pemilu 2019. Sebagaimana diketahui, dari 185 juta lebih pemilih dalam DPT dan PSI membutuhkan setidaknya 7 juta suara untuk bisa menempatkan kader-kadernya di DPR RI.

“Partai ini hanya butuh 7 juta suara untuk lolos DPR. Saya percaya suara akal sehat itu masih ada dan akan membawa partai ini lolos ke Parlemen. Saya meminta dengan sangat dukungan anda semua rakyat Indonesia,” ujarnya.

Prabowo hingga Grace Natalie Masuk Daftar Ketum Parpol Terpopuler di Google

Liputan6.com, Jakarta – Lembaga Kajian Media media sosial dan informasi Komunikonten menyebut sejumlah nama ketua umum partai politik (Parpol) masuk dalam daftar pencarian google yang banyak dicari oleh masyarakat.

Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menjadi nama yang paling banyak dicari dibanding ketum parpol lainnya. 

“Prabowo Subianto dan Susilo Bambang Yudhoyono menjadi Ketua Umum Parpol terpopuler di antara Ketua Umum Parpol peserta Pemilu 2019,” ujar Direktur Konten dan Data Komunikonten, Samsul Arifin di Depok, Sabtu (2/3/2019).

Grafik penelusuran terpopuler di Google Trends terkait Ketum Partai peserta Pemilu 2019 dengan Prabowo Subianto di puncak popularitas. “Puncak popularitas Prabowo Subianto terjadi pada hari debat pertama Pilpres tanggal 17 Januari 2019 dan debat kedua Pilpres tanggal 17 Februari 2019,” kata dia. 

Samsul menjelaskan, selain dua nama itu, ada nama Megawati Soekarnoputri (Ketum PDI Perjuangan), Grace Natalie (Ketum PSI), dan Yusril Ihza Mahendra (Ketum PBB).

Samsul menjelaskan, tingginya pencarian nama ketum parpol ini karena banyak masyarakat yang ingin mengetahui informasi terkait pemberitaan mereka. Selain itu, sejumlah masyarakat juga banyak yang ingin mengetahui kehidupan probadi sejumlah ketua parpol.

“Di mesin pencari google, banyak yang mencari Prabowo, SBY, dan Megawati. Bukan semata karena ingin mengetahui profil mereka, tetapi untuk mengetahui perkembangan pemberitaan tentang mereka. Ketiga tokoh ini memiliki pendukung yang senantiasa ingin tahu berita atau informasi terbaru tentang mereka,” ucap Samsul. 

“Adapun tokoh-tokoh lainnya dicari karena kepiawaian yang bersangkutan atau tim medianya mencarikan isu-isu yang menarik perhatian,” terang dia.

2 dari 2 halaman

Harus Bisa Beri Pencerahan

Sementara itu, Direktur Eksekutif KOMUNIKONTEN, Hariqo Wibawa Satria menambahkan, politisi sekelas Ketum Partai tak bisa digantikan perannya.

Ketum Parpol, menurutnya, tak hanya harus bisa membaca isu, namun harus mampu memberikan pencerahan terhadap isu yang berkembang. Bahkan membuat isu baru yang mendorong perbaikan.

“Sayangnya, banyak Ketum partai yang masih bergantung pada media konvensional yang minim dialog. Media konvensional penting untuk menyampaikan gagasan, sementara media sosial penting untuk menguji gagasan. Keduanya harus dikombinasikan,” kata Hariqo.

Sementara itu, untuk peringkat keenam hingga kesepuluh Ketum Partai terpopuler di Google Trends berturut-turut adalah Hary Tanoesoedibjo (Ketum Partai Perindo), Tommy Soeharto (Ketum Partai Berkarya), Oesman Sapta Odang (Ketum Partai Hanura), Surya Paloh (Ketum Partai Nasdem), dan Zulkifli Hasan (Ketum PAN).

 

Ini 16 peringkat Ketum Partai terpopuler di Google Trends:

 

1. Prabowo Subianto (Ketum Partai Gerindra)

2. Susilo Bambang Yudhoyono (Ketum Partai Demokrat)

3. Megawati Soekarnoputri (Ketum PDI Perjuangan)

4. Grace Natalie (Ketum PSI)

5. Yusril Ihza Mahendra (Ketum PBB)

6. Hary Tanoesoedibjo (Ketum Partai Perindo)

7. Tommy Soeharto (Ketum Partai Berkarya)

8. Oesman Sapta Odang (Ketum Partai Hanura)

9. Surya Paloh (Ketum Partai Nasdem)

10. Zulkifli Hasan (Ketum PAN)

11. Muhammad Romahurmuziy (Ketum PPP)

12. Muhaimin Iskandar (Ketum PKB)

13. Airlangga Hartarto (Ketum Partai Golkar)

14. Diaz Hendropriyono (Ketum PKPI)

15. Sohibul Iman (Presiden PKS)

16. Ahmad Ridha Sabana (Ketum Partai Garuda)

Bertemu Tokoh Agama Sulawesi, PSI Bahas Ancaman Intoleransi

Liputan6.com, Jakarta – Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mengadakan Solidarity Tour Sulawesi. Dalam perjalanan delapan hari, mereka bertemu sejumlah Sinode dan Keuskupan untuk membahas strategi mengatasi intolerasi.

Sekretaris Jenderal PSI Raja Juli Antoni mengungkapkan, rute perjalanan dimulai dari Mamuju terus ke Mamasa, Palopo, Poso, Palu, dan Makassar. Di tiap kota, mereka bertemu dengan pengurus dan caleg PSI.

“Kami menyempatkan bertemu dengan tokoh agama terutama pemimpin Sinode dan Keuskupan. Kita berdiskusi mengenai ancaman intoleransi dan strategi mengatasinya,” kata Antoni, Selasa, (26/2/2019).

Dalam pertemuan itu dibahas bagaimana menjaga persaudaraan, persatuan bangsa, di tengah gencarnya kabar bohong atau hoaks yang berpotensi memecah belah.

“Di Mamasa, para kader bertemu Sekretaris Umum Sinode Gereja Toraja Mamasa Yusuf Artha dan beberapa pengurus lainnya. Di Toraja, kami berdiskusi dengan Ketua Umum Ketum Sinode Gereja Toraja Musa Salusu,” ucap pria yang biasa disapa Toni itu. 

Pria yang biasa disapa Toni itu juga mengatakan, di Tentena, Poso, rombongan PSI bertemu dengan lima orang dari tujuh pengurus Sinode yang dipimpin Ketum Sinode Gereja Kristen Sulawesi Tengah Jetroson Rense.

“Saya juga bersilaturahim ke rumah Abang Damanik, mantan ketua Sinode,” ujarnya.

Di Palu, rombongan PSI bertemu Ketum Sinode Gereja Protestan Indonesia Donggala Alexander Z Rondonuwu beserta pengurusnya.

2 dari 2 halaman

Bertemu Teman Lama

Sampai rute akhir, Makassar, rombongan bertemu Sekretaris Keuskupan Agung Makassar Pastor R.D. Paulus Tongli dan Pastor Pius Oktavianus serta Sekretaris Kerasulan Awam Keuskupan Agung Makassar Lusi Lamba.

Di sana, Toni juga bertemu dengan teman yang sudah lama tidak jumpa, Yohanna, sesama alumni Regional Interfaith Dialogue di Phnom Phen, Kamboja.

“Saya ketemu juga di sana dengan teman yang sudah lama tidak jumpa, Yohanna, sesama ‘alumni’ Regional Interfaith Dialogue di Phnom Phen, Kamboja sekitar tahun 2007. Di beberapa tempat saya juga bertemu dengan banyak pendeta yang tergabung di Asosiasi Pendeta Indonesia (API). Saya mengunjungi juga beberapa Paroki dan gereja-gereja lainnya,” ujar Antoni.

Mengenal Dolby Theater, Tempat Perhelatan Oscar 2019

Liputan6.com, Jakarta – Dolby Theater jadi tempat paling bersejarah dalam ajang penghargaan film paling bergengsi,The Academy Awards atau Oscar yang digelar di tempat itu Minggu (24/2/2019).

Dolby Theater berlokasi di Hollywood Boulevard, Los Angeles, Amerika Serikat. Sebelumnya, tempat ini lebih dikenal sebagai Kodak Theater, sebuah teater yang mewah di pusat perbelanjaan yang merupakan kompleks hiburan Hollywood.

Gedung tersebut mulai dibangun pada 1997. Gedung tersebuk dibuka pada 9 November 2001. Dilansir dari dolbytheater.com, Senin (24/2/2019), teater ini memiliki tempat duduk lebih dari 3 ribu orang.

Tempat ini memiliki lobi yang tersusun dengan apik oleh lima tingkatan yang dengan tangga besar berbentuk lingkaran dengan langkan kayu ceri. Kubahnya yang oval berwarna perak.

Desain lobi terinspirasi oleh Campidoglio dari Michelangelo di Roma, Italia, dan koreografi Busby Berkeley. Sebanyak 26 gambar spektakuler dari pemenang Oscar terkenal termasuk Grace Kelly, Jack Nicholson, Marlon Brando, Halle Berry dan Julia Roberts, secara permanen ditampilkan di empat tingkat lobi.

Sementara itu, ruang audiens dirancang agar menarik perhatian pada aksi di atas panggung, serta untuk mendapatkan keintiman maksimal antara penonton dan pemain.

Dilengkapi dengan detail mewah yang memberikan kehangatan ruang termasuk sentuhan akhir kayu ceri dan pelapis prem dalam, serta cahaya berkilauan yang disediakan oleh gorden dari dua warna kain warna-warni dan jaring perunggu halus yang membentang ke atas proscenium, dengan ukuran lebar 64 kaki dan tinggi 35 kaki. Area panggung utama adalah salah satu yang terbesar di negara ini, dengan lebar 120 kaki dan kedalaman 75 kaki.

Dolby Theater terbuka untuk umum. Biaya tiket sebesar 25 dolar bagi dewasa, sedangkan anak-anak di bawah usia tiga tahun gratis. Untuk remaja dan pengunjung berusia 65 ke atas dikenakan biaya sebesar 19 dolar.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Ini Lokasi Nobar Debat Capres yang Digelar Tim Jokowi dan Prabowo

Liputan6.com, Jakarta – Debat Capres kedua dengan isu energi, pangan, infrastruktur, sumber daya alam, dan lingkungan hidup, akan digelar malam ini di Hotel Sultan, Jakarta. Komisi Pemilihan Umum (KPU) hanya menyediakan 100 undangan untuk masing-masing pendukung pasangan calon nomor urut 01 dan 02. Solusinya, masing-masing tim menggelar nonton bareng atau nobar.

Misalnya, Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf, menggelar nobar di kawasan Parkir Timur Senayan, sesuai dengan tempat yang disediakan.

Selain itu, berdasarkan informasi yang dihimpun Liputan6.com, Minggu (17/2/20119), Partai Solidaritas Indonesia (PSI) juga menggelar nobar di basecampnya, di Jalan Wahid Hasyim. Nobar dihadiri langsung Ketua Umum PSI Grace Natalie, diselingi diskusi dengan Direktur SMRC Sirajuddin Abbas, Jubir PSI Mikhail Gorbachev, Jubir PSI Dara Nasution, dan Pengamat Lingkungan Hidup Agus Sari.

Para relawan pun tak mau ketinggalan. Alumni SMA pendukung Jokowi-Maruf se Jakarta juga menggelar nobar, termasuk Alumni Pangudi Luhur yang digelar di Avenue off The Stars Kemang Village. Kemudian disusul dengan Alumi Institut Kesenian Jakarta (IKJ) yang menggelar nobar di BERMVDA Coffe Cilandak Town Square (Citos), Jakarta Selatan.

2 dari 3 halaman

Nobar BPN Prabowo

Sementara itu, Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga, juga menyediakan tempat nobar, yaitu di kantornya di jalan Kertanegara VI (Samping Rumah Pak Prabowo), Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Beberapa koordinator dan relawan turut hadir disana.

Kemudian, juga dilakukan di Media Center Prabowo-Sandi, serta di Parkir Timur Senayan yang diinisiasi oleh Direktorat Relawan Prabowo-Sandi.

Para relawan paslon 02 juga tak mau ketinggalan. Mereka yang tergabung dalam Gerakan Millenials Indonesia (GMI), menggelar nobar di jalan Panjang RT 15/RW 07, Kedoya Utara, Jakarta Barat.

3 dari 3 halaman

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Pemred Rappler Filipina Ditangkap Polisi di Manila

JakartaMaria Ressa diwawancara saat penangkapannya di kantor Rappler. Reuters MariaRessa diwawancara saatpenangkapannya di kantorRappler.

Maria Ressa, pemimpin redaksi Rappler, situs berita yang kritis terhadap pemerintah di Filipina, ditangkap di kantor pusatnya di Manila.

Ressa mengatakan tuduhan “cyber-libel” atau fitnah-siber tersebut sebenarnya adalah usaha pemerintah Rodrigo Duterte untuk membungkam media.

Ini adalah peristiwa terbaru dari serangkaian tuduhan beragam yang ditujukan kepadanya.

Presiden yang mengatakan situs tersebut “berita palsu”, sebelumnya menyangkal tuduhan terhadap Ressa karena alasan politik.

Wartawan Rappler melakukan live-stream penangkapan Ressa di Facebook dan Twitter.

Rekaman streaming di Facebook memperlihatkan petugas berpakaian sipil berbicara dengan Maria Ressa, sementara sejumlah wartawan situs tersebut melakukan live-tweet kejadian itu.

Petugas National Bureau of Investigations (NBI) dilaporkan memerintahkan mereka untuk berhenti memfilmkan dan mengambil foto.

Miriam Grace Go, editor berita Rappler, kemudian meng-tweet bahwa agen NBI membawa Ressa ke luar dari kantor Rappler.

https://twitter.com/reyaika/status/1095615339721834496

Chay Hofilena, pimpinan jurnalisme investigatif Rappler, mengatakan kepada BBC News bahwa kekhawatiran utama mereka sekarang adalah memastikan Ressa tidak harus bermalam di penjara.

“Maria saat ini berada di National Bureau of Investigations, dan kami berharap dia dapat mengajukan jaminan bebas malam ini, agar dia tidak perlu bermalam di penjara,” katanya.

“Kami akan mencari seorang hakim di pengadilan malam yang bersedia memberikan jaminan bebas. Pengacara kami saat ini sedang dalam proses mencarinya.”

Hofilena menambahkan “jika dapat mengajukan jaminan, maka dia dapat menjadi bebas” dan mereka dapat lebih memusatkan perhatian pada kasus dan proses hukum.

Dakwaan terbaru terhadap Ressa berasal dari laporan tujuh tahun lalu terkait dengan dugaan hubungan seorang pengusaha dengan mantan hakim di pengadilan tertinggi Filipina.

Kasus ini muncul berdasarkan undang-undang kontroversial “cyber-libel”, yang mulai berlaku pada bulan September 2012, empat bulan setelah tulisan yang dipertanyakan tersebut terbit.

Para pejabat pertama kali menuntutnya pada tahun 2017, tetapi sempat ditolak NBI karena batasan satu tahun untuk menuntut kasus fitnah telah terlewati. Tetapi pada bulan Maret 2018, NBI membuka kembali kasus itu.

Penangkapan dilakukan hanya dua bulan setelah Ressa dilaporkan mengajukan jaminan bebas terkait dugaan pemalsuan pajak, yang dia katakan juga “direkayasa”.

Jika dia dihukum hanya berdasarkan satu tuduhan penggelapan pajak, Ressa dapat ditahan sampai sepuluh tahun penjara. Sementara tuduhan cyber-libel dapat menghukum seseorang sampai 12 tahun penjara.

Berbicara dengan wartawan setelah penangkapannya, wartawan veteran ini mengatakan dirinya “terkejut bahwa hukum dilanggar sampai ke titik di mana saya tidak bisa lagi mengenalnya”.

Sejarah Rappler

Rappler didirikan pada tahun 2012 oleh Ressa dan tiga wartawan lainnya.

Sejak saat itu media ini dikenal di Filipina lewat penyelidikannya yang tajam.

Rappler juga satu dari beberapa organisasi media di negara itu yang secara terbuka mengkritik Presiden Duterte, selalu mempertanyakan ketepatan pernyataannya dan mengecam kebijakannya.

Rappler terutama menerbitkan sejumlah laporan yang kritis terhadap perang Duterte melawan narkoba, di mana polisi mengatakan sekitar 5.000 orang meninggal dalam tiga tahun terakhir.

Pada bulan Desember, media ini juga melaporkan pengakuan Duterte bahwa dirinya melecehkan seksual seorang pembantu pembantu rumah tangga.

Presiden menegaskan laporan situs tersebut adalah “berita palsu” dan melarang wartawan Rappler meliput kegiatan resminya.

Tahun lalu, negara mencabut izin situs, tetapi Duterte menyangkal bahwa tuntutan terhadap Rappler dan Ressa bermotif politik.

Ressa mengatarkan penangkapannya sebagai usaha membungkam jurnalisme Rappler. ReutersRessamengatarkanpenangkapannya sebagai usaha membungkam jurnalismeRappler.Siapa MariaRessa?

Ressa adalah wartawan veteran Filipina yang sebelum mendirikan Rappler, menghabiskan karirnya dengan CNN – pertama sebagai kepala biro di Manila dan kemudian di Jakarta.

Dia juga merupakan wartawan investigatif utama media AS tersebut terkait dengan terorisme di Asia Tenggara.

Dia memenangkan sejumlah penghargaan internasional karena liputannya dan dipilih menjadi Time Magazine Person of the Year tahun 2018 karena usahanya mempertanyakan tanggung jawab kekuasaan di lingkungan yang semakin memusuhinya.

Apa artinya bagi jurnalisme Filipina?

Pendukung kebebasan pers memandang ini sebagai usaha untuk menggertak organisasi berita yang kritis, agar menjadi bungkam.

National Union of Journalists Filipina, sebagai contohnya, segera mengutuknya.

“Penangkapan … Ressa berdasarkan tuntutan fitnah-siber yang jelas-jelas direkayasa adalah tindakan persekusi tanpa malu dari sebuah pemerintahan penggertak,” kata serikat tersebut kepada Reuters.

“Pemerintah … sekarang sudah terbukti akan melakukan segalanya untuk membungkam media yang kritis.”

Sementara itu, wartawan Rappler terus mengirim tweet terkait penangkapan Ressa dengan hashtag #DefendPressFreedom.

Para pengamat mengatakan kebebasan pers di Filipina – yang pernah menjadi yang terkuat di Asia – menjadi lemah di bawah kepresidenan Duterte.

Sejak tahun 1986, 176 wartawan dibunuh di negara itu, sehingga menjadikan Filipina sebagai salah satu negara yang paling berbahaya bagi wartawan di dunia.

Tahun 2016, presiden dikecam karena mengatakan sebagian dari wartawan tersebut memang layak mati.


(bag/bag) <!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

PSI vs PD yang Tertawakan Pidato Grace Natalie

Jakarta – Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Grace Natalie berpidato tentang ‘nasionalis gadungan’. Rupanya pidato itu menyulut reaksi politikus Partai Demokrat (PD) yang juga Juru Debat Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Jansen Sitindaon.

“Saya hanya bisa tertawa dengar pidato Grace Natalie ini. Lama-lama jadi Partai Sensasi Indonesia, PSI ini,” kata Jansen kepada wartawan, Selasa (12/2/2019).

Grace dalam pidatonya menyinggung soal kasus Meiliana, di mana pihak yang mengaku nasionalis justru diam saja. Menurut Jansen justru kasus ini terjadi di masa pemerintahan Presiden Jokowi yang didukung oleh PSI.

“Grace mungkin lupa jika sekarang ini zamannya Jokowi. Apa yang terjadi termasuk kasus Ibu Meliana di Tanjung Balai yang dia pidatokan itu terjadi ya di masa Jokowi ini. Jadi nampar Jokowi, presiden yang dia dukung sendiri, pidato Grace itu. Artinya, kalau mengikuti pidato Grace ini, presiden sekarang nasionalismenya berarti gadungan, dong? Diam saja ketika Ibu Meliana dipersekusi dan bahkan akhirnya dihukum,” ujar Jansen.

Jansen Sitindaon.Foto: Jansen Sitindaon (Dok Pribadi)

Lebih lanjut Jansen menilai pidato Grace justru menguatkan narasi untuk mengganti pemerintahan. Jansen pun mengungkit soal kader jumlah kader partai yang paling banyak ditangkap KPK.

“Itu maka jika mengikuti logika Grace di pidatonya ini, kekuasaan sekarang ya memang harus diganti. Karena nasionalisme yang mengelola negara sekarang kan gadungan. Untuk itulah maka koalisi kami ingin perubahan, mengganti presiden dan yang berkuasa sekarang melalui pemilu 17 April 2019 nanti,” kata Jansen.

Ketua DPP PSI Guntur Romli lantas membalas pernyataan Jansen. Menurut Guntur, PD seakan jadi yang merasa tersindir dengan istilah ‘nasionalis gadungan’.

“PSI tidak menuding partai mana pun sebagai ‘nasionalis gadungan’. Tapi kalau Demokrat yang paling pertama bereaksi, mungkin wajar karena mereka yang paling tersindir,” kata politikus PSI Guntur Romli dalam keterangan tertulis, Rabu (13/2).

Guntur Romli. Foto: Juru bicara Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Mohamad Guntur Romli. (Wildan-detikcom)

Politikus gadungan, kata Guntur, sebetulnya adalah kriteria dan tak secara langsung menunjuk siapapun. Guntur lantas mengungkit kasus intoleransi yang terjadi di masa pemerintahan Presiden ke-6 RI yang juga Ketum PD Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

“Peraturan Dua Menteri Soal Rumah Ibadah yang dijadikan sebagai senjata penutupan rumah ibadah lahir di era Presiden SBY tahun 2006. Demikian pula SKB Tiga Menteri terhadap Ahmadiyah yang dijadikan dalih persekusi kelompok mayoritas terhadap minoritas lahir di era Presiden SBY tahun 2008, perda-perda berbasis agama yang diskriminatif tumbuh subur di era SBY,” ujar dia.

Sebelumnya, Grace dalam pidatonya berjudul ‘Musuh Utama Persatuan Indonesia’ Grace menyinggung kaum nasionalis gadungan. Dia menjelaskan ada dua ancaman yang membayangi persatuan Indonesia. Pertama, keberadaan kaum intoleran yang tiap harinya mengumbar kebencian. Kedua, keberadaan para koruptor yang melemahkan gerakan persatuan masyarakat.

“Jadi kalau ada orang menyebut dirinya nasionalis, tapi di belakang masih mencuri uang rakyat, mereka lebih pantas kita sebut nasionalis gadungan,” ucap Grace di acara Festival 11 Jogjakarta di Jogja Expo Center (JEC), Senin (11/2).
(bag/bag)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Penderitaan Bocah Arazaqul, Kehilangan Kerongkongan Akibat Sengketa Lahan

Liputan6.com, Pekanbaru – Layaknya bocah berusia 12 tahun, Arazaqul berlarian ke sana ke mari sembari membawa sedotan minuman sebagai mainan di Masjid Al-Falah, Jalan Sumatera, Kota Pekanbaru, Riau.

Sesekali dia mengelak, lalu menutup mukanya, ketika ditanya bagaimana keadaannya sejak tak lagi bisa mengonsumsi makanan serta minuman melalui mulut.

Sejak tahun 2013, kerongkongannya hancur karena sabetan tombak penyerang rumahnya di Desa Pasir Limau Kapas, Kecamatan Panipahan, Kabupaten Rokan Hilir, Riau. Untuk menyambung hidupnya, pada bagian perut anak dari pasangan Rajiman (56) dan Maryatun (46) ini dipasang selang.

“Nasi tidak bisa masuk, hanya cairan susu saja. Tenggorokannya sudah tidak berfungsi sejak usia 6 tahun karena penyerangan oleh beberapa orang suruhan inisial AB,” kata advokat Suroto SH, didampingi Maryatun, Senin (11/2/2018).

Beberapa bulan ke depan, Arazaqul akan menjalani operasi penggantian kerongkongan dan cangkok hati. Prediksi dokter, dia menjalani perawatan selama tujuh bulan dan dikhawatirkan koma.

“Kerongkongannya ini sudah ada pengumpulan darah, harus diganti dengan yang lain, begitu juga hatinya,” kata Suroto menjelaskan penderitaan bocah yang berawal dari sengketa lahan ini.

Tak hanya Arazaqul, ayahnya juga mengalami gangguan syaraf di bagian kepala akibat sabetan benda tajam. Sang ayah juga menerima 25 tusukan di badan karena mempertahankan rumah dan tanahnya dari sekelompok orang diduga suruhan pria berinisial AB.

“Rumahnya juga dibakar, ibunya ini juga dianiaya, diinjak-injak, Arazaqul juga mengalami serupa,” Suroto menceritakan kejadian pada tahun 2013 itu.

2 dari 3 halaman

Tiga Pelaku Masih Berkeliaran

Sejak kasus ini dilaporkan ke polisi, Rajiman dan keluarganya belum pernah mendapat keadilan. Polres Rokan Hilir memang sudah menetapkan tiga orang diduga suruhan AB jadi tersangka tapi tak pernah ditangkap.

Sementara, AB sendiri belum tersentuh hukum karena polisi beralasan anggota DPRD di Sumut itu sudah tidak diketahui keberadaannya, meski mencalonkan diri lagi sebagai anggota legislatif.

“Surat DPO untuk tiga tersangka ada tapi tidak ditangkap, rumahnya sudah diketahui, kantornya juga. Makanya kami meminta penjelasan ke Polda Riau untuk kejelasan kasusnya,” kata Suroto.

Sebelumnya, sudah tiga Kapolda Riau menjadi tempat mengadu Suroto dan keluarga Rajiman, mulai dari Irjen Zulkarnain Adinegara (sekarang Kapolda Sumsel), Irjen Nandang (sekarang bertugas di BIN), dan Irjen Widodo Eko Prihastopo.

Belakangan, didapat kabar ada telegram dari Kapolda Riau untuk menunda pengusutan kasus ini karena AB menyalonkan diri sebagai calon legislatif. Setelah diprotes, Polda meminta Polres melanjutkannya lagi.

“Kalau calon legislatif tidak ada dasar hukum proses ditunda, beda halnya kalau calon kepala daerah. Buktinya Ahmad Dhani dan Grace Natalie juga diproses,” sebut Suroto.

Tak hanya polisi, Suroto menyebut sudah semua instansi di negara ini sudah disurati. Baik itu mengadu ke Presiden hingga anggota DPR, tapi tidak ada membuahkan hasil.

“Saya rasa tidak ada kasus pelanggaran hak asasi manusia paling berat di Riau selain ini,” kata Suroto.

3 dari 3 halaman

1.000 Advokat untuk Kemanusiaan

Mangkraknya penanganan kasus Rajiman dan keluarganya ini membuat sejumlah organisasi advokat di Riau prihatin. Setidaknya hingga Senin, 11 Februari 2019, hampir 90 advokat bergabung untuk mengadvokasi kasus ini.

“1.000 advokat untuk kemanusiaan, jumlahnya memang belum sampai tapi bisa saja lebih, saat ini sudah lebih 80 advokat lintas organisasi bergabung,” kata Suharmansyah, inisiator gerakan untuk kemanusiaan ini di masjid tersebut.

Menurut Suharmansyah, gerakan kemanusiaan ini karena kasusnya tidak pernah tuntas sejak tahun 2013. Apa yang kurang akan dilengkapi dan berdialog dengan Kapolda Riau.

“Kami berprasangka baik saja, mudah-mudahan ada solusi. Gerakan ini diharap berjalan sesuai harapan untuk menegakkan keadilan bagi masyarakat,” terang Suharmansyah usai penandatanganan surat kuasa 1.000 advokat ini.

Terpisah, Kasubdit III Polda Riau Ajun Komisaris Besar Mohammad Kholid SIK menyebut sudah berdialog dengan puluhan advokat untuk kasus Rajiman ini. Langkah selanjutnya akan dilakukan gelar perkara.

“Tadi sudah diterima, berikutnya akan digelar untuk mengetahui apa kekurangan dan hambatan penyidik di Polsek Panipahan dan Polres Rokan Hilir. Juga akan disampaikan perkembangan ke pelapor nantinya,” terang Kholid.