Kisah Unik Pilpres 2019, Nenek Rasiyah Kesasar hingga Ganjar yang Bersepeda ke TPS

Menurut dia, itu adalah bukti bahwa Polri bertekat mensukseskan Pemilu 2019. Tak hanya keamananannya yang dijamin, polisi pun siap memfasilitasi atau membantu masyarakat yang kesulitan saat hendak menunaikan hak suaranya.

“Kepada Bripda Adi Wahyu, kami ucapkan terimakasih. Aksinya salah satu komitmen kami untuk mendukung lancarnya pemungutan suara,” ucap, dalam keterangan tertulisnya, dikutip Kamis, 18 April 2019.

Lain Nenek Rasiyah yang kebingungan ke TPS, tentu beda pula gaya orang nomor satu di Jawa Tengah, Gubernur Ganjar Pranowo. Ia hadir di TPS dengan bersepeda dengan istrinya, Siti Atiqoh Supriyanti dan komunitas sepeda.

Ganjar Mengenakan kemeja putih dan celana jins, ia berangkat dari kediamannya pukul 7.20 WIB. Ia mendatangi TPS 1 Kelurahan Gajah Mungkur Semarang. Selain menggunakan hak pilihnya, Ganjar hendak memantau langsung jalannya pemilu.

Ganjar berharap partisipasi masyarakat dalam pemilu tahun ini meningkat. Dengan gegap gempita yang luar biasa dan pancingan-pancingan partisipasi yang marak di media sosial, harapannya masyarakat berbondong-bondong datang ke TPS untuk menunaikan kewajibannya.

“Apalagi, dengan meriahnya kampanye terbuka kemarin, saya harap ini semakin meningkatkan partisipasi masyarakat untuk nyoblos,” Ganjar menerangkan.

Ia juga berpesan kepada seluruh masyarakat untuk menjaga ketenangan dan kedamaian. Kalah dan menang itu hal yang biasa, masyarakat tidak perlu berlebihan menanggapinya.

“Menang kalah biasa, kita sudah terbiasa,” dia berpesan.

Ganjar Naik Sepeda Nyoblos di TPS 1 Gajahmungkur

Semarang – Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo menyalurkan hak pilihnya tak jauh dari rumah dinasnya. Ganjar menggunakan A5 untuk mencoblos.

Pukul 07.22 WIB Ganjar datang bersama komunitas sepeda Samba ke TPS 1 Kelurahan Gajahmungkur Kecamatan Gajahmungkur Semarang. Di TPS tersebut tercatat ada DPT 237, ada 1 meninggal, 11 pindah memilih, 1 ganda, dan 1 pindah luar negeri.

Namun dalam daftar tersebut justru tidak nama Ganjar Pranowo karena ternyata masuk pada Daftar Pemilih Tetap tambahan (DPTb). Menurut keterangan KPPS setempat, Ganjar sudah terdaftar dan memakai A5.

Gubernur Jawa Tengah, ganjar Prano datang ke TPS Gajahmungkur SemaranfGubernur Jawa Tengah, ganjar Prano datang ke TPS Gajahmungkur Semaranf Foto: Angling Adhitya Purbaya/detikcom

“Terdaftar di DPTb, pakai A5,” kata seorang petugas KPPS.
Ganjar mengatakan hari ini dia datang diantar oleh rekan rekan sesama pecinta gowes. Dan setelah ini akan mengantar ke TPS masing-masing anggota komunitas yang ikut. Sedangkan menanggapi namanya tidak terdaftar di DPT yang dipajang di depan TPS, Ganjar menjawab santai.

“Tidak ada pa? Ya nanti tak tanyakan,” ujar Ganjar.

Ia berharap pesta demokrasi kali ini disambut meriah oleh warga. Apalagi antusiasme warga bisa meningkat karena kampanye terbuka dan informasi lewat media yang tersebar luas.

“Harapan kita gegap gempita luar biasa ada legislatif, eksekutif dan Pilpres ramai. Pancingan partisipasi yang marak di media kampanye terbuka mendorong masyrakat berpartisipasi nyoblos,” ujar Ganjar.

Ganjar bersama Istri, Atiqoh dan anaknya Muhammad Zidane Alam Ganjar ikut mengantre saat mendaftar. Usai nyoblos Ganjar langsung gowes melanjutkan pantauan TPS.

“Habis ini cek beberapa TPS, sore nanti ada 2 media televisi yang mau wawancara termasuk malam,” pungkasnya.

Saksikan juga video ‘Lucunya Google Doodle Rayakan Pemilu 2019’:

[Gambas:Video 20detik]

(alg/bgs)
<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

5 Menu Sarapan Khas Jateng Ini Pernah Dinikmati Ganjar Pranowo

Jakarta – Jabatan utama Ganjar Pranowo memang sebagai Gubernur Jawa Tengah, tapi ia juga dikenal sebagai foodies. Berbagai menu sarapan khas pernah dicoba.

Aneka penjaja makanan di Jawa Tengah pernah disambanginya untuki santapan . Ada sop ikan hingga sepiring kupat tahu khas Jateng. Berikut ini beberapa menu sarapan tradisional pilihan Ganjar Pranowo.

1. Sop Ikan Bu Endut

5 Menu Sarapan Khas Jateng Ini Pernah Dicoba Ganjar PranowoFoto: instagram @ganjar_pranowo

Sop ikan jadi menu sarapan Ganjar Pranowo saat di Semarang. Di kedai sop ikan Bu Endut ini ada sop ikan dengan sambal hijau yang segar.
Makin lengkap lagi sop ikan dinikmati dengan kerupuk, bakwan, ati ampela goreng dan lauk lainnya. “Sopnya sueeeger dengan sambal hijau,” kata Ganjar pada postingan instagramnya.

Baca juga : Ini 5 Rekomendasi Tempat Makan Pilihan Ganjar Pranowo

2. Nasi Megono

5 Menu Sarapan Khas Jateng Ini Pernah Dicoba Ganjar PranowoFoto: instagram @ganjar_pranowo

Saat mengunjungi Batang, Ganjar menyempatkan sarapan sepiring nasi megono. Ditemani sang Bupati Batang, Ganjar menyantap nasi khas ini di rumah makan Fatimah.

Sebelum makan, Ganjar sempat menjelaskan tentang nasi megono yang disajikan dengan lauk olahan nangka atau gori. Ia juga menyantap nasi dengan ikan bandeng dan cumi-cumi.

3. Soto Jon Wen

5 Menu Sarapan Khas Jateng Ini Pernah Dicoba Ganjar PranowoFoto: instagram @ganjar_pranowo

Ganjar dikenal juga memiliki hobi gowes alias sepedaan. Ia sering keliling wilayah Semarang mengendarai sepeda di akhir pekan. Nah, kadang setelah sepedaan ia mampir makan sarapan.

Seperti kedai soto Jon Wen yang disambangi Ganjar dan sang istri. Soto ini terbilang kuliner legendaris dengan menu utama soto ayam. Ganjar menikmati soto dengan sepotong tempe goreng.

4. Tahu Pojok Magelang

5 Menu Sarapan Khas Jateng Ini Pernah Dicoba Ganjar PranowoFoto: instagram @ganjar_pranowo

Menu sarapan yang dipilih Ganjar saat berada di Magelang adalah kupat tahu pojok. Makanan di kedai sederhana ini sudah ada sejak 1942, bahkan sebelum Indonesia merdeka.

Menu andalannya adalah seporsi kupat tahu dengan irisan bakwan dan tauge yang diguyur bumbu kacang yang cair. Ganjar menyantap kupat tahu ini usai mengikuti Borobudur Marathon. Saat makan kupat tahu, pasangan minuman paling pas yakni segelas jeruk peras yang kaya akan vitamin C.

Baca juga : Aksi Ganjar Pranowo Saat Berburu Tengkleng hingga Ngulek Sambel

5. Pecel Madiun di Solo

5 Menu Sarapan Khas Jateng Ini Pernah Dicoba Ganjar PranowoFoto: instagram @ganjar_pranowo

Madiun memang masuk wilayah Jawa Timur tapi pecel yang satu ini adanya di Solo. Ganjar juga pernah mampir ke kedai pecel yang lokasinya di dekat rumah Jokowi di Solo.

Warung pecel yang berlokasi di Jalan Adi Sumarmo ini menyediakan seporsi nasi pecel lengkap dengan aneka gorengan dan mlanding. Pada Februari 2019 lalu, Ganjar menyantap pecel ini sebagai menu sarapan. (dvs/odi)

Gubernur Ganjar Panggil ASN yang Terindikasi Berpaham Radikal

Liputan6.com, Semarang – Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menyebut ada beberapa aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan pemerintah provinsi setempat yang terindikasi berpaham radikal.

“Saya masih mendapat laporan intelijen dan juga laporan dari masyarakat bahwa masih ada sejumlah ASN yang memiliki paham radikal, masih banyak obrolan-obrolan di masyarakat terkait masalah ini yang masuk ke saya,” kata Ganjar saat memimpin apel seluruh jajaran ASN dan pegawai di lingkungan Pemprov Jateng di Semarang, Senin (25/3/2019).

Dari sejumlah laporan itu, lanjut Ganjar, ditemukan juga adanya ASN yang menempelkan bendera-bendera terlarang serta mengajarkan paham-paham dan ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan Pancasila.

“Bahkan ada juga yang menuliskan ajaran-ajaran radikalisme itu melalui status media sosial,” ujarnya.

Terkait dengan hal itu, Ganjar mengaku sudah melakukan pemanggilan sejumlah ASN yang terindikasi berpaham radikal dan setelah diklarifikasi, banyak di antara mereka yang mengelak.

Ganjar menegaskan ASN Jateng harus loyal pada Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika dan UUD 1945.

“Kalau memang tidak setuju, harus terbuka saja, datang ke kami, sampaikan yang tidak setuju, tapi jangan ‘umpet-umpetan’ dan menyebarkan radikalisme pada orang lain,” ucapnya dilansir Antara.

Politikus PDI Perjuangan itu menyatakan akan terus mengawasi dan melakukan pembinaan kepada seluruh ASN di Jateng.

“Kalau ada yang memiliki paham radikal akan kami bina. Jika tidak bisa, maka akan diberi peringatan, kalau diberi peringatan berkali-kali masih tidak bisa, maka sanksi terberatnya ya dipecat,” tegasnya.

Selain soal paham radikal, Ganjar juga masih mendapat laporan terkait netralitas ASN menjelang Pileg dan Pilpres 2019.

“Masih banyak ASN yang tidak netral dan memihak pada salah satu pasangan tertentu dan hampir tiap hari saya mendapat laporan itu. Saya mohon dengan sangat, mari kita jaga netralitas sesuai dengan undang-undang,” ujarnya.

Saksikan video pilihan berikut ini:

Selain itu, Ma’ruf juga meminta agar para dai NU tetap menjaga visi misi pembentukan NU, yaitu terus memberikan pendidikan islam yang baik dan memberikan pengetahuan paham radikal agar masyarakat tidak ikut dalam paham tersebut.

Puting Beliung Landa Bogor, 8 Rumah Rusak dan Pohon Tumbang

Liputan6.com, Bogor – Angin puting beliung kembali menerjang Bogor, Jawa Barat. Terpaan puting beliung, Senin, 25 Februari 2019 sore mengakibatkan sejumlah rumah rusak dan pohon tumbang.

Puting beliung yang terjadi di Desa Cemplang, Kecamatan Cibungbulang, Kabupaten Bogor, menyebabkan bagian atap rumah warga rusak. Seng-seng beterbangan dan asbes maupun genteng-genteng juga banyak berjatuhan hingga pecah berantakan.

Data sementara, rumah rusak sebanyak 8 unit. Satu bangunan kamar mandi umum rusak parah karena tertimpa pohon tumbang. Sejauh ini, dilaporkan tidak ada korban dalam bencana alam tersebut.

“Hanya kerusakan rumah saja. Petugas masih melakukan assesment di lapangan,” papar Camat Cibungbulang, Yudi Nurzaman di Cibungbulang, kemarin.

Sejumlah personel BPBD dan pihak terkait yang tiba di lokasi langsung membantu warga membersihkan reruntuhan rumah yang rusak diterjang puting beliung.

Keterangan yang diperoleh Liputan6.com menyebutkan, angin puting beliung tiba-tiba menerpa Desa Cemplang sekitar pukul 16.30 WIB.

Meski angin berputar tak lebih dari 2 menit, namun membuat warga panik. Begitu mengetahui ada angin puting beliung, warga langsung dilanda cemas hingga banyak berlarian keluar rumah. Sebagian lainnya memilih tetap tinggal di rumah sambil mengumandangkan adzan dan melantunkan ayat suci alquran.

“Semua pada panik begitu angin kencang dan suara petir. Anak-anak kecil juga pada nangis ketakutan,” ujar Herry Trabas warga setempat.

2 dari 3 halaman

Terjadi di tempat lain

Sementara itu, berdasarkan laporan BPBD Kota Bogor angin puting beliung juga melanda RT02/03, Kelurahan Semplak, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor. Belum diketahui berapa jumlah rumah rusak, namun dilaporkan atap rumah di wilayah itu berterbangan terbawa angin.

Hujan deras dan angin kencang juga menyebabkan pohon tumbang hingga ruas Jalan Raya Cibadak-Ciampea tertutup pohon. Satu unit mobil warna putih nyaris tertimpa. Kejadian ini membuat lalu lintas dari arah Dramaga menuju Kota Bogor mengalami kemacetan parah.

Selanjutnya, pohon yang berada di area parkir supermarket Giant Jalan Abdulah bin Nuh juga tumbang dan menimpa pagar hingga menutupi sebagian badan jalan.

Kemudian, pohon tumbang menimpa rumah di Bubulak dan pohon tumbang di Cilendek Barat, Kecamatan Bogor Barat nyaris menimpa Masjid Ar Ridwan. Hujan deras juga menyebabkan ruas Jalan Abdullah bin Nuh tergenang sehingga mengakibatkan kemacetan parah.

Bencana lainnya, tembok di Perumahan Permata Residen, Kelurahan Semplak roboh dan menimpa rumah warga.

“Hingga pukul 22.45 WIB, sebagian sudah ditangani,” kata Kepala BPBD Kota Bogor Ganjar Gunawan.

3 dari 3 halaman

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Sahroni DPR: Hormati Proses Hukum Pelanggaran Pemilu

Liputan6.com, Jakarta – Masyarakat perlu diedukasi agar mengedepan asas presumption of innocence dalam setiap persoalan hukum yang terjadi di Tanah Air, terlebih yang bersinggungan dengan isu-isu politik menjelang Pemilu 2019 mendatang. Indonesia sebagai negara hukum harus menjadikan hukum sebagai panglima tertinggi dan menghormati prosesnya.

Anggota Komisi III DPR Ahmad Sahroni menyampaikan pandangannya tersebut usai menjadi pembicara di sebuah stasiun televisi swasta terkait netralitas aparatur sipul negara (ASN), khususnya menjelang pemilu, Senin 25 Februari 2019.

Belakangan media marak memberitakan dukungan ASN di sejumlah daerah yang dianggap tidak netral, mendukung salah satu calon presiden seperti yang terjadi di Jawa Tengah, Lampung, maupun Sulawesi Selatan. Kondisi ini kemudian diperparah oleh berbagai spekulasi, khususnya di kalangan politisi yang justru memanaskan suasana.

Mengacu pada regulasi yakni UU No.5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara,  pasal 2 huruf f  memang menyatakan bahwa salah satu asas penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN adalah netratlitas. Bagi pelanggar, Pasal 280 Ayat (3) UU Pemilu juga mengikatnya dengan pidana kurungan paling lama 1 tahun dan denda paling banyak Rp12 juta.

“Dalam konteks ini alangkah baiknya kita menahan diri untuk tidak mendahului Bawaslu maupun kepolisian sebelum hasil penyelidikan atau penyidikan diumumkan,” ucapnya.

Politukus NasDem yang kembali maju sebagai calon legiator dari Dapil Jakarta III ini meyakini Bawaslu maupun Polri bekerja secara proporsional dan profesional. Untuk itu ia berharap agar para politisi tidak membuat situasi semakin panas, berspekulasi dengan asumsi, sebaliknya bijak menunggu proses di bawaslu maupun polri.

“UU memperbolehkan ASN menggunakan hak pilihnya, termasuk Pak Gandjar Pranowo (Gubernur Jateng), atau Pak Loekman Djoyosoemarto (Bupati Lampung Tengah). Demikian pula Pak Anies Baswedan (Gubernur DKI Jakarta). Apakah benar mereka tidak netral? Seberapa berat derajat pelanggarannya? Kita tunggu Bawaslu,” jelas Sahroni.

Sahroni juga menanggapi rumor terkait ketimpangan bawaslu maupun polri dalam penanganan pelanggaran pemilu, terlebih yang melibatkan pendukung Prabowo-Sandi. Ia meyakinkan bahwa asas equality before the law menjadi pegangan bawaslu maupun polri dalam bersikap dan bertindak.

“Cepat lambatnya penanganan suatu perkara bergantung pada karakter perkara itu sendiri. Ada yang cepat dan ada yang membutuhkan proses panjang. Proses itu yang wajib kita hormati,” tandas Sahroni.


Saksikan video pilihan berikut ini:

Tak Ada Pelanggaran Pemilu, Kemendagri Tak Akan Periksa Ganjar Pranowo

Jakarta – Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo tak terima dengan rekomendasi Bawaslu yang meminta Kemendagri memberi peringatan kepada dirinya, karena deklarasi dukungan ke Jokowi-Ma’ruf Amin. Ganjar bahkan meminta Kemendagri memeriksanya. Namun permintaan itu tak akan dipenuhi. Kenapa?

“Kemendagri tidak akan periksa Gubernur Jateng, karena Gubernur pasti sudah tahu apa yang dilakukan sudah sesuai aturan UU Pemilu. Urusan memeriksa, itu kewenangan Bawaslu penuh, kita tunggu saja surat resmi hasil pemeriksaan Bawaslu,” kata Dirjen Otda Kemendagri Sumarsono (Soni) kepada wartawan, Senin (25/2/2019).

Soni menegaskan Bawaslu menyatakan tidak ada pelanggaran UU Pemilu yang dilakukan oleh Ganjar. Memang ada pernyataan dari Bawaslu soal pelanggaran aturan, tapi itu UU Pemda bukan UU Pemilu.
“Yang jelas menurut Bawaslu tidak ada pelanggaran UU Pemilu, tetapi UU Pemda. Bila demikian, kita akan dalami dan verifikasi dulu (bukan pemeriksaan),” ujarnya.

Sebelumnya, Bawaslu sudah melakukan klarifikasi kepada 35 kepala daerah yang hadir di Hotel Alila Solo saat deklarasi dukungan ke Jokowi-Ma’ruf Amin, termasuk Ganjar Pranowo. Klarifikasi dilakukan karena adanya laporan dari tim Prabowo-Sandi sebagai pelapor.

Hasilnya, tidak ada pelanggaran pidana pemilu atau administratif pemilu yang dilakukan terlapor, termasuk Ganjar.

Ganjar Pranowo.Ganjar Pranowo. Foto: Indra Komara/detikcom

Namun Bawaslu Jateng menyebut ada dugaan pelanggaran peraturan perundangan lainnya, yakni Pasal 1 angka (3) dan Pasal 61 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda).

Inilah yang membuat Ganjar protes. Dia mengatakan seharusnya Bawaslu tak membuat putusan di luar kewenangannya. Jika dia melanggar UU Pemda, maka kewenangan menyatakan adanya pelanggaran ada di Kemendagri.

“Karena logikanya simpel saja. Kalau saya melanggar etika siapa yang berhak menentukan saya melanggar? Apakah Bawaslu? Wong itu bukan kewenangannya. ‘Oh bukan, yang berhak menentukan itu Mendagri’. Lho kok sampeyan (Bawaslu) sudah menghukum saya. Wong nyidang saya belum, kok. Ya terpaksa saya menganalisis sendiri karena semua orang bertanya, seolah-olah hari ini saya ini melanggar,” kata Ganjar di rumah dinasnya, Semarang, Minggu (24/2/2019) malam.

“Hari ini Bawaslu offside,” tegasnya.
(tor/fjp)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Bawaslu Jateng Rekomendasikan Sanksi untuk 35 Kepala Daerah

Liputan6.com, Semarang – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Jawa Tengah merekomendasikan pemberian sanksi kepada 35 kepala daerah yang mengikuti deklarasi dukungan pasangan calon presiden Joko Widodo-Ma’ruf Amin. Bawaslu menilai, hal itu melanggar Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

“Kami merekomendasikan Kementerian Dalam Negeri agar memberikan sanksi kepada 35 kepala daerah di Provinsi Jateng, termasuk Gubernur Ganjar Pranowo,” kata Koordinator Divisi Penindakan Pelanggaran Bawaslu Jateng Sri Wahyu Ananingsih di Semarang, Sabtu (23/2/2019).

Ia menjelaskan, berdasarkan hasil investigasi, klarifikasi, pengumpulan data dan bukti, serta keterangan para saksi, Bawaslu Jateng tidak menemukan pelanggaran administrasi sebagai kepala daerah, namun dukungan yang mengatasnamakan kepala daerah se-Jateng menjadi pelanggaran etika.

Jabatan kepala daerah, kata dia, adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah dan oleh karena itu sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah nama jabatan kepala daerah seharusnya hanya digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan daerah semata, serta tidak untuk kepentingan politik salah satu golongan atau kelompok.

“Para kepala daerah yang menjadi terlapor itu memiliki sikap politik yang pada dasarnya merupakan hak pribadi, tapi karena jabatan kepala daerah itu melekat dalam dirinya, maka tidak sepatutnya jika sikap politik tersebut disampaikan ke publik dan dilakukan secara bersama-sama,” ujar Sri Wahyu.

Selain itu, pernyataan dukungan kepada salah satu pasangan calon presiden, menurut Bawaslu merupakan tindakan yang mengandung unsur keberpihakan kepada salah satu kandidat sehingga melanggar sebagai kepala daerah untuk memenuhi kewajiban yang sebaik-baiknya dan seadil adilnya sebagaimana sumpah/janji sebagai kepala daerah.

“Pertemuan kepala daerah se-Jateng itu juga terbukti sebagai bentuk kampanye, dibuktikan surat adanya surat tanda terima pemberitahuan (STTP) yang dikeluarkan oleh Polda Jateng untuk kegiatan tersebut,” tutur Sri Wahyu Ananingsih seperti dikutip Antara.

2 dari 3 halaman

35 Kepala Daerah

Berikut nama-nama kepala daerah se-Jateng yang direkomendasikan Bawaslu Jateng mendapat sanksi dari Kemendagri, yaitu Ganjar Pranowo (Gubernur Jawa Tengah), Muhammad Tamzil (Bupati Kudus), Yuli Hastuti (Wakil Bupati Purworejo), Suyono (Wakil Bupati Batang), Wihaji (Bupati Batang), Martono (Wakil Bupati Pemalang), Junaedi (Bupati Pemalang).

Kemudian Dyah Hayuning Pratiwi (Plt.Bupati Purbalingga), Zaenal Arifin (Bupati Kabupaten Magelang), Sumarni (Bupati Grobogan), Narjo (Wakil Bupati Brebes), Sadewo Tri Listiono (Wakil Bupati Banyumas), Ahmad Husein (Bupati Banyumas), FX.Hadi Rudyatmo (Wali Kota Surakarta), Sabilillah Ardie (Wakil Bupati Kabupaten Tegal).

Berikutnya, Umi Azizah (Bupati Kabupaten Tegal), Munjirin (Bupati Kabupaten Semarang), Ngesti Nugraha (Wakil Bupati Kabupaten Semarang), Windarti Agustina (Wakil Wali Kota Magelang), Arini Harimurti (Wakil Bupati Kabupaten Pekalongan).

Selanjutnya, Mudasir (Bupati Kabupaten Pekalongan), Joko Sutopo (Bupati Wonogiri), Tatto Suwarto Pamuji (Bupati Cilacap), Saiful Arifin (Wakil Bupati Pati), Haryanto (Bupati Pati), Sri Mulyani (Bupati Klaten), Yuliatmono (Bupati Karanganyar), Rober Cristanto (Wakil Bupati Karanganyar), HM Natsir (Bupati Demak), Joko Sutanto (Wakil Bupati Demak), Purwadi (Wakil Bupati Sukoharjo), Hevearita Gunaryati Rahayu (Wakil Wali Kota Semarang), Yazid Mahfudz (Bupati Kebumen), Eko Purnomo (Bupati Wonosobo), serta Agus Subagiyo (Wakil Bupati Wonosobo).

3 dari 3 halaman

Saksikan video pilihan di bawah ini:

PSI: Ingin Lihat Anies Baswedan Jadi Capres, Mesti Dukung Jokowi

Jakarta – Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mengatakan kemenangan Joko Widodo-Ma’ruf Amin di Pilpres 2019 turut menghadirkan proses kaderisasi kebangsaan. Menurut PSI, pemimpin-pemimpin muda akan lahir pasca Jokowi memimpin dua periode.

“Memenangkan Jokowi berarti memastikan pada pemilu 2024 akan terjadi proses kaderisasi kebangsaan. Pak Jokowi sudah pasti tidak bisa maju lagi sebagai presiden secara konstitusional. Kiai Ma’ruf beberapa kali menegaskan bahwa beliau akan mendampingi Pak Jokowi untuk menyiapkan landasan yang kuat bagi generasi muda,” kata Sekjen PSI Raja Juli Antoni dalam diskusi ‘Menangkan Jokowi, Pilih PSI’ di Toraja, Sulawesi Selatan, dikutip dari keterangan tertulis, Sabtu (23/2/2019).

Menurut Toni, memenangkan Jokowi artinya turut mendukung lahirnya pemimpin muda dan segar. Sebab, Jokowi tak akan lagi maju di Pemilu 2024 jika merujuk pada konstitusi.
“Bagi saya memenangkan Jokowi tidak hanya untuk meneruskan program-program kerakyatan dan pembangunan infrastuktur yang sudah terlaksana 4 tahun ini. Dengan demikian pada pemilu 2024 kita benar-benar akan memiliki calon-calon presiden dan wakil presiden yang muda dan segar dari berbagai garis ideologi,” tuturnya.

Karena itu, kata Toni, para pendukung Anies Baswedan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), hingga Sandiaga Uno harus mendukung Jokowi jika ingin melihat jagoannya maju sebagai presiden 2024-2029. Ia juga menyebut nama Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.

“Yang ingin melihat Anies Baswedan menjadi capres, mesti dukung Jokowi. Pendukung AHY (Demokrat), Anis Matta (PKS), Hanafi Rais, dan Hanum Rais (PAN) bahkan pendukung Mas Sandi Uno mesti bantu Jokowi menang, agar jagoan-jagoan kalian bisa running di 2024 nanti,” ujar Toni.

“Begitu pula Risma (Surabaya), Khofifah (Jatim), Ridwan Kamil (Jabar), Nurdin Abdullah (Sulsel), dan Ganjar Pranowo (Jateng) hanya bisa menjadi capres dan cawapres kalau para pendukung mereka memenangkan Jokowi,” imbuhnya.

Alasannya, kaderisasi pemimpin nasional akan terhenti jika Prabowo Subianto menang Pilpres 2019. Sebab, menurut Toni, Prabowo akan kembali maju untuk kali kedua di 2024.

“Kaderisasi kepemimpinan nasional akan mandek bila Prabowo menang pemilu ini. Di 2024 pasti dia akan maju lagi untuk periode kedua. Sudah pasti, orangnya sangat ambisius begitu,” kata Toni.

“Artinya pemimpin-pemimpin keren di atas tidak akan bisa menjadi orang nomor 1 dan nomor 2 di negeri ini bila Prabowo menang pilpres tahun ini,” tegasnya.
(tsa/zak)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Ini Faktor Indonesia Bisa Bubar dan Berjaya Menurut Mahfud Md

Liputan6.com, Jakarta – Gerakan Suluh Kebangsaan mengadakan kegiatan Jelajah Kebangsaan 2019. Menurut Ketua Gerakan Suluh Kebangsaan, Mahfud MD, tujuan utama kegiatan ini adalah mengingatkan rakyat soal sejarah Indonesia sebagai bangsa yang bersatu.

Gerakan tersebut diakuinya sudah dimulai sejak Januari 2019 dan bekerjasama dengan PT KAI. Acara yang digelar dalam rangka merawat Kebhinekaan itu diselenggarakan di setiap stasiun kereta mulai dari Merak hingga Banyuwangi.

Sejumlah narasumber berbeda akan mengisi dialog kebangsaan di setiap stasiun yang disnggahi. Seperti Mahfud MD, putri pertama Gus Dur yakni Alissa Wahid, Ketum PDIP Megawati Soekarno Putri, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Romo Benny Susetyo, Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak, hingga Ahmad Mustofa Bisri alias Gus Mus.

Salah satu dialog yang diselenggarakan adalah upaya menyongsong Indonesia emas pada 2045.

Mahfud sempat menyampaikan, bangsa Indonesia selama ini mampu bertahan menghadapi berbagai tantangan demokrasi. Untuk itu, tidak mustahil pada 2045 nanti akan menjadi tahun kejayaan Indonesia.

Meski begitu, Mahfud juga menyebut jika bisa saja Indonesia bubar. Terlebih menurutnya, ada empat faktor yang menjadi penyebab suatu negara runtuh.

Berikut pernyataan-pernyataan Mahfud MD tentang Indonesia saat Gerakan Suluh Kebangsaan yang dihimpun Liputan6.com:

2 dari 4 halaman

1. Indonesia Berjaya 2045

Ketua Gerakan Suluh Kebangsaan Mahfud Md menyampaikan, bangsa Indonesia selama ini mampu bertahan menghadapi berbagai tantangan demokrasi. Untuk itu, tidak mustahil pada 2045 nanti akan menjadi tahun kejayaan Indonesia.

“Saat ini pemerintah mencanangkan 2045 adalah kejayaan Indonesia. 100 tahun merdeka, Indonesia akan jaya,” tutur Mahfud di Stasiun Gambir, Jakarta Pusat, Senin, 18 Februari 2019.

Menurut Mahfud, semua akan berjalan lancar jika seluruh instrumen potensi di negeri ini terintegrasi dengan baik. Indonesia akan menjadi salah satu dari tiga negara besar dunia 26 tahun lagi dari sekarang.

“Kita punya semua modal dasar untuk itu. Kebhinekaan, sumber daya alam, demografi, semua bisa dimanfaatkan sebesar-besarnya,” jelas dia.

3 dari 4 halaman

2. Indonesia Bisa Bubar

Ketua Gerakan Suluh Kebangsaan, Mahfud Md mengaku gerah dengan adanya gejala perpecahan masyarakat khususnya dalam momen Pilpres 2019. Terlebih, muncul juga pernyataan kontroversial yang menyebut bahwa tidak lama Indonesia akan runtuh.

“Kami berkeliling, keberagaman dijadikan alat pemecah. Kita diskusikan. Ada yang mengatakan Indonesia akan bubar padahal pemerintah punya program terencana, 2045 Indonesia akan jadi negara maju terbesar ketiga atau keempat di dunia. Itu Indonesia emas,” tutur Mahfud dalam dialog kebangsaan di Stasiun Purwokerto, Selasa, 19 Februari 2019.

Menurut Mahfud Md, bisa saja Indonesia bubar. Terlebih, ada empat faktor yang menjadi penyebab suatu negara runtuh.

“Prosesnya ada empat, pertama manakala pemerintah terjebak dalam keadilan penegakan hukum. Disorientasi,” kata dia.

Dari penyebab pertama itu, akan merembet ke faktor selanjutnya yakni kedua, ketidakpercayaan masyarakt akan penegakan hukum tersebut. Rakyat akan menganggap itu hal yang menjadi mainan pemerintah.

“Ketiga, pembangkangan. Gerakan radikal itu mengajak orang-orang yang merasa jenggel dengan tiga faktor ini. Makanya gerakan radikal ini banyak pengikutnya,” kata mantan Ketua Mahkamah Konsitusi (MK) itu.

Faktor keempat maka terjadinya perpecahan atau disintegrasi. Keseluruhannya menjadi rangkaian bom waktu penghancur suatu negara.

“Mumpung masih pemilu, mari kita gunakan momentum pembaharuan. Siapapun yang terpilih, jadikan untuk memperbaiki baik hukum, ekonomi. Agar tidak terjadi disintegrasi. Indonesia emas akan terjadi kalau itu dilakukan,” Mahfud menandaskan.

4 dari 4 halaman

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini: