Gerindra: Kasus Ramyadjie Priambodo Tak Berkaitan dengan Partai-BPN Prabowo!

Jakarta – Partai Gerindra menegaskan penangkapan Ramyadjie Priambodo atas kasus skimming tak ada kaitannya dengan partai ataupun Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Waketum Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menyebut kasus Ramyadjie murni masalah hukum.

“Ini murni masalah hukum, tidak ada kaitannya dengan Gerindra atau BPN Prabowo-Sandi,” ucap Dasco kepada wartawan, Minggu (17/3/2019).

Ramyadjie santer disebut punya hubungan kekeluargaan dekat dengan Prabowo. Dasco menegaskan Ramyadjie merupakan anak dari sepupu jauh Prabowo.

“Ditangkap itu adalah anak dari sepupu jauhnya Pak Prabowo, sehingga namanya tidak pakai Djojohadikusumo,” kata Dasco.

Sebelumnya diberitakan, Polda Metro Jaya membenarkan penangkapan Ramyadjie Priambodo. Dia ditangkap sejak akhir Februari 2019.

“Dia menduplikat daripada… PIN-PIN-nya orang itu diduplikat, dia kemudian masukkan ke ATM warna putih, diambil dari ATM,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono.
(gbr/imk)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Survei PolMark: Hanya 68,8% Pendukung Gerindra yang Pilih Prabowo

Semarang – Meskipun Prabowo Subianto adalah ketua umum dari Partai Gerindra, namun rupanya tak semua massa pendukung partai garuda merah tersebut mendukung Prabowo menjadi presiden. Survei PolMark Indonesia menyebut hanya 68,8 persen pendukung Gerindra yang akan memilih Prabowo.

CEO dan Founder PolMark Indonesia, Eep Saefulloh Fatah, memaparkan hasil survei PolMark yang menyebutkan dukungan pemilih partai dalam Pilpres 2019 masih tersebar.

Bahkan tidak ada kader yang solid 100 persen dalam menentukan pilihan capres sesuai dengan dukungan pada partai. Terkait penyebaran dukungan di pemilih partai, hasilnya semua partai dukungannya menyebar termasuk PDIP, Gerindra, PAN, dan lainnya.


Dalam data tersebut disebutkan pendukung PDIP 74,6 persen mendukung paslon 01, 5,9 persen dukung 02 dan 19,5 persen masih bimbang. Partai Gerindra 11 persen mendukung 01, 68,8 persen mendukung 02, dan 12,2 persen masih bimbang. PAN, 25 persen mendukung 01, 49,2 persen mendukung 02, dan 25,8 persen masih bimbang.

“Masih ada penyebaran dukungan pemilih partai ke Pilpres, ini terjadi di manapun, tidak ada dukungan solid. Yang harus diketahui di segmen mana yang belum solid, segmen mana harus kampanye khusus disisa-sisa terakhir ini. Kalau bisa dijawab baik maka tentu partai bisa manfaatkan waktu untuk solidkan,” jelas Eep.

Survei yang dilakukan PolMark Indonesia bekerjasama dengan DPP Partai Amanat Nasional digelar di 73 Dapil dari 80 dapil seluruh Indonesia untuk tingkat pemilihan DPR RI. Survei ini dilakukan dari bulan Oktober 2018-Februari 2019 dengan jumlah responden 440 di masing masing 72 dapil dengan margin of error plus-minus 4,8 persen dan 880 responden di 1 dapil dengan margin of error plus-minus 3,4 persen.

Pengambilan sampel survei ini dilakukan dengan metode Multistage Random Sampling dengan selang kepercayaan 95 persen.

Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan, menanggapi terkait masih tersebarnya dukungan di dalam tubuh PAN. Menurut Zulkifli, survei yang dilakukan terhadap 35 ribu lebih responden itu terpercaya dan bisa dipertanggungjawabkan.

“Survei memberikan peluang diharap kader PAN di manapun berada kita di posisi 6 dan selalu postif margin of error ke atas. Ini hari yang mennentukan minta kader kami bergerak dari subuh sampai malam,” kata Zulkifli.
(mbr/mbr)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Gerindra soal ‘Serangan’ PSI: Seperti Lagi Latihan Pidato di Depan Cermin

Jakarta – Partai Solidaritas Indonesia (PSI) melontarkan kritik keras ke sejumlah parpol nasionalis. Gerindra sebagai salat satu partai nasionalis mengatakan kritikan itu disampaikan sebab elektabilitas PSI masih mentok.

“Ya lagi cari positioning karena elektabilitasnya nggak naik-naik,” kata Waketum Gerindra, Fadli Zon, kepada wartawan, Senin (11/3/2019).

Fadli mengatakan upaya untuk menjadi partai bersih harus dibuktikan lewat transparansi dana partai. Dia menantang PSI untuk membeberkan mengenai dana partai yang didapat.

“Kalau ingin jadi partai bersih diawali dari mana ia dapat dana partai. Transparansi dan akuntabilitas. Apakah ada dukungan konglomerat atau sumbangan dari mana?” kata dia.

Dia juga menyindir pidato Ketum PSI Grace Natalie itu lebih cocok dialamatkan kepada internal partainya sendiri. Fadli menyebut Grace seperti berpidato di depan cermin.

“Kelihatannya kritikannya lebih pada diri sendiri, seperti lagi latihan pidato di depan cermin,” ujarnya.

Sebelumnya, Grace menyampaikan kritik tajam ke sesama parpol nasionalis saat pidato politik di Medan International Convention Center, Senin, (11/3/2019). Kritikan itu juga ditujukan kepada parpol pro-Jokowi.

Ia kemudian mengungkap satu demi satu ‘dosa’ partai nasionalis. Pertama, ia mempertanyakan ada partai nasionalis yang diam-diam mendukung Perda Syariah. Ia mempertanyakan sikap partai politik terhadap kasus Meliana di Tanjung Balai.

“Ke mana kalian — Partai Nasionalis — pada September 2018 ketika Ibu Meliana, korban persekusi yang rumahnya dibakar pada saat dia dan anak-anaknya ada di dalamnya, justru divonis bersalah penjara dua tahun oleh pengadilan,” ujar Grace seraya mengungkap upaya PSI melindungi Meliana.

“Kenapa kalian bungkam, ketika pada 27 September lalu, tiga gereja disegel Pemerintah Kota di Jambi karena adanya ancaman dan desakan sekelompok orang. Hanya PSI yang mengecam. Sedang apa kalian ketika 13 Januari lalu terjadi persekusi atas jemaat GBI Philadelpia yang sedang beribadah di Labuhan Medan? Kenapa hanya PSI yang memprotes itu?” ujarnya terus mencecar partai nasionalis.

Ia lantas mempertanyakan di mana partai nasionalis ketika pada 17 Desember nisan kayu salib dipotong dan prosesi doa kematian seorang warga Kristen ditolak massa. “Cuma PSI yang menyampaikan kecaman atas peristiwa sedih itu. Lagi-lagi, hanya PSI yang pada 12 Oktober lalu mendesak polisi mengusut peristiwa teror atas upacara sedekah laut di Bantul, Yogjakarta,” sambungnya.

Serangan Grace tak hanya berhenti di situ. Ia mempertanyakan kenapa partai nasionalis di Senayan turut membahas RUU Pesantren dan Pendidikan Agama. PSI mempersoalkan rancangan ini karena berpotensi membatasi praktik sekolah minggu, yang selama ini diatur secara otonom oleh gereja.

(knv/nvl)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Gerindra DKI: Anies Tak Tinggalkan Budaya Betawi dalam Programnya

Jakarta – Gerindra DKI Jakarta tak sependapat dengan Forum Betawi Rempug (FBR) soal program pro pemberdayaan Betawi. Bagi Gerindra, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tidak meninggalkan program pelestarian budaya Betawi.

