TKN: Tema Debat Capres Kedua Jokowi Banget!

Jakarta – Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma’ruf Amin optimistis Jokowi bisa mengungguli Prabowo Subianto di debat capres 2019 kedua. Juru bicara TKN, Ace Hasan Syadzily menyebut tema debat capres kedua ‘Jokowi banget’. Apa maksudnya?

“Secara substansi, tema debat yang kedua ini sangat ‘Jokowi banget’. Pak Jokowi sangat menguasai tema debat infrastruktur, pangan, energi, sumber daya alam dan lingkungan. Tema-tema debat itu sangat dikuasai Pak Jokowi,” ujar Ace kepada wartawan, Minggu (18/2/2019).

Ace menyebut Jokowi sudah memberi bukti-bukti yang berkaitan dengan tema debat capres kedua. Ace menyoroti soal infrastruktur.

“Sebagai petahana, Pak Jokowi bukan lagi berjanji tapi sudah memberikan bukti dengan capaian-capaian yang dirasakan manfaatnya oleh rakyat. Perubahan itu bisa dilihat dengan mudah antara sebelum (before) dengan (after),” kata Ace.

“Perubahan yang paling nyata adalah di bidang infrastruktur. Dalam lebih dari empat tahun, Pak Jokowi meletakkan paradigma pembangunan Indonesia Sentris. Membangun infrastruktur bukan hanya di Jawa, tetapi di seluruh pelosok Indonesia, di perbatasan, di kawasan pinggiran, di pulau terdepan, maupun di kawasan terisolir,” imbuh dia.

Merespons keberhasilan pembangunan infrastruktur yang luar biasa dalam waktu yang pendek, kata Ace, kubu 02 pasti akan nyinyir pada hal-hal yang klise. Meski demikian, Jokowi disebut sudah siap dengan beragam serangan.

“(Misalnya) soal dominasi BUMN dalam pembangunan infrastruktur, soal pembiayaan infrastruktur yang disebut mereka banyak dari sumber utang, soal kemahalan biaya infrastruktur, kualitas infrastruktur sampai dengan kasus-kasus korupsi dalam proyek infrastruktur. Pak Jokowi sudah sangat siap dengan serangan itu bahkan akan membuat serangan balik yang sangat tajam,” tutur Ace.

Politikus Partai Golkar itu menyebut Jokowi akan membeberkan visi untuk periode kedua. Ace menyebut apa yang telah dikerjakan Jokowi saat ini merupakan fondasi yang akan dilanjutkan pada periode berikutnya.

“Apa yang akan dilakukan Pak Jokowi ke depan? Pak Jokowi akan meningkatkan nilai tambah dari pemanfaatan infrastruktur. Caranya? Mengintegrasikan pembangunan infrastruktur dengan pengembangan ekonomi kawasan dengan sentra-sentra ekonomi, dengan kawasan perdesaan dan pengembangan ekonomi digital serta memperbesar manfaat infrastruktur bagi UMKM,” sebut Ace.


(gbr/ibh) <!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Pro Kontra Duit APBD DKI Dikucurkan Lewat Ormas

Jakarta – Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan berencana mengucurkan APBD untuk dikelola mandiri oleh organisasi kemasyarakatan (ormas). Rencana Anies itu menuai pro-kontra.

Awalnya, Anies menjelaskan ada empat tipe pengelolaan dalam APBD. Dalam tipe ketiga dan keempat, dana bisa langsung diberikan kepada masyarakat.

“Jadi swakelola, tipe 3 dan 4, terutama tipe 4 bisa diberikan kepada masyarakat. Masyarakat yang laksanakan, pelaporan pun profesional. Jadi bukan badan usaha. Jadi itu alhamdulillah PP (peraturan pemerintah)-nya keluar. Ketika kita susun di DKI ini, bahwa ke depannya kolaborasi pakai istilah kita masyarakat sebagai co-creator,” ucap Anies kepada wartawan di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Jumat (1/2).


Menurut Anies, masyarakat memiliki kemampuan menata kampung. Pemberian dana langsung dilakukan agar masyarakat merasa memiliki kampungnya, mengawasi dan merawat hasil gotong royongnya. Namun, Anies menegaskan pemerintah tetap mengawasi penggunaan dana itu.

Kebijakan swakelola dana APBD tersebut, menurut Anies, diberikan kepada organisasi kemasyarakatan (ormas) seperti PKK, Karang Taruna, dan lembaga musyawarah kelurahan (LMK). Anies menampik dananya akan diberikan ke ormas-ormas yang namanya muncul dalam pembicaraan di media sosial, seperti Front Pembela Islam (FPI) atau FBR (Forum Betawi Rempug).

“Itu kan organisasi massa (yang jadi polemik). Kalau ini organisasi kemasyarakatan. Kemasyarakatan tuh apa? RT, RW, ada ketentuannya. Jadi LMK, Karang Taruna, PKK. Itu organisasi kemasyarakatan,” papar Anies di Matraman, Jakarta Timur, Jumat (15/2).

Dia menyatakan dasar hukum kebijakannya adalah Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Dalam Perpres Nomer 16 Tahun 2018 yang menjadi pegangan Anies, ormas memang dinyatakan sebagai salah satu pihak yang bisa menjadi pelaksana swakelola dari pengadaan barang dan jasa pemerintah swakelola tipe III.

Pelaksana tugas (Plt) Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Taufan Bakri menyebut teknis pelaksanaan pengucuran dana tersebut bakal diatur lewat pergub. Pergub akan mengatur cara pengajuan dana swakelola tipe ketiga dan keempat. Pihak Pemprov DKI akan menganalisis proposal yang diajukan.

Pemprov, kata Taufan, akan memberi pendampingan administrasi mengenai pengajuan dana swakelola ormas. Dana swakelola yang diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 16 Tahun 2018, menurut Taufan, tak harus berbentuk fisik.

Kebijakan ini menimbulkan pro-kontra. Misalnya, Fraksi Gerindra DPRD DKI yang mendukung penuh rencana Anies tersebut. Gerindra menilai Anies mewujudkan Perpres 16/2018.

“Saya mendukung penuh. Yang dimaksud itu bukan ormas organisasi masyarakat, tetapi organisasi kemasyarakatan. Di Permendagri (Peraturan Menteri Dalam Negeri) disebut itu ada RT, RW, LMK,” jelas anggota Fraksi Gerindra DKI, Syarif, kepada detikcom, Sabtu (16/2).

Namun, Syarif meminta Pemprov DKI mendesain sistem pengawasan dana tersebut. Menurut dia, penggunaan dana harus dikawal dari mulai tahap lelang hingga pembayaran.

Dukungan juga datang dari F-Golkar DPRD DKI. Kebijakan itu dinilai bisa melibatkan masyarakat dalam pembangunan DKI Jakarta.

“Saya pikir, ini merupakan kebijakan dari pemerintah pusat diterjemahkan oleh Pak Anies, juga di dalam partisipasi masyarakat untuk ikut bisa membangun Jakarta,” kata Ketua Fraksi Golkar DPRD DKI Jakarta Judistira Hermawan, saat dihubungi, Jumat (15/2) malam.

Ada pula pihak yang kontra terhadap rencana Anies tersebut. Misalnya, F-Nasdem DPRD DKI yang menyebut rencana Anies itu prematur.

“Prematur lah saya kira lah. Masyarakat kan bukan pengguna anggaran dan saya kira apa yang dilakukan Bina Marga sampai hari ini sudah cukup baik,” kata Ketua Fraksi NasDem DPRD DKI Jakarta Bestari Barus, saat dihubungi, Kamis (14/2).

Ketua DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi yang berasal dari PDIP juga mempertanyakan rencana Anies itu. “Ormas, PKK dilibatkan sebatas mana?” tanya Prasetio di DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Jumat (15/2).

Sementara itu, Fraksi PKB DPRD DKI meminta rencan Anies tersebut dikaji ulang. PKB menyebut perangkat ormas di DKI belum siap.

“Misalnya, perlu mesti pengkajian yang matang, infrastruktur yang rapi dulu, jangan tiba-tiba gubernur mengajukan ini tapi perangkatnya belum siap,” kata Ketua Fraksi PKB DRPD DKI Hasbiallah Ilyas saat dihubungi, Jumat (15/2).

Selain itu, F-PKS DPRD DKI mengaku belum bia berkomentar atas rencana Anies. PKS akan bertemu dengan Anies untuk meminta klarifikasi mengenai rencana tersebut.

“Jadi saya harus mendengarkan lebih dahulu penjelasannya dari pak Gubernur kaya apa. Pengen mendengar dulu, apa sih yang dimaksudkan, kalau dari orang lain itu kan tafsirnya bisa macem-macem,” kata Ketua Fraksi PKS, Abdurrahman Suhaimi.
(haf/fdn)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Nasdem: Impor Pangan untuk Kepentingan Negara

Liputan6.com, Jakarta – Ketua Fraksi NasDem DPR RI Ahmad M Ali menyayangkan pernyataan anggota DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Firman Soebagyo yang terkesan menuding Partai Nasdem bertanggung jawab urusan impor. NasDem menegaskan bahwa impor pangan untuk kepentingan negara.

Ahmad M Ali menilai pernyataan tidak mendasar Firman tak patut diucapkan oleh negarawan yang saat ini menjadi wakil rakyat di DPR RI.

“Apa yang disampaikan oleh Firman Soebagyo itu menunjukan bahwa ia bukan seorang negarawan, dan sama sekali tidak mengerti urusan tata negara. Pernyataannya itu, terkesan tendensius tidak etis, dan tidak pantas karena secara vulgar menyebut Partai NasDem bertanggung jawab masalah impor pangan,” ujar Ali dalam keterangan, Sabtu (16/2/2019).

Ali menekankan, negara melalui Presiden dan Menteri memiliki pertimbangan yang bersifat komperehensif dalam menentukan kebijakan impor berdasarkan data dan pertimbangan banyak hal, misalnya, soal inflasi, kebutuhan nasonal, ketercukupan pangan, dan pemenuhan nasional.

“Keputusan soal impor pangan itu tidak ada kaitannya dengan kebijakan atau kepentingan partai politik, atau NasDem. Walaupun Pak Enggar sebagai Menteri Perdagangan adalah kader NasDem, tetapi ia sudah diwakafkan sebagai abdi negara setelah jadi menteri. Kebijakan dia, itu murni soal urusan negara,” terang Ali.

Bendahara Umum Partai DPP Partai NasDem ini menyebut bahwa kebijakan impor tidak bisa dilihat dalam satu sudut pandang saja. Tetapi harus melihat hal itu, dalam urusan kepentingan nasional.

“Bila landasan argumen adalah berbasis curiga tanpa data, maka kita akan disesatkan oleh pernyataan Firman. Tidak ada kaitan NasDem dengan impor pangan, tidak ada orang NasDem yang bergerak dalam urusan bisnis seperti itu,” Ali meyakinkan.

2 dari 2 halaman

Jangan Generalisasi

Lebih jauh Ali menyesalkan pernyataan Firman menggeneralisasi kepentingan negara dengan kebijakan partai. Pernyataan itu dipandangnya tidak logis dan terkesan sebagai manuver. Tidak ada alasan mengaitkan kebijakan Istana dengan impor pangan urusan kepentingan Partai NasDem.

“Saya kasih contoh begini, apakah ketika Setya Novanto korupsi dana E-KTP itu lantas bisa disebut sebagai tanggung jawab Partai Golkar?,” ujar Ali.

“Idrus Marham selaku Menteri Sosial ketika ditersangkakan menerima suap, apakah juga bisa kaitkan tanggung jawab Partai Golkar? Kan tidak begitu cara pandanganya,” sambungnya.

Ali meminta Firman untuk segera mengklarifikasi pernyataan itu karena dianggap tidak pantas, dan merugikan nama Partai NasDem.

“Firman harus mengklarifikasi pernyataan itu karena tidak etis dan ceroboh. Itu merugikan Partai NasDem yang sama sekali tidak bisa dikaitkan dengan urusan impor pangan,” tegasnya.


Saksikan video pilihan berikut ini:

Selain Joko Driyono, 2 Ketua Umum PSSI Ini Sempat Bermasalah dengan Hukum

Jakarta Sejak mendeklarasikan diri sebagai organisasi sepak bola tertinggi Tanah Air pada 19 April 1930, tercatat 17 figur bercokol sebagai Ketua Umum PSSI. Mulai dari Soeratin Sosrosoegondo hingga yang terkini Joko Driyono yang berstatus caretaker menggantikan Edy Rahmayadi yang mengundurkan diri pada saat kongres tahunan awal 2019 ini.

Sejak pertama kali berdiri PSSI sering mencuatkan banyak kontroversial. Mulai dari keberanian PSSI melakukan perlawanan ke penjajah Belanda dan Jepang, kasus-kasus yang melibatkan Timnas di pentas internasional, hingga kisruh internal organisasi yang tak berkesudahan sejak 2011 silam.

Sebagai organisasi yang memayungi sepak bola, olahraga paling populer di Indonesia, merupakan sesuatu hal yang wajar jika PSSI seringkali mendapat sorotan dari banyak pihak. Di sepanjang sejarahnya mencuat sejumlah figur kontroversial yang duduk di singgasana kepemimpinan PSSI.

Joko Driyono yang saat ini ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan pengaturan skor oleh Satgas Antimafia Bola bentukan Mabes Polri bukan orang pertama yang tersandung kasus hukum.

Sebelumnya ada dua orang lainnya Ketua Umum PSSI yang juga harus berurusan dengan pihak berwajib. Mereka bahkan sempat merasakan derita ada di balik jeruji besi.

2 dari 3 halaman

La Nyalla Mattalitti

Selama lima tahun terakhir, nama La Nyalla Mahmud Mattalitti begitu nyaring terdengar di telinga pecinta sepak bola Indonesia. Ia jadi figur sentral kasus dualisme federasi serta kompetisi dan kini pembekuan PSSI. Daftar sikap kontroversialnya banyak semenjak aktif sebagai pengurus teras di PSSI pada tahun 2011 silam.

Figur pria asal Makassar ini sebetulnya bukan orang baru di dunia sepak bola. Tercatat, ia adalah salah satu pendiri Yayasan Suporter Surabaya (YSS) yang saat ini lebih dikenal dengan Bonek YSS. Bersama enam tokoh suporter lainnya, La Nyalla membidani lahirnya kelompok suporter militan asal Surabaya ini pada 3 November 1994 lalu.

Setelah kelahiran YSS, nama La Nyalla seperti hilang ditelan bumi. Ini tak lepas dari kesibukannya mengurusi bisnis kontraktor yang ia geluti. Karena itu, ia memilih berada di belakang layar dan mempercayakan jalannya yayasan ke mendiang Wastomi Suheri.

Setelah tujuh tahun sejak berdirinya YSS, pada 2011 La Nyalla justru muncul lagi di dunia olahraga sebagai wakil ketua KONI Jatim era kepemimpinan Saifullah Yusuf. Dari sinilah cikal bakal La Nyalla menggeluti organisasi sepak bola.

Ada pun konflik Persebaya dengan PSSI era Nurdin Halid yang membuat La Nyalla terpanggil. Ia bersama pelaku sepak bola di Jawa Timur serta mayoritas klub di provinsi paling timur pulau Jawa itulah yang mendorong La Nyalla melakukan perlawanan terhadap PSSI kala itu. Ia mendirikan PSSI tandingan dengan basis di Surabaya.

Tampaknya, perlawanan yang dilakukan La Nyalla ini mengundang simpati klub-klub di Jawa Timur. Tak heran, di awal 2011 La Nyalla didorong maju dalam pencalonan Ketua Pengurus Provinsi (sekarang Asosiasi Provinsi) PSSI Jatim. Ia pun terpilih sebagai Ketua Pengprov PSSI Jatim.


Ketua Umum PSSI 2011-2015, Djohar Arifin Husin (kiri) berbincang dengan La Nyalla Mattalitti saat Kongres Luar Biasa PSSI 2015 di Surabaya, (18/4/2015). Kongres menetapkan La Nyalla sebagai Ketua Umum PSSI 2015-2019. (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)


Perlawanan yang ia lakukan semakin getol. Bersama mayoritas voters, La Nyalla pun terus berupaya melengserkan kepengurusan PSSI era Nurdin Halid. Arus besar yang menghendaki pergantian Ketua Umum PSSI inilah yang kemudian membuat FIFA turun tangan dan membentuk Komite Normalisasi yang bertugas menggelar Kongres PSSI.

Melalui Kongres PSSI pada 9 Juli 2011 La Nyalla terpilih sebagai anggota Komite Eksekutif (Exco) PSSI. Namun, tak lama setelah ia menjabat sebagai anggota Exco PSSI bidang hukum, La Nyalla bersama ketiga anggota Exco lainnya, Toni Aprilani, Roberto Rouw, dan Erwin Budiawan didepak oleh Komite Etik PSSI karena dianggap melanggar kode etik.

La Nyalla pun melawan, ia bersama Komite Penyelamat Sepak Bola Indonesia (KPSI) menggelar KLB di Hotel Mercure Ancol pada 18 Maret 2012. Di forum itu, La Nyalla terpilih sebagai ketua KPSI-PSSI untuk menandingi PSSI pimpinan Djohar Arifin Husin.

Pada 2013, melalui perjanjian antara KPSI dan PSSI yang dimediasi oleh AFC, pria yang menjabat sebagai ketua ormas Pemuda Pancasila Jatim kembali masuk ke PSSI. Melalui Kongres Luar Biasa PSSI pada 17 Maret 2013, La Nyalla pun terpilih sebagai Wakil Ketua Umum PSSI.

Setelah masa kepengurusan Djohar selesai, La Nyalla maju sebagai calon Ketua Umum PSSI. Ia pun terpilih sebagai ketua umum PSSI lewat Kongres PSSI pada 17 Maret 2015 di Hotel JW Marriot, Surabaya.

Namun, hanya saat setelah ia terpilih, Menpora Imam Nahrawi menjatuhkan sanksi administratif terhadap kepengurusan PSSI pimpinan La Nyalla. Kegaduhan pun terjadi, roda organisasi yang ia pimpin lumpuh akibat hukuman tersebut.

Selain oleh Kemenpora, status PSSI juga dibekukan sejak bulan Mei 2015 oleh FIFA. Otoritas tertinggi sepak bola dunia tersebut menjatuhkan sanksi ke PSSI karena intervensi pemerintah (Kemenpora). Hal yang dinilai tabu oleh FIFA.

Selama setahun ia terpilih sebagai nakhoda PSSI, kepemimpinan La Nyalla tak berhenti digoyang prahara. Ditekan Kemenpora ia sama sekali tak takut. Hingga saat ini klub-klub anggota belum ada yang berani menggoyang kepengurusannya. 

Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jatim menetapkannya sebagai tersangka kasus dugaan korupsi dana hibah Kaamar Dagang dan Industri (Kadin) Jatim. Suara-suara yang menginginkan digelarnya Kongres Luar Biasa PSSI untuk mencari pemimpin baru mulai bermunculan.

Gara-gara huru hara antara pemerintah dengan La Nyalla, FIFA sempat menjatuhkan vonis pembekuan keanggotaan selama setahun lebih. Otoritas tertinggi sepak bola dunia menilai pemerintah Indonesia terlalu ikut campur dalam urusan sepak bola.

La Nyalla Mattalitti, tetap keras hati menolak mundur sekalipun jadi tersangka.  Ia minta publik menghormati proses pengadilan hingga memiliki kekuatan hukum tetap. Ia secara kontroversial menuding Menpora, Imam Nahrawi, menjadi dalang penetapan status tersangka di kasus uang hibah Kadin Jatim.

La Nyalla akhirnya terpingirkan dari PSSI karena terkena penahanan oleh kepolisian. PSSI kemudian menggelar Kongres Luar Biasa dengan memunculkan Edy Rahmayadi sebagai nahkhoda baru.

Dalam persidangan pada 17 Desember 2016, La Nyalla diputus bebas. Walau divonis tak bersalah, kursi kekuasaannya di PSSI hilang.

3 dari 3 halaman

Nurdin Halid

Menggantikan Agum Gumelar, Nurdin Halid terpilih sebagai Ketua Umum PSSI pada Rapat Anggota PSSI di Hotel Indonesia tahun 2003. Ia dikenal sebagai sosok kontroversial karena beberapa kali memimpin organisasi dari balik terali besi penjara.

Pada 16 Juli 2004, pria asal Makassar tersebut ditahan sebagai tersangka dalam kasus penyelundupan gula impor ilegal. Ia kemudian juga ditahan atas dugaan korupsi dalam  distribusi minyak goreng.

Pada tanggal 16 Juni 2005, dia dinyatakan tidak bersalah atas tuduhan tersebut oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan dibebaskan. Hanya saja putusan itu kemudian dibatalkan Mahkamah Agung pada 13 September 2007. MA memvonis Nurdin dua tahun penjara.

Selanjutnya ia kemudian dituntut dalam kasus yang gula impor pada September 2005, namun dakwaan terhadapnya ditolak majelis hakim pada 15 Desember 2005 karena berita acara pemeriksaan (BAP) perkaranya cacat hukum.

Selain kasus ini, ia juga terlibat kasus pelanggaran kepabeanan impor beras dari Vietnam dan divonis penjara dua tahun 6 bulan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada 9 Agustus 2005. Tanggal 17 Agustus 2006 ia dibebaskan setelah mendapatkan remisi dari pemerintah bertepatan dengan HUT Kemerdekaan Indonesia.

Pada 13 Agustus 2007, Nurdin Halid kembali divonis dua tahun penjara akibat tindak pidana korupsi dalam pengadaan minyak goreng. Berdasarkan standar statuta FIFA, seorang pelaku kriminal tidak boleh menjabat sebagai ketua umum sebuah asosiasi sepak bola nasional.

Nurdin Halid (Liputan6.com/Johan Tallo)

Karena alasan tersebut, Nurdin didesak untuk mundur dari berbagai pihak. Jusuf Kalla (Wakil Presiden RI), Agum Gumelar (Ketua KONI), dan juga FIFA bersuara kritis ke NH.

FIFA bahkan mengancam untuk menjatuhkan sanksi kepada PSSI jika tidak diselenggarakan pemilihan ulang ketua umum. Namun, Nurdin tetap bersikeras untuk tidak mundur dari jabatannya sebagai Ketua Umum PSSI. Kekuasaannya tidak goyah sekalipun ia mengendalikan organisasi dari penjara.

Kontroversi muncul saat ia merubah statuta PSSI, berkaitan dengan status ketua umum. Statuta yang sebelum berbunyi “harus tidak pernah terlibat dalam kasus kriminal” (They…, must not have been previously found guilty of a criminal offense) diubah dengan menghapuskan kata “pernah” (have been previously).

 Arti harafiah dari pasal tersebut menjadi “harus tidak sedang dinyatakan bersalah atas suatu tindakan kriminal” (must not found guilty of a criminal offense). Para anggota PSSI menyetujui perubahan tersebut. Posisi Nurdin aman sebagai Ketua Umum PSSI.

Sepanjang masa kepemimpinanya sejumlah kasus mencuat. Mulai dari penghilangan status degradasi kompetisi kasta tertinggi, pelanggaran disiplin di pentas kompetisi, hingga kasus-kasus dugaan pengaturan skor.

Nurdin jadi public enemy pencinta sepak bola Indonesia, karena di saat bersamaan prestasi Timnas Indonesia di berbagai event internasional terpuruk. 

Desakan meminta Nurdin lengser dari PSSI seusai Piala AFF 2010. Pengusaha minyak, Arifin Panigoro, terlibat aktif menggoyang kepengurusan PSSI. Ia menggelontorkan dana besar untuk membiayai pelaksanaan kompetisi tandingan, Liga Primer Indonesia.

Walau begitu pria kelahiran 17 November 1958 tetap percaya diri memimpin PSSI. Ia pun bersama Nirwan Dermawan Bakrie kembali mencalonkan diri dalam bursa pemilihan Ketua Umum PSSI pada 2011. Ia menjegal duet George Toisutta-Arifin Panigoro untuk ikut bersaing. Suporter dari berbagai penjuru Tanah Air turun ke jalan mendemo PSSI.

Untuk mengamankan jabatannya ia menggelar kongres di Kepulauan Riau. Sayangnya kongres berakhir ricuh. FIFA kemudian mengambil keputusan tegas melarang Nurdin Halid, Nirwan Dermawan Bakrie, George Toisutta, Arifin Panigoro, ikut serta dalam pemilihan pemimpin di PSSI. Di sisi lain Menpora, Andi Mallarangeng, juga membekukan status kepengurusan PSSI.

Nurdin secara menyakitkan lengser dari PSSI digantikan oleh Djohar Arifin. Sang mantan manajer klub PSM Makassar dan Pelita Jaya tersebut mengaku trauma. Ia kini memilih tak mau lagi jadi pengurus bola untuk kemudian fokus di Partai Golkar.

Golkar DKI Sambut Baik Rencana Anies Kucurkan APBD Lewat Ormas

Jakarta – Fraksi Golkar DPRD DKI menyambut baik rencana Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengucurkan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) untuk dikelola mandiri (swakelola) oleh organisasi kemasyarakatan (ormas). Kebijakan itu dinilai bisa melibatkan masyarakat dalam pembangunan DKI Jakarta.

“Saya pikir, ini merupakan kebijakan dari pemerintah pusat diterjemahkan oleh Pak Anies, juga di dalam partisipasi masyarakat untuk ikut bisa membangun Jakarta,” kata Ketua Fraksi Golkar DPRD DKI Jakarta Judistira Hermawan, saat dihubungi, Jumat (15/2/2019) malam.

Judistira menyadari rencana itu menuai pro dan kontra di tengah masyarakat. Salah satu yang menjadi sorotan adalah terkait kemampuan setiap ormas dalam mengelola dana yang diberikan pemprov.

“Tinggal bagaimana sekarang satu aturan dibuat melalui peraturan gubernur atau apa, untuk kemudian orams-ormas yang dibeirkan tanggungjawab, diberikan pekerjaan, ormas-ormas yang memiliki integritas,” ujar dia.

Dia mengusulkan kepada pemprov untuk membuat peraturan terkait ormas yang diperbolehkan mengelola dana secara mandiri. Dia juga mendorong agar setiap pihak yang menyalahgunakan anggaran tersebut ditindak tegas.

“Saya pikir ini suatu yang baik, kita juga ketika turun ke masyarakat banyak dikeluhkan kurangnya lapangan pekerjaan dan sebagainya jadi kenapa tidak pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya swakelola itu diberikan kepada masyarakat, saya pikir suatu yang bagus,” ujar dia.

Sebelumnya, Anies memastikan kebijakan memberikan langsung anggaran kepada warga sesuai dengan aturan. Anies mengatakan kebijakan tersebut sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

“Yang ramai dibicarakan, tuh, itu Pemprov DKI mengikuti Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018,” kata Anies di Matraman, Jakarta Timur, Jumat (15/2/2019).

Menurut Anies, pemberian dana langsung kepada masyarakat merupakan salah satu cara dalam mengelola APBD. Dia menyebut ada empat tipe pengelolaan APBD. Dalam tipe ketiga dan keempat, dana bisa langsung diberikan ke masyarakat.

“Jadi swakelola, tipe 3, dan 4, terutama tipe 4, bisa diberikan kepada masyarakat. Masyarakat yang laksanakan, pelaporan pun profesional. Jadi bukan badan usaha. Jadi itu alhamdulillah PP (peraturan pemerintah)-nya keluar. Ketika kita susun di DKI ini, bahwa ke depannya kolaborasi pakai istilah kita masyarakat sebagai co-creator,” ucap Anies kepada wartawan di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Jumat (1/2).
(knv/aud)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Prabowo Salat Jumat di Semarang, TKN-BPN Saling Serang

Jakarta – Ibadah Salat Jumat capres Prabowo Subianto di Masjid Agung Semarang atau Masjid Kauman menjadi perbincangan dua kutub politik di Pilpres 2019. Tim Kampanye Nasional (TKN) dan Badan Pemenangan Nasional (BPN) saling melempar serangan mengenai topik tersebut.

Saling serang antar timses itu bermula dari isu penolakan dari Takmir Masjid terkait rencana Salat Jumat Prabowo di Masjid Agung Semarang. Alasannya salat Jumat Prabowo itu dinilai mempolitisir ibadah dan memakai masjid untuk kepentingan politik. Politisasi itu dapat dilihat dari upaya menyebar pamflet ke masyarakat agar ikut salat Jumat bersama Prabowo Subianto di masjid tersebut.

Namun hal itu dibantah oleh Ketua Takmir Masjid Agung Semarang, KH Hanief Ismail. Ia mengaku tidak melarang Prabowo, hanya keberatan karena adanya pamflet yang dipasang di sekitar Masjid Kauman.

“Kami hanya merasa keberatan adanya pamflet ajakan salat Jumat bersama Prabowo di Masjid Kauman. Artinya keberatan kami salat dijadikan ajang kampanye atau dipolitisasi,” ujar Hanief saat ditemui di kediamannya di Semarang, Kamis (14/2/2019).

BPN juga sudah menegaskan mereka tidak mencetak pamflet ajakan salat Jumat bareng Prabowo di Masjid Agung Kauman Semarang. BPN mencurigai adanya operasi politik.

“Atas nama BPN, kami jelaskan bahwa yang membuat pamflet ajakan salat Jumat di Masjid Kuman bukanlah pihak kami. Track record kami jelas, sama sekali tidak pernah mempolitisasi aktivitas ibadah seperti memaksakan Pak Prabowo jadi imam salat dan memundurkan posisi sajadah imam agar bisa disorot kamera,” kata anggota Direktorat Advokasi BPN, Habiburokhman, kepada wartawan, Jumat (15/2/2019).

“Sebaliknya, adanya pamflet tersebut membuat kami curiga ada operasi politik yang bertujuan menghalangi Pak Prabowo berinteraksi dengan masyarakat Semarang,” sebut Habiburokhman.

Hal yang sama juga diungkapkan oleh jubir BPN, Andre Rosiade. Dia menegaskan tidak ada kegiatan perpolitikan di kegiatan salat Jumat Prabowo.

“Saya nggak ingin berprasangka buruk. Ini soal miskomunikasi. Kami nggak ingin perkeruh suasana, karena besok insyaallah Pak Prabowo tetap akan di sana salat Jumat, lalu pihak takmir masjid juga sudah menjelaskan, mereka nggak larang Pak Prabowo, lalu sudah tegas akan menerima Pak Prabowo,” ujar jubir BPN, Andre Rosiade, saat dihubungi, Kamis (14/2/2019).

Andre bahkan menyinggung Presiden Joko Widodo. Menurutnya, Jokowi-lah yang sering memasukkan unsur politis di setiap salat Jumat. Dia juga mengatakan, setiap Jokowi salat, selalu ada saf yang sengaja dikosongkan untuk area fotografer memotret kegiatannya beribadah. Baginya, Prabowo bukan tipikal orang yang seperti itu.

“Sekali lagi, besok agenda Pak Prabowo itu agenda pribadi, hanya datang untuk salat Jumat tanpa memberikan kata sambutan, baik sebelum maupun sesudah salat Jumat. Kedua, Pak Prabowo juga nggak akan meminta tempat duduk khusus dan Pak Prabwoo juga nggak minta saf dimundurkan agar kamerawan bisa mengambil foto Pak Prabowo. Kan kalau Pak Jokowi safnya minta dimundurkan tuh, kami tidak melakukan hal itu. Jadi nggak ada prasangka itu dan kami berhusnuzan saja, karena insyaallah masalahnya sudah selesai,” ucapnya.

Tak berhenti di situ, Andre juga menduga takmir Masjid Agung Semarang KH Hanief Ismail sebagai anggota tim kampanye Jokowi-Ma’ruf Amin. Andre mengatakan dia mengetahui status Hanif itu dari media sosial.

“Dan yang juga ingin teman-teman menilai, ketua takmir masjid, kalau tidak salah, baca di media sosial, beliau anggota pemenangan Jokowi-Ma’ruf,” ucap Andre di Hotel Ibis Cikini, Jakarta Pusat, Jumat (15/2/2019).

Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf pun menepis pernyataan Andre. TKN menegaskan Jokowi tidak pernah mempolitisasi kegiatan ibadahnya.

“Pak Jokowi tidak pernah mempolitisasi salat atau rumah ibadah. Tidak seperti Prabowo, yang mempolitisasi salat Jumat hari ini, sehingga dilarang Bawaslu dan takmir masjid,” kata juru bicara TKN Ace Hasan Syadzily kepada wartawan, Jumat (15/2/2019).

Politikus Golkar ini menambahkan, saf salat yang dimundurkan justru untuk membuat salat jemaah tetap khusyuk. Menurutnya, hal itu tak melanggar tata tertib salat.

“Saf dimundurkan justru untuk membuat salat jamaah di saf tersebut tetap khusyuk, dan itu tidak melanggar tata tertib salat,” ujar Ace.

Selain itu, tanggapan juga muncul dari Sekjen PSI Raja Juli Antoni (Toni). Toni menghadiri Sidang Tanwir Muhammadiyah yang dibuka Presiden Joko Widodo dan sempat salat Jumat bersama. Dia bersyukur tak ada pamflet pengumuman Jokowi Salat Jumat di Bengkulu.

“Pagi ini saya menghadiri Sidang Tanwir Muhammadiyah yang dibuka secara resmi oleh Bapak Presiden RI, Joko Widodo. Setelah itu saya ikut rombongan Pak Jokowi salat Jumat di Masjid Raya Baitul ‘Izzah Provinsi Bengkulu,” ujar Toni dalam keterangannya kepada wartawan, Jumat (15/2/2019).
(knv/knv)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Kasus PLTU Riau-1, KPK Cegah CEO Blackgold Natural Resources

Liputan6.com, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencegah dua saksi berpergian ke luar negeri terkait proses penyidikan kasus dugaan suap PLTU Riau-1. Dua saksi itu yakni, CEO Blackgold Natural Resources, Rickard Philip Cecil dan Direktur PT China Huadian Enginering Indonesia, Wang Kun.

“Dalam penanganan perkara PLTU Riau-I, dua orang telah dicegah berpergian ke luar negeri,” kata Wakil Ketua KPK Laode M Syarif di Gedung KPK Kuningan Jakarta Selatan, Jumat (15/2/2019).

Syarif mengatakan pihaknya telah mengirimkan surat pencegahan ke Dirjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) sejak 27 Desember 2018. Keduanya dicegah selama enam bulan ke depan, hingga 27 Juni 2019.

“Pencegahan demi kepentingan penyidikan kasus suap PLTU Riau-1,” ucap dia.

Sebelumnya, KPK menetapkan pemilik PT Borneo Lumbung Energi dan Metal (BLEM), Samin Tan sebagai tersangka baru kasus dugaan suap proyek PLTU Riau-1.

Samin Tan diduga memberi suap kepada Wakil Ketua Komisi VII DPR Eni Maulani Saragih terkait kontrak perjanjian karya usaha pertambangan batubara (PKP2B) PT Asmin Koalindo Tuhup (AKT) di Kementerian ESDM.

“Tersangka SMT (Samin Tan) diduga telah memberi hadiah atau janji terkait PKP2B sejumlah Rp5 miliar,” ujar Syarif.


2 dari 2 halaman

Lobi Eni Saragih

Menurut dia, pemberian itu berawal pada Oktober 2017, saat Kementerian ESDM melakukan terminasi atas PKP2B PT AKT. Diduga, PT BLEM milik Samin Tan telah mengakuisisi PT ATK.

Samin Tan diduga meminta bantuan sejumlah pihak, termasuk Eni Maulani Saragih untuk menyelesaikan permasalahan pemutusan PKP2B Generasi 3 di Kalimantan Tengah antara PT AKT dengan Kementerian ESDM. Permintaan Samin Tan ini disanggupi Eni.

“Eni sebagai anggota DPR di Komisi Energi menyanggupi permintaan bantuan SMT dan berupaya mempengaruhi pihak Kementerian ESDM, termasuk menggunakan forum RDP dengan Kementerian ESDM. Di mana, posisi Eni adalah sebagai anggota Panja Minerba di Komisi VII DPR,” jelas Syarif.

Dia mengatakan dalam proses penyelesaian itu, Politisi Golkar itu diduga meminta sejumlah uang kepada Samin Tan. Uang itu diduga untuk keperluan Pilkada suaminya, Muhammad Al Khadziq di Kabupaten Temanggung.

Pemberian itu terjadi dalam dua tahap melalui staf Samin Tan dan tanaga ahli Eni Maulani Saragih. Pertama, pada 1 Juni 2018 sebanyak Rp4 miliar dan pemberian kedua terjadi pada 22 Juni 2018 sebanyak Rp1 miliar.


Saksikan video pilihan berikut ini:

TKN Tepis BPN Prabowo: Jokowi Tak Pernah Politisasi Salat

Jakarta – Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno menyinggung capres Joko Widodo (Jokowi) kerap memasukkan unsur politis di setiap salat Jumat. Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf menepisnya.

“Pak Jokowi tidak pernah mempolitisasi salat atau rumah ibadah. Tidak seperti Prabowo yang mempolitisasi salat Jumat hari ini sehingga dilarang Bawaslu dan takmir masjid,” kata juru bicara TKN Ace Hasan Syadzily kepada wartawan, Jumat (15/2/2019).

TKN menjawab terkait beberapa momen Jokowi saat salat yang dipotret. TKN menegaskan tidak ada mobilisasi juru foto untuk mengabadikan momen Jokowi salat.
Politikus Golkar ini menambahkan, saf salat yang dimundurkan justru untuk membuat salat jemaah tetap khusyuk. Menurutnya, hal itu tak melanggar tata tertib salat.

Jubir TKN Jokowi-Ma'ruf, Ace Hasan Syadzily.Jubir TKN Jokowi-Ma’ruf, Ace Hasan Syadzily. (Foto: dok. pribadi)

“Saf dimundurkan justru untuk membuat salat jamaah di saf tersebut tetap khusyuk, dan itu tidak melanggar tata tertib salat,” ujar Ace.

Sebelumnya, BPN Prabowo-Sandi menegaskan tidak akan ada kegiatan perpolitikan di kegiatan salat Jumat hari ini. Menurut BPN, justru Jokowi-lah yang sering memasukkan unsur politis di setiap salat Jumat.

“Sekali lagi, besok agenda Pak Prabowo itu agenda pribadi, hanya datang untuk salat Jumat tanpa memberikan kata sambutan, baik sebelum maupun sesudah salat Jumat. Kedua, Pak Prabowo juga nggak akan meminta tempat duduk khusus dan Pak Prabwoo juga nggak minta saf dimundurkan agar kamerawan bisa mengambil foto Pak Prabowo. Kan kalau Pak Jokowi safnya minta dimundurkan tuh, kami tidak melakukan hal itu. Jadi nggak ada prasangka itu dan kami berhusnuzan saja, karena Insyaallah masalahnya sudah selesai,” ujar jubir BPN Prabowo-Sandi, Andre Rosiade, saat dihubungi, Kamis (14/2).

Ikuti perkembangan Pemilu 2019 hanya di sini.
(azr/dkp)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Airlangga Soal Salat Jumat Bereng Prabowo: Semua Boleh Sembahyang di Masjid

Jakarta – Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto menanggapi santai soal rencana capres Prabowo Subianto melaksanakan salat Jumat di Masjid Agung Semarang (MAS). Menurutnya semua umat muslim boleh beribadah di masjid.

“Ya, tentunya kalau namanya di masjid semua orang boleh sembahyang di masjid,” kata Airlangga kepada wartawan di DPP Partai Golkar, Jalan Anggrek Neli, Palmerah Jakarta Barat, Kamis (14/2/2019).

Namun, Airlangga pun menilai pasti ada suatu tindakan hingga memunculkan reaksi. Dia mengingatkan agar ibadah tidak dicampuradukan dengan politik.

“Ya tentunya, larangan atau reaksi itu pasti ada. Aksi-reaksi. Tapi tentu kita kembalikan, kegiatan-kegiatan ibadah itu, termasuk adzan itu, ya sesuai dengan tuntunan Al-Qur’an dan Hadist,” ujar Airlangga.

Sebelumnya beredar kabar bahwa Ketua Takmir Masjid KH Hanief Ismail keberatan adanya rencana Prabowo Subianto akan melaksanakan salat Jumat di Masjid Agung Semarang, Jum’at (15/2) besok. Alasannya salat Jumat bersama Prabowo itu dinilai mempolitisir ibadah dan memakai masjid untuk kepentingan politik.

Politisasi itu dapat dilihat dari upaya mengerahkan massa dan menyebar pamflet ke masyarakat agar ikut salat Jumat bersama Prabowo Subianto di masjid tersebut.

Namun informasi mengenai larangan itu dibantah oleh KH Hanief. Dia menegaskan bahwa pihaknya memang keberatan dengan penyebaran pamflet untuk ajakan salat Jumat bersama capres tersebut.

“Kami hanya merasa keberatan adanya pamflet ajakan salat Jumat bersama Prabowo di Masjid Kauman. Artinya keberatan kami salat dijadikan ajang kampanye atau dipolitisasi,” tegas KH Hanief.

Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga Uno pun telah membantah mencetak pamflet ajakan tersebut. BPN menegaskan pihaknya tak pernah membuat pamflet yang mengajak untuk salat bareng bersama Prabowo tersebut.
(aik/idn)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Muchdi PR Merapat, TKN Jokowi Tak Khawatir Dianggap Tukang Bajak

Jakarta – Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf Amin tidak khawatir disebut tukang bajak karena mendapat dukungan dari Wakil Ketua Umum Partai Berkarya Muchdi PR. TKN menganggap Muchdi PR pasti memiliki alasan sampai harus menyeberang dari kubu Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

“Tidak ada (takut disebut tukang bajak). Karena ini kesadaran beliau untuk masuk sendiri. Beliau seorang purnawirawan jenderal, saya pikir paham betul masalah itu,” ucap Wakil Ketua TKN Lodewijk Freidrich Paulus, kepada wartawan di Kantor DPP Partai Golkar, Jalan Anggrek Neli, Palmerah Jakarta Barat, Kamis (14/2/2019).

Muchdi PR telah menyampaikan alasan dia mendukung Jokowi karena terkesan oleh pembangunan selama pemerintahan Jokowi. Ia pun menyebut telah mendapat izin dari Ketua Umum Partai Berkarya Hutomo Mandala Putra atau Tommy Soeharto.

“Kita sama-sama sudah mendengar tentang masalah itu, jadi itulah yang kita pegang mengapa beliau bergabung dengan kita,” kata Lodewijk.

Bagi Lodewijk saat ini bukan soal bajak membajak, tapi tentang memengaruhi konstituen. Muchdi telah terpengaruh oleh kampanye yang dijalankan TKN.

“Kalau istilahnya membajak, itu kan proses bagaimana sekarang ini kampanye, proses merebut hati dan pikiran konstituen. Nah, salah satu konstituen kita adalah Pak Muchdi PR. Pak Muchdi PR paham betul dengan masalah ini sehingga beliau mau bergabung dengan kami,” ucap Lodewijk.

Meski sama-sama sebagai purnawirawan TNI Aangkatan Darat (AD), Lodewijk tidak berkomunikasi secara langsung dengan Muchdi saat masa kampanye. Mungkin, komunikasi terjalin antar Muchdi dengan Luhut Panjaitan karena sesama angkatan Akmil 1970.

“Ada komunitas angkatan 70 di bawah pimpinan Pak Luhut dengan Pak Subagyo, komunikasi ini pasti terjalin,” ucap Lodewijk.

TKN yakin bergabungnya Muchdi bisa menambah kekuatan pasangan Jokowi-Ma’ruf. Muchdi memiliki posisi penting di Partai Berkarya dan pernah punya jabatan strategis di militer.

“Dan alhamdulillah Pak Muchdi PR yang adalah senior Pak Prabowo dan juga mantan Danjen Kopasus itu mau bergabung. Karena terus terang kan beliau ada di Wakil Ketua Partai Berkarya. Jadi ini, saya pikir memperkuat barisan dari pasangan 01 menurut saya,” ucap Lodewijk.
(aik/idn)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>