Lagi Panas, Pembahasan Freeport di DPR Malah ‘Digantung’

Jakarta – Rapat dengar pendapat (RDP) soal divestasi PT Freeport Indonesia (PTFI) di Komisi VII DPR memanas. Pembahasan cukup panjang mengenai alasan pemerintah memilih untuk mengakuisisi saham PTFI tidak menunggu kontrak karya (KK) habis di tahun 2021.

Topik tersebut mulanya dilontarkan oleh Anggota Komisi VII Fraksi Gerindra Ramson Siagian saat mendapat kesempatan melakukan pendalaman.

“Ini memang menjadi pertanyaan publik, bisa menjelaskan kenapa dipaksakan tidak menunggu 2021,” kata Ramson di Komisi VII Jakarta, Selasa (15/1/2019).

Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara (Minerba) Bambang Gatot Ariyono pun menjawab. Dia menerangkan, berdasarkan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 dijelaskan, KK yang telah ada sebelum berlakunya UU ini tetap berlaku sampai jangka waktu berakhirnya kontrak.

Sementara, dalam Pasal 31 KK Tahun 1991, memiliki jangka waktu 30 tahun dan perusahaan akan diberikan untuk memohon 2 kali perpanjangan masing-masing 10 tahun berturut-turut dengan syarat disetujui pemerintah. Pemerintah tidak akan menahan atau menunda persetujuan yang tidak wajar.

“Kontrak 1991 memiliki jangka waktu 30 tahun dan perusahaan akan diberikan hak memohon 2 kali perpanjangan masing-masing 10 tahun berturut-turut dengan syarat disetujui pemerintah, pemerintah tidak akan menahan atau menunda secara tidak wajar,” terangnya.

Wakil Ketua Komisi VII Muhammad Nasir kemudian memotong penjelasan Bambang Gatot.

“Pemerintah kan juga bisa menolak? Kenapa tidak menolak?” tanya Nasir.

Bambang Gatot kemudian menerangkan, pemerintah memang bisa menolak. Namun, itu berpotensi menimbulkan perselisihan yang bisa dibawa ke arbitrase.

Penjelasan Bambang Gatot kembali dikritik oleh Nasir. Nasir kemudian mempertanyakan keberpihakan Bambang Gatot.

“Bapak di pihak pemerintah atau swasta? Kan saya bilang bahwa akhir 2021 kalau menolak perpanjangan kan selesai. Kepentingan apa yang didorong ini untuk proses sekarang ini. Padahal dia 2021, seharusnya memasukkan Inalum untuk pengambilalihan Freeport tersebut seperti yang dilakukan Blok Rokan,” kata Nasir dengan nada tinggi.

“Kenapa tidak dilakukan di Freeport apa masalahnya, kepentingan apa untuk mengambil langkah, harus bisa diambilalih Indonesia dan menjadi saham 100% milik Republik Indonesia, Apakah kepentingan bisnis saja, ini segelintir yang mementingkan kepentingannya,” paparnya.

Bambang kembali menjelaskan, dalam arbitrase pemerintah bisa menang, bisa kalah. Tapi, operasional tambang tidak bisa berhenti karena arbitrase. Sebab, berhentinya produksi akan menimbulkan risiko yang lebih besar.

“Kami sampaikan contoh kita ada arbitrase IMFA itu adalah permasalahan IUP yang diterbitkan Bupati Barito Timur, di arbitrase oleh investor Singapura berbadan hukum India, 2 tahun belum putus, kita dituntut US$ 570 juta. Sampai sekarang belum putus,” ungkap Bambang.

“Kalau terlalu lama dampak teknis akan terjadi, kerusakan terowongan infrastruktur, rembesan air tanah dan lumpur, potensi kehilangan 30% cadangan Grasberg, ini teknis pertambangan tidak bisa dihentikan,” sambungnya.

Pembicaraan mengenai hal tersebut berhenti karena memasuki waktu maghrib, sehingga rapat diskors. Setelah skors dibuka, Nasir yang merupakan pemimpin rapat meminta peserta untuk menunda pembahasan hingga pekan depan.

“Baik, karena permohonan mitra melakukan persiapan bahan seminggu kita setujui. Maka persetujuan teman-teman rapat saya tunda seminggu,” tutup Nasir.

(fdl/fdl)

Panas Jelang Debat: TKN Sorot Penculikan-PT DGI, BPN Tanya Kasus Novel

Jakarta – Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma’ruf Amin mengatakan pihaknya akan menyoroti isu penculikan aktivis dan kasus korupsi PT Duta Graha Indah (DGI) untuk diangkat di debat capres pertama. Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno menegaskan mereka siap mendebat TKN dan telah mempersiapkan pertanyaan seputar kasus teror yang menimpa penyidik senior KPK Novel Baswedan.

“Mengenai pertanyaan yang akan dilakukan pihak TKN kepada Pak Prabowo dan Bang Sandi, bagi kami tidak masalah ya. Kasus penculikan itu adalah kaset rusak yang diulang-ulang atau nasi basi ya karena memang sekali 5 tahun akan dipertanyakan. Untuk itu kita siap menghadapi,” ujar juru bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN), Andre Rosiade dalam keterangannya, Selasa (15/1/2019).

Andre menegaskan Prabowo-Sandi juga siap menjawab perihal kasus DGI. Sandiaga Uno diketahui pernah menjadi komisaris PT DGI, yang telah divonis Pengadilan Tipikor Jakarta sebagai korporasi pelaku korupsi. Sandiaga bahkan pernah hadir sebagai saksi di persidangan kasus PT DGI pada 7 September 2017. Sandiaga mundur dari posisi komisaris PT DGI pada tahun 2015.


Sandiaga, tegas Andre, tak terlibat dalam kasus tersebut. Dia menyinggung soal jajaran timses Anies Baswedan-Sandiaga Uno di Pilgub DKI Jakarta 2017.

“Bicara kasus DGI juga tidak masalah. Tidak mungkin Mas Bambang Widjojanto dan Pak Adnan Pandu mau jadi timses Anies-Sandi kalau Bang Sandi terlibat kasus DGI, bahwa Bang Sandi tidak terlibat dalam kasus korupsi DGI. Untuk itu kami sangat optimis dua kasus ini tidak akan menyulitkan Pak Prabowo dan Bang Sandi menjawab pertanyaan kubu Jokowi,” tegas Andre.

Politikus Partai Gerindra tersebut lalu berbicara soal kasus yang menimpa Novel Baswedan. Menurut Andre, jika Prabowo-Sandi memimpin negeri, pengungkapan teror terhadap Novel akan selesai dalam waktu 100 hari.

“Dari pihak kami ada beberapa hal yang ingin ditanyakan. Secara pertanyaannya belum bisa kami ungkapkan tapi salah satu yang akan ditanyakan tentu perkembangan kasus Novel ya. Banyak masyarakat yang menyampaikan ke Pak Prabowo dan Bang Sandi, tolong tanyakan kasus Novel kenapa kasus Novel tak selesai-selesai sedangkan Pak Prabowo dan Bang Sandi bisa menyelesaikan kasus Novel insyaallah paling lama 100 hari pemerintahan beliau. Soal political will, ada kemauan dari penguasa atau tidak,” ucap Andre.

Sebelumnya diberitakan, Koordinator Debat TKN Jokowi-Ma’ruf Amin, Abdul Kadir Karding, mengatakan TKN akan menyoroti isu penculikan aktivis dan kasus korupsi PT Duta Graha Indah (DGI) untuk debat capres pertama.

“Pertama, kasus pelanggaran HAM dan penghilangan orang yang diduga dilakukan oleh Pak Prabowo. Ini saya kira menjadi hal penting yang perlu kami garis bawahi, agar masyarakat tidak lupa dan mengetahui jejak rekam seseorang. Bahwa yang memimpin Indonesia ini harus lah orang-orang baik,” kata Karding.

“Salah satu yang menjadi pertanyaan publik adalah kasus DGI, di mana semua juga tahu bahwa salah satu komisarisnya adalah pasangan paslon 02. Jadi ini tentu menjadi ruang dan hal yang strategis untuk kami minta penjelasannya kepada Pak Sandiaga Uno dan Pak Prabowo,” ujar Karding.
(gbr/tor)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

PDIP Kritik Konten Pidato Indonesia Menang, Tapi Puji Vokal Prabowo

Jakarta – Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengkritik pidato ‘Indonesia Menang‘ capres Prabowo Subianto. Hasto menilai pidato Prabowo bernada pesimistis dan mencerminkan kegagalan diri eks Danjen Kopassus itu sendiri.

“PDI Perjuangan sudah menduga isinya akan seperti itu. Sebab, di mata Pak Prabowo semua adalah kegagalan sesuai pengalamannya sendiri,” kata Hasto dalam keterangan tertulis, Selasa (15/1/2019).