“Iya dong tentu (tak meninggalkan budaya Betawi). Saya lihat. Misal Pak Anies konsen terhadap pengembangan organisasi Bamus (Badan Musyawarah). Bamus diperhatikan sekali bantuannya. Dulu tertahan karena dualisme, kemudian selesai saat zaman Sandi (Sandiaga Uno masih menjadi wakil gubernur),” ucap Wakil Ketua DPD Gerindra DKI Jakarta, Syarif, saat dihubungi detikcom, Sabtu (9/3/2019).

Syarif menilai, pekerjaan Anies tak hanya mengurusi masalah kebudayaan Betawi. Ada janji kampanye lain yang juga sama pentingnya untuk segera ditunaikan.


“Saya nggak setuju dong (disebut tak perhatikan budaya Betawi). Kurang lengkap mengatakannya, karena ada prioritas yang sedang ditunaikan janji kampanye Pak Anies,” kata Syarif.

FBR meminta kepada Pemprov DKI Jakarta untuk segera membuat Pergub dari turunan Perda nomor 4 tahun 2015 soal pelestarian budaya. Syarif mengatakan, salah satu Pergubnya sudah dalam tahap pembahasan.

“Dari sekian yang disorot emang pergub kelanjutan Perda pelestarian Betawi. Saya bisa memahami tapi tidak bisa menerima, karena itu kan butuh proses. (Proses) Sudah di Biro Hukum, sedang dibahas di Biro Hukum dan Biro ORB,” kata Syarif.

Sebelumnya, saat menjatuhkan pilihan kepada capres Joko Widodo (Jokowi), FBR menyinggung program pemberdayaan budaya Betawi yang dianggap tak jalan saat kepemimpinan Anies. FBR menilai Anies belum menjalankan implementasi dari Pergub nomor 4 tahun 2015 tentang pelestarian dan kebudayaan Betawi.

“Tapi Anies-Sandi 2 bulan dia menjabat gubernur, kami masyarakat Betawi memberi dia gelar ‘Abang Betawi’, namun sampai saat ini implementasi dari Perda Nomor 4 tahun 2015 tentang Pelestarian dan Kebudayaan Betawi itu terkesan setengah hati dia lakukan. Memang waktu kemarin dia mengangkat beberapa wali kota dari Betawi, tapi kita tidak bicara person-lah. Kita bicara sistem yang bisa mengakomodir semua kepentingan masyarakat Betawi,” jelas Ketua Umum FBR Lutfi Hakim.

“Perda itu masih perlu disempurnakan dengan beberapa pergub. Tapi itu tidak terealisasi hingga saat ini. Padahal Jokowi tidak pernah kita kasih gelar ‘Abang’. Anies-Sandi-lah yang kita kasih gelar ‘Abang Betawi’ tapi kepeduliannya kepada masyarakat Betawi itu masih setengah hati. Padahal ketika masyarakat Betawi memberi dia gelar ‘Abang’, itu merupakan komitmen dari masyarakat Betawi untuk terus mengawal dan mendukung program-program Pemprov DKI Jakarta di bawah kepemimpinan Anies-Sandi saat itu,” sambungnya.
(aik/idn)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Gerindra: Jual Saham Perusahaan Bir Janji Politik Anies, Tak Bisa Ditawar

Liputan6.com, Jakarta – Partai Gerindra mendukung rencana Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menjual perusahaan bir milik pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Terlebih, hal itu merupakan bagian dari janji kampanye Anies pada Pilgub DKI 2017 lalu.

Politikus Gerindra Yudha Permana menegaskan, penjualan saham perusahaan bir merupakan langkah pemenuhan janji politik kampanye.

“Sebagai partai pengusung, sudah menjadi kewajiban mendukung penuh pemenuhan janji politik pak Anies. Itu tidak bisa ditawar,” ujar Yudha di Jakarta, Minggu (10/3/2019). 

Yudha menjelaskan, janji politik Anies Baswedan saat kampanye tidak berdiri sendiri. Janji itu merupakan komitmen bersama antara Anies Baswedan, partai politik, ormas islam, dan pendukung lainnya.

Pelunasan janji tersebut sebagai bukti kepemimpinan Anies-Sandi yang mendengarkan aspirasi warga.

“Pelepasan saham perusahaan bir itu salah satu alasan warga pilih Anies-Sandi. Gerindra ada di situ untuk sosialisasi waktu itu, jadi komitmen tetap dukung penjualannya,” kata Caleg Partai Gerindra Dapil 10 Jakbar itu. 

 

 

Gerindra: Kemungkinan Djoko Santoso juga Bahas Kepulangan Habib Rizieq

Jakarta – Imam Besar FPI Habib Rizieq Syihab bertemu dengan Ketua Badan Pemenangan Nasional (BPN) Jenderal (Purn) Djoko Santoso di Mekkah. Ketua Bidang Advokasi dan Hukum DPP Partai Gerindra Habiburokhman mengatakan ada kemungkinan Djoko Santoso juga bicara tentang kepulangan Habib Rizieq pada pertemuan itu.

“Kemungkinan besar Pak Djoksan juga bicara rencana kepulangan Habib Rizieq ke Indonesia setelah 17 April. Insyaallah kalau Prabowo-Sandi menang kita akan jemput Habib Rizieq pulang dan mendapat keadilan di Indonesia,” kata Habiburokhman kepada wartawan, Sabtu (9/3/2019).

Habiburokhman menyampaikan pertemuan itu juga diikuti keluarga Djoko Santoso, anak Djoko Santoso yang juga anggota DPR RI Dapil Yogyakarta Andika Pandu, dan pengurus BPN Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.


Pertemuan itu digelar disela-sela Djoko Santoso beribadah umrah. Habiburokhman mengaku yang mengantar Djoko Santoso ke Bandara Soekarno Hatta.

Selain itu, pada pertemuan itu juga membahas situasi terbaru di Tanah Air. Habiburokhman menyebut sikap Rizieq terus konsisten mendukung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

“Sikap Habib Rizieq tentu konsisten mendukung Prabowo Sandi, beliau dukung tak sekedar dukung, tapi all out untuk memastikan Prabowo Sandi menang,” ungkapnya.

Sebelumnya, Jubir FPI Munarman mengatakan pertemuan itu digelar dua hari lalu, Kamis (7/3) saat Djoko Santoso beribadah umrah. Munarman mengatakan pertemuan itu untuk merapatkan barisan untuk mendukung paslon 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Habib Rizieq juga memberi amanah pada Djoko Santoso untuk mengawal pelaksanaan pemilu yang jujur dan adil dan tidak boleh ada kecurangan. Munarman menyebut Habib Rizieq juga meminta umat Islam berpartisipasi mengawal pemilu yang jujur dan adil.

“Habib Rizieq mendorong agar Pak Djoksan mengawal dan memastikan pemilu yang jujur dan adil, tidak memihak, dan netralitas aparatur negara. Agar jangan sampai pemilu kali ini berjalan dengan berbagai kecurangan. Habib Rizieq menekankan agar semua elemen umat Islam dan berbagai elemen masyarakat ikut berpartisipasi aktif mengawal pemilu yang jujir dan adil tersebut. Salah satu cara yang didorong agar pemilu jujur dan adil adalah dengan Ikut menjadi saksi di TPS maupun mengawal kotak suara hingga di rekap di tingkat PPK (kecamatan),” ujar Munarman.
(yld/idh)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Gerindra Klaim Elektabilitas Prabowo 54,3 Persen, Jokowi 40,4 Persen

Liputan6.com, Jakarta – Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Arief Poyuono mengungkapkan hasil survei terbaru elektabilitas pasangan capres dan cawapres nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Hasilnya Prabowo-Sandi mendapat elektabilitas sebesar 54,3 persen dan Jokowi-Ma’ruf mendapat angka 40,1 persen.

Arief mengaku survei itu dibuat oleh lembaga survei independen di Indonesia yang bekerja sama dengan jaringan mahasiswa dan buruh. Lembaga survei itu dibiayai oleh pihak asing.

Survei menggunakan pertanyaan yang mudah dimengerti oleh responden yaitu ‘jika Pilpres digelar hari ini pasangan Joko Widodo – Ma’ruf Amin atau Prabowo- Sandi yang akan dipilih.

“Hasilnya tingkat keterpilihan atau elektabilitas Prabowo-Sandi sudah melewati Joko Widodo-Maruf Amin. Yaitu 54,3 persen dari 2.661 responden memilih Prabowo- Sandiaga. Sedangkan 40,4 persen dari 2661 responden memilih Joko Widodo – Maruf Amin dan sebanyak 5,3 persen tidak menjawab,” kata Poyuono kepada merdeka.com, Kamis (7/3/2019).

Menurutnya, hasil survei lembaga tersebut sangat simetris dengan hasil survei yang dilakukan masyarakat di media sosial, di mana Joko Widodo – Ma’ruf Amin kalah telak oleh Prabowo -Sandi.

“Jadi kita punya data (positif) sendiri , biar saja lembaga survei tersebut (survei survei lain) punya data data yang berbeda akan kita jadikan masukan,” ucapnya.

Prabowo-Sandi sudah melewati 50 persen +1 Sedangkan Joko Widodo-Ma’ruf Amin makin nyungsep ke arah di bawah 40 persen ya,” tambah Poyuono.

2 dari 3 halaman

Bukan dari Internal BPN

Poyuono menekankan, lembaga survei tersebut bukan berasal dari internal Badan Pemenangan Nasional (BPN). “Untuk nama lembaganya kita rahasiakan, karena takut diteror nanti,” kata Poyuono.

Alasan lembaga tersebut mensurvei elektabilitas paslon nomor urut 01 dan 02 karena ingin membandingkan hasil para lembaga survei yang cenderung berpihak kepada Jokowi-Ma’ruf.

“Asing yang mendanai, karena mereka katanya ingin melakukan pengecekan apakah benar hasil lembaga lembaga survei yang katanya kredibel yang pada diundang Joko Widodo ke Istana sebelum Pilpres,” kata dia.

“Maka mereka mendanai sebuah lembaga survei yang bekerjasama dengan jaringan mahasiswa dan buruh,” ucap Poyuono.

Survei tersebut, kata Poyuono, dilakukan mulai 23 Februari sampai 5 Maret dengan jumlah responden 2661 dari 192 juta pemilih yang terdaftar dengan demographic latar belakang suku, agama, pendidikan, pendapatan keluarga kepada responden yang proposional dengan Jumlah sebaran demografi penduduk Indonesia sesuai data BPS dan tersebar di 33 provinsi. Mengunakan tingkat kepercayaan 95 persen dan margin of error +/- 1.9 persen.


Reporter: Muhammad Genantan Saputra

Sumber: Merdeka

3 dari 3 halaman

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Ksatria Airlangga: Pernyataan Waketum Gerindra di Kasus Narkoba Andi Arief Memalukan

Liputan6.com, Jakarta – Komunitas Ksatria Airlangga mengecam pernyataan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Arief Poyuono yang menyalahkan Presiden Jokowi atas tertangkapnya Wakil Sekjen Partai Demokrat Andi Arief dalam kasus dugaan penyalahgunaan narkotika.

Kepada wartawan, Poyuono menuding bahwa Andi Arief telah menjadi korban kegagalan pemerintah Jokowi dalam pemberantasan narkoba di Indonesia. 

“Pernyataan itu jelas tendensius dan bisa dibaca sebagai upaya mengambinghitamkan pemerintahan Jokowi atas tindakan individual yang dilakukan seorang pengurus partai pendukung kubu Prabowo,” tegas Koordinator Ksatria Airlangga Teguh Prihandoko, melalui pesan tertulis, Senin (4/3/2019).

Menurut Teguh, tertangkapnya Andi Arief justru mengindikasikan keseriusan pemerintah, dalam hal ini kepolisian dan Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam upaya pemberantasan peredaran narkoba. Dalam pandangan Teguh, selain salah sasaran pernyataan Waketum Gerindra itu juga memalukan.

Teguh mendesak kepolisian untuk memprioritaskan penyelidikan kasus Andi Arief ini agar masyarakat tahu kejadian yang sebenarnya. Ia meminta para politisi tidak bicara sembarangan karena publik sudah cerdas untuk menilai siapa yang gemar memutarbalikkan fakta. 

2 dari 2 halaman

Ganggu Kehidupan Bernegara

Kecaman serupa datang dari deklarator Komunitas Ksatria Airlangga, Heru Hendratmoko.

“Pernyataan pengurus Partai Gerindra itu sama sekali tak bisa dipertanggungjawabkan,” ujarnya di Jakarta, Senin (4/3/2019).

Menurut Heru, data menunjukkan jumlah jaringan sindikat narkoba turun dari 99 jaringan pada 2017 menjadi 83 jaringan pada 2018.

“Ini menunjukkan BNN dan kepolisian tak main-main dalam menggulung jaringan pengedar narkoba di tanah air,” lanjutnya. 

Heru menggarisbawahi pemakaian narkoba di kalangan politisi yang justru bisa menggoyahkan sendi-sendi kehidupan bernegara.

“Ini sungguh berbahaya. Bagaimana kita bisa mempercayakan kebijakan publik kepada mereka kalau para pengambil keputusan justru berada di bawah pengaruh narkoba?” sergahnya. 


Saksikan video pilihan di bawah ini:

Gerindra Tak Khawatir Suara Prabowo-Sandiaga Tergerus di Gorontalo

Liputan6.com, Jakarta Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, pihaknya tidak khawatir suara Prabowo-Sandiaga di wilayah Gorontalo tergerus setelah sikap beberapa keluarga Uno mendeklarasikan dukungan kepada pasangan Jokowi-Ma’ruf.

“Kalau yang mendukung jumlahnya sedikit bagaimana mau menggerus suara Prabowo-Sandi,” kata Dasco di Jakarta, Jumat (1/3/2019).

Dasco yang juga Direktur Advokasi dan Hukum Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi itu menilai nama keluarga Uno di Gorontalo sama seperti Simanjuntak yaitu nama marga, pasti ada hubungan walaupun jauh sekali.

Dia menegaskan, pihaknya tidak khawatir suara Prabowo-Sandiaga tergerus karena pernyataan dukungan keluarga Uno jumlahnya tidak signifikan sehingga tidak mampu mengubah peta politik di wilayah Gorontalo.

“Menurut kami, elektabilitas Prabowo-Sandi di Gorontalo sangat bagus. Karena itu tidak ada yang perlu dikhawatirkan tentang masalah suara yang tergerus karena dukungan segelintir orang tersebut,” ujar Dasco seperti dikutip Antara.

Sebelumnya, ratusan warga yang mengatasnamakan keluarga Sandiaga Uno di Provinsi Gorontalo menyatakan dukungan untuk calon presiden dan wakil presiden nomor urut 01, Joko Widodo-Ma’ruf Amin. Deklarasi dilakukan di Hotel Maqna Gorontalo pukul 10.00 Wita, Kamis malam lalu.

Deklarasi dibacakan Rudi Hartono Uno dan disaksikan langsung oleh Jokowi. Wakil Ketua TKN Moeldoko, Wakil Ketua TKN Abdul Kadir Karding, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuldjono dan Menteri Pertanian Amran Sulaiman ikut menyaksikan deklarasi tersebut.

Hartono Uno mengatakan, deklarasi dilakukan setelah mempertimbangkan pelbagai hal. Di antaranya mencermati kinerja pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla periode 2014-2019 yang telah memberikan perhatian dan kepedulian terhadap pembangunan di Gorontalo.

2 dari 3 halaman

Demi Kepentingan Bangsa

Hartono Uno mengaku merasakan betul perhatian pemerintah dalam sektor pembangunan infrastruktur.

“Oleh karena itu, kami Keluarga Uno bersepakat mendukung kedua kali Jokowi sebagai Presiden RI,” tegasnya.

Dia menyebut, Sandiaga Uno yang saat ini ikut berkontestasi sebagai calon wakil presiden di pemilu 2019 merupakan bagian dari keluarganya. Namun, demi kepentingan bangsa dan negara, Keluarga Uno memilih mendukung Jokowi-Amin ketimbang Sandiaga Uno.

“Dengan benar hati kami sampaikan bahwa demi kepentingan bangsa dan negara lebih besar dari kepentingan keluarga,” kata dia.

3 dari 3 halaman

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Takut Dicurangi, Gerindra Minta Masyarakat Awasi TPS

Liputan6.com, Jakarta – Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Arief Poyuono mengajak masyarakat untuk mengawasi setiap Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada saat Pemilu 2019. Ia ingin agar tak ada kecurangan pada saat pesta demokrasi nanti.

“Yang pasti kita enggak mau mendahului kehendak Tuhan ya, sudah dipastikan Joko Widodo akan kalah telak oleh Prabowo pada Pilpres 2019,” kata Arief dalam keterangan tertulis, Jumat (1/3/2019).

“Dan yang saat ini kami kerjakan adalah mengajak masyarakat agar bersama sama mengawasi TPS-TPS yang kami perkirakan akan banyak dilakukan kecurangan sebagai upaya untuk mengagalkan kemenangan Prabowo-Sandi,” sambungnya.

Ia pun mengungkapkan, salah satu kecurangan yang diduga akan terjadi nanti yakni dengan melakukan intimidasi terhadap masyarakat bahkan kepada petugas penyelenggara pemilu.

“Kecurangan yang biasa dilakukan oleh setiap incumbent yang elektabilitasnya makin melorot biasanya dengan cara-cara mengintimidasi masyarakat, petugas peyelenggara pemilu di tingkatan TPS hingga KPU,” ujarnya.

“Membohongi masyarakat dengan bansos seakan akan bansos itu dari incumbent padahal bansos itu sendiri adalah dananya dari pembayaran pajak masyarakat yang jadi wajib pajak,” sambungnya.

Menurutnya, hal lain yang dilakukan dengan menggunakan aparatur negara dan infrastruktur kekuasaan untuk menekan dan mengintimidasi masyarakat agar tidak memilih salah satu calon yakni Prabowo-Sandi.

“Hal yang dilakukan biasanya juga menyuap saksi-saksi dari lawannya incumbent dengan uang yang lebih besar agar meninggalkan TPS dimana saksi ditugaskan, karena itu kami sedang menyiapkan saksi saksi di TPS yang militan dan enggak mudah disuap oleh lawan kami,” jelasnya.

“Kami ingatkan ke Joko Widodo bahwa jangan coba-coba melakukan kecurangan dalam Pilpres 2019, karena akan bisa menciptakan chaos di masyarakat,” tambahnya.

2 dari 3 halaman

KPU dan Bawaslu Netral

Oleh karena itu, ia meminta kepada KPU dan Bawaslu untuk bisa berlaku netral dan tak mudah menerima bahkan harus menolak suap dalam bentuk apapun.

“Kami berharap pilpres ini langsung umum bebas dan rahasia serta fair dan damai. Mari kita rayakan pesta rakyat pada 17 April 2019 dengan penuh sukacita agar menghasilkan pemimpin negara dan wakil-wakil rakyat yang punya kredibilitas dan sayang rakyat,” pungkasnya.

3 dari 3 halaman

Saksikan video pilihan di bawah ini: