Pertamina dan Petronas Bersinergi Kembangkan Bisnis Migas

Liputan6.com, Jakarta – PT Pertamina (Persero) dan Petroliam Nasional Berhad (Petronas) sepakat bersinergi untuk mengembangkan bisnis minyak dan gas (migas) dan turunannya di dalam negeri atau di luar wilayah Indonesia dan Malaysia.

Direktur Perencanaan Investasi & Manajemen Resiko Pertamina Heru Setiawan mengatakan, sinergi antara kedua perusahaan ini merupakan realisasi dari kerja sama antar pemerintah atau Government to Government (G to G) yang sudah terjalin cukup erat sebelumnya.

“MoU ini menjadi payung untuk membangun sinergi bisnis yang saling menguntungkan antara kedua perusahaan. Kerjasama ini mencakup kerjasama secara strategis maupun operasional,” kata Heru, Selasa (26/2/2019).

Menurut Heru, Pertaminadan Petronas akan menjajaki kemungkinan-kemungkinan kerja sama mulai dari bidang hulu hingga hilir.

Diantaranya adalah penelitian dan pengembangan, studi eksplorasi migas termasuk penerapan teknologi di blok migas dengan kesulitan karbondiogsida (CO2) tinggi, perdagangan sejumlah produk migas dan turunannya (kondensat dan petrokimia), dan energi terbarukan.

Kerjasama yang akan dijalankan pun bukan hanya berlokasi di Indonesia dan Malaysia, namun dapat dikembangkan ke negara lain seperti pengolahan minyak di Asia Timur dan penjajakan bersama peluang bisnis di benua lain.

2 dari 3 halaman

Bidang Niaga

Di bidang niaga, kedua perusahaan sepakat untuk melakukan pertukaran minyak mentah antara bagian produksi di Malaysia Lapangan Kikeh, Kimanis dan Kidurong dengan bagian produksi di Indonesia Lapangan Jabung dan Ketapang.

Sinergi bisnis ini ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman (Memorandum of Understanding). Hadir dalam penandatangan kerja sama ini dari Pertamina antara lain Direktur Perencanaan Investasi dan Manajemen Risiko (PIMR) Heru Setiawan dan Direktur Hulu Dharmawan H. Samsu.

Sementara dari pihak Petronas, hadir EVP & CEO of Upstream Business Datuk Mohd Anuar Taib, EVP & CEO of Downstream Business Datuk Md Arif Mahmood, dan SVP Corporate Strategy En Mohamed Firouz Asnan.

3 dari 3 halaman

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Berkonflik dengan Manusia, Gajah di Botswana akan Dijadikan Pakan Ternak

Liputan6.com, Gaborone – Pemerintah Botswana tengah mempertimbangkan pencabutan larangan berburu gajah, menyusul sejumlah kasus penyerangan hewan tersebut terhadap warga negara. Hal ini disampaikan oleh subkomite peninjau moratorium perburuan pada Kamis, 21 Februari 2019.

Sebuah laporan menteri kabinet juga mengatakan bahwa gajah yang kemudian mati karena diburu, akan digunakan untuk makanan hewan peliharaan, dikutip dari situs abc.net.au, Sabtu (23/2/2019).

Masyarakat yang bertempat tinggal di dekat habitat gajah mendukung pemberlakuan perburuan. Mereka beralasan bahwa jumlah konflik antara manusia dan satwa liar meningkat sejak larangan berburu diterapkan pada 2014.

Namun para konservasionis menyatakan bahwa sektor pariwisata yang menjadi andalan negara di benua Afrika Selatan itu akan menurun. Mengingat, gajah adalah salah satu primadona turis mancanegara.

Saat ini, memang terdapat 130.000 gajah di Afrika Selatan dengan Botswana merupakan habitat bagi sebagian besar hewan tersebut. 

Warga Menolak

Senada dengan konservasionis, beberapa warga Botswana juga menolak diperbolehkannya berburu.

Gajah sama-sama makhluk hidup dan makhluk sosial seperti manusia. Mencabut larangan berburu, maka sama dengan menolak hak-hak mereka. Menembak mereka sama dengan membunuh manusia,” kata Ashwin Kumar dalam balasan terhadap tweet pemerintah.

Sementara itu, pengguna akun @mulalamovement mengatakan bahwa sudah seharusnya berburu dilarang. Menurutnya, berkat pelarangan itu Botswana terdepan dalam menjaga satwa liar.

“Jangan cabut larangan. Tetap di jalur dan terus menjadi juara konservasi,” katanya.

Rencana kontroversial ini akan dibahas oleh kabinet sebelum dikeluarkan sebagai keputusan final, sebagaimana dinyatakan oleh Presiden Botswana Mokgweetsi Masisi.

Selain itu, menanggapi kritik dari banyak pihak, Masisi menyatakan bahwa perburuan masih dilarang untuk sementara waktu. Hal ini berkaitan dengan beberapa spesies hewan yang tengah menurun.

“Aku berjanji akan mempertimbangkannya,” kata Masisi.

“Kertas putih akan segera dibuat dan akan dibagikan kepada publik,” pungkasnya.


Simak pula video pilihan berikut:

2 dari 2 halaman

87 Gajah Botswana Ditemukan Mati Tanpa Gading

Sementara itu, belum lama ini puluhan gajah didapati mati di dekat tempat perlindungan satwa liar yang terkenal di Botswana.

Sebuah penyidikan menemukan sekitar 87 ekor gajah yang diambil gadingnya. Keseluruhan gajah itu terbunuh dalam tiga bulan terakhir.

Tak hanya gajah, ada sekitar lima badak putih yang juga diburu dalam tiga bulan terakhir. Diperkirakan bahwa perburuan ini dilakukan oleh sejumlah orang asing di negara tetangga yang menyeberangi perbatasan ke Botswana, demikian dikutip dari laman ABC Indonesia.

Mike Chase dari grup Elephants Without Borders mengatakan dia terkejut dengan temuan itu.

“Skala perburuan gajah sejauh ini adalah yang terbesar yang pernah saya lihat, atau baca di mana saja di Afrika hingga saat ini,” katanya kepada BBC.

“Ini membutuhkan tindakan segera dari Pemerintah Botswana.”

Populasi gajah Afrika telah merosot dari jutaan menjadi sedikitnya 415.000 hari ini. Di Tanzania saja, populasi gajah menurun 60 persen menjadi 43.000 antara 2009 dan 2014 menurut pengakuan pemerintah.

Bangkai ditemukan di dekat perlindungan satwa liar Okavango Delta yang dilindungi, yang terpencil di Botswana.

“Orang-orang memang memperingatkan kami tentang masalah perburuan yang akan datang dan kami pikir kami siap untuk itu,” kata Dr Chase.

“Para pemburu sekarang mengarahkan senjata mereka ke Botswana. Kami memiliki populasi gajah terbesar di dunia dan musim terbuka bagi para pemburu gelap.

“Jelas kita perlu berbuat lebih banyak untuk menghentikan skala dari apa yang kami rekam pada survei,” pungkas Dr Chase.

Gabung Militer Suriah Tanpa Izin, Seorang Tentara Swiss Diadili

Liputan6.com, Bern – Johan Cosar (37), salah seorang anggota tentara Swiss tengah menghadapi pengadilan pidana militer di negaranya.

Ia dituduh melakukan pelanggaran berupa bergabung dengan pasukan asing tanpa komando dari otoritas militer ataupun izin dari pemerintah Swiss.

Dalam pengadilan bulan ini, Cosar dibela oleh keluarga dan para simpatisan. Mereka membawa spanduk bertuliskan “memerangi Negara Islam (ISIS) bukanlah kejahatan,” sebagaimana dikutip dari BBC News pada Kamis (22/2/2019).

Cosar dituduh bergabung dengan pasukan militer Suriah, dalam penyerangan melawan ISIS. Ia merasa berbagi penderitaan dengan kelompok militer di Suriah, mengingat kakek dan neneknya berasal dari anggota komunitas Kristen Suriah.

Cosar berangkat ke Suriah beberapa waktu lalu sebagai jurnalis lepas, meskipun sebelumnya telah mendapatkan pengalaman di institusi militer Swiss.

Sesampainya di Damaskus, ia melihat kelompok Suriah Islam menekan komunitas Kristen. Cosar merasa tidak memiliki pilihan lain kecuali membantu mereka.

Ia kemudian berperan mendirikan Dewan Militer di Suriah. Dalam institusi itu ia melatih para prajurit dengan keterampilan yang ia dapatkan selama menjadi tentara di Swiss. Ia juga mendirikan pos pemeriksaan, serta klimaksnya menjadi pemimpin bagi 500 personel untuk sebuah pertempuran.

Karena tindakan tersebut, Cosar merasa bahwa dirinya layak mendapatkan “medali” penghargaan alih-alih disidang. Ia mengklaim dirinya telah ambil bagian dalam aksi memerangi terorisme.

Menanggapi pernyataan Cosar dan pengacaranya, hakim mengatakan bahwa vonis terhadap Cosar akan diberikan paling cepat pada Jumat 22 Februari 2019.


Simak pula video pilihan berikut:

2 dari 2 halaman

Hukum Pidana Militer Swiss

Cosar ditangkap di Swiss baru-baru ini, karena dianggap melanggar hukum pidana militer.

Perlu diketahui bahwa hukum pidana militer Swiss sangat berbeda dari negara yang lain, mengingat terdapat unsur historis di dalamnya.

Hukum pidana militer melarang warga negara Swiss untuk berjuang bagi negara asing tanpa perintah atau izin pemerintah.

Hal itu mengingat dalam sejarahnya, banyak rakyat menyanggupi bekerja untuk militer Spanyol, Belanda, Inggris, bahkan Napoleon. Kontribusi warga negara dalam perang tidaklah bersifat nasionalistis melainkan untuk kepentingan tertentu, tak terkecuali komersil.

Hukum tersebut diberlakukan sejak Swiss mendeklarasikan diri sebagai negara netral. Saat ini, satu-satunya pasukan Swiss yang sah di luar negeri adalah Garda Papal Swiss di Roma.

Sistem Ini Bikin 186 Pemda Hemat Anggaran Rp 6,9 Triliun

Liputan6.com, Jakarta – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Syafruddin mengatakan, penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di 186 pemda Wilayah III berhasil menghemat anggaran hingga Rp 6,9 triliun pada 2018. 

Penghematan ini, menurut dia diperoleh melalui cross cutting program yang kurang sesuai, untuk kemudian dialihkan melalui refocusing program sehingga anggaran tepat sasaran.

“Melalui SAKIP, paradigma kinerja pemerintah diubah, bukan lagi hanya melakukan program yang dianggarkan, tetapi cara paling efektif dan efisien mencapai sasaran. Efisiensi atau penghematan yang berhasil dicapai dengan SAKIP, bukanlah kebocoran,” ujar dia di Makassar, Selasa (19/2/2019).

Ia menuturkan, penerapan SAKIP memastikan anggaran hanya dipergunakan untuk membiayai program ataupun kegiatan prioritas yang mendukung pencapaian tujuan pembangunan.

Penghematan anggaran terjadi dengan dihapusnya sejumlah kegiatan yang tidak penting dan yang tidak mendukung kinerja instansi.

Mantan Wakapolri ini berharap agar tata kelola kinerja seluruh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Pemda), serta program programnya dapat berjalan secara tepat sasaran, efektif dan efisien.

“Setelah sekian lama perjuangan itu mencapai titik ini, tidaklah berhenti dan berakhir disini, melainkan terus memperbaiki tata kelola pemerintahan yang lebih baik, dan lebih baik lagi  di tahun mendatang,” ujar dia.

2 dari 2 halaman

Selanjutnya

Adapun pada Selasa ini Kementerian PANRB menyerahkan hasil evaluasi SAKIP bagi 186 pemda di wilayah III yang terdiri dari seluruh 174 pemerintah Kabupaten/Kota dan 12 Pemerintah Provinsi di seluruh Sulawesi, Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat, Dearah Istimewa Yogyakarta, dan Jawa Tengah.

Lebih lanjut, Syafruddin juga turut mengajak para kepala daerah untuk tidak lagi bekerja hanya demi membuat laporan atau hanya menyerap anggaran. Ia menegaskan, sekarang merupakan waktu untuk bekerja fokus dari hulu ke hilir.

“Efisiensi bukan hanya tentang cara memotong anggaran, tetapi juga penerapan manajemen berbasis kinerja. Misal penerapan e-government melalui e-budgeting untuk menghindari program siluman yang berpotensi penyimpangan,” pungkas dia.


Saksikan video pilihan di bawah ini:

Gedung Putih Dukung Deklarasi Darurat Nasional Donald Trump

Liputan6.com, Washington DC – Pihak Gedung Putih akhirnya mendukung deklarasi ‘keadaan darurat nasional’ oleh Presiden Donald Trump. Deklarasi itu dilakukan demi mendapatkan dana perluasan tembok perbatasan dari anggaran militer negara.

Tembok sendiri bertujuan menahan imigran yang disebut sebagai ancaman nasional oleh Trump.

“Dia bisa memilih untuk mengabaikan krisis ini, tetapi dia memilih untuk tidak,” kata penasihat Trump Stephen Miller, kepada Fox News, pada Minggu 17 Februari 2019.

Miller menyerang mantan Presiden George W. Bush atas “pengkhianatan yang mencengangkan” terhadap AS hampir dua dekade lalu ketika presiden dari Partai Republik itu membiarkan imigran ilegal memasuki Amerika Serikat empat kali lebih banyak seperti sekarang ini.

Tetapi Miller mengatakan “intinya” adalah bahwa “Anda tidak dapat membayangkan negara yang kuat tanpa perbatasan yang aman,” dikutip dari VOA Indonesia pada Senin (18/2/2019).

Dia mengatakan tindakan Trump adalah “mempertahankan perbatasan kita sendiri” dan menyebut imigrasi ilegal “ancaman di negara kita.”

Menurut Miller, tindakan Trump dibenarkan di bawah undang-undang tahun 1976 yang memberikan presiden wewenang untuk menyatakan keadaan darurat nasional. Namun dari 59 yang dideklarasikan sejak saat itu tidak satu pun presiden yang berusaha menggunakannya untuk membatalkan penolakan kongres dalam persetujuan pendanaan khusus.

Simak pula video pilihan berikut:

2 dari 2 halaman

Melangkahi Keputusan Kongres

Presiden Donald Trump telah mengumumkan keadaan darurat nasional (state of emergency) di Amerika Serikat pada Jumat 15 Februari 2019 waktu lokal.

Pengumuman itu merupakan cara bagi Trump untuk ‘melangkahi’ Kongres AS (dewan legislatif) agar tetap mendapatkan dana pembangunan tembok di perbatasan AS – Meksiko di selatan –sebuah janji utama kampanye pilpresnya, demikian seperti dikutip dari Vox.

Namun, pengamat politik di Amerika juga telah menyebut bahwa keputusan darurat nasional akan menimbulkan implikasi konstitusional.

Polemik tentang anggaran pembangunan tembok telah menjadi topik kekisruhan utama antara pemerintah dan legislatif di AS. Hal itu pula-lah yang menyebabkan Presiden Trump memberlakukan penutupan pemerintahan parsial (government shutdown) terpanjang dalam sejarah AS pada akhir Desember 2018 – akhir Januari 2019.

Shutdown memang sudah tak akan lagi berlangsung, ketika Kongres Amerika Serikat (DPR dan DPD), pada Kamis 14 Februari 2019, telah meloloskan undang-undang untuk menghindari penutupan pemerintahan parsial jilid dua dengan menyetujui anggaran operasional badan-badan pemerintahan AS hingga 30 September 2019. Trump pun telah menandatanganinya.

Namun, undang-undang itu tidak meloloskan penuh anggaran pembangunan tembok di perbatasan AS – Meksiko senilai US$ 5,7 miliar yang diinginkan Trump. Kongres AS hanya menyetujui seperempatnya atau sekitar US$ 1,37 miliar untuk pembangunan tembok tersebut.

Donald Trump telah mengatakan “tidak senang” dengan pengalokasian dana yang diatur Kongres.

Tak ingin program tembok kembali terhambat legislatif, ‘sang miliarder nyentrik’ akhirnya mengumumkan darurat nasional guna mendapatkan anggaran temboknya dari kantung pendanaan alternatif tanpa perlu ‘restu’ dari legislatif.

Jangan Ada Dendam di Antara Malaysia dan Indonesia…

Liputan6.com, Putra Jaya – Sudah jadi rahasia umum bahwa Malaysia kerap menjadi tujuan para tenaga kerja Indonesia (TKI), meski sejumlah kasus kekerasan melanda para penyumbang devisa besar untuk negara itu. Hal tersebut juga sempat membuat hubungan kedua negara tegang.

“Hubungan kita memang terkadang menjadi renggang, tapi kami tetap memerlukan TKI,” ujar Penasihat Eksekutif Editorial Sinar Harian, salah satu surat kabar terbesar di Malaysia, Abdul Jalil pada Kamis 14 Februari 2019 lalu di kantornya.

Abdul mengatakan bahwa TKI sudah banyak membantu Malaysia sejak dahulu kala. Para TKI banyak yang bekerja di bidang pertanian, perindustrian, tekstil dan juga menjadi asisten rumah tangga (ART).

Ia juga yakin pekerja WNI yang diperlakukan layak di Malaysia jumlahnya jauh lebih tinggi dari kasus kekerasan.

“Kami menentang sekali kekerasan. Kasus kekerasan terhadap TKI di sini selalu diusut ke jalur hukum. Kita tak akan melepaskan begitu saja. Tapi memang proses peradilan membutuhkan waktu,” sebut Abdul.

Salah satu kasus tersebut adalah yang menimpa Adelina Lisao, seorang TKI asal Kupang. Kasus tahun 2018 itu sempat menjadi sorotan global karena pahlawan devisa itu diketahui dipaksa majikannya untuk tidur di samping seekor anjing di area garasi rumah.

“Proses peradilan kasus kematian TKI yang di Penang (Adelina Lisao) masih berjalan di mahkamah hingga saat ini. Majikannya sudah diproses hukum, jangan bimbang,” tutur Abdul.

Menurut Abdul, saat ini ada sekitar dua juta buruh migran di Malaysia, yang mayoritasnya berasal dari Indonesia dan Kamboja. Ia meminta secara khusus kepada Indonesia sebagai tetangga dekat Malaysia untuk tetap berhubungan baik. “Kita ini serumpun. Jangan ada dendam di antara kita,” ucap Abdul.

Ia pun menceritakan bahwa telah memiliki asisten rumah tangga dari Semarang, Indonesia sejak 28 tahun terakhir.

“Mbak Sumi ini sudah menjadi bagian dari keluarga saya. Dia mendidik anak saya, mengajar anak saya mengaji, Bahkan saya dan keluarga pernah dua hingga tiga kali ke kampung dia di Semarang,” ungkap dia.

Abdul menuturkan bahwa hubungan Indonesia dan Malaysia akan terus berjalan baik meski terkendala gesekan kasus kekerasan terhadap sejumlah TKI di negaranya.

“Saya sudah lama berhubungan dengan Indonesia. Kita ada hubungan yang akrab, Ada hubungan akrab ada G2G (government to government), P2P (people to people), B2B (business to business). Malaysia dan Indonesia ini sebenarnya serumpun.”

“Dengan badan-badan seperti Iswami ini. Dia menjadikan hiubungan kita lebih akrab. Jangan ada dendam di antara kita,” tegas Abdul.


Simak video pilihan berikut: 

2 dari 2 halaman

Akses Pendidikan untuk Anak-Anak TKI

Sementara itu, pemerintah RI dan Malaysia telah menyepakati berbagai upaya peningkatan perlindungan dan hak tenaga kerja Indonesia (TKI) di Negeri Jiran.

Hal itu diutarakan oleh menteri luar negeri kedua negara, Menlu RI Retno Marsudi dan Menlu Malaysia Saifuddin Abdullah dalam pertemuan bilateral yang berlangsung di Kementerian Luar Negeri RI, Jakarta, Senin 23 Juli 2018.

Salah satu aspek yang menjadi perhatian oleh kedua menteri adalah mengenai pentingnya akses pendidikan terhadap anak-anak TKI yang ikut merantau bersama orang tuanya yang bekerja di Negeri Jiran.

“Saya mengapresiasi atas perubahan kebijakan pemerintahan Malaysia saat ini yang menekankan pentingnya akses pendidikan kepada semua orang, termasuk anak-anak TKI di Malaysia,” kata Menlu Retno.

Pada gilirannya, Menlu Saifuddin menjelaskan bahwa Indonesia-Malaysia akan bekerja sama menambah fasilitas pendidikan dan komunitas pembelajaran baru di Sabah. Sebelumnya, kedua pemerintah telah bekerjasama membangun fasilitas serupa di Kuala Lumpur dan Johor.

“Kami akan menindaklanjuti permintaan Indonesia terkait pembangunan sekolah di Sabah,” kata Saifuddin.

Kedua menteri menegaskan bahwa tim teknis dari masing-masing negara akan bertemu untuk merealisasi rencana tersebut.

Prioritas

Pada kesempatan terpisah usai pertemuan bilateral, Menlu RI Retno Marsudi menjelaskan bahwa isu perlindungan WNI dan TKI merupakan agenda prioritas kebijakan luar negeri kedua negara. Sikap tersebut pun telah diejawantahkan melalui sejumlah tindakan positif dari pemerintah Malaysia belakangan terakhir.

“Kita sangat mengapresiasi bagaimana pemerintah Malaysia sekarang sangat kooperatif dalam memberikan notifikasi dan akses kekonsuleran bagi pemerintah RI untuk menangani WNI dan TKI yang terkendala secara hukum,” kata Retno.

“Prioritas terhadap perlindungan WNI dan TKI ini merupakan sebuah pergeseran kebijakan yang baik yang telah menjadi komitmen antara Tun Mahathir dan Presiden Jokowi saat keduanya bertemu di Bogor Juni lalu,” tambah Menlu RI.

Ikut Sukseskan Pariwisata Indonesia, Menpar Apresiasi PHRI

Liputan6.com, Jakarta – Menteri Pariwisata Arief Yahya mengapresiasi Ketua Umum Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) sekaligus Ketua Umum Program Visit Wonderful Indonesia Haryadi B. Sukamdani. Apresiasi tersebut disampaikan karena berpartisipasi aktif menyukseskan pencapaian kunjungan wisatawan mancanegara.

“Hal ini perlu dipertahankan oleh PHRI, untuk memberikan pelayanan standar maksimal kepada para konsumen yaitu wisatawan,” ujar Arief Yahya saat Rakernas PHRI IV di Jakarta, Senin (11/2/2019), seperti dilansir Antara.

Menurut Arief, wisatawan mancanegara cenderung akan kembali ke sebuah destinasi jika mendapatkan pelayanan akomodasi yang baik. Aplaagi, jika ditunjang pengalamana berwisata yang berkesan.

Arief berharap PHRI terus mendukung pemerintah, sedangkan pemerintah akan terus bekerja melakukan promosi dan branding destinasi wisata di Tanah Air.

“Pemerintah akan bergerak sesuai ruang tugas pokok dan fungsi sekaligus ketentuan yang berlaku. Dan yang terpenting adalah industry lead government dan bukan sebaliknya,” kata Arief.

Dalam kesempatan itu, Hariyadi Sukamdani mengatakan sepanjang 2018 jumlah wisman yang berkunjung ke Indonesia sekitar 15,8 juta orang dan pergerakan wisatawan Nusantara sebanyak 265 juta. Target 20 juta wisman pada 2019, lanjut Hariyadi, harus disukseskan dengan strategi yang tepat.

“Tahun ini, kami mendukung pemerinth dengan membuat program-program untuk meningkatkan okupansi di bidang hotel atau restoran. Tidak hanya itu, kami juga membuat strategi untuk produk hot deals yang belum maksimal. Di samping kerja sama businss to business dengan maskapai dan travel online besar. Kami meyakin itu menjadi strategi yang ampuh untuk menggapai target 20 juta wisman,” harap Hariyadi.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Rupiah Mampu Menguat karena Pelemahan Dolar AS

Liputan6.com, Jakarta – Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) bergerak menguat pada perdagangan Jumat ini. Rupiah pada Jumat ini bergerak menguat karena pelemahan dolar AS.

Mengutip Bloomberg, Jumat (1/2/2019), rupiah dibuka di angka 13.945 per dolar AS, menguat jika dibandingkan dengan penutupan perdagangan sebelumnya yang ada di angka 13.972 per dolar AS.

Sejak pagi hingga siang hari ini, rupiah bergerak di kisaran 13.945 per dolar AS hingga 13.984 per dolar AS. Jika dihitung dari awal tahun, rupiah menguat 3,09 persen.

Sedangkan berdasarkan Kurs Referensi Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (Jisdor) Bank Indonesia (BI), rupiah dipatok di angka 13.978 per dolar AS, menguat jika dibandingkan dengan patokan sehari sebelumnya yang ada di angka 14.072 per dolar AS.

Analis Samuel Sekuritas Ahmad Mikail mengatakan, nilai tukar rupiah pada Jumat ini bergerak menguat karena pelemahan dolar AS.

Dolar AS diperkirakan melemah terhadap beberapa mata uang utama dunia lainya terutama yen. Pelemahan dolar masih didorong oleh pernyataan dovish dari Gubernur Fed Jerome Powell pada Kamis waktu setempat setelah memutuskan untuk tidak menaikan tingkat suku bunga acuan atau Fed Fund Rate.

Sementara itu, pelemahan ekonomi AS semakin terlihat jelas. Data penduduk AS yang mengisi tunjangan pengangguran (unemployment benefit) meningkat menjadi 253 ribu di minggu ketiga Januari dibandingkan minggu sebelumnya sebesar 200 ribu orang.

“Peningkatan tersebut disinyalir akibat government shutdown yang terjadi sebulan terkahir,” kata Ahmad.

Ia memprediksi rupiah pada Jumat ini akan bergerak menguat ke angka 3.950 per dolar AS sampai dengan 14.00 per dolar AS.

2 dari 3 halaman

Ekonom Indef Ragu Rupiah Bakal Terus Menguat

Sebelumnya, Pemerintahan Jokowi-JK mematok asumsi nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2019 sebesar 15.000 per dolar AS. Angka ini berubah dari Rancangan APBN-2019 sebesar 14.00 per dolar AS.

Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Alviliani, mengatakan bahwa nilai tukar rupiah pada tahun ini memang sulit untuk diprediksi. Sebab, kondisi perekonomian global yang terus bergejolak membuat nominal mata uang Garuda ini cenderung terus bergerak.

“Satu hal terkait dengan rupiah. rupiah saat ini sedang cenderung menguat terus ya. Jadi ini juga satu hal yang perlu kita cermati apakah akan terus menguat, keliatannya belum bisa kita pastikan,” kata dia dalam acara Dialog Ekonomi Perbankan, di Jakarta, Rabu (30/1/2019). 


Aviliani mengatakan, penguatan rupiah yang terjadi saat ini karena didorong berbagai faktor. Salah satunya melalui aliran modal dana asing yang masuk ke Indonesia cukup deras. Namun, dirinya meragukan, penguatan ini tidak akan berlangsung lama.

“Tapi apakah nanti setelah April ini akan terus menguat? artinya bahwa kita harus mengasumsikan nilai tukar rupiah ini lebih cenderung punya namanya antara, jadi jangan sampai pada satu angka, tidak bisa juga kita liat 14.000 per dolar AS ini seterusnya. Tapi kita harus bisa membuat range antara 14.000 per dolar AS hingga Rp 15.000 per dolar AS,” jelasnya.

Aviliani menekankan, untuk menjaga kondisi penguatan rupiah pemerintah bersama Bank Indonesia perlu melakukan beebagai langkah. Caranya dengan mengkonversikan rupiah kepada beberapa mata uang negara asal tujuan. Artinya tidak hanya berfokus pada satu mata uang yakni dolar AS.

“Kita perlu cermati mungkin yen, yuan, euro di mana transaksi dagang kita termasuk pinjaman kita banyak yen ke Jepang, tapi belum dikonversi ke yen. Ini salah satu cara menyeimbangkan mata uang kita,” pungkasnya.

3 dari 3 halaman

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Maskapai Pramugari Berbikini Terbangi RI, Begini Reaksi INACA

Liputan6.com, Jakarta – Maskapai asal Vietnam dengan kelas Low Cost Carrier (LCC) atau berbiaya murah VietJet Air akan terbang ke Indonesia dengan rute Ho Chi Minh-Denpasar pada Maret 2019.

Menanggapi rencana tersebut, Indonesia National Air Carrier Association (INACA) menilai sebuah hal positif.

Ketua Bidang Penerbangan Berjadwal INACA, Bayu Sutanto mengatakan, jika VietJet diberi kesempatan untuk masuk ke Denpasar, itu sebagai upaya pemerintah dalam mendukung peningkatan wisata.

“Karena memang pemerintah kan ingin mendorong peningkatam wisatawan, jadi tidak salah kalau membuka slot untuk maskapai asing. Itu pasti juga sudah ada prinsip resiprokal dengan Vietnam,” kata Bayu saat berbincang dengan Liputan6.com, seperti ditulis senin (28/1/2019).

Bali memang menjadi salah satu destinasi wisatawan dunia, salah satunya bagi masyarakat Vietnam.

Terlebih, ekonomi Vietnam terus mengalami pertumbuhan, sehingga kebutuhan masyarakatnya untuk berwisata semakin tinggi.

Memang saat ini sudah ada maskapai asal Vietnam yang terlebih dahulu masuk ke Indonesia yaitu Vitnam Airlines. Hanya saja itu merupakan maskapai first class layaknya Garuda Indonesia.

“Vietnam Airlines sudah beraliansi dengan Garuda Indonesia melalui Sky Team, jadi kalau yang masuk ke Bali itu VietJet itu sudah fair menurut saya” terang dia.

Untuk itu, sebagai pelaku industri maskapai dalam negeri, dengan hadirnya VietJet Air ke Indonesia, menjadikan para maskapai dalam negeri untuk tertantang dalam peningkatan pelayanan dan inovasi rute penerbangan.

2 dari 2 halaman

Pinta Menhub

Sebelumnya, Menteri Perhubungan (Menhub), Budi Karya Sumadi meminta maskapai asal Vietnam, yaitu VietJet Air tidak menerapkan layanan pramugari berbikini di Indonesia. Maskapai tersebut akan mulai membuka penerbangan ke Indonesia mulai Maret 2019.

‎‎”Saya sarankan tidak (mengenakan bikini),” ujar dia di Kantor Kementerian Perhubungan, Jakarta, Senin 21 Januari 2019.

Dia menilai, layanan pramugari berbikini tidak pantas di Indonesia. Oleh sebab itu, pramugari VietJet diharapkan mengenakan pakaian yang sopan saat membuka penerbangan dengan rute Ho Chi Minh-Denpasar Bali.

“Enggak patut lah di Indonesia,” kata dia.

Diberitakan sebelumnya, maskapai penerbangan asal Vietnam, VietJet Air akan membuka rute baru ke Indonesia mulai kuartal I 2019. Maskapai ini sempat ramai dibicarakan akan menampilkan pramugari yang mengenakan bikini.

Managing Director VietJet Air, Do Xuan Quang mengatakan, penerbangan akan dimulai pada Maret 2019 dengan rute Ho Chi Minh-Denpasar Bali dengan durasi 3,5 jam. Dilanjutkan dengan rute Ho Chi Minh-Jakarta yang dimulai pada akhir 2019.

“Saya pastikan bulan Maret 2019 akan terbang ke Denpasar, Bali. Semua persiapan sudah kami lakukan. Enam bulan pertama, kami akan terbang 4 kali seminggu, selanjutnya akan menjadi daily atau 7 kali seminggu,” ujar dia dalam keterangan tertulis di Jakarta.

Jenis pesawat yang akan digunakan Vietjet Air adalah Airbus 321 terbaru dengan kapasitas 226 penumpang.

“Sekitar Desember 2019, akhir tahun ini, kami berencana terbang Ho Chi Minh–Jakarta, untuk memenuhi permintaan pasar dari businessman dan government relation,” kata dia.


Saksikan video pilihan di bawah ini:

Peringati Hari Republik Ke-70, India Tegaskan Persahabatan dengan RI

Liputan6.com, Jakarta – Perayaan Hari Republik ke-70 tak hanya dirasakan oleh masyarakat di Negeri Bollywood saja. Tetapi, suka cita tersebut juga dirasakan oleh warga India yang tinggal di Indonesia. Pada Jumat malam, 25 Januari 2019, momentum besar itu diadakan oleh Kedutaan Besar India.

Dekorasi meriah dengan dominasi warna oranye, putih dan hijau tampak jelas di malam perayaan Hari Republik India ke-70 yang berlangsung di Hotel Westin, Jakarta. Hidangan khas India juga disajikan sebagai menu makan malam tamu undangan.

Tak ketinggalan, tarian tradisional dari negara tersebut juga ditampilkan dan memukau tamu undangan yang datang. Dalam pidato pembuka, Duta Besar India untuk Indonesia Pradeep Kumar Rawat mengapresiasi hubungan baik antara Indonesia dan India. Terlebih pasca kedatangan Perdana Menteri India ke Indonesia pada Mei 2018 silam.

“Kami berharap hubungan erat India – Indonesia dapat membawa kemitraan bilateral pada pencapaian baru di tahun 2019,” ujar Dubes Pradeep Kumar Rawat.

Dubes Pradeep Kumar Rawat juga menyampaikan bahwa perdagangan dua negara telah mencapai hampir US$ 20 Miliar (sekira Rp 281.071 triliun). Dari capaian tersebut, Indonesia berada pada neraca positif, yakni memiliki surplus perdagangan sebesar US$ 12 Miliar.

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Eko Putro Sandjojo juga hadir dalam acara tersebut sebagai perwakilan dari pemerintah RI.

Eko Putro Sandjojo menyambut baik kemitraan strategis komprehensif India – Indonesia.

Di samping mengucapkan terima kasih atas bantuan India di berbagai bidang, ia juga menegaskan komitmen dua negara terhadap kawasan Indo-Pasifik yang lebih baik.

“Sebagai anggota G20, kami berkomitmen terhadap perdamaian dan kemakmuran kawasan,” ucap Eko.

Setelah itu, acara dilanjutkan dengan pemotongan kue sebagai simbol perayaan Hari Republik India ke-70.

Tanggal 26 Januari merupakan hari bersejarah dimana konstitusi India mulai diberlakukan di tahun 1950. Konstitusi tersebut menggantikan Government of India Act (Ketetapan Pemerintah India) yang telah ada sejak 1935.

Hari Republik berbeda dengan hari kemerdekaan. Pasalnya negara yang memiliki ikon Taj Mahal tersebut merdeka dari Inggris pada 15 Agustus 1957.


Saksikan video pilihan di bawah ini:

2 dari 2 halaman

Kunjungan PM Narendra Modi ke Indonesia

Kunjungan diplomatik yang dilakukan oleh Perdana Menteri India Narendra Modi ke Jakarta pada 30 Mei 2018, banyak menyinggung hubungan persahabatan dengan Indonesia.

Ini merupakan kunjungan resmi pertama PM Modi ke Indonesia, sekaligus sebagai balasan atas kunjungan kenegaraan Presiden Jokowi ke India pada Desember 2016, dan ketika menghadiri ASEAN-India Commemorative Summit pada Januari 2018.

Setelah melakukan pembicaraan tertutup di Istana Merdeka, PM Modi bersama dengan Presiden Joko Widodo bertolak menuju Taman Makam Pahlawan Kalibata, guna menghadiri upacara penghormatan terhadap para pahlawan nasional Indonesia.

Keduanya juga menyempatkan untuk berkunjung ke Masjid Istiqlal, di mana disanjung oleh PM Modi di akun Twitter resminya, sebagai salah satu masjid terbesar di dunia yang menakjubkan. 

Menanggapi kunjungan PM Modi, Presiden Jokowi dalam siaran resminya, berharap kerjasama bilateral yang akan dilakukan Indonesia-India dapat membawa kemajuan antarkedua negara. 

Indonesia-India diharapkan memiliki kemitraan strategis dan komperhensif yang diwujudkan dalam kerjasama yang konkret.

“Dan kerjasama itu dapat diwujudkan. Mari kita sambut kemitraan strategis komprehensif ini dengan bekerja lebih keras, untuk terwujudnya hubungan yang terus saling menguntungkan,” ujar Presiden Joko Widodo.