Menurut Hasto, pidato Prabowo itu terkesan menihilkan prestasi Indonesia. Ia pun menyebut pidato penuh ilusi itu disampaikan dengan teleprompter.
“Menihilkan prestasi Pak Jokowi dan Pak JK (Jusuf Kalla) hanya akan mengurangi elektoral Pak Prabowo-Sandi. Tidak hanya di Jawa dan Sulawesi. Masyarakat Sumatera, Kalimantan, NTT, Papua, dan Indonesia Timur lainnya yang telah merasakan sentuhan kebijakan Pak Jokowi-JK kami pastikan kurang respek dengan pidato retorik-telepromter tersebut,” sebut Hasto.

Dia mengatakan kini skor Jokowi-Prabowo di Pilpres 2019 sudah 3-0. Hasto menyebut pidato Prabowo hanya retorika belaka.

“Dengan demikian, jika pidato visi misi Prabowo-Sandi tersebut dilihat dalam perspektif kemanusiaan, kerakyatan, dan komitmen terhadap apa yang telah dilakukan oleh Pak Prabowo dan Partai Gerindra, maka skornya 3-0 untuk kemenangan Pak Jokowi,” ujarnya.

Hasto pun menambahkan, Indonesia dibangun berlandaskan niat baik dan pemikiran positif. Menurut dia, strategi yang digunakan Prabowo dalam berpidato malah menjadi serangan balik bagi dirinya.

Namun, ada satu hal yang Hasto apresiasi dari pidato ‘Indonesia Menang’ Prabowo. Apa itu?

“Strategi model menyerang justru menjadi arus balik, yang justru malah mengingatkan masa lalu Pak Prabowo. Hal yang kami apresiasi dari pidato tersebut adalah vokal dan intonasi Pak Prabowo jauh lebih baik,” tutur Hasto.

Pasangan capres-cawapres Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno menyampaikan pidato kebangsaan di Plenary Hall JCC Senayan, Jakarta Pusat, Senin (14/1). Dalam pidato tersebut, keduanya memaparkan visi-misi koalisinya dan mengkritik beberapa kebijakan pemerintah dari ekonomi hingga sikap aparat negara.
(tsa/tor)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Melihat Lagi Saat Prabowo Hormati Prestasi Megawati dan Jokowi

detikFlash

Prabowo Subianto menyampaikan pidato kebangsaan bertajuk Indonesia Menang. Dalam pidato tersebut Prabowo menyampaikan lima fokus visi-misi capres-cawapres nomor urut 02.

Prabowo juga menyampaikan perlunya mengapresiasi kerja pemimpin pendahulu. Termasuk mengamankan dan melanjutkan kerja Presiden Jokowi.

Embed Video

Isfari Hikmat/Gerindra TV – 20DETIK
Senin, 14 Jan 2019 22:11 WIB

Titiek Soeharto: Prabowo Pidato ‘Indonesia Menang’ Paling The Best

Jakarta – Waketum Partai Berkarya Siti Hediati Hariyadi atau Titiek Soeharto bicara soal pidato ‘Indonesia MenangPrabowo Subianto-Sandiaga Uno. Titiek menilai pidato Prabowo terbaik.

“(Pidato harusnya) Bukan kita yang nilai dong, masyarakat. Kalau buat saya pasti udah paling the best,” kata Titiek di Plenary Hall JCC Senayan, Jakarta, Senin (14/1/2019).

Sebagai bagian dari partai Koalisi Indonesia Adil Makmur, Berkarya dalam hal ini mendukung visi-misi Prabowo-Sandiaga yang disampaikan dalam pidato ‘Indonesia Menang’. Titiek mengatakan seluruh visi-misi harus direalisasikan dan dia yakin menang.

“Kita mendukung. Sudah jelas ini buat kebaikan Indonesia dan visi misinya jelas harus direalisasikan. Harus menanglah kita,” ujar Titiek.

Prabowo dalam pidatonya berjanji tak akan melupakan hasil pembangunan pemerintah sebelumnya seandainya terpilih menjadi presiden pada Pilpres 2019. Menurut capres nomor urut 02 itu, hasil pembangunan tiap pemerintahan harus dihormati.

“Kita akan menghormati prestasi pendahulu-pendahulu kita. Kita akan lanjutkan apa yang mereka sudah bangun karena hari ini adalah akibat hari kemarin dan hari esok adalah akibat hari ini,” ujar Prabowo dalam pidato kebangsaan ‘Indonesia Menang’.

Dia menegaskan setiap presiden pasti punya hasil pembangunan. Ketum Gerindra itu akan menghormati hasil-hasil pembangunan mulai Presiden Sukarno hingga Presiden Joko Widodo.

“Jadi Saudara-saudara, saya akan mengamankan dan melanjutkan hasil-hasil Bung Karno. Hasil-hasil Presiden Soeharto. Prestasi dan hasil-hasil Abdurrahman Wahid. Hasil-hasil Presiden Ibu Megawati. Hasil-hasil Presiden Habibie, kelupaan tadi sedikit,” ucap Prabowo.
(idn/zak)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Prabowo Siapkan Kejutan, SBY-AHY akan Hadir di Pidato Kebangsaan ‘Indonesia Menang’

JakartaPrabowo Subianto akan memberi pidato kebangsaan ‘Indonesia Menang’ malam nanti. Prabowo disebut akan memberi kejutan dalam pidato.

“Pak Prabowo akan menyampaikan materi dan kejutan. Apa yang akan lakukan Pak Prabowo-Sandi setelah nanti tanggal 20 Oktober dilantik jadi presiden dan wapres. Amin. InsyaAllah pasti dilantik,” ujar Kepala Media Center Prabowo-Sandi, Ariseno Ridhwan, dalam Pojok Jubir ‘Silaturahmi Akbar Menuju Indonesia Menang’, di Plenary Hall, Jakarta Convention Center, Senayan, Jakarta, Senin (14/1/2019).

Ariseno mengatakan acara ini digelar lantaran KPU tidak memfasilitasi penyampaian visi misi capres-cawapres. Dia menyebut masyarakat butuh tahu apa visi misi calon pemimpin mereka.
“Karena bagi kami, tim Prabowo-Sandi, yang berhak menyampaikan visi-misi adalah paslon itu sendiri. Karena kedua paslonlah yang akan dipilih oleh rakyat. Sementara, timses sebelah, paslon 01 inginnya timses (yang menyampaikan visi-misi). Setelah itu KPU mempersilakan timses menyelenggarakan sendiri,” ujar Ariseno.
Rencananya, acara pidato kebangsaan akan dimulai pada pukul 19.20 WIB. Pimpinan parpol koalisi, PAN, PKS, Demokrat, dan Gerindra, tokoh nasional, hingga dubes negara sahabat juga akan hadir dalam acara ini.

“Tokoh besar, seperti Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Ketua MPR Zulkifli Hasan, Pak Amien Rais, dan beberapa dubes dari negara sahabat akan hadir, yang sudah konfirmasi 11-12 dubes. Dubes Belanda, Konjen AS, dan beberapa,” kata Direktur Materi dan Debat BPN Sudirman Said.

“Seluruh pimpinan parpol, pengamat politik, pengamat ekonomi, yang bisa memberikan ulasan nantinya,” imbuhnya.

Bukan hanya itu, acara ini juga dihadiri oleh relawan, simpatisan dan kader-kader parpol koalisi. Diperkirakan ada sekitar 4.000 orang yang akan hadir.

“Kalau nggak muat nanti nonton bareng di luar,” sebut Sudirman.

SBY dan AHY Akan Hadiri Pidato ‘Indonesia Menang’ Prabowo

Jajaran pengurus Partai Demokrat, termasuk sang Ketum Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) akan menghadiri pidato kebangsaan Prabowo. Komandan Kogasma Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono juga akan hadir.

“Malam ini Ketum Partai Demokrat SBY dan jajaran lengkapnya termasuk Dankogasma AHY akan menghadiri pidato kebangsaan capres Prabowo di JCC,” kata Wasekjen Partai Demokrat Andi Arief dalam keterangannya, Senin (14/1).

Dari agenda resmi Prabowo-Sandi Media Center, Prabowo dijadwalkan menyampaikan pidato kebangsaan ‘Indonesia Menang’ di Plenary Hall, Jakarta Convention Center, Senayan, Jakarta, Senin (14/1/2019). Pidato tersebut diagendakan berlangsung mulai dari pukul 19.00 WIB.

‘Indonesia Menang’ merupakan tagline visi misi Prabowo-Sandiaga yang baru, yang dinyatakan untuk rakyat. Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno mengatakan akan memakai konsep town hall meeting saat jagoannya memaparkan visi misi.

Kembali ke Andi Arief, dia menyebut hanya satu tujuan SBY menonton dan mendengarkan langsung pidato kebangsaan Prabowo. SBY disebut Andi ingin tahu visi dan misi yang diusung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

“Ingin mendengarkan langsung visi dan misi capres yang diusung bersama Demokrat, Gerindra, PKS dan PAN,” tutur Andi.
(mae/gbr)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Kabar Gatot Nurmantyo Kini, Fotonya Terpampang di Posko BPN Prabowo-Sandi

Liputan6.com, Jakarta Setelah fotonya terpampang pada baliho di Posko Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi di Solo, hari Minggu lalu (13/1/2019), mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo lewat akun Instagram pribadinya melayangkan protes terhadap baliho tersebut. Ia mengaku tidak pernah menerima permintaan apalagi untuk memberi persetujuan terkait fotonya tersebut.

Adapun dalam baliho yang menampilkan foto Gatot itu terdapat tulisan selamat dan sukses atas peresmian kantor pusat BPN Prabowo-Sandiaga. Menanggapi baliho tersebut, Gatot memang tidak pernah secara terbuka menyatakan dukungannya terhadap salah satu pasangan calon. Hal itu berdasarkan pernyataannya pertengahan tahun lalu bahwa ia akan menentukan sikap politiknya di dalam bilik suara.

Sementara itu, melalui Kepala Divisi Advokasi Hukum Partai Demokrat, Ferdinand Hutahaean menyampaikan permintaan maaf kepada Gatot Nurmantyo atas insiden tersebut. Ferdinand membenarkan bahwa foto Gatot Nurmantyo yang terpampang adalah ulah salah seorang relawan kubu Prabowo-Sandi, tanpa mendapatkan izin dari Gatot Nurmantyo sendiri.

Meskipun demikian, hal itu dilakukan atas rasa kagum relawan terhadap sosok Gatot Nurmantyo yang lekat dengan jiwa besarnya dalam melawan ketidakadilan dan membela negara.

Lalu, seperti apa sosok Gatot Nurmantyo setelah purna dari jabatannya sebagai Panglima TNI? Selengkapnya akan diulas Liputan6.com, Senin (14/1/2019).

2 dari 4 halaman

Aktif menyuarakan pendapat melalui akun Instagram pribadinya

View this post on Instagram

Untuk seluruh pahlawan yang telah gugur demi bangsa ini, yang pernah tegak berdiri, sepenuh hati merebut dan menjaga kemerdekaan negeri. Terima kasih banyak atas perjuanganmu untuk kami, untuk bangsa ini. Kami tak akan pernah lupa kepadamu wahai pahlawan, kusuma negara yang berjuang dan gugur demi bangsa. Engkau bukanlah cuma tulang-tulang yang berserakan. Kami akan selalu mengenangmu, memberi arti atas pengorbananmu. Kami masih mendengar deru-mu, terbayang derap tegap langkahmu. Kini kami yang akan meneruskan perjuangan itu. Mewujudkan harapan dan cita-citamu. Menjaga kekayaan bangsa ini, melindungi keutuhan persatuan dan kesatuan negeri. Membentengi ibu pertiwi dengan merengkuh pluralisme, mengikis radikalisme, melawan korupsi, memberantas narkoba, memerangi kemiskinan, menghapus kebodohan, mewujudkan masyarakat berderajat kesehatan yg tinggi, mempertajam ilmu pengetahuan, dan mempertebal kearifan. Menyebarkan informasi yang benar, bukan hoax. Menyebarkan kebaikan, bukan kebencian. Saling mengingatkan, bukan saling menjatuhkan. Serta mengukuhkan jati diri menuju kejayaan negeri yang telah engkau tinggalkan pada kami. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa mengokohkan hati ini, hati kita semua. Satukan hati untuk Indonesia. Selamat Hari Pahlawan, 10 November 2018. Gatot Nurmantyo #haripahlawan #gatotnurmantyo #satukanhatiuntukindonesia #jagaindonesia #selamatharipahlawan

A post shared by Gatot Nurmantyo (@nurmantyo_gatot) on Nov 9, 2018 at 6:06pm PST

Pria kelahiran 13 Maret 1960 ini menjabat sebagai Jenderal TNI sejak 8 Juli 2015 hingga resmi melepas jabatannya pada akhir bulan Maret tahun 2018 silam. Setelah purna, Gatot Nurmantyo aktif dalam kegiatan kesehariannya yang terlihat dalam akun Instagram pribadinya yang terverifikasi, yaitu @nurmantyo_gatot.

Gatot Nurmantyo kerap menyuarakan pendapatnya terkait kejadian-kejadian yang terjadi di tanah air. Dalam unggahannya November 2018 lalu, Ia ikut serta dalam perayaan hari Pahlawan yang diperingati setiap 10 November itu. Dalam unggahannya, Gatot menulis “Menyebarkan informasi yang benar, bukan hoax. Menyebarkan kebaikan, bukan kebencian. Saling mengingatkan, bukan saling menjatuhkan. Serta mengukuhkan jati diri menuju kejayaan negeri yang telah engkau tinggalkan pada kami.”

Meskipun sudah purna dari pengabdiannya sebagai Jenderal TNI, namun Gatot tetap memperlihatkan kepeduliannya terhadap negaranya dengan selalu up to date mengenai isu-isu sosial tanah air.

Selain itu, Gatot Nurmantyo juga mengikuti informasi terbaru seputar TNI AD, dimana dalam unggahannya Ia memberikan ucapan selamat serta harapan terhadap Kepala Staf TNI Angkatan Darat, Jenderal Andika Perkasa yang baru saja dilantik November lalu.Tak hanya itu, Gatot juga mengucapkan selamat atas pelantikan Komandan Korps Marinir (Dankormar), Mayjen Suhartono yang resmi menjabat pada 27 Desember 2018.

Pada unggahannya tanggal 22 Desember, Gatot Nurmantyo berziarah ke makam orangtua serta mertuanya dalam rangka agenda mendatangnya yaitu ibadah umroh yang dilakukannya pada 24 Desember lalu.

3 dari 4 halaman

Sosoknya sempat dikabarkan akan maju ke Pilpres 2019

Dilansir Liputan6.com dari merdeka.com, tahun lalu beredar kabar bahwa Gatot Nurmantyo siap mengajukan diri untuk maju dalam Pilpres 2019. Namun, kabar tersebut terjawab pada momen pendaftaran capres-cawapres oleh KPU yang menunjukan absennya nama mantan Panglima TNI Jenderal tersebut.Banyak sekali relawan dan simpatisan yang muncul untuk mendeklarasikan dukungannya terhadap Gatot. Mulai dari Generasi Muda Milenial Gatot Nurmantyo untuk Rakyat (GMM GNR), Pro Gatot Nurmantyo atau Progo hingga relawan Selendang Putih.

Ditambah, PAN dan PKS sempat berminat memberikan tiket maju Pilpres kepada Gatot. Bahkan PAN sempat membuka opsi kombinasi Zulkifli Hasan dan Gatot sebagai pasangan capres-cawapres. Selain itu, Gatot secara terbuka menyatakan kesiapannya menjadi calon presiden serta akan selalu bersiap untuk mengabdikan kembali jiwa raganya untuk bangsa.

Setelah resmi melepas jabatannya pada akhir bulan Maret tahun lalu, Gatot yang mengabdi selama 36 tahun sebagai prajurit TNI mengatakan bahwa Ia siap menjadi presiden jika rakyat memang menghendaki. Gatot menambahkan bahwa Ia memiliki hak yang sama, yaitu hak dipilih dan hak memilih.

4 dari 4 halaman

Hadir di acara tablig akbar Majelis Rasulullah

Pada penghujung tahun 2018 lalu, Gatot Nurmantyo terlihat hadir dalam acara tablig akbar Majelis Rasulullah yang juga dihadiri Sandiaga Uno, salah satu wakil pasangan calon Presiden RI 2019. Terkait kehadirannya tersebut, Fadli Zon selaku Wakil Ketua Umum Partai Gerindra berujar bahwa ia optimis Gatot mendukung pasangan calon nomor 2 tersebut di Pilpres tahun 2019.

Namun, Fadli menambahkan jika dia masih belum bisa memastikan ke mana pilihan politik Gatot Nurmantyo akan berlabuh. “Tapi nanti kan tergantung kepada beliau untuk menentukan sikapnya. Ya pokoknya pada waktunya nanti,” ungkapnya saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (28/12/2018).

Kehadirannya pada acara tablig akbar yang digelar Oktober 2018 silam diakui Gatot tidak ada hubungannya dengan agenda pilpres 2019. Ia juga mengaku tak membicarakan soal Pilpres 2019 dengan pasangan calon nomor 2 tersebut. Namun demikian, ia mengatakan tetap menjalin komunikasi baik dengan kubu Jokowi-Ma’ruf maupun Prabowo-Sandi.

Reporter: Yunisda Dwi Saputri

Tim Gabungan Novel Dinilai Politis, Kompolnas: Asumsi Subjektif

Jakarta – Sejumlah pihak termasuk tim advokasi Novel Baswedan dan Partai Gerindra menuding pembentukan tim gabungan penyidik kasus Novel Baswedan bernilai politis. Kompolnas membela Polri karena pembentukan tim itu merupakan respons dari rekomendasi Komnas HAM pada akhir Desember 2018 lalu dan tak ada hubungannya dengan debat Pilpres 2019.

“Terkait dengan statement Tim Advokasi yang menduga tim gabungan dibentuk untuk kepentingan debat capres Jokowi, saya tegaskan bahwa statement ini hanya asumsi subyektif yang sama sekali tidak berdasar, terlalu jauh, dan tidak benar sama sekali. Tim seharusnya melihat secara obyektif bahwa Polri melaksanakan rekomendasi Komnas HAM yang diberikan pada akhir Desember lalu. Sama sekali tidak ada kaitan dengan debat capres,” ujar Komisioner Kompolnas Poengky Indarti, saat dihubungi, Senin (14/1/2019).

“Perlu dilihat juga bahwa ini adalah murni pidana, bukan masalah politik. Jadi aneh jika tim advokasi yang seharusnya mendukung dan bekerja sama dengan Polri untuk sama-sama mengungkap siapa para pelaku kasus penyiraman air keras kepada Saudara Novel Baswedan, tetapi malah menduga yang tidak berdasar,” sambungnya.
Komnas HAM Minta Presiden Pastikan Polri Bentuk TGPF Kasus Novel

Poengky menyebut Kompolnas juga sudah mengawasi proses penyelidikan yang dilakukan Polri terhadap penyidik senior KPK itu. Ia menilai polisi sudah bekerja serius tetapi ada hambatan dalam penyelesaian kasus sehingga pelaku belum terungkap.

Selain itu Poengky juga merespons mengenai pernyataan pengacara Novel Baswedan yang mengatakan tim gabungan ini sama saja dengan tim sebelumnya karena hanya sedikit orang baru dan didominasi kepolisian yang selama ini memang telah menangani kasus Novel. Menurut Poengky karena kasus tersebut pidana maka diperlukan anggota kepolisian untuk menindaklanjuti hal itu.

“Terkait dengan statement Tim Advokasi Novel Baswedan yang menyatakan bahwa tidak ada yang baru dalam pembentukan tim, hanya ada sisipan nama-nama. Statement tersebut tidak benar. Harus kita lihat bahwa dalam rekomendasi Komnas HAM kan merekomendasikan kepada Polri untuk membentuk TGPF yang anggota-anggotanya terdiri dari Polri, KPK, tim pakar, tokoh masyarakat dan lain-lain yang dibutuhkan,” kata dia.

“Nah, tim TGPF yang dibentuk Polri kan sudah memenuhi unsur-unsur yang direkomendasikan Komnas HAM. Ada tim dari Mabes Polri, ada tim pakar dan juga tokoh masyarakat, ada dari KPK, ada dari satker yang diperlukan misalnya Forensik, Inafis dan Densus 88, dan ada dari Polda Metro Jaya. Jadi tidak benar jika disebut orang-orang lama,” ujarnya.

Ia berharap agar semua pihak mendukung dan membantu kerja tim gabungan tersebut supaya pelaku penyerangan penyidik KPK Novel cepat terungkap. Ia optimis jika semua pihak mendukung, pelaku dapat tertangkap.

Sebelumnya, Tim Advokasi penyidik KPK Novel Baswedan heran mengapa Polri seolah membentuk tim gabungan jelang debat Pipres. Tim advokasi khawatir pembentukan tim gabungan ini hanya untuk menyediakan jawaban bagi Presiden sekaligus capres petahana Joko Widodo (Jokowi) dalam debat nanti.

“Aneh, kok seolah bekerja pas mau Debat. Saya khawatir dibentuk tim ini, hanya untuk menyediakan jawaban buat Jokowi saat debat,” kata salah satu anggota tim advokasi Novel, Haris Azhar, Jumat (11/1).

Dia menilai tim ini tak cukup untuk mengungkap kasus Novel. Haris menyebut tim gabungan ini sama saja dengan tim sebelumnya yang didominasi kepolisian yang selama ini memang telah menangani kasus Novel.
(yld/jbr)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Gerindra Akan Pantau Efektivitas Tim Gabung Kasus Novel Baswedan

Jakarta – Anggota Komisi III DPR Sufmi Dasco Ahmad menyambut baik pembentukan tim gabungan untuk mengusut kasus penyiraman air keras terhadap penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan.

“Walaupun memang bagi banyak orang, ini adalah surprise karena sudah lama tidak ditanggapi, terus dibikin tim ini,” kata Dasco seperti dilansir JawaPos.com, Minggu (13/1/2019).

Politikus Partai Gerindra itu juga mengapresiasi Polri yang berniat menyelesaikan masalah ini. Penyelesaian kasus Novel Baswedan tersebut, kata dia, tergantung bukti yang ada dan seberapa maksimal Polri menanganinya.

“Masalah efektif dan tidak efektifnya, kita akan lihat dan pantau kinerja Polri,” tegas dia.

Dasco berharap, Polri tidak hanya fokus terhadap pengungkapan kasus Novel Baswedan namun juga fokus dalam pengamanan Pemilu 2019.

“Namun yang kita harapkan bahwa tim ini dalam kesibukan lain seperti hajatan pemilu juga tetap fokus dan agar kasus ini dapat diselesaikan dengan baik,” pungkas Dasco.

2 dari 3 halaman

Tim Gabungan Kasus Novel Baswedan

Kapolri Jenderal Tito Karnavian akhirnya mengeluarkan surat perintah pembentukan tim gabungan penyidikan untuk mengungkap kasus penyerangan terhadap penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan.

“Bahwa itu benar Kapolri sudah mengeluarkan surat perintah tersebut atas tindak lanjut rekomendasi Komnas HAM terhadap ranah Polri dalam mengusut kasus penyiraman air keras terhadap Novel Baswedan,” tutur Kadiv Humas Polri Irjen Mohammad Iqbal di Mabes Polri, Jumat (11/1/2019).

Rekomendasi Komnas HAM itu diserahkan ke Polri pada 21 Desember 2018. Hampir sebulan setelah diterima, Kapolri Tito kemudian meneken tanda tangan pembentukan tim gabungan tersebut pada 8 Januari 2019.

“Yaitu untuk membentuk tim gabungan yang terdiri atas kepolisian, KPK, tokoh masyarakat, pakar, dan pihak lain yang dibutuhkan paling lambat 30 hari setelah rekomendasi diterima,” jelas Iqbal.

Dalam surat bernomor sgas/3/I/HUK.6.6/2019 itu, Kapolri memimpin langsung tim. Ada 65 nama gabungan komponen Polri dan masyarakat yang tercantum dalam daftar tim gabungan untuk penyidikan kasus Novel.


Simak berita menarik lainnya di Jawapos.com

3 dari 3 halaman

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Tim Prabowo: Kalau Syaratnya Pernah Jadi Presiden, Nggak Ada Stoknya

Jakarta – Capres petahana Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan pengalaman adalah modal penting untuk memimpin Indonesia dan memimpin negara tidak boleh sekadar coba-coba. Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno bicara soal kembali ke masa Orde Baru.

“Ya susah, kita kembali ke Orde Baru kan. Kan Pak Harto ‘dicari presiden baru, syaratnya sudah pernah jadi presiden’. Waktu itu Bung Karno sudah meninggal, berarti kan tidak ingin ada suksesi. Kalau sekarang dicari yang sudah berpengalaman ya nggak ada stoknya kita,” kata juru bicara Direktorat Advokasi BPN Habiburokhman di Resto Tjikini Lima, Jakarta Pusat, Minggu (13/1/2019).

Habiburokhman menyampaikan pengalaman Prabowo di dunia militer dinilainya sangat penting. Meskipun demikian, politikus Gerindra ini tidak merasa tersinggung dengan pernyataan Jokowi.
“Oh nggak, biasa aja. Ngapain tersinggung sama omongan seperti itu,” ujarnya.
Sebelumnya, pidato Jokowi itu disampaikan dalam acara deklarasi dukungan dari alumni sejumlah kampus kemarin, Sabtu (12/1). Dia menegaskan pentingnya pengalaman di pemerintahan.

“Saya banyak terkaget-kaget, saya harus banyak belajar, saya di awal betul-betul pusing karena belum memiliki pengalaman di pemerintahan. Itu yang saya sampaikan di awal lagi, diperlukan pengalaman dalam pemerintah. Apalagi sebuah negara yang besar, seperti Indonesia ini. Jangan coba-coba, dong,” ujar Jokowi dalam acara deklarasi alumni sejumlah universitas di Plaza Tenggara GBK Senayan, Jakarta.
(azr/jbr)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>