Jangan Ada Dendam di Antara Malaysia dan Indonesia…

Liputan6.com, Putra Jaya – Sudah jadi rahasia umum bahwa Malaysia kerap menjadi tujuan para tenaga kerja Indonesia (TKI), meski sejumlah kasus kekerasan melanda para penyumbang devisa besar untuk negara itu. Hal tersebut juga sempat membuat hubungan kedua negara tegang.

“Hubungan kita memang terkadang menjadi renggang, tapi kami tetap memerlukan TKI,” ujar Penasihat Eksekutif Editorial Sinar Harian, salah satu surat kabar terbesar di Malaysia, Abdul Jalil pada Kamis 14 Februari 2019 lalu di kantornya.

Abdul mengatakan bahwa TKI sudah banyak membantu Malaysia sejak dahulu kala. Para TKI banyak yang bekerja di bidang pertanian, perindustrian, tekstil dan juga menjadi asisten rumah tangga (ART).

Ia juga yakin pekerja WNI yang diperlakukan layak di Malaysia jumlahnya jauh lebih tinggi dari kasus kekerasan.

“Kami menentang sekali kekerasan. Kasus kekerasan terhadap TKI di sini selalu diusut ke jalur hukum. Kita tak akan melepaskan begitu saja. Tapi memang proses peradilan membutuhkan waktu,” sebut Abdul.

Salah satu kasus tersebut adalah yang menimpa Adelina Lisao, seorang TKI asal Kupang. Kasus tahun 2018 itu sempat menjadi sorotan global karena pahlawan devisa itu diketahui dipaksa majikannya untuk tidur di samping seekor anjing di area garasi rumah.

“Proses peradilan kasus kematian TKI yang di Penang (Adelina Lisao) masih berjalan di mahkamah hingga saat ini. Majikannya sudah diproses hukum, jangan bimbang,” tutur Abdul.

Menurut Abdul, saat ini ada sekitar dua juta buruh migran di Malaysia, yang mayoritasnya berasal dari Indonesia dan Kamboja. Ia meminta secara khusus kepada Indonesia sebagai tetangga dekat Malaysia untuk tetap berhubungan baik. “Kita ini serumpun. Jangan ada dendam di antara kita,” ucap Abdul.

Ia pun menceritakan bahwa telah memiliki asisten rumah tangga dari Semarang, Indonesia sejak 28 tahun terakhir.

“Mbak Sumi ini sudah menjadi bagian dari keluarga saya. Dia mendidik anak saya, mengajar anak saya mengaji, Bahkan saya dan keluarga pernah dua hingga tiga kali ke kampung dia di Semarang,” ungkap dia.

Abdul menuturkan bahwa hubungan Indonesia dan Malaysia akan terus berjalan baik meski terkendala gesekan kasus kekerasan terhadap sejumlah TKI di negaranya.

“Saya sudah lama berhubungan dengan Indonesia. Kita ada hubungan yang akrab, Ada hubungan akrab ada G2G (government to government), P2P (people to people), B2B (business to business). Malaysia dan Indonesia ini sebenarnya serumpun.”

“Dengan badan-badan seperti Iswami ini. Dia menjadikan hiubungan kita lebih akrab. Jangan ada dendam di antara kita,” tegas Abdul.


Simak video pilihan berikut: 

2 dari 2 halaman

Akses Pendidikan untuk Anak-Anak TKI

Sementara itu, pemerintah RI dan Malaysia telah menyepakati berbagai upaya peningkatan perlindungan dan hak tenaga kerja Indonesia (TKI) di Negeri Jiran.

Hal itu diutarakan oleh menteri luar negeri kedua negara, Menlu RI Retno Marsudi dan Menlu Malaysia Saifuddin Abdullah dalam pertemuan bilateral yang berlangsung di Kementerian Luar Negeri RI, Jakarta, Senin 23 Juli 2018.

Salah satu aspek yang menjadi perhatian oleh kedua menteri adalah mengenai pentingnya akses pendidikan terhadap anak-anak TKI yang ikut merantau bersama orang tuanya yang bekerja di Negeri Jiran.

“Saya mengapresiasi atas perubahan kebijakan pemerintahan Malaysia saat ini yang menekankan pentingnya akses pendidikan kepada semua orang, termasuk anak-anak TKI di Malaysia,” kata Menlu Retno.

Pada gilirannya, Menlu Saifuddin menjelaskan bahwa Indonesia-Malaysia akan bekerja sama menambah fasilitas pendidikan dan komunitas pembelajaran baru di Sabah. Sebelumnya, kedua pemerintah telah bekerjasama membangun fasilitas serupa di Kuala Lumpur dan Johor.

“Kami akan menindaklanjuti permintaan Indonesia terkait pembangunan sekolah di Sabah,” kata Saifuddin.

Kedua menteri menegaskan bahwa tim teknis dari masing-masing negara akan bertemu untuk merealisasi rencana tersebut.

Prioritas

Pada kesempatan terpisah usai pertemuan bilateral, Menlu RI Retno Marsudi menjelaskan bahwa isu perlindungan WNI dan TKI merupakan agenda prioritas kebijakan luar negeri kedua negara. Sikap tersebut pun telah diejawantahkan melalui sejumlah tindakan positif dari pemerintah Malaysia belakangan terakhir.

“Kita sangat mengapresiasi bagaimana pemerintah Malaysia sekarang sangat kooperatif dalam memberikan notifikasi dan akses kekonsuleran bagi pemerintah RI untuk menangani WNI dan TKI yang terkendala secara hukum,” kata Retno.

“Prioritas terhadap perlindungan WNI dan TKI ini merupakan sebuah pergeseran kebijakan yang baik yang telah menjadi komitmen antara Tun Mahathir dan Presiden Jokowi saat keduanya bertemu di Bogor Juni lalu,” tambah Menlu RI.

Ikut Sukseskan Pariwisata Indonesia, Menpar Apresiasi PHRI

Liputan6.com, Jakarta – Menteri Pariwisata Arief Yahya mengapresiasi Ketua Umum Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) sekaligus Ketua Umum Program Visit Wonderful Indonesia Haryadi B. Sukamdani. Apresiasi tersebut disampaikan karena berpartisipasi aktif menyukseskan pencapaian kunjungan wisatawan mancanegara.

“Hal ini perlu dipertahankan oleh PHRI, untuk memberikan pelayanan standar maksimal kepada para konsumen yaitu wisatawan,” ujar Arief Yahya saat Rakernas PHRI IV di Jakarta, Senin (11/2/2019), seperti dilansir Antara.

Menurut Arief, wisatawan mancanegara cenderung akan kembali ke sebuah destinasi jika mendapatkan pelayanan akomodasi yang baik. Aplaagi, jika ditunjang pengalamana berwisata yang berkesan.

Arief berharap PHRI terus mendukung pemerintah, sedangkan pemerintah akan terus bekerja melakukan promosi dan branding destinasi wisata di Tanah Air.

“Pemerintah akan bergerak sesuai ruang tugas pokok dan fungsi sekaligus ketentuan yang berlaku. Dan yang terpenting adalah industry lead government dan bukan sebaliknya,” kata Arief.

Dalam kesempatan itu, Hariyadi Sukamdani mengatakan sepanjang 2018 jumlah wisman yang berkunjung ke Indonesia sekitar 15,8 juta orang dan pergerakan wisatawan Nusantara sebanyak 265 juta. Target 20 juta wisman pada 2019, lanjut Hariyadi, harus disukseskan dengan strategi yang tepat.

“Tahun ini, kami mendukung pemerinth dengan membuat program-program untuk meningkatkan okupansi di bidang hotel atau restoran. Tidak hanya itu, kami juga membuat strategi untuk produk hot deals yang belum maksimal. Di samping kerja sama businss to business dengan maskapai dan travel online besar. Kami meyakin itu menjadi strategi yang ampuh untuk menggapai target 20 juta wisman,” harap Hariyadi.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Rupiah Mampu Menguat karena Pelemahan Dolar AS

Liputan6.com, Jakarta – Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) bergerak menguat pada perdagangan Jumat ini. Rupiah pada Jumat ini bergerak menguat karena pelemahan dolar AS.

Mengutip Bloomberg, Jumat (1/2/2019), rupiah dibuka di angka 13.945 per dolar AS, menguat jika dibandingkan dengan penutupan perdagangan sebelumnya yang ada di angka 13.972 per dolar AS.

Sejak pagi hingga siang hari ini, rupiah bergerak di kisaran 13.945 per dolar AS hingga 13.984 per dolar AS. Jika dihitung dari awal tahun, rupiah menguat 3,09 persen.

Sedangkan berdasarkan Kurs Referensi Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (Jisdor) Bank Indonesia (BI), rupiah dipatok di angka 13.978 per dolar AS, menguat jika dibandingkan dengan patokan sehari sebelumnya yang ada di angka 14.072 per dolar AS.

Analis Samuel Sekuritas Ahmad Mikail mengatakan, nilai tukar rupiah pada Jumat ini bergerak menguat karena pelemahan dolar AS.

Dolar AS diperkirakan melemah terhadap beberapa mata uang utama dunia lainya terutama yen. Pelemahan dolar masih didorong oleh pernyataan dovish dari Gubernur Fed Jerome Powell pada Kamis waktu setempat setelah memutuskan untuk tidak menaikan tingkat suku bunga acuan atau Fed Fund Rate.

Sementara itu, pelemahan ekonomi AS semakin terlihat jelas. Data penduduk AS yang mengisi tunjangan pengangguran (unemployment benefit) meningkat menjadi 253 ribu di minggu ketiga Januari dibandingkan minggu sebelumnya sebesar 200 ribu orang.

“Peningkatan tersebut disinyalir akibat government shutdown yang terjadi sebulan terkahir,” kata Ahmad.

Ia memprediksi rupiah pada Jumat ini akan bergerak menguat ke angka 3.950 per dolar AS sampai dengan 14.00 per dolar AS.

2 dari 3 halaman

Ekonom Indef Ragu Rupiah Bakal Terus Menguat

Sebelumnya, Pemerintahan Jokowi-JK mematok asumsi nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2019 sebesar 15.000 per dolar AS. Angka ini berubah dari Rancangan APBN-2019 sebesar 14.00 per dolar AS.

Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Alviliani, mengatakan bahwa nilai tukar rupiah pada tahun ini memang sulit untuk diprediksi. Sebab, kondisi perekonomian global yang terus bergejolak membuat nominal mata uang Garuda ini cenderung terus bergerak.

“Satu hal terkait dengan rupiah. rupiah saat ini sedang cenderung menguat terus ya. Jadi ini juga satu hal yang perlu kita cermati apakah akan terus menguat, keliatannya belum bisa kita pastikan,” kata dia dalam acara Dialog Ekonomi Perbankan, di Jakarta, Rabu (30/1/2019). 


Aviliani mengatakan, penguatan rupiah yang terjadi saat ini karena didorong berbagai faktor. Salah satunya melalui aliran modal dana asing yang masuk ke Indonesia cukup deras. Namun, dirinya meragukan, penguatan ini tidak akan berlangsung lama.

“Tapi apakah nanti setelah April ini akan terus menguat? artinya bahwa kita harus mengasumsikan nilai tukar rupiah ini lebih cenderung punya namanya antara, jadi jangan sampai pada satu angka, tidak bisa juga kita liat 14.000 per dolar AS ini seterusnya. Tapi kita harus bisa membuat range antara 14.000 per dolar AS hingga Rp 15.000 per dolar AS,” jelasnya.

Aviliani menekankan, untuk menjaga kondisi penguatan rupiah pemerintah bersama Bank Indonesia perlu melakukan beebagai langkah. Caranya dengan mengkonversikan rupiah kepada beberapa mata uang negara asal tujuan. Artinya tidak hanya berfokus pada satu mata uang yakni dolar AS.

“Kita perlu cermati mungkin yen, yuan, euro di mana transaksi dagang kita termasuk pinjaman kita banyak yen ke Jepang, tapi belum dikonversi ke yen. Ini salah satu cara menyeimbangkan mata uang kita,” pungkasnya.

3 dari 3 halaman

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Maskapai Pramugari Berbikini Terbangi RI, Begini Reaksi INACA

Liputan6.com, Jakarta – Maskapai asal Vietnam dengan kelas Low Cost Carrier (LCC) atau berbiaya murah VietJet Air akan terbang ke Indonesia dengan rute Ho Chi Minh-Denpasar pada Maret 2019.

Menanggapi rencana tersebut, Indonesia National Air Carrier Association (INACA) menilai sebuah hal positif.

Ketua Bidang Penerbangan Berjadwal INACA, Bayu Sutanto mengatakan, jika VietJet diberi kesempatan untuk masuk ke Denpasar, itu sebagai upaya pemerintah dalam mendukung peningkatan wisata.

“Karena memang pemerintah kan ingin mendorong peningkatam wisatawan, jadi tidak salah kalau membuka slot untuk maskapai asing. Itu pasti juga sudah ada prinsip resiprokal dengan Vietnam,” kata Bayu saat berbincang dengan Liputan6.com, seperti ditulis senin (28/1/2019).

Bali memang menjadi salah satu destinasi wisatawan dunia, salah satunya bagi masyarakat Vietnam.

Terlebih, ekonomi Vietnam terus mengalami pertumbuhan, sehingga kebutuhan masyarakatnya untuk berwisata semakin tinggi.

Memang saat ini sudah ada maskapai asal Vietnam yang terlebih dahulu masuk ke Indonesia yaitu Vitnam Airlines. Hanya saja itu merupakan maskapai first class layaknya Garuda Indonesia.

“Vietnam Airlines sudah beraliansi dengan Garuda Indonesia melalui Sky Team, jadi kalau yang masuk ke Bali itu VietJet itu sudah fair menurut saya” terang dia.

Untuk itu, sebagai pelaku industri maskapai dalam negeri, dengan hadirnya VietJet Air ke Indonesia, menjadikan para maskapai dalam negeri untuk tertantang dalam peningkatan pelayanan dan inovasi rute penerbangan.

2 dari 2 halaman

Pinta Menhub

Sebelumnya, Menteri Perhubungan (Menhub), Budi Karya Sumadi meminta maskapai asal Vietnam, yaitu VietJet Air tidak menerapkan layanan pramugari berbikini di Indonesia. Maskapai tersebut akan mulai membuka penerbangan ke Indonesia mulai Maret 2019.

‎‎”Saya sarankan tidak (mengenakan bikini),” ujar dia di Kantor Kementerian Perhubungan, Jakarta, Senin 21 Januari 2019.

Dia menilai, layanan pramugari berbikini tidak pantas di Indonesia. Oleh sebab itu, pramugari VietJet diharapkan mengenakan pakaian yang sopan saat membuka penerbangan dengan rute Ho Chi Minh-Denpasar Bali.

“Enggak patut lah di Indonesia,” kata dia.

Diberitakan sebelumnya, maskapai penerbangan asal Vietnam, VietJet Air akan membuka rute baru ke Indonesia mulai kuartal I 2019. Maskapai ini sempat ramai dibicarakan akan menampilkan pramugari yang mengenakan bikini.

Managing Director VietJet Air, Do Xuan Quang mengatakan, penerbangan akan dimulai pada Maret 2019 dengan rute Ho Chi Minh-Denpasar Bali dengan durasi 3,5 jam. Dilanjutkan dengan rute Ho Chi Minh-Jakarta yang dimulai pada akhir 2019.

“Saya pastikan bulan Maret 2019 akan terbang ke Denpasar, Bali. Semua persiapan sudah kami lakukan. Enam bulan pertama, kami akan terbang 4 kali seminggu, selanjutnya akan menjadi daily atau 7 kali seminggu,” ujar dia dalam keterangan tertulis di Jakarta.

Jenis pesawat yang akan digunakan Vietjet Air adalah Airbus 321 terbaru dengan kapasitas 226 penumpang.

“Sekitar Desember 2019, akhir tahun ini, kami berencana terbang Ho Chi Minh–Jakarta, untuk memenuhi permintaan pasar dari businessman dan government relation,” kata dia.


Saksikan video pilihan di bawah ini:

Peringati Hari Republik Ke-70, India Tegaskan Persahabatan dengan RI

Liputan6.com, Jakarta – Perayaan Hari Republik ke-70 tak hanya dirasakan oleh masyarakat di Negeri Bollywood saja. Tetapi, suka cita tersebut juga dirasakan oleh warga India yang tinggal di Indonesia. Pada Jumat malam, 25 Januari 2019, momentum besar itu diadakan oleh Kedutaan Besar India.

Dekorasi meriah dengan dominasi warna oranye, putih dan hijau tampak jelas di malam perayaan Hari Republik India ke-70 yang berlangsung di Hotel Westin, Jakarta. Hidangan khas India juga disajikan sebagai menu makan malam tamu undangan.

Tak ketinggalan, tarian tradisional dari negara tersebut juga ditampilkan dan memukau tamu undangan yang datang. Dalam pidato pembuka, Duta Besar India untuk Indonesia Pradeep Kumar Rawat mengapresiasi hubungan baik antara Indonesia dan India. Terlebih pasca kedatangan Perdana Menteri India ke Indonesia pada Mei 2018 silam.

“Kami berharap hubungan erat India – Indonesia dapat membawa kemitraan bilateral pada pencapaian baru di tahun 2019,” ujar Dubes Pradeep Kumar Rawat.

Dubes Pradeep Kumar Rawat juga menyampaikan bahwa perdagangan dua negara telah mencapai hampir US$ 20 Miliar (sekira Rp 281.071 triliun). Dari capaian tersebut, Indonesia berada pada neraca positif, yakni memiliki surplus perdagangan sebesar US$ 12 Miliar.

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Eko Putro Sandjojo juga hadir dalam acara tersebut sebagai perwakilan dari pemerintah RI.

Eko Putro Sandjojo menyambut baik kemitraan strategis komprehensif India – Indonesia.

Di samping mengucapkan terima kasih atas bantuan India di berbagai bidang, ia juga menegaskan komitmen dua negara terhadap kawasan Indo-Pasifik yang lebih baik.

“Sebagai anggota G20, kami berkomitmen terhadap perdamaian dan kemakmuran kawasan,” ucap Eko.

Setelah itu, acara dilanjutkan dengan pemotongan kue sebagai simbol perayaan Hari Republik India ke-70.

Tanggal 26 Januari merupakan hari bersejarah dimana konstitusi India mulai diberlakukan di tahun 1950. Konstitusi tersebut menggantikan Government of India Act (Ketetapan Pemerintah India) yang telah ada sejak 1935.

Hari Republik berbeda dengan hari kemerdekaan. Pasalnya negara yang memiliki ikon Taj Mahal tersebut merdeka dari Inggris pada 15 Agustus 1957.


Saksikan video pilihan di bawah ini:

2 dari 2 halaman

Kunjungan PM Narendra Modi ke Indonesia

Kunjungan diplomatik yang dilakukan oleh Perdana Menteri India Narendra Modi ke Jakarta pada 30 Mei 2018, banyak menyinggung hubungan persahabatan dengan Indonesia.

Ini merupakan kunjungan resmi pertama PM Modi ke Indonesia, sekaligus sebagai balasan atas kunjungan kenegaraan Presiden Jokowi ke India pada Desember 2016, dan ketika menghadiri ASEAN-India Commemorative Summit pada Januari 2018.

Setelah melakukan pembicaraan tertutup di Istana Merdeka, PM Modi bersama dengan Presiden Joko Widodo bertolak menuju Taman Makam Pahlawan Kalibata, guna menghadiri upacara penghormatan terhadap para pahlawan nasional Indonesia.

Keduanya juga menyempatkan untuk berkunjung ke Masjid Istiqlal, di mana disanjung oleh PM Modi di akun Twitter resminya, sebagai salah satu masjid terbesar di dunia yang menakjubkan. 

Menanggapi kunjungan PM Modi, Presiden Jokowi dalam siaran resminya, berharap kerjasama bilateral yang akan dilakukan Indonesia-India dapat membawa kemajuan antarkedua negara. 

Indonesia-India diharapkan memiliki kemitraan strategis dan komperhensif yang diwujudkan dalam kerjasama yang konkret.

“Dan kerjasama itu dapat diwujudkan. Mari kita sambut kemitraan strategis komprehensif ini dengan bekerja lebih keras, untuk terwujudnya hubungan yang terus saling menguntungkan,” ujar Presiden Joko Widodo.

Apa Saja Upaya Facebook Amankan Platform Jelang Pilpres 2019?

Liputan6.com, Jakarta – Facebook melakukan berbagai upaya untuk mengamankan platform-nya dari konten-konten hoaks dan ujaran kebencian yang memecah belah, terutama menjelang pemilu legislatif dan presiden 2019.

Director Global, Politic and Government Outreach Facebook Katie Harbath menyadari, sejumlah orang menggunakan platform Facebook secara tidak bertanggung jawab dan mengganggu jalannya demokrasi.

Fokus utama Facebook adalah memberantas kabar hoaks dan ujaran kebencian yang begitu meresahkan belakangan ini.

“Langkah pertama yang kami adalah dengan menghapus akun palsu,” kata Harbath dalam acara Pemuda Memilih di Jakarta, Senin (21/1/2019).

Dia lebih lanjut mengatakan, orang-orang tidak bertanggung jawab biasanya menggunakan nama palsu.

Dalam mengenali hal ini, Facebook memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan (AI).

“Kalau ada perilaku menyimpang, misalnya saat ada akun yang baru daftar melakukan perilaku menyimpang seperti meng-add semua orang ke daftar pertemanan atau membuat dan mengunggah banyak posting-an di banyak grup, itu perilaku abnormal dari akun tersebut,” kata Harbath.

Oleh karenanya AI berupaya mengidentifikasi perilaku abnormal tersebut sebagai sinyal, untuk menentukan keaslian sebuah akun.

Total, hingga kuartal 1 2019, Facebook telah menghapus 753,7 juta akun palsu di dunia, di mana 98 persennya dihapus setelah melalui identifikasi tim Facebook yang kini berjumlah 30 ribu orang, bukan dari hasil pelaporan pengguna lainnya.

2 dari 3 halaman

Kurangi Penyebaran Konten Hoaks dan Misinformasi

Untuk mengamankan suasana pilpres 2019, Facebook juga menangani peredaran hoaks.

Raksasa media sosial besutan Mark Zuckerberg ini menggunakan machine learning untuk mendeteksi keaslian informasi yang dibagikan.

Selain itu, Facebook juga bekerja sama dengan pemeriksa fakta pihak ketiga.

Di Indonesia Facebook bekerja sama dengan Tirto, AFP, Liputan6.com, Kompas, Tempo, dan Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (Mafindo).

Ketika ada konten yang dikategorikan sebagai hoaks atau misinformasi, Facebook akan mengurangi distribusi atau penyebaran berita tersebut di feed sehingga menurunkan potensinya untuk terbaca pengguna lain.

“Motivasi orang untuk menyebarkan hoaks adalah untuk mendapatkan keuntungan materi. Dengan mengurangi distribusi, kami juga menghapus kemungkinan orang untuk mendapatkan keuntungan materi dari penyebaran hoaks,” tutur Harbath.

Selanjutnya, pihak Facebook akan mengirimkan notifikasi jika ada pengguna yang mencoba membagikan atau telah membagikan konten yang dikategorikan sebagai hoaks atau misinformasi. 

3 dari 3 halaman

Tekan Peredaran Ujaran Kebencian

Facebook melakukan upaya lainnya, yakni menekan peredaran hate speech atau ujaran kebencian di platform-nya.

Salah satunya, jejaring sosial yang punya 115 juta akun di Indonesia ini bekerja sama dengan sejumlah stakeholder, salah satunya Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu).

Harbath mencontohkan, dalam kasus di Brasil, yakni saat dua putaran pilpres, pihaknya mengidentifikasi ada kenaikan jumlah konten ujaran kebencian.

“Langsung Facebook bekerja sama sistem otomasi dan Bawaslu setempat untuk mengidentifikasi ujaran-ujaran kebencian. Pendekatan ke negara, ini juga yang akan dilakukan di Indonesia untuk menekan hate speech,” tuturnya.

Facebook juga mulai transparansi terhadap iklan dan halaman di Facebook, memperkuat penegakan hukum terhadap iklan yang tidak pantas, hingga mendukung keterlibatan sipil di Facebook.

(Tin/Jek)

Saksikan Video Pilihan Berikut Ini:

Bos Microsoft Sebal Pemerintahan AS Tutup

Jakarta – Amerika Serikat (AS) saat ini sedang menjalani government shutdown, alias penutupan pemerintahan. Hal tersebut mendapat komentar miring dari salah satu presiden Microsoft.

Dikutip detikINET dari CNBC, Sabtu (19/1/2018), adalah Brad Smith, presiden sekaligus Chief Legal Office Microsoft, yang menyebut bahwa government shutdown tidak baik bagi bisnis.

Smith menambahkan, penutupan pemerintahan AS dapat memberikan dampak terhadap Microsoft yang sebagian bergantung pada pemerintah untuk mendapatkan pemasukan. Sekadar informasi, government shutdown sudah berlangsung selama hampir sebulan.

Walau begitu, Smith menyebut bahwa masih terlalu dini untuk berbicara lebih lanjut mengenai hal tersebut. Hal itu merujuk pada apakah government shutdown memang memberikan dampak buruk bagi Microsoft.

Yang jelas, ia menegaskan bahwa penutupan pemerintahan AS sama sekali tidak membantu. Salah satu contohnya, ketika sebuah korporasi tidak bisa mendapat persetujuan untuk menjadi perusahaan publik selama government shutdown berlangsung.

“Kita bisa berdebat selamanya dalam membahas seberapa besar dampak yang diberikan atas tutupnya pemerintahan terhadap ekonomi, tapi ada satu hal yang tidak bisa dibantah, itu tidak membantu,” tegas Smith. (rns/rns)

Timses Klaim Prabowo-Sandiaga Munculkan Fenomena Dwi Tunggal di Debat

Jakarta – Direktur Debat Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Sudirman Said, menyebut pasangan nomor urut 02 itu sebagai calon Dwi Tunggal. Dia menyatakan ada chemistry dan keserasian antara Prabowo dan Sandiaga saat debat Pilpres 2019 kemarin.

Dwi Tunggal adalah sebutan untuk pasangan Presiden Sukarno dengan Wakil Presiden M Hatta. Sebutan ini menggambarkan kepaduan di antara keduanya.

“Kami tunjukkan seorang Prabowo-Sandiaga Uno, berbagi peran dengan baik. Kekompakan diperlukan. Kita melihat fenomena Dwi Tunggal yang saling melengkapi,” ucap Sudirman Said, dalam diskusi Perspektif Indonesia, di mal Sarinah, Jakarta, Sabtu (19/1/2019).

Kekompakan di antara keduanya disebut merupakan bekal untuk memimpin bangsa. Karena saat terpilih, Prabowo-Sandiaga harus menjalankan pemerintahan selama lima tahun.

“Kekompakan dua pasang calon kami itu sinyal baik. Bukan hanya saat debat tapi saat running the government,” ucap Sudirman Said.

Menurut Sudirman Said, beberapa aksi Prabowo dan Sandiaga memecah kekakuan debat capres pada Kamis (17/1) lalu. Kedua pasangan calon, termasuk pasangan calon nomor 01 Joko Widodo (Jokowi)-Ma’ruf Amin seharusnya bisa lebih santai dan menghibur saat debat.

“Pasangan Prabowo-Sandiaga saya apresiasi karena membaringkan warna. Pemilu ini adu kebaikan bukan permusuhan. Adegan joget jadi kekuatan, itu kan hal sederhana,” kata mantan Menteri ESDM itu.
(aik/elz)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Pemberantasan Korupsi ala Jokowi Vs Prabowo Jelang Debat Pilpres 2019

Liputan6.com, Jakarta – Isu korupsi adalah tema ketiga dalam debat Pilpres 2019 edisi perdana. Tema sebelumnya adalah isu hukum dan hak asasi manusia (HAM). Adapun tema selanjutnya adalah terorisme.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan menggelar secara perdana debat Pilpres 2019 di Hotel Bidakara, Pancoran, Jakarta Selatan, Kamis (17/1/2019) mulai pukul 20.00 WIB.

Debat Pilpres 2019 yang perdana ini melibatkan dua pasangan calon (paslon) presiden dan calon wakil presiden (capres cawapres). Mereka adalah paslon nomor urut 01 Joko Widodo dan Ma’ruf Amin, serta paslon nomor urut 02 Prabowo Subianto dan Sandiaga Salahuddin Uno.

Acara debat dibagi menjadi enam segmen. Segmen pertama penyampaian visi misi, kedua dan ketiga menjawab pertanyaan para panelis. Segmen keempat dan kelima debat antarkandidat dan yang keenam adalah pernyataan dari masing-masing pasangan capres dan cawapres.

Moderator dalam debat perdana Pilpres 2019 adalah Ira Koesno dan Imam Priyono. Adapun enam panelis adalah Agus Rahardjo, Hikmahanto Juwana, Bagir Manan, Ahmad Taufan Damanik, Bivitri Susanti, dan Margarito Kamis.

Tentunya, tema debat Pilpres 2019 yang perdana ini akan menjadi pertaruhan bagi pasangan Jokowi-Ma’ruf dan Prabowo-Sandiaga dalam menjawab isu-isu yang menjadi pertanyaan publik.

2 dari 4 halaman

Jokowi-Ma’ruf Tawarkan 5 Program

Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf menawarkan lima program penegakan hukum kepada masyarakat apabila kembali dipercaya memimpin Indonesia pada periode 2019-2024.

“Dalam misi kami tawarkan adalah penegakan sistem hukum bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya,” kata Direktur Hukum TKN Jokowi-Ma’ruf, Ade Irvan Pulungan seperti dilansir Antara, Minggu, 13 Januari 2019.

Program pertama, kata dia, adalah melanjutkan penataan regulasi. Menurut Irvan regulasi soal penegakan hukum masih tumpang tindih antara pemerintah pusat dan daerah.

Irvan kemudian melanjutkan program yang kedua adalah melanjutkan reformasi sistem penegakan hukum.

“Itu perlu proses waktu dan kebersamaan serta itikad baik agar penegakan hukum efektif,” ujarnya.

Program ketiga, sambung dia, adalah meningkatkan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.

Ade mengatakan, Jokowi selama memimpin pemerintahan tidak pernah melindungi apabila ada menterinya yang terjerat kasus korupsi. Sehingga mempersilahkan diproses secara hukum.

“Program keempat penghormatan dan pemenuhan HAM karena ini menjadi sorotan nasional dan internasional. Namun ini tidak bisa dilihat kasus per kasus atau di saat pemerintahan saat ini saja karena ada kaitannya dengan yang lalu,” katanya.

Budaya Sadar Hukum

Program kelima menurut Ade, akan digalakkan budaya sadar hukum. Salah satu contohnya adalah telah melakukan tata kelola Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan perbaikan regulasi.

“Kami tawarkan lima program itu kepada pemilih agar fokus menciptakan penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya,” ujarnya.

Dia mengakui selama empat tahun pemerintahan Jokowi, masih banyak masalah hukum yang belum terselesaikan. Sehingga menjadi salah satu prioritas untuk diselesaikan ketika Jokowi terpilih kembali.

“Komitmen itu dituangkan dalam Nawacita Jilid II sehingga diharapkan penegakan hukum bisa berjalan lebih efektif,” ucap Irvan.

3 dari 4 halaman

Komitmen Prabowo-Sandiaga Berantas Korupsi Pejabat

Melihat maraknya praktik korupsi yang telah masuk ke dalam sendi-sendi kehidupan di RI, bukan hal yang luar biasa apabila rakyat menuntut capres dan cawapres di Pilpres 2019 memiliki komitmen dalam pemberantasan korupsi.

Dilihat dari visi misi Prabowo-Sandiaga, pasangan yang diusung oleh Gerindra, Demokrat, PKS dan PAN ini memiliki janji untuk mencegah korupsi terjadi di birokrasi Indonesia. Dengan cara penerapan manajemen terbuka dan akuntabel.

“Termasuk kerja sama dengan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), Kepolisian, Kejaksaan dan Kehakiman,” tulis visi misi Prabowo-Sandiaga dikutip merdeka.com, Sabtu, 27 Oktober 2018.

Dalam janjinya, Prabowo-Sandiaga juga akan menindak tegas para koruptor, pengedar narkoba dan pelaku perdagangan manusia. Dengan cara, penegakan hukum yang adil dan transparan.

Mereka juga komitmen untuk melakukan pencegahan korupsi di semua lini dengan cara manajemen terbuka dan akuntabel.

“Mengembangkan sistem smart government untuk meningkatkan kualitas pelayanan, guna mencegah manipulasi dan korupsi,” jelas Prabowo-Sandiaga.

Salah satu pelaku korupsi yang kerap ditangkap KPK adalah politikus. Baik di eksekutif dan legilsatif, pusat maupun daerah. Cara pencegahan korupsi dalam lini ini juga dilihat Prabowo-Sandiaga dengan cara melakukan kedaulatan tata kelola partai politik yang baik.

Sayang, di situ, Prabowo-Sandiaga tak menjabarkan detail bagaimana tata kelola yang baik tersebut. Tapi di sisi lain, Prabowo-Sandiaga juga dalam janjinya, ingin memperkuat lembaga perwakilan yang menyuarakan aspirasi rakyat.

Korupsi Pejabat Negara

Adapun Juru Debat Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Ahmad Riza Patria, mengungkapkan masalah korupsi yang melibatkan pejabat negara bakal diangkat dalam debat perdana Pilpres 2019 pada 17 Januari 2019.

Apalagi, imbuh dia, kasus korupsi di Indonesia semakin banyak pada era reformasi ini.

“Dulu yang korupsi cuma di level pimpinan pusat di atas. Sekarang sampai ke pemerintah daerah. Bahkan sampai ke kepala desa,” ucap Riza kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat, 11 Januari 2019.

Riza mengacu pada tindak operasi tangkap tangan (OTT) terhadap kepala daerah yang marak di pemerintahan Jokowi.

4 dari 4 halaman

Saksikan video pilihan berikut ini: