IDI soal Klaim Prabowo: Gaji Dokter Masih Banyak di Bawah Rp 3 Juta

Jakarta – Capres Prabowo Subianto menyebut gaji seorang dokter tidak melebihi gaji tukang parkir mobil. Ikatan Dokter Indonesia (IDI) tidak mengetahui persis besaran gaji tukang parkir yang dimaksud Prabowo. Namun IDI menyebut kebanyakan gaji dokter di Indonesia di bawah Rp 3 juta.

“Bisa jadi seperti itu, karena saya tidak tahu persis berapa pendapatan (tukang) parkir. Yang saya tahu, dari info yang disampaikan oleh teman-teman dokter di berbagai daerah, masih banyak dokter yang pendapatannya masih di bawah Rp 3 juta,” ujar Ketum Pengurus Besar IDI, Dr. Daeng M Faqih kepada wartawan, Senin (14/1/2019).

Faqih mengatakan, mayoritas dokter umum yang masih praktek berada pada golongan III. Para dokter ini, disebut Faqih paling banyak bekerja dengan pengalaman di bawah 5 dan 10 tahun.
“Rata-rata dokter umum yang jadi garda terdepan pelayanan kesehatan adalah golongan III dengan lama kerja paling banyak di bawah 5 tahun dan di bawah 10 tahun,” jelasnya.
Pernyataan tersebut sebelumnya disampaikan Prabowo dalam pidato ‘Indonesia Menang’. Prabowo menyinggung jumlah pendapatan dokter di Tanah Air.

“Dokter-dokter harus mendapat penghasilan yang layak. Sekarang banyak dokter-dokter kita gajinya lebih kecil dari tukang jaga parkir mobil,” sebut Prabowo di JCC Senayan, Jakarta, Senin (14/1) malam.
(dkp/zap)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Bawaslu Bogor Hentikan Laporan soal Kasus Pose Dua Jari Anies

JakartaBawaslu Bogor menghentikan laporan kasus pose dua jari yang dilakukan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Penanganan laporan dihentikan karena tidak memenuhi unsur pidana.

“Laporan yang dilaporkan yang diduga ada pelanggaran yang dilakukan oleh terlapor itu tidak memenuhi unsur, sehingga dianggap tidak memenuhi unsur pidana dan tidak dapat dilanjutkan dalam proses selanjutnya,” ujar Ketua Bawaslu Bogor Irvan Firmansyah saat dihubungi, Jumat (11/1/2019).

Irvan mengatakan Anies dianggap tidak terbukti melanggar Undang-undang 7 Tahun 2017 pasal 282 tentang Pemilu. Menurutnya, tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa tindakan Anies menguntungkan atau merugikan salah satu pihak.

“Ya pertimbangannya kan unsur pasalnya yang disangkakan 282 jo 547. Pasal 282 itu kan pejabat negara dilarang membuat keputusan atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu calon tertentu selama masa kampanye,” ujar Irvan.

“Berdasarkan hasil klarifikasi, baik keterangan pelapor maupun terlapor dan saksi-saksi, tidak ada yang bisa membuktikan bahwa terlapor ini telah membuat keputusan yang menguntungkan atau merugikan, jadi unsurnya tidak memenuhi,” sambugnya.

Selain itu, Irvan juga mengatakan Anies telah memberikan surat pemberitahuan kepada Kementerian Dalam Negeri untuk menghadiri acara tersebut. Iravan juga menyatakan acara yang dihadiri Anies bukan sebuah kampanye.

“Berdasarkan keterangan Pak Anies itu bahwa sudah menyampaikan pemberitahuan akan menghadiri acar tersebut ke Kemendagri. Untuk cuti itu kan ketika menghadiri kampanye, nah sementara kegiatan itu adalah rapat internal partai Gerindra yang rutin dilakukan setiap tahun jadi bukan menghadiri kampanye,” tuturnya.

Sebelumnya, Anies dilaporkan kepada Bawaslu oleh Garda Nasional untuk Rakyat (GNR). GNR menilai gestur dua jari itu merupakan simbol kampanye karena dilakukan dalam acara Konferensi Nasional Gerindra.

Anies dilaporkan karena berpose salam dua jari saat mendapat kesempatan berdiri di podium Konferensi Nasional Gerindra di Sentul International Convention Center, Sentul, Bogor, Jawa Barat, Senin (17/12).
(dwia/fdn)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Perombakan Kabinet Saudi dan Efek Panjang Pembunuhan Khashoggi

Riyadh – Kasus pembunuhan wartawan Arab Saudi, Jamal Khashoggi, menodai citra Kerajaan Saudi di mata dunia. Raja Saudi Salman Salman bin Abdulaziz al-Saud pun memerintahkan perombakan pemerintahan.

AFP dan CNN melaporkan, Jumat (28/12/2018), Menteri Luar Negeri menjadi salah satu posisi yang dirombak. Jika sebelumnya jabatan Menlu Saudi diisi Adel al-Jubeir, kini diisi Ibrahim al-Assaf. Ibrahim merupakan mantan Menteri Keuangan yang 4 bulan lalu sempat ditahan dalam penggerebekan antikorupsi yang dicetuskan MBS.

Sedangkan Al-Jubeir yang membela pemerintahan Saudi dalam kemelut pembunuhan Khashoggi, diturunkan jabatannya menjadi Menteri Negara untuk Urusan Luar Negeri. Tidak disebut lebih lanjut alasan penurunan jabatan itu.

Selain posisi Menlu, Raja Salman juga memerintahkan penggantian Kepala Garda Nasional Saudi. Pangeran Abdullah bin Bandar yang juga mantan Dubes Saudi untuk AS ditunjuk Raja Salman sebagai Kepala Garda Nasional Saudi yang baru.
Penasihat keamanan nasional juga diisi oleh orang baru, yakni salah satunya oleh Musaed al-Aiban yang merupakan lulusan Harvard University.

Perombakan ini tidak menyentuh otoritas-otoritas yang dipimpin langsung Putra Mahkota Saudi Pangeran Mohammed bin Salman (MBS), yang juga pemimpin de-facto Saudi. Termasuk di antaranya Menteri Energi dan Keuangan meskipun ekonomi Saudi dalam penurunan.

Berikut pejabat-pejabat baru di Kabinet Saudi di antaranya:

1. Kepala Garda Nasional Pangeran Abdullah bin Bandar
2. Menteri Luar Negeri Ibrahim al-Assaf
3. Menteri Negara untuk Urusan Luar Negeri Adel al-Jubeir
4. Penasihat Keamanan Nasional Musaed al-Aiban
5. Menteri Informasi Turki al-Shabanah
6. Penasihat Kerajaan Awwad al-Awwad
7. Kepala Otoritas Hiburan Turki al-Sheikh
8. Kepala Otoritas Pariwisata Ahmed al-Khatib

Tak hanya itu, Raja Salman juga memerintahkan pembentukan sebuah Badan Luar Angkasa Nasional yang akan dipimpin oleh salah satu putranya, Pangeran Sultan bin Salman, yang mantan astronot.

Perombakan-perombakan ini dilakukan saat Saudi tengah berupaya memperbaiki citra yang ternoda akibat kasus pembunuhan Khashoggi. “Anda tidak bisa melepaskan keterkaitan Khashoggi dalam semua perkembangan, meskipun perombakan pemerintahan biasa terjadi setiap empat tahun,” sebut peneliti senior pada Gulf Research Centre, Mohammed Alyahya.

“Perombakan melibatkan penunjukan sejumlah pangeran muda, tapi juga negarawan veteran pada sejumlah jabatan. Ada upaya menyeimbangkan reformasi yang berlangsung cepat dengan memperkuat prosedur dan institusi pemerintahan,” imbuhnya.
(rna/nvc)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Garda Bangsa Kehilangan Herman Seventeen, Kader yang Menginspirasi

Lebih lanjut , H Cucun meminta Badan Penanggulangan Bencana Nasional (BNPB) bekerja cepat mengevakuasi korban dan menanggulangi peristiwa yang terjadi. 

“BNPB harus segera turun , lakukan segera prosedural penyelamatan korban,” pinta H Cucun.

Terkait tidak adanya alat Canggih pendeteksi Dini Gempa vulkanik yang di miliki BMKG, H Cucun memberi catatan tersendiri.

“Ini peringatan keras, melihat geografis kita yang punya potensi gempa vulkanik tapi tidak punya alat deteksi dini. DPR harus memanggil BMKG kita duduk bareng apa masalahnya,” Tegas H Cucun.