Berharap Diperhatikan, Janda-janda Cianjur Dukung Jokowi-Ma’ruf

JakartaRelawan Garda Nasional untuk Rakyat (GNR) menggelar deklarasi bersama warga Cianjur, Jawa Barat. GNR membagikan rencana program ‘Janda di Nafkahi Negara’, puluhan janda lansia yang hadir sepakat untuk memenangkan Jokowi-Ma’ruf Amin di Pilpres mendatang.

Salah satu warga kampung Lembur Sawah, Kecamatan Cugenang, Cianjur Siti Hafsari (62) mengatakan, dirinya berharap program tersebut bisa memberikan harapan baru buat janda-janda lansia yang sudah tidak mampu lagi bekerja. Ia mengaku merasa malu menjadi beban anak-anaknya selama ini.

“Anak saya hanya buruh tani, dia juga harus menghidupi keluarganya. Kalau saya mau jajan, malu kalau minta terus ke anak. Saya berharap betul program ini ada,” ucap Siti, dalam keterangan yang diterima detikcom dari GNR, Minggu (24/2/2019).

Hal serupa dinyatakan Siti Habsoh (58). Menurutnya program itu dapat menunjukan kepedulian Jokowi pada rakyat.
“Jika ini dijalankan, pak Jokowi memberikan bukti bisa memanusiakan kami yang sudah hidup sendiri. Kami berharap janji ini bisa ditepati jika pak Jokowi menang,” Ujarnya.

Deklarasi GNR bersama warga Cianjur di fasilitasi oleh Kopi Politik Syndicate (KPS), yang sejauh ini terus merangkul beberapa elemen masyarakat untuk mendukung Jokowi-KH Maruf Amin. Direktur KPS, Indra Budiman mengatakan pihaknya terus menggalang element masyarakat untuk memenangkan Jokowi.

“Kita rangkul semua dalam satu wadah KPS dan usulan program Janda Dinafkahi Negara semoga membawa kesejahteraan bagi para janda-janda yang ada di Indonesia,” Kata Indra.
(yld/yld)
<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Gabung Militer Suriah Tanpa Izin, Seorang Tentara Swiss Diadili

Liputan6.com, Bern – Johan Cosar (37), salah seorang anggota tentara Swiss tengah menghadapi pengadilan pidana militer di negaranya.

Ia dituduh melakukan pelanggaran berupa bergabung dengan pasukan asing tanpa komando dari otoritas militer ataupun izin dari pemerintah Swiss.

Dalam pengadilan bulan ini, Cosar dibela oleh keluarga dan para simpatisan. Mereka membawa spanduk bertuliskan “memerangi Negara Islam (ISIS) bukanlah kejahatan,” sebagaimana dikutip dari BBC News pada Kamis (22/2/2019).

Cosar dituduh bergabung dengan pasukan militer Suriah, dalam penyerangan melawan ISIS. Ia merasa berbagi penderitaan dengan kelompok militer di Suriah, mengingat kakek dan neneknya berasal dari anggota komunitas Kristen Suriah.

Cosar berangkat ke Suriah beberapa waktu lalu sebagai jurnalis lepas, meskipun sebelumnya telah mendapatkan pengalaman di institusi militer Swiss.

Sesampainya di Damaskus, ia melihat kelompok Suriah Islam menekan komunitas Kristen. Cosar merasa tidak memiliki pilihan lain kecuali membantu mereka.

Ia kemudian berperan mendirikan Dewan Militer di Suriah. Dalam institusi itu ia melatih para prajurit dengan keterampilan yang ia dapatkan selama menjadi tentara di Swiss. Ia juga mendirikan pos pemeriksaan, serta klimaksnya menjadi pemimpin bagi 500 personel untuk sebuah pertempuran.

Karena tindakan tersebut, Cosar merasa bahwa dirinya layak mendapatkan “medali” penghargaan alih-alih disidang. Ia mengklaim dirinya telah ambil bagian dalam aksi memerangi terorisme.

Menanggapi pernyataan Cosar dan pengacaranya, hakim mengatakan bahwa vonis terhadap Cosar akan diberikan paling cepat pada Jumat 22 Februari 2019.


Simak pula video pilihan berikut:

2 dari 2 halaman

Hukum Pidana Militer Swiss

Cosar ditangkap di Swiss baru-baru ini, karena dianggap melanggar hukum pidana militer.

Perlu diketahui bahwa hukum pidana militer Swiss sangat berbeda dari negara yang lain, mengingat terdapat unsur historis di dalamnya.

Hukum pidana militer melarang warga negara Swiss untuk berjuang bagi negara asing tanpa perintah atau izin pemerintah.

Hal itu mengingat dalam sejarahnya, banyak rakyat menyanggupi bekerja untuk militer Spanyol, Belanda, Inggris, bahkan Napoleon. Kontribusi warga negara dalam perang tidaklah bersifat nasionalistis melainkan untuk kepentingan tertentu, tak terkecuali komersil.

Hukum tersebut diberlakukan sejak Swiss mendeklarasikan diri sebagai negara netral. Saat ini, satu-satunya pasukan Swiss yang sah di luar negeri adalah Garda Papal Swiss di Roma.

Iran Pamerkan Kapal Selam Baru, Mampu Tembakkan Rudal Jelajah

TeheranIran memamerkan kapal selam baru buatan dalam negeri yang diklaim mampu menembakkan rudal jelajah. Aksi Iran memamerkan kekuatannya ini dilakukan di tengah makin meningkatnya ketegangan dengan Amerika Serikat (AS).

Seperti dilansir AFP, Senin (18/2/2019), seremoni peluncuran kapal selam baru itu digelar di kota pelabuhan Bandar Abbas, Iran, dengan dipimpin Presiden Hassan Rouhani. Jajaran pejabat militer dan menteri kabinet Iran juga menghadiri seremoni itu.

“Hari ini, Republik Islam Iran mandiri secara penuh di darat, udara dan laut,” tegas Rouhani dalam pernyataannya pada Minggu (17/2) waktu setempat.

“Kekuatan pertahanan kita dimaksudkan untuk membela kepentingan dan kita tidak pernah berniat menyerang negara mana pun,” imbuhnya.
Kantor berita Fars News Agency melaporkan, kapal selam baru yang diberi nama Fateh — dalam bahasa Farsi berarti ‘Penakluk’ — itu tergolong kapal selam kategori semi-berat pertama milik Iran. Kapal selam ini mengisi celah antara kelas ringan Ghadir dan kelas berat Kilo yang telah dimiliki Iran.

Menurut Fars News Agency, kapal selam Fateh yang memiliki berat 600 ton itu dilengkapi dengan torpedo dan ranjau laut selain membawa sejumlah rudal jelajah. Kapal selam itu diklaim bisa beroperasi di kedalaman 200 meter di bawah laut selama 35 hari nonstop.

Menurut laporan Associated Press, rudal jelajah yang dibawa kapal selam Fateh diklaim memiliki jangkauan sekitar 2.000 kilometer, yang mampu menjangkau pangkalan militer Israel dan AS di Timur Tengah.

Sebelumnya, pada Mei 2018 lalu, AS menarik diri dari kesepakatan nuklir multilateral dengan Iran yang disepakati tahun 2015. Pemerintah AS juga memberlakukan kembali sanksi-sanksi sepihak mulai tahun lalu.

Pada 7 Februari lalu, Garda Revolusioner Iran memamerkan sebuah rudal balistik jenis baru yang diklaim memiliki jangkauan hingga 1.000 kilometer. Rudal permukaan-ke-permukaan yang diberi nama Dezful itu merupakan versi upgrade dari rudal jenis lama, Zolfaghar, yang memiliki jangkauan 700 kilometer

Saat memimpin seremoni peluncuran kapal selam Fateh, Rouhani menyatakan bahwa ‘tekanan oleh musuh, perang (Iran-Irak) dan sanksi-sanksi’ menjadi insentif bagi Iran untuk mandiri dalam industri pertahanannya.

“Mungkin kita tidak akan memiliki motivasi ini untuk melakukan industrialisasi pada sektor pertahanan kita (jika Iran hanya membeli persenjataan yang dibutuhkan),” kata Rouhani.

(nvc/ita)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Akan Rekrut 15 Ribu Prajurit, TNI AD Prioritaskan Muda-mudi Pedalaman

Jakarta – TNI Angkatan Darat berencana merekrut sekitar 15 ribu orang pemuda-pemudi. Para pemuda-pemudi diprioritaskan dari wilayah Aceh, Kalimantan, Sulawesi Utara, Nusa Tenggara Timur, Papua, Maluku dan Maluku Utara serta beberapa wilayah lainnya.

“Untuk wilayah itu diberikan peluang dan alokasi lebih banyak, baik untuk calon Perwira, Bintara maupun Tamtama,” kata Aspers KSAD Mayjen TNI Heri Wiranto, dalam keterangannya, Minggu, (17/2/2019).

Hal itu disampaikan Mayjen TNI Heri Wiranto di acara Education and Training Expo Ke-28 Tahun 2019 di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jaksel, Sabtu (16/02/2019). Kepada para pengunjung Stand TNI AD, ia berharap pemuda-pemudi dari pedalaman dan perbatasan ikut adil dalam menjaga kedaulatan bangsa dengan menjadi prajurit TNI.

“Harapannya, kita dapat berikan kesempatan lebih banyak kepada pemuda-pemuda di wilayah pedalaman dan perbatasan serta pulau terluar untuk turut andil menjadi prajurit garda terdepan bangsa,” tambahnya.

Mayjen Heri merinci penerimaan prajurit TNI AD pada tahun ini sejumlah 15.547 orang. Jumlah itu terdiri dari 351 orang Calon Taruna Akmil, 216 calon Pa PK, 3.167 Bintara dan 11.840 Tamtama. Ia menegaskan rekrutmen prajurit TNI ini tak dipungut biaya.

“Kita akan seleksi para pemuda dan pemudi Indonesia yang terbaik. Kita buka seluas-luasnya dan gratis atau tanpa ditarik bayaran sepeser pun, sehingga ke depan, TNI AD akan semakin profesional dan unggul,” tuturnya.

Heri Wiranto mengatakan rekrutmen dilaksanakan secara transparan dan profesional, dengan didasarkan kepada kesetaraan, kesamaan hak dan kewajiban. Rekrutmen kali ini juga dilakukan dengan sistem online. Ia juga meminta bila terjadi kecurangan bisa langsung dilaporkan.

“Jika ada (kecurangan), catat dan laporkan, bisa secara langsung ke Satuan TNI AD terdekat atau pengaduan melalui email di website TNI AD (tniad.mil.id), kita yakinkan ditindaklanjuti,” tambahnya.

Pada hari ketiga pelaksaanan Education and Training Expo Ke-28 Tahun 2019 para pengunjung Stand TNI AD sangat ramai. Beragam aktivitas mereka lakukan, ada yang mencoba tiang pull up dan chinning, cek buta warna, konsul psikologi, foto-foto dengan para Taruna maupun prajurit Kowad. Bahkan ada yang langsung mendaftar dengan dibimbing oleh personel dari Ditajenad dan Ajendam Jaya.

Panitia Stand TNI AD mencatat, pengunjung hari pertama sejumlah 1.029 orang, hari kedua 1.098 orang dan melonjak drastis di hari ketiga sejumlah 1.797 orang, dengan rata-rata sekitar 150 – 200 orang mendaftar langsung di Stand tersebut, setiap harinya.
(ibh/gbr)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Fenomena Alumni-alumni Dukung Capres, Seberapa Besar Efeknya?

Jakarta – Perhelatan Pilpres 2019 diramaikan dengan deklarasi sejumlah alumni sekolah dan perguruan tinggi mendukung capres-cawapres. Seberapa besar efek elektoral membawa nama sekolah ke panggung pilpres?

Pengamat politik UIN Syarif Hidayatullah Adi Prayitno menilai deklarasi alumni sekolah atau kampus mendukung capres bertujuan untuk menggaet pemilih rasional. Citra alumni sebagai kaum terdidik diharapkan mendekatkan pemilih rasional ke pasangan capres cawapres.

“Kampus inikan basisnya pemilih rasional, kampus itu adalah orang yang ngerti mana yang hoax mana yang tidak, kan begitu. Jadi alumni-alumni kampus ini bukan hanya mendukung salah satu paslon tapi yang paling penting harus menjadi triger, dia harus jadi garda terdepan untuk menyampaikan politik-politik kebangsaan,” kata Adi kepada wartawan, Minggu (10/2/2019).


Dia yakin dukungan para alumni membawa nama sekolah atau kampus akan berdampak positif terhadap keterpilihan capres cawapres. Dia juga berharap dukungan alumni-alumni-an ini bisa memperbaiki dunia politik Indonesia.

“Ketika alumni kampus, sekolah ini sudah mulai muncul ke mana-mana, dia mendukung salah satu paslon, narasi politik yang harus disampaikan kepada publik bukan kebohongan, bukan fitnah tapi narasi politik yang ini mencerdaskan kehidupan mereka,” kata Adi.

Politikus Golkar yang juga Ketua DPR, Bambang Soesatyo, juga meyakini deklarasi alumni mendukung capres cawapres akan berpengaruh ke tingkat keterpilihan calon. Dukungan berbagai alumni akan memperkuat citra bahwa pasangan capres cawapres didukung banyak orang.

“Ya pasti berpengaruh (ke elektabilitas paslon) karena apa yang dilakukan masing-masing pasangan tentu untuk meyakinkan masyarakat bahwa mereka didukung orang banyak,” kata Bamsoet.

Dukungan alumni ini juga diharapkan mempengaruhi swing voters. “Maka ini diharapkan mempengaruhi pemilih yang belum menentukan pilihanya. Jadi merupakan bagian dari strategi kampanye,” ulas Bamsoet.
(tor/tor)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Cegah Intoleransi, Ciptakan Pemilu Bebas Golput

Liputan6.com, Tasikmalaya – Jemaah Ahmadiyah bersama Forum Bhinneka Tunggal Ika Tasikmalaya menyelenggarakan Diskusi Publik “Politik dan Ancaman Intoleransi”, bertempat di Balai Pertemuan Desa Tenjowaringin, Kecamatan Salawu, Kabupaten Tasikmalaya.

Latar belakang diselenggarakannya diskusi ini adalah politik identitas sering sekali digunakan dalam kontestasi politik elektoral beberapa tahun terakhir, dan berpotensi akan semakin masif jika tak ditangani sejak dini.

Politisasi agama maupun identitas etnik harus diperangi bersama demi menjaga kekayaan keberagaman yang selama ini dimiliki Indonesia.

Menjelang pesta demokrasi di Indonesia, ruang publik sudah dipenuhi oleh kebencian, caci maki yang berhubungan erat dengan rasisme, perbedaan agama, dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, seluruh elemen bangsa diminta agar terus menjaga kekayaan keberagaman.

Ketua GP Ansor Jawa Barat, Deni Ahmad Haidar dalam paparannya menyampaikan, puncak politik tertinggi di Indonesia adalah terbentuknya NKRI. “Indonesia harus dipelihara dengan baik,” kata Deni dalam keterangan resmi yang diterima Liputan6.com, Minggu (10/2/2019).

Menurutnya, Indonesia kini dibagi menjadi dua, yakni dunia nyata dan dunia maya. “Keributan dalam kontestasi politik ujian bagi kita dan PR kita untuk semakin memperkokoh NKRI. Kontestasi politik harus dihadapi dengan riang gembira, lebih rasional”, ujarnya.

Sementara itu, juru bicara Jemaah Ahmadiyah Indonesia, Yendra Budiana mengajak bangsa Indonesia untuk mencapai standar tertinggi terhadap kecintaan dan kesetiaan terhadap NKRI. “Sebuah keharusan untuk mencintai bangsanya sendiri. Seorang Muslim sejati mana mungkin akan mengkhianati Tanah Airnya,” dia menuturkan.

Yendra mengungkapkan, Ahmadiyah secara organisasi tidak berpolitik praktis, tetapi dalam hal pemilu, Ahmadiyah tidak mengenal sistem golput.

“Ahmadiyah tetap setia pada demokrasi dan pemerintahan. Marilah jadi warga negara yang taat hukum, dan mari sukseskan pemilu 2019 dengan tidak golput,” dia menandaskan.

2 dari 2 halaman

Faktor-Faktor Penyebab Intoleransi

Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Amin Mudzakir menerangkan tentang faktor munculnya intoleransi, yaitu adanya perasaan terancam mengenai isu orang lain, fanatisme keagamaan, dan faktor media sosial.

“Daerah-daerah yang secara historis berbasis ingatan Islam politik mudah sekali terpapar berita hoaks, mimpi negara Islam, politik digunakan sebagai kepentingan mereka. Kita harus melakukan politik untuk menangkal itu semua. Golput bukan solusi, partisipasi politik itu penting,” dia menjelaskan.

Ketua PERADI Tasikmalaya, Andi Ibnu Hadi mempertanyakan posisi fatwa MUI. Namun, keadaannya sangat sentral, dan kadang fatwa-fatwanya menjadi ancaman kebebasan untuk beragama dan berkeyakinan. Seperti fatwa sesat terhadap Wahidiyah dan Ahmadiyah.

“Fatwa MUI menjadi sangat sentral bahkan mengesampingkan aturan tertinggi UU. Peran dan fungsi partai politik, parpol seharusnya memberikan pendidikan politik sehingga masyarakat menjadi terbuka. Parpol seharusnya menyosialisasikan mengenai ideologi bangsa”, katanya.

Sementara itu, Ketua Forum Bhinneka Tunggal Ika Tasikmalaya, Asep Rijal, berpendapat, intoleransi difasilitasi oleh pemerintah daerah, fatwa MUI, dan kebijakan-kebijakan politik yang berpihak kepada berbagai kelompok.

“Wakil rakyat seharusnya menjadi garda terdepan untuk dapat berdiskusi, ruang-ruang kebersamaan itu harus tetap terjaga. Satu bangsa, satu bahasa, tapi tidak satu agama,” dia menandaskan.


Simak video pilihan berikut ini:

Airlangga Yakin Golkar Raih Suara Terbanyak di Papua Barat

Liputan6.com, Jakarta – Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto yakin partainya mampu menang besar di Provinsi Papua Barat.

Karena itu, saat pemilihan anggola legislatif (Pileg) nanti, Golkar diharapkan bisa meraih 2 kursi DPR RI dan 11 kursi DPRD Provinsi. 

“Tiga kursi yang tersedia untuk kursi DPR RI Dapil Papua Barat diharapkan Golkar mendapatkan dua kursi di dapil Papua Barat,” kata, Airlangga Hartarto di acara temu Kader dan Pengukuhan Bappilu Se-Papua Barat di GOR Sanggeng, Manokwari, Jumat (8/2/2019).

Seperti diketahui, wilayah daerah pemilihan Papua Barat hanya menyediakan 3 kursi DPR RI.

Airlangga menuturkan, selama melakukan Tour Indonesia Timur, sambutan masyarakat terhadap Partai Golkar cukup baik.

“Saya melihat antusiasme besar yang ditunjukkan masyarakat terhadap Partai Golkar dan saya yakin kesiapan Papua Barat dalam memenangkan Golkar dalam pileg tidak diragukan lagi,” ucap Menteri Perindustrian itu. 

Dalam kesempatan itu, Airlangga juga bersyukur atas terbentuknya Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) di wilayah Papua Barat untuk memenuhi target dua kursi DPR RI tersebut.

“Dengan demikian saya yakin target kursi bisa tercapai bahkan kemenangan Golkar bisa mencapai 20 persen secara nasional. Yang paling penting, secara internal konsolidasi arahan DPP memperjuangkan kepentingan Partai Golkar di daerah dalam rangka sukses Pileg dan Pilpres 2019 nanti,” ujar Airlangga.

2 dari 2 halaman

Dukungan Jokowi-Ma’ruf

Terkait dukungan terhadap capres-cawapres Jokowi-Ma’ruf, Airlangga menegaskan, bahwa kepedulian Jokowi terhadap Papua Barat sudah terbukti dan dinikmati hasil kinerjanya selama memimpin Indonesia.

“Jokowi pertama kali ketika menang pilpres ke Papua dan Papua Barat, bahkan kalau dihitung-hitung sudah 13 kali ke Papua. Ini kunjungan presiden RI terbanyak dan wilayah papua barat paling banyak dikunjungi presiden,” paparnya.

Partai Golkar disebut Airlangga adalah partai garda terdepan mendukung dan memenangkan pak Jokowi.

“Jika Partai Golkar menang maka Pak Jokowi harus menang dan kalau Pak Jokowi menang maka Partai Golkar juga harus ikut menang di Papua Barat.” ucap Airlangga.

 

Saksikan Video Pilihan Berikut Ini: 

 

Geramnya NU-PDIP Dikaitkan Nasakom

JakartaNahdlatul Ulama (NU) dan PDIP geram dikaitkan dengan nasakom (nasionalis, agama, komunis). NU dan PDIP sama-sama membantah terkait dengan konsep politik yang digagas Presiden ke-1 RI Soekarno itu.

Adalah Caleg Gerindra Ahmad Dhani yang awalnya mengaitkan NU dan PDIP dengan nasakom. Dhani membahas tentang nasakom yang menurutnya didukung PKI dan NU dalam video yang kemudian menjadi viral.

“Dulu pendukung nasakom, banyak anak-anak NU, meskipun yang sudah di PBNU, teman-teman saya nggak paham itu bahwa dulu yang dukung nasakom bersama PKI dalam komunisnya PKI itu NU. Nah sekarang ini mereka sudah bergabung PDIP, NU dengan komunisnya nih. Jadi HTI itu tidak ada apa-apanya dengan nasakom. HTI tidak merubah ideologi Pancasila,” kata Dhani seperti dalam video yang dilihat detikcom Kamis (7/2).

Geramnya NU-PDIP Dikaitkan NasakomFoto: Ahmad Dhani (Grandyos Zafna/detikcom)

NU pun membantah tudingan Dhani. Ketua PBNU, Robikin Emhas, menyatakan bahwa NU bukanlah pendukung PKI.

“Di tahun politik ini ada saja yang menarasikan seolah-olah NU akan menjadi pendukung Nasakom (Nasionalis, Agama, Komunisme) baru kalau Jokowi menang Pilpres. Ilusif dan a-historis. Narasi keliru yang disampaikan tersebut didasarkan karena NU di masa Bung Karno berkuasa pernah mendukung Nasakom,” kata Ketua Pengurus Harian Tanfidziyah PBNU, Robikin Emhas, lewat keterangan tertulis, Jumat (8/2/2019).

“Perlu dicatat, NU bukan pendukung PKI. Setelah pemberontakan G 30 S/PKI, NU bahkan berada di garda terdepan menuntut pembubaran PKI. Mengapa? Karena paham Islam ahlu sunnah wal jamaah dan visi kebangsaan yang dianut NU tak memberi ruang bagi tafsir PKI terhadap sila pertama Pancasila dan pemberontakan yang dilakukan PKI,” imbuhnya.

Geramnya NU-PDIP Dikaitkan NasakomFoto: Nusron Wahid (Ahmad Bil Wahid-detikcom)

Kader NU yang juga Politikus Golkar, Nusron Wahid pun ikut menepis tudingan musisi yang kini mendekam di penjara itu. Nusron menilai Dhani tak paham sejarah dan menyampaikan informasi yang menyesatkan. Sebab, konteks nasakom pada masa Orde Lama tak bisa dikaitkan dengan zaman sekarang.

“”Orang gemblung dia itu. Tidak mengerti sejarah. Orang tidak mengerti sejarah bicara sejarah ya begini. Orang tidak ngerti agama ngomong agama. Ini sesat dan menyesatkan. Dhollu wa adhollu,” ujar Nusron, kepada wartawan, Jumat (8/2/2019).

Geramnya NU-PDIP Dikaitkan NasakomFoto: Eva Sundari (Tsarina Maharani/detikcom)

Tak hanya NU, PDIP pun berang dengan pernyataan Ahmad Dhani. PDIP menilai Dhani tak paham sejarah dan tak menggunakan nalar yang benar.

Sekretaris Badan Pelatihan dan Pendidikan DPP PDIP Eva Kusuma Sundari menegaskan partainya sejalan dengan ideologi Pancasila. Rekam jejak juga tak pernah menunjukkan keterlibatan partainya dengan komunisme.

“Sistem hukum (juga menegaskan) bahwa komunis sudah haram, PDIP sudah punya AD/ART dengan ideologi Pancasila. Mana mungkin Nasakom hidup kembali wong komunis sudah tidak eksis seperti perkawinan Maia-Dhani,” tutur Eva.
(mae/tor)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Pertama Kali, Iran Pamerkan Produksi Rudal Balistik Bawah Tanah

Teheran – Untuk pertama kalinya, Iran memamerkan keberadaan pabrik bawah tanah yang memproduksi rudal-rudal balistik mereka yang digunakan oleh Divisi Dirgantara pada Korps Garda Revolusi Islam (IRGC).

“Mengungkap lokasi produksi rudal di bawah tanah menjadi jawaban bagi pembahasan bodoh yang dilakukan negara-negara Barat, yang berasumsi mereka bisa membatasi kita dan menghalangi kita dari (mengejar) tujuan jangka panjang kita, melalui ancaman dan sanksi-sanksi,” sebut Kepala Komandan IRGC, Mayor Jenderal Mohammad Ali Jafari, seperti dilansir Press TV, Jumat (8/2/2019).

Mayor Jenderal Jafari menghadiri seremoni pengungkapan pabrik rudal Iran itu pada Kamis (7/2) waktu setempat, dengan didampingi Komandan Divisi Dirgantara IRGC, Birgadir Jenderal Amir Ali Hajizadeh.


Dalam acara yang sama juga diumumkan mengenai sebuah rudal permukaan-ke-permukaan yang diklaim cerdas, Dezful. “Hari ini, produksi massal rudal canggih presisi dan cerdas menjadi kenyataan bagi Angkatan Udara IRGC,” ucap Jafari.

Jafari menambahkan, program pertahanan Iran sejalan dengan doktrin pencegahan yang diterapkan Iran. Jafari juga menegaskan bahwa program pertahanan Iran tidak untuk dirundingkan.

“Kemampuan pertahanan Iran adalah pencegahan dan sejalan dengan menjaga keamanan nasional dan itu tidak bisa menjadi subjek transaksi atau negosiasi apapun,” tegasnya.

Dalam acara yang sama, Hajizadeh menyatakan bahwa keamanan nasional menjadi ‘garis merah’ bagi Angkatan Bersenjata Iran.

Dia mengklaim rudal-rudal Dezful memiliki jangkauan hingga 1.000 kilometer dan kemampuannya mencapai dua kali lipat dari rudal balistik jenis Zolfaqar yang mulai diproduksi massal pada September 2016. “Itu karena material khusus yang digunakan dalam hulu ledaknya,” klaim Hajizadeh.

(nvc/ita)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Mendes: Februari atau Maret, Gaji Pendamping Desa Sudah Naik

Liputan6.com, Jakarta – Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo memastikan akan menaikkan gaji Pendamping Lokal Desa (PLD) tahun 2019. Kenaikan dilakukan atas permintaan Presiden Jokowi yang menilai gaji PLD terlalu minim.

Hal itu diutarakan Eko Putro Sandjojo dalam siaran pers saat memberikan arahan dalam Sosialisasi Permendasi Nomor 16 Tahun 2018 dan peningkatan kapasitas pendamping profesional desa Provinsi Lampung, Minggu (3/2019).

“Kenaikan tidak terlalu besar. Ini masih dalam proses administrasi di Dirjen PDTT terkait kenaikan gaji PLD. InsyaAllah, bulan Februari atau Maret, gaji PLD sudah naik,” kata dia.

Menurutnya, pemberian kenaikan gaji PLD itu adalah sebuah penghargaan bagi para mereka yang telah bekerja keras mendampingi dalam pengelolaan dana desa menjadi lebih baik dan pembangunan desa terus mengalami kemajuan yang pesat.

“Berkat pendampingan dan berkat kerja keras dari pendamping desa penyerapan dana desa terus neningkat. Apalagi, tingkat kepuasan masyarakat terhadap program dana desa berdasarkan survei sebesar 85 persen. Itu semua adalah kerja keras semua pihak terutama para pendamping desa,” kata dia.

Hal yang sangat membanggakan lagi, lanjut Eko, capaian dana desa ternyata selama empat tahun telah mampu menunjukkan hasil terbaiknya dengan telah terbangunnya sarana dan prasarana penunjang aktivitas ekonomi masyarakat.

“Seperti terbangunnya 1.140.378 meter jembatan, jalan desa 191.600 kilo meter, pasar desa sebanyak 8.983 unit, kegiatan BUMDesa sebanyak 37.830 unit, embung desa sebanyak 4.175 unit, sarana irigasi sebanyak 58.931 unit serta sarana-prasarana penunjang lainnya,” ujar dia.

2 dari 2 halaman

Angka Kemiskinan Turun

Selain itu, dana desa juga telah turut membangun sarana prasarana penunjang kualitas hidup masyarakat desa melalui pembangunan 959.569 unit sarana air bersih, 240.587 unit MCK, 9.692 unit Polindes, 50.854 unit PAUD, 24.820 unit Posyandu, serta drainase 29.557.922.

“Kalau kita melihat, selama empat tahun telah terjadi penurunan angka kemiskinan, penurunan angka stunting dari 37 persen menjadi 30 persen, peningkatan pendapatan perkapita hampir 50 persen, pembukaan lapangan kerja melalui program Padat Karya Tunai (PKT), BUMDes, dan desa wisata,” ujarnya

Capaian lain, penurunan angka pengangguran di desa turun daripada di kota dan Gini ratio di desa terus meningkat. “Jadi, telah banyak keberhasilan yang dicapai dari dana desa. Sekali lagi, saya terima kasih kepada pendamping desa yang telah turut menjadi salah satu garda terdepan dalam membangun desa,” katanya.

Eko berpesan kepada seluruh pendamping desa di Lampung dalam hal prioritas penggunaan dana desa 2019 untuk diarahkan dalam pengembangan pemberdayaan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat desa pembangunan infrastruktur di desa dinilai sudah cukup.

“Yang paling cepat dalam hal pembangunan ekonomi desa adalah di sektor pariwisata. Tolong didorong menjadi desa-desa wisata. Saya yakin, karena lampung itu potensinya besar untuk dapat meningkatkan perekonomiannya. Selain itu, bagi desa yang sudah punya ide tapi penggunaan dana desanya sudah mentok, juga bisa ikut program prukades (produk unggulan kawasan perdesaan). Karena prukades bisa memajukan perekonomian desa dan pendapatan masyarakat desa,” terang dia.


Saksikan video pilihan berikut ini